Dokumen tersebut membahas tentang SPM LS Kontraktual Akhir Tahun Anggaran 2020, yang mencakup penjelasan mengenai SPM LS Kontraktual Garansi Bank, Retensi, dan Beban SBSN. Dokumen tersebut juga menyertakan ilustrasi dan uraian mengenai format dan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh penerbit garansi bank dalam pengajuan SPM kontraktual.
Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Kegiatan Lanjutan APBN sesuai PMK no. 243 t...Didi Sadili
Kegiatan pekerjaan APBN terutama pembangunan fisik tidak selalu dapat diselesaikan pada bulan Desember tetapi ada yang memerlukan waktu tambahan atau diluncurkan ke beberapa hari di tahun berikutnya. Buku kecil ini bisa menjadi tuntunan agar proses penagihan pembayarannya ke kppn setempat dapat dilakukan dan benar.
Pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara akhir ta 2014cahpelok
[Ringkasan]
Dokumen tersebut merupakan pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara akhir tahun anggaran 2014 yang mengatur tentang batas waktu pelimpahan dana, pengajuan surat perintah membayar, pembayaran biaya pemeliharaan, dan sanksi atas keterlambatan pelimpahan dana.
1. Materi PPN - PP Nomor 44 Tahun 2022.pptxIinIndiana1
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 mengatur penyesuaian dan pengaturan lebih lanjut mengenai penerapan PPN dan PPnBM sebagai dampak diundangkannya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. PP ini mengatur penyesuaian tarif, cara menghitung, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN serta PPnBM.
PERAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DALAM MENGATASI KEGAGALAN PENCAIRAN.pptxNadnosWolfrider
Pekerjaan konstruksi selesai namun pencairan jaminan menemui kendala karena persyaratan formal yang tidak terpenuhi, proses administrasi yang lambat, dan kelalaian Pejabat Pembuat Komitmen. Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab memastikan kelengkapan dokumen jaminan dan mengambil tindakan hukum terhadap pihak penjamin jika terjadi wanprestasi.
Dokumen tersebut membahas pedoman dan langkah-langkah yang diambil Kementerian Keuangan dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2020, termasuk pengaturan penerimaan dan pengeluaran negara, pengajuan SPM, batas waktu pengajuan dan penyelesaian SP2D, serta penggunaan TUP.
Pembayaran dan penyelesaian sisa pekerjaan pada akhir tacahpelok
Dokumen tersebut membahas tentang prinsip dan tata cara penyelesaian sisa pekerjaan kontrak tahunan yang tidak terselesaikan pada akhir tahun anggaran. Sisa pekerjaan dapat dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya dengan beberapa ketentuan seperti penyedia harus menyelesaikan pekerjaan dalam waktu maksimal 50 hari dan menyediakan jaminan pelaksanaan baru. Satuan kerja harus merevisi anggar
Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Kegiatan Lanjutan APBN sesuai PMK no. 243 t...Didi Sadili
Kegiatan pekerjaan APBN terutama pembangunan fisik tidak selalu dapat diselesaikan pada bulan Desember tetapi ada yang memerlukan waktu tambahan atau diluncurkan ke beberapa hari di tahun berikutnya. Buku kecil ini bisa menjadi tuntunan agar proses penagihan pembayarannya ke kppn setempat dapat dilakukan dan benar.
Pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara akhir ta 2014cahpelok
[Ringkasan]
Dokumen tersebut merupakan pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara akhir tahun anggaran 2014 yang mengatur tentang batas waktu pelimpahan dana, pengajuan surat perintah membayar, pembayaran biaya pemeliharaan, dan sanksi atas keterlambatan pelimpahan dana.
1. Materi PPN - PP Nomor 44 Tahun 2022.pptxIinIndiana1
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 mengatur penyesuaian dan pengaturan lebih lanjut mengenai penerapan PPN dan PPnBM sebagai dampak diundangkannya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. PP ini mengatur penyesuaian tarif, cara menghitung, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN serta PPnBM.
PERAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DALAM MENGATASI KEGAGALAN PENCAIRAN.pptxNadnosWolfrider
Pekerjaan konstruksi selesai namun pencairan jaminan menemui kendala karena persyaratan formal yang tidak terpenuhi, proses administrasi yang lambat, dan kelalaian Pejabat Pembuat Komitmen. Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab memastikan kelengkapan dokumen jaminan dan mengambil tindakan hukum terhadap pihak penjamin jika terjadi wanprestasi.
