Permendagri No. 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minuminfosanitasi
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pengurusan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang terdiri dari Direksi dan Badan Pengawas. Direksi bertugas memimpin dan mengelola PDAM, sementara Badan Pengawas bertugas mengawasi kegiatan Direksi dan memberikan saran kepada Kepala Daerah. Peraturan ini juga mengatur tentang pengangkatan, tugas, wewenang, dan pemberhentian pengurus PDAM.
Dokumen tersebut membahas tentang pelatihan fasilitasi strategi sanitasi dan pemrograman jangka menengah untuk pejabat pemerintah daerah. Dokumen ini menjelaskan program prioritas sanitasi nasional untuk air limbah, persampahan dan drainase beserta kerangka kerjanya. Juga dijelaskan keterkaitan antara dokumen strategi sanitasi, program dan kegiatan indikatif beserta prioritasnya.
Permendagri No. 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minuminfosanitasi
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pengurusan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang terdiri dari Direksi dan Badan Pengawas. Direksi bertugas memimpin dan mengelola PDAM, sementara Badan Pengawas bertugas mengawasi kegiatan Direksi dan memberikan saran kepada Kepala Daerah. Peraturan ini juga mengatur tentang pengangkatan, tugas, wewenang, dan pemberhentian pengurus PDAM.
Dokumen tersebut membahas tentang pelatihan fasilitasi strategi sanitasi dan pemrograman jangka menengah untuk pejabat pemerintah daerah. Dokumen ini menjelaskan program prioritas sanitasi nasional untuk air limbah, persampahan dan drainase beserta kerangka kerjanya. Juga dijelaskan keterkaitan antara dokumen strategi sanitasi, program dan kegiatan indikatif beserta prioritasnya.
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...infosanitasi
Pedoman ini membahas analisis aspek fisik dan lingkungan dalam penyusunan rencana tata ruang, meliputi pengumpulan data klimatologi, topografi, geologi, hidrologi, sumber daya mineral, bencana alam, penggunaan lahan, studi lingkungan yang pernah dilakukan, dan analisis kemampuan lahan berdasarkan morfologi, kemudahan dikerjakan, kestabilan lereng, dan kesuburan tanah.
Tata Cara Pengoperasian dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Ruma...infosanitasi
Pemerintah Indonesia berencana mengembangkan industri halal untuk meningkatkan ekspor dan pariwisata. Beberapa langkah yang akan dilakukan antara lain mempromosikan produk halal ke pasar global, meningkatkan sertifikasi produk halal, serta melatih SDM agar dapat bersaing di industri halal.
Dokumen tersebut membahas tentang standarisasi gambar teknis perencanaan drainase, termasuk ketentuan gambar, jenis garis, skala, simbol bahan, dan tujuan standarisasi untuk memudahkan perencanaan, konstruksi, operasi, dan pemeliharaan sistem drainase."
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...infosanitasi
Prosedur operasional standar unit pengelolaan mencakup 32 prosedur terkait perencanaan, pengawasan, pemeliharaan, dan pengembangan sistem penyediaan air minum, termasuk perencanaan sambungan baru, pemetaan jaringan, pengawasan kualitas air, dan pengembangan sumber daya manusia.
Peraturan Menteri ini mengatur tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum. Terdiri dari 5 jenis prosedur operasional standar untuk unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan. Tujuannya untuk mewujudkan pengelolaan dan pelayanan air minum yang memenuhi kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan.
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019infosanitasi
Dokumen tersebut membahas peran penting penguatan kelembagaan pengelolaan sanitasi di daerah periode 2015-2019. Sanitasi buruk mengancam kualitas kehidupan secara nasional dan meningkatkan beban biaya kesehatan. Diperlukan percepatan penanganan sanitasi melalui reorientasi, re-posisi, dan revitalisasi kelembagaan serta peningkatan kapasitas provinsi dan kabupaten/kota dalam pengelolaan sanitasi. Program PPSP 2015
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasiinfosanitasi
Dokumen ini membahas program dan kegiatan sanitasi yang diusulkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk periode 2015-2019. Termasuk di dalamnya adalah peningkatan akses air minum dan sanitasi bagi masyarakat, penanganan kawasan kumuh perkotaan, serta pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan sampah. Dokumen ini juga membahas target kinerja, kebijakan, sumber pendanaan, dan strategi yang akan dilaksanak
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019infosanitasi
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015 2019. Air Limbah dan Persampahan, Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Pengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang Kesehataninfosanitasi
Dokumen tersebut membahas tentang pendanaan sanitasi di Indonesia berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 dan PP No. 66 Tahun 2014. Saat ini, pendanaan sanitasi berasal dari APBN dan APBD, namun UU Kesehatan menetapkan alokasi minimum 5% APBN dan 10% APBD untuk kesehatan, termasuk untuk sanitasi. UU dan PP tersebut juga menetapkan hak masyarakat untuk lingkungan hidup yang sehat dan tanggung jawab pemerintah
Dokumen tersebut merupakan ringkasan dari pelaksanaan Program Pengelolaan Sampah Perdesaan dan Perkotaan (PPSP) pada tahun 2015-2019 yang bertujuan mencapai akses universal sanitasi pada tahun 2019. Roadmap tersebut memfokuskan pada peningkatan perencanaan, implementasi, dan sistem insentif serta menargetkan jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan dukungan program setiap tahunnya. Dokumen ini juga menj
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...infosanitasi
Pedoman ini membahas analisis aspek fisik dan lingkungan dalam penyusunan rencana tata ruang, meliputi pengumpulan data klimatologi, topografi, geologi, hidrologi, sumber daya mineral, bencana alam, penggunaan lahan, studi lingkungan yang pernah dilakukan, dan analisis kemampuan lahan berdasarkan morfologi, kemudahan dikerjakan, kestabilan lereng, dan kesuburan tanah.
