Apakah gerakan sosial digital dalam kasus Prita Mulyasari benar-benar berhasil?
Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari gerakan sosial digital di Indonesia? Berikut ulasannya
Gerakan Bijak Bersosmed memberikan panduan praktis dalam menggunakan media sosial. Gerakan ini mengajak warganet untuk menggali lebih banyak manfaat dari media sosial lewat praktik-praktik media sosial yang positif dan produktif lewat prinsip THINK (True, Helpful, Illegal, Necessary, Kind). Mulai dari etika bersosmed, tantangan di media sosial, dan ajakan untuk mengenal UU ITE yang dikemas dalam bahasa yang mudah dipahami awam.
Media Sosial untuk Advokasi Publik (CSO dan Komunitas)ICT Watch
Jika butuh file yg high-resolution (hires) untuk dicetak lebih jelas, silakan unduh di http://s.id/bukusosmedhires
Melakukan advokasi kebijakan publik ataupun mendorong inisiasi gerakan sosial, sebagaimana kerap menjadi kegiatan prioritas sejumlah organisasi masyarakat sipil (CSO) dan komunitas di Indonesia, kini tak bisa lagi lepas dari kebermanfaatan platform media sosial yang ada di Internet.
Namun di sisi lain, CSO dan komunitas dituntut untuk memiliki kapasitas dan kapabiltas yang memadai dalam menyusun strategi, menyiapkan taktik dan melakukan aksi untuk menggunakan media sosial tersebut. Hanya dengan demikian maka upaya dan sumber daya yang ada dapat digunakan secara efisien untuk menghasilkan dampak yang efektif.
Untuk itulah maka buku kerja ini disusun oleh ICT Watch, dengan dukungan penuh Research Center Stikom LSPR Jakarta, Relawan TIK, Global Partners Digital, Citizen Lab Universitas Toronto dan Ford Foundation, untuk dapat digunakan dan dimanfaatkan seluasnya oleh CSO dan komunitas di Indonesia.
Buku kerja ini dibagi atas 3 (tiga) bab utama secara runut yaitu STRATEGI, TAKTIK dan AKSI, dengan dilengkapi sejumlah aktivitas maupun praktik online. Kemudian disiapkan pula bab PRIVASI & SEKURITI untuk dapat memberikan pemahaman dan kemampuan mendasar bagi CSO dan komunitas untuk menjaga keamanan data / informasi.
Manajemen Media Sosial untuk Instansi PemerintahCatur PW
Ada banyak manfaat untuk menggunakan media sosial, terutama membantu pemerintah untuk berkomunikasi dengan publik; untuk berkonsultasi dan terkoneksi; lebih transparan dan akuntabel.
Gerakan Bijak Bersosmed memberikan panduan praktis dalam menggunakan media sosial. Gerakan ini mengajak warganet untuk menggali lebih banyak manfaat dari media sosial lewat praktik-praktik media sosial yang positif dan produktif lewat prinsip THINK (True, Helpful, Illegal, Necessary, Kind). Mulai dari etika bersosmed, tantangan di media sosial, dan ajakan untuk mengenal UU ITE yang dikemas dalam bahasa yang mudah dipahami awam.
Media Sosial untuk Advokasi Publik (CSO dan Komunitas)ICT Watch
Jika butuh file yg high-resolution (hires) untuk dicetak lebih jelas, silakan unduh di http://s.id/bukusosmedhires
Melakukan advokasi kebijakan publik ataupun mendorong inisiasi gerakan sosial, sebagaimana kerap menjadi kegiatan prioritas sejumlah organisasi masyarakat sipil (CSO) dan komunitas di Indonesia, kini tak bisa lagi lepas dari kebermanfaatan platform media sosial yang ada di Internet.
Namun di sisi lain, CSO dan komunitas dituntut untuk memiliki kapasitas dan kapabiltas yang memadai dalam menyusun strategi, menyiapkan taktik dan melakukan aksi untuk menggunakan media sosial tersebut. Hanya dengan demikian maka upaya dan sumber daya yang ada dapat digunakan secara efisien untuk menghasilkan dampak yang efektif.
