SlideShare a Scribd company logo
1 of 23
R

HASISWA
MA

EL
MAJ IS PE

WARA
TA
SYA
U
N
M

MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
REPUBLIK MAHASISWA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
PERIODE TAHUN 2013
PIMPINAN MPM REMA UPI
1. Muhammad Fadlian Amhar (Ketua)
2. Ermawati (Wakil Ketua 1)
3. Mochamad Wahyu Hidayat (Wakil Ketua 2)
MPM REMA UPI dalam konstitusi
• MPM REMA UPI adalah lembaga kedaulatan
tertinggi organisasi kemahasiswaan Unversitas
Pendidikan Indonesia. (ART Bab 3 pasal 11)
• Anggota MPM REMA UPI terdiri atas ketua
legislatif dan ketua eksekutif tingkat jurusan
dan program studi, KAMDA dan ketua setiap
UKM
Tugas dan wewenang MPM REMA UPI adalah:
1. Membahas dan menetapkan amandemen Anggaran Dasar/ Anggaran
Rumah Tangga REMA UPI.
2. Membahas dan menetapkan Garis-Garis Besar Program Kerja (GBPK)
REMA UPI.
3. Membahas dan menetapkan Mekanisme Kerja Organisasi (MKO) REMA
UPI.
4. Mensosialisasikan konstitusi REMA UPI kepada anggota REMA UPI.
5. Memilih dan menetapkan pimpinan MPM REMA Universitas Pendidikan
Indonesia.
6. Memilih dan menetapkan pimpinan DPM REMA Universitas Pendidikan
Indonesia.
7. Menetapkan presiden dan wakil presiden BEM REMA Universitas
Pendidikan Indonesia.
8. Mencabut hak keanggotaan REMA UPI.
9. Menetapkan hal-hal yang dianggap perlu.
Hak dan Kewajiban MPM REMA UPI
MPM REMA UPI mempunyai hak:
• Menerima laporan pengawasan dari lembaga legislatif tingkat universitas.
• Meminta pertanggungjawaban ketua lembaga eksekutif tingkat
universitas.
• Menerima atau menolak pertanggungjawaban ketua lembaga eksekutif
tingkat universitas.
• Menerima laporan dari UKM tentang transparansi penggunaan dana IUK
secara langsung atau melalui lembaga eksekutif tingkat universitas.
• Menerima ketetapan dan aturan perundangan REMA UPI yang diperlukan
untuk dapat mencapai tujuan organisasi.
• Menetapkan tata tertib MPM REMA UPI.
• Mengamandemenkan AD/ART REMA UPI.
MPM REMA UPI berkewajiban menjunjung tinggi dan menegakkan AD/ART
REMA UPI serta menjalankan tugasnya sebagai wakil mahasiswa yang
bertanggung jawab.
Ada dimana kita????

.....................
Kita semua berada dalam Republik Mahasiswa
Universitas Pendidikan Indonesia (REMA UPI)
.................

