Paradigma pendataan pendidikan melalui DAPODIK menimbulkan beberapa masalah, antara lain dinas pendidikan daerah kekurangan data dan sulit menerapkan sistem informasi manajemen. Usulan solusinya adalah meningkatkan kepercayaan pusat ke daerah, pendataan secara berjenjang, dan mengubah paradigma dari pengumpulan data menjadi penyimpanan sumber daya berbasis sistem informasi pendidikan.

1. PARADIGMA PENDATAAN
PENDIDIKAN MELALUI
DAPODIK
OLEH: ASEP SUHENDAR, S. Si., M. M.
KASUBAG PROGRAM DISDIKBUDPORA KAB. PANGANDARAN
12 OKTOBER 2014

2. Tujuan
 Paparan ini bukan ditunjukan untuk menentang kebijakan pendataan melalui
DAPODIK, tapi merupakan usulan perbaikan pada sistem pendataan DAPODIK
dengan meninjau beberapa masalah yang terjadi pada tingkatan Daerah dan
Sekolah.

3. PENTINGNYA DATA DALAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
 Pasal 31 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional : “Perencanaan pembangunan didasarkan pada data
dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.”

4. DEFINISI DATA & INFORMASI
 The word data is derived from the Latin datum, literally a given or fact,
which might take the form of a number, a statement, or a picture. Data is
the raw material in the production of information. Information, on the other
hand, is facts or conclusions that have meaning within a context. Raw data is
rarely meaningful or useful as information. To become information, data is
manipulated through tabulation, statistical analysis, or any other operation
that leads to greater understanding of a situation. (Effy Oz, 2009, Hal. 9)

5. RAW DATA IS PROCESSED IN INFORMATION
SYSTEMS TO CREATE USEFUL INFORMATION
Gambar dari:
Effy Oz, 2009, Hal.
10

6. KAIDAH UMUM LEVEL MANAGEMEN
Strategic
Tactical
Operational
Execution
Adapted from Keith Oliver, Anne Chung, and Nick Samanach, “Beyond Utopia: The Realist’s Guide to Internet-Enabled Supply Chain
Management,” Strategy and Business , Second Quarter, 2001, p. 99.

7. KEBUTUHAN DATA (KAIDAH UMUM
KEBUTUHAN PADA LEVEL MANAJEMEN)
Strategi
c
Tactical
Operational
Execution
KEMDIKBUD
PROVINSI
KABUPATEN
SEKOLAH

8. IMPLIKASI PADA KEBUTUHAN DATA
PENDIDIKAN YANG ALAMIAH
KEMDIKBUD
PROVINSI
KABUPATEN
SEKOLAH

9. KEBUTUHAN INFORMASI PADA LEVEL
MANAJEMEN
O’Brian &
Marakas, 2007,
Hal. 393

10. Activities, Information, and Information
Technology within Organization
California College for Health Sciences, Course: Health Information Systems, Hal. 9

11. PENDATAAN PENDIDIKAN MELALUI
DAPODIK
 Berdasarkan Intruksi Menteri no.2 tahun 2011 serta Surat Edaran Menteri
mengenai aplikasi pendataan di KEMDIKBUD, dinyatakan bahwa Aplikasi
DAPODIKDAS merupakan aplikasi resmi yang digunakan untuk menjaring data
pokok pendidikan dasar. DAPODIKDAS (Data Pokok Pendidikan Pendidikan
Dasar) adalah aplikasi penjaring data pokok pendidikan pada kelompok
jenjang pendidikan dasar di lingkungan Kementrian Pendidikan dan
Kebudayaan (KEMDIKBUD) yang merupakan aplikasi alat penjaringan data.
Data yang di inputkan di sekolah langsung terkirim ke pusat.

