SlideShare a Scribd company logo
SEPUTAR 
PARTAI DEMOKRASI 
PERJUANGAN INDONESIA 
(PDIP) 
DPD PDIP PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEJARAH BERDIRINYA PDIP 
• BAHWA PDI PERJUANGAN MERUPAKAN PARTAI POLITIK YANG SEBENARNYA ADALAH PARTAI YANG SECARA LANGSUNG 
MEMILIKI TALI KESEJARAHAN DENGAN PARTAI POLITIK MASA ORDE LAMA. 
• PDI PERJUANGAN SEBENARNYA KELANJUTAN DARI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA YANG BERDIRI PADA TANGGAL 10 
JANUARI 1973. 
• PARTAI DEMOKRASI INDONESIA ITU LAHIR DARI HASIL FUSI 5 (LIMA) PARTAI POLITIK. KELIMA PARTAI POLITIK 
TERSEBUT YAITU : PARTAI NASIONAL INDONESIA (PNI), PARTAI KRISTEN INDONESIA (PARKINDO), PARTAI KATOLIK, 
IKATAN PENDUKUNG KEMERDEKAAN INDONESIA (IPKI), MURBA
VISI PDIP 
SEBAGAI PARTAI IDEOLOGIS BERASASKAN PANCASILA 1 JUNI 1945, PDI PERJUANGAN BERPERAN AKTIF DALAM 
USAHA-USAHA UNTUK MENCAPAI CITA-CITA BERSAMA DI ATAS.UNTUK ITU, PDI PERJUANGAN BERKETETAPAN MENJADI 
ALAT PERJUANGAN DAN PENGORGANISASIAN RAKYAT. SEBAGAI ALAT RAKYAT, PDI PERJUANGAN BERTUGAS UNTUK: 
1. MEWUJUDKAN AMANAT PENDERITAAAN RAKYAT SEBAGAIMANA TERMAKTUB DALAM CITA-CITA NEGARA PROKLAMASI 
17 AGUSTUS 1945. 
2. MENJAGA DAN MELAKSANAKAN PANCASILA 1 JUNI 1945 SEBAGAI DASAR DAN ARAH BERBANGSA DAN BERNEGARA; 
SEBAGAI SUMBER INSPIRASI DAN HARAPAN BAGI RAKYAT; SEBAGAI NORMA PENGATUR TINGKAH LAKU 
KEBIJAKAN, KELEMBAGAAN DAN ANGGOTA PARTAI; DAN SEBAGAI CERMIN DARI KESELURUHAN JATI DIRI PARTAI. 
3. MENGANTARKAN INDONESIA UNTUK BERDAULAT DALAM BIDANG POLITIK, BERDIKARI DALAM BIDANG EKONOMI, DAN 
BERKEPRIBADIAN DALAM KEBUDAYAAN SEBAGAI SYARAT-SYARAT MINIMUM BAGI PERWUJUDAN CITA-CITA 
BERSAMA BANGSA DI ATAS.
MISI PDIP 
1. MEWUJUDKAN CITA-CITA PROKLAMASI KEMERDEKAAN 17 AGUSTUS 1945 SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG 
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945; 
2. MEMBANGUN MASYARAKAT PANCASILA 1 JUNI 1945 DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG MERDEKA, BERDAULAT, BERSATU, 
DEMOKRATIS, ADIL, DAN MAKMUR; 
3. MENGHIMPUN DAN MEMBANGUN KEKUATAN POLITIK RAKYAT; 
4. MEMPERJUANGKAN KEPENTINGAN RAKYAT DI BIDANG POLITIK, EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA SECARA DEMOKRATIS; DAN BERJUANG 
MENDAPATKAN KEKUASAAN POLITIK SECARA KONSTITUSIONAL GUNA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG MELINDUNGI SEGENAP BANGSA 
INDONESIA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA, MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM, MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA, SERTA IKUT 
MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA YANG BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN ABADI, DANKEADILAN SOSIAL.MENJADI ALAT 
PERJUANGAN GUNA MEMBENTUK DAN MEMBANGUN KARAKTER BANGSA; 
5. MENDIDIK DAN MENCERDASKAN RAKYAT AGAR BERTANGGUNG JAWAB MENGGUNAKAN HAK DAN KEWAJIBANNYA SEBAGAI WARGA NEGARA; 
6. MENGHIMPUN, MERUMUSKAN, DAN MEMPERJUANGKAN ASPIRASI RAKYAT DALAM MERUMUSKAN DAN MENETAPKAN KEBIJAKAN NEGARA; 
7. MENGHIMPUN, MEMBANGUN DAN MENGGERAKKAN KEKUATAN RAKYAT GUNA MEMBANGUN MASYARAKAT PANCASILA; DAN 
8. MELAKUKAN KOMUNIKASI POLITIK DAN PARTISIPASI POLITIK WARGA NEGARA.
STRUKTUR DPD PDIP PROV DIY 
KETUA 
Drs. BAMBANG PRASWANTO, M.Sc. 
SEKRETARIS 
SUPARDI ANTONO 
BENDAHARA 
H. YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA, SE. 
WAKABID 
Pendidikan, Budaya 
dan Keagamaan 
(EKO SUWANTO, ST, 
M.Si.) 
WAKABID POLITIK 
DAN HUB. ANTAT 
LEMBAGA 
(ESTI WIJAYATI) 
WAKABID KESEHATAN 
DAN TENAGA KERJA 
(YUNI SATIA RAHAYU, 
S.Sos, M.Hum.) 
WAKABID 
ORGANISASI 
(SUPRIYANTO, 
ST, MM.) 
WAKABID 
Keanggotaan, 
Kaderisasi dan 
Rekrutmen 
(Y. WIDI PRAPTOMO, 
SE.) 
WAKABID 
Informasi dan 
Komunikasi 
(BAMBANG EKO 
PRABOWO, SIP). 
WAKABID 
SUMBER DAYA 
DAN DANA 
(Drs. SUDARTO) 
WAKABID Pertanian, 
Kehutanan, 
Perkebunan, Perikanan 
dan Kelautan 
(GIMMY RUSDIN SINAGA, 
SE.) 
WAKABID Perempuan, 
Anak, Pemuda dan Olah 
Raga 
(ANDRIANA WULANDARI, 
SE.) 
WAKABID Industri, 
Perdagangan, UKM dan 
Koperasi 
(DWI WAHYU 
BUDIANTORO, S.Pd.) 
WAKABID 
Infrastruktur, 
Transportasi dan 
Perumahan 
(EDY SUMARMI, ST.) 
WAKABID Hukum, 
HAM dan Perundang- 
Undangan 
(RYS. GUNAWAN 
HANDOYO HB. SH.) 
WAKABID Energi, 
Pertambangan, 
Pemerintahan dan 
Otonomi Daerah 
(Drs. UNTORO HARYADI, 
M.Si.)
FUNGSI PARTAI POLITIK 
(PARTAI DEMOKRASI 
INDONESIA PERJUANGAN)
FUNGSI PARTAI POLITIK 
1. SOSIALISASI POLITIK 
PDIP BERSOSIALISASI POLITIK DENGAN CARA : 
A. MENJEMBATANI RAKYAT DAN PEMERINTAH DALAM MEMBANTU PERMASALAHAN-PERMASALAHAN 
DI MASYARAKAT 
B. BERSOSIALISASI TENTANG PROGRAM-PROGRAM PEMERINTAH MELALUI STRUKTURAL 
PENGURUS TINGKAT DUSUN, DESA, KECAMATAN, KABUPATEN, PROVINSI. 
C. MENGADAKAN KEGIATAN PADA ACARA – ACARA HARI BESAR
2. REKRUITMEN POLITIK 
A. KEINGINAN INDIVIDU UNTUK BERGABUNG MENJADI ANGGOTA DARI PARTAI, DAN PDIP PRO 
AKTIF TURUN KE MASYARAKAT UNTUK MENCARI ORANG YANG MEMPUNYAI POTENSI 
TINGGI DI BIDANG AKADEMIS MAUPUN TOKOH MASYARAKAT YANG MEMPUNYAI 
PENGARUH BESAR DI WILAYAHNYA. 
B. KADERISASI KELAS, YANG MERUPAKAN KADERISASI BERJENJANG BERUPA PEMBERIAN MATERI 
KEPADA PARA ANGGOTA PDIP. KADERISASI DALAM LINGKUP KABUPATEN ATAU KOTA 
YANG DILAKUKAN DPC YAITU KADERISASI TINGKAT PRATAMA, DI TINGKAT PROVINSI 
YAITU DPD DILAKUKAN KADERISASI TINGKAT MADYA, DAN PADA TINGKAT PALING ATAS 
DILAKUKAN KADERISASI TINGKAT UTAMA YANG DLAKUKAN OLEH DPP TINGKAT 
NASIONAL
3. KOMUNIKASI POLITIK 
PARTAI PDIP BERKOMUNIKASI DENGAN MASYARAKAT DENGAN CARA 
MENURUNKAN PARA KADERNYA DAN MENDENGAR BERBAGAI PERMASALAHAN-PERMASALAHAN 
DI MASYARAKAT, DAN PDIP BERUSAHA MENJEMBATANI BERBAGAI 
PERMASALAHAN TERSEBUT, AGAR TERCIPTANYA SUATU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA 
KOMUNIKASI ANTAR PARTAI POLITIK JUGA TERJADI DENGAN ADANYA KOALISI 
YANG MELIBATKAN KEPETINGAN BERSAMA.
DOKUMENTASI
TERIMAKASIH