So,, aku, kamu dan kita semua adalah 1
Kesatuan REMA UPI 
Sekilas tentang AD ART REMA UPI
Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia
merupakan bagian integral bangsa yang memiliki
tanggung jawab untuk selalu meningkatkan kualitas
diri, mengembangkan ilmu kependidikan dan
keprofesian, memperkokoh persatuan dan kesatuan
serta ikut berpartisipasi aktif dalam pengabdian pada
masyarakat.
Sekilas tentang AD ART REMA UPI
• Kedaulatan REMA UPI berada di tangan mahasiswa
Universitas Pendidikan Indonesia dan dilaksanakan menurut
AD-ART REMA UPI. (AD Bab III pasal 6)
• REMA UPI adalah satu-satunya organisasi kemahasiswaan di
Universitas Pendidikan Indonesia yang sah, berdaulat, dan
merupakan kelengkapan non struktural di lingkungan
Universitas Pendidikan Indonesia. (AD Bab IV pasal 8)
• REMA UPI bertujuan untuk meningkatkan kualitas mahasiswa
sebagai insan yang ilmiah, edukatif, dan religus serta ikut
berpartisipasi dalam mewujudkan pembangunan nasional
yang diridhoi Allah SWT. (AD Bab V pasal 9)
Tata urut perundangan REMA UPI yaitu:
1.
2.
3.
4.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
Ketetapan MPM REMA UPI.
Undang-Undang REMA UPI
Ketetapan Lembaga Eksekutif Mahasiswa
Kelengkapan Organisasi
Kelengkapan REMA UPI terdiri atas:
• Majelis Permusyawaratan Mahasiswa.
• Lembaga Legislatif Tingkat Universitas.
• Lembaga Eksekutif Tingkat Universitas.
• Lembaga Legislatif Tingkat Jurusan atau Program Studi.
• Lembaga Eksekutif Tingkat Jurusan atau Program Studi.
• Unit Kegiatan Mahasiswa Tingkat Universitas.
• Lembaga Eksekutif Kampus Daerah.
• Lembaga Legislatif Kampus Daerah.
• Unit Kegiatan Mahasiswa Kampus Daerah.
(AD BAB VIII Pasal 14)
Anggota REMA UPI
Anggota REMA UPI terdiri atas:
• Anggota Muda
• Anggota Biasa
• Anggota Aktif (AD Bab VI Pasal 12)
Kewajiban dan Hak
• Anggota berkewajiban untuk membayar iuran kemahasiswaan, menaati
setiap peraturan organisasi, dan menjaga nama baik organisasi.
• Anggota berhak untuk berpartisipasi dalam aktivitas organisasi, membela
dan dibela, mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul, pertanyaan
secara tertulis atau lisan kepada pengurus, mengikuti program dan
aktvitas organisasi serta mempunyai hak memilih dan dipilih.
• Penggunaan hak memilih dan dipilih diatur berdasarkan peraturan
tersendiri dalam peraturan pemilihan dan pembentukan badan
kelengkapan REMA UPI. (ART Bab I Pasal 4)
Sanksi
Anggota yang tidak melaksanakan kewajiban
akan diberikan sanksi dengan peraturan
tersendiri yang ditetapkan kemudian oleh MPM
REMA UPI (ART Bab 1 Pasal 6)
..........
Bahas sanksi???
OTONOMI ORMAWA REMA UPI
Segala urusan kelengkapan organisasi selain
MPM REMA UPI, BEM REMA UPI, DPM REMA
UPI, dan UKM diatur oleh lembaga masingmasing yang disesuaikan dengan
AD/ART, GBPK, dan MKO REMA UPI. (ART BAB IX
Pasal 39)
MEKANISME HUBUNGAN
– BEM REMA UPI memiliki jalur komando dengan
lembaga-lembaga eksekutif kampus daerah, jurusan
atau program studi, dan UKM.
– DPM REMA UPI memiliki jalur komando dengan
lembaga-lembaga legislatif kampus daerah, jurusan
atau program studi, dan UKM.
– Dalam pelaksanaan kegiatan terpusat yang
dilaksanakan oleh BEM REMA UPI, lembaga-lembaga
eksekutif kampus daerah, jurusan atau program
studi, dan UKM berada di dalam komando BEM REMA
UPI dan wajib mendukung kegiatan tersebut. (ART Bab
X Pasal 40)
...........
Ketentuan lebih lanjut tentang otonomi ormawa
dan mekanisme hubungan diatur dalam undangundang otonomi ormawa
Keuangan??
...........
Silakan bisa dibaca AD ART lebih lengkap 
Jika ada pertanyaan langsung saja ditanyakan,,
.......................
So, udah panjang-panjang aturan tentang Republik
Mahasiswa (REMA UPI), sebenarnya bagaimana sih
konsep Republik itu???
Bentuk konstitusi kita itu seperti apa???
................???
Hmm.. Oke boleh dikatakan sistem ormawa kita sedang
menuju kesempurnaan sebuah republik dengan bentuk
kekuasaan yang demokrasi,
Cekidot..!!
Konsep Republik

