SlideShare a Scribd company logo
Overview:
Program Bimtek &
Kebijakan Tim Penilai Angka Kredit JFAK
Jakarta, 21-22 September 2022
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Program Bimtek
Hari ke 1 Hari ke 2
• Pengantar dan Overview Kebijakan Penilaian
Angka Kredit JFAK
• Butir-butir Kegiatan JFAK
• Pengertian, Sistematika/ciri, dan Bukti
Pendukung
• Verifikasi Berkas DUPAK
• SOP dan simulasi dan praktek
• Penilaian Angka Kredit JFAK dan Simulasi
• Norma, Metode, Simulasi dan praktek
• Penghitungan Angka Kredit JFAK
• Kebijakan Penghitungan Angka Kredit,
Penyusunan HPAK dan PAK
• Penyusunan Kartu Kendali, Penyampaian
Kepada JFAK, Simulasi dan Praktek
• Pengerjaan soal evaluasi : verifikasi berkas
DUPAK, membuat form penilaian dan form
rekapitulasi, melakukan penilaian DUPAK
• Presentasi (individual):
• Presentasi hasil verifikasi dan penilaian
hasil kerja (10 menit)
• Presentasi HPAK dan PAK
• Diskusi dan tanya jawab
• Penutupan dan evaluasi kegiatan
Mekanisme Pengajuan DUPAK ke TPI
(III/a-IV/a)
1. JFAK
2. Pimpinan
Langsung
3. Unit SDM/Unit
Pembina JFAK
K/L/D
4. STPI
5. Verifikasi
6. Tim Penilai/Ahli
7. Rekapitulasi
Penilaian
8. Analisis Hasil
Penilaian
9. Sidang Penilaian
Tim Penilai
STPI
11. HPAK
11. PAK
11. Arsip
10. TTD
Pimpinan
12. Unit SDM 14.
JFAK
12. Unit SDM
12. TPP 13. Uji Kompetensi
14.
BKN
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
4
Mekanisme Pengajuan DUPAK IV/b-IV/e –
melalui TPI
1. JFAK
2. Pimpinan
Langsung
3. Unit SDM/Unit
Pembina JFAK
K/L/D
4. STPI
5. Verifikasi
6. Penilaian oleh
Tim Penilai/Ahli
7. STPI
8. STPP
Unit SDM K/L/D
(selanjutnya..)
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Proses pelayanan DUPAK dari TPI ke
TPP (Pangkat IV/b sd IV/e)
8. STPP
9. Verifikasi
STPP
10. Penilaian oleh
Tim Penilai/Ahli
11. Rekapitulasi
Penilaian
12. Analisis Hasil
Penilaian
13. Sidang
Penilaian Tim
Penilai
STPP
15. HPAK
15. PAK
15. Arsip
14. TTD
Pimpinan
16. TPI
19.
JFAK
7. STPI
16. TPI
16. TPP 17. Uji Kompetensi
19.
BKN
18. Unit
SDM
K/L/D
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Pola Hubungan
dan Norma
TPP dan TPI
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Pola hubungan TPP dengan TPI
> Tugas dan fungsi TPI dan TPP mengacu pada Peraturan LAN
nomor 22 tahun 2017
> Penilaian angka kredit dan penghitungan angka kredit mengikuti
peraturan yang berlaku
> Hubungan antara TPP dan TPI bersifat koordinatif (bukan
hirarkis) dan kolaboratif (bukan kompetitif)
- Koordinasi dapat dilakukan secara rutin (tahunan)
diinisiasi oleh TPP
- Kolaborasi dapat dilakukan baik dalam penilaian angka
kredit, konsultasi, maupun sidang angka kredit, serta
lainnya sesuai dengan kebutuhan
> Kegiatan teknis (misalnya jadwal verifikasi dan sidang) dapat
ditentukan secara mandiri sesuai kebutuhan
Pola Hubungan Tim Penilai dengan JFAK
> Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya TPP berhubungan langsung
dengan TPI dan Unit SDM/Unit Pembina JFAK (tidak langsung
berhubungan dengan JFAK)
Hal ini berarti:
> Penyampaian berkas DUPAK ke TPI dilakukan oleh atasan langsung dan
atau unit SDM/Unit Pembina JFAK
> Penyampaian berkas DUPAK ke TPP dilakukan oleh TPI dan atau unit
SDM/Unit Pembina JFAK
> Penyampaian pertanyaan atas hasil sidang TPI/TPD disampaikan melalui /
dikoordinasikan oleh atasan langsung dan atau unit SDM/Unit Pembina
JFAK
> Penyampaian pertanyaan atas hasil sidang TPP disampaikan melalui /
dikoordinasikan oleh unit SDM/Unit Pembina JFAK atau TPI/TPD
Norma
> Penilai angka kredit harus memiliki jenjang/pangkat setingkat
lebih tinggi dari pada JFAK yang dinilai, atau bila JPT yang
setingkat diatas jenjang JFAK yang dinilai
> Dalam penilaian angka kredit, nama penilai tidak diketahui oleh
JFAK yang dinilai (dimungkinkan juga penilai tidak mengetahui
JFAK yang dinilai/blind review)
> Sidang penilaian angka kredit hanya diikuti oleh anggota TPI
dan dapat diikuti oleh pengarah (jika ada)
> Hasil keputusan sidang mengikat, tidak dapat diganggu-gugat.
11
Terima kasih!
Komunitas Analis Kebijakan
Pusat Pembinaan Analis Kebijakan
@AnalisKebijakan
pusaka@lan.go.id
analiskebijakan@gmail.com
(021) 3868201-05, 3455021-5
Fax: (021) 3800187
dkk.lan.go.id
pusaka.lan.go.id
Jl. Veteran No.10, Gambir, Jakarta, 10110