More Related Content

What's hot

MAKALAH peristiwa PETRUS (Penembakan Misterius)
MAKALAH peristiwa PETRUS (Penembakan Misterius)MAKALAH peristiwa PETRUS (Penembakan Misterius)
MAKALAH peristiwa PETRUS (Penembakan Misterius)
Alorka 114114
 
Ppt pend. pancasila kel.4
Ppt pend. pancasila kel.4Ppt pend. pancasila kel.4
Ppt pend. pancasila kel.4
Azza Mafazah
 
Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) dalam Islam
Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) dalam IslamIlmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) dalam Islam
Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) dalam Islam
Wulandari Rima Kumari
 
Pertemuan 1 Dasar-dasar Pendidikan Pancasila secara historis, filosofis,
Pertemuan 1 Dasar-dasar Pendidikan Pancasila secara historis, filosofis,Pertemuan 1 Dasar-dasar Pendidikan Pancasila secara historis, filosofis,
Pertemuan 1 Dasar-dasar Pendidikan Pancasila secara historis, filosofis,
Eka Zay
 
Bab i, bab ii, babiii, babiv
Bab i, bab ii, babiii, babivBab i, bab ii, babiii, babiv
Bab i, bab ii, babiii, babivAlfan Fatoni
 
Contoh Resume Buku Tugas 1 Tugas Pengantar Ilmu Ekonomi
Contoh Resume Buku Tugas 1  Tugas Pengantar Ilmu Ekonomi Contoh Resume Buku Tugas 1  Tugas Pengantar Ilmu Ekonomi
Contoh Resume Buku Tugas 1 Tugas Pengantar Ilmu Ekonomi
Muhammad Yasir Abdad
 
BISNIS PLAN Tugas kewirausahaan moses hadun
BISNIS PLAN Tugas kewirausahaan moses hadunBISNIS PLAN Tugas kewirausahaan moses hadun
BISNIS PLAN Tugas kewirausahaan moses hadun
MOSES HADUN
 
PROPOSAL USAHA teknoplener.pdf
PROPOSAL USAHA teknoplener.pdfPROPOSAL USAHA teknoplener.pdf
PROPOSAL USAHA teknoplener.pdf
Fajar Baskoro
 
