Download to read offline
Teknis Perencanaan Desa.pptx
- 1. TAHAPAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARANDESA MUHAMMAD ANSOR, SE, MM KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN DESA DPMPD KAB. KOTABARU
- 2. DASAR HUKUM PERENCANAAN PEMBANGUNANDESA Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 79 s.d. 80. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 114 s.d. 120. Permendagri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa Peraturan Bupati Kotabaru No. 86 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan Pelaksanaan Pembangunan Desa Kabupaten Kotabaru
- 3. Pendekatan Perencanaan Pembangunan Politik Teknokratik Partisipatif Top-down Bottom-up Penjabaran dari janji-janjipolitik kepala desa Penggunaan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang kompeten Pelibatan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan Perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan dari atas Perencanaan menurut jenjang pemerintahan dari bawah DISERASIKAN
- 4. Perencanaan Pembangunan Desa •Perencanaan pembangunan desa adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa • Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun. (PP 43 tahun 2014) • Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun. (PP 43 tahun 2014)
- 5. Perencanaan Pembangunan Desa RencanaPembangunan Jangka Menengah (RPJM) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) Untuk Jangka waktu 6 (enam) tahun Untuk jangka waktu 1 (satu) tahun Ditetapkan Desa dengan Peraturan Ditetapkan dengan Peraturan Desa Disusun oleh Pemerinyah Desa pada bulan Juli tahun berjalan Ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak pelantikan Kepala Desa Diolah dari: Permendagri No. 114/2014, Bab II, Pasal 4 dan 5
- 6. Perencanaan Pembangunan Desa RencanaPembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun, yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program-program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja yang merupakan penjabaran dari Visi-Misi dari Kepala Desa terpilih.
- 7. Perencanaan Pembangunan Desa RencanaKerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi Desa dengan mempertimbangan kerangka pendanaan yang dimutakirkan, program pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan RPJM Desa.
- 8. Rancangan RPJM Desa Bidang Penyelenggaraan PemerintahanDesa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa • Rencana Kegiatan • • Visi & Kepala Misi Desa • RPJM Desa Diolah dari: Permendagri No. 114/2014, Bab II, Bagian Kedua, Paragraf 1, Pasal 6 Ayat (1) Arah Kebijakan Pembangunan Desa
- 9. Alur Penyusunan RPJMDesa Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota Pembentukan tim penyusun RPJM Desa Pengkajian keadaan Desa Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa Penyusunan rancangan RPJM Desa Penetapan RPJM Desa Diolah dari: Permendagri No. 114/2014, Bab II, Bagian Kedua, Paragraf 1, Pasal 7
- 10. Pembentukan Tim PenyusunanRPJM Desa Kepala Desa membentuk bertugas Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota Tim Penyusun RPJM Desa Pengkajian keadaan Desa Penyusunan rancangan RPJM Desa Jumlah tim paling sedikit 7 orang dan paling banyak 11 orang dan harus mengikutsertakan perempuan Penyempurnaan rancangan RPJM Desa Diolah dari: Permendagri No. 114/2014, Bab II, Bagian Kedua, Paragraf 2, Pasal 8 • Pembina: Kepala Desa • Ketua Tim: Sekretaris Desa • Sekretaris Tim: Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat • Anggota: Perangkat Desa Lembaga Pemberdayaan Masyaraka Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Unsur Masyarakat Desa
- 11. Penyelarasan Arah KebijakanPembangunan Kab/Kota Mengikuti Sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota Pengelompokkan program & kegiatan menjadi bidang: • Penyelenggaraan pemerintahan Desa • Pembangunan Desa • Pembinaan Kemasyarakatan Desa Mendata & memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Kabupaten /Kota yang akan masuk Desa a. Rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota b. Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah c. Rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota d. Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota e. Rencana pembangunan kawasan perdesaan • Pemberdayaan Masyarakat Desa Format data rencana program & kegiatan pembangunan yang akan masuk Desa dan menjadikannya lampiran hasil pengkajian keadaan Desa Diolah dari: Permendagri No. 114/2014, Bab II, Bagian Kedua, Paragraf 3, Pasal 10 & 11
