Rezim politik perizinan berbasis lahan di indonesiaRaflis Ssi
Belum ada kawasan hutan yang ditetapkan sesuai dengan amanah undang undang
Izin yang yang dikeluarkan oleh pemerintah belum berdasarkan kewenangan dengan merampas hak asal usul yang dimiliki oleh masyarakat (land grabbing)
Dibutuhkan audit perizinan
Praktek manipulasi peta dalam penunjukan/penetapan fungsi kawasan hutan dan rencana tata ruang wilayah provinsi: Sebuah pembelajaran dari rebutan wewenang antara pemerintah Provinsi Riau dengan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tidak kunjung selesai dari tahun 1986 sampai 2015 (29 tahun) yang berdampak pada tidak bisa ditetapkannya rencana tata ruang wilayah provinsi sebagai peraturan daerah.
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruangRaflis Ssi
UU Kehutanan telah ditafsirkan secara keliru oleh pemerintah semenjak tahun 1999. Hal ini dapat dilihat dari aturan pelaksana undang undang didesain untuk kepentingan kelompok tertentu yang merampas hak asal usul yang dimiliki oleh masyarakat. Aturan pelaksana berupa peraturan pemerintah dan peraturan mentri berusaha mengaburkan beberapa substansi penting yang diatur dalam undang undang. Kekeliruan dalam penafsiran ini telah diluruskan oleh beberapa putusan mahkamah konstitusi diantaranya PUU 45 dan PUU 35.Kekacauan logika yang sangat fundamental terdapat dalam Status dan Fungsi kawasan hutan, aturan pelaksana secara sistimatis berusaha mengaburkan Status kawasan hutan menjadi fungsi kawasan hutan. Padahal konflik tenurial yang terjadi justru merupakan dampak dari ketidakpastian Status Kawasan Hutan. Sehingga banyak masyarakat dikriminalisasi dengan tuduhan menguasai kawasan hutan secara tidak syah, sementara itu kawasan hutan yang dipersoalkan belum mempunyai kepastian hukum.
Rezim politik perizinan berbasis lahan di indonesiaRaflis Ssi
Belum ada kawasan hutan yang ditetapkan sesuai dengan amanah undang undang
Izin yang yang dikeluarkan oleh pemerintah belum berdasarkan kewenangan dengan merampas hak asal usul yang dimiliki oleh masyarakat (land grabbing)
Dibutuhkan audit perizinan
Praktek manipulasi peta dalam penunjukan/penetapan fungsi kawasan hutan dan rencana tata ruang wilayah provinsi: Sebuah pembelajaran dari rebutan wewenang antara pemerintah Provinsi Riau dengan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tidak kunjung selesai dari tahun 1986 sampai 2015 (29 tahun) yang berdampak pada tidak bisa ditetapkannya rencana tata ruang wilayah provinsi sebagai peraturan daerah.
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruangRaflis Ssi
UU Kehutanan telah ditafsirkan secara keliru oleh pemerintah semenjak tahun 1999. Hal ini dapat dilihat dari aturan pelaksana undang undang didesain untuk kepentingan kelompok tertentu yang merampas hak asal usul yang dimiliki oleh masyarakat. Aturan pelaksana berupa peraturan pemerintah dan peraturan mentri berusaha mengaburkan beberapa substansi penting yang diatur dalam undang undang. Kekeliruan dalam penafsiran ini telah diluruskan oleh beberapa putusan mahkamah konstitusi diantaranya PUU 45 dan PUU 35.Kekacauan logika yang sangat fundamental terdapat dalam Status dan Fungsi kawasan hutan, aturan pelaksana secara sistimatis berusaha mengaburkan Status kawasan hutan menjadi fungsi kawasan hutan. Padahal konflik tenurial yang terjadi justru merupakan dampak dari ketidakpastian Status Kawasan Hutan. Sehingga banyak masyarakat dikriminalisasi dengan tuduhan menguasai kawasan hutan secara tidak syah, sementara itu kawasan hutan yang dipersoalkan belum mempunyai kepastian hukum.
