Dokumen tersebut membahas diskusi mengenai kebijakan telematika dan pertarungan wacana di era konvergensi media. Ada beberapa poin penting yang disampaikan, yaitu mengenai perkembangan penggunaan telematika di Indonesia yang didominasi wilayah Jawa dan Sumatera, dampak konglomerasi media di era digital, serta persoalan ketimpangan akses telematika antar wilayah di Indonesia. Diskusi ini bertujuan menganalisis kebijakan telematika yang adil bagi seluruh m

1. Notulensi Diskusi Lingkar Belajar
"Kebijakan Telematika & Pertarungan Wacana
di Era Konvergensi Media"
SatuDunia, 18 Agustus 2011
Narasumber :
1. Firdaus Cahyadi, SatuDunia
2. Andreas Harsono, Yayasan Pantau
3. Margiono, MAKSI
Pengantar dari Direktur Yayasan SatuDunia, Rini Nasution
SatuDunia sedang mengadakan riset terkait RUU Konvergensi. Saat ini adalah untuk
mendapatkan masukan terkait hasil riset tersebut.
RUU Konvergensi belum banyak dipahami publik. Perlu melibatkan teman-teman yang ada
di luar lingkaran kita, karena Kebijakan ICT belum popular di masyarakat sipil, padahal ke
depan potensinya cukup tinggi, kalau tidak dikawal dengan baik. Ini upaya untuk
menginisiasi, mengawal salah satu kebijakan payung ICT di negeri ini
Presentasi Firdaus Cahyadi (SatuDunia)
SatuDunia sedang melakukan riset terkait Kebijakan Telematika dan Pertarungan Wacana
di Era Konvergensi Media. Salahsatunya narasumbernya Mas Andreas yang dilakukan
dengan wawancara lewat Skype.
Dari Data Mastel ada kecendurungan penggunaan mobil phone dll yang menunjukkan
adanya perkembangan penggunaan telematika di Indonesia

2. SERVICES 2004 2005 2006 2007 2008
Fixed Telephones 8,703,300 8,824,467 8,806,702 8,717,872 8,612,872
Fixed WirelessPhones 1,673,081 4,683,363 6,014,031 10,811,635 16,598,550
Mobile Phones 30,336,607 46,992,118 63,803,015 93,386,881 124,805,871
Terjadi demam social media di Indonesia, seperti FB, Twiter, dll.
Berikut data dari Alexa. Facebook menempati peringkat pertama, disusul Youtube dan
Twitter, sampai peringkat sepuluh Indowebster. Ini data awal 2011.
No Site
1 Facebook
2 Youtube
3 Twitter
4 Multiply
5 Friendster
6 Linkedin
7 Digg.com
8 Myspace.com
9 Tagged
10 Indowebster
Dan berikut pola produksi dan konsumsi terkait konten internet di Indonesia. Sumber
datanya dari Markplus Insight 2010, milik Hermawan Kertajaya.

3. Rata-rata perilaku pengguna internet itu seperti updatae Facebook, brosing. Yang pasif,
Cuma menonton saja. Kalau yang aktif seperti menulis di Blog, membuat resensi buku,
mensosialisasikan ide-idenya di Blog. Dan ternyata yang aktif itu hanya 4,4%
Kebiasaan dan Prilaku Prosentase
pengguna internet di
Indonesia
Passive 13,6 %
Average 81,9 %
Active 4,4 %
Biaya Gaya Hidup Digital Masyarakat
 Para pengguna internet yang menjadi responden survey tersebut menghabiskan Rp
166,000 hanya untuk akses Internet melalui PC/Laptop. Sementara melalui
handphone mereka rata-rata menghabiskan Rp 86,000 dalam sebulan.
 Jika diteliti per umur, anak muda lebih sedikit pengeluarannya dibanding orang
dewasa. Untuk akses intenet melalui handphone dalam sebulan anak muda
menghabiskan Rp. 85,000 sementara orang dewasa menghabiskan Rp. 95,000.
Untuk koneksi melalui PC/Laptop dalam sebulan anak muda menghabiskan Rp.
150,000, sementara orang dewasa menghabiskan Rp. 200,000. (riset Markplus)
 Hasil survey FAKTA, sebuah NGOs yang melakukan pendampingan terhadap warga
miskin kota Jakarta, mengungkapkan bahwa pada tahun 2010, masyarkaat miskin
dampingannya mengeluarkan uang rata-rata Rp 30.000/bulan/KK untuk
mengakses internet di warnet dan sebesar Rp 160.000/bulan/KK untuk membeli
voucher handphone. Jika ditotal maka sekitar Rp. 190 ribu/bulan/KK pengeluaran
warga miskin kota untuk belanja produk ICT .
 Pengeluaran warga miskin kota untuk produk ICT itu ternyata hampir sama dengan
pengeluaran per KK warga miskin untuk kebutuhan minimum makanan per kapita
per bulan atau menurut Badan Pusat Statistics (BPS) dikenal dengan Garis
Kemiskinan Makanan (GKM). Pada tahun 2010 GKM di Jakarta mencapai Rp