- 12. Pengkajian Keadaan Desa PenggalianGagasan Masyarakat Penyelarasan Data Desa • Pengambilan data meliputi: Menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan Sumber daya Desa, dan masalah yang dihadapi Desa Data Data Data SDA SDM Sumber Daya Pembangunan Sumber Daya Sosial Budaya Dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa yang dilakukan melalui musyawarah dengan cara diskusi kelompok secara terarah • Pembandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini Diolah dari: Permendagri No. 114/2014, Bab II, Bagian Kedua, Paragraf 4, Pasal 12 s/d 19 Rekapitulasi Rekapitulasi
- 13. Pengkajian Keadaan Desa(Lanjutan) Rekapitulasi Menyusun berita acara laporan hasil pengkajian keadaan desa, dengan dilampiri dokumen a. Data Desa yang sudah diselaraskan b. Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa c. Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan d. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa Diolah dari: Permendagri No. 114/2014, Bab II, Bagian Kedua, Paragraf 4, Pasal 12 s/d 19 Tim Penyusun RPJM Desa melaporkan kepada Kepala Desa Kepala Desa Menyampaikan lapora Desa dalam rangka penyusu n kepada BPD melalui musyawarah Rekapitulasi Reka
- 14. Penyusunan Rancangan RPJMDesa melalui Musyawarah Desa Musyawarah Penyusunan Rancangan RPJM Desa membahas dan menyepakati: Laporan hasil Rumusan arah kebijakan Rencana prioritas kegiatan pengkajian keadaan desa pembangunan Desa yang Dilakukandengan kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang: - Penyelenggaraan Pemerintah Desa -Pembangunan Desa - Pembinaan Kemasyarakatan Desa - Pemberdayaan Masyarakat Desa dijabarkan dari visi Kepala Sumber pembiyaan Rencana pelaksana Kegiatan kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 tahun rencana kegiatan pembangunan Desa Dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun dokumen RPJM Desa Diolah dari: Permendagri No. 114/2014, Bab II, Bagian Kedua, Paragraf 5, Pasal 20 s/d 22 Desa ya dijabark dan misi Desa Prioritas rencana Laporan hasil pengkajian keadaan Desa
- 15. Penyusunan Dokumen RancanganRPJM Desa Mengembalikan kepada Tim Penyusun bila ada perbaikan Tim penyusun RPJM Desa Kepala Desa Memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa. Bila tidak ada perbaikan lagi musyawarah pembangunan Desa dapat dilakukan Membuat berita acara tentang hasil penyusunan dokumen rancangan RPJM Desa Diolah dari: Permendagri No. 114/2014, Bab II, Bagian Kedua, Paragraf 6, Pasal 23 & 24
- 16. Penyusunan Rencana PembangunanDesa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa • Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perancanaan pembangunan Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa • Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat unsur • Hasil kesepakatan musyawarah Pembangunan Desa dituangkan dalam berita acara Diolah dari: Permendagri No. 114/2014, Bab II, Bagian Kedua, Paragraf 7, Pasal 25 & 26
- 17. Penetapan Penetapan dan Perubahan RPJMDesa Perubahan Tim penyusun RPJM Desa merapihkan/memperbaiki Kepala Desa dapat mengubah RPJM bila: dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah pembangunan Desa a. T erjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan T erdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota b. Kepala Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa dengan melampirkan rancangan RPJM Desa Rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa dibahas & disepakati oleh Kepala Desa dan BPD untuk Perubahan RPJM Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa ditetapkan menjadi Peraturan tentang RPJM Desa Desa Diolah dari: Permendagri No. 114/2014, Bab II, Bagian Kedua, Paragraf 8, Pasal 27 & 28
- 18. RKP Desa RKPDesa atau Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran RPJM Desa. RKP Desa disusun untuk menjawab 3 (tiga) pertanyaan dasar : (1) Kemana desa akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam satu tahun mendatang? (2) Bagaimana mencapainya, dan (3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Penyusunan RKP Desa diawali dengan Musyawarah Desa paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan. Dokumen RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan. RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa
- 19. Subtansi RKP Desa RKPDesa memuat : Rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, Catatan : RKP Desa paling sedikit berisi uraian 1. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya 2. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa 3. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga 4. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan 5. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota
- 20. Penyusu nan RK P De sa Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegia tanmasuk ke desa Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalaui Musy Desa Pembentukan Tim Penyusun Penyelenggara an Musyawarah Perenc Pemb Desa Penyusunan Rancangan RKP Desa Pencermatan Ulang RPJM Desa Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa Perubahan RKP Desa
- 21.