Dokumen tersebut membahas pedoman dan langkah-langkah yang diambil Kementerian Keuangan dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2020, termasuk pengaturan penerimaan dan pengeluaran negara, pengajuan SPM, batas waktu pengajuan dan penyelesaian SP2D, serta penggunaan TUP.
Pembayaran dan penyelesaian sisa pekerjaan pada akhir tacahpelok
Dokumen tersebut membahas tentang prinsip dan tata cara penyelesaian sisa pekerjaan kontrak tahunan yang tidak terselesaikan pada akhir tahun anggaran. Sisa pekerjaan dapat dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya dengan beberapa ketentuan seperti penyedia harus menyelesaikan pekerjaan dalam waktu maksimal 50 hari dan menyediakan jaminan pelaksanaan baru. Satuan kerja harus merevisi anggar
Peraturan ini mengatur tentang tata cara pembayaran dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, meliputi pembuatan komitmen melalui perjanjian atau penetapan keputusan, persyaratan dokumen pendukung, penerbitan surat perintah pembayaran oleh pengelola anggaran, dan penyampaian surat perintah pembayaran kepada unit pelaksana pembayaran.
Slide pmk 217 tahun 2020 penyelesaian pekerjaan yg tidak terselesaikan sd ak...Amran Sakiran
Dokumen ini mengatur pelaksanaan anggaran untuk penyelesaian pekerjaan yang tertunda akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020 dan akan dilanjutkan pada tahun 2021. Ruang lingkupnya meliputi pekerjaan kontraktual dengan sumber dana negara yang kontraknya ditandatangani paling lambat 30 November 2020. Dokumen ini juga menjelaskan tata cara penyelesaian sisa pekerjaan, perubahan kontrak, jaminan akhir tahun,
Langkah Langkah Akhir Tahun Per-8_PB_2022.pptxFamaliaYunan
Peraturan ini mengatur pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran 2022, mencakup pengaturan periode akhir tahun, perencanaan kas, penerimaan negara, pengeluaran negara seperti pengajuan SPM, dan penggunaan SPM tunai untuk mendukung tujuan pengaturan tersebut."
Dokumen tersebut membahas tentang pengakuan pendapatan sekolah tinggi ilmu ekonomi tuah negeri. Terdapat definisi PSAK 23 tentang pendapatan dan prinsip pengakuan pendapatan. Juga dibahas klasifikasi pengakuan pendapatan berdasarkan sifat transaksi seperti penjualan barang dan jasa serta penggunaan aset. Metode pengakuan pendapatan untuk kontrak jangka panjang adalah metode persentase penyelesaian dan metode kontrak
Dokumen tersebut membahas tentang biaya dibayar dimuka dan pajak dibayar dimuka. Biaya dibayar dimuka adalah biaya yang telah dibayar untuk periode berikutnya dan harus diakui secara berkala. Pajak dibayar dimuka adalah sistem pembayaran pajak dimana pajak diestimasi dan dibayar terlebih dahulu. Dokumen ini juga menjelaskan contoh pencatatan jurnal untuk transaksi biaya dan paj
B72ae13086c4 peraturan-menteri-keuangan-nomor-259-pmk-04-2010Haureta Nova Aisyah
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang jaminan dalam rangka kepabeanan yang dapat berupa tunai, bank, asuransi, atau jaminan lain seperti dari Indonesia EximBank. Jaminan digunakan untuk menjamin pungutan negara atau memenuhi kewajiban penyerahan jaminan sesuai peraturan kepabeanan. Jangka waktu jaminan sesuai dengan izin atau keputusan terkait kegiatan kepabeanan.
Dokumen tersebut membahas indikator kinerja belanja kontraktual yang mencakup ketepatan waktu penyampaian kontrak dan upaya akselerasi belanja melalui kontrak pra-DIPA dan penyelesaian kontrak belanja modal pada triwulan pertama. Indikator tersebut dihitung berdasarkan rata-rata nilai komponen kepatuhan, kontrak pra-DIPA, dan penyelesaian kontrak belanja modal pada triwulan pertama.
Dokumen tersebut membahas mekanisme pengelolaan keuangan negara di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait. Dibahas pula mengenai dasar hukum pelaksanaan pembayaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara serta mekanisme pembayaran langsung dan uang persediaan.
Peraturan ini mengatur tentang pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran dengan tujuan menjamin kelancaran proses penerimaan dan pembayaran tagihan kepada negara. Peraturan ini mengatur tentang batas waktu penerimaan dan pengeluaran negara, termasuk pengajuan SPM dan pembayaran gaji, honorarium, utang luar dan dalam negeri pada akhir tahun anggaran.