4. 213.487. Bahkan pengeluaran untuk belanja produk ICT warga miskin itu telah
melebihi pengeluaran kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan,
dan kesehatan atau Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Pada tahun 2010
GKNM di Jakarta sebesar Rp 117.682.
Ternyata biaya hidup digital masyarakat di Jakarta sama dengan pengeluaran kebutuhan
untuk makan dan minumnya.
Persoalan yang lain lagi, adalah ketimpangan akses telematika. Jaringan backbone serat
optik di Indonesia tidak merata. Terlihat bahwa konsentasinya masih di Indonesia barat
dan Jawa. Sementara di Indonesia Timur masih kosong.
Dari Data Buku Putih Telematika “Komunikasi dan Informatika tahun 2010” yang
dikeluarkan Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebutkan bahwa sinyal HP
yang terbanyak itu terdapat di Jawa dan Sumatera.
Hingga tahun 2008, desa di wilayah Jawa merupakan kawasan yang paling banyak memiliki
infrastruktur telepon kabel. Kemudian menyusul wilayah Sumatera, Sulawesi, Bali, Nusa

5. Tenggara Timur, Kalimantan, Papua dan Maluku. Kepemilikan telepon kabel (84,79%) pun
paling banyak berada di wilayah Jawa dan Sumatera. Dari data ini mulai muncul indikasi
ketimpangan akses telekomunikasi di Indonesia. Akses telekomunikasi masih didominasi
Jawa dan Indonesia Bagian Barat (Sumatera).
Menurut buku putih itu pula, wilayah Jawa juga merupakan wilayah desa penerima sinyal
selular terbanyak dibandingkan daerah lain di Indonesia. Tak heran pula pada tahun 2008
kepemilikan handphone (81,57%) berada di wilayah Jawa dan Sumatera
Dan ini berimbas ke pengguna Facebook. Pengguna facebook terbesar di Indonesia
didominasi oleh warga Jakarta (50,33%). Pada urutan selanjutnya Bandung (5,2%), Bogor
(3,23%), Yogyakarta (3,09%), Medan (3,04%), Makasar (2,23%) dan Surabaya (2,18%).
Bandingkan dengan pengguna Facebook di Jayapura (0,12%) dan Ternate (0,03%).
Begitu pula produksi tweet di Twitter. Tweet yang diproduksi dari Jakarta mendominasi
seluruh tweet dari Indonesia. Tweet yang diproduksi dari Jakarta sebesar 16,33%, dari
Bandung 13,79%, dari Yogyakarta 11,05%, dari Semarang 8,29% dan dari Surabaya 8,21%.
Bandingkan tweet yang diproduksi dari Palu hanya 0,71%, Ambon 0,35% dan Jayapura
0,23%. (Report Snapshot of Indonesia Social Media Users - Saling Silang Report Feb 2011)
Konglomerasi Media di era Konvergensi Telematika
Sebagai background, di Amerika Serikat, dalam tulisan Veronika Kusuma di
https://fordiletante.wordpress.com/2008/01/29/konglomerasi-media-dalam-grup-mnc-
media-nusantara-citra
Ada penurunan jumlah media di Amerika Serikat dalam kurun waktu 1980an sampai 1996.

6. Sementara itu, di Indonesia menurut
Riset Nielsen, juga terjadi penurunan
jumlah pembacanya. Hanya
pengguna internet yang naik. Ini bisa
dikaitkan dengan kesenjangan akses,
dominasi terbesar masih di Jawa.
Ada kontradiksi, jangan-jangan ini
mewakili Indonesia Barat.
Ternyata era konvergensi media dimanfaatkan oleh media-media besar. Menjadikan
produksi berita menjadi efisien. Don Bosco di acara ulang tahun AJI menyampaikan bahwa
di era konvergensi Telematika, konglomerasi media adalah sebuah keniscayaan. Karena
akan membbuat lebih efisien. Sebuah bisa ditayangkan di beberapa channel.
N Media Newspaper Magazine Radio Television Cyber Media Other
o Group Station Station Bussines
1 Kompas- Kompas, The 37 Majalah dan Sonora Radio Kompas TV Kompas.com, Hotel,Printin
Gramedia Jakarta Post, Tabloid, 5 book dan Kompasiana.c g,
Group Warta Kota publisher Otomotion om House,
dan 11 surat Radio Promotion,
kabar lokal Agencies,
University
2 MNC Seputar Genie, Trijaya RCTI, Global Okezone.com IT Bussines
(Media Indonesia Mom&Kiddy, FM,Radio TV, TPI (MNC
Nusantara Realita, Dangdut TPI, TV),
Citra) Majalah Trust ARH Global, Indovision
Women (Televisi
Radio Cable)
3 Jawa Pos Jawa Pos, 23 majalah Fajar FM di JTV di Travel
Fajar, Riau mingguan Makassar Surabaya dan Bureau,
Pos, Rakyat 3 stasiun TV Power House
Merdeka, dan lokal