More Related Content

Similar to Overview Bimtek TPI Kemenperin rev.pptx

Pembinaan dan pengarahan sistem pengendalian
Pembinaan dan pengarahan sistem pengendalianPembinaan dan pengarahan sistem pengendalian
Pembinaan dan pengarahan sistem pengendalian
AlamCahaya
 
ToT eKinerja Kemenhub.pptx
ToT eKinerja Kemenhub.pptxToT eKinerja Kemenhub.pptx
ToT eKinerja Kemenhub.pptx
malikmalik978750
 
Proposal Talent AcquisitionAcquisitionAcquisition
Proposal Talent AcquisitionAcquisitionAcquisitionProposal Talent AcquisitionAcquisitionAcquisition
Proposal Talent AcquisitionAcquisitionAcquisition
KamilusVianyWiryohar
 
Pemeriksaan Keuangan Negara - Perencanaan Pemeriksaan LKPP
Pemeriksaan Keuangan Negara - Perencanaan Pemeriksaan LKPPPemeriksaan Keuangan Negara - Perencanaan Pemeriksaan LKPP
Pemeriksaan Keuangan Negara - Perencanaan Pemeriksaan LKPP
Deady Rizky Yunanto
 
1.-SPM-SPMI-SPME-Untad-Juni-21.pdf
1.-SPM-SPMI-SPME-Untad-Juni-21.pdf1.-SPM-SPMI-SPME-Untad-Juni-21.pdf
1.-SPM-SPMI-SPME-Untad-Juni-21.pdf
ARRYWIDODO1
 
Pusbin widyaiswara rakor diklat aparatur - okt 2015
Pusbin widyaiswara   rakor diklat aparatur - okt 2015Pusbin widyaiswara   rakor diklat aparatur - okt 2015
Pusbin widyaiswara rakor diklat aparatur - okt 2015
toni kurniawan
 
Slide1-Konsep Pemkin.pptx
Slide1-Konsep Pemkin.pptxSlide1-Konsep Pemkin.pptx
Slide1-Konsep Pemkin.pptx
EastPoint1
 
Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga berdasarkan ...
Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga berdasarkan ...Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga berdasarkan ...
Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga berdasarkan ...
Dadang Solihin
 
Penyusunan-TOR-Kegiatan.pdf
Penyusunan-TOR-Kegiatan.pdfPenyusunan-TOR-Kegiatan.pdf
Penyusunan-TOR-Kegiatan.pdf
SeksiPenyuluhanDisTP
 
