Kamus Kebijakan Pembangunan Desa PDT dan Transmigrasi 2020Akademi Desa 4.0
Dokumen tersebut merupakan kamus istilah kebijakan pembangunan desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang mencakup definisi istilah-istilah penting seperti administrasi desa, alokasi dana desa, akreditasi pelatihan masyarakat, dan istilah-istilah terkait lainnya beserta rujukan peraturan terkait.
POKOK KEBIJAKAN TEKNIS PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2021Teguh Kristyanto
POKOK KEBIJAKAN TEKNIS PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2021
DISAMPAIKAN OLEH : Dr. H. Yusra, M.Pd – Kepala Pusat PPMDDTT
BADAN PENGEMBANGAN SDM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA,
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
MATERI :
1. Landasan Regulasi
2. Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
3. Pendampingan Masyarakat Desa
4. Pengertian dan Kedudukan Tenaga Pendamping Profesional
5. Tata Cara Pendampingan Masyarakat Desa
6. Pengelolaan Tenaga Pendamping Profesional
7. Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional
8. Sertifikasi Tenaga Pendamping Profesional
9. Pendayagunaan Tenaga Pendamping Profesional
10. Permasalahan Pendampingan Masyarakat Desa
Dokumen tersebut merupakan pedoman prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2022 yang menetapkan tiga prioritas utama yaitu pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, dan mitigasi bencana alam dan non-alam.
1. Dokumen tersebut membahas tentang persiapan dan pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun 2020.
Kamus Kebijakan Pembangunan Desa PDT dan Transmigrasi 2020Akademi Desa 4.0
Dokumen tersebut merupakan kamus istilah kebijakan pembangunan desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang mencakup definisi istilah-istilah penting seperti administrasi desa, alokasi dana desa, akreditasi pelatihan masyarakat, dan istilah-istilah terkait lainnya beserta rujukan peraturan terkait.
POKOK KEBIJAKAN TEKNIS PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2021Teguh Kristyanto
POKOK KEBIJAKAN TEKNIS PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2021
DISAMPAIKAN OLEH : Dr. H. Yusra, M.Pd – Kepala Pusat PPMDDTT
BADAN PENGEMBANGAN SDM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA,
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
MATERI :
1. Landasan Regulasi
2. Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
3. Pendampingan Masyarakat Desa
4. Pengertian dan Kedudukan Tenaga Pendamping Profesional
5. Tata Cara Pendampingan Masyarakat Desa
6. Pengelolaan Tenaga Pendamping Profesional
7. Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional
8. Sertifikasi Tenaga Pendamping Profesional
9. Pendayagunaan Tenaga Pendamping Profesional
10. Permasalahan Pendampingan Masyarakat Desa
Dokumen tersebut merupakan pedoman prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2022 yang menetapkan tiga prioritas utama yaitu pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, dan mitigasi bencana alam dan non-alam.
1. Dokumen tersebut membahas tentang persiapan dan pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun 2020.
2. PANDUAN FASILITASI PENYUSUNAN DOKUMEN RKP DESA 2022.docxerisugiartoeri
Dokumen ini memberikan panduan fasilitasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan perubahannya. Terdapat langkah-langkah penyusunan RKP Desa yang melibatkan unsur masyarakat desa dan perangkat desa. Tim penyusun akan melakukan pencermatan rencana pembangunan, pagu anggaran, dan menyusun rancangan RKP Desa berdasarkan peraturan dan partisipasi masyarakat.
Rencana ini membahas pendataan SDG's Desa di tingkat desa untuk memperbarui data. Terdapat 8 kegiatan utama yang meliputi sosialisasi, pembentukan tim relawan, pelatihan, pelaksanaan pendataan data desa, rukun tetangga, keluarga dan individu menggunakan aplikasi, pelaporan hasil, monitoring, dan penetapan data oleh Kepala Desa.
16-02-2022 Paparan DD Untuk Kesehatan (Bebas Rokok) ADINKES 20 feb 2022.pptxnurulkusuma2
Dokumen tersebut membahas tentang pemanfaatan dana desa untuk mendukung program Desa Peduli Kesehatan dalam rangka percepatan pencapaian SDGs Desa. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain pengalokasian dana desa untuk program kesehatan dan sosial di desa, serta prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 yang mendukung program Desa Peduli Kesehatan.