7. 90 surat kabar
lokal di
berbagai
daerah
4 Mugi Reka Cosmopolitan, Hard Rock O’Channel Holder of
Aditama Harper’s FM, MTV Sky Saveral
(MRA) Bazaar,Esquire, International
FHM, Good Boutique
House Keeping
dan 10 majalah
lainnya
(kebanyakan
franchise)
5 Bali Post Bali post, Tabloid Tokoh Bali TV dan 8 Balipost,
Suluh TV lokal bisnis bali
Indonesia dan lainnya
2 koran
lainnya
6 Mahaka Harian Golf Digest, Radio Jak FM JakTV, TV One Entertaiment
Media Republika Arena, Parents . Outdoor
Indonesia, A+ Advertisment
7 Femina Femina, Gadis, Radio U FM Production
Group Ayah Bunda, House
Dewi dan 10
majalah
lainnya
8 Bakrie AnTV, TV One Vivanews.co Property,
Group m minning,
palm oil dan
telekomunika
si
9 Lippo Jakarta Globe, Majalah Beritasatu.co Property,hos
Group Investor Daily, Investor, Globe m pital,
Suara Asia, Campus Education,
Pembaruan Asia insurance,
internet
service
provider
10 Trans Corp TransTV, Detik.com
Trans7
11 Media Media MetroTv mediaindone
Group Indonesia, sia.com
Lampung
Post, Borneo
News
Beberapa waktu lalu SatuSunia juga mewawancarai beberapa narasumber, yaitu Ignatius,
Farid Gaban, blogger dari Kalimantan, Nino.
Berikut Dampak konglomerasi media di era konglomerasi di Indonesia
 Hegemoni wacana public, karena persoalan konglomerasi media bukan hanya
bisnis, memungkinkan hegemoni wacara, karena mereka memiliki beberapa wacana

8. sekaligus. Seperti yang disampaikan Mas Ignatius, Kasus Prita, Bibit Candra itu
“sukses di media social” karena tidak berbenturan dengan pemilik konglomerat
media
 Menurunya kualitas jurnalistik. Potensi dimunculkannya satu berita di beberapa
channel dapat menyebabkan beberapa hal, yaitu :
o membebani wartawan, sehingga wartawan kekurangan waktu untuk
membaca sehingga kualitas liputannya kurang bagus.
o persoalan daya tawar wartawan terhadap pemilik media. Karena dengan
ditampilkannya satu berita di beberapa media membuat daya tawar
wartawan menjadi lemah dan tidak bisa menolak pesanan dari pemilik
modal
 Dari data di Salingsilang, Media yang
muncul di twitter kebanyakan yang
di link adalah media-media besar,
bukan media milik masyarakat
Contohnya dalam kasus Lapindo, ketika kasus tersebut berbenturan dengan pemilik media.
 Rangking website korban lumpur.info berada di link 6 juta. Jika dibandingkan
dengan media Group Bakrie, viva news berada di peringkat 13 di alexa indonesia.
AnTV pemirsanya hampir 87 juta, follower 400 ribuan

9. NO Channel Jumlah Ranking di Alexa Jumlah
pembaca/pemirsa anggota/follower
di media sosial
Gerakan kampanye publik untuk kasus Lapindo
1 Website 6,167,065 (global),
korbanlumpur.info 140,328 (rank in id),
40 (site link in)
2 Fanpage facebook 878
3 Friend of Lapindo 3404
Victim, Group in
Facebook
4 Twitter 452
@korbanlapindo
5 Cause;Dukung 17,238
Korban Lapindo
Mendapatkan
Keadilan
Media Group Bakrie
1 Vivanews.com Peringkat ke-13
topsite menurut alexa.
857 (global), 13 (rank
in Id), 276 (site link in)
Twitter (@VIVAnews) 185.597
Vivanews.com di 4,545
facebook
Vivanews.com di 66,849
facebook 2
2 AnTV 87,4 juta
AnTV di twitter 30.278
3 TV One 108,8
TV One di Twitter 404,409
Kondisi yang tidak seimbang ini, apakah Kebijakan telematika memberikan pijakan payung
hukum yang seimbang
Kebijakan Telematika dan Masa Depan Gerakan Sosial Digital di Indonesia
 UU ITE  Pasal Karet Pencemaran Nama Baik dan Perbuatan Tidak Menyenangkan.
Ini akanmenjadi barier baru denga kondisi yang tidak seimbang, yang akan
memperlemah wacara publik. Karena Media mainstream punya lex spesialis, ketika