Untuk itulah maka buku kerja ini disusun oleh ICT Watch, dengan dukungan penuh Research Center Stikom LSPR Jakarta, Relawan TIK, Global Partners Digital, Citizen Lab Universitas Toronto dan Ford Foundation, untuk dapat digunakan dan dimanfaatkan seluasnya oleh CSO dan komunitas di Indonesia.
Buku kerja ini dibagi atas 3 (tiga) bab utama secara runut yaitu STRATEGI, TAKTIK dan AKSI, dengan dilengkapi sejumlah aktivitas maupun praktik online. Kemudian disiapkan pula bab PRIVASI & SEKURITI untuk dapat memberikan pemahaman dan kemampuan mendasar bagi CSO dan komunitas untuk menjaga keamanan data / informasi.
Manajemen Media Sosial untuk Instansi PemerintahCatur PW
Ada banyak manfaat untuk menggunakan media sosial, terutama membantu pemerintah untuk berkomunikasi dengan publik; untuk berkonsultasi dan terkoneksi; lebih transparan dan akuntabel.
Through the Lens of an iPhone: Charleston, SCPaul Brown
The following photos were entirely taken and processed by me with an iPhone. See more: http://paulgordonbrown.com/category/iphoneography/
iPhoneography is the art of creating photos with an Apple iPhone. This is a style of mobile photography that differs from all other forms of digital photography in that images are both shot and processed on the iOS device.
Of course you want to take advantage of every legitimate tax benefit you possibly can. Here are five that are often overlooked.
See the Year-end tax guide for more guidance. http://gt-us.co/1wbhQiS
Recommendations for supporting population health include motivational, organizational and personnel components most important to creating and sustaining a collaborative partnership.
The new revenue recognition guidance included in the FASB’s Accounting Standards Update 2014-09 and in the IASB’s IFRS 15 creates a new, principle-based revenue recognition framework that affects nearly every revenue-generating entity, including life sciences arrangements. To help your company get started, this overview outlines key features of the new standard.
Learn more - http://gt-us.co/1JroSHG
Inspiration from A. Square: Reaching Towards the Fourth DimensionPaul Brown
Adapted from Edwin Abbot's book, Flatland: A romance of many dimensions (1884).
Provides insights into dimensions of development as told through a geometrical analogy.
Seri buku literasi digital media sosial untuk advokasi publikliterasi digital
Media sosial kini memegang peran penting dalam advokasi kegiatan publik dan mendorong inisiasi gerakan sosial. Buku ini menyajikan panduan bagi organisasi masyarakat sipil (CSO) dan komunitas di Indonesia untuk membangun kapasitas dan kapabilitas yang memadai dalam menyusun strategi, menyiapkan taktik dan melakukan aksi yang efektif dalam memaksimalkan media sosial agar memberikan dampak yang tepat sasaran.
Through the Lens of an iPhone: Charleston, SCPaul Brown
The following photos were entirely taken and processed by me with an iPhone. See more: http://paulgordonbrown.com/category/iphoneography/
iPhoneography is the art of creating photos with an Apple iPhone. This is a style of mobile photography that differs from all other forms of digital photography in that images are both shot and processed on the iOS device.
Of course you want to take advantage of every legitimate tax benefit you possibly can. Here are five that are often overlooked.
See the Year-end tax guide for more guidance. http://gt-us.co/1wbhQiS
Recommendations for supporting population health include motivational, organizational and personnel components most important to creating and sustaining a collaborative partnership.
The new revenue recognition guidance included in the FASB’s Accounting Standards Update 2014-09 and in the IASB’s IFRS 15 creates a new, principle-based revenue recognition framework that affects nearly every revenue-generating entity, including life sciences arrangements. To help your company get started, this overview outlines key features of the new standard.
Learn more - http://gt-us.co/1JroSHG
Inspiration from A. Square: Reaching Towards the Fourth DimensionPaul Brown
Adapted from Edwin Abbot's book, Flatland: A romance of many dimensions (1884).
