Dokumen tersebut membahas tentang konferensi nasional mengenai peluang dan tantangan sektor kesehatan swasta di era sistem jaminan sosial nasional (SJSN) kesehatan Indonesia. Dokumen tersebut menjelaskan latar belakang, tujuan, dan peserta konferensi tersebut yang mencakup para penyedia layanan kesehatan, pengguna layanan, dan pihak ketiga terkait seperti asuransi komersial dan laboratorium.

1. Konferensi & Seminar Nasional
Peluang & Tantangan Sektor Swasta Kesehatan
Di Era Sistem Jaminan Sosial Nasional
I. LATAR BELAKANG
Tanggal 1 Januari 2014 akan menjadi tonggak bersejarah bagi bangsa Indonesia yang
akan melaksanakan sistem jaminan sosial nasional (SJSN) bidang kesehatan. SJSN ini
merupakan amanah amandemen UUD 1945 Pasal 34 Ayat 2 yang menyatakan bahwa
“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat ……”. Walaupun UU
SJSN telah dibuat pada tahun 2004 namun implementasinya mengalami keterlambatan
selamakuranglebih10 tahun.
Dengan berlakunya SJSN kesehatan ini, bisa dipastikan permintaan terhadap pelayanan
kesehatan, baik di tingkat primer maupun lanjutan, akan meningkat sangat signifikan. Ada
beberapa konsekuensi krusial dan strategis yang menjadi concern para stakeholders yang
terkaitlangsungdenganimplementasiSJSN,diantaranya:
1. Tingkat tarif dan kesejahteraan Dokter-Dokter yang menjadi gate keeper, harus
diperhatikanagar layanannya tidak berkualitasrendah dan inferior.
BPJS selaku badan pengelola SJSN, akan melakukan kerjasama dengan Dokter dan/atau
Dokter Gigi Umum atau Dokter Keluarga untuk melakukan pelayanan kesehatan
pertama atau menjadi gate keeper. Tingkat kesejahteraan Dokter-Dokter juga harus
tetap diperhatikan sehingga pelayanan kesehatan yang akan diberikan kepada
masyarakat, diharapkan bukan pelayanan kesehatan yang inferior. Beberapa wacana
penolakan terhadap jumlah tarif pembayaran secara kapitasi juga telah mengemuka
sehingga ditakutkan kalaupun organisasi profesi dokter mau menerima tarif yang telah
ditentukan oleh pemerintah maka pelayanan kesehatan yang diberikan akan berkualitas
rendah.
2. Jumlah rujukan ke Rumah Sakit, akan melonjak drastis, karena adanya resiko fraud
akibat dokter yang dibayar secara kapitasi.
Angka rujukan ke penyedia pelayanan lanjutan seperti rumah sakit akan meningkat. Ini
bisa diakibatkan oleh kecenderungan fraud yang akan dilakukan oleh dokter umum atau
dokterkeluargayangdibayarsecarakapitasi.
3. Hanya Rumah Sakit yang dapat menerima skema pembayaran INA-CBGs, yang dapat
berpartisipasi dalam program SJSN.
Untuk rumah sakit, akan diberlakukan pembayaran secara INA-CBGs sehingga bagi
rumah sakit yang tidak dapat menerima pembayaran dengan cara ini dipastikan tidak
dapat berpartisipasi di dalam SJSN ini. Karena program SJSN ini bersifat wajib dan
menyeluruh bagi masyarakat Indonesia, maka akan menjadi kerugian bagi Rumah Sakit
yang tidakberpartisipasi dalamSJSN.

2. 4. Karyawan Perusahaan “dipaksa” tidak boleh langsung berobat ke Dokter Spesialis tapi
harus ke Dokter Umum atau Dokter Keluarga dulu.
Kebiasaan berobat langsung ke dokter spesialis oleh karyawan perusahaan swasta yang
saat ini menggunakan asuransi komersiil juga akan menimbulkan suatu permasalahan
tersendiri, dimana pada implementasi SJSN ini karyawan swasta akan dipaksa untuk
mendapatkan layanan kesehatan primer di dokter umum atau dokter keluarga terlebih
dahulu.
5. Jika karyawan perusahaan ingin langsung mendapat layanan kesehatan yang lebih
baik (ke dokter spesialis),perusahaanharus bayar biaya extra.
Bagi perusahaan yang akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik, maka
perusahaan harus mengeluarkan biaya extra karena perusahaan diwajibkan ikut
program SJSN, bukan seperti sekarang ini perusahaan yang dapat memilih opt-out dari
program jamsostek apabila dapat menyediakan layanan kesehatan yang lebih baik bagi
karyawannya.
6. Switchingdari obat paten ke obat generikbermerek(OGB)
Penggunaan OGB, akan meningkat pesat. Di satu sisi akan menurunkan biaya pelayanan
kesehatan, akan tetapi di sisi lain akan memaksa perusahaan farmasi melakukan upaya-
upaya switching dari obat paten ke obat generik bermerek (OGB), di samping perang
harga di antara para produsen obat generik bermerek tersebut. Selain itu, tingkat
pemahaman dan kepercayaan masyarakat yang masih rendah tentang pemanfaatan
obat generikbermerek.
Tantangan dan permasalahan strategis dari implementasi SJSN tersebut akan menjadi
masalah serius yang dapat berakibat pada kegagalan program layanan kesehatan SJSN. Oleh
karenanya, harus ada solusi untuk mengubah tantangan dan permasalahan tersebut
menjadi peluangyangbermanfaatbagi semuastakeholdersSJSN.
II. TUJUAN:
Tujuandilakukanseminarini adalah:
- Agar penyedia pelayanan kesehatan baik tingkat primer maupun tingkat lanjutan
terutama dari sektor swasta kesehatan dapat melihat tantangan dan persaingan yang
semakinketatdi eraSJSN dan merubah tantanganini menjadi sebuahpeluangbisnis.
- Agar penyedia pelayanan kesehatan baik tingkat pertama atau lanjutan dapat
memberikan pelayanan kesehatan yang optimal, bukan memberikan pelayanan
kesehatanyanginferior,karenamerasadibayarsecaramuraholehBPJS.
- Memberikan sosialisasi SJSN terutama kepada pihak-pihak yang akan terlibat di dalam
pelaksanaan SJSN.
- Agar dapat terjadi koordinasimanfaatantaraasuransi sosial danasuransi komersiil.
III. PESERTA

