Permendagri No. 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minuminfosanitasi
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pengurusan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang terdiri dari Direksi dan Badan Pengawas. Direksi bertugas memimpin dan mengelola PDAM, sementara Badan Pengawas bertugas mengawasi kegiatan Direksi dan memberikan saran kepada Kepala Daerah. Peraturan ini juga mengatur tentang pengangkatan, tugas, wewenang, dan pemberhentian pengurus PDAM.
Dokumen tersebut membahas tentang pelatihan fasilitasi strategi sanitasi dan pemrograman jangka menengah untuk pejabat pemerintah daerah. Dokumen ini menjelaskan program prioritas sanitasi nasional untuk air limbah, persampahan dan drainase beserta kerangka kerjanya. Juga dijelaskan keterkaitan antara dokumen strategi sanitasi, program dan kegiatan indikatif beserta prioritasnya.
Permendagri No. 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minuminfosanitasi
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pengurusan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang terdiri dari Direksi dan Badan Pengawas. Direksi bertugas memimpin dan mengelola PDAM, sementara Badan Pengawas bertugas mengawasi kegiatan Direksi dan memberikan saran kepada Kepala Daerah. Peraturan ini juga mengatur tentang pengangkatan, tugas, wewenang, dan pemberhentian pengurus PDAM.
Dokumen tersebut membahas tentang pelatihan fasilitasi strategi sanitasi dan pemrograman jangka menengah untuk pejabat pemerintah daerah. Dokumen ini menjelaskan program prioritas sanitasi nasional untuk air limbah, persampahan dan drainase beserta kerangka kerjanya. Juga dijelaskan keterkaitan antara dokumen strategi sanitasi, program dan kegiatan indikatif beserta prioritasnya.
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...infosanitasi
Pedoman ini membahas analisis aspek fisik dan lingkungan dalam penyusunan rencana tata ruang, meliputi pengumpulan data klimatologi, topografi, geologi, hidrologi, sumber daya mineral, bencana alam, penggunaan lahan, studi lingkungan yang pernah dilakukan, dan analisis kemampuan lahan berdasarkan morfologi, kemudahan dikerjakan, kestabilan lereng, dan kesuburan tanah.
Tata Cara Pengoperasian dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Ruma...infosanitasi
Pemerintah Indonesia berencana mengembangkan industri halal untuk meningkatkan ekspor dan pariwisata. Beberapa langkah yang akan dilakukan antara lain mempromosikan produk halal ke pasar global, meningkatkan sertifikasi produk halal, serta melatih SDM agar dapat bersaing di industri halal.
Dokumen tersebut membahas tentang standarisasi gambar teknis perencanaan drainase, termasuk ketentuan gambar, jenis garis, skala, simbol bahan, dan tujuan standarisasi untuk memudahkan perencanaan, konstruksi, operasi, dan pemeliharaan sistem drainase."
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...infosanitasi
Prosedur operasional standar unit pengelolaan mencakup 32 prosedur terkait perencanaan, pengawasan, pemeliharaan, dan pengembangan sistem penyediaan air minum, termasuk perencanaan sambungan baru, pemetaan jaringan, pengawasan kualitas air, dan pengembangan sumber daya manusia.
Peraturan Menteri ini mengatur tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum. Terdiri dari 5 jenis prosedur operasional standar untuk unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan. Tujuannya untuk mewujudkan pengelolaan dan pelayanan air minum yang memenuhi kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan.