• Republik adalah bentuk pemerintahan yang berkedaulatan rakyat dan
dikepalai oleh seorang presiden
• Dalam pelaksaaan bentuk pemerintahan republik dapat dibedakan
menjadi republik absolut, republik kontitusional, dan republik
parlementer.
 Republik absolut (kadang-kadang disebut otoriter), yaitu suatu negara
yang seluruh kekuasaannya berada di tangan presiden.
 Republik terbatas, yaitu suatu republik yang kekuasaaan presidennya
dibatasi konstitusi.
 Republik parlementer, yaitu suatu republik yang kekuasaan
menjalankan pemerintahannya ada di tangan para menteri dan harus
bertanggung jawab kepada parlemen. Menteri-menteri merupakan
pelaksana pemerintahan dan mereka sendirilah yang mesti
bertanggung jawab.
Bentuk Kekuasaan Demokrasi
• Demokrasi adalah salah satu bentuk kekuasaan dari
bentuk pemerintahan Republik
• Demokrasi dapat juga dipandang sebagai pola hidup
berkelompok dalam organisasi, sesuai dengan
keinginan orang – orang yang hidup dalam kelompok
tersebut.
• Demokrasi dalam bentuk pemerintahan Republik
dapat diartikan sebagai pemerintahan yang
dijalankan oleh dan untuk kepentingan orang banyak.
Sistem Pemerintahan Presidensil
• Sistem presidensial, atau disebut juga dengan sistem
kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di
mana kekuasan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah
dengan kekuasan legislatif.
• Menurut Rod Hague, pemerintahan presidensil terdiri dari 3
unsur yaitu:
 Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan
mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait.
 Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan
yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan.
 Tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif
dan badan legislatif.
Ciri-ciri pemerintahan presidensial yaitu :
• Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala
pemerintahan sekaligus kepala negara
• Kekuasaan eksekutif presiden diangkat
berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh
mereka atau melalui badan perwakilan rakyat.
• Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk
mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang
memimpin departemen dan non-departemen.
• Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada
kekuasaan eksekutif (bukan kepada kekuasaan legislatif).
• Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada
kekuasaan legislatif.
• Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif.
Kesimpulan

Jelas ya,, bentuk pemerintahan kita
Republik, dengan bentuk kekuasaan
Demokrasi, dan sistem pemerintahan Presidensil
Implementasi terhadap struktur REMA UPI menurut konstitusi
(menuju penyempurnaan):
REPUBLIK MAHASISWA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA (REMA UPI)
AD ART REMA UPI
MPM REMA
Eksekutif
BEM REMA

Legislatif
DPM REMA

PRESIDEN
Kabinet

HMJ

KAMDA

UKM

DPMJ

DPM
Kamda

DPO

More Related Content

What's hot

New zealand presentation
New zealand presentationNew zealand presentation
New zealand presentation
Nanda Tami
 
Teori bentuk negara dan bentuk pemerintahan
Teori bentuk negara dan bentuk pemerintahanTeori bentuk negara dan bentuk pemerintahan
Teori bentuk negara dan bentuk pemerintahan
Adhi Panjie Gumilang
 
Prinsip prinsip-good-governance-dalam-tata-kelola-kepemerintahan-desa-studi-d...
Prinsip prinsip-good-governance-dalam-tata-kelola-kepemerintahan-desa-studi-d...Prinsip prinsip-good-governance-dalam-tata-kelola-kepemerintahan-desa-studi-d...
Prinsip prinsip-good-governance-dalam-tata-kelola-kepemerintahan-desa-studi-d...
murianda
 
Sifat sifat tercela
Sifat sifat tercelaSifat sifat tercela
Sifat sifat tercela
darma wati
 
Otonomi daerah dan demokrasi
Otonomi daerah dan demokrasiOtonomi daerah dan demokrasi
Otonomi daerah dan demokrasi
maneicon22
 
Hukum Acara Pidana Militer
Hukum Acara Pidana MiliterHukum Acara Pidana Militer
Hukum Acara Pidana Militer
Fenti Anita Sari
 
Bentuk negara dan pemerintahan
Bentuk negara dan pemerintahanBentuk negara dan pemerintahan
Bentuk negara dan pemerintahan
Bayu Rizky Aditya
 

What's hot (20)

Konflik Rempang
Konflik RempangKonflik Rempang
Konflik Rempang
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
 
New zealand presentation
New zealand presentationNew zealand presentation
New zealand presentation
 
Bab i 1.pendidikan kewarganegaraan
Bab i  1.pendidikan kewarganegaraanBab i  1.pendidikan kewarganegaraan
Bab i 1.pendidikan kewarganegaraan
 
Teori bentuk negara dan bentuk pemerintahan
Teori bentuk negara dan bentuk pemerintahanTeori bentuk negara dan bentuk pemerintahan
Teori bentuk negara dan bentuk pemerintahan
 
