tugas pertanahan, Konfik tanah

2.  Konfik tanah mungkin terjadi di mana
mana. Banyak penyebab terjadinya konfik
tanah yang bisa adanya jatuh korban jiwa,
hak ini di sebabkan keadan tanah yang
terbatas sedangkan jumlah penduduk
semakin bertambah.
 Pada hakikatnya, kasus pertanahan
merupakan benturan kepentingan (conflict
of interest) di bidang pertanahan antaran
siapa dengan siapa,perorangan dengan
lembaga hukum atau pun dengan
perusahan.

3. Oleh sebab itu kepastian hukum yang
diamanatkan UUPA, maka terhadap kasus
pertanahan dimaksud antara lain diberikan
respon/reaksi/penyelesaian kepada yang
berkepentingan (masyarakat/pemerintah)
berupa solusi dari BPN dan solusi melalui badan
peradilan.
Solusi penyelesaian sengketa dapat ditempuh
dengan beberapa solusi antara lain :
1. Solusi melalui BPN
2. Solusi melalui Mediasi
3. Solusi melalui Badan Peradilan
Solusi

5.  Konflik tanah yang terjadi di Kab.Garut
Jawa Barat ini sudah terjadi bertahun
tahun. Konfilik ini muncul karena
masyarakat menuntut kepada pihak
PT.PN VIII Untuk menggarap lahan
perkebunan yang terlantarkan untuk di
garap oleh petani penggarap sekitar
perkebunan 202 Ha dari 402 Ha

6.  Pada akhir 2013 kasus ini sudah melalui titik terang
dengan solusi mediasi melalui BPN dengan di
pasilitasi Bupati Kab.Garut dan Komnas Ham.
 konflik tanah di kawasan PTPN VIII Dayeuhmanggung
sudah sampai tahapan penandatanganan
Memorandum of Understanding (MoU/nota
kesepahaman). Dengan catatan, di dalamnya
tertera kesepakatan bahwa tanah diokuvasi
penggarap itu tidak untuk diperjualbelikan, dan
harus ada pengawasan pelaksanaannya dari
pemerintah daerah setempat selaku pemangku
wilayah.
 Solusi ini tidak merugikan kedua belah pihak yang
sedang bertikai.
 PT.PN VIII yang mempunyai HGU (Hak Guna Usaha)

7.  Tanah diperbolehkan digarap masyarakat
yakni lahan tanah yang terlanjur sudah
terokuvasi masyarakat, seluas sekitar 202
hektare, dari total lahan yang sedang diajukan
perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU)-nya
seluas 402 hektare. Pengecekan lokasi dan
identifikasi masyarakat penggarap juga sudah
dilakukan. Selain itu, komoditi yang ditanam
pun harus dipastikan sesuai dengan tata ruang
dan ekosistem yang ada.
 “Penanganan konflik tanah seperti ini akan
diangkat ke Komisi A dan B DPR RI serta BUMN,
serta Depdagri. Ini merupakan solusi baru.
Sehingga akan menjadi model atau contoh
bagi seluruh daerah di Indonesia,” Ujar kepala
Kantor BPN Garut.

8.  Saat ini kasus konflik tanah di kawasan
kebun teh Dayeuhmanggung memasuki
tahap penyusunan draft MoU dan
Perjanjian Kemitraan Pemanfaatan Lahan,
dengan mediator Komnas HAM.
 Masyarakat dapat menerima konsep kita
bahwa lahan bukan untuk dikuasai atau
dimiliki penggarap, melainkan bisa
kerjasama pemanfaatan lahan untuk
kesejahteraan masyarakat, dengan tetap
memperhatikan kelestarian lingkungan

9.  Solusi dengan cara mediasi tebukiti dapat
menyelesaikan masalah tanpa merugikan
salah satu pihak. Dalam kasus ini petani
penggarap dapat menggarap lahan untuk
di garap dan kemudian hasilnya di jual
kepada PT.PN VII dengan adanya MoU.
Tarap perekonomian masyarakat juga
terbantu dengan adanya MoU ini. Semoga
solusi ini dapat di laksanakan oleh BPN
seluruh indonesia untuk menyelesaikan
konflik seperti ini tanpa adanya tumpah
darah.