Provides insights into dimensions of development as told through a geometrical analogy.
Seri buku literasi digital media sosial untuk advokasi publikliterasi digital
Media sosial kini memegang peran penting dalam advokasi kegiatan publik dan mendorong inisiasi gerakan sosial. Buku ini menyajikan panduan bagi organisasi masyarakat sipil (CSO) dan komunitas di Indonesia untuk membangun kapasitas dan kapabilitas yang memadai dalam menyusun strategi, menyiapkan taktik dan melakukan aksi yang efektif dalam memaksimalkan media sosial agar memberikan dampak yang tepat sasaran.
Pakar SEO Indonesia : Strategi Menjaga Citra Polri Di Media SosialPakar SEO Indonesia
Media sosial tak kalah penting. Melalui ini, Polri dapat berinteraksi dengan warga secara langsung. Bahkan, hingga level personal. Oleh karenanya, korps Bhayangkara perlu memiliki ragam akun media sosial. Seperti, facebook, twitter, instagram, dan lain sebagainya. Dengan demikian, Polri dan masyarakat menjadi tak bersekat. Akses dari warga menuju Polri sudah lancar dan terbuka 24 jam.
Peta Jalan Perlindungan Anak Indonesia di Internet (Sebuah Pengantar)ICT Watch
Dokumentasi #LiveStreaming Rilis Peta Jalan Perlindungan Anak Indonesia di Internet https://www.youtube.com/watch?v=Hv161zrCMuo
Peta Jalan Perlindungan Anak Indonesia di Internet (Sebuah Pengantar).
I. LATAR BELAKANG 1
II. KOMITMEN GLOBAL SEBAGAI PEDOMAN DASAR 3
A. Landasan Hukum Dan Kebijakan 5
B. Mekanisme Pelaporan 7
C. Perhatian Utama Dalam Skala Nasional 11
D. Program Pendidikan Dan Kesadaran Masyarakat 12
III. ANAK DAN AKTIVITAS DI DUNIA MAYA 13
A. Aktivitas Anak Online Di Indonesia 16
B. Perangkat Yang Digunakan Saat Berinternet 17
C. Motivasi Menggunakan Internet Dan Aktivitas Online 17
IV. KONTEN YANG MENYALAHGUNAKAN ANAK 19
A. Definisi 19
B. Naungan Hukum 22
C. Kajian Regional 23
D. Ketersediaan Alat Dan Instrumen Untuk Investigasi 25
E. Pelatihan Penggunaan Alat Dan Membangun Awareness
(Terhadap Konten Yang Menyalahgunakan Anak) 27
F. Format/Prosedur Pelaporan 29
G. Strategi (Termasuk Hukum) Berkaitan Dengan
Pengurangan Konten Yang Menyalahgunakan Anak 30
V. DAFTAR PRIORITAS NASIONAL DALAM HAL PERLINDUNGAN
ANAK DI RANAH MAYA 34
A. Peta Komprehensif Kebijakan Yang Sudah Tersedia Terkait
Perlindungan Anak Di Ranah Maya 34
B. Fokus Utama Perlindungan Anak Di Ranah Maya Dalam
Skala Nasional 36
C. Program Dan Aktivitas Pemberdayaan Dan
Pendidikan Publik 36
D. Usulan Alur Mekanisme Pelaporan Yang Spesifik 38
E. Pemberdayaan Anak
Kebijakan pemerintah yang memberikan insentif terhadap produksi mobil murah ditantang oleh masyarakat. Kebijakan itu dinilai hanya akan memperparah kemacetan lalu lintas dan polusi udara di Jakarta..Berikut komentar-komentar mereka yang menandatangani petisi #SavePublicTransport, #LawanMobilMurah
Penyelesaian kasus Lapindo yang jauh dari kata adil inilah yang melatarbelakangi penulis menulis buku ini. Saat buku ini ditulis, kasus Lapindo hampir memasuki usia ke-6 tahun. Sebuah waktu yang terlalu panjang bagi korban Lapindo untuk menderita dan diperlakukan tidak adil.