PPT PKN Otonomi daerah
PPT PKN Otonomi daerah PPT PKN Otonomi daerah
PPT PKN Otonomi daerah
 
Prinsip prinsip-good-governance-dalam-tata-kelola-kepemerintahan-desa-studi-d...
Prinsip prinsip-good-governance-dalam-tata-kelola-kepemerintahan-desa-studi-d...Prinsip prinsip-good-governance-dalam-tata-kelola-kepemerintahan-desa-studi-d...
Prinsip prinsip-good-governance-dalam-tata-kelola-kepemerintahan-desa-studi-d...
 
Advokasi ham
Advokasi hamAdvokasi ham
Advokasi ham
 
Legal drafting
Legal draftingLegal drafting
Legal drafting
 
Trias politika
Trias politikaTrias politika
Trias politika
 
Sifat sifat tercela
Sifat sifat tercelaSifat sifat tercela
Sifat sifat tercela
 
Makalah antropologi hukum
Makalah antropologi hukumMakalah antropologi hukum
Makalah antropologi hukum
 
Pendidikan Anti Korupsi
Pendidikan Anti KorupsiPendidikan Anti Korupsi
Pendidikan Anti Korupsi
 
Legal Opinion tentang Permen Blokir Situs Negatif
Legal Opinion tentang Permen Blokir Situs NegatifLegal Opinion tentang Permen Blokir Situs Negatif
Legal Opinion tentang Permen Blokir Situs Negatif
 
Otonomi daerah dan demokrasi
Otonomi daerah dan demokrasiOtonomi daerah dan demokrasi
Otonomi daerah dan demokrasi
 
Perbandingan Indonesia Belanda
Perbandingan Indonesia BelandaPerbandingan Indonesia Belanda
Perbandingan Indonesia Belanda
 
Peranan pendidikan dalam pendidikan nasional
Peranan pendidikan dalam pendidikan nasionalPeranan pendidikan dalam pendidikan nasional
Peranan pendidikan dalam pendidikan nasional
 
Hukum Acara Pidana Militer
Hukum Acara Pidana MiliterHukum Acara Pidana Militer
Hukum Acara Pidana Militer
 
Lembaga peradilan
Lembaga peradilanLembaga peradilan
Lembaga peradilan
 
Bentuk negara dan pemerintahan
Bentuk negara dan pemerintahanBentuk negara dan pemerintahan
Bentuk negara dan pemerintahan
 

Similar to Mpm rema upi

Ppt sistem pemerintahan tingkat pusat
Ppt sistem pemerintahan tingkat pusatPpt sistem pemerintahan tingkat pusat
Ppt sistem pemerintahan tingkat pusat
Cha-cha Taulanys
 
MAKALAH_PELAKSANAAN_PEMILIHAN_UMUM_PEMIL.docx
MAKALAH_PELAKSANAAN_PEMILIHAN_UMUM_PEMIL.docxMAKALAH_PELAKSANAAN_PEMILIHAN_UMUM_PEMIL.docx
MAKALAH_PELAKSANAAN_PEMILIHAN_UMUM_PEMIL.docx
SyaminaSyamina
 
Uud ikm-ui
Uud ikm-uiUud ikm-ui
Uud ikm-ui
Maf ID
 
Organisasi kemahasiswaan
Organisasi kemahasiswaanOrganisasi kemahasiswaan
Organisasi kemahasiswaan
Isna Wirawati
 

Similar to Mpm rema upi (20)

SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIASISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
 
Sosialisasi HMPS Politeknik Negeri Medan
Sosialisasi HMPS Politeknik Negeri MedanSosialisasi HMPS Politeknik Negeri Medan
Sosialisasi HMPS Politeknik Negeri Medan
 
AD DAN ART OSIS MTsN 33 JAKARTA
AD DAN ART OSIS MTsN 33 JAKARTAAD DAN ART OSIS MTsN 33 JAKARTA
AD DAN ART OSIS MTsN 33 JAKARTA
 
