Rencana ini membahas pendataan SDG's Desa di tingkat desa untuk memperbarui data. Terdapat 8 kegiatan utama yang meliputi sosialisasi, pembentukan tim relawan, pelatihan, pelaksanaan pendataan data desa, rukun tetangga, keluarga dan individu menggunakan aplikasi, pelaporan hasil, monitoring, dan penetapan data oleh Kepala Desa.
POKOK KEBIJAKAN TEKNIS PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2021Teguh Kristyanto
POKOK KEBIJAKAN TEKNIS PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2021
DISAMPAIKAN OLEH : Dr. H. Yusra, M.Pd – Kepala Pusat PPMDDTT
BADAN PENGEMBANGAN SDM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA,
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
MATERI :
1. Landasan Regulasi
2. Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
3. Pendampingan Masyarakat Desa
4. Pengertian dan Kedudukan Tenaga Pendamping Profesional
5. Tata Cara Pendampingan Masyarakat Desa
6. Pengelolaan Tenaga Pendamping Profesional
7. Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional
8. Sertifikasi Tenaga Pendamping Profesional
9. Pendayagunaan Tenaga Pendamping Profesional
10. Permasalahan Pendampingan Masyarakat Desa
Dokumen tersebut merupakan pedoman prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2022 yang menetapkan tiga prioritas utama yaitu pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, dan mitigasi bencana alam dan non-alam.
1. Dokumen tersebut membahas tentang persiapan dan pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun 2020.
Rangkuman dokumen tersebut adalah: Pokja PKP Provinsi NTB melakukan evaluasi capaian tahun 2023-2024, membahas isu strategis penyelenggaraan PKP seperti penguatan kelembagaan dan perencanaan, serta merencanakan program kerja untuk tahun berikutnya meliputi penyusunan peraturan terkait RP3KP, penataan lahan, dan peningkatan fasilitas perumahan.
Rencana ini membahas pendataan SDG's Desa di tingkat desa untuk memperbarui data. Terdapat 8 kegiatan utama yang meliputi sosialisasi, pembentukan tim relawan, pelatihan, pelaksanaan pendataan data desa, rukun tetangga, keluarga dan individu menggunakan aplikasi, pelaporan hasil, monitoring, dan penetapan data oleh Kepala Desa.
POKOK KEBIJAKAN TEKNIS PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2021Teguh Kristyanto
POKOK KEBIJAKAN TEKNIS PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2021
DISAMPAIKAN OLEH : Dr. H. Yusra, M.Pd – Kepala Pusat PPMDDTT
BADAN PENGEMBANGAN SDM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA,
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
MATERI :
1. Landasan Regulasi
2. Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
3. Pendampingan Masyarakat Desa
4. Pengertian dan Kedudukan Tenaga Pendamping Profesional
5. Tata Cara Pendampingan Masyarakat Desa
6. Pengelolaan Tenaga Pendamping Profesional
7. Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional
8. Sertifikasi Tenaga Pendamping Profesional
9. Pendayagunaan Tenaga Pendamping Profesional
10. Permasalahan Pendampingan Masyarakat Desa
Dokumen tersebut merupakan pedoman prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2022 yang menetapkan tiga prioritas utama yaitu pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, dan mitigasi bencana alam dan non-alam.
1. Dokumen tersebut membahas tentang persiapan dan pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun 2020.
Rangkuman dokumen tersebut adalah: Pokja PKP Provinsi NTB melakukan evaluasi capaian tahun 2023-2024, membahas isu strategis penyelenggaraan PKP seperti penguatan kelembagaan dan perencanaan, serta merencanakan program kerja untuk tahun berikutnya meliputi penyusunan peraturan terkait RP3KP, penataan lahan, dan peningkatan fasilitas perumahan.
Rad TPB/SDGs Provinsi Jawa Barat memberikan kerangka kerja pelaksanaan SDGs di tingkat provinsi melalui pembentukan tim koordinasi dan sekretariat. Dokumen ini menjelaskan struktur kelembagaan, pedoman penyusunan, dan rencana monitoring untuk memastikan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Jawa Barat.
13778 surat undangan rapat sd gs dashboard 1 november 2021 e_signwilhan4
Surat undangan ini mengundang para peserta untuk menghadiri rapat pembahasan pengembangan SDGs Dashboard tahap 2 untuk memantau capaian indikator SDGs di tingkat nasional dan daerah, yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 November 2021 secara daring. Rapat ini bertujuan untuk membahas progres pengembangan SDGs Dashboard tahap 2, kebutuhan server virtual, dan langkah selanjutnya.