3. Penyedia pelayanan kesehatan:
- Ketua PERSI, beserta Direktur-Direktur RS Swasta termasuk di dalamnya Lippo Group
yang rencananya akan membangun kurang lebih 150 RS khusus untuk menyerap
permintaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Alasannya adalah
apakah pemberlakuan tarif INA-CBGs untuk pelayanan kesehatan lanjutan dapat
diterimadandiberlakukandi RSswasta yang highcost?
- Ketua IDI Pusat, IDI Jakarta Barat, IDI Jakarta Pusat, IDI Jakarta Timur, IDI Jakarta Utara,
IDI Jakarta Selatan, IDI Bogor, IDI Tangerang, IDI Bekasi, IDI Depok, dll. Dapat juga
mengundang Ketua Perhimpunan Dokter Umum Indonesia dan Ketua Perhimpunan
Dokter Keluarga Indonesia. Alasannya adalah apakah tarif rencana pembayaran secara
kapitasi untuk dokter umum atau dokter keluarga sudah dapat memenuhi
kesejahteraan dokter? Sumber: http://www.teraspolitik.com/berita/7958/Aspirasi-IDI-
Disampaikan-ke-DPR.html. apakah pembayaran secara kapitasi untuk dokter keluarga
termasuk pemberian obat secara langsung kepada pasien yang mana dapat merugikan
apotik?
- Ketua Farmasi, beserta Direktur-Direktur dan Manajer SDM, seperti Kimia Farma, Indo
Farma, Kalbe Farma, Sanbe Farma, Dexa Medica, Pfizer, . Alasannya adalah apakah
dengan diterapkannya SJSN ini penjualan obat paten (branded) akan mengalami
penurunan dikarenakan para dokter akan cenderung menggunakan obat generic yang
murah demi mengejar profit yang lebih besar dibandingkan kalau dokter menggunakan
obat paten (branded). Dengan meningkatnya penggunaan obat generic berlogo (OGB)
maka persaingan harga antar perusahaan farmasi akan menjadi semakin ketat. Sumber :
http://berita.indah.web.id/kompas_health/read/2012/10/05/1148080/SJSN.Diterapkan
.Kebutuhan.Obat.Generik.Meningkat?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_camp
aign=Kknwp
Pengguna pelayanan kesehatan:
- Ketua SPSI dan Serikat Pekerja perusahaan-perusahaan besar, seperti TELKOM,
Pertamina, Garuda, Bank, dll . Alasannya adalah apakah pekerja mau ikut urun bayar
iuran untuk ikut dalam SJSN atau semuanya dibayarkan oleh pengusaha? Untuk pekerja-
pekerja formal yang sekarang ini telah menggunakan asuransi swasta atau self insured
(asuransi yang diselenggarakan oleh perusahaan) dimana pekerja-pekerja formal ini
dapat secara langsung berobat ke dokter spesialis baik RS yang akan menjadi mitra
ataupun bukan mitra SJSN mau mengikuti prosedur pelayanan kesehatan yang
diselenggarakan oleh SJSN dimana pelayanan kesehatan harus melalui jalur dokter
umumatau dokterkeluarga?
- Direktur Perusahaan dan Manajer SDM. Alasannya adalah apakah Direktur perusahaan
mau membayar seluruhnya biaya kesehatan karyawan seperti yang dilakukan oleh PT
Jamsostek sekarang ini? Untuk perusahaan yang telah melaksanakan self insured atau
menggunakan asuransi komersiil untuk mengcover pelayanan kesehatan bagi
karyawannya, apakah tidak double bayar, karena seperti diketahui bersama iuran untuk
SJSN bersifat wajib dan perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan apabila tidak
mau mengikuti prosedurpelayanankesehatanyangtelahditentukanolehBPJS.

4. Third party:
- Perusahaan asuransi komersiil yang menjadi anggota AAJI (asosiasi asuransi jiwa
Indonesia), seperti: Manulife, Prudential, Allianz, Generali, AXA, AIA, Sequis, ACE,
Bumiputera, dll. Alasannya adalah apakah dengan berlakunya asuransi sosial ini akan
mengganggupenjualanpremi asuransi komersiil?
- Laboratorium, seperti Prodia, Paramitha, dll. Alasannya adalah apakah dengan
diberlakukannya SJSN, BPJS mau melakukan kerjasama dengan laboratorium ini dan
bagaimana pembayaran yang akan dilakukan? Apakah melalui Fee for service karena
laboratoriumini berdiri di luarrumahsakit?