Pok iain snj
Pok iain snjPok iain snj
Pok iain snj
 
Ppt sistem pemerintahan tingkat pusat
Ppt sistem pemerintahan tingkat pusatPpt sistem pemerintahan tingkat pusat
Ppt sistem pemerintahan tingkat pusat
 
anggaran dasar
anggaran dasaranggaran dasar
anggaran dasar
 
MAKALAH_PELAKSANAAN_PEMILIHAN_UMUM_PEMIL.docx
MAKALAH_PELAKSANAAN_PEMILIHAN_UMUM_PEMIL.docxMAKALAH_PELAKSANAAN_PEMILIHAN_UMUM_PEMIL.docx
MAKALAH_PELAKSANAAN_PEMILIHAN_UMUM_PEMIL.docx
 
sistem politik indonesia
sistem politik indonesiasistem politik indonesia
sistem politik indonesia
 
Uud ikm-ui
Uud ikm-uiUud ikm-ui
Uud ikm-ui
 
RUU MPR.pdf
RUU MPR.pdfRUU MPR.pdf
RUU MPR.pdf
 
Pemilu
PemiluPemilu
Pemilu
 
Tugas pkn
Tugas pknTugas pkn
Tugas pkn
 
Bhsa indo
Bhsa indoBhsa indo
Bhsa indo
 
MODUL P5BK_TEMA SUARA DEMOKRASI_SUARAKAN HAKMU.pdf
MODUL P5BK_TEMA SUARA DEMOKRASI_SUARAKAN HAKMU.pdfMODUL P5BK_TEMA SUARA DEMOKRASI_SUARAKAN HAKMU.pdf
MODUL P5BK_TEMA SUARA DEMOKRASI_SUARAKAN HAKMU.pdf
 
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Politeknik Negeri...
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Politeknik Negeri...Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Politeknik Negeri...
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Politeknik Negeri...
 
Prinsip 4 & 5
Prinsip 4 & 5Prinsip 4 & 5
Prinsip 4 & 5
 
SISTEM PEMERINTAHAN DAN DEMOKRASI -KELOMPOK 7
SISTEM PEMERINTAHAN DAN DEMOKRASI -KELOMPOK 7SISTEM PEMERINTAHAN DAN DEMOKRASI -KELOMPOK 7
SISTEM PEMERINTAHAN DAN DEMOKRASI -KELOMPOK 7
 
Prediksi materi soal berdasarkan kisi p kn
Prediksi materi soal berdasarkan kisi p knPrediksi materi soal berdasarkan kisi p kn
Prediksi materi soal berdasarkan kisi p kn
 
Organisasi kemahasiswaan
Organisasi kemahasiswaanOrganisasi kemahasiswaan
Organisasi kemahasiswaan
 
Optimalisasi Peran Badan Legislasi dalam Meningkatkan Kinerja DPRD Serta Peng...
Optimalisasi Peran Badan Legislasi dalam Meningkatkan Kinerja DPRD Serta Peng...Optimalisasi Peran Badan Legislasi dalam Meningkatkan Kinerja DPRD Serta Peng...
Optimalisasi Peran Badan Legislasi dalam Meningkatkan Kinerja DPRD Serta Peng...
 