Peraturan ini mengatur tentang tata cara pembayaran dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, meliputi pembuatan komitmen melalui perjanjian atau penetapan keputusan, persyaratan dokumen pendukung, penerbitan surat perintah pembayaran oleh pengelola anggaran, dan penyampaian surat perintah pembayaran kepada unit pelaksana pembayaran.
Slide pmk 217 tahun 2020 penyelesaian pekerjaan yg tidak terselesaikan sd ak...Amran Sakiran
Dokumen ini mengatur pelaksanaan anggaran untuk penyelesaian pekerjaan yang tertunda akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020 dan akan dilanjutkan pada tahun 2021. Ruang lingkupnya meliputi pekerjaan kontraktual dengan sumber dana negara yang kontraknya ditandatangani paling lambat 30 November 2020. Dokumen ini juga menjelaskan tata cara penyelesaian sisa pekerjaan, perubahan kontrak, jaminan akhir tahun,
Langkah Langkah Akhir Tahun Per-8_PB_2022.pptxFamaliaYunan
Peraturan ini mengatur pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran 2022, mencakup pengaturan periode akhir tahun, perencanaan kas, penerimaan negara, pengeluaran negara seperti pengajuan SPM, dan penggunaan SPM tunai untuk mendukung tujuan pengaturan tersebut."
Dokumen tersebut membahas tentang pengakuan pendapatan sekolah tinggi ilmu ekonomi tuah negeri. Terdapat definisi PSAK 23 tentang pendapatan dan prinsip pengakuan pendapatan. Juga dibahas klasifikasi pengakuan pendapatan berdasarkan sifat transaksi seperti penjualan barang dan jasa serta penggunaan aset. Metode pengakuan pendapatan untuk kontrak jangka panjang adalah metode persentase penyelesaian dan metode kontrak
Dokumen tersebut membahas tentang biaya dibayar dimuka dan pajak dibayar dimuka. Biaya dibayar dimuka adalah biaya yang telah dibayar untuk periode berikutnya dan harus diakui secara berkala. Pajak dibayar dimuka adalah sistem pembayaran pajak dimana pajak diestimasi dan dibayar terlebih dahulu. Dokumen ini juga menjelaskan contoh pencatatan jurnal untuk transaksi biaya dan paj
B72ae13086c4 peraturan-menteri-keuangan-nomor-259-pmk-04-2010Haureta Nova Aisyah
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang jaminan dalam rangka kepabeanan yang dapat berupa tunai, bank, asuransi, atau jaminan lain seperti dari Indonesia EximBank. Jaminan digunakan untuk menjamin pungutan negara atau memenuhi kewajiban penyerahan jaminan sesuai peraturan kepabeanan. Jangka waktu jaminan sesuai dengan izin atau keputusan terkait kegiatan kepabeanan.
Dokumen tersebut membahas indikator kinerja belanja kontraktual yang mencakup ketepatan waktu penyampaian kontrak dan upaya akselerasi belanja melalui kontrak pra-DIPA dan penyelesaian kontrak belanja modal pada triwulan pertama. Indikator tersebut dihitung berdasarkan rata-rata nilai komponen kepatuhan, kontrak pra-DIPA, dan penyelesaian kontrak belanja modal pada triwulan pertama.
Dokumen tersebut membahas mekanisme pengelolaan keuangan negara di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait. Dibahas pula mengenai dasar hukum pelaksanaan pembayaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara serta mekanisme pembayaran langsung dan uang persediaan.
Peraturan ini mengatur tentang pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran dengan tujuan menjamin kelancaran proses penerimaan dan pembayaran tagihan kepada negara. Peraturan ini mengatur tentang batas waktu penerimaan dan pengeluaran negara, termasuk pengajuan SPM dan pembayaran gaji, honorarium, utang luar dan dalam negeri pada akhir tahun anggaran.
"Jodoh Menurut Prespektif Al-Quran" (Kajian Tasir Ibnu Katsir Surah An-Nur ay...Muhammad Nur Hadi
Jurnal "Jodoh Menurut Prespektif Al-Quran" (Kajian Tasir Ibnu Katsir Surah An-Nur ayat 26 dan 32 dan Surah Al-Hujurat Ayat 13), Ditulis oleh Muhammmad Nur Hadi, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hadist di UIN SUSKA RIAU.