Dokumen tersebut memberikan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk tahun 2020-2025 di Kabupaten Situbondo. RPJM Desa merupakan rencana kegiatan pembangunan desa untuk 6 tahun ke depan yang memuat visi, misi, dan rencana program pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana. Proses penyusunannya melibat
Surat edaran Kemensos menyampaikan daftar indikasi lokasi dan alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) tahun anggaran 2011 kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sebagai bahan konfirmasi. Surat ini menjelaskan kriteria penetapan lokasi dan besaran alokasi BLM PNPM Mandiri TA 2011.
PEDOMAN UMUM PELAKSANA PADAT KARYA TUNAI DIDESA TAHUN 2018vie akbar
Pedoman ini memberikan panduan pelaksanaan program padat karya tunai di desa tahun 2018 untuk menciptakan lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan dengan melibatkan partisipasi masyarakat desa dan mempertahankan semangat gotong royong.
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)Pemdes Wonoyoso
Keputusan ini membentuk Kader Pembangunan Manusia di Desa Wonoyoso untuk membantu pemerintah desa dalam memfasilitasi masyarakat dalam pembangunan sumber daya manusia. Kader yang dibentuk bernama Sulistyawati yang akan bertanggung jawab kepada Kepala Desa Wonoyoso.
[Ringkasan]
Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PUPDPMD) memberikan panduan bagi pembangunan desa yang berkelanjutan dan partisipatif serta mengoptimalkan sumber daya desa untuk kesejahteraan masyarakat. Pedoman ini mengatur tentang pendataan desa, perencanaan pembangunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa (SDGs Des
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan XVI, LAN RI
Jakarta, 6 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
2. PANDUAN FASILITASI PENYUSUNAN DOKUMEN RKP DESA 2022.docxerisugiartoeri
Dokumen ini memberikan panduan fasilitasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan perubahannya. Terdapat langkah-langkah penyusunan RKP Desa yang melibatkan unsur masyarakat desa dan perangkat desa. Tim penyusun akan melakukan pencermatan rencana pembangunan, pagu anggaran, dan menyusun rancangan RKP Desa berdasarkan peraturan dan partisipasi masyarakat.
Rencana ini membahas pendataan SDG's Desa di tingkat desa untuk memperbarui data. Terdapat 8 kegiatan utama yang meliputi sosialisasi, pembentukan tim relawan, pelatihan, pelaksanaan pendataan data desa, rukun tetangga, keluarga dan individu menggunakan aplikasi, pelaporan hasil, monitoring, dan penetapan data oleh Kepala Desa.
16-02-2022 Paparan DD Untuk Kesehatan (Bebas Rokok) ADINKES 20 feb 2022.pptxnurulkusuma2
Dokumen tersebut membahas tentang pemanfaatan dana desa untuk mendukung program Desa Peduli Kesehatan dalam rangka percepatan pencapaian SDGs Desa. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain pengalokasian dana desa untuk program kesehatan dan sosial di desa, serta prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 yang mendukung program Desa Peduli Kesehatan.
Dokumen tersebut memberikan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk tahun 2020-2025 di Kabupaten Situbondo. RPJM Desa merupakan rencana kegiatan pembangunan desa untuk 6 tahun ke depan yang memuat visi, misi, dan rencana program pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana. Proses penyusunannya melibat
Surat edaran Kemensos menyampaikan daftar indikasi lokasi dan alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) tahun anggaran 2011 kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sebagai bahan konfirmasi. Surat ini menjelaskan kriteria penetapan lokasi dan besaran alokasi BLM PNPM Mandiri TA 2011.
PEDOMAN UMUM PELAKSANA PADAT KARYA TUNAI DIDESA TAHUN 2018vie akbar
Pedoman ini memberikan panduan pelaksanaan program padat karya tunai di desa tahun 2018 untuk menciptakan lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan dengan melibatkan partisipasi masyarakat desa dan mempertahankan semangat gotong royong.