SKHK JF PPBJ Ahli Pertama
SKHK JF PPBJ Ahli PertamaSKHK JF PPBJ Ahli Pertama
SKHK JF PPBJ Ahli Pertama
Nurul Angreliany
 
05. Paparan SKHK Ahli Pertama.pdf
05. Paparan SKHK Ahli Pertama.pdf05. Paparan SKHK Ahli Pertama.pdf
05. Paparan SKHK Ahli Pertama.pdf
KNCCanel
 
Slide PK Maturitas SPIP New.pptx
Slide PK Maturitas SPIP New.pptxSlide PK Maturitas SPIP New.pptx
Slide PK Maturitas SPIP New.pptx
wahyu hayat
 
TAHAPAN PADA SISTEM INFORMASI JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAANSISURTI 5 t...
TAHAPAN PADA SISTEM INFORMASI JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAANSISURTI 5 t...TAHAPAN PADA SISTEM INFORMASI JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAANSISURTI 5 t...
TAHAPAN PADA SISTEM INFORMASI JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAANSISURTI 5 t...
AriSutanto7
 
SKHK JF PPBJ - Ahli Muda
SKHK JF PPBJ  - Ahli MudaSKHK JF PPBJ  - Ahli Muda
SKHK JF PPBJ - Ahli Muda
Nurul Angreliany
 
Pengumpulan penghitungan angka kredit kemenag 12 okt 2021
Pengumpulan penghitungan angka kredit kemenag 12 okt 2021Pengumpulan penghitungan angka kredit kemenag 12 okt 2021
Pengumpulan penghitungan angka kredit kemenag 12 okt 2021
KutsiyatinMSi
 
01 pengarahan program jafung pedal 2014
01 pengarahan program jafung pedal 201401 pengarahan program jafung pedal 2014
01 pengarahan program jafung pedal 2014
Surono Way
 
Akuntansi Untuk Sekolah.pptx
Akuntansi Untuk Sekolah.pptxAkuntansi Untuk Sekolah.pptx
Akuntansi Untuk Sekolah.pptx
syarifsyarifudin2
 
Slide Modul 6 Mengelola PBJP Melalui Swakelola-V2.1.pdf
Slide Modul 6 Mengelola PBJP Melalui Swakelola-V2.1.pdfSlide Modul 6 Mengelola PBJP Melalui Swakelola-V2.1.pdf
Slide Modul 6 Mengelola PBJP Melalui Swakelola-V2.1.pdf
handrivafauzi1
 

Similar to Overview Bimtek TPI Kemenperin rev.pptx (20)

Pembinaan dan pengarahan sistem pengendalian
Pembinaan dan pengarahan sistem pengendalianPembinaan dan pengarahan sistem pengendalian
Pembinaan dan pengarahan sistem pengendalian
 
ToT eKinerja Kemenhub.pptx
ToT eKinerja Kemenhub.pptxToT eKinerja Kemenhub.pptx
ToT eKinerja Kemenhub.pptx
 
Proposal Talent AcquisitionAcquisitionAcquisition
Proposal Talent AcquisitionAcquisitionAcquisitionProposal Talent AcquisitionAcquisitionAcquisition
Proposal Talent AcquisitionAcquisitionAcquisition
 
Pemeriksaan Keuangan Negara - Perencanaan Pemeriksaan LKPP
Pemeriksaan Keuangan Negara - Perencanaan Pemeriksaan LKPPPemeriksaan Keuangan Negara - Perencanaan Pemeriksaan LKPP
Pemeriksaan Keuangan Negara - Perencanaan Pemeriksaan LKPP
 
1.-SPM-SPMI-SPME-Untad-Juni-21.pdf
1.-SPM-SPMI-SPME-Untad-Juni-21.pdf1.-SPM-SPMI-SPME-Untad-Juni-21.pdf
1.-SPM-SPMI-SPME-Untad-Juni-21.pdf
 
Pusbin widyaiswara rakor diklat aparatur - okt 2015
Pusbin widyaiswara   rakor diklat aparatur - okt 2015Pusbin widyaiswara   rakor diklat aparatur - okt 2015
Pusbin widyaiswara rakor diklat aparatur - okt 2015
 
Slide1-Konsep Pemkin.pptx
Slide1-Konsep Pemkin.pptxSlide1-Konsep Pemkin.pptx
Slide1-Konsep Pemkin.pptx
 
Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga berdasarkan ...
Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga berdasarkan ...Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga berdasarkan ...
Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga berdasarkan ...
 