Proposal usaha makanan
Proposal usaha makananProposal usaha makanan
Proposal usaha makanan
sohibikhsan
 
LAPORAN KEGIATAN STUDI WISATA KE BALI TAHUN 2016
LAPORAN KEGIATAN STUDI WISATA KE BALI TAHUN 2016LAPORAN KEGIATAN STUDI WISATA KE BALI TAHUN 2016
LAPORAN KEGIATAN STUDI WISATA KE BALI TAHUN 2016
Yeni Rahayu
 
Kelebihan dan Kekurangan dari Teroi Atom (Tugas Kuliah Kimia Dasar)
Kelebihan dan Kekurangan dari Teroi Atom (Tugas Kuliah Kimia Dasar)Kelebihan dan Kekurangan dari Teroi Atom (Tugas Kuliah Kimia Dasar)
Kelebihan dan Kekurangan dari Teroi Atom (Tugas Kuliah Kimia Dasar)
Nurul Afdal Haris
 
MAKALAH Tugas kelompok 1 PASCASARJANA SABURAI ANGKATAN 15-ED
MAKALAH Tugas kelompok 1 PASCASARJANA SABURAI ANGKATAN 15-EDMAKALAH Tugas kelompok 1 PASCASARJANA SABURAI ANGKATAN 15-ED
MAKALAH Tugas kelompok 1 PASCASARJANA SABURAI ANGKATAN 15-ED
ACHMAD AVANDI,SE,MM Alfaqzamta
 
Pkwu (Perencanaan Usaha Makanan Internasional)
Pkwu (Perencanaan Usaha Makanan Internasional)Pkwu (Perencanaan Usaha Makanan Internasional)
Pkwu (Perencanaan Usaha Makanan Internasional)
Putri Alfisyahrini
 
DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF MASA ORDE BARU
DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF MASA ORDE BARUDAMPAK POSITIF DAN NEGATIF MASA ORDE BARU
DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF MASA ORDE BARU
nurindah_nurisa
 
Pancasila dan Pembukaan UUD 1945
Pancasila dan Pembukaan UUD 1945Pancasila dan Pembukaan UUD 1945
Pancasila dan Pembukaan UUD 1945ALISSA
 
Kata pengantar, abstrak dan daftar isi
Kata pengantar, abstrak dan daftar isiKata pengantar, abstrak dan daftar isi
Kata pengantar, abstrak dan daftar isi
Nuri Andhika Pratama
 
Proposal pengadaan obat obatan uks
Proposal pengadaan obat obatan uksProposal pengadaan obat obatan uks
Proposal pengadaan obat obatan uksGustiadhy Gustiadhy
 
Pancasila pada era orde baru
Pancasila pada era orde baruPancasila pada era orde baru
Pancasila pada era orde baru
Riskiana Riskiana
 

What's hot (20)

MAKALAH peristiwa PETRUS (Penembakan Misterius)
MAKALAH peristiwa PETRUS (Penembakan Misterius)MAKALAH peristiwa PETRUS (Penembakan Misterius)
MAKALAH peristiwa PETRUS (Penembakan Misterius)
 
Ppt pend. pancasila kel.4
Ppt pend. pancasila kel.4Ppt pend. pancasila kel.4
Ppt pend. pancasila kel.4
 
Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) dalam Islam
Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) dalam IslamIlmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) dalam Islam
Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) dalam Islam
 
Pertemuan 1 Dasar-dasar Pendidikan Pancasila secara historis, filosofis,
Pertemuan 1 Dasar-dasar Pendidikan Pancasila secara historis, filosofis,Pertemuan 1 Dasar-dasar Pendidikan Pancasila secara historis, filosofis,
Pertemuan 1 Dasar-dasar Pendidikan Pancasila secara historis, filosofis,
 
Bab i, bab ii, babiii, babiv
Bab i, bab ii, babiii, babivBab i, bab ii, babiii, babiv
Bab i, bab ii, babiii, babiv
 
Contoh Resume Buku Tugas 1 Tugas Pengantar Ilmu Ekonomi
Contoh Resume Buku Tugas 1  Tugas Pengantar Ilmu Ekonomi Contoh Resume Buku Tugas 1  Tugas Pengantar Ilmu Ekonomi
Contoh Resume Buku Tugas 1 Tugas Pengantar Ilmu Ekonomi
 
BISNIS PLAN Tugas kewirausahaan moses hadun
BISNIS PLAN Tugas kewirausahaan moses hadunBISNIS PLAN Tugas kewirausahaan moses hadun
BISNIS PLAN Tugas kewirausahaan moses hadun
 
PROPOSAL USAHA teknoplener.pdf
PROPOSAL USAHA teknoplener.pdfPROPOSAL USAHA teknoplener.pdf
PROPOSAL USAHA teknoplener.pdf
 
Proposal usaha makanan
Proposal usaha makananProposal usaha makanan
Proposal usaha makanan
 
LAPORAN KEGIATAN STUDI WISATA KE BALI TAHUN 2016
LAPORAN KEGIATAN STUDI WISATA KE BALI TAHUN 2016LAPORAN KEGIATAN STUDI WISATA KE BALI TAHUN 2016
LAPORAN KEGIATAN STUDI WISATA KE BALI TAHUN 2016
 
Kelebihan dan Kekurangan dari Teroi Atom (Tugas Kuliah Kimia Dasar)
Kelebihan dan Kekurangan dari Teroi Atom (Tugas Kuliah Kimia Dasar)Kelebihan dan Kekurangan dari Teroi Atom (Tugas Kuliah Kimia Dasar)
Kelebihan dan Kekurangan dari Teroi Atom (Tugas Kuliah Kimia Dasar)
 
