contoh proposal 17 agustus 1945
Dalam rangka menyambut dan memeriahkan HUT RI yang ke-64, kami selaku warga masyarakat Desa Kwangen sekaligus sebagai anggota Karang Taruna “KRIDHA UTAMA” bermaksud menyelenggarakan sebuah kegiatan perlombaan dan pertunjukan. Kegiatan ini berpedoman pada kegiatan serupa pada tahun-tahun sebelumnya, yang dianggap cukup sukses. Demi kelancaran kegiatan tersebut, kami bermaksud meminta bantuan administrasi. Besar harapan kami agar permohonan tersebut dapat dikabulkan.
contoh proposal 17 agustus 1945
Dalam rangka menyambut dan memeriahkan HUT RI yang ke-64, kami selaku warga masyarakat Desa Kwangen sekaligus sebagai anggota Karang Taruna “KRIDHA UTAMA” bermaksud menyelenggarakan sebuah kegiatan perlombaan dan pertunjukan. Kegiatan ini berpedoman pada kegiatan serupa pada tahun-tahun sebelumnya, yang dianggap cukup sukses. Demi kelancaran kegiatan tersebut, kami bermaksud meminta bantuan administrasi. Besar harapan kami agar permohonan tersebut dapat dikabulkan.
Mansoer, Hamdan, dkk. 2004. Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni Dalam Islam. Jakarta: Departemen Agama RI.
Aminuddin, dkk. 2005. Islam Pengetahuan dan Teknologi. Bandung: PT. Ghalia Indonesia.
Imtihana, Aida, dkk. 2009. Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi umum. Palembang: Universitas Sriwijaya.
Faridi. 2002. Agama Jalan Kedamaian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Bakhtiar, Amsal. 2010. Filsafat Ilmu. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Ide dan Peluang Usaha Makanan Internasional
Hal yang perlu diperhatikan dalam memulai usaha makanan Internasional :
1) Menentukan jenis makanan
Ditentukan dari banyaknya turis yang berkunjung
Ketersediaan bahan makanan di lingkungan sekitar
2) Mengolah makanan dengan tepat
Mempelajarinya dari negara asalnya
3) Menggunakan bumbu yang tepat
Menggunakan bumbu asli atau bumbu yang mirip, sehingga cita rasanya akan sama dengan yang aslinya
Menyesuaikan dengan lidah manyarakat sekitar, sehingga dibutuhkan inovasi
Mansoer, Hamdan, dkk. 2004. Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni Dalam Islam. Jakarta: Departemen Agama RI.
Aminuddin, dkk. 2005. Islam Pengetahuan dan Teknologi. Bandung: PT. Ghalia Indonesia.
Imtihana, Aida, dkk. 2009. Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi umum. Palembang: Universitas Sriwijaya.
Faridi. 2002. Agama Jalan Kedamaian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Bakhtiar, Amsal. 2010. Filsafat Ilmu. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Ide dan Peluang Usaha Makanan Internasional
Hal yang perlu diperhatikan dalam memulai usaha makanan Internasional :
1) Menentukan jenis makanan
Ditentukan dari banyaknya turis yang berkunjung
Ketersediaan bahan makanan di lingkungan sekitar
2) Mengolah makanan dengan tepat
Mempelajarinya dari negara asalnya
3) Menggunakan bumbu yang tepat
Menggunakan bumbu asli atau bumbu yang mirip, sehingga cita rasanya akan sama dengan yang aslinya
Menyesuaikan dengan lidah manyarakat sekitar, sehingga dibutuhkan inovasi
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024Universitas Sriwijaya
Selama periode 2014-2021, Kementerian Pertanian Indonesia mencapai beberapa keberhasilan, termasuk penurunan jumlah penduduk miskin dari 11,5% menjadi 9,78%. Ketahanan pangan Indonesia juga meningkat, dengan peringkat ke-13 di Asia Pasifik pada tahun 2021. Berdasarkan Global Food Security Index, Indonesia naik dari peringkat 68 pada tahun 2021 ke peringkat 63 pada tahun 2022. Meskipun ada 81 kabupaten dan 7 kota yang rentan pangan pada tahun 2018, volume ekspor pertanian meningkat menjadi 41,26 juta ton dengan nilai USD 33,05 miliar pada tahun 2017. Walaupun pertumbuhan ekonomi menurun 2,07% pada tahun 2020, ini membuka peluang untuk reformasi dan restrukturisasi di berbagai sektor.