Tata Cara Pengoperasian dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Ruma...infosanitasi
Pemerintah Indonesia berencana mengembangkan industri halal untuk meningkatkan ekspor dan pariwisata. Beberapa langkah yang akan dilakukan antara lain mempromosikan produk halal ke pasar global, meningkatkan sertifikasi produk halal, serta melatih SDM agar dapat bersaing di industri halal.
Dokumen tersebut membahas tentang standarisasi gambar teknis perencanaan drainase, termasuk ketentuan gambar, jenis garis, skala, simbol bahan, dan tujuan standarisasi untuk memudahkan perencanaan, konstruksi, operasi, dan pemeliharaan sistem drainase."
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...infosanitasi
Prosedur operasional standar unit pengelolaan mencakup 32 prosedur terkait perencanaan, pengawasan, pemeliharaan, dan pengembangan sistem penyediaan air minum, termasuk perencanaan sambungan baru, pemetaan jaringan, pengawasan kualitas air, dan pengembangan sumber daya manusia.
Peraturan Menteri ini mengatur tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum. Terdiri dari 5 jenis prosedur operasional standar untuk unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan. Tujuannya untuk mewujudkan pengelolaan dan pelayanan air minum yang memenuhi kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan.
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019infosanitasi
Dokumen tersebut membahas peran penting penguatan kelembagaan pengelolaan sanitasi di daerah periode 2015-2019. Sanitasi buruk mengancam kualitas kehidupan secara nasional dan meningkatkan beban biaya kesehatan. Diperlukan percepatan penanganan sanitasi melalui reorientasi, re-posisi, dan revitalisasi kelembagaan serta peningkatan kapasitas provinsi dan kabupaten/kota dalam pengelolaan sanitasi. Program PPSP 2015
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasiinfosanitasi
Dokumen ini membahas program dan kegiatan sanitasi yang diusulkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk periode 2015-2019. Termasuk di dalamnya adalah peningkatan akses air minum dan sanitasi bagi masyarakat, penanganan kawasan kumuh perkotaan, serta pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan sampah. Dokumen ini juga membahas target kinerja, kebijakan, sumber pendanaan, dan strategi yang akan dilaksanak
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019infosanitasi
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015 2019. Air Limbah dan Persampahan, Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Pengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang Kesehataninfosanitasi
Dokumen tersebut membahas tentang pendanaan sanitasi di Indonesia berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 dan PP No. 66 Tahun 2014. Saat ini, pendanaan sanitasi berasal dari APBN dan APBD, namun UU Kesehatan menetapkan alokasi minimum 5% APBN dan 10% APBD untuk kesehatan, termasuk untuk sanitasi. UU dan PP tersebut juga menetapkan hak masyarakat untuk lingkungan hidup yang sehat dan tanggung jawab pemerintah
Dokumen tersebut merupakan ringkasan dari pelaksanaan Program Pengelolaan Sampah Perdesaan dan Perkotaan (PPSP) pada tahun 2015-2019 yang bertujuan mencapai akses universal sanitasi pada tahun 2019. Roadmap tersebut memfokuskan pada peningkatan perencanaan, implementasi, dan sistem insentif serta menargetkan jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan dukungan program setiap tahunnya. Dokumen ini juga menj
Dokumen tersebut memberikan ringkasan tentang arahan kebijakan program sanitasi dan air minum Indonesia untuk periode 2015-2019. Target utamanya adalah tercapainya akses universal atau cakupan 100% untuk air minum dan sanitasi layak. Dokumen ini juga menjelaskan perhitungan target sanitasi per provinsi hingga tahun 2019 berdasarkan baseline tahun 2014 dan faktor-faktor seperti persentase penduduk perkotaan dan kapasitas fiskal provinsi. Dibut
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...infosanitasi
Platform Pembangunan Sanitasi 2015-2019 Strategi, Kebijakan, Tujuan, Sasaran dan Target Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan Persampahan). Selain pembangunan fisik infrastruktur sanitasi, juga aspek non-fisik seperti kelembagaan, pengaturan, PHBS, dll.
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015infosanitasi
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 648-565/Kep/Bangda/2014 tentang Penetapan Kabupaten/Kota sebagai Pelaksana Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahun 2015.
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...infosanitasi
Dokumen tersebut membahas perhitungan pembiayaan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang khususnya untuk sub bidang Sumber Daya Air. Terdapat rumus-rumus untuk menghitung biaya kegiatan penyediaan air baku dan air irigasi mulai dari perencanaan, pembangunan, pengoperasian hingga pemeliharaan.
2. Tujuan QA Buku Putih Sanitasi Memastikanbahwaproses yang berjalansesuaidengandesain dan rencanakerja yang ditetapkandanterdokumentasidenganbaik. Memastikanbahwaisidaridokumen Buku Putih Sanitasitelahsesuaidengankebutuhanbaikkab./kota, provinsi, pusat, maupun donor.
3. Pendekatan Menyediakandesainrencanakerja yang menjabarkankegiatan, sub-kegiatan, hasil, kemajuankegiatan, waktudanmengkomunikasikannyakepadapelaku utama. Memantauprosespenyusunan Buku Putih Sanitasiataupelaksanaanrencanakerjamelaluisistemmonevberbasis web. MelaksanakanpenilaiandrafBuku Putih Sanitasisecaraparsial maupun menyeluruhgunamemastikanbahwadokumen yang dihasilkantepatguna.
Apa yang dilakukan KMW: konsolidasihasil, melakukanpertemuanataupelaporanrutinkepada PMU-PIU untukhasil-hasilpenilaian, menetapkanrencanatindaklanjutbersamaPMu-PIU.