#Buku ini ditulis dengan menggunakan prinsip-prinsip copyleft bukan copyright. Silahkan mengutip isi buku ini, menggandakan dan mendistribusikannya secara bebas, asal tetap menyebutkan sumbernya dan bukan untuk tujuan komersial.#
Indepth report belajar dari gerakan sosial digital di indonesia
1. Indepth Report
Belajar dari Gerakan Sosial Digital
di Indonesia
Studi Kasus Prita Mulyasari
Oleh: Firdaus Cahyadi
Knowledge Management Yayasan SatuDunia
1
2. Sekilas Perkembangan Internet di Indonesia
Perkembagan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Indonesia tidak
diragukan lagi. Hal itu ditandai dengan banyaknya jumlah pengguna internet di Indonesia
dari tahun ke tahun.
Penetrasi pengguna internat di Indonesia begitu pesat. Pada tahun 2011, penetrasi
pengguna internet di Indonesia telah mencapai 40-45 persen. Padahal di tahun 2010 lalu
rata-rata penetrasi penggunaan Internet di kota urban Indonesia masih 30-35 persen1.
Sumber gambar: Kompas.com
Meningkatnya penetrasi pengguna internet berdampak pula pada perubahan cara
berkomunikasi masyarakat di Indonesia. Dan perubahan cara berkomunikasi itu pula
yang akhirnya juga mempengaruhi sebuah gerakan sosial di negeri ini. Jika sebelum ada
internet, upaya konsolidasi dan mobiliasasi gerakan dilakukan secara offline maka,
sekarang bisa dilakukan secara online.
Sekilas Jejak Penggunaan Internet oleh Organisasi Masyarakat Sipil
2
Menurut survei secara online yang dilakukan oleh Yayasan SatuDunia pada
tanggal 23 March 2011 tentang Internet untuk Kampanye dan Advokasi Sosial 3, kepada
1
http://tekno.kompas.com/read/2011/10/28/16534635/Naik.13.Juta..Pengguna.Internet.Indonesia.55.Juta.Orang
2Yayasan SatuDunia (One World-Indonesia) adalah organisasi non pemerintah yang concern pada isu informasi,
komunikasi, pengetahuan dan teknologi
3https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dE1JV2pRS0stRjhpRERsQmNqeG5KNVE6MQ
2
3. beberapa individu yang tergabung dalam organisasi masyarakat sipil maupun yang tidak
tergabung dengan organisasi masyarakat sipil menunjukkan bahwa seluruh responden
survei atau 100 percent telah menggunakan internet dalam kerja-kerjanya. Individu yang
menjadi responden misalnya tergabung dalam organisasi, Centre for Orangutan
Protection, Indonesian Foundation for Coral Reef (Yayasan Terumbu Karang Indonesia,
Yayasan TERANGI), Indonesian Coalition for Women (Koalisi Perempuan Indonesia),
World Wild Fund on Indonesia (WWF-Indonesia), Muhammadiyah 4, Flora-Fauna
Indonesia (FFI) 5, Telapak 6, Imparsial7.
Dalam survei itu terungkap alasan mereka menggunakan internet untuk kerja-
kerja individu maupun organisasinya
Alasan Menggunakan Internet dalam Pekerjaan Sehari-hari
Alasan Menggunakan Internet dalam kerja Percentage
individu atau organisasi
Menambah Jaringan 88
Kampanye 70
Komunikasi (email, chating dsb) dengan sesama 97
aktivis, lembaga donor dsb
Berbagi informasi dan pengetahuan 94
Source: Hasil survei Yayasan SatuDunia, Maret 2011
Catatan: People may select more than one checkbox
Artinya, individu atau organisasi masyarakat sipil menggunakan internet dengan berbagai
tujuan.