Moderasi agama memegang peranan vital dalam mempertahankan kerukunan antar umat beragama, menjaga stabilitas sosial, dan mempromosikan nilai-nilai toleransi serta kerjasama lintas agama. Dalam konteks Indonesia, negara dengan beragam kepercayaan dan keyakinan, moderasi agama menjadi fondasi utama bagi keberlangsungan kehidupan beragama yang damai dan harmonis. Moderasi agama merupakan konsep yang mengajarkan pendekatan yang seimbang dalam praktik keagamaan, dengan menekankan toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, serta penolakan terhadap ekstremisme dan intoleransi. Di Indonesia, moderasi agama tidak hanya menjadi prinsip panduan dalam praktik keagamaan, tetapi juga menjadi bagian dari identitas nasional yang memperkuat persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Kehadiran Islam di Indonesia telah memberikan kontribusi besar dalam membentuk karakter moderasi agama. Sejak masuknya Islam pada abad ke-13, agama ini telah meresap ke dalam budaya dan masyarakat Indonesia dengan pendekatan yang toleran dan inklusif. Selain itu, keberadaan agama-agama lain seperti Hindu, Buddha, dan Kristen juga turut membentuk lanskap keberagaman agama di Indonesia. Moderasi agama membantu masyarakat Indonesia untuk menjaga kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Melalui dialog antar agama, kegiatan lintas agama, dan kerjasama sosial, moderasi agama memfasilitasi pertukaran budaya dan pemahaman yang lebih dalam antar penganut agama. Hal ini mengurangi potensi konflik antar kelompok agama dan mendorong terbentuknya hubungan yang harmonis di antara mereka. Pemerintah Indonesia memiliki peran penting dalam mempromosikan moderasi agama melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung kerukunan antar umat beragama. Salah satu contohnya adalah Pancasila, yang menekankan pada prinsip-prinsip seperti keadilan sosial, demokrasi, dan persatuan Indonesia dalam keberagaman. Selain itu, pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Dewan Gereja Indonesia (DGI) merupakan upaya konkret untuk mendorong dialog antaragama dan pencegahan ekstremisme agama. Meskipun moderasi agama memiliki dampak positif yang besar dalam masyarakat Indonesia, tetapi masih ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam mewujudkannya sepenuhnya. Salah satunya adalah adanya kelompok-kelompok radikal yang mempromosikan ideologi ekstremisme agama. Kelompok-kelompok ini seringkali menimbulkan konflik dan ketegangan antar umat beragama, serta mengancam stabilitas sosial dan keamanan nasional. Selain itu, ketidaksetaraan dalam perlakuan terhadap umat beragama juga menjadi masalah serius dalam konteks moderasi agama. Diskriminasi dan intoleransi terhadap minoritas agama masih terjadi di beberapa daerah, memperumit upaya untuk mencapai kerukunan antar umat beragama secara menyeluruh. Untuk mengatasi tantangan tersebut, penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya moderasi agama melalui pendidikan agama yang inklusif dan holistik.
Implementasi transformasi pemberdayaan aparatur negara di Indonesia telah difokuskan pada tiga aspek utama: penyederhanaan birokrasi, transformasi digital, dan pengembangan kompetensi ASN. Penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk membuat ASN lebih lincah dan inovatif dalam pelayanan publik melalui struktur yang lebih sederhana dan mekanisme kerja baru yang relevan di era digital. Transformasi digital memerlukan perubahan mendasar dan menyeluruh dalam sistem kerja di instansi pemerintah, yang meliputi penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi untuk mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan pelayanan publik. Selain itu, pengembangan kompetensi ASN mencakup penyesuaian sistem kerja yang lebih lincah dan dinamis, didukung oleh pengelolaan kinerja yang optimal serta pengembangan sistem kerja berbasis digital, termasuk penyederhanaan eselonisasi.
Disusun oleh :
Kelas 6D-MKP
Hera Aprilia (11012100601)
Ade Muhita (11012100614)
Nurhalifah (11012100012)
Meutiah Rizkiah. F (11012100313)
Wananda PM (11012100324)
Teori ini kami kerjakan untuk memenuhi tugas
Matakuliah : KEPEMIMPINAN
Dosen : Dr. Angrian Permana, S.Pd.,MM.
UNIVERSITAS BINA BANGSA
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...Universitas Sriwijaya
Reformasi tahun 1998 di Indonesia dilakukan sebagai respons terhadap krisis ekonomi, ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan otoriter dan korup, tuntutan demokratisasi, hak asasi manusia, serta tekanan dari lembaga keuangan internasional. Tujuannya adalah memperbaiki kondisi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperkuat fondasi demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Reformasi ini mencakup bidang politik, ekonomi, hukum, birokrasi, sosial, budaya, keamanan, dan otonomi daerah. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti korupsi dan ketidaksetaraan sosial, reformasi berhasil meningkatkan demokratisasi, investasi, penurunan kemiskinan, efisiensi pelayanan publik, dan memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah. Tetap berpegang pada ideologi bangsa dan berkontribusi dalam pembangunan negara sangat penting untuk masa depan Indonesia.