Review Perencanaan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Pada Zona Pemanfaatan ...bramantiyo marjuki
Review Perencanaan Spasial Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Pada Zona Pemanfaatan Bukit Tekenang, Taman Nasional Danau Sentarum, Kalimantan. 2016. Planning Stages and Approaches.
Koalisi Anti Mafia Huta mengapresiasi inisiatif yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pengawasan dan pencegahan korupsi di sektor kehutanan dan perkebunan melalui skema kegiatan Koordinasi dan Supervisi (Korsup). Koalisi menilai pentingnya kegiatan tersebut untuk menjadi ruang bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam implementasi korsup Kehutanan ini melalui kegiatan pengawasan dan pengumpulan data-data di lapangan untuk disampaikan kepada KPK. Dukungan masyarakat sipil ini bertujuan untuk memperkuat kerja pengawasan
dan penegakan hukum yang masih lemah di internal pemerintah daerah dan pusat. Kertas posisi ini disusun sebagai hasil pengawasan koalisi masyarakat sipil di 3 (tiga) provinsi, terutama yang menyangkut aspek ketaatan ijin, penerimaan negara, serta aspek sosial dan lingkungan.
Review Perencanaan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Pada Zona Pemanfaatan ...bramantiyo marjuki
Review Perencanaan Spasial Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Pada Zona Pemanfaatan Bukit Tekenang, Taman Nasional Danau Sentarum, Kalimantan. 2016. Planning Stages and Approaches.
Koalisi Anti Mafia Huta mengapresiasi inisiatif yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pengawasan dan pencegahan korupsi di sektor kehutanan dan perkebunan melalui skema kegiatan Koordinasi dan Supervisi (Korsup). Koalisi menilai pentingnya kegiatan tersebut untuk menjadi ruang bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam implementasi korsup Kehutanan ini melalui kegiatan pengawasan dan pengumpulan data-data di lapangan untuk disampaikan kepada KPK. Dukungan masyarakat sipil ini bertujuan untuk memperkuat kerja pengawasan
dan penegakan hukum yang masih lemah di internal pemerintah daerah dan pusat. Kertas posisi ini disusun sebagai hasil pengawasan koalisi masyarakat sipil di 3 (tiga) provinsi, terutama yang menyangkut aspek ketaatan ijin, penerimaan negara, serta aspek sosial dan lingkungan.
Korupsi dan kepastian hukum kawasan hutanRaflis Ssi
Ketidakpastian kawasan hutan didesain sedemikian rupa dan berpotensi membuka ruang transaksi untuk melakukan korupsi. Disisi lain digunakan untuk merampas hak hak masyarakat atas dasar hak menguasai negara yang dimaknai secara sempit dan keliru.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1...Dini Isrinayanti
Pelepasan Kawasan Hutan adalah perubahan peruntukan kawasan hutan HPK/Hutan yang dapat di konversi menjadi bukan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan, antara lain: perkebunan, perikanan, transmigrasi, peternakan, pelabuhan, bandara, industri, rumah sakit, stasiun, terminal dll
1. “Bagaimana Negara
dan Korporasi
Mengurus Hutan
Indonesia?”
Raflis
http://raflis.wordpress.com/
Wakil Sekjen Forum Tata Ruang Sumatera
Disampaikan pada:
Pertemuan Nasional Masyarakat Korban Pembangunan Hutan Tanaman Industri(HTI)/
Kebun Kayu Komersial (KKK) dan Organisasi Masyarakat Sipil (NGO) Pendukung “Putaran Kedua” dan
Strategi Advokasi Radja Garuda Mas (RGM) : “Selamatkan Kehidupan Rakyat, Rebut Hak hak Rakyat”
Parapat, Sumatera Utara: 16-20 Juni 2013
2. Penguasaan Hutan (UU 41/1999)
Menguasai
Negara
1
2
Mengakui hak masyarakat hukum adat
3
Kemakmuran Rakyat
Memanfaatkan
Hutan
Rakyat
Wewenang
Untuk Mengurus
Mengurus
mengatur dan mengurus
segala sesuatu yang berkaitan
dengan hutan
Pemerintah
hubungan-hubungan hukum
antara orang dengan hutan
menetapkan status wilayah
tertentu sebagai kawasan hutan
3. Perencanaan (UU 41/1999)
Kepastian
Hukum
Neraca Sumberdaya Hutan
inventarisasi
Sistim Informasi Kehutanan
penetapan
pemetaan
penataan batas
pengukuhan
penunjukan
Memperhatikan rencana tata ruang
TGHK
penatagunaan
Penetapan Fungsi dan Penggunaan
Unit Pengelolaan
pembentukan wilayah pengelolaan
Mempertahankan 30% Kawasan Hutan
Perubahan Fungsi Kawasan Hutan
penyusunan rencana
Hubungan
Hukum
4. Pengelolaan (UU 41 1999)
tipe
fungsi
pembagian kawasan hutan dalam
blok-blok
rencana pemanfaatan
Untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi
kesejahteraan seluruh masyarakat secara
berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya.