MAKALAH Tugas kelompok 1 PASCASARJANA SABURAI ANGKATAN 15-ED
MAKALAH Tugas kelompok 1 PASCASARJANA SABURAI ANGKATAN 15-EDMAKALAH Tugas kelompok 1 PASCASARJANA SABURAI ANGKATAN 15-ED
MAKALAH Tugas kelompok 1 PASCASARJANA SABURAI ANGKATAN 15-ED
 
Pkwu (Perencanaan Usaha Makanan Internasional)
Pkwu (Perencanaan Usaha Makanan Internasional)Pkwu (Perencanaan Usaha Makanan Internasional)
Pkwu (Perencanaan Usaha Makanan Internasional)
 
DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF MASA ORDE BARU
DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF MASA ORDE BARUDAMPAK POSITIF DAN NEGATIF MASA ORDE BARU
DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF MASA ORDE BARU
 
Materi Analisis sosial
Materi Analisis sosialMateri Analisis sosial
Materi Analisis sosial
 
Pancasila dan Pembukaan UUD 1945
Pancasila dan Pembukaan UUD 1945Pancasila dan Pembukaan UUD 1945
Pancasila dan Pembukaan UUD 1945
 
Kata pengantar, abstrak dan daftar isi
Kata pengantar, abstrak dan daftar isiKata pengantar, abstrak dan daftar isi
Kata pengantar, abstrak dan daftar isi
 
Ppt Demokrasi Indonesia
Ppt Demokrasi IndonesiaPpt Demokrasi Indonesia
Ppt Demokrasi Indonesia
 
Proposal pengadaan obat obatan uks
Proposal pengadaan obat obatan uksProposal pengadaan obat obatan uks
Proposal pengadaan obat obatan uks
 
Pancasila pada era orde baru
Pancasila pada era orde baruPancasila pada era orde baru
Pancasila pada era orde baru
 

Similar to PARTAI POLITIK PDI PERJUANGAN

TUGAS RESUME WAJIB SARMINCE M. LOASANA.pptx
TUGAS RESUME WAJIB SARMINCE M. LOASANA.pptxTUGAS RESUME WAJIB SARMINCE M. LOASANA.pptx
TUGAS RESUME WAJIB SARMINCE M. LOASANA.pptx
SipilNasionalis1
 
Pancasila sebagai ideologi nasional 7 oktober 2014
Pancasila sebagai ideologi nasional 7 oktober 2014Pancasila sebagai ideologi nasional 7 oktober 2014
Pancasila sebagai ideologi nasional 7 oktober 2014
Yani Antariksa
 
AKTIVITAS BELAJAR 1.pptx
AKTIVITAS BELAJAR 1.pptxAKTIVITAS BELAJAR 1.pptx
AKTIVITAS BELAJAR 1.pptx
RidhoNurlanangFebrid
 
MATERI-WASBANG-BEL_NEG_2452454657rs.pptx
MATERI-WASBANG-BEL_NEG_2452454657rs.pptxMATERI-WASBANG-BEL_NEG_2452454657rs.pptx
MATERI-WASBANG-BEL_NEG_2452454657rs.pptx
zyrexoperatoross
 
MATERI-WASBANG-BELA-NEGARA-DAN-RADIKALISME_PLBA-2021 (1).pptx
MATERI-WASBANG-BELA-NEGARA-DAN-RADIKALISME_PLBA-2021 (1).pptxMATERI-WASBANG-BELA-NEGARA-DAN-RADIKALISME_PLBA-2021 (1).pptx
MATERI-WASBANG-BELA-NEGARA-DAN-RADIKALISME_PLBA-2021 (1).pptx
YuanitaAlmaghfira
 
SEMINAR NASIONAL Pancasila sumber hukum BELAGEST 2022 original baru.pdf
SEMINAR NASIONAL Pancasila sumber hukum BELAGEST  2022 original baru.pdfSEMINAR NASIONAL Pancasila sumber hukum BELAGEST  2022 original baru.pdf
SEMINAR NASIONAL Pancasila sumber hukum BELAGEST 2022 original baru.pdf
Yani Antariksa
 
Ngajar 14
Ngajar 14Ngajar 14
Ngajar 14Sii Frc
 
pptnpknbn cek yaa ketahanan nasional 2.ppt
pptnpknbn cek yaa ketahanan nasional 2.pptpptnpknbn cek yaa ketahanan nasional 2.ppt
pptnpknbn cek yaa ketahanan nasional 2.ppt
DanielErgawanto
 
21527_KEWARGANEGARAAN. Pengertian, Latar Belakang, Wawasan Nusantara.
21527_KEWARGANEGARAAN. Pengertian,  Latar Belakang, Wawasan Nusantara.21527_KEWARGANEGARAAN. Pengertian,  Latar Belakang, Wawasan Nusantara.
21527_KEWARGANEGARAAN. Pengertian, Latar Belakang, Wawasan Nusantara.
DaniIza1
 
Kaidah kaidah fundamental negara
Kaidah kaidah fundamental negara Kaidah kaidah fundamental negara
Kaidah kaidah fundamental negara
ABU SUFYAN
 
Kaidah kaidah fundamental negara
Kaidah kaidah fundamental negara Kaidah kaidah fundamental negara
Kaidah kaidah fundamental negara
universitas negri yogyakarta
 
sejarah indonesia kelas 11 ipa 2 ppt peristiwa sumpah pemuda di indonesia
sejarah indonesia kelas 11 ipa 2 ppt peristiwa sumpah pemuda di indonesiasejarah indonesia kelas 11 ipa 2 ppt peristiwa sumpah pemuda di indonesia
sejarah indonesia kelas 11 ipa 2 ppt peristiwa sumpah pemuda di indonesia
Johan Setiawan
 
Pendidikan kewarganegaraan kuliah
Pendidikan kewarganegaraan kuliahPendidikan kewarganegaraan kuliah
Pendidikan kewarganegaraan kuliah
arka90
 