12. PENDATAAN PENDIDIKAN MELALUI
DAPODIK
KEMENTERIAN
SEKOLAH SEKOLAH
PROVINSI
KABUPATEN

13. PORSI DATA YANG DIDAPAT MELALUI
PENDATAAN DAPODIK
KEMDIKBUD
PROVINSI
KABUPATEN
SEKOLAH

14. MASALAH-MASALAH YANG MUNCUL DALAM
PENDATAAN PENDIDIKAN MELALUI DAPODIK
 DAPODIK menjadi flatform pendataan pendidikan yang sangat baik bagi
kepentingan perencanaan, pengendalian, dan pelaporan kegiatan bagi pusat
(kementerian) karena dapodik adalah data pendidikan yang bersifat data individu
(bukan data agregat) yang lengkap, sehingga kementerian akan sangat leluasa
mengolah data menjadi informasi yang diperlukan.
 Namun hal yang perlu disadari oleh kementerian, bahwa seharusnya daerah
memiliki HAK untuk mendapatkan data pendidikan yang diperlukan untuk
perencanaan, pengendalian, dan pelaporan pembangunan di daerah, sesuai dengan
amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Pembangunan di Negara ini tidak
dapat dilakukan hanya oleh pusat/kementerian, tapi harus dilakukan bersama-sama
dengan Daerah. Sementara DAPODIK menerapkan pendataan TERPUSAT
kepada Kementerian dan daerah memiliki akses yang sedikit terhadap data
tersebut.
 Berikut beberapa permasalahan di daerah yang muncul dengan diterapkannya
paradigm pendataan terpusat dalam DAPODIK. Penjelasan berikut digunakan untuk
meninjau akar permasalahan dan nantinya menjadi dasar bagi perbaikan pada
system pendataan dengan DAPODIK.

15. MASALAH-MASALAH YANG MUNCUL DALAM
PENDATAAN PENDIDIKAN MELALUI DAPODIK (1)
 Dinas Pendidikan di Daerah TIDAK MEMILIKI DATA
 Yang disebut “PENGEMBALIAN DATA” oleh
Kementerian sampai saat ini adalah penyampaian
informasi (bukan data dalam arti raw material)
melalui infopendataan dikdas, atau berbagai aplikasi
di PDSP (contoh query.data.kemdikbud.go.id),
padahal kebutuhan informasi di Daerah belum tentu
sama dengan yang diberikan oleh pusat.
 Implikasi akibat Dinas Pendidikan di Daerah tidak
memiliki data adalah kesulitan dalam proses
perencanaan, pengendalian, dan pelaporan. Sedikit
contoh sederhana yang bersifat spesifik, Daerah
mengalami kesulitan dalam pembuatan RKPD,
monitoring BOS, pelaporan BOS ke Pemerintah
Daerah dan pihak lainnya, implementasi SPM, LAKIP
dll.
PD SP
TP
INFORMASI UNTUK DAERAH

16. MASALAH-MASALAH YANG MUNCUL DALAM
PENDATAAN PENDIDIKAN MELALUI DAPODIK (2)
 Penerapan Sistem Informasi Manajemen mutlak diperlukan agar reformasi birokrasi dan
tata kelola pemerintahan (merupakan proiritas ke-1 pembangunan daerah th 2014,
Permendagri No. 27 Th. 2013) menuju good governance dapat tercapai.
 Disisi lain dengan DAPODIK maka Sekolah ataupun Pemerintah Daerah (Dinas
Pendidikan) mengalami kesulitan dalam menerapkan Sistem Informasi Manajemen
karena DAPODIK tidak menyediakan ANTARMUKA yang memungkinkan Sistem Informasi
lain mengunakan data DAPODIK di tingkat sekolah, sehingga jika Sekolah atau Dinas
Pendidikan menerapkan SIM maka operator harus entri data yang sama dengan yang
dimasukan (di-entri) ke dalam DAPODIK.
 Contoh Sistem Informasi yang sudah biasa digunakan di sekolah-sekolah: PPDB online,
aplikasi raport, dll.

17. Operator
melakukan Entri
Data
DAPODIK
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENDIDIKAN

18. MASALAH-MASALAH YANG MUNCUL DALAM
PENDATAAN PENDIDIKAN MELALUI DAPODIK(3)
 Dengan melihat porsi data seperti
disamping ini, maka tidak mungkin
Dinas Pendidikan Kabupaten dapat
memberikan layanan yang optimal
kepada Sekolah, karena adanya
kesenjangan data/informasi yang
besar antara sekolah dan
kabupaten.
SEKOLAH