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019infosanitasi
Dokumen tersebut membahas peran penting penguatan kelembagaan pengelolaan sanitasi di daerah periode 2015-2019. Sanitasi buruk mengancam kualitas kehidupan secara nasional dan meningkatkan beban biaya kesehatan. Diperlukan percepatan penanganan sanitasi melalui reorientasi, re-posisi, dan revitalisasi kelembagaan serta peningkatan kapasitas provinsi dan kabupaten/kota dalam pengelolaan sanitasi. Program PPSP 2015
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasiinfosanitasi
Dokumen ini membahas program dan kegiatan sanitasi yang diusulkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk periode 2015-2019. Termasuk di dalamnya adalah peningkatan akses air minum dan sanitasi bagi masyarakat, penanganan kawasan kumuh perkotaan, serta pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan sampah. Dokumen ini juga membahas target kinerja, kebijakan, sumber pendanaan, dan strategi yang akan dilaksanak
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019infosanitasi
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015 2019. Air Limbah dan Persampahan, Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Pengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang Kesehataninfosanitasi
Dokumen tersebut membahas tentang pendanaan sanitasi di Indonesia berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 dan PP No. 66 Tahun 2014. Saat ini, pendanaan sanitasi berasal dari APBN dan APBD, namun UU Kesehatan menetapkan alokasi minimum 5% APBN dan 10% APBD untuk kesehatan, termasuk untuk sanitasi. UU dan PP tersebut juga menetapkan hak masyarakat untuk lingkungan hidup yang sehat dan tanggung jawab pemerintah
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...infosanitasi
Pedoman ini membahas analisis aspek fisik dan lingkungan dalam penyusunan rencana tata ruang, meliputi pengumpulan data klimatologi, topografi, geologi, hidrologi, sumber daya mineral, bencana alam, penggunaan lahan, studi lingkungan yang pernah dilakukan, dan analisis kemampuan lahan berdasarkan morfologi, kemudahan dikerjakan, kestabilan lereng, dan kesuburan tanah.
Tata Cara Pengoperasian dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Ruma...infosanitasi
Pemerintah Indonesia berencana mengembangkan industri halal untuk meningkatkan ekspor dan pariwisata. Beberapa langkah yang akan dilakukan antara lain mempromosikan produk halal ke pasar global, meningkatkan sertifikasi produk halal, serta melatih SDM agar dapat bersaing di industri halal.
Dokumen tersebut membahas tentang standarisasi gambar teknis perencanaan drainase, termasuk ketentuan gambar, jenis garis, skala, simbol bahan, dan tujuan standarisasi untuk memudahkan perencanaan, konstruksi, operasi, dan pemeliharaan sistem drainase."
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...infosanitasi
Prosedur operasional standar unit pengelolaan mencakup 32 prosedur terkait perencanaan, pengawasan, pemeliharaan, dan pengembangan sistem penyediaan air minum, termasuk perencanaan sambungan baru, pemetaan jaringan, pengawasan kualitas air, dan pengembangan sumber daya manusia.
Peraturan Menteri ini mengatur tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum. Terdiri dari 5 jenis prosedur operasional standar untuk unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan. Tujuannya untuk mewujudkan pengelolaan dan pelayanan air minum yang memenuhi kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan.
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019infosanitasi
Dokumen tersebut membahas peran penting penguatan kelembagaan pengelolaan sanitasi di daerah periode 2015-2019. Sanitasi buruk mengancam kualitas kehidupan secara nasional dan meningkatkan beban biaya kesehatan. Diperlukan percepatan penanganan sanitasi melalui reorientasi, re-posisi, dan revitalisasi kelembagaan serta peningkatan kapasitas provinsi dan kabupaten/kota dalam pengelolaan sanitasi. Program PPSP 2015
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasiinfosanitasi
Dokumen ini membahas program dan kegiatan sanitasi yang diusulkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk periode 2015-2019. Termasuk di dalamnya adalah peningkatan akses air minum dan sanitasi bagi masyarakat, penanganan kawasan kumuh perkotaan, serta pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan sampah. Dokumen ini juga membahas target kinerja, kebijakan, sumber pendanaan, dan strategi yang akan dilaksanak