10. terkena kasus pencemaran nama baik, maka akan memakai UU Pers. Sementara di
masyarakat tidak memakai UU Pers. Seperti di kasus Prita.
 RUU Konvergensi Telematika. Ada 2 yang urgen, terkait :
o Pembagian penyelenggara telematika yang terbagi dalam komersial dan non
komersial. Ada kewajiban ijin dan segala macam. Website nantinya harus ijin,
membayar BHP dan segala macam.
o Kewajiban pelayanan universal telematika. Ini pelayanan pemerintah terkait
koneksi internet di tempat-tempat terpencil. Di RUU Konvergensi ada pasal
itu, tetapi tidak ada ketentuan jika hal tersebut tidak dilaksanakan apakah
warga di wilayah tersebut bisa complain dan sebagainya. Tak ada payung
hukumnya. Ada kemungkinan ada kesenjangan akses, sehingga masyarakat
susah melakukan perlawanan media ketika terjadi masalah di wilayahnya.
Terutama di dareah-daerah Indonesia timur.
Dalam pasal 38 RUU Konvergensi Telematika memang disebutkan bahwa pelaksanaan
kewajiban pelayanan universal telematika menjadi tanggung jawab pemerintah.

11. Sayangnya di RUU Konvergensi Telematika itu tidak disebutkan mengenai hak warga
negara jika layanan universal gagal dipenuhi pemerintah. Apakah warga negara berhak
komplain atau bahkan mengajukan gugatan jika layanan universal telematika itu gagal
disediakan pemerintah? Tidak jelas, karena hak warga negara untuk komplain dan
menggugat itu tidak disebutkan dalam RUU. Di RUU Konvergensi Telematika yang diatur
adalah hak konsumen bukan warga negara (sebelum menjadi konsumen).
Presentasi Margiono (MAKSI)
“Membaca Arah kebijakan Konvergensi Media di Indonesia”
Situasi Media saat ini
 Sedang transisi dari analog ke digital, ditandai dengan proses migrasi dari system
analog dan digital yang menurut blue print pemerintah berakhir di tahun 2017.
Setelah 2017 tidak ada lagi radio FM, TV UHF. Kita melihatnya TV Digital. Pada 2013
dilakukan switch di kota-kota besar dahulu. Kalau planning tersebut berjalan, dua
tahun lagi di Jakarta kita tidak akan bisa lagi ndengar radio FM, nonton TV UHF, kita
harus beli seatle box terlebih dahulu. Konsekuensinya besar sekali.
 Proses menuju digital, selain industri belum siap, masyarakat juga harus punya
server box digital. Karena terakhri pemerintah bekerja sama dengan PT Gobel untuk
menyediakan seatle box sebanyak 300 ribu, ketika dicoba dijajakan ke masyarakat,
masyarakat bertanya apa yang akan didapat dengan mengeluarkan uang Rp 300
ribu, dan jawabannya sama, anda akan dapat RCTI, SCTV dll. Masyarakat merasa
rugi. Karena jika belangganan TV kabel da mendapatkan seatle box, masyarakat bisa
mendapatkan channel-channel yang lain yang lebih banyak
 Kita menghadapi pertumbuhan era konvergensi media. Istilah konvergensi media
atau konvergensi teknologi adalah istilah teknologi, bagaimana berbagai media bisa
bertemu di satu gadget, seperti handphone, laptop, IPad. Memang kalau dari segi
bisnis istilahnya adalah konglomerasi.

12.  Proses konvergensi di Indonesia dimulai dari konglomerasi, dimana industri-
industri media besar membeli/mencaplok media-media lain. Misal portal
beritasatu.com milik Ulil dibeli Lippo, Detik.com dibeli kelompok Para. Ini tidak
ahanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di tingkat internasional, sebagaimana
Google dan Yahoo yang membeli situs-situs/kontak local.
 Google punya modal besar untuk menanamkan asetnya di Indonesia, tetapi masih
terkendala dengan Menteri Timfakul Sembiring. Google tidak mau nasibnya nanti
sama seperti RIM
 Konvergensi dan konglomerasi itu dua sisi mata uang. Teknologinya konvergensi
tetapi bisnisnya konglomerasi
Beberapa Pola Kebijakan Konvergensi Media
 Legislasi: mengatur new media dengan pembuatan undang-undang (pembahasan
pemerintah dan parlemen)
 Regulasi: mengatur berdasarkan produk legislasi konvensional, dibuat penyesuian
dengan pengaturan oleh badan-badan pemerintah (departemen, komisi-komisi
negara, dan lain-lain)
 Self-regulatory Process: pengaturan oleh para stake-holders (entitas bisnis, user,
masyarakat, dan lain-lain) secara partisipatoris, dengan keterlibatan negara yang
minim (negara sebagai fasilitator)
Yang paling kuat adalah self regulatory process. Di tingkat internasional ada namanya
Internet Governance Forum. Di tingkat Asia Pasific ada. Di tingkat global, Internet
Governance Forum dilaksanakan di Nairobi. Di Indonesia juga akan dibentuk Internet
Governance Forum tingkat Indonesia. Rencanaya bulan November di Bali.
Ini akan menjadi forum multistakehoder. Pemerintah Indonesia telah setuju untuk duduk
satu meja dengan masyarakat sipil dan bisnis untuk membicarakan Kebijakan terkait
telematika. Tetapi masih belum tahu hasilnya.