Kebijakan Penggunaan Dana Desa Rumah Dataku.pptxBalaiKBJatiroto
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang sinergitas data dan pemanfaatan dana desa guna mendukung sistem informasi desa. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain:
1. Pentingnya pengembangan sistem informasi desa yang terintegrasi meliputi hardware, software, jaringan komputer, dan basis data.
2. Pengelolaan data dan informasi desa meliputi data demografi, pembangunan, dan informasi terkait pembangunan desa.
3. Pemanfaatan dana
3 bimtek pengelolaan keuangan daerah pp no. 12 tahun 2019PELATIHANBIMTEK
Dokumen tersebut merupakan undangan pelatihan teknis tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Lembaga Informasi Keuangan Dan Pembangunan Daerah (LINKEU-PEMDA). Pelatihan ini ditujukan untuk aparatur pemerintah daerah dan akan membahas tentang peraturan terbaru pengelolaan keuangan daerah dan penerapan standar akuntansi pemerintahan. Pelati
Webinar membahas isu-isu strategis penyelenggaraan pemerintahan desa di Aceh, meliputi penataan administrasi desa, penyusunan peraturan daerah tentang kewenangan desa, dan ancaman pidana bagi kepala desa pelaku tindak pidana. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa menjelaskan ketentuan terkait pembentukan desa, penyaluran dana desa, kode desa, serta syarat menjadi calon kepala desa.
Dokumen tersebut memberikan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk tahun 2020-2025 di Kabupaten Situbondo. RPJM Desa merupakan rencana kegiatan pembangunan desa untuk 6 tahun ke depan yang memuat visi, misi, dan rencana program pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana. Proses penyusunannya melibat
Progres Report Pelaksanaan Inventarisasi P3D Provinsi BantenMassaputro Delly TP
Dokumen tersebut membahas mengenai inventarisasi sarana prasarana, personil, dan dokumen terkait pengalihan urusan pemerintahan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Banten sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Keputusan Petinggi Bandungharjo menunjuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk memfasilitasi pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di Desa Bandungharjo tahun 2017. Kader tersebut akan membantu perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan program serta membantu masyarakat dalam menyampaikan usulan kegiatan.
Kamus Kebijakan Pembangunan Desa PDT dan Transmigrasi 2020Akademi Desa 4.0
Dokumen tersebut merupakan kamus istilah kebijakan pembangunan desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang mencakup definisi istilah-istilah penting seperti administrasi desa, alokasi dana desa, akreditasi pelatihan masyarakat, dan istilah-istilah terkait lainnya beserta rujukan peraturan terkait.
Surat Keputusan Kepala Desa menetapkan pembentukan Kelompok Penggerak Pembangunan Desa untuk mengkoordinasikan pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal. Kelompok ini akan mengelola bantuan sosial, menyusun proposal, dan melaporkan kemajuan kegiatan kepada kepala desa. Surat keputusan ini juga menetapkan struktur organisasi dan anggota kelompok tersebut.
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
More Related Content
Similar to PB 1. Pendataan SDG's 2021-Bimtek-converted - Dessy.pptx
Rad TPB/SDGs Provinsi Jawa Barat memberikan kerangka kerja pelaksanaan SDGs di tingkat provinsi melalui pembentukan tim koordinasi dan sekretariat. Dokumen ini menjelaskan struktur kelembagaan, pedoman penyusunan, dan rencana monitoring untuk memastikan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Jawa Barat.
13778 surat undangan rapat sd gs dashboard 1 november 2021 e_signwilhan4
Surat undangan ini mengundang para peserta untuk menghadiri rapat pembahasan pengembangan SDGs Dashboard tahap 2 untuk memantau capaian indikator SDGs di tingkat nasional dan daerah, yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 November 2021 secara daring. Rapat ini bertujuan untuk membahas progres pengembangan SDGs Dashboard tahap 2, kebutuhan server virtual, dan langkah selanjutnya.
Kebijakan Penggunaan Dana Desa Rumah Dataku.pptxBalaiKBJatiroto
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang sinergitas data dan pemanfaatan dana desa guna mendukung sistem informasi desa. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain:
1. Pentingnya pengembangan sistem informasi desa yang terintegrasi meliputi hardware, software, jaringan komputer, dan basis data.