PPT PERTEMUAN VALIDASI DAN EVALUASI USIA PRODUKTIF DAN LANSIA.ppt
Jaminan Pembayaran.pdf
1. SPM LS KONTRAKTUAL
AKHIR TAHUN ANGGARAN
20
NOVEMBER 2020
KPPN JAKARTA
SPM LS KONTRAKTUAL
AKHIR TAHUN ANGGARAN
2020
NOVEMBER 2020
KPPN JAKARTA II
2. MATERI PEMBAHASAN
I. SPM LS Kontraktual
II. SPM LS Kontraktual
III. SPM LS Kontraktual
MATERI PEMBAHASAN
Kontraktual Garansi Bank
Kontraktual Retensi
Kontraktual Beban SBSN
3. I. SPM LS KONTRAKTUAL
SPM LS Garansi Bank adalah SPM
BAPP nya tanggal 18 s.d 31 Desember
SPM LS Garansi Bank diajukan terhadap
diselesaikan sampai dengan tanggal 31 Desember
SPM LS Garansi Bank diajukan sebesar
diselesaikan
KONTRAKTUAL GARANSI BANK
SPM Kontraktual yang pembuatan
Desember 2020
perkiraan pekerjaan yang akan
Desember 2020
sebesar sisa pekerjaan yang belum
4. LAMPIRAN
SPM LS KONTRAKTUAL
1 SPM LS kontraktual Garansi
2 Kartu pengawasan kontrak
3 Nomor Register Kontrak
4 Asli Jaminan Pembayaran
5 Asli Surat Kuasa Klaim
6 SSP atas potongan SPM
LAMPIRAN
KONTRAKTUAL GARANSI BANK
Garansi Bank
kontrak (Karwas)
Kontrak (NRK)
Pembayaran/Garansi Bank
Klaim/Pencairan Jaminan
SPM
9. II. SPM LS KONTRAKTUAL
PEMELIHARAAN/RETENSI 5%
KONTRAKTUAL
PEMELIHARAAN/RETENSI 5%
10. • SPM dilampiri
disahkan oleh
bank/asuransi
• SPM dapat
pembayaran
• Kartu Pengawasan
• Jaminan pemelihraan harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus
sesusi PMK-145/PMK.05/217
Pekerjaan telah
selesai 100%
• SPM dilampiri
belum diselesaikan
• SPM dapat
pembayaran
• Nilai retensi
tetapi dalam
pembayaran
• Kartu Pengawasan
Pekerjaan belum
selesai 100%
WHAT’S
dilampiri dengan fotokopi jaminan pemeliharaan yang telah
oleh PPK serta mencantumkan nomor dan tanggal jaminan
asuransi pada uraian SPM.
diterbitkan terpisah atau disatukan dengan SPM
pembayaran termin/angsuran.
Pengawasan Kontrak harus mencantumkan masa pemeliharaan.
Jaminan pemelihraan harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus
145/PMK.05/217
dilampiri dengan bank garansi sebesar sisa pekerjaan yang
diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2020.
diterbitkan terpisah atau disatukan dengan SPM
pembayaran termin/angsuran.
5% tidak boleh dalam bentuk jaminan pemeliharaan
dalam bentuk jaminan garansi bank yang merupakan jaminan
pembayaran akhir tahun.
Pengawasan Kontrak harus mencantumkan masa pemeliharaan.
11. ILUSTRASI PERTAMA :
SPM DITERBITKAN BERSAMAAN DENGAN JAMINAN PEMELIHARAAN
min Contoh kasus : Sebuah kontrak DENGAN NILAI Rp.1.000.000.000,00 dibayarkan selama
Termin I dengan nilai tagihan Rp.250.000.000,00
Termin II dengan nilai tagihan Rp.250.000.000,00
Termin III dengan nilai tagihan Rp.250.000.000,00
Termin IV dengan nilai tagihan Rp.250.000.000,00
ka Termin IV sebagai termin terakhir dengan nilai Rp.250.000.000,00, didalamnya memuat
APABILA PEKERJAAN BELUM MENCAPAI 100%
SPM disampaikan ke KPPN sebesar nilai termin IV YAITU Rp.250.000.000,00
tahun, sebesar nilai sisa pekerjaan yang belum diselesaikan.
APABILA PEKERJAAN TELAH MENCAPAI 100%
a. SPM disampaikan ke KPPN sebesar nilai termin terakhir yaitu Rp.250.000.000,00
bahwa pekerjaan telah mencapai 100% dan dilampiri copy jaminan
b. Nilai untuk jaminan pemeliharaan yang dilampirkan adalah sebesar Rp.50.000.000,
jangka waktu pemeliharaan yang tertera pada karwas kontrak.