Penyusunan-TOR-Kegiatan.pdf
Penyusunan-TOR-Kegiatan.pdfPenyusunan-TOR-Kegiatan.pdf
Penyusunan-TOR-Kegiatan.pdf
 
Panduan Cascading Kinerja.pptx
Panduan Cascading Kinerja.pptxPanduan Cascading Kinerja.pptx
Panduan Cascading Kinerja.pptx
 
SKHK JF PPBJ Ahli Pertama
SKHK JF PPBJ Ahli PertamaSKHK JF PPBJ Ahli Pertama
SKHK JF PPBJ Ahli Pertama
 
05. Paparan SKHK Ahli Pertama.pdf
05. Paparan SKHK Ahli Pertama.pdf05. Paparan SKHK Ahli Pertama.pdf
05. Paparan SKHK Ahli Pertama.pdf
 
Prentasi pkl
Prentasi pklPrentasi pkl
Prentasi pkl
 
Slide PK Maturitas SPIP New.pptx
Slide PK Maturitas SPIP New.pptxSlide PK Maturitas SPIP New.pptx
Slide PK Maturitas SPIP New.pptx
 
TAHAPAN PADA SISTEM INFORMASI JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAANSISURTI 5 t...
TAHAPAN PADA SISTEM INFORMASI JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAANSISURTI 5 t...TAHAPAN PADA SISTEM INFORMASI JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAANSISURTI 5 t...
TAHAPAN PADA SISTEM INFORMASI JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAANSISURTI 5 t...
 
SKHK JF PPBJ - Ahli Muda
SKHK JF PPBJ  - Ahli MudaSKHK JF PPBJ  - Ahli Muda
SKHK JF PPBJ - Ahli Muda
 
Pengumpulan penghitungan angka kredit kemenag 12 okt 2021
Pengumpulan penghitungan angka kredit kemenag 12 okt 2021Pengumpulan penghitungan angka kredit kemenag 12 okt 2021
Pengumpulan penghitungan angka kredit kemenag 12 okt 2021
 
01 pengarahan program jafung pedal 2014
01 pengarahan program jafung pedal 201401 pengarahan program jafung pedal 2014
01 pengarahan program jafung pedal 2014
 
Akuntansi Untuk Sekolah.pptx
Akuntansi Untuk Sekolah.pptxAkuntansi Untuk Sekolah.pptx
Akuntansi Untuk Sekolah.pptx
 
Slide Modul 6 Mengelola PBJP Melalui Swakelola-V2.1.pdf
Slide Modul 6 Mengelola PBJP Melalui Swakelola-V2.1.pdfSlide Modul 6 Mengelola PBJP Melalui Swakelola-V2.1.pdf
Slide Modul 6 Mengelola PBJP Melalui Swakelola-V2.1.pdf
 

More from WinardiZainal1

PROSEDUR DAN TIMELINE PENYUSUNAN DAN PENGUSULAN DUPAK ANALIS KEBIJAKAN_250922...
PROSEDUR DAN TIMELINE PENYUSUNAN DAN PENGUSULAN DUPAK ANALIS KEBIJAKAN_250922...PROSEDUR DAN TIMELINE PENYUSUNAN DAN PENGUSULAN DUPAK ANALIS KEBIJAKAN_250922...
PROSEDUR DAN TIMELINE PENYUSUNAN DAN PENGUSULAN DUPAK ANALIS KEBIJAKAN_250922...
WinardiZainal1
 
IKM Bidakara.ppt
IKM Bidakara.pptIKM Bidakara.ppt
IKM Bidakara.ppt
WinardiZainal1
 
Bahan Perdagangan Bebas.ppt
Bahan Perdagangan Bebas.pptBahan Perdagangan Bebas.ppt
Bahan Perdagangan Bebas.ppt
WinardiZainal1
 