PPT_MODUL 2_TEMA BHINEKA TUNGGAL IKA_RUKUN ITU INDAH.pptx
PPT_MODUL 2_TEMA BHINEKA TUNGGAL IKA_RUKUN ITU INDAH.pptxPPT_MODUL 2_TEMA BHINEKA TUNGGAL IKA_RUKUN ITU INDAH.pptx
PPT_MODUL 2_TEMA BHINEKA TUNGGAL IKA_RUKUN ITU INDAH.pptx
DamarBagaswara2
 
PKN Bab 1 kelas XII
PKN Bab 1 kelas XIIPKN Bab 1 kelas XII
PKN Bab 1 kelas XIIeryeryey
 
Wasbang BELANEGARA STPN, 17 Sept 2020.ppt
Wasbang BELANEGARA STPN, 17 Sept 2020.pptWasbang BELANEGARA STPN, 17 Sept 2020.ppt
Wasbang BELANEGARA STPN, 17 Sept 2020.ppt
tradeagrowid2
 
Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam bermasyarakat berbangsa dan.ppt
Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam bermasyarakat berbangsa dan.pptPancasila sebagai paradigma kehidupan dalam bermasyarakat berbangsa dan.ppt
Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam bermasyarakat berbangsa dan.ppt
bajingan2
 
Agenda1_WawasanKebangsaan.pptx
Agenda1_WawasanKebangsaan.pptxAgenda1_WawasanKebangsaan.pptx
Agenda1_WawasanKebangsaan.pptx
KejariSabang
 
MATERI-WASBANG-BELA-NEGARA-DAN-RADIKALISME_PLBA-2021.pdf
MATERI-WASBANG-BELA-NEGARA-DAN-RADIKALISME_PLBA-2021.pdfMATERI-WASBANG-BELA-NEGARA-DAN-RADIKALISME_PLBA-2021.pdf
MATERI-WASBANG-BELA-NEGARA-DAN-RADIKALISME_PLBA-2021.pdf
hamdanabdilah
 

Similar to PARTAI POLITIK PDI PERJUANGAN (20)

TUGAS RESUME WAJIB SARMINCE M. LOASANA.pptx
TUGAS RESUME WAJIB SARMINCE M. LOASANA.pptxTUGAS RESUME WAJIB SARMINCE M. LOASANA.pptx
TUGAS RESUME WAJIB SARMINCE M. LOASANA.pptx
 
Pancasila sebagai ideologi nasional 7 oktober 2014
Pancasila sebagai ideologi nasional 7 oktober 2014Pancasila sebagai ideologi nasional 7 oktober 2014
Pancasila sebagai ideologi nasional 7 oktober 2014
 
AKTIVITAS BELAJAR 1.pptx
AKTIVITAS BELAJAR 1.pptxAKTIVITAS BELAJAR 1.pptx
AKTIVITAS BELAJAR 1.pptx
 
Pancasila
PancasilaPancasila
Pancasila
 
MATERI-WASBANG-BEL_NEG_2452454657rs.pptx
MATERI-WASBANG-BEL_NEG_2452454657rs.pptxMATERI-WASBANG-BEL_NEG_2452454657rs.pptx
MATERI-WASBANG-BEL_NEG_2452454657rs.pptx
 
MATERI-WASBANG-BELA-NEGARA-DAN-RADIKALISME_PLBA-2021 (1).pptx
MATERI-WASBANG-BELA-NEGARA-DAN-RADIKALISME_PLBA-2021 (1).pptxMATERI-WASBANG-BELA-NEGARA-DAN-RADIKALISME_PLBA-2021 (1).pptx
MATERI-WASBANG-BELA-NEGARA-DAN-RADIKALISME_PLBA-2021 (1).pptx
 
SEMINAR NASIONAL Pancasila sumber hukum BELAGEST 2022 original baru.pdf
SEMINAR NASIONAL Pancasila sumber hukum BELAGEST  2022 original baru.pdfSEMINAR NASIONAL Pancasila sumber hukum BELAGEST  2022 original baru.pdf
SEMINAR NASIONAL Pancasila sumber hukum BELAGEST 2022 original baru.pdf
 
Ngajar 14
Ngajar 14Ngajar 14
Ngajar 14
 
pptnpknbn cek yaa ketahanan nasional 2.ppt
pptnpknbn cek yaa ketahanan nasional 2.pptpptnpknbn cek yaa ketahanan nasional 2.ppt
pptnpknbn cek yaa ketahanan nasional 2.ppt
 
21527_KEWARGANEGARAAN. Pengertian, Latar Belakang, Wawasan Nusantara.
21527_KEWARGANEGARAAN. Pengertian,  Latar Belakang, Wawasan Nusantara.21527_KEWARGANEGARAAN. Pengertian,  Latar Belakang, Wawasan Nusantara.
21527_KEWARGANEGARAAN. Pengertian, Latar Belakang, Wawasan Nusantara.
 
Kaidah kaidah fundamental negara
Kaidah kaidah fundamental negara Kaidah kaidah fundamental negara
Kaidah kaidah fundamental negara
 
Kaidah kaidah fundamental negara
Kaidah kaidah fundamental negara Kaidah kaidah fundamental negara
Kaidah kaidah fundamental negara
 
sejarah indonesia kelas 11 ipa 2 ppt peristiwa sumpah pemuda di indonesia
sejarah indonesia kelas 11 ipa 2 ppt peristiwa sumpah pemuda di indonesiasejarah indonesia kelas 11 ipa 2 ppt peristiwa sumpah pemuda di indonesia
sejarah indonesia kelas 11 ipa 2 ppt peristiwa sumpah pemuda di indonesia
 
Pendidikan kewarganegaraan kuliah
Pendidikan kewarganegaraan kuliahPendidikan kewarganegaraan kuliah
Pendidikan kewarganegaraan kuliah
 