DITERBITKAN BERSAMAAN DENGAN JAMINAN PEMELIHARAAN
selama 4 termin dengan ketentuan sebagai berikut :
memuat nilai jaminan pemeliharaan / retensi sebesar 5% yaitu Rp.50.0000.000,00……MAK
IV YAITU Rp.250.000.000,00 dengan melampirkan jaminan garansi Bank sebagai jaminan pembay
Rp.250.000.000,00 dengan mencantumkan uraian BAST No….TANGGAL….( seba
pemeliharaan yang dilegalisir PPK ).
Rp.50.000.000,- dengan masa berlaku jaminan pemeliharaan tidak kurang
12. ILUSTRASI KEDUA :
SPM DITERBITKAN TERPISAH DENGAN JAMINAN PEMELIHARAAN
h kasus : Sebuah kontrak DENGAN NILAI Rp.1.000.000.000,00 dibayarkan selama 5 termin dengan ketentuan
ermin I dengan nilai tagihan Rp.250.000.000,00
ermin II dengan nilai tagihan Rp.250.000.000,00
ermin III dengan nilai tagihan Rp.250.000.000,00
ermin IV dengan nilai tagihan Rp.200.000.000,00
ermin V dengan nilai tagihan Rp.50.000.000,00 sebagai nilai retensi
PABILA PEKERJAAN BELUM MENCAPAI 100%
SPM disampaikan ke KPPN sebanyak 2 SPM dengan ketentuan sebagai berikut :
a. SPM kesatu sebesar nilai termin IV YAITU Rp.200.000.000,00 dengan melampirkan
pekerjaan yang belum diselesaikan.
b. SPM kedua sebesar nilai termin V YAITU SEBESAR Rp.50.000.000,00 ( SPM Retensi
JAMINAN PEMELIHARAAN.
c. Untuk pembuatan garansi bank dapat digabungkan menjadi Rp.250.000.000,00
PABILA PEKERJAAN TELAH MENCAPAI 100%
SPM disampaikan ke KPPN sebanyak 2 SPM dengan ketentuan sebagai berikut :
a. SPM kesatu disampaikan ke KPPN sebesar nilai termin IV yaitu Rp.200.000.000,00
pekerjaan telah mencapai 100% .
b. SPM kedua retensi sebesar 5% sebesar nilai termin V yaitu Rp.50.000.000,00,dilampiri
c. Nilai untuk jaminan pemeliharaan yang dilampirkan adalah sebesar Rp.50.000.000,
pemeliharaan yang tertera pada karwas kontrak
DITERBITKAN TERPISAH DENGAN JAMINAN PEMELIHARAAN
ketentuan sebagai berikut :
melampirkan jaminan garansi Bank sebagai jaminan pembayaran akhir tahun, sebesar nilai sisa
Retensi ) , namun tetap melampirkan jaminan garansi bank sebai jaminan pembayaran , buk
Rp.250.000.000,00 sebagai lampiran atas 2 SPM TERSEBUT DIATAS.
Rp.200.000.000,00 dengan mencantumkan uraian BAST No….TANGGAL….( sebagai bukti bahwa
Rp.50.000.000,00,dilampiri dengan copy jaminan pemeliharaan yang telah dilegalisir oleh PPK.
Rp.50.000.000,- dengan masa berlaku jaminan pemeliharaan tidak kurang dari jangka waktu
13. URAIAN PADA
1. SPM LS KONTRAKTUAL PEKERJAAN TELAH SELESAI 100
Uraian : Pembayaran Belanja barang/modal
No...tgl..., BAST No. …..Tanggal…...,BAP no
DARI ……(nama penerbit jaminan pemeliharaan
No….tanggal….. (untuk pengguna SAKTI tidak
2. SPM kontraktual untuk pekerjaan belum selesai
Uraian : Pembayaran Belanja Barang/
…..tanggal……, Adendum No...tgl
Nomor…..tanggal….., GARANSI Bank PT.
Nomor…..tanggal…… (untuk pengguna SAKTI
PADA SPM
SPM LS KONTRAKTUAL PEKERJAAN TELAH SELESAI 100 %
/modal termin IV , sesuai SPK No…tgl…. , Adendum
no…..Tanggal…. , dan Jaminan Pemeliharaan
pemeliharaan ) No…..Tanggal……, Sesuai SPP
tidak wajib mencantumkan SPK dan SPP)
selesai 100 % ( SPM Garansi Bank )
Modal termin ke……., sesuai SPK nomor
tgl...,BAPP Nomor…..tanggal ….,BAP
Bank…… Nomor…. Tanggal….. , sesuai SPP
SAKTI tidak wajib mencantumkan SPK dan SPP)
14. HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH
1. Mencantumkan pasal 1831 dan 1832 KUH
2. Mencantumkan batas klaim oleh KPPN adalah
Jaminan Bank.