1.-KABAN-Bahan-Tayang-Laporan-Kepala-Bappeda-Musrenbang-2022_v30.03-perbaikan...
1.-KABAN-Bahan-Tayang-Laporan-Kepala-Bappeda-Musrenbang-2022_v30.03-perbaikan...1.-KABAN-Bahan-Tayang-Laporan-Kepala-Bappeda-Musrenbang-2022_v30.03-perbaikan...
1.-KABAN-Bahan-Tayang-Laporan-Kepala-Bappeda-Musrenbang-2022_v30.03-perbaikan...
WinardiZainal1
 
PPT Industri 0821 eksim.pdf
PPT Industri 0821 eksim.pdfPPT Industri 0821 eksim.pdf
PPT Industri 0821 eksim.pdf
WinardiZainal1
 
Session 11.2 - Environment-related Provisions in FTAs - Prepared by R.Lindaya...
Session 11.2 - Environment-related Provisions in FTAs - Prepared by R.Lindaya...Session 11.2 - Environment-related Provisions in FTAs - Prepared by R.Lindaya...
Session 11.2 - Environment-related Provisions in FTAs - Prepared by R.Lindaya...
WinardiZainal1
 
(Materi) Proses Pembentukan FTA.pdf
(Materi) Proses Pembentukan FTA.pdf(Materi) Proses Pembentukan FTA.pdf
(Materi) Proses Pembentukan FTA.pdf
WinardiZainal1
 
(Materi) ROO.pdf
(Materi) ROO.pdf(Materi) ROO.pdf
(Materi) ROO.pdf
WinardiZainal1
 

More from WinardiZainal1 (8)

PROSEDUR DAN TIMELINE PENYUSUNAN DAN PENGUSULAN DUPAK ANALIS KEBIJAKAN_250922...
PROSEDUR DAN TIMELINE PENYUSUNAN DAN PENGUSULAN DUPAK ANALIS KEBIJAKAN_250922...PROSEDUR DAN TIMELINE PENYUSUNAN DAN PENGUSULAN DUPAK ANALIS KEBIJAKAN_250922...
PROSEDUR DAN TIMELINE PENYUSUNAN DAN PENGUSULAN DUPAK ANALIS KEBIJAKAN_250922...
 
IKM Bidakara.ppt
IKM Bidakara.pptIKM Bidakara.ppt
IKM Bidakara.ppt
 
Bahan Perdagangan Bebas.ppt
Bahan Perdagangan Bebas.pptBahan Perdagangan Bebas.ppt
Bahan Perdagangan Bebas.ppt
 
1.-KABAN-Bahan-Tayang-Laporan-Kepala-Bappeda-Musrenbang-2022_v30.03-perbaikan...
1.-KABAN-Bahan-Tayang-Laporan-Kepala-Bappeda-Musrenbang-2022_v30.03-perbaikan...1.-KABAN-Bahan-Tayang-Laporan-Kepala-Bappeda-Musrenbang-2022_v30.03-perbaikan...
1.-KABAN-Bahan-Tayang-Laporan-Kepala-Bappeda-Musrenbang-2022_v30.03-perbaikan...
 
PPT Industri 0821 eksim.pdf
PPT Industri 0821 eksim.pdfPPT Industri 0821 eksim.pdf
PPT Industri 0821 eksim.pdf
 
Session 11.2 - Environment-related Provisions in FTAs - Prepared by R.Lindaya...
Session 11.2 - Environment-related Provisions in FTAs - Prepared by R.Lindaya...Session 11.2 - Environment-related Provisions in FTAs - Prepared by R.Lindaya...
Session 11.2 - Environment-related Provisions in FTAs - Prepared by R.Lindaya...
 
