Dokumen tersebut membahas tentang modal, utang, dan selisih hasil usaha dalam RUU Perkoperasian 2023. Terdapat 3 komponen utama yaitu modal koperasi, utang koperasi, dan selisih hasil usaha koperasi. Modal koperasi terdiri dari berbagai sumber seperti uang tanda masuk anggota, modal anggota, dan cadangan. Utang koperasi dapat berasal dari anggota maupun pihak luar. Selisih hasil usaha koperasi dap
2. ARAH PENGATURAN RUU PERKOPERASIAN
1. RUU Perkoperasian harus mampu memberikan lapangan bermain bagi Koperasi untuk tumbuh
kembang, dengan teguh menerapkan jati diri Koperasi.
2. RUU Perkoperasian harus memberikan penguatan kelembagaan dan usaha Koperasi, dengan
mengembangkan ekosistem Koperasi untuk mendukung pertumbuhan usaha Koperasi secara
berkelanjutan.
3. RUU Perkoperasian harus menjadi instrument untuk modernisasi Koperasi Indonesia, dan
sekaligus memberikan pelindungan bagi Koperasi dan Anggotanya, serta menjadikan Koperasi
sebagai salah satu ‘soko guru’ perekonomian nasional.
4. RUU Perkoperasian harus menjadi wahana pengarus-utamaan Koperasi dalam tatanan ekonomi,
sosial dan budaya masyarakat Indonesia → Koperasi harus menjadi ‘gaya hidup’ masyarakat
Indonesia.
5. RUU Perkoperasian momentum mensosialisasikan Koperasi secara luas, dan merevitalisasi
pemahaman masyarakat mengenai Koperasi yang lebih positif, serta menata ulang perkoperasian
Indonesia.
BERDASARKAN PEMIKIRAN TERSEBUT, MAKA PENYUSUNAN RUU PERKOPERASIAN INI DIHARAPKAN DAPAT
DILAKUKAN OLEH SELURUH PEMANGKU KEPENTINGAN. PADA HARI INI KITA FOKUS MEMBAHAS PERANGKAT
ORGANISASI KOPERASI YANG MENJADI PENCIRI DARI TATA ORGANISASI DAN TATA KELOLA KOPERASI.
3. No. Dimensi Pasal Ketentuan
1. Modal Koperasi 67 Modal Koperasi terdiri atas:
a. Uang Tanda Masuk Anggota;
b. Modal Anggota;
c. Hasil Penyetaraan Modal Anggota;
d. Selisih Hasil Usaha yang belum dibagi;
e. Cadangan;
f. Hibah; dan
g. modal lain yang sah.
2. Uang Tanda Masuk
Anggota
68 Uang Tanda Masuk Anggota dibayar oleh Anggota pada saat diterima sebagai Anggota, dibayar 1 (satu) kali dan menjadi milik Koperasi.
68 Karakteristik Uang Tanda Masuk Anggota meliputi:
a. tanda bukti sah menjadi Anggota; dan
b. tidak dapat dialihkan.
68 1. Nilai Uang Tanda Masuk Anggota ditetapkan dalam Anggaran Dasar dengan nominal yang sama untuk setiap Anggota.
2. Nilai Uang Tanda Masuk Anggota dapat diubah sesuai dengan perkembangan kebutuhan modal dan usaha Koperasi.
3. Modal Anggota 69 Modal Anggota wajib dibayar oleh Anggota selama masa keanggotaan dengan jumlah dan waktu tertentu.
69 Karakteristik Modal Anggota, meliputi:
a. tidak mempunyai hak suara;
b. tidak dapat ditarik selama masih menjadi Anggota Koperasi;
c. hanya dapat dialihkan sebagian atau seluruhnya oleh sesama Anggota dan/atau Koperasi;
d. memperoleh bagian surplus hasil usaha dan manfaat lain; dan
e. menanggung risiko.
69 1. Nilai Modal Anggota dapat diubah sesuai dengan perkembangan kebutuhan modal dan usaha Koperasi.
2. Koperasi menetapkan batasan kepemilikan Modal Anggota untuk menjaga proporsi kepemilikan setiap Anggota secara wajar.
Modal Koperasi
4. No. Dimensi Pasal Ketentuan
4 Hasil Penyetaraan
Modal Anggota
70 Hasil Penyetaraan Modal Anggota merupakan selisih hasil penyetaraan Modal Anggota lama dengan Modal Anggota baru.
5. Selisih Hasil Usaha 71 1. Selisih Hasil Usaha yang belum dibagi, merupakan keseluruhan atau sebagian surplus hasil usaha pada periode tertentu yang belum
dibagi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.
2. Selisih Hasil Usaha dapat berfungsi untuk menanggung risiko dan mengembangkan usaha Koperasi melalui persetujuan Rapat
Anggota.
6 Cadangan 72 1. Cadangan disisihkan dari surplus hasil usaha Koperasi yang besaran persentasenya ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
2. Penyisihan Cadangan dilakukan secara akumulatif sampai dengan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah Modal
Anggota Koperasi.