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019infosanitasi
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015 2019. Air Limbah dan Persampahan, Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Pengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang Kesehataninfosanitasi
Dokumen tersebut membahas tentang pendanaan sanitasi di Indonesia berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 dan PP No. 66 Tahun 2014. Saat ini, pendanaan sanitasi berasal dari APBN dan APBD, namun UU Kesehatan menetapkan alokasi minimum 5% APBN dan 10% APBD untuk kesehatan, termasuk untuk sanitasi. UU dan PP tersebut juga menetapkan hak masyarakat untuk lingkungan hidup yang sehat dan tanggung jawab pemerintah
Dokumen tersebut merupakan ringkasan dari pelaksanaan Program Pengelolaan Sampah Perdesaan dan Perkotaan (PPSP) pada tahun 2015-2019 yang bertujuan mencapai akses universal sanitasi pada tahun 2019. Roadmap tersebut memfokuskan pada peningkatan perencanaan, implementasi, dan sistem insentif serta menargetkan jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan dukungan program setiap tahunnya. Dokumen ini juga menj
Dokumen tersebut memberikan ringkasan tentang arahan kebijakan program sanitasi dan air minum Indonesia untuk periode 2015-2019. Target utamanya adalah tercapainya akses universal atau cakupan 100% untuk air minum dan sanitasi layak. Dokumen ini juga menjelaskan perhitungan target sanitasi per provinsi hingga tahun 2019 berdasarkan baseline tahun 2014 dan faktor-faktor seperti persentase penduduk perkotaan dan kapasitas fiskal provinsi. Dibut
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...infosanitasi
Platform Pembangunan Sanitasi 2015-2019 Strategi, Kebijakan, Tujuan, Sasaran dan Target Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan Persampahan). Selain pembangunan fisik infrastruktur sanitasi, juga aspek non-fisik seperti kelembagaan, pengaturan, PHBS, dll.
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015infosanitasi
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 648-565/Kep/Bangda/2014 tentang Penetapan Kabupaten/Kota sebagai Pelaksana Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahun 2015.
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...infosanitasi
Dokumen tersebut membahas perhitungan pembiayaan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang khususnya untuk sub bidang Sumber Daya Air. Terdapat rumus-rumus untuk menghitung biaya kegiatan penyediaan air baku dan air irigasi mulai dari perencanaan, pembangunan, pengoperasian hingga pemeliharaan.
BUKU ADMINISTRASI GURU KELAS SD 2024 /2025Redis Manik
Buku administrasi guru kelas SD adalah serangkaian dokumen dan catatan yang digunakan oleh guru untuk mengelola kegiatan pembelajaran dan administrasi kelas secara efektif. Buku-buku ini membantu guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran serta memastikan kelancaran operasional kelas. Berikut adalah beberapa jenis buku administrasi yang umumnya digunakan oleh guru kelas SD:
Buku Induk Siswa: Berisi data pribadi siswa, seperti nama, tanggal lahir, alamat, nomor induk siswa, dan informasi penting lainnya.
Buku Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): Dokumen perencanaan yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh guru setiap hari atau setiap minggu.
Buku Program Tahunan (Prota): Dokumen yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan selama satu tahun ajaran.
Buku Program Semester (Promes): Dokumen yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan selama satu semester.
Buku Agenda Harian: Catatan harian tentang kegiatan pembelajaran yang dilakukan setiap hari, termasuk materi yang diajarkan dan kegiatan siswa.
Buku Absensi Siswa: Catatan kehadiran siswa setiap hari, termasuk alasan ketidakhadiran jika ada.
Buku Nilai: Catatan penilaian hasil belajar siswa, termasuk nilai ulangan harian, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.
Buku Catatan Prestasi dan Pelanggaran Siswa: Berisi catatan tentang prestasi yang diraih siswa serta pelanggaran yang dilakukan dan tindakan yang diambil.
Buku Inventaris Kelas: Catatan inventaris barang-barang yang ada di kelas, seperti peralatan belajar, alat peraga, dan buku-buku.
Buku Kas Kelas: Catatan tentang keuangan kelas, termasuk pemasukan dan pengeluaran dana kelas.
Buku Laporan Harian dan Bulanan: Laporan tentang kegiatan dan perkembangan siswa serta kondisi kelas yang dibuat setiap hari atau setiap bulan.