13. Terkait Kebijakan, di Prolegnas 2010-2014 ada beberapa RUU terkait media penyiaran,
yaitu :
 RUU Konvergensi Telematika yang sedang uji public, menggabungkan UU Penyiaran,
UU Telekomunikasi, UU ITE dan UU KIP.
 RUU Penyiaran yang sudah mulai jadi perdebatan tetapi belum dibahas
 RUU Tindak Pidana TI mulai masuk lagi, ini menjadi cybercrime law nya Indonesia,
untuk mengatasi jenis-jenis kejahatan baru di internet yang belum diatur undang-
undang, isinya seperti KUHP untuk dunia maya.
 Revisi UU ITE (respon terhadap keresahan masyarakat), janjinya akan direvisi,
tetapi karena ada tekanan public yang kuat akhirnya tidak jadi
 RUU Penggunaan Frekuensi yang sekarang menjadi perdebatanlagi karena nantinya
akan ada badan pengatur frekuensi
Bahanya RUU Tindak Pidana TI ini, kalau disahkan, kita akan punya dua KUHP. Untuk
sebuah kejahatan dunia maya akan ada dua hukuman. Seperti dalam UU ITE,
mencemarkan nama baik lewat Koran hukumannya maksimal satu tahun empat bulan,
tetapi begitu dilaksanakan di website hukumannya menjadi 6 tahun. Tak ada kepastian
hukum, dan akan menjadi diskriminasi bagi masyarakat pengguna internet. Sementara di
situ tak ada mengatur tentang pembuktian. Walaupun di UU ITE diakui pembuktian digital,
tetapi caranya yang belum jelas. Harusnya berfokus di situ. Dan hukumannya harusnya
sama dengan kejahatan lain yang sudah ada aturannya. Seperti pencemaran naman baik dll
sudah ada hukumannya, tinggal pembuktiannya yang masih belum
Paradigma Regulasi Konvergensi
 Sudah terjadi konvergensi teknologi, kemudian terjadi konvergensi media, dan
tantangannya ada konvergensi hukum, kemudian konvergensi badan regulasi
 Karena selama ini di media ada beberapa badan yang bersentuhan dan bergesekan
sehingga terjadi pergesekan kewenangan, misalnya antara KPI dengan Dewan Press

14. sempat terjadi ketegangan ketika KPI memberikan sanksi kepada Metro TV yang
menanyangkan berita pagi tentang Satpol PP melakukan sweeping internet dan
situs pornonya tidak disamarkan, KPI memberian sangsi berita pagi tidak boleh
tayang selama 5 hari. Dewan Press menganggap ini sebagai pembredelan. Belum
lagi pergesekan dengan pengatur frekuansi dengan BRTI.
 Idenya adalah bagaimana membuat badan regulasi yang terkonvergensi
Badan Konvergensi yang akan diregulasi antara lain KPI, BRTI, Dewan Pers, KI, Badan
Pengawas Sistem elektronik (belum terbentuk), KPPU, Badan Perlindungan Konsumen.
Sementara itu Dewan Pers tidak diutak atik.
Saat ini ada dua alternatif, yaitu :
 Badan tersebut dilebur, dan muncul badan baru yang mengatur semuanya
 Ada badan payung yang mengatur semua badan tersebut(masing-masing SRO
tetap eksis)
Dari Konvergensi, ada bidang-bisang yang diatur. Ada beberapa bidang yang diatur, yaitu
konten, aplikasi, industri dan infrastruktur.
Bidang Hak Publik Isu Terkait
Konten Kebebasan berekspresi Pornografi
Hak atas informasi Defamasi
Kebebsan berkomunikasi Blasphemy
Cyberbullying
Hatespeaks
Aplikasi Akses publik Hak Cipta
Kebebasan berkomunikasi Open soure
netralitas aplikasi
Industri Persaingan usaha (kebebasan Monopoli/kartel
memasuki suatu bisnis) Tanggungjawab sosial
Perlindungan konusmen Hak pengguna
Kebebasan berkomunikasi