3. Dalam hal penyisihan Cadangan belum mencapai 20%, Cadangan hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian.
4. Dalam hal penyisihan Cadangan telah melebihi 20%, Cadangan dapat digunakan untuk mengembangkan usaha Koperasi, dan/atau
menjamin kesinambungan modal Koperasi
7 Hibah 73 1. Koperasi dapat menerima Hibah sebagai modal Koperasi dari pihak ketiga dari dalam dan/atau luar negeri.
2. Hibah yang diterima dari luar negeri wajib dilaporkan kepada lembaga yang mempunyai tugas dibidang pelaporan dan analisis
transaksi keuangan.
3. Hibah tidak dapat dibagikan kepada Anggota, Pengurus, Pengawas, maupun pihak lain.
8 Modal lain yang
sah
74 1. Modal lain yang sah merupakan modal Koperasi yang berasal dari sumber yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
2. Modal lain yang sah menanggung risiko kerugian usaha Koperasi.
3. Modal lain yang sah yang berasal dari Anggota, Koperasi lain atau pihak lain dapat diberikan alokasi Selisih Hasil Usaha Koperasi.
Modal Koperasi
5. No. Dimensi Pasal Ketentuan
1. Utang 76 Utang Koperasi merupakan kewajiban Koperasi kepada pihak lain dengan ketentuan jumlah, bunga atau imbal jasa, dan tenggat
waktu tertentu yang disepakati
76 Utang Koperasi dapat bersumber dari:
a. Anggota; dan/atau
b. bukan Anggota.
76 Utang Koperasi yang bersumber dari bukan Anggota dapat berasal dari:
1. perorangan;
2. Koperasi lain;
3. badan usaha;
4. lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank; dan/atau
5. pihak lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
76 Utang Koperasi dapat berupa:
1. utang dagang;
2. simpanan Anggota;
3. pinjaman yang diterima;
4. pembiayaan yang diterima;
5. surat utang jangka pendek;
6. obligasi; dan/atau
7. instrumen utang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penyertaan 77 Penyertaan berasal dari:
1. Anggota; dan
2. bukan Anggota.
UTANG
6. No. Dimensi Pasal Ketentuan
2. Penyertaan 77 Penyertaan dari bukan Anggota dapat berasal dari:
1. Pemerintah Pusat;
2. Pemerintah Daerah;
3. Koperasi lain;
4. badan hukum;
5. badan layanan umum; dan
6. lembaga ekosistem Koperasi.
77 Penyertaan mempunyai karakteristik:
1. membiayai usaha pada unit usaha, lini usaha atau proyek usaha Koperasi;
2. ada kelayakan usaha yang disetujui oleh Rapat Anggota;
3. mendapat pembagian keuntungan usaha;
4. menanggung risiko kerugian usaha; dan
5. ada perjanjian antara Koperasi dengan pihak yang melakukan penyertaan.
77 Koperasi yang menyelenggarakan unit usaha, lini usaha atau proyek usaha yang dibiayai dari Penyertaan mendapatkan imbalan
berdasarkan kesepakatan.
3. Pengelolaan
Risiko Utang
78 1. Koperasi dalam memperoleh utang, menerapkan risiko utang yang meliputi kemampuan membayar dan keseimbangan
struktur modal yang sehat.
2. Dalam upaya pengelolaan risiko utang, Koperasi dapat mengikuti program penjaminan kredit atau pembiayaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Koperasi Syariah 79 Koperasi Syariah dalam menghimpun modal, utang, dan Penyertaan wajib menggunakan Prinsip Syariah.
UTANG
7. No. Dimensi Pasal Ketentuan
1. Selisih Hasil
Usaha
116 Selisih Hasil Usaha berasal dari:
1. pelayanan kepada Anggota;
2. transaksi bisnis dengan bukan Anggota; dan/atau
3. transaksi lain.
116 Selisih Hasil Usaha yang berasal dari pelayanan kepada Anggota berupa:
1. surplus hasil usaha; atau
2. defisit hasil usaha.
116 Selisih Hasil Usaha yang berasal dari transaksi bisnis dengan bukan Anggota berupa:
1. laba usaha; atau
2. rugi usaha.
116 Selisih Hasil Usaha yang berasal dari transaksi lain berupa:
1. pendapatan lain; atau
2. beban lain.
2. Surplus Hasil
Usaha
117 Surplus hasil usaha, laba usaha, dan pendapatan lain Koperasi setelah dikurangi pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan digunakan untuk:
1. menutup kerugian atau pengembangan usaha;
2. Cadangan untuk menutup kerugian;
3. Cadangan untuk pengembangan usaha;
4. Cadangan untuk pengalihan Modal Anggota;
5. Anggota, sesuai kontribusinya secara proporsional; dan/atau
6. penggunaan lain atas persetujuan Rapat Anggota dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
3. Defisit Hasil
Usaha
118 1. Dalam hal terdapat defisit hasil usaha, rugi usaha, dan/atau beban lain, Koperasi menggunakan Cadangan sebelum
menggunakan sumber yang lain.
2. Dalam hal Cadangan yang ada tidak cukup untuk menutup defisit hasil usaha dan/atau rugi usaha, dan/atau beban lain, maka
defisit hasil usaha, rugi usaha, dan/atau beban lain diakumulasikan dan dibebankan sebagai komponen biaya pada anggaran
pendapatan dan belanja Koperasi tahun berikutnya.
SELISIH HASIL USAHA