4 Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang memiliki jumlah anggota terbesar kedua di Indonesia setelah
Nahdalatul Ulama (NU)
5 Flora Fauna Indonesia (FFI) adalah organisasi lingkungan hidup yang ada di Indonesia
6 Telapak adalah organisasi lingkungan hidup yang concern pada isu hutan
7 Imparsial adalah salah satu organisasi non pemerintah di Indonesia yang concern pada isu hak asasi manusia (HAM)
3
4. Sementara menurut penelitiannya Yanuar Nugroho 8, ada alasan internal dan
eskteral sebuah organisasi masyarakat sipil bekerja menggunakan internet. beberapa
alasan tersebut adalah sbb:
Tabel Alasan organisasi masyarakat sipil menggunakan internet
Sumber: Citizens in @ction, Yanuar Nugroho, 2010
Sumber: Citizens in @ction, Yanuar Nugroho, 2010
Beberapa individu dan organisasi masyarakat sipil di Indonesia juga menggunakan media
sosial sebagai alat kampanyenya. Menurut Survei Publik yang dilakukan oleh Yayasan
8 Yanuar Nugroho, Citizens in @ction, 2010
4
5. SatuDunia terkait Internet untuk Kampanye dan Advokasi Sosial 9 menunjukan beberapa
media sosial yang sering digunakan untuk melakukan kampanye.
Media Sosial yang Sering Digunakan Organisasi Masyarakat Sipil untuk Kampanye
Media sosial yang sering digunakan Percentage
untuk kampanye
Facebook.com 76
Twitter.com 12
Youtube.com 9
Koprol.com 3
Source:Hasil survei Yayasan SatuDunia, Maret 2011
Facebook menjadi media sosial yang sering digunakan untuk kampanye. Hal yang sama
juga muncul dalam penelitian Yanuar Nugroho10.
ket: The use of new social media in Indonesian civil society communities and organisations
N=231; multiple responses allowed; 0=not at all, 6=very intensive
Sumber: Citizens in @ction, Yanuar Nugroho, 2010
9
https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dE1JV2pRS0stRjhpRERsQmNqeG5KN
VE6MQ
10
Citizens in @ction, Yanuar Nugroho, 2010
5
6. Gerakan Sosial Digital Kasus Prita Mulyasari
Di atas telah dipaparkan bagaimana aktivis organisasi masyarakat sipil atau sering
disebut sebagai LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dalam menggunakan internet.
Pertanyaannya adalah apakah hal itu kemudian juga berdampak pada perubahan gerakan
sosial digital di Indonesia?
Berbicara gerakan sosial digital di Indonesia, seringkali dikaitkan dengan gerakan
sosial dalam kasus Prita Mulyasari melawan Rumah Sakit (RS) Omni Internasional. Prita
Mulyasari adalah seorang ibu rumah tangga. Pada suatu 7 Agustus 2008, ia menjadi
pasien dari Rumah Sakit OMNI Internasional. Seperti ditulis di portal TVOne 11, Prita
Mulyasari mengeluhkan pelayanan rumah sakit tersebut melalui pesan terbatas di email
kepada teman-temannya, namun kemudian email tersebut tersebar. Pihak rumah sakit,
tidak menerima sikap Prita dan kemudian mengajukan gugatan pencemaran nama baik ke
kepolisian.
Kepolisian mengenakan Pasal 310 dan Pasal 311 dalam Kitab Undang-undang
Hukum Pidana (KUHP) tentang pencemaran nama baik kepada Prita namun saat
kasusnya dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten, dakwaannya ditambahkan
dengan Pasal 27 Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
dengan ancaman hukuman enam tahun penjara. Dengan dasar itulah, Prita yang memiliki
dua anak berusia di bawah lima tahun kemudian ditahan di Lembaga Pemasyarakatan
(Lapas) Perempuan Tangerang.
Namun justru dari situlah sebuah perlawanan dimualai. Para pengguna internet
menggalang solidaritas di dunia maya. Dukungan terhadap Prita Mulyasari di sebuah
cause di facebook meningkat tajam. Hingga kini tidak kurang 389 ribu facebooker
menjadi pendukung Prita Mulyasari.