15. Infrastruktur Keterbukaan akses Digital devide
Kebebasan berkomunikasi Digital exclusion
Digital divide/digtal exclussion Keadilan bandwitch
Netralitas jaringan
 Cyberbulliying dan hatespeaks belum banyak diatur
 Open source dan netralitas aplikasi belum terjadi. Misal apple membuat program-
program yang di tempat lain tidak bisa jalan.
 Infrastruktur, ada kesenjangan digital yang diciptakan. Pengakses internet adalah
18 persen. Banyak hal yang menggunakan online, misalnya pendaftaran UMPTN
Online, pendaftaran procurement online, ini menyebakan adanya penutupan akses
karena tak meratanya akses. Kebijakan digital yang tidak diiuti dengan pemerataan
akses akan mengakibatkan menurup kesempatan orang-orang yang tidak
menikmati akses digital
Pola-pola Kebijakan Media selama ini
 Kecenderungan untuk over-regulation, negara terlalu banyak mengatur, bukan
memfasilitasi.
 Kecenderungan over-criminalization: pemidanaan yang berat, bukan ke arah
mediasi
 Kecenderungan untuk over-limitation: pembatasan konten melalui pelarangan,
blokir, dan filtering.
Ini adalah Derajat Regulasi Masing-masing Bidang
(Standar Universal, dikutip dari APG)
Regulasi harus berat di infrastruktur. Tetapi selama
ini pemerintah regulasinya malah lebih ke content.
Sehingga kesenjangan digital tidak teratasi. Misal
perusahaan Telkom puya kewajiban USO (Universal

16. Servise Obligation) membangun infrastruktur di daerah ekonomi kurang mampu, karena
secara ekonomis itu tidak akan dibangun di daerah yang penduduknya sedikit, di sebuah
pulau terpencil, yang secara ekonomi itu tidak akan menutup.
Dengan USO ini Pemerintah memungut 1 % laba dari perusahaan-perusahaan itu, dan saat
ini terkumpul sekitar 3 Triliun, dan dana ini saat ini mengendap, dan pemerintah bingung.
Ada program Internet Kecamatan, tetapi ini juga tidak jalan. Harusnya internet ini sudah
sampai desa. Walau sudah ada dana tetapi belum dilaksanakan karena belum siap secara
budaya.
Kemarin ada diskusi, dana ini akan dijadikan ICT Fund, dijadikan dana mengendap,
bunganya dijadikan proyek-proyek ICT. Ada ide lain, mendorong konten-konten, tetapi ini
juga tidak jelas. Namun masalahnya, ini tidak menjawab 80% orang yang tidak
mendapatkan akses internet tersebut.
Semestinya, ketika ada perusahaan telekomunikasi yang tidak dapat memenuhi kewajiban
1% untuk membangun internet di kawasan terpencil, harusnya ijinnya dicabut. Karena itu
kewajiban universal, dan PBB sudah akan memasukkan internet sebagai salah satu hak
asasi manusia.
Dampak-Dampak Kebijakan
 Demokrasi yang seharusnya lebih maju berkat pertumbuhan new media (digital
democracy, cyber-democracy) menjadi terhambat, bahkan dihadapkan pada
kriminalisasi.
 Pemanfaatan ICT masih berat untuk kepentingan dunia bisnis, belum banyak
berfungsi untuk edukasi, pembukaan kesempatan usaha baru (pemberantasan
kemiskinan), dan peningkatan kualitas layanan pemerintah (e-government)
 Hal ini membuat usaha mencapa Information Society, yang salah satu cirinya adalah
self-regulating society, menjadi terhambat (oleh kepentingan-kepentingan politik
penguasa).

17. Tiap tahun PBB ada World Summit Society, Kominfo pun memiliki tagline “Menuju
Masyarakat Informasi Indonesia”. Tetapi apa yang menjadi masyarakat informasi
Indonesia, karena dalam kenyataannya kita masih sebagai user. Pertumbuhan pengguna
internet kita sangat tinggi, tetapi kita hanya pengguna Facebook, Twitter, YouTube, dll.
Kalau dilihat di situs Alexa, 10 peringkat tertinggi yang dilihat oleh pengguna internet di
Indonesia selain social media, ada dua, Kaskus dan Detik.com.
RUU Konvergensi pun menghambat, karena disitu disebutkan aplikasi telematika harus ijin.
Di Negara lain tak ada yang seperti itu. Apalagi dengan system perijinan di Negara kita yang
lama, rumit dan belum tereformasi. Kemudian harus membayar pajak BHP. Apakah nanti
membuat blok, aplikasi dll harus ijin. Padahal di berita terbatu, aplikasi-aplikasi dari
Indonesia sudah mulai mendominasi pasar aplikasi di Asia.
Proses regulasi dan pembayaran pajak bagi industri besar tidak akan masalah. Tetapi bagi
creator-kreator individu, ini akan jadi masalah. Era ijin akan menjadi penghambat terbesar.
Negara yang ketat dalam mengatur telematikanya adalah Israel, China dan Myanmar.
Disusul Kamboja dan Vietnam.
RUU Konvergensi menghambat cita-cita masyarakat informasi, yang mana masyarakat
takhanya menjadi user, tetapi juga menyebarkan informasi.
Presentasi Andreas Harsono (Pantau)
Dari pengalaman bulan lalu, saya diminta bersaksi di UN Commission on Human Right di
Jenewa tentang internet freedom. Saat ini di dunia sedang ada upaya agar Internet akan
dijadikan sebagai hak asasi manusia.

