Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
2. Pengertian Koperasi
Menurut pasal 1 UU no. 25
Tahun 1992 adalah suatu badan
usaha yang memiliki dasar asas
kekeluargaan.
Koperasi adalah badan usaha
yang beranggotakan orang-
orang atau badan hukum
koperasi dengan melandaskan
kegiatanya pada prinsip
koperasi dan sebagai gerakan
ekonomi rakyat yang
berdasarkan asas kekeluargaan.
PSAK No. 27, tahun 2009
Koperasi adalah badan usaha yang
mengorganisir pemanfaatan dan
pendayagunaan sumber daya ekonomi
para anggotanya atas dasar prinsip-
prinsip koperasi dan kaidah usaha
ekonomi untuk meningkatkan taraf
hidup anggota pada khususnya dan
masyarakat daerah kerja pada
umumnya. Dengan demikian, koperasi
merupakan gerakan ekonomi rakyat
dan sokoguru perekonomian nasional.
3. Karakteristik Koperasi Di Indonesia
Pasal 3 UU No. 25 Tahun
1992
Koperasi memajukan
kesejahteraan anggota,
masyarakat dan ikut
membangun tatanan
perekonomian nasional
untuk mewujudkan
masyarakat yang maju, adil
dan makmur
UUD 1945 menegaskan
Koperasi menjadi suatu
model sistem perekonomian
negara yang diwujudkan dan
diimplementasikan dalam
aktivitas ekonomi bangsa,
mengingat koperasi sebagai
soko guru perekonomian
nasional
4. Karakteristik Koperasi Di Indonesia
• Masing2 anggota koperasi berkewajiban untuk
mengembangkan serta mengawasi jalannya
usaha koperasi
• Risiko dan keuntungan usaha koperasi
ditanggung dan dibagi secara adil
5. Prinsip-Prinsip Koperasi Di Indonesia
Keanggotaan
bersifat
sukarela dan
terbuka
Pengelolaan
dilakukan
secara
demokratis
Pemberian
balas jasa atas
modal
Pembagian
SHU sebanding
partisipasi
anggota
Kemandirian
7. Perbedaan Koperasi dengan Perseroan Terbatas
KET KOPERASI PT
1 Fokus tujuan Kesejahteraam anggota &
masyarakat
Kesejahteraan pemilik
modal
2 Pemegang
kekuasaan
Rapat anggota RUPS
3 Asas ekonomi Demokrasi ekonomi Kekuatan modal
4 Hak preferensi
atas modal
Persaman atas pembatasan modal Hak prioritas atas kekuatan
modal
5 Kultur internal Kegotong royongan individual
6 Sifat hub
kepemilikan
kesetiakawanan Bisnis murni
7 Hak atas ekuitas Pembagian SHU sesuai partisipasi
modal
Besarnya dividen
tergantung jumlah modal
8 Ekuitas Simpanan pokok, wajib, modal
pernyertaan, cadangan, shu belum
Modal saham dan laba
ditahan
8. Tujuan Koperasi di Indonesia
Untuk memajukan
kesejahteraan anggotanya
Untuk memajukan
kesejahteraan masyarakat
Turut serta membangun tatanan
perekonomian nasional
9. Perkiraan Dalam Akuntansi Koperasi
Kas
Surat Berharga
Piutang Anggota
Piutang non Anggota
Piutang Penjualan
Angsuran
Cadangan
Penghapusan
Piutang
Wesel Tagih
Perlengkapan
Kantor
Pembayaran Dimuka
PPN Masukan
Pendapatan yg akan
Diterima
Aktiva
Lancar
10. Perkiraan Dalam Akuntansi Koperasi
Invesatsi
Jangka
Panjang
Aktiva
Tetap
Tidak
Berwujud
Aktiva
Tetap
Berwujud
Aktiva
Lain-Lain
11. Perkiraan Dalam Akuntansi Koperasi
Utang
Lancar
Utang Usaha
Utang Biaya
Pajak Penjualan
Keluaran
Utang Wesel
Simpanan Sukrela
Dana Bagian SHU Penerimaan Dimuka
12. Perkiraan Dalam Akuntansi Koperasi
Kewajiban
Jangka
Panjang
Simpanan
Pokok
Modal
Penyertaan
Modal
Sumbangan
Simpanan
Wajib
Cadangan SHU
Ekuitas
Koperasi
13. Perkiraan Dalam Akuntansi Koperasi
Partisipasi
Bruto
Neto
Jasa Provisi
Simpanan
Wajib
Pend Non
Anggota
Pendapatan
Denda
Pendapatan
Diluar Usaha
Koperasi
Penghasilan
14. Perkiraan Dalam Akuntansi Koperasi
Beban
operasional
Beban Pokok
Beban
Perkoperasian
Beban Diluar
Usaha
Harga Pokok
Beba
n