Buku Piket Guru: Catatan tentang tugas piket harian guru untuk mengawasi kegiatan di sekolah dan kelas.
Buku administrasi ini membantu guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih terorganisir dan efisien, serta memudahkan dalam pelaporan dan evaluasi kegiatan pembelajaran.
0851 5645 4808 Info Lowongan PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Persyaratan PKL...perusahaan704
Info Perusahaan PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Pendaftaran PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Tempat PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Lokasi PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Jadwal PKL Jurusan TKJ Temanggung
0851 5645 4808 Info Lowongan PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Persyaratan PKL...
Definisi dan Kedudukan Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS)
1. Definisi dan
Kedudukan
Memorandum
Program Sektor
Sanitasi
2. KENAPA PPSP DIPERLUKAN..??
Akses sanitasi masih sangat
rendah Sasaran RPJMN 2010-2014
bidang sanitasi:
Produksi tinja & urine yang Air Limbah
melimpah setiap harinya Stop Buang Air Besar
Sembarangan (BABS) hingga
Kualitas lingkungan yang perlu upaya akhir tahun 2014:
Cakupan layanan sistem off-site 10%:
sangat buruk percepatan… 5% sist. terpusat + 5% sist. komunal
Cakupan sist. on-site 90%.
Potensi kerugian ekonomi
yang sangat tinggi
perlu Persampahan
Tersedianya akses terhadap
Investasi sanitasi yang PPSP… pengelolaan sampah bagi 80%
rumah tangga di daerah perkotaan.
masih belum memadai Drainase
Menurunnya luas genangan
Angka kematian akibat sebesar 22.500 Ha di 100
diare yang masih tinggi kawasan strategis perkotaan
3. Kedudukan MPSS
dalam Tahapan PPSP
•Kampanye,
Tahap 2 Tahap 4 Tahap 6
edukasi, • Pengembangan
Kelembagaan dan •Penyusunan • Penyusunan Memorandum
Program
• Implementasi
• Pemantauan,
Pembimbingan, Evaluasi,
advokasi Peraturan
Rencana dan Pembinaan
dan Strategis
pendamping (SSK)
an
Tahap 1 Tahap 3 Tahap 5
Siapa melakukan
apa, di mana, kapan,
mengapa dan
bagaimana…
3
5. Definisi :
MPSS : Dokumen kesepakatan/ komitmen
penganggaran untuk program dan
kegiatan yang dibutuhkan oleh
masyarakat dan diprioritaskan oleh
Pemerintah Kabupaten/Kota, Propinsi dan
Pusat.
6. Program dan Kegiatan Prioritas :
Lokasi : Area beresiko sanitasi
• Sasaran :
Air Limbah
Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) hingga akhir tahun 2014:
Cakupan layanan sistem off-site 10%: 5% sist. terpusat + 5% sist. komunal
Cakupan sist. on-site 90%.
Persampahan
Tersedianya akses terhadap pengelolaan sampah bagi 80% rumah tangga di
daerah perkotaan.
Drainase
Menurunnya luas genangan sebesar 22.500 Ha di 100 kawasan strategis
perkotaan
7. RENCANA KESEPAKATAN
PROGRAM/ANGGARAN (MEMORANDUM)
Ringkasan Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota
Ringkasan Program Prioritas Infrastruktur
Rencana Kesepakatan (Memorandum)
Propinsi........................ Tahun ......................................
Program .......................Kabupaten/Kota ...........................................