PPT_MODUL 2_TEMA BHINEKA TUNGGAL IKA_RUKUN ITU INDAH.pptx
PPT_MODUL 2_TEMA BHINEKA TUNGGAL IKA_RUKUN ITU INDAH.pptxPPT_MODUL 2_TEMA BHINEKA TUNGGAL IKA_RUKUN ITU INDAH.pptx
PPT_MODUL 2_TEMA BHINEKA TUNGGAL IKA_RUKUN ITU INDAH.pptx
 
PKN Bab 1 kelas XII
PKN Bab 1 kelas XIIPKN Bab 1 kelas XII
PKN Bab 1 kelas XII
 
Wasbang BELANEGARA STPN, 17 Sept 2020.ppt
Wasbang BELANEGARA STPN, 17 Sept 2020.pptWasbang BELANEGARA STPN, 17 Sept 2020.ppt
Wasbang BELANEGARA STPN, 17 Sept 2020.ppt
 
Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam bermasyarakat berbangsa dan.ppt
Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam bermasyarakat berbangsa dan.pptPancasila sebagai paradigma kehidupan dalam bermasyarakat berbangsa dan.ppt
Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam bermasyarakat berbangsa dan.ppt
 
Agenda1_WawasanKebangsaan.pptx
Agenda1_WawasanKebangsaan.pptxAgenda1_WawasanKebangsaan.pptx
Agenda1_WawasanKebangsaan.pptx
 
MATERI-WASBANG-BELA-NEGARA-DAN-RADIKALISME_PLBA-2021.pdf
MATERI-WASBANG-BELA-NEGARA-DAN-RADIKALISME_PLBA-2021.pdfMATERI-WASBANG-BELA-NEGARA-DAN-RADIKALISME_PLBA-2021.pdf
MATERI-WASBANG-BELA-NEGARA-DAN-RADIKALISME_PLBA-2021.pdf
 

Recently uploaded

MATERI 1 Peraturan Lelang.pptx dalam bernegara
MATERI 1 Peraturan Lelang.pptx dalam bernegaraMATERI 1 Peraturan Lelang.pptx dalam bernegara
MATERI 1 Peraturan Lelang.pptx dalam bernegara
vannia34
 
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024
Universitas Sriwijaya
 
Penumbuhan POSLUHDES ( pos penyuluhan desa)
Penumbuhan POSLUHDES ( pos penyuluhan desa)Penumbuhan POSLUHDES ( pos penyuluhan desa)
Penumbuhan POSLUHDES ( pos penyuluhan desa)
SobriCubi
 
PPT ASAS PERATURAN PERundang UNDANGAN.pptx
PPT ASAS PERATURAN PERundang UNDANGAN.pptxPPT ASAS PERATURAN PERundang UNDANGAN.pptx
PPT ASAS PERATURAN PERundang UNDANGAN.pptx
LuhAriyani1
 
1.4.a.8. Koneksi Antar Materi Budaya Positif
1.4.a.8. Koneksi Antar Materi Budaya Positif1.4.a.8. Koneksi Antar Materi Budaya Positif
1.4.a.8. Koneksi Antar Materi Budaya Positif
emalestari711
 
Sketsa Kehidupan Beragama. Riza (1).pptx
Sketsa Kehidupan Beragama. Riza (1).pptxSketsa Kehidupan Beragama. Riza (1).pptx
Sketsa Kehidupan Beragama. Riza (1).pptx
muhammadriza64
 
PUBLIC SPEAKING TRAINING DEDI DWITAGAMA BNN JU.pptx
PUBLIC SPEAKING TRAINING DEDI DWITAGAMA BNN JU.pptxPUBLIC SPEAKING TRAINING DEDI DWITAGAMA BNN JU.pptx
PUBLIC SPEAKING TRAINING DEDI DWITAGAMA BNN JU.pptx
Dedi Dwitagama
 
TRANSFORMASI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DI INDONESIA
TRANSFORMASI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DI INDONESIATRANSFORMASI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DI INDONESIA
TRANSFORMASI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DI INDONESIA
Universitas Sriwijaya
 
Etikolegal Pelayanan kebidanan ibu hamil
Etikolegal Pelayanan kebidanan ibu hamilEtikolegal Pelayanan kebidanan ibu hamil
Etikolegal Pelayanan kebidanan ibu hamil
NurWana20
 
Permasalahan dan Kebijakan Konvergensi Penurunan Stunting di Desa.pptx
Permasalahan dan Kebijakan Konvergensi Penurunan Stunting di Desa.pptxPermasalahan dan Kebijakan Konvergensi Penurunan Stunting di Desa.pptx
Permasalahan dan Kebijakan Konvergensi Penurunan Stunting di Desa.pptx
Zainul Akmal
 
TEORI-TEORI KEPEMIMPINAN (Tugas uas Kepemimpinan)
TEORI-TEORI KEPEMIMPINAN (Tugas uas Kepemimpinan)TEORI-TEORI KEPEMIMPINAN (Tugas uas Kepemimpinan)
TEORI-TEORI KEPEMIMPINAN (Tugas uas Kepemimpinan)
NurHalifah34
 
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...
Universitas Sriwijaya
 
KOSP SD MODEL 1 - datadikdasmen.com.docx
KOSP SD MODEL 1 - datadikdasmen.com.docxKOSP SD MODEL 1 - datadikdasmen.com.docx
KOSP SD MODEL 1 - datadikdasmen.com.docx
sdpurbatua03
 

Recently uploaded (13)

MATERI 1 Peraturan Lelang.pptx dalam bernegara
MATERI 1 Peraturan Lelang.pptx dalam bernegaraMATERI 1 Peraturan Lelang.pptx dalam bernegara
MATERI 1 Peraturan Lelang.pptx dalam bernegara
 
