ALSA LC UNSOED. materi yang di bawakan oleh dosen Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Bapak Kuat di acara Legal Coaching Clinic ALSA LC UNSOED 23 September 2013.

1. Dr. H. Kuat Puji Prayitno, SH.,MHum.

2. PENDIDIKAN
Upaya sadar masyarakat & pemerintah
untuk menyiapkan WN melalui kegiatan
bimbingan/pengajaran/latihan bagi
peranannya guna menjamin kelangsungan
hidup bangsa & negara menuju kejayaan.

3. PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
Dampak Korupsi
perbedaan yang ada
di depan mata & tanpa jarak
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Pengantar Pelatihan
6

4. TERKORUP ASIA 2009 VERSI PERC
(Political and Economic Risk Consultancy)
1. Indonesia Skor 8,32
2. Thailand Skor 7,63
3. Kamboja Skor 7,25
4. India Skor 7,23
5. Vietnam Skor 7,11
6. Filipina Skor 7,0
7. Malaysia Skor 6,7
8. Taiwan Skor 6,47
9. China Skor 6,16
10. Macau Skor 5,34
11. Korea Selatan Skor 4,6
12. Jepang Skor 3,99
13. Hongkong Skor 1,89
14. Singapura Skor 1,07
Pembanding Negara Besar Terkorup:
1. Amerika Serikat Skor 2,89
2. Australia Skor 2,40

5. Wajah Pelayanan Publik ≈ Kebersihan Birokrasi
Indeks Persepsi
Korupsi
mencerminkan
‘persepsi’
masyarakat,
khususnya pebisnis
tentang tingkat
korupsi suatu negara
 diturunkan dari
bagaimana layanan
publik mereka
rasakan.
5

6. Korupsi di Indonesia
• Korupsi adalah kejahatan luar biasa (extra
ordinary crime) dengan dampak buruk yang luar
biasa pula.
• Korupsi di Indonesia sudah sangat
mengkhawatirkan dan berdampak buruk pada
hampir seluruh sendi kehidupan.

7. Etimologi…(cont’d)
Istilah “korupsi” yang dipakai di Indonesia
merupakan turunan dari bahasa Belanda

8. Beberapa terminologi korupsi

9. Unsur-unsur yang dapat menentukan
sesuatu dapat dianggap sebagai korupsi
1. Secara melawan hukum
2. Memperkaya diri sendiri/orang lain
3. Merugikan keuangan/
perekonomian negara

10. MERUGIKAN KEUANGAN/ PEREKONOMIAN NEGARA
1. Korupsi menghambat pembangunan &
kegiatan usaha di Indonesia
2. Setiap kegiatan perekonomian harus
melewati “pintu-pintu” korupsi
3. Perkembangan kegiatan usaha
terhambat, pengangguran makin
banyak, harga barang & jasa menjadi
melambung
4. Pendidikan dan kesehatan sangat mahal

11. PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
Kita semua harus menjadi
Subjek Pemberantasan Korupsi
Clean
Government &
Good
Governance
PP 71 Th. 2000:
Aparat
Pemerintah
Sektor
Swasta
Good Corporate Governance
Anti bribe
Masyarakat
Mahasiswa
Peran Serta
Tidak Permisif
Peran serta
masyarakat adalah
peran aktif
perorangan, Orma
s, atau LSM dalam
pencegahan
dan
pemberantasan
tindak pidana
korupsi.
Komitmen Semua Pihak termasuk Perguruan Tinggi
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Pengantar Pelatihan
10

12. Influincing view
Of society on crime
And punishment
Crim. Law
Application
Penal
(Sanksi Pidana)
PENITENSIER
Prevention without
punishment
Non Penal

13. PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
Peran Mahasiswa
Dalam Pemberantasan Korupsi
1. Menjaga diri dan komunitas mahasiswa
bersih dari korupsi dan perilaku koruptif.
2. Membangun dan memelihara gerakan anti
korupsi.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Pengantar Pelatihan
12

14. PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
TUJUAN : membangun karakter anti-korupsi.
kompetensi Mahasiswa :
Mencegah orang lain untuk
tidak korupsi
Mencegah diri sendiri untuk
tidak korupsi
Mampu mengenali dan
memahami korupsi

15. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas
dari pengaruh kekuasaan manapun (pasal 3)
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (ps. 1 butir 3)
adalah
serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas TPK melalui
upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan-penyidikanpenuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan
peran serta masyarakat.
Koordinasi
(Pasal 7)
Supervisi
(Pasal 8)
1. networking 
counterpartner
Monitoring
(Pasal 14)
TUGAS
KPK
Pencegahan
(Pasal 13)
Penyelidikan,
Penyidikan &
Penuntutan
(Pasal 11)
2. tidak memonopoli
tugas dan wewenang
lid-dik-tut;
3. trigger mechanism
15

16. Tugas Pencegahan
(Pasal 13)
UU No. 30 Tahun 2002
KPK berwenang melakukan tugas dan langkah pencegahan sbb:
Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan thd laporan
harta kekayaan penyelenggara negara
Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi
Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi
pada setiap jenjang pendidikan
Merancang dan mendorong terlaksananya program
sosialisasi pemberantasan TPK
Melakukan kampanye antikorupsi kpd masyarakat
umum
Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral
dalam pemberantasan TPK
Depdiknas &
semua Lemb.
pendidikan lain
Media
Massa, LSM,
Lemb keagamaan
Masy umum
Luar
negeri
16

18. Kontrol masyarakat sangat diperlukan

19. 4 Aspek Kebijakan Anti-Korupsi
Pembuat
Isi
Kebijakan Anti-korupsi
Kultur
Pelaksana

20. ALTERNATIF SOLUSI
1. MEMBENTUK PERILAKU ANTI-KORUPSI
MELALUI PENDIDIKAN
2. PENANAMAN NILAI-NILAI BUDAYA LUHUR
PADA MASYARAKAT (KEJUJURAN, BUDAYA
MALU, DISIPLIN, KESEDERHANAAN, DAYA
JUANG)
3. TELADAN DARI KELUARGA DAN PEMUKA
MASYARAKAT
4. MEMBANGUN KESADARAN MASYARAKAT
BAHWA KORUPSI SAMA BAHAYANYA DENGAN
TERORIS. MENJADIKAN KORUPSI MENJADI
MUSUH BERSAMA MASYARAKAT
5. CARROT AND STICK UNTUK BIROKRASI DAN
APARAT PENEGAK HUKUM

21. 8. TRANSPARANSI PERENCANAAN PROGRAM
PENGANGGARAN.
9. PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK SECARA MURNI
DAN MEMBERI PERLINDUNGAN HUKUM PADA SAKSI
PELAPOR.
10. HUKUMAN YANG BERAT PADA PEJABAT/APARAT
PENEGAK HUKUM YG KORUPSI PADA WAKTU
MENANGANI KASUS KORUPSI.
11. PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MEMPUNYAI
KOMITMEN YANG KUAT DAN KONSISTEN DALAM
PEMBRANTASAN KORUPSI.
12. MENDUKUNG PENEGAKAN HUKUM YANG TELAH
BERHASIL DILAKUKAN OLEH KPK.