Dukungan tidak berhenti di situ. Saat Prita Mulyasari diancam denda dalam kasus
melawan RS OMNI Internasional itu, para blogger kembali membangun solidaritas
masyarakat untuk mengumpulkan koin keadilan untuk Prita. Gerakan mendukung Prita
Mulyasari pun diperbesar dengan pemberitaan berbagai media mainsteram.
11
http://hukum.tvonenews.tv/berita/view/15586/2009/06/08/kronologi_kasus_prita_mulyasari.tvOne
6
7. Seperti ditulis oleh kompas.com12, Bank Indonesia dan Bank Mandiri kini
mengumumkan hasil jumlah koin sebesar Rp 615.562.043 pada Rabu (30/12/2009), di
Bank Indonesia, Jakarta. Hasil ini merupakan gabungan dari koin yang bernilai Rp
589.073.143 dan uang kertas sejumlah Rp 26.488.900, yang dimuat dalam 21 kontainer.
Gerakan sosial digital dalam kasus Prita ini kemudian dinilai sebagai gerakan
sosial digital yang mampu menggerakan partisipasi publik untuk mendukung Prita
Mulyasari melawan Rumah Sakit OMNI.
Dari sisi penggalangan partisipasi publik, gerakan sosial digital dalam kasus Prita
Mulyasari ini dapat dikatakan berhasil. Gerakan online dapat memperkuat gerakan offline
(pengumpulan koin). Berbagai analisa pun muncul terkait dengan keberhasilan gerakan
sosial digital dalam kasus Prita Mulyasari.
Analisa pertama, gerakan sosial kasus Prita Mulyasari berhasil karena para
pengguna internet, khususnya media sosial seperti facebook dan twitter, di Indonesia
didominasi dari Jawa, khususnya Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang dan
Bekasi), sehingga secara geografis ada kedekatan dengan kajadian kasus Prita Mulyasari
yang terjadi di Tangerang.
Dominasi pengguna media sosial di internet yang berasal dari Jabodetabek
(Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi dan Tangerang) itu terlihat dari laporan Saling Silang.
Report tersebut dapat dilihat di tabel di bawah ini.
Tabel Pengguna Twitter di Indonesia Berdasarkan Kota Asal
Sumber: Top cities in Indonesia that tweets, SalingSilang.com Engine, Indonesian Twitter Users H1 2011 13
12
http://megapolitan.kompas.com/read/2009/12/30/2338022/koin.prita.selesai.dihitung
13
http://www.slideshare.net/salingsilang/indonesia-social-media-landscape-h1-2011-3rd-salingsilangcom-
report
7
8. Tabel Pengguna Facebook di Indonesia Berdasarkan Kota Asal
Sumber: Facebook, Indonesian User by Cities, Indonesia Social Media Landscape a snapshot of Indonesian user behavior,
SalingSilang.com, Feb 201114
Analisa kedua, mayoritas pengguna internet di Indonesia didominasi dari kelas
sosial menengah ke atas. Dominasi kelas menengah atas itu nampak dari penelitian
MarkPlus Insight tentang prilaku pengguna internet di Indonesia15. Menurut survei itu
pengguna internet di Indonesia menunjukkan bahwa mereka mengalokasikan sebagian
pengeluarannya untuk akses internet. Dalam sebulan mereka menghabiskan Rp 166,000
hanya untuk akses Internet melalui PC/Laptop. Sementara melalui handphone mereka
rata-rata menghabiskan Rp 86,000 dalam sebulan.
Jika diteliti per umur, anak muda lebih sedikit pengeluarannya dibanding orang
dewasa. Untuk akses intenet melalui handphone dalam sebulan anak muda menghabiskan
Rp. 85,000 sementara orang dewasa menghabiskan Rp. 95,000. Untuk koneksi melalui
PC/Laptop dalam sebulan anak muda menghabiskan Rp. 150,000, sementara orang
dewasa menghabiskan Rp. 200,000.
