Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu menjelaskan cakupan standar yaitu : level, subyek dan aspek standardisasi, sifat standar serta tujuan standardisasi dan manfaat standar. Subbab ini membahas:
1. Level standardisasi
2. Subyek standardisasi
3. Aspek standardisasi
4. Sifat standar
5. Tujuan standardisasi dan manfaat standar
Materi dipresentasikan saat pertemuan dengan para akademisi dari Yogyakarta dan Surakarta (UGM, UII, AJY, Un. Muhammadiyah Magelang, dan UNS) di Warung Raminten, Jalan Kaliurang, Sleman Yogyakarta, pukul 15 Desember 2014
Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu menjelaskan cakupan standar yaitu : level, subyek dan aspek standardisasi, sifat standar serta tujuan standardisasi dan manfaat standar. Subbab ini membahas:
1. Level standardisasi
2. Subyek standardisasi
3. Aspek standardisasi
4. Sifat standar
5. Tujuan standardisasi dan manfaat standar
Materi dipresentasikan saat pertemuan dengan para akademisi dari Yogyakarta dan Surakarta (UGM, UII, AJY, Un. Muhammadiyah Magelang, dan UNS) di Warung Raminten, Jalan Kaliurang, Sleman Yogyakarta, pukul 15 Desember 2014
Dokumen tersebut membahas tentang penerapan standar dan regulasi teknis. Penerapan standar bersifat sukarela sementara regulasi teknis bersifat wajib. Regulasi teknis ditetapkan pemerintah untuk mengatur persyaratan teknis produk guna perlindungan kesehatan dan keselamatan publik. Penerapan standar dan regulasi teknis diatur dan diawasi oleh badan-badan terkait.
Ringkasan: Modul ini membahas tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dengan memaksimalkan produksi dalam negeri dan usaha kecil serta ketentuan pengadaan dengan dana pinjaman/hibah luar negeri. Modul ini menjelaskan tentang perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), preferensi harga, dan kewajiban penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
Dokumen tersebut membahas tentang pelatihan pengadaan barang/jasa dengan sistem swakelola oleh pemerintah, mencakup pengertian, jenis, tata cara perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pekerjaan swakelola yang dilakukan oleh instansi penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain atau kelompok masyarakat.
Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu menjelaskan makna dan prinsip-prinsip metrologi dan penilaian kesesuaian dalam penerapan standar. Subbab ini berisi:
1. Metrologi
2. Akreditasi
3. Sertifikasi
Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu menjelaskan mikro dan makro ekonomi serta manfaat standar dalam perdagangan dan dalam menanggapi isu global (eg. climate change, social security). Subbab ini berisi:
1. Mikro ekonomi
2. Makro ekonomi
3. Manfaat standar dalam perdagangan dan dalam menanggapi isu global
Materi Pelatihan Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Materi disusun oleh Khalid Mustafa (www.khalidmustafa.info)
Spesifikasi barang/jasa disusun oleh ULP/Pejabat Pengadaan berdasarkan kebutuhan yang diuraikan dalam Rencana Umum Pengadaan dan Rencana Pelaksanaan Pengadaan yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran. Spesifikasi tersebut kemudian dimasukkan ke dalam Dokumen Pengadaan untuk memenuhi persyaratan teknis. Perubahan spesifikasi memerlukan persetujuan dari Pengguna Anggaran.
Ringkasan: Dokumen tersebut membahas peran standardisasi nasional dalam meningkatkan daya saing dan inovasi nasional. Standardisasi dapat membantu meningkatkan inovasi, mengurangi biaya, dan menjamin keamanan produk. Standard juga dapat memfasilitasi akses ke pasar global dan manajemen resiko. Oleh karena itu, standardisasi penting untuk pembangunan berkelanjutan dan daya saing produk nasional.
Dokumen tersebut membahas persiapan penerapan standar SNI ISO/IEC 17025 untuk laboratorium pengujian dan kalibrasi. Termasuk memahami persyaratan standar terkait organisasi, sumber daya manusia, fasilitas, dan proses pengujian serta kalibrasi. Dokumen ini juga menjelaskan perencanaan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan standar tersebut.
Dokumen tersebut merupakan agenda pelatihan manajemen risiko berbasis SNI ISO 31000:2018 yang mencakup proses manajemen risiko, teknik penilaian risiko, dan studi kasus. Pelatihan ini membahas tentang kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, teknik penilaian risiko seperti matriks risiko dan pohon kejadian, serta tugas kelompok untuk latihan identifikasi, analisis, dan penanganan risiko.
Dokumen tersebut membahas tentang Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan SNI ISO 21001:2018. Standar ini memberikan persyaratan untuk menetapkan, menerapkan, memelihara, meninjau, dan meningkatkan sistem manajemen organisasi pendidikan agar dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pembelajar dan pihak berkepentingan lainnya."
Materi ini dibawakan untuk acara Coaching Clinic Virtual Panduan Membuat Masker Kain sesuai SNI pada Rabu, 28 Juli 2021. Diikuti oleh sekitar 150 peserta dari beberapa wilayah di Indonesia, menampilan 2 Role model UMK Masker Kain yakni Baby Finnsass dari Bandung dan Koperasi Bina Masyarakat Batik Tegalan. Acara berlangsung banyak diskusi, yang teknis maupun manajemen. Alhamdulillah banyak respon positif untuk acara ini. Acara disiarkan langsung melalui youtube BSN di https://youtu.be/RaAFq2O3v50
SNI ISO PAS 45005:2020 memberikan panduan bagi organisasi untuk mengelola risiko kesehatan dan keselamatan kerja selama pandemi Covid-19 dengan merencanakan dan menilai risiko, memastikan tempat kerja yang aman, serta memungkinkan kerja dari rumah."