2. SEPUTAR
PARTAI DEMOKRASI
PERJUANGAN INDONESIA
(PDIP)
DPD PDIP PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
3. SEJARAH BERDIRINYA PDIP
• BAHWA PDI PERJUANGAN MERUPAKAN PARTAI POLITIK YANG SEBENARNYA ADALAH PARTAI YANG SECARA LANGSUNG
MEMILIKI TALI KESEJARAHAN DENGAN PARTAI POLITIK MASA ORDE LAMA.
• PDI PERJUANGAN SEBENARNYA KELANJUTAN DARI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA YANG BERDIRI PADA TANGGAL 10
JANUARI 1973.
• PARTAI DEMOKRASI INDONESIA ITU LAHIR DARI HASIL FUSI 5 (LIMA) PARTAI POLITIK. KELIMA PARTAI POLITIK
TERSEBUT YAITU : PARTAI NASIONAL INDONESIA (PNI), PARTAI KRISTEN INDONESIA (PARKINDO), PARTAI KATOLIK,
IKATAN PENDUKUNG KEMERDEKAAN INDONESIA (IPKI), MURBA
4. VISI PDIP
SEBAGAI PARTAI IDEOLOGIS BERASASKAN PANCASILA 1 JUNI 1945, PDI PERJUANGAN BERPERAN AKTIF DALAM
USAHA-USAHA UNTUK MENCAPAI CITA-CITA BERSAMA DI ATAS.UNTUK ITU, PDI PERJUANGAN BERKETETAPAN MENJADI
ALAT PERJUANGAN DAN PENGORGANISASIAN RAKYAT. SEBAGAI ALAT RAKYAT, PDI PERJUANGAN BERTUGAS UNTUK:
1. MEWUJUDKAN AMANAT PENDERITAAAN RAKYAT SEBAGAIMANA TERMAKTUB DALAM CITA-CITA NEGARA PROKLAMASI
17 AGUSTUS 1945.
2. MENJAGA DAN MELAKSANAKAN PANCASILA 1 JUNI 1945 SEBAGAI DASAR DAN ARAH BERBANGSA DAN BERNEGARA;
SEBAGAI SUMBER INSPIRASI DAN HARAPAN BAGI RAKYAT; SEBAGAI NORMA PENGATUR TINGKAH LAKU
KEBIJAKAN, KELEMBAGAAN DAN ANGGOTA PARTAI; DAN SEBAGAI CERMIN DARI KESELURUHAN JATI DIRI PARTAI.
3. MENGANTARKAN INDONESIA UNTUK BERDAULAT DALAM BIDANG POLITIK, BERDIKARI DALAM BIDANG EKONOMI, DAN
BERKEPRIBADIAN DALAM KEBUDAYAAN SEBAGAI SYARAT-SYARAT MINIMUM BAGI PERWUJUDAN CITA-CITA
BERSAMA BANGSA DI ATAS.
5. MISI PDIP
1. MEWUJUDKAN CITA-CITA PROKLAMASI KEMERDEKAAN 17 AGUSTUS 1945 SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945;
2. MEMBANGUN MASYARAKAT PANCASILA 1 JUNI 1945 DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG MERDEKA, BERDAULAT, BERSATU,
DEMOKRATIS, ADIL, DAN MAKMUR;
3. MENGHIMPUN DAN MEMBANGUN KEKUATAN POLITIK RAKYAT;
4. MEMPERJUANGKAN KEPENTINGAN RAKYAT DI BIDANG POLITIK, EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA SECARA DEMOKRATIS; DAN BERJUANG
MENDAPATKAN KEKUASAAN POLITIK SECARA KONSTITUSIONAL GUNA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG MELINDUNGI SEGENAP BANGSA
INDONESIA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA, MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM, MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA, SERTA IKUT
MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA YANG BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN ABADI, DANKEADILAN SOSIAL.MENJADI ALAT
PERJUANGAN GUNA MEMBENTUK DAN MEMBANGUN KARAKTER BANGSA;
5. MENDIDIK DAN MENCERDASKAN RAKYAT AGAR BERTANGGUNG JAWAB MENGGUNAKAN HAK DAN KEWAJIBANNYA SEBAGAI WARGA NEGARA;
6. MENGHIMPUN, MERUMUSKAN, DAN MEMPERJUANGKAN ASPIRASI RAKYAT DALAM MERUMUSKAN DAN MENETAPKAN KEBIJAKAN NEGARA;
7. MENGHIMPUN, MEMBANGUN DAN MENGGERAKKAN KEKUATAN RAKYAT GUNA MEMBANGUN MASYARAKAT PANCASILA; DAN
8. MELAKUKAN KOMUNIKASI POLITIK DAN PARTISIPASI POLITIK WARGA NEGARA.
6. STRUKTUR DPD PDIP PROV DIY
KETUA
Drs. BAMBANG PRASWANTO, M.Sc.
