abis

1. PENGANTAR
KEPERAWATAN DISASTER
Alik Septian M, S,Kep, Ns

2. Trigger
• Bencana?
• Jenis bencana : cakupan dan lokasi?
• Krisis?
• Darurat?

3. Definisi Bencana : Depkes RI
• Peristiwa/kejadian pada suatu daerah yang
mengakibatkan kerusakan ekologi, kerugian
kehidupan manusia serta memburuknya
kesehatan dan pelayanan kesehatan yang
bermakna sehingga memerlukan bantuan luar
biasa dari pihak luar

4. • Setiap kejadian yang mengakibatkan
kerusakan, gangguan ekologis, hilangnya
nyawa manusia atau memburuknya derajat
kesehatan atau pelayanan kesehatan pada
skala tertentu yang memerlukan respon dari
luar masyarakat atau wilayah yang terkena.
Definisi Bencana : WHO

5. • Situasi dan kondisi yang terjadi dalam
kehidupan masyarakat. Tergantung pada
cakupannya, bencana ini bisa merubah pola
kehidupan dari kondisi kehidupan masyarakat
yang normal menjadi rusak, menghilangkan
harta benda dan jiwa manusia, merusak
struktur sosial masyarakat serta menimbulkan
lonjakan kebutuhan dasar
Definisi Bencana : Bakornas PB

6. KRISIS
BENCANA:
Dampak bencana
pada level individu
Krisis :
Sesuatu yang terjadi di
luar batas kemampuan
individu untuk
mengatasinya

7. Situasi Darurat
• Bencana di tingkat komunitas maupun krisis di
tingkat individu  situasi darurat (emergensi)
dalam tingkatan yang berbeda-beda
• SITUASI DARURAT : kejadian mendadak, tidak
diperkirakan sebelumnya, umumnya
membahayakan dan menuntut aksi pertolongan
sesegera mungkin.

8. Jenis Bencana
• Berdasarkan penyebab
– (UU no 24 thn 2007)
Bencana alam
Bencana non alam
Bencana sosial
• Berdasarkan cakupan wilayah
Bencana lokal
Bencana regional
Diskusikan! Berikan contoh!

9. Tipe Bencana
• Natural
• Man made
Bencana dapat diprediksi dan yang tidak
terprediksi

10. Fase Bencana
• Pre impact
• Impact
• Post Impact

11. Akibat
Bencana
Multiple trauma
Keterbatasan sarana dan prasarana
Situasi kacau/tidak menentu

12. Siklus Manajemen Bencana

13. Fungsi Manajemen Bencana
• Mencegah kehilangan jiwa
• Mengurangi penderitaan manusia
• Memberi informasi kepada masyarakat dan pihak
berwenang mengenai resiko
• Mengurangi kerusakan harta benda dan kehilangan
sumber ekonomi
• Mempercepat proses pemulihan

14. Tujuan Manajemen Bencana
a. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman
bencana;
b. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah
ada;
c. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara
terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
d. Menghargai budaya lokal;
e. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
f. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan
kedermawanan; dan
g. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.
Sumber: Perda Sumbar no 5 thn 2007

15. Prinsip Manajemen bencana
1. Cepat dan tepat;
2. Prioritas;
3. Koordinasi dan keterpaduan;
4. Berdayaguna dan berhasil guna;
5. Transparansi dan akuntabilitas;
6. Kemitraan;
7. Pemberdayaan;
8. Nondiskriminatif;
9. Nonproletisi.
Sumber: Perda Sumbar no 5 thn 2007

16. Diskusikan: Peran perawat
• Pencegahan primer
• Fase impact
• Posko pengungsian dan posko bencana
• Fase post impact

17. Saat Terjadi Bencana
Perawat harus
1. Bekerja cepat dan tepat
2. Tenang
3. Bekerja fokus dan termotivasi
4. Peduli / caring  Pada keadaan yg tak
menentu, kondisi yang berbahaya, fasilitas
terbatas

18. Peraturan perundangan
• Temukan peraturan perundangan di Indonesia
yang mengatur penanggulangan bencana

19. Situasi Kebencanaan Di Indonesia
• Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di
daerah rawan bencana, karena faktor geografi, geologi
(lempeng tektonik) dan demografi
• Intensitas bencana semakin meningkat dan kompleks,
ditangani secara multisektor secara bersama, terpadu dan
terkoordinasi
• Semakin kompleksnya bencana dan kedaruratan, perlu
menekankan upaya penanggulangan bencana secara
sistematik (Disaster management system)
• UU no 24/2007 sebagai landasan bagi pembangunan sistem
(system Building) Penanggulangan bencana di Indonesia

20. Pelajaran Yang Dapat Diambil
• Bencana selalu terjadi saat kita tidak siap
• Untuk kesiapan, daerah perlu memiliki rencana
penanggulangan bencana yang didukung dengan penyiapan
anggaran yang memadai
• Perlindungan masyarakat terhadap bencana harus dilakukan
sejak kesiapsiagaan, pada saat tanggap darurat dan paska
bencana untuk mengurangi resiko dan dampak bencana
• Penanganan paska bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi)
dengan pola gotong royong untuk memperkuat solidaritas
sosial yang akan membangun ketahanan masyarakat terhadap
bencana

21. Lanjutan…
• Dalam kondisi darurat (kesiapsiagaan) bencana diperlukan
mekanisme kemudahan akses
• Pelatihan dan gladi penanggulangan bencana harus terus
dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan serta menguji
rencana kedaruratan yang ada
• Informasi bencana harus dapat dikelola dengan baik untuk
meperlancar upaya penanganan, sehingga reputasi
pemerintah tetap terjaga
• Bencana dan resiko bencana bersifat dinamis, satu bencana
dapat memicu bencana lainnya. Untuk itu, upaya mitigasi dan
pengurangan resiko harus terus menerus dilakukan pada
semua tahapan