18. Menjadikannya sebagai isu hak asasi manusia tidaklah mudah. Tahun lalu di Sidang Umum
PBB, secara mayoritas memutuskan air bersih dan sanitasi sebagai hak asasi manusia.
Tahun 1948 ketika deklarasi universal tentnag hak asasi manusia ditandatangani, tidak
sekompleks sekarang. Dulu hanya mencakup hak berserikat, hak hidup, hak berbicara, hak
beragama.
Dalam proses memasukkan air sebagai hak sasi manusia, dimulai tahun 1974 saat
dimasukkan ke General Assambly dan baru disetujui tahun 2010. Selama 26 tahun orang
harus melobi 192 negara PBB anggota PBB. Hanya Taiwan, Vatikan dan Greenland yang
tidak masuk menjadi anggota PBB. Ada satu calon Negara baru, yaitu Cosovo yang sudah
ada 77 negara. Sudan Selatan baru mendapat pengakuan Negara.
Internet freedom diusulkan oleh Swedia. Wikileak punya server di Swedia. Swedia punya
policy yang sangat jelas terkait internet. Pemerintah Swedia menyediakan subsidi untuk
membangun bunker untuk server. Karena bagi mereka, data di internet sangat rentan.
Swedia punya kesadaran terkait kerentanan data di internet. Mereka mensubsidi
pengamanan bunker internet. Dan itu berlaku untuk semua organisasi. Swedia adalah
Negara yang pertama kali mencetuskan internet freedom. Ada beberapa Negara lain juga.
Negara lain yang mendukung ini adalah Perancis. Perancis melobi Amerika Serikat untuk
mendukung internet freedom. Namun agak problematic karena Amerika juga
memenjarakan sumber datanya wikileaks. Pemerintahan Obama juga yang memerintahkan
agar bank-bank tidak memberikan dana ke wikileaks. Tetapi Hillary Clinton malah
mendukung internet freedom menjadi top priority. Maka bisa kita lihat berita di New York,
beberapa NGO AS, atas bantuan dana USAID membawa server portabel mereka ke
perbatasan Suriah untuk menyalurkan sinyal internet ketika internet diputus oleh
pemerintah Suriah.

19. Perkembangan internet freedom ini sangat menarik. Bisa jadi tumpang tindih yang terjadi
di Indonesia bisa ditolong di level internasional.
Contohnya saja, perbaikan hukum banyak dilakukan di level internasional. Seperti adanya
ratifikasi ICCPPR yang membuat lebih dari 100 pasal Kebijakan yang terkait dengan
kebebasan berpendapat yang melanggar ICCPPR untuk disesuaikan atau dihapuskan.
Sesi Diskusi
Margiyono
Indonesia masih lebih baik dari Pilipina karena Indonesia punya UU Keterbukaan Informasi
Publik.
Andreas Harsono
Media banyak terpusat di Jakarta. Di era konvergensi, infrastrukturnya juga terpusat di
Jawa. Survei NDI, 92% informasi yang didapatkan public Indonesia (diluar Ambon dan
Maluku) berasal dari media yang pusatnya di Jakarta. Newsroom kita sangat sentralise.
Kalau dikonvergensi, medianya malah makin sentralise.
Padahal, waktu jaman Hindia Belanda, seperti yang disebutkan dalam paper Akhmad Adam
dari Malaysia, kota pers dulu itu ada di beberapa kota. Yang terbesar Semarang, Batavia,
Padang, Medan, Minahasa, Surabaya. Namun sekarang semuanya di Jakarta. Kalaupun ada
surat kabar di Surabaya, itu milik Jakarta.
Dalam jurnalisme, ada proksimiti. Karena pusatnya ada di Jakarta, maka yang jadi berita
adalah Jakarta dan Jawa. Ini terlihat saat ada gempa di Padang, dan pada saat yang sama di
Jakarta terjadi banjir, ternyata yang banyak diliput adalah Jakarta. Padahal tidak ada yang
meninggal di Jakarta. Sementara di Padang banyak yang meninggal.