SEKRETARIS
SUPARDI ANTONO
BENDAHARA
H. YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA, SE.
WAKABID
Pendidikan, Budaya
dan Keagamaan
(EKO SUWANTO, ST,
M.Si.)
WAKABID POLITIK
DAN HUB. ANTAT
LEMBAGA
(ESTI WIJAYATI)
WAKABID KESEHATAN
DAN TENAGA KERJA
(YUNI SATIA RAHAYU,
S.Sos, M.Hum.)
WAKABID
ORGANISASI
(SUPRIYANTO,
ST, MM.)
WAKABID
Keanggotaan,
Kaderisasi dan
Rekrutmen
(Y. WIDI PRAPTOMO,
SE.)
WAKABID
Informasi dan
Komunikasi
(BAMBANG EKO
PRABOWO, SIP).
WAKABID
SUMBER DAYA
DAN DANA
(Drs. SUDARTO)
WAKABID Pertanian,
Kehutanan,
Perkebunan, Perikanan
dan Kelautan
(GIMMY RUSDIN SINAGA,
SE.)
WAKABID Perempuan,
Anak, Pemuda dan Olah
Raga
(ANDRIANA WULANDARI,
SE.)
WAKABID Industri,
Perdagangan, UKM dan
Koperasi
(DWI WAHYU
BUDIANTORO, S.Pd.)
WAKABID
Infrastruktur,
Transportasi dan
Perumahan
(EDY SUMARMI, ST.)
WAKABID Hukum,
HAM dan Perundang-
Undangan
(RYS. GUNAWAN
HANDOYO HB. SH.)
WAKABID Energi,
Pertambangan,
Pemerintahan dan
Otonomi Daerah
(Drs. UNTORO HARYADI,
M.Si.)
8. FUNGSI PARTAI POLITIK
1. SOSIALISASI POLITIK
PDIP BERSOSIALISASI POLITIK DENGAN CARA :
A. MENJEMBATANI RAKYAT DAN PEMERINTAH DALAM MEMBANTU PERMASALAHAN-PERMASALAHAN
DI MASYARAKAT
B. BERSOSIALISASI TENTANG PROGRAM-PROGRAM PEMERINTAH MELALUI STRUKTURAL
PENGURUS TINGKAT DUSUN, DESA, KECAMATAN, KABUPATEN, PROVINSI.
C. MENGADAKAN KEGIATAN PADA ACARA – ACARA HARI BESAR
9. 2. REKRUITMEN POLITIK
A. KEINGINAN INDIVIDU UNTUK BERGABUNG MENJADI ANGGOTA DARI PARTAI, DAN PDIP PRO
AKTIF TURUN KE MASYARAKAT UNTUK MENCARI ORANG YANG MEMPUNYAI POTENSI
TINGGI DI BIDANG AKADEMIS MAUPUN TOKOH MASYARAKAT YANG MEMPUNYAI
PENGARUH BESAR DI WILAYAHNYA.
B. KADERISASI KELAS, YANG MERUPAKAN KADERISASI BERJENJANG BERUPA PEMBERIAN MATERI
KEPADA PARA ANGGOTA PDIP. KADERISASI DALAM LINGKUP KABUPATEN ATAU KOTA
YANG DILAKUKAN DPC YAITU KADERISASI TINGKAT PRATAMA, DI TINGKAT PROVINSI
YAITU DPD DILAKUKAN KADERISASI TINGKAT MADYA, DAN PADA TINGKAT PALING ATAS
DILAKUKAN KADERISASI TINGKAT UTAMA YANG DLAKUKAN OLEH DPP TINGKAT
NASIONAL
10. 3. KOMUNIKASI POLITIK
PARTAI PDIP BERKOMUNIKASI DENGAN MASYARAKAT DENGAN CARA
MENURUNKAN PARA KADERNYA DAN MENDENGAR BERBAGAI PERMASALAHAN-PERMASALAHAN
DI MASYARAKAT, DAN PDIP BERUSAHA MENJEMBATANI BERBAGAI
PERMASALAHAN TERSEBUT, AGAR TERCIPTANYA SUATU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA
KOMUNIKASI ANTAR PARTAI POLITIK JUGA TERJADI DENGAN ADANYA KOALISI
YANG MELIBATKAN KEPETINGAN BERSAMA.