P endanaan
Unit Daerah
No. Kegiatan Pokok Vol. Biaya Masyarakat/
Cost Kabupaten Propinsi Pusat
Swasta
/Kota
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Ket:
1. Berisi tentang kegiatan pengembangan dan pembangunan Kabupaten/Kota
2. Berisi besaran volume kegiat an
3. Berisi besarnya unit biaya kegiatan tersebut
4. Berisi berapa besar biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan pembangunan
5. Berisi kabupaten/Kota
6. Berisi Propinsi
7. Berisi Pemerintah Pusat
8. Berisi Masyarakat/swasta
8. Segmentasi Pendaan Program dan
Kegiatan sanitasi (APBN)
Sewerage System: IPAL
dan main sewer
Air
Limbah
SANIMAS
TPA (aset tidak bergerak
dan alat berat)
Implementasi Persampahan
Pilot 3R
Sistem yang terintegrasi
dengan sistem makro
Drainase
Pilot Drainase Mandiri
8
9. Persampahan Drainase
Peralatan untuk proses daur ulang
sampah, yang dikelola masyarakat
Saluran primer
Pilot 3R
Sistem drainase
Pembangunan transfer depo,
stasiun pengumpul sampah atau kawasan /mikro
tempat pengelolaan dan (sesuai kebutuhan)
pengolahan sampah terpadu.
Revitalisasi dan pembangunan Saluran primer
tempat pemrosesan akhir (TPA) pintu air
sampah Sanitary Landfill pompa
Alat berat persampahan
kolam retensi
Penyediaan Sarana non fisik untuk
mendukung pengelolaan
persampahan (MP, FS, DED)
Sarana pendukung TPA: jalan
operasional dalam TPA dan
jembatan timbang
10. Sektor Persampahan
DASAR HUKUM :
1. UU. No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
2. UU. No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
SEKTOR
1. Reduksi Emisi Gas
Target
PERSAMPAHAN 2. Efisiensi Energi
3. Penyehatan
Lingkungan
Dibiayai oleh
1. Proses pengumpulan dan APBD/KPS
Perkotaan transportasi
2. 3R APBD/Masy + APBN
3. Pengolahan Sampah di TPA LEMBAGA/NEGARA
DONOR + APBN/KPS
Pedesaan Program Sanitasi Berbasis DONOR +
Masyarakat APBN/APBD
12. Dibiayai oleh
Sektor Air Limbah
APBN
Pembangunan baru IPAL
skala kawasan (modular)
Pembangunan sistem
sanitasi komunal yang
berbasis masyarakat
Perluasan jaringan pipa air
limbah terpusat (pipa
induk), sesuai syarat dan
Dibiayai oleh ketentuan dari Ditjen CK
Optimalisasi IPLT skala
kota atau regional
Peralatan operasi dan
pemeliharaan sistem
terpusat
Masterplan, FS, DED *)
13. Pengembangan
Sistem Pengelolaan Air Limbah (Off-Site)
Pipa Utama/ IPAL
Pipa Lateral
SR Main Trunk
Pipa Pengumpul/
Pipa Servis
Pemerintah Kota: Pemerintah Provinsi/Pusat
Investasi Jaringan Pipa Pengumpul/Pipa Service Investasi Jaringan Pipa Pengumpul
dan SR dan Pipa Utama/Main Trunk
Pelaksanaan Operasional Sistem Bantek (Perencanaan, Perkuatan
Penyediaan Dana Operasional Sistem (Lengkap) Institusi, dan Peran Masyarakat)
Perkuatan Institusi
Pengaturan Besaran Biaya Jasa Pengelolaan
Sistem Air Limbah
Peraturan Guna Mendorong Terjadinya
Sambungan Rumah (SR)
14. Strategi Keuangan Implementasi
Memorandum Program
Ketersediaan Pendanaan
Dari berbagai sumber pendanaan
Kelayakan serta kecocokan program dan kegiatan
dengan suatu sumber pendanaan
Kesesuaian / harmonisasi dengan mekanisme masing
– masing sumber pendanaan
Pentahapan
Analisa pertumbuhan APBD dengan pertumbuhan belanja
sanitasi
Pertumbuhan setiap subsektor harus wajar sesuai dengan
kondisi internal (pemda) dan eksternal
(pusat,provinsi, donor,dll)
Prioritas dan nilai nominal suatu program harus
disesuaikan dengan kondisi keuangan pemda
Packaging / Pemaketan Program dan
Kegiatan
14