19. MASALAH-MASALAH YANG MUNCUL DALAM
PENDATAAN PENDIDIKAN MELALUI DAPODIK(4)
 Pada pendataan dengan dapodik, data
diperoleh dengan kegiatan PENGUMPULAN
(sesuai dengan Instruksi Menteri
Pendidikan Nasional No. 2 tahun 2011)
sehingga terdapat data yang tidak valid,
sementara perbaikan data yang tidak valid
sangat sulit karena prosesnya dari sekolah
harus langsung ke pusat.
 Sebagai contoh di Kabupaten Pangandaran
terdapat sekolah yang NPSN di DAPODIK
tidak sesuai dengan yang ada di referensi
data PDSP. Upaya perbaikan sudah
dilaksanakan dari 2013 dan sampai saat ini
masih belum dapat diperbaiki. Demikian
juga pada data siswa maupun data tenaga
pendidik.
Operator melakukan
PENGUMPULAN Data
(Intruksi Menteri Pendidikan
Nasional No. 2 th 2011)
Operator
melakukan Entri
Data

20. USULAN SOLUSI

21. 1. Peningkatan kepercayaan pusat
terhadap daerah
 Sesuai dengan semangat otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004.

22. 2. Secara bertahap pendataan dibuat
secara alami (berjenjang)
KEMDIKBUD
PROVINSI
KABUPATEN
SEKOLAH

23. Pendataan Berjenjang
 Dengan Pendataan berjenjang maka:
 Validitas data diharapkan semakin baik karena data diperiksa secara
bertahap/berjenjang
 Perbaikan data lebih mudah karena “jarak” antar pengelola data menjadi lebih
dekat
 Beban pelayanan terhadap perbaikan data menjadi lebih ringan karena terdistribusi
di tiap jenjang.
 Semua jenjang (sekolah, Kabupaten, Provinsi, dan Kementerian) memiliki data
sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

24. 3. Mengubah paradigma pendataan dari PENGUMPULAN
/PENJARINGAN ke PENYIMPANAN SUMBER DAYA berbasis
Sistem Informasi Manajemen Pendidikan
 Pada hakikatnya penerapan Sistem Informasi dalam pendidikan adalah
integrasi ICT kedalam seluruh aktifitas (business process) di sekolah, mulai
dari PPDB sampai Siswa Lulus, bahkan sampai penelusuran lulusan.
 Dari setiap proses tersebut terdapat sumber daya (data, sbg raw material)
maupun sumber daya informasi (product) yang harus disimpan.
 Oleh karena itu pendataan dimulai dari penerapan sistem informasi
manajemen pendidikan dalam tingkatan sekolah.
 Agar penerapan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dapat dilakukan
dengan cepat maka proses pembangunan system dapat dilakukan bersama-sama
dengan daerah (berbagi peran atau modul system yg dibangun),
Kementerian menetapkan standar system yang akan dibangun.
 Aktifitas (business process) akan terus berkembang, karenanya kemungkinan
perkembangan business process harus diakomodir.

25. 3. Mengubah paradigma pendataan dari PENGUMPULAN
/PENJARINGAN ke PENYIMPANAN SUMBER DAYA berbasis
Sistem Informasi Manajemen Pendidikan
 DAPODIK saat ini  Dapodik didasarkan pada SIMP
Operator melakukan
PENGUMPULAN Data
(Intruksi Menteri Pendidikan
Nasional No. 2 th 2011)
Operator
melakukan Entri
Data
DAPODIK
ANTARMUKA
SISTEM INFORMASI PENDIDIKAN
DB

26. 4. Penguatan SDM pendataan

27. 5. Penyusunan regulasi pendataan
 Hak
 Kewajiban
 Rewards
 Punishments
 Dibuat pada semua jenjang pendataan
 Contoh : regulasi berkenaan dengan kerahasiaan data

28. 6. Penguatan infrastruktur jaringan
pendataan pada semua jenjang
 Kerjasama pusat dan daerah dalam pendanaan

29. 7. Buat kerangka kerja pengembangan
sistem berkelanjutan

30. DAFTAR PUSTAKA

31. Daftar Pustaka
 O’Brien, James A. & Marakas, George M. Management information systems -
10th ed. 2011. McGraw-Hill. New York. USA
 Effy Oz. Management information systems - 6th ed. 2009. Course Technology.
USA