2. Pengelolaan data dan informasi desa meliputi data demografi, pembangunan, dan informasi terkait pembangunan desa.
3. Pemanfaatan dana
3 bimtek pengelolaan keuangan daerah pp no. 12 tahun 2019PELATIHANBIMTEK
Dokumen tersebut merupakan undangan pelatihan teknis tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Lembaga Informasi Keuangan Dan Pembangunan Daerah (LINKEU-PEMDA). Pelatihan ini ditujukan untuk aparatur pemerintah daerah dan akan membahas tentang peraturan terbaru pengelolaan keuangan daerah dan penerapan standar akuntansi pemerintahan. Pelati
Webinar membahas isu-isu strategis penyelenggaraan pemerintahan desa di Aceh, meliputi penataan administrasi desa, penyusunan peraturan daerah tentang kewenangan desa, dan ancaman pidana bagi kepala desa pelaku tindak pidana. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa menjelaskan ketentuan terkait pembentukan desa, penyaluran dana desa, kode desa, serta syarat menjadi calon kepala desa.
Dokumen tersebut memberikan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk tahun 2020-2025 di Kabupaten Situbondo. RPJM Desa merupakan rencana kegiatan pembangunan desa untuk 6 tahun ke depan yang memuat visi, misi, dan rencana program pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana. Proses penyusunannya melibat
Progres Report Pelaksanaan Inventarisasi P3D Provinsi BantenMassaputro Delly TP
Dokumen tersebut membahas mengenai inventarisasi sarana prasarana, personil, dan dokumen terkait pengalihan urusan pemerintahan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Banten sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Keputusan Petinggi Bandungharjo menunjuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk memfasilitasi pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di Desa Bandungharjo tahun 2017. Kader tersebut akan membantu perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan program serta membantu masyarakat dalam menyampaikan usulan kegiatan.
Kamus Kebijakan Pembangunan Desa PDT dan Transmigrasi 2020Akademi Desa 4.0
Dokumen tersebut merupakan kamus istilah kebijakan pembangunan desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang mencakup definisi istilah-istilah penting seperti administrasi desa, alokasi dana desa, akreditasi pelatihan masyarakat, dan istilah-istilah terkait lainnya beserta rujukan peraturan terkait.
Surat Keputusan Kepala Desa menetapkan pembentukan Kelompok Penggerak Pembangunan Desa untuk mengkoordinasikan pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal. Kelompok ini akan mengelola bantuan sosial, menyusun proposal, dan melaporkan kemajuan kegiatan kepada kepala desa. Surat keputusan ini juga menetapkan struktur organisasi dan anggota kelompok tersebut.
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
1. Disusun Oleh :
Tenaga Pendamping Profesional Pusat
( TPP PUSAT )
Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Masyarakat Desa, Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi
KEMENDESA PDT DAN TRANSMIGRASI RI
2. Perpres
No 59
Tentang
Pemban
gunan
Berkelan
jutan
Permende
sa No 21
Tahun
2020
Tentang
Pedoman
Pembangu
nan
Masyaraka
t Desa
Permendesa
No 13 Tahun
2020
tentang
Prioritas
Penggunaan
Dana Desa
Tahun 2021
SE Menteri
Desa PDTT
No 17/2020
Tentang
Percepatan
Penggunaa
n DD Tahun
2021
DASAR HUKUM SDG’s DESA
1 2 3 4 5
Surat Plt.
Ditjen PDP,
Daerah
Tertinggal
dan
Transmigrasi
Tentang
Pemutakhira
n IDM
Berbasis
SDG’s tanggal
1 Maret 2021
Tentang
Pendataan
IDM Berbasis
SDG’s
7. WAKTU PELAKSANAAN PENDATAAN SDG’s DESA 2021
1 Maret s.d 31 Mei 2021
1. Sosialisasi
2. Pembentukan Pokja Pendataan
3. Penyerahan Daftar Nama Pokja
Pendataan
4. Permintaan Ussername dan
Password
5. Bimtek dan Instal aplikasi SDG’s
6. Pembagian tugas tim pendata
7. Penyiapan Dataawal
1. Pelaksanaan pendataan
1. Pelaksanaan Pendataan
2. Penetapan hasil
pendataan SDG’s
Maret
2021
April
2021
Mei
2021
8. POKJA RELAWAN PENDATA
TIM PENDATA PER RT 3 ORANG TERDIRI DARI UNSUR DIATAS, YANG MEMPUNYAI KEMAMPUAN
MENGOPERASIONALKAN HP ANDROID
9. PENDANAAN UNTUK PENDATAAN BISA MENGGUNAKAN
DD ATAU SUMBER DANA LAINNYA UNTUK :
PEMBEKALAN/BIMTEK
POKJA RELAWAN
PENDATAAN
RAPAT,
KONSUMSI,
TRANSPORTASI
SARPRAS PENDATAAN :
(HP ANDROID DG SPEK
MIN RAM 3 GB DAN
MEMORI INTERNAL 64
GB, PULSA/DATA )
Sumber : Permendes 21/2020
Karenawaktu pendataan hanya 3 bulan, sebaiknya tidak melakukan
pembelian Hp, tapi melalui mekanismesewa