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024
 
Penumbuhan POSLUHDES ( pos penyuluhan desa)
Penumbuhan POSLUHDES ( pos penyuluhan desa)Penumbuhan POSLUHDES ( pos penyuluhan desa)
Penumbuhan POSLUHDES ( pos penyuluhan desa)
 
PPT ASAS PERATURAN PERundang UNDANGAN.pptx
PPT ASAS PERATURAN PERundang UNDANGAN.pptxPPT ASAS PERATURAN PERundang UNDANGAN.pptx
PPT ASAS PERATURAN PERundang UNDANGAN.pptx
 
1.4.a.8. Koneksi Antar Materi Budaya Positif
1.4.a.8. Koneksi Antar Materi Budaya Positif1.4.a.8. Koneksi Antar Materi Budaya Positif
1.4.a.8. Koneksi Antar Materi Budaya Positif
 
Sketsa Kehidupan Beragama. Riza (1).pptx
Sketsa Kehidupan Beragama. Riza (1).pptxSketsa Kehidupan Beragama. Riza (1).pptx
Sketsa Kehidupan Beragama. Riza (1).pptx
 
PUBLIC SPEAKING TRAINING DEDI DWITAGAMA BNN JU.pptx
PUBLIC SPEAKING TRAINING DEDI DWITAGAMA BNN JU.pptxPUBLIC SPEAKING TRAINING DEDI DWITAGAMA BNN JU.pptx
PUBLIC SPEAKING TRAINING DEDI DWITAGAMA BNN JU.pptx
 
TRANSFORMASI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DI INDONESIA
TRANSFORMASI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DI INDONESIATRANSFORMASI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DI INDONESIA
TRANSFORMASI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DI INDONESIA
 
Etikolegal Pelayanan kebidanan ibu hamil
Etikolegal Pelayanan kebidanan ibu hamilEtikolegal Pelayanan kebidanan ibu hamil
Etikolegal Pelayanan kebidanan ibu hamil
 
Permasalahan dan Kebijakan Konvergensi Penurunan Stunting di Desa.pptx
Permasalahan dan Kebijakan Konvergensi Penurunan Stunting di Desa.pptxPermasalahan dan Kebijakan Konvergensi Penurunan Stunting di Desa.pptx
Permasalahan dan Kebijakan Konvergensi Penurunan Stunting di Desa.pptx
 
TEORI-TEORI KEPEMIMPINAN (Tugas uas Kepemimpinan)
TEORI-TEORI KEPEMIMPINAN (Tugas uas Kepemimpinan)TEORI-TEORI KEPEMIMPINAN (Tugas uas Kepemimpinan)
TEORI-TEORI KEPEMIMPINAN (Tugas uas Kepemimpinan)
 
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...
 
KOSP SD MODEL 1 - datadikdasmen.com.docx
KOSP SD MODEL 1 - datadikdasmen.com.docxKOSP SD MODEL 1 - datadikdasmen.com.docx
KOSP SD MODEL 1 - datadikdasmen.com.docx
 