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)Pemdes Wonoyoso
Keputusan ini membentuk Kader Pembangunan Manusia di Desa Wonoyoso untuk membantu pemerintah desa dalam memfasilitasi masyarakat dalam pembangunan sumber daya manusia. Kader yang dibentuk bernama Sulistyawati yang akan bertanggung jawab kepada Kepala Desa Wonoyoso.
[Ringkasan]
Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PUPDPMD) memberikan panduan bagi pembangunan desa yang berkelanjutan dan partisipatif serta mengoptimalkan sumber daya desa untuk kesejahteraan masyarakat. Pedoman ini mengatur tentang pendataan desa, perencanaan pembangunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa (SDGs Des
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan XVI, LAN RI
Jakarta, 6 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
1. Disusun Oleh :
Tenaga Pendamping Profesional Pusat
( TPP PUSAT )
Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Masyarakat Desa, Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi
KEMENDESA PDT DAN TRANSMIGRASI RI
2.
3. Perpres
No 59
Tentang
Pemban
gunan
Berkelanj
utan
Permende
sa No 21
Tahun
2021
Tentang
Pedoman
Pembangu
nan
Masyaraka
t Desa
Permendes
a No 13
Tahun
2020
tentang
Prioritas
Penggunaa
n Dana
Desa
Tahun 2021
)
SE Menteri
Desa PDTT
No 17/2020
Tentang
Percepatan
Penggunaa
n DD Tahun
2021
Surat Plt.
Ditjen PDP,
Daerah
Tertinggal
dan
Transmigrasi
Tentang
Pemutakhira
n IDM
Berbasis
SDG’s tanggal
1 Maret 2021
Tentang
Pendataan
IDM Berbasis
SDG’s
DASAR HUKUM SDG’s DESA
1 2 3 4 5
13. KWALIFIKASI HP ANDROID YANG AKSEPTEBLE UNTUK APLIKASI DGN SPEK MINIMAL
RAM 3 GB DAN MEMEORI INTERNAL 64 GB
14.
15. TAHAPAN SDG’s
Kades Menerbitkan SK
Pokja Relawan Pendata
(jumlah tim disesuaikan
dg kebutuhan, 3 org/RT)
Menyerahkan SK Pokja
Pendataan ke TPP secara
berjenjang untuk
mendapatkan Ussername
dan Password
Pokja Relawan
Pendataan memperoleh
Ussername dan
Password (semua
dapat)
Bimtek Pokja
Pendataan dan
Douwnload Aplikasi
SDG’s menggunakan
Android
Ketua Pokja
Membagi Tugas
Siapa Mendata Apa
Pelakasanaan
Pendataan SDG’s
menggunakan Hp
Android
TAHAPAN PENDATAAN SDG’s DESA
16. KLASTER SURVEY SDG’s DESA
SURVEY DATA DESA
SURVEY DATA RT
SURVEY DATA KELUARGA
SURVEY DATA WARGA
/ INDIVIDU
17. WAKTU PELAKSANAAN PENDATAAN SDG’s DESA 2021
1 Maret s.d 31 Mei 2021
1. Sosialisasi
2. Pembentukan Pokja Pendataan
3. Penyerahan Daftar Nama Pokja
Pendataan
4. Permintaan Ussername dan
Password
5. Bimtek dan Instal aplikasi SDG’s
6. Pembagian tugas tim pendata
7. Penyiapan Data awal
1. Pelaksanaan pendataan
1. Pelaksanaan Pendataan
2. Penetapan hasil
pendataan SDG’s
Maret
2021
April
2021
Mei
2021
18. PENDANAAN UNTUK PENDATAAN BISA MENGGUNAKAN
DD ATAU SUMBER DANA LAINNYA UNTUK :
PEMBEKALAN/BIMTEK
POKJA RELAWAN
PENDATAAN
RAPAT,
KONSUMSI,
TRANSPORTASI
SARPRAS PENDATAAN :
(HP ANDROID DG SPEK
MIN RAM 3 GB DAN
MEMORI INTERNAL 64
GB, PULSA/DATA )
Sumber : Permendes 21/2020
Karena waktu pendataan hanya 3 bulan, sebaiknya tidak melakukan
pembelian Hp, tapi melalui mekanisme sewa