Dokumen tersebut membahas mengenai pemanfaatan e-learning standarisasi, penilaian kesesuaian, dan metrologi. E-learning digunakan untuk memfasilitasi pembelajaran secara efisien dalam hal waktu dan biaya serta memungkinkan penggunaan berbagai metode pembelajaran seperti membaca, menonton, mendengarkan, diskusi, dan kuis. Sistem e-learning ini menyediakan berbagai kursus standar dan sertifikat yang dapat diverifikasi melal
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang Standar Nasional Indonesia (SNI) dan manfaatnya bagi UKM.
2. Penerapan SNI dapat meningkatkan omset penjualan UKM hingga 300% dan membuka peluang ekspor.
3. SNI mencakup standar untuk berbagai produk termasuk pempek, kerupuk, dan proses sertifikasinya.
Dokumen tersebut membahas upaya Indonesia dalam memperkuat sistem jaminan produk halal domestik dan akses pasar global melalui kerjasama antara sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian berdasarkan UU No. 20 tahun 2014 dan UU No. 33 tahun 2014 serta peran Organisasi Kerjasama Islam (OIC) dalam mempengaruhi perdagangan komoditi halal global."
Setelah mengikuti bab ini peserta diharapkan mampu menjelaskan bahwa ISO sebagai organisasi standardisasi internasional memahami adanya berbagai metode perhitungan EBS (Economic Benefit of Standards), kemudian mencoba memunculkan sebuah metode universal yang telah disebarluaskan dan diujicobakan di berbagai negara anggotanya.
Setelah mengikuti bab ini peserta diharapkan mampu menjelaskan contoh-contoh hasil studi atau riset tentang manfaat ekonomi standar/standardisasi yang sudah dilakukan oleh berbagai negara dan Indonesia.
Setelah mengikuti bab ini peserta diharapkan mampu:
1. Menjelaskan bahwa terdapat faktor-faktor biaya dalam penerapan standar, dan penerapan standar memberikan manfaat "tangible‟ dan "intangible‟. Memberikan awareness terhadap
indikator-indikator manfaat, hasil dari penerapan standar.
2. Menjelaskan bahwa penerapan standar memiliki pola yang "terkesan‟ mahal dalam awal penerapannya, namun karena memberikan efektivitas dan efisiensi sehingga dalam jangka
panjang memberikan keuntungan.
Dokumen ini membahas analisis manfaat ekonomi dari standarisasi. Standar dapat memberikan manfaat ekonomi berupa tangible maupun intangible jika diterapkan dengan benar. Analisis manfaat ekonomi melibatkan identifikasi standar dan dampaknya, isolasi kontribusi standar, serta perhitungan nilai ekonomi. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan antara lain jenis standar, proses bisnis, dan pemangku kepentingan. Standar dapat mengurangi
Dokumen tersebut membahas manfaat standarisasi bagi peningkatan daya saing perusahaan melalui harmonisasi standar dan pengurangan biaya transaksi serta menciptakan rantai pasokan yang lebih lancar. Standarisasi juga memiliki dampak ekonomi positif dengan meningkatkan skala ekonomi, pembagian kerja, kompetensi, mengurangi hambatan masuk, efek jaringan, biaya transaksi, ketepatan, kepercayaan dan mengurangi
Dokumen ini membahas tentang standar dan penilaian kesesuaian. Standar dikembangkan untuk kepentingan masyarakat dan dunia usaha dalam hal kesehatan, keamanan, lingkungan, ekonomi, dan perlindungan konsumen. Penilaian kesesuaian digunakan untuk menilai kesesuaian barang, jasa, sistem, proses, atau personil terhadap standar acuan melalui pengujian, inspeksi, audit, sertifikasi dan akreditasi.
This topic presented in the 1st GCC (Council for Gulf Countries) for Education Standardization at Doha, 8-9 December 2015. Presented by Dewi Odjar Ratna Komala, Deputy Chairman for Information and Promotion of Standardization, National Standardization Agency of Indonesia
Standar dan penilaian kesesuaian memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi ekonomi, membatasi kegagalan pasar, dan mempromosikan perdagangan. Pendidikan tentang standardisasi penting untuk menciptakan tenaga kerja yang memiliki pemahaman mendalam tentang standar dan mampu mengikuti perkembangan teknologi. Distance learning standardisasi (DLS) dikembangkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya standar melalui pem
Dokumen tersebut membahas tentang pengembangan e-learning di Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk meningkatkan standarisasi dan kesadaran masyarakat. Dokumen tersebut menjelaskan manfaat e-learning seperti biaya rendah, fleksibilitas, dan percepatan pemerataan pengetahuan, serta tantangan seperti budaya belajar mandiri dan infrastruktur teknologi. Dokumen tersebut juga menjelaskan strategi pengembangan e-learning BSN mel
Dokumen tersebut membahas tentang standarisasi, inovasi, dan hak kekayaan intelektual. Standarisasi diperlukan untuk meningkatkan kompatibilitas dan pertukaran, sementara inovasi dan hak kekayaan intelektual mendorong terciptanya produk dan teknologi baru.
More from National Standardization Agency of Indonesia (20)