PARTAI POLITIK PDI PERJUANGAN

  • 1.
  • 2. SEPUTAR PARTAI DEMOKRASI PERJUANGAN INDONESIA (PDIP) DPD PDIP PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
  • 3. SEJARAH BERDIRINYA PDIP • BAHWA PDI PERJUANGAN MERUPAKAN PARTAI POLITIK YANG SEBENARNYA ADALAH PARTAI YANG SECARA LANGSUNG MEMILIKI TALI KESEJARAHAN DENGAN PARTAI POLITIK MASA ORDE LAMA. • PDI PERJUANGAN SEBENARNYA KELANJUTAN DARI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA YANG BERDIRI PADA TANGGAL 10 JANUARI 1973. • PARTAI DEMOKRASI INDONESIA ITU LAHIR DARI HASIL FUSI 5 (LIMA) PARTAI POLITIK. KELIMA PARTAI POLITIK TERSEBUT YAITU : PARTAI NASIONAL INDONESIA (PNI), PARTAI KRISTEN INDONESIA (PARKINDO), PARTAI KATOLIK, IKATAN PENDUKUNG KEMERDEKAAN INDONESIA (IPKI), MURBA
  • 4. VISI PDIP SEBAGAI PARTAI IDEOLOGIS BERASASKAN PANCASILA 1 JUNI 1945, PDI PERJUANGAN BERPERAN AKTIF DALAM USAHA-USAHA UNTUK MENCAPAI CITA-CITA BERSAMA DI ATAS.UNTUK ITU, PDI PERJUANGAN BERKETETAPAN MENJADI ALAT PERJUANGAN DAN PENGORGANISASIAN RAKYAT. SEBAGAI ALAT RAKYAT, PDI PERJUANGAN BERTUGAS UNTUK: 1. MEWUJUDKAN AMANAT PENDERITAAAN RAKYAT SEBAGAIMANA TERMAKTUB DALAM CITA-CITA NEGARA PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945. 2. MENJAGA DAN MELAKSANAKAN PANCASILA 1 JUNI 1945 SEBAGAI DASAR DAN ARAH BERBANGSA DAN BERNEGARA; SEBAGAI SUMBER INSPIRASI DAN HARAPAN BAGI RAKYAT; SEBAGAI NORMA PENGATUR TINGKAH LAKU KEBIJAKAN, KELEMBAGAAN DAN ANGGOTA PARTAI; DAN SEBAGAI CERMIN DARI KESELURUHAN JATI DIRI PARTAI. 3. MENGANTARKAN INDONESIA UNTUK BERDAULAT DALAM BIDANG POLITIK, BERDIKARI DALAM BIDANG EKONOMI, DAN BERKEPRIBADIAN DALAM KEBUDAYAAN SEBAGAI SYARAT-SYARAT MINIMUM BAGI PERWUJUDAN CITA-CITA BERSAMA BANGSA DI ATAS.
  • 5. MISI PDIP 1. MEWUJUDKAN CITA-CITA PROKLAMASI KEMERDEKAAN 17 AGUSTUS 1945 SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945; 2. MEMBANGUN MASYARAKAT PANCASILA 1 JUNI 1945 DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG MERDEKA, BERDAULAT, BERSATU, DEMOKRATIS, ADIL, DAN MAKMUR; 3. MENGHIMPUN DAN MEMBANGUN KEKUATAN POLITIK RAKYAT; 4. MEMPERJUANGKAN KEPENTINGAN RAKYAT DI BIDANG POLITIK, EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA SECARA DEMOKRATIS; DAN BERJUANG MENDAPATKAN KEKUASAAN POLITIK SECARA KONSTITUSIONAL GUNA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA, MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM, MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA, SERTA IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA YANG BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN ABADI, DANKEADILAN SOSIAL.MENJADI ALAT PERJUANGAN GUNA MEMBENTUK DAN MEMBANGUN KARAKTER BANGSA; 5. MENDIDIK DAN MENCERDASKAN RAKYAT AGAR BERTANGGUNG JAWAB MENGGUNAKAN HAK DAN KEWAJIBANNYA SEBAGAI WARGA NEGARA; 6. MENGHIMPUN, MERUMUSKAN, DAN MEMPERJUANGKAN ASPIRASI RAKYAT DALAM MERUMUSKAN DAN MENETAPKAN KEBIJAKAN NEGARA; 7. MENGHIMPUN, MEMBANGUN DAN MENGGERAKKAN KEKUATAN RAKYAT GUNA MEMBANGUN MASYARAKAT PANCASILA; DAN 8. MELAKUKAN KOMUNIKASI POLITIK DAN PARTISIPASI POLITIK WARGA NEGARA.
  • 6. STRUKTUR DPD PDIP PROV DIY KETUA Drs. BAMBANG PRASWANTO, M.Sc. SEKRETARIS SUPARDI ANTONO BENDAHARA H. YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA, SE. WAKABID Pendidikan, Budaya dan Keagamaan (EKO SUWANTO, ST, M.Si.) WAKABID POLITIK DAN HUB. ANTAT LEMBAGA (ESTI WIJAYATI) WAKABID KESEHATAN DAN TENAGA KERJA (YUNI SATIA RAHAYU, S.Sos, M.Hum.) WAKABID ORGANISASI (SUPRIYANTO, ST, MM.) WAKABID Keanggotaan, Kaderisasi dan Rekrutmen (Y. WIDI PRAPTOMO, SE.) WAKABID Informasi dan Komunikasi (BAMBANG EKO PRABOWO, SIP). WAKABID SUMBER DAYA DAN DANA (Drs. SUDARTO) WAKABID Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Perikanan dan Kelautan (GIMMY RUSDIN SINAGA, SE.) WAKABID Perempuan, Anak, Pemuda dan Olah Raga (ANDRIANA WULANDARI, SE.) WAKABID Industri, Perdagangan, UKM dan Koperasi (DWI WAHYU BUDIANTORO, S.Pd.) WAKABID Infrastruktur, Transportasi dan Perumahan (EDY SUMARMI, ST.) WAKABID Hukum, HAM dan Perundang- Undangan (RYS. GUNAWAN HANDOYO HB. SH.) WAKABID Energi, Pertambangan, Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Drs. UNTORO HARYADI, M.Si.)
  • 7. FUNGSI PARTAI POLITIK (PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN)
  • 8. FUNGSI PARTAI POLITIK 1. SOSIALISASI POLITIK PDIP BERSOSIALISASI POLITIK DENGAN CARA : A. MENJEMBATANI RAKYAT DAN PEMERINTAH DALAM MEMBANTU PERMASALAHAN-PERMASALAHAN DI MASYARAKAT B. BERSOSIALISASI TENTANG PROGRAM-PROGRAM PEMERINTAH MELALUI STRUKTURAL PENGURUS TINGKAT DUSUN, DESA, KECAMATAN, KABUPATEN, PROVINSI. C. MENGADAKAN KEGIATAN PADA ACARA – ACARA HARI BESAR
  • 9. 2. REKRUITMEN POLITIK A. KEINGINAN INDIVIDU UNTUK BERGABUNG MENJADI ANGGOTA DARI PARTAI, DAN PDIP PRO AKTIF TURUN KE MASYARAKAT UNTUK MENCARI ORANG YANG MEMPUNYAI POTENSI TINGGI DI BIDANG AKADEMIS MAUPUN TOKOH MASYARAKAT YANG MEMPUNYAI PENGARUH BESAR DI WILAYAHNYA. B. KADERISASI KELAS, YANG MERUPAKAN KADERISASI BERJENJANG BERUPA PEMBERIAN MATERI KEPADA PARA ANGGOTA PDIP. KADERISASI DALAM LINGKUP KABUPATEN ATAU KOTA YANG DILAKUKAN DPC YAITU KADERISASI TINGKAT PRATAMA, DI TINGKAT PROVINSI YAITU DPD DILAKUKAN KADERISASI TINGKAT MADYA, DAN PADA TINGKAT PALING ATAS DILAKUKAN KADERISASI TINGKAT UTAMA YANG DLAKUKAN OLEH DPP TINGKAT NASIONAL
  • 10. 3. KOMUNIKASI POLITIK PARTAI PDIP BERKOMUNIKASI DENGAN MASYARAKAT DENGAN CARA MENURUNKAN PARA KADERNYA DAN MENDENGAR BERBAGAI PERMASALAHAN-PERMASALAHAN DI MASYARAKAT, DAN PDIP BERUSAHA MENJEMBATANI BERBAGAI PERMASALAHAN TERSEBUT, AGAR TERCIPTANYA SUATU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA KOMUNIKASI ANTAR PARTAI POLITIK JUGA TERJADI DENGAN ADANYA KOALISI YANG MELIBATKAN KEPETINGAN BERSAMA.