22. Tantangan
• Merubah paradigma penanggulangan bencana dari
responsif menjadi preventif (dari penanggulangan ke
pengurangan resiko)
• Menyelaraskan dengan desentralisasi, diperlukan
satu koordinasi, komando dan pengendalian dalam
penanggulangan bencana
• Kepercayaan, kepedulian dan keikutsertaan
masyarakat dalam penanggulangan bencana

23. Arahan Presiden dalam PB
• Setiap kejadian bencana merupakan tanggung jawab
Bupati/Walikota
• Gubernur merapat untuk memberikan dukungan
• Pemerintah pusat memberikan bantuan padda
kondisi yang ekstrim
• TNI dan POLRI dilibatkan dalam penanganan darurat
bencana
• Penanggulangan bencana harus dilakukan sedini
mungkin

24. Sistem Nasional Penanggulangan
Bencana
Komponen:
• Legislasi
• Kelembagaan
• Perencanaan
• Penyelenggaraan
• Pendanaan
• IPTEK
Legislasi
Kelembagaan
Pendanaan
IPTEK
Perencanaan
Penyelenggaraan

25. DALAM SPGDT SEHARI-HARI DAN
BENCANA
1. Komponen pra rumah sakit, komponen rumah
sakit,komponen antar rumah sakit
2. Komponen penunjang, komunikasi dan
transportasi
3. Komponen sumber daya manusia: petugas
kesehatan (dokter, perawat/paramedis) dan non
Kesehatan (awam umum, awam khusus, polisi,
PMK, PMI)
4. Komponen sektor-sektor terkait dan non sektor
kesehatan

26. SPGDT BENCANA
1. Dalam pelayanan kesehatan penanganan bencana  tidak
dibentuk sarana prasarana secara khusus,tetapi menggunakan
sarana dan prasarana yang telah ada,hanya intensitas kerjanya
ditingkatkan denganmemberdayakan semua sumber daya
pemerintahKabupaten/ kota dan provinsi serta masyarakat dari
unsurswasta sesuai prinsip desentralisasi.
2. Setiap kabupaten/ kota berkewajiban membentuk satuantugas
yang mampu mengatasi masalah kesehatanpenanggulangan
bencana serta penanganan pengungsidiwilayahnya secara terpad
dan sesuai Satlak PB
3. Pelayanan kesehatan penanggulangan bencanadilaksanakan
dalam tiga tahap

27. Analisis resiko kesehatan
pada penanggulangan bencana

28. Faktor dampak
• Jumlah korban;
• Kerugian harta benda;
• Kerusakan prasarana dan sarana;
• Cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan
• Dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan,
5 Sangat Parah (80% - 99% wilayah hancur dan lumpuh total)
4 Parah (60 – 80% wilayah hancur)
3 Sedang (40 - 60 % wilayah terkena berusak)
2 Ringan (20 – 40% wilayah yang rusak)
1 Sangat Ringan (kurang dari 20% wilayah rusak)

29. Faktor resiko
Risiko = f (Bahaya x Kerentanan/Kemampuan)
5 Pasti (hampir dipastikan 80 - 99%).
4 Kemungkinan besar (60 – 80% terjadi tahun
depan, atau
sekali dalam 10 tahun mendatang)
3 Kemungkinan terjadi (40-60% terjadi tahun
depan, atau
sekali dalam 100 tahun)
2 Kemungkinan Kecil (20 – 40% dalam 100 tahun)
1 Kemungkian sangat kecil (hingga 20%)

30. 1 2 3 4 5
5
4
3
2
1
Probabilitas
Dampak

31. PELAYANAN KESEHATAN
PENANGGULANGAN
DILAKSANAKAN DALAM TIGA
TAHAP

32. Tahap persiapan/ tahap pra-bencana
atau sebelum pengungsi tiba
1. Inventarisasi kemungkinan jenis, sifat dan
lokasiterjadinya bencana serta kategori
pengungsi
2. Inventarisasi sumber daya yang tersedia
3. Masing-masing tingkat administrasi (provinsi
dan kabupaten/kota) membuat unit fungsional
Pusdalops (pusat pengendalian operasional)
penanggulangan bencana dan penanganan
pengungsi
4. Menyusun peta wilayah rawan bencana dan
lokasi penampungan pengungsi

33. Tahap terjadinya bencana dan
pengungsian
Pentahapan kegiatan yankes pada tahap
terjadinyabencana dibagi dalam tiga tahap:
1. Tahap lapangan (tempat triase/ tenda
darurat, puskesmas, RS Lapangan, Ambulans,
dll.
2. Tahap antar sarana yankes
3. Tahap antar dipusat rujukan kesehatan

34. Tahap pasca bencana dan rehabilitasi
1. Upaya pemantauan dan pencegahan dampakbencana
sekunder (KLB penyakit menular) akibat perubahan
kualitas lingkungan hidup
2. Menentukan strategi intervensi berdasarkan analisis
status gizi setelah rapid assessment dilakukan,
merencanakan kebutuhan pangan untuk suplementasi
gizi dan menyediakan paket bantuan pangan (ransum)
yang cukup, mudah dikonsumsi oleh semua golongan
umur.
3. Penyediaan kebutuhan pokok bagi penduduk
dipenampungan sementara (air bersih, yankes)