14
http://www.slideshare.net/salingsilang/snapshot-of-indonesia-social-media-users-saling-silang-report-
feb-2011
15
http://the-marketeers.com/archives/attitude-and-behavior-pengguna-internet-di-indonesia.html
8
9. Pengeluaran untuk akses internet seperti tersebut di atas sangat besar bila
dibandingkan dengan angka garis kemiskinan. Pada September 2011, garis kemiskinan
makan an sebesar Rp 179.204 dan garis kemiskinan non-makanan Rp 64.525. Sehingga
total garis kemiskinan yang digunakan sebagai patokan sebesar Rp 243.729. Jadi dapat
ditarik kesimpulan bahwa pengguna internet di Indonesia berasal dari kelas menengah-
atas.
Sehingga kasus Prita yang merupakan konsumen rumah sakit internasional
memiliki kedekatan kepentingan dengan kelas menengah yang juga konsumen atau calon
konsumen rumah sakit internasional. Sehingga solidaritas itu bisa lebih mudah terbangun.
Untuk isu masyarakat kelas sosial-bawah, belum tentu solidaritas sosial dapat dibangun
melalui internet.
Menurut penelitian Prof Merlyna Lim terhadap 80 blog yang concern pada
masalah sosial dan politik di Indonesia terungkap bahwa isu yang dicover dalam blog
mereka adalah isu kelas menengah atas yang sudah disebarkan oleh media mainstream
sebelumnya, sementara isu persoalan kelas masyarakat marginal seperti dalam kasus
Lapindo16 minim dicover oleh para blogger tersebut17.
Analisa Ketiga, menurut Glenn Marsalim (pakar periklanan), kampanye kasus
Prita Mulyasari disebabkan unsur personalitas dan aksi nyata yang mudah. Pada kasus
Prita ada aksi nyata dan mudah dilakukan, yaitu pengumpulan koin untuk koin Prita18.
Analisa Keempat, dalam gerakan sosial digital dalam kasus Prita Mulyasari,
hampir semua media massa arus utama (mainstream) memberikan ‘dukungan’. Hal itu
disebabkan karena dalam kasus Prita Mulyasari relatif tidak bersentuhan dengan
kepentingan media mainstream. “Dan akan lebih sulit lagi bila kasusnya menyangkut
kepentingan Group media konglomerasi, kasus Lapindo misalnya,” Ketua Yayasan
Pantau19 Andreas Harsono dalam sebuah wawancara melalui Skype dengan SatuDunia 20
Dukungan media mainstream dalam kasus Prita Mulysari melawan Rumah Sakit
Omni selain nampak dari pemberitaan juga di luar pemberitaan. TV One bahkan
16
Kasus Lapindo adalah kasus munculnya semburan lumpur di Sidoarjo yang oleh mayoritas ahli
pengeboran dunia yang bertemu di Cape Town, Afrika Selatan pada tahun 2008, dinyatakan terkait dengan
aktivitas pengeboran PT. Lapindo.
17
@crossroads: DEMOCRATIZATION & CORPORATIZATION OF MEDIA IN INDONESIA
18
http://rujak.org/2012/04/media-sosial-dan-pemanfaatannya-2/
19
Yayasan Pantau adalah sebuah lembaga yang bertujuan memperbarui jurnalisme di Indonesia
20
Wawancara via skype dilakukan 23 Juni 2011
9
10. merelakan studionya di Wisma nusantara untuk menjadi salah satu posko pengumpulan
koin21. Pertanyaannya kemudian adalah, mungkinkah TV One memberikan dukungan
yang sama untuk gerakan warga yang menuntut Lapindo untuk bertanggungjawab
terhadap seluruh kerugian masyarakat dalam kasus semburan lumpur di Sidoarjo?
Benarkah Gerakan Sosial Digital Kasus Prita Mulyasari Sepenuhnya Berhasil?
Dari sisi membangun solidaritas dan dukungan dari masyarakat dan juga media
massa mainstream. Namun, pertanyaannya kemudian adalah apakah gerakan sosial
digital dalam kasus Prita Mulyasari juga berhasil merubah sebuah kebijakan yang
membuat seorang Prita dijerat pasal karet pencemaran nama baik?