20. Saat ini masih terjadi gap yang sangat besar. Waktu buruh-buruh Freeport mogok, mereka
tidak bisa mengunggah video aksinya. Selama satu minggu internet telkomselnya putus-
putus.
Aris Subakti
Internet membuat egaliter. Seperti dalam kasus merapi, masyarakat tidak percaya dengan
media mainstream, dan lebih percaya kepada media komunitas, seperti Jalin Merapi.
Andreas Harsono
Egalitarian di internet juga membuat kelemahan. Namun internet tetap harus bebas.
Margiyono
Upaya internet government Forum (IGF)
- Akan diadakan di Bali bulan November. APJI, SAMI.
- Tetapi IGF bukan forum pengambil keputusan, terutama yang mengikat. Tetapi itu
adalah forumnya pembuat keputusan untuk mendiskusikan sebelum mengambil
keputusan. Tekananya lebih ke diskusi terbuka, bukan pada hal-hal yang sifatnya
legal. Setidaknya Kebijakan-kebijakannya bisa didiskusikan karena selama ini lebih
banyak tertutup.
RUU Konvergensi didorong oleh industri telekomunikasi yang masuk ke ranah penyiaran.
Industri penyiaran merasa perlu untuk memproteksi diri. Sekarang pertumbuhan industri
Telkom sudah selesai dengan jumlah pengguna handphone sebanyak 194 juta, sudah
mendekati jumlah penduduk indonesia. Di kota-kota besar, terutama di Jawa, satu orang
bisa punya 1-2 HP. Perebutan pelanggan sudah melambat. Sekarang bagaimana
memaksimalkan agar pelanggan membeli conten yang lain.
Saat ini pertarungannya masuk ke ranah conten, seperti penyiaran, berita, broadcast, dll.
Ketika masuk ke broadcast, kendalanya di Kebijakan, karena di UU Penyiaran dan

21. Telekomunikasi tidak mengatur hal tersebut. Itu mengapa mereka berharap bisa
menggabungkannya.
Ada sebuah provider di Indonesia yang menyediakan layanan telpon dan sms gratis.
Asalkan boleh beriklan. Tetapi regulasi masih memproteksi layanan tersebut.
Firdaus Cahyadi
Bagaimana public dalam melawan konvergensi, karena ternyata pemilik media juga punya
bisnis yang lain, seperti Group Para yang memiliki Carefour, sehingga jika terjadi
permasalahan di Carefour, pasti group Para tidak bisa kritis
Andreas Harsono
Belum ada media besar yang berani melawan interes atau bisnisnya sendiri. Tempo yang
pernah, melawan Ciputra terkait Pantai Indah Kapuk.
Menurut Woren P, salah satu orang terkaya di dunia, dia bilang “Saya bisa kehilangan duit,
tapi tidak boleh kehilangan reputasi”. Karena begitu kehilangan reputasi, bisa ambrol
semua.
Di Jakarta kebanyakan media belum memahami itu. Kebanyakan pemilik modal belum
sadar. Disinilah pentingnya pagar api dalam reputasi mereka.
Ada peluang civil society untuk melawan. Di Buku Bill Covac berjudul BLUR, bercerita
tentang fungsi wartawan. Ada 8 fungsi wartawan, antara lain investigator, dll. Yang baru
adalah sebagai aggregator (mencari informasi yang bagus dan diberikan kepada orang
lain), empowering/memberdayakan masyarakat yang tertindas, dan sebagai role model.
Citicen reporter membutuhkan role model.
Fungsi wartawan yang hancur karena internet adalah gate keeper untuk menyaring berita.
Internet harus bisa dipakai untuk aggregator, empowering, autentifikasi dan role model.

22. Rini Nasution
Mengapa Mediawatch di Indonesia lemah?
Andreas Harsono
Pertama, di sini media tidak biasa dikritik. Ini menjadi tradisi yang menyedihkan. Padahal
dulu antar wartawan saling mengkritik.
Kedua, media banyak ditutup sehingga media yang survevi adalah media yang tidak punya
budaya kritis. Jadi tidak maju dari sejarah awal abad 20. Selama 5 tahun, Soekarno
membredel ratusan media, Soeharto membredel ratusan tahun. Sementara itu, di jaman
SBY, dalam 2 tahun ini, ada 1000an media mati karena persaingan usaha.
Firdaus Cahyadi
Bagaimana perlawanan pengguna/netter terhadap media?
Andreas Harsono
Berbeda-beda. Persolaannya di Indonesia, medianya berkumpul di Jakarta. Di Amerika,
spektrumnya beragam, karena media ada di beberapa kawasan.
Amerika Serikat kuat karena penulis-penulis mereka. Selama budaya intelektual itu masih
ada, maka itu akan tetap bertahan. Icon intelektualnya adalah the New Yorker.
Di Amerika tidak ada TV Nasional, adanya TV daerah. Konglomerasinya juga ada. Tetapi
prosentasi penetrasinya rendah. Tidak seperti di Indonesia yang bisa mencapai 90%.
Amerika sebagai Negara liberal, tetapi sangat keras kalau terkait pelanggaran. Di Indonesia
Komisi penyiaran tidak begitu dipandang.