(Materi) Proses Pembentukan FTA.pdf
(Materi) Proses Pembentukan FTA.pdf(Materi) Proses Pembentukan FTA.pdf
(Materi) Proses Pembentukan FTA.pdf
 
(Materi) ROO.pdf
(Materi) ROO.pdf(Materi) ROO.pdf
(Materi) ROO.pdf
 

Recently uploaded

Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
PemerintahanNagariKu1
 
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak PemerataanPembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Tri Widodo W. UTOMO
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
teraspky798
 
Kesejahteraan hewan (KESRAWAN) dalam pemotongan hewan kurban.pptx
Kesejahteraan hewan (KESRAWAN) dalam pemotongan hewan kurban.pptxKesejahteraan hewan (KESRAWAN) dalam pemotongan hewan kurban.pptx
Kesejahteraan hewan (KESRAWAN) dalam pemotongan hewan kurban.pptx
gustin17
 
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdfMateri Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
pelestarikawasanwili
 
Pendidikan Politik Bagi Perempuan Dalam Pemilu 2024
Pendidikan Politik Bagi Perempuan Dalam Pemilu 2024Pendidikan Politik Bagi Perempuan Dalam Pemilu 2024
Pendidikan Politik Bagi Perempuan Dalam Pemilu 2024
AmruRevanda
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TariHappie
 
PAPARAN PERIZINAN MELALUI OSS RBA DAN PANDUAN PENDAFTARAN
PAPARAN PERIZINAN MELALUI OSS RBA DAN PANDUAN PENDAFTARANPAPARAN PERIZINAN MELALUI OSS RBA DAN PANDUAN PENDAFTARAN
PAPARAN PERIZINAN MELALUI OSS RBA DAN PANDUAN PENDAFTARAN
ahmad Subbanul
 
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdfMitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
pelestarikawasanwili
 
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdfRegulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
MuhaiminMuha
 

Recently uploaded (10)

Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
 
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak PemerataanPembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
 
Kesejahteraan hewan (KESRAWAN) dalam pemotongan hewan kurban.pptx
Kesejahteraan hewan (KESRAWAN) dalam pemotongan hewan kurban.pptxKesejahteraan hewan (KESRAWAN) dalam pemotongan hewan kurban.pptx
Kesejahteraan hewan (KESRAWAN) dalam pemotongan hewan kurban.pptx
 
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdfMateri Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
 
Pendidikan Politik Bagi Perempuan Dalam Pemilu 2024
Pendidikan Politik Bagi Perempuan Dalam Pemilu 2024Pendidikan Politik Bagi Perempuan Dalam Pemilu 2024
Pendidikan Politik Bagi Perempuan Dalam Pemilu 2024
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
 
PAPARAN PERIZINAN MELALUI OSS RBA DAN PANDUAN PENDAFTARAN
PAPARAN PERIZINAN MELALUI OSS RBA DAN PANDUAN PENDAFTARANPAPARAN PERIZINAN MELALUI OSS RBA DAN PANDUAN PENDAFTARAN
PAPARAN PERIZINAN MELALUI OSS RBA DAN PANDUAN PENDAFTARAN
 
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdfMitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
 
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdfRegulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
 