Mpm rema upi

  • 1. R HASISWA MA EL MAJ IS PE WARA TA SYA U N M MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA PERIODE TAHUN 2013
  • 2. PIMPINAN MPM REMA UPI 1. Muhammad Fadlian Amhar (Ketua) 2. Ermawati (Wakil Ketua 1) 3. Mochamad Wahyu Hidayat (Wakil Ketua 2)
  • 3. MPM REMA UPI dalam konstitusi • MPM REMA UPI adalah lembaga kedaulatan tertinggi organisasi kemahasiswaan Unversitas Pendidikan Indonesia. (ART Bab 3 pasal 11) • Anggota MPM REMA UPI terdiri atas ketua legislatif dan ketua eksekutif tingkat jurusan dan program studi, KAMDA dan ketua setiap UKM
  • 4. Tugas dan wewenang MPM REMA UPI adalah: 1. Membahas dan menetapkan amandemen Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga REMA UPI. 2. Membahas dan menetapkan Garis-Garis Besar Program Kerja (GBPK) REMA UPI. 3. Membahas dan menetapkan Mekanisme Kerja Organisasi (MKO) REMA UPI. 4. Mensosialisasikan konstitusi REMA UPI kepada anggota REMA UPI. 5. Memilih dan menetapkan pimpinan MPM REMA Universitas Pendidikan Indonesia. 6. Memilih dan menetapkan pimpinan DPM REMA Universitas Pendidikan Indonesia. 7. Menetapkan presiden dan wakil presiden BEM REMA Universitas Pendidikan Indonesia. 8. Mencabut hak keanggotaan REMA UPI. 9. Menetapkan hal-hal yang dianggap perlu.
  • 5. Hak dan Kewajiban MPM REMA UPI MPM REMA UPI mempunyai hak: • Menerima laporan pengawasan dari lembaga legislatif tingkat universitas. • Meminta pertanggungjawaban ketua lembaga eksekutif tingkat universitas. • Menerima atau menolak pertanggungjawaban ketua lembaga eksekutif tingkat universitas. • Menerima laporan dari UKM tentang transparansi penggunaan dana IUK secara langsung atau melalui lembaga eksekutif tingkat universitas. • Menerima ketetapan dan aturan perundangan REMA UPI yang diperlukan untuk dapat mencapai tujuan organisasi. • Menetapkan tata tertib MPM REMA UPI. • Mengamandemenkan AD/ART REMA UPI. MPM REMA UPI berkewajiban menjunjung tinggi dan menegakkan AD/ART REMA UPI serta menjalankan tugasnya sebagai wakil mahasiswa yang bertanggung jawab.
  • 6. Ada dimana kita???? ..................... Kita semua berada dalam Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (REMA UPI) ................. So,, aku, kamu dan kita semua adalah 1 Kesatuan REMA UPI 
  • 7. Sekilas tentang AD ART REMA UPI Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia merupakan bagian integral bangsa yang memiliki tanggung jawab untuk selalu meningkatkan kualitas diri, mengembangkan ilmu kependidikan dan keprofesian, memperkokoh persatuan dan kesatuan serta ikut berpartisipasi aktif dalam pengabdian pada masyarakat.
  • 8. Sekilas tentang AD ART REMA UPI • Kedaulatan REMA UPI berada di tangan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia dan dilaksanakan menurut AD-ART REMA UPI. (AD Bab III pasal 6) • REMA UPI adalah satu-satunya organisasi kemahasiswaan di Universitas Pendidikan Indonesia yang sah, berdaulat, dan merupakan kelengkapan non struktural di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia. (AD Bab IV pasal 8) • REMA UPI bertujuan untuk meningkatkan kualitas mahasiswa sebagai insan yang ilmiah, edukatif, dan religus serta ikut berpartisipasi dalam mewujudkan pembangunan nasional yang diridhoi Allah SWT. (AD Bab V pasal 9)
  • 9. Tata urut perundangan REMA UPI yaitu: 1. 2. 3. 4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Ketetapan MPM REMA UPI. Undang-Undang REMA UPI Ketetapan Lembaga Eksekutif Mahasiswa
  • 10. Kelengkapan Organisasi Kelengkapan REMA UPI terdiri atas: • Majelis Permusyawaratan Mahasiswa. • Lembaga Legislatif Tingkat Universitas. • Lembaga Eksekutif Tingkat Universitas. • Lembaga Legislatif Tingkat Jurusan atau Program Studi. • Lembaga Eksekutif Tingkat Jurusan atau Program Studi. • Unit Kegiatan Mahasiswa Tingkat Universitas. • Lembaga Eksekutif Kampus Daerah. • Lembaga Legislatif Kampus Daerah. • Unit Kegiatan Mahasiswa Kampus Daerah. (AD BAB VIII Pasal 14)
  • 11. Anggota REMA UPI Anggota REMA UPI terdiri atas: • Anggota Muda • Anggota Biasa • Anggota Aktif (AD Bab VI Pasal 12) Kewajiban dan Hak • Anggota berkewajiban untuk membayar iuran kemahasiswaan, menaati setiap peraturan organisasi, dan menjaga nama baik organisasi. • Anggota berhak untuk berpartisipasi dalam aktivitas organisasi, membela dan dibela, mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul, pertanyaan secara tertulis atau lisan kepada pengurus, mengikuti program dan aktvitas organisasi serta mempunyai hak memilih dan dipilih. • Penggunaan hak memilih dan dipilih diatur berdasarkan peraturan tersendiri dalam peraturan pemilihan dan pembentukan badan kelengkapan REMA UPI. (ART Bab I Pasal 4)