3. Perbaikan atas garansi Bank karena terdapat
dapat dilakukan tanpa mengubah nomor dan
mengubah nomor dan tanggal Garansi Bank.
kepada Bank selaku Penerbit Jaminan.
4. Apabila terjadi perubahan atas nomor dan
nomor dan tanggal yang lama atas Jaminan
addendum atas jaminan yang diperbaiki sebelumnya
5. Sesuai ketentuan PER-20/PB/2020, bahwa
KPPN Paling lambat tanggal 17-12-2020 dan
21-12-2020 pada jam kerja. Maka apabila
dimohon kerjasamanya dari pihak penerbit
sebelum tanggal 21-12-2020
OLEH PENERBIT GARANSI BANK :
1832 KUH Perdata dalam klausal Garansi Bank,
adalah 30 hari kalender setelah berakhirnya
terdapat kesalahan menurut hasil pemeriksaan KPPN,
dan tanggal Bank GARANSI atau dengan
Bank. Terhadap kebijakan ini KPPN menyerahkan
tanggal jaminan, maka perlu mencantumkan
Jaminan sebelumnya. Dan dicantumkan sebagai
sebelumnya.
untuk SPM Bank Garansi ini dapat diterima
dan diterbitkan SP2Dnya paling lambat tanggal
apabila terdapat perbaikan atas Garansi Bank, maka
jaminan, utk segera melakukan perbaikannaya
15. kirakan pekerjaan selesai 100% pada 31 Des 20
kirakan pekerjaan selesai 100% pada 31 Des 20
ker mengajukan SPM-LS kontraktual atas beban SBSN dgn
ST/BAPP ke KPPN plg lmbt tggl 17 Des 20 dilampiri asli jaminan dan
at kuasa klaim.
PN menerbitkan SP2D atas SPM-LS plg lmbt tggl 21 Des 20;
A menyampaikan pemberitahuan dilampiri copy surat pernyataan
sanggupan.
PN melakukan klaim pencairan Jaminan pada hari kerja berikutnya
enyetoran atas klaim Jaminan menggunakan kode BA, Es I, dan
atker;
enyetoran di Des 2020 sebagai pengembalian belanja, setelah 31
es 2020 sebagai Penerimaan Kembali Belanja TAYL (42591x)
PN menyampaikan laporan setoran klaim jaminan kepada Dit. PKN.
. PKN memindahkan dana setoran klaim Jaminan ke Reksus SBSN.
erjaan tidak diselesaikan s.d.31 Des 20
erjaan tidak diselesaikan s.d.31 Des 20
Multi Years Contract/MYC
enyelesaian pekerjaan kontraktual tahun jamak (multi years contract/MYC) atas beban SBSN dapat diberikan perpanjangan waktu penyelesaian
elaksanaan pekerjaan dengan mengajukan perpanjangan persetujuan kontrak tahun jamak
I. SPM LS KONTRAKTUAL BEBAN
Single Year Contract/SYC
1.Pekerjaan yang diperkirakan selesai 100%: menggunakan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun
2. Pekerjaan yang diperkirakan tidak selesai: dilanjutkan TA 2021
SPM menyampaikan BAPP/BAST dilampiri copy jaminan
meliharaan paling lambat 5 HK setelah kontrak berakhir.
PN menyerahkan asli jaminan akhir tahun.
aan diselesaikan, maka:
Bank
Umum/Lbg
Penjamin
SATKE
R
BAPP/BAST, Copy
jaminan
pemeliharaan
SPM, Asli Jaminan,
Surat Kuasa Klaim
Asli Jaminan
Surat
Pemberitahuan,
Copy Surat
Kesangggupan
1
3
5
SP2D
SBSN
2
4
7
8
/MYC) atas beban SBSN dapat diberikan perpanjangan waktu penyelesaian
elaksanaan pekerjaan dengan mengajukan perpanjangan persetujuan kontrak tahun jamak
BEBAN SBSN
Pekerjaan yang diperkirakan selesai 100%: menggunakan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun
Pekerjaan yang diperkirakan tidak selesai: dilanjutkan TA 2021