Pasal karet pencemaran nama baik di Undang-Undang (UU) Informasi dan
Transaksi Elektronik (ITE) yang digunakan untuk memenjarakan Prita Mulyasari masih
tegak berdiri. Begitu pula persoalan komersialisasi kesehatan yang terselip dalam kasus
Prita Mulyasari. Seharusnya jika gerakan sosial digital dalam kasus Prita Mulyasari ini
dikatakan berhasil, upaya komersialisasi kesehatan yang dipayungi oleh liberalisasi
sektor jasa juga dihentikan di Indonesia22.
Di dalam situs politikana.com23 terjadi perdebatan yang cukup panjang terkait
berhasil atau gagalnya gerakan sosial digital dalam kasus Prita Mulyasari ini. Salah satu
orang yang terlibat dalam perdebatan itu menuliskan bahwa tujuan dari gerakan sosial
digital dalam kasus Prita sangat sederhana, yaitu melepaskan Prita dari penahanan. Sebab
sangat tidak manusiawi, seorang ibu yang tengah menyusui, dipisahkan dengan anaknya,
cuma karena menulis surat pembaca.
Namun, ternyata dalam proses hukum pidananya, permohonan kasasi jaksa atas
putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang membebaskan Prita Mulyasari, ternyata
dikabulkan majelis hakim Mahkamah Agung. Putusan tersebut terdaftar dengan nomor
register 822 K/PID.SUS/201024. Artinya, Prita Mulyasari dinyatakan kalah.
21
Setahun Koin Keadilan, Rumah Langsat, 2010, http://kalamkata.org/ebook/indonesian/Buku-Koin-
Keadilan-eBook.pdf
22
http://www.satuportal.net/content/kegagalan-gerakan-sosial-digital-kasus-prita-mulyasari
23
http://politikana.com/baca/2010/08/24/copas-kegagalan-gerakan-sosial-digital-kasus-prita-
mulyasari.html
24
http://www.tempo.co/read/news/2011/07/08/063345581/Prita-Mulyasari-Kalah-di-Tingkat-Kasasi
10
11. Jadi dengan kata lain, Prita Mulyasari tidak sepenuhnya bebas dari jerat hukum.
Bahkan kekalahan ini berdampak bagi Prita Mulyasari menjadi enggan bersikap kritis.
“Saya lebih baik diam,” ujar Prita Mulyasari. Setelah tersandung kasus itu (pasal karet
pencemaran nama baik di UU ITE) ia juga cenderung enggan protes dan menghindari
konflik. (Majalah TEMPO, edisi 26 Februari 2012)
Belajar dari Gerakan Sosial Digital Kasus Prita Mulyasari
Apa yang bisa kita pelajari dari gerakan sosial digital dalam kasus Prita
Mulyasari? Pertama, bahwa gerakan sosial digital harus memiliki pesan yang selain
menarik juga mudah dipahami serta memudahkan publik untuk melakukan aksi nyata.
Kedua, dalam merancang gerakan sosial digital di Indonesia sebisa mungkin
dikaitkan dengan persoalan kelas menengah-atas dan juga persoalan kaum urban di
perkotaan.
Ketiga, garakan sosial digital juga tetap harus berkolaborasi dengan media massa
mainstream. Dukungan dari media mainstream baik dalam hal pemberitaan maupun di
luar pemberitaan sangat diperlukan dalam sebuah gerakan sosial digital.
Keempat, dalam perencanaan gerakan sosial digital harus memasukan rencana
jangka pendek dan jangka panjang. Rencana jangka panjang dalam sebuah gerakan sosial
digital adalah adanya sebuah perubahan kebijakan terkait isu yang diangakat. Misalnya,
dalam kasus Prita Mulyasari, gerakan sosial digital sebaiknya bermuara pada menguatnya
desakan publik kepada pemerintah untuk merubah kebijakan dalam UU ITE dan
komersialisasi kesehatan.
11