Overview Bimtek TPI Kemenperin rev.pptx

  • 1. Overview: Program Bimtek & Kebijakan Tim Penilai Angka Kredit JFAK Jakarta, 21-22 September 2022 PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL
  • 2. Program Bimtek Hari ke 1 Hari ke 2 • Pengantar dan Overview Kebijakan Penilaian Angka Kredit JFAK • Butir-butir Kegiatan JFAK • Pengertian, Sistematika/ciri, dan Bukti Pendukung • Verifikasi Berkas DUPAK • SOP dan simulasi dan praktek • Penilaian Angka Kredit JFAK dan Simulasi • Norma, Metode, Simulasi dan praktek • Penghitungan Angka Kredit JFAK • Kebijakan Penghitungan Angka Kredit, Penyusunan HPAK dan PAK • Penyusunan Kartu Kendali, Penyampaian Kepada JFAK, Simulasi dan Praktek • Pengerjaan soal evaluasi : verifikasi berkas DUPAK, membuat form penilaian dan form rekapitulasi, melakukan penilaian DUPAK • Presentasi (individual): • Presentasi hasil verifikasi dan penilaian hasil kerja (10 menit) • Presentasi HPAK dan PAK • Diskusi dan tanya jawab • Penutupan dan evaluasi kegiatan
  • 3. Mekanisme Pengajuan DUPAK ke TPI (III/a-IV/a) 1. JFAK 2. Pimpinan Langsung 3. Unit SDM/Unit Pembina JFAK K/L/D 4. STPI 5. Verifikasi 6. Tim Penilai/Ahli 7. Rekapitulasi Penilaian 8. Analisis Hasil Penilaian 9. Sidang Penilaian Tim Penilai STPI 11. HPAK 11. PAK 11. Arsip 10. TTD Pimpinan 12. Unit SDM 14. JFAK 12. Unit SDM 12. TPP 13. Uji Kompetensi 14. BKN PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL
  • 4. 4
  • 5. Mekanisme Pengajuan DUPAK IV/b-IV/e – melalui TPI 1. JFAK 2. Pimpinan Langsung 3. Unit SDM/Unit Pembina JFAK K/L/D 4. STPI 5. Verifikasi 6. Penilaian oleh Tim Penilai/Ahli 7. STPI 8. STPP Unit SDM K/L/D (selanjutnya..) PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL
  • 6. Proses pelayanan DUPAK dari TPI ke TPP (Pangkat IV/b sd IV/e) 8. STPP 9. Verifikasi STPP 10. Penilaian oleh Tim Penilai/Ahli 11. Rekapitulasi Penilaian 12. Analisis Hasil Penilaian 13. Sidang Penilaian Tim Penilai STPP 15. HPAK 15. PAK 15. Arsip 14. TTD Pimpinan 16. TPI 19. JFAK 7. STPI 16. TPI 16. TPP 17. Uji Kompetensi 19. BKN 18. Unit SDM K/L/D PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL
  • 7. Pola Hubungan dan Norma TPP dan TPI PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL
  • 8. Pola hubungan TPP dengan TPI > Tugas dan fungsi TPI dan TPP mengacu pada Peraturan LAN nomor 22 tahun 2017 > Penilaian angka kredit dan penghitungan angka kredit mengikuti peraturan yang berlaku > Hubungan antara TPP dan TPI bersifat koordinatif (bukan hirarkis) dan kolaboratif (bukan kompetitif) - Koordinasi dapat dilakukan secara rutin (tahunan) diinisiasi oleh TPP - Kolaborasi dapat dilakukan baik dalam penilaian angka kredit, konsultasi, maupun sidang angka kredit, serta lainnya sesuai dengan kebutuhan > Kegiatan teknis (misalnya jadwal verifikasi dan sidang) dapat ditentukan secara mandiri sesuai kebutuhan
  • 9. Pola Hubungan Tim Penilai dengan JFAK > Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya TPP berhubungan langsung dengan TPI dan Unit SDM/Unit Pembina JFAK (tidak langsung berhubungan dengan JFAK) Hal ini berarti: > Penyampaian berkas DUPAK ke TPI dilakukan oleh atasan langsung dan atau unit SDM/Unit Pembina JFAK > Penyampaian berkas DUPAK ke TPP dilakukan oleh TPI dan atau unit SDM/Unit Pembina JFAK > Penyampaian pertanyaan atas hasil sidang TPI/TPD disampaikan melalui / dikoordinasikan oleh atasan langsung dan atau unit SDM/Unit Pembina JFAK > Penyampaian pertanyaan atas hasil sidang TPP disampaikan melalui / dikoordinasikan oleh unit SDM/Unit Pembina JFAK atau TPI/TPD
  • 10. Norma > Penilai angka kredit harus memiliki jenjang/pangkat setingkat lebih tinggi dari pada JFAK yang dinilai, atau bila JPT yang setingkat diatas jenjang JFAK yang dinilai > Dalam penilaian angka kredit, nama penilai tidak diketahui oleh JFAK yang dinilai (dimungkinkan juga penilai tidak mengetahui JFAK yang dinilai/blind review) > Sidang penilaian angka kredit hanya diikuti oleh anggota TPI dan dapat diikuti oleh pengarah (jika ada) > Hasil keputusan sidang mengikat, tidak dapat diganggu-gugat.
  • 11. 11 Terima kasih! Komunitas Analis Kebijakan Pusat Pembinaan Analis Kebijakan @AnalisKebijakan pusaka@lan.go.id analiskebijakan@gmail.com (021) 3868201-05, 3455021-5 Fax: (021) 3800187 dkk.lan.go.id pusaka.lan.go.id Jl. Veteran No.10, Gambir, Jakarta, 10110