  • 12. Sanksi Anggota yang tidak melaksanakan kewajiban akan diberikan sanksi dengan peraturan tersendiri yang ditetapkan kemudian oleh MPM REMA UPI (ART Bab 1 Pasal 6) .......... Bahas sanksi???
  • 13. OTONOMI ORMAWA REMA UPI Segala urusan kelengkapan organisasi selain MPM REMA UPI, BEM REMA UPI, DPM REMA UPI, dan UKM diatur oleh lembaga masingmasing yang disesuaikan dengan AD/ART, GBPK, dan MKO REMA UPI. (ART BAB IX Pasal 39)
  • 14. MEKANISME HUBUNGAN – BEM REMA UPI memiliki jalur komando dengan lembaga-lembaga eksekutif kampus daerah, jurusan atau program studi, dan UKM. – DPM REMA UPI memiliki jalur komando dengan lembaga-lembaga legislatif kampus daerah, jurusan atau program studi, dan UKM. – Dalam pelaksanaan kegiatan terpusat yang dilaksanakan oleh BEM REMA UPI, lembaga-lembaga eksekutif kampus daerah, jurusan atau program studi, dan UKM berada di dalam komando BEM REMA UPI dan wajib mendukung kegiatan tersebut. (ART Bab X Pasal 40)
  • 15. ........... Ketentuan lebih lanjut tentang otonomi ormawa dan mekanisme hubungan diatur dalam undangundang otonomi ormawa
  • 16. Keuangan?? ........... Silakan bisa dibaca AD ART lebih lengkap  Jika ada pertanyaan langsung saja ditanyakan,,
  • 17. ....................... So, udah panjang-panjang aturan tentang Republik Mahasiswa (REMA UPI), sebenarnya bagaimana sih konsep Republik itu??? Bentuk konstitusi kita itu seperti apa??? ................??? Hmm.. Oke boleh dikatakan sistem ormawa kita sedang menuju kesempurnaan sebuah republik dengan bentuk kekuasaan yang demokrasi, Cekidot..!!
  • 18. Konsep Republik • Republik adalah bentuk pemerintahan yang berkedaulatan rakyat dan dikepalai oleh seorang presiden • Dalam pelaksaaan bentuk pemerintahan republik dapat dibedakan menjadi republik absolut, republik kontitusional, dan republik parlementer.  Republik absolut (kadang-kadang disebut otoriter), yaitu suatu negara yang seluruh kekuasaannya berada di tangan presiden.  Republik terbatas, yaitu suatu republik yang kekuasaaan presidennya dibatasi konstitusi.  Republik parlementer, yaitu suatu republik yang kekuasaan menjalankan pemerintahannya ada di tangan para menteri dan harus bertanggung jawab kepada parlemen. Menteri-menteri merupakan pelaksana pemerintahan dan mereka sendirilah yang mesti bertanggung jawab.
  • 19. Bentuk Kekuasaan Demokrasi • Demokrasi adalah salah satu bentuk kekuasaan dari bentuk pemerintahan Republik • Demokrasi dapat juga dipandang sebagai pola hidup berkelompok dalam organisasi, sesuai dengan keinginan orang – orang yang hidup dalam kelompok tersebut. • Demokrasi dalam bentuk pemerintahan Republik dapat diartikan sebagai pemerintahan yang dijalankan oleh dan untuk kepentingan orang banyak.
  • 20. Sistem Pemerintahan Presidensil • Sistem presidensial, atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasan legislatif. • Menurut Rod Hague, pemerintahan presidensil terdiri dari 3 unsur yaitu:  Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait.  Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan.  Tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif.
  • 21. Ciri-ciri pemerintahan presidensial yaitu : • Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara • Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat. • Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. • Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif (bukan kepada kekuasaan legislatif). • Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. • Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif.
  • 22. Kesimpulan Jelas ya,, bentuk pemerintahan kita Republik, dengan bentuk kekuasaan Demokrasi, dan sistem pemerintahan Presidensil
  • 23. Implementasi terhadap struktur REMA UPI menurut konstitusi (menuju penyempurnaan): REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA (REMA UPI) AD ART REMA UPI MPM REMA Eksekutif BEM REMA Legislatif DPM REMA PRESIDEN Kabinet HMJ KAMDA UKM DPMJ DPM Kamda DPO