pemanfaatan hutan dan
penggunaan kawasan
hutan
rehabilitasi dan
reklamasi hutan
Hutan Negara
Pembatasan Izin
Izin Pemanfaatan
Hutan
Selain Hkm dan HD
Izin Penggunaan diluar
kehutanan
Hutan Adat
Direvisi berdasarkan PUU 35
perlindungan hutan dan
konservasi alam
Hutan Hak
Tidak dibutuhkan
izin dari
pemerintah
Disesuaikan
tata hutan dan
penyusunan rencana
pengelolaan hutan
ekosistem
5. SK Penunjukan Kawasan Hutan
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau dan Kepualauan Riau
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Bangka Belitung
http://www.dephut.go.id/index.php?q=id/node/8246
6. Penunjukan Kawasan Hutan
• Pemerintah telah menunjuk kawasan hutan, tetapi hanya
membagi kawasan berdasarkan fungsi kawasan hutan
(Pasal 6 UU 41/1999)
• Belum pernah ada penunjukan kawasan hutan berdasarkan
status (Pasal 5 UU 41/1999), yang membagi kawasan hutan
berdasarkan Hutan Negara, Hutan Adat dan Hutan Hak,
Hutan Negara termasuk didalamnya Hutan Desa dan Hutan
Kemasyarakatan.
• Dalam prakteknya pemerintah mengasumsikan bahwa “
Kawasan hutan yang ditunjuk berdasarkan fungsi
merupakan hutan negara” (lihat PP dan permen)
• Apakah fenomena ini merupakan bentuk perampasan lahan
secara konstitusi ??
7. Status Kawasan Hutan
Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan
• Merupakan bagian dari Hutan Negara dalam
status kawasan Hutan (Pasal 5 UU 41 tahun
1999).
• Kepastian hukum didapat setelah melalui proses
pengukuhan yang diawali dengan penunjukan
dan diakhiri dengan penetapan (lihat PUU 45)
• Kementrian kehutanan mendefinisikan kedua
jenis hutan ini kedalam perizinan. (Izin HD dan
Izin Hkm)
• Apakah hal ini merupakan upaya untuk
mengabaikan mandat pasal 5 UU 41/1999 ???
10. Perubahan Fungsi Kawasan Hutan
• Fungsi kawasan hutan diatur berdasarkan skoring
(topografi, jenis tanah dan Curah hujan), kecuali
untuk kawasan konservasi
• Perubahan fungsi tidak bisa dilakukan tanpa ada
perubahan skoring (khususnya HL dan HPT)
• Perubahan fungsi hanya bisa terjadi pada
kawasan yang memiliki skoring yang sama yaitu:
Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Konversi
dan Area Pemanfaatan Lain.
• Apakah merupakan upaya untuk melegalkan
pelanggaran yang sudah terjadi ???
11. Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan
• Diberikan pada kawasan hutan yang belum mempunyai kepastian
hukum (baik berdasarkan status maupun fungsi)
• Pemerintah mengalihkan tanggungjawab kepada penerima izin
untuk mengidentifikasi status kawasan hutan melalui SK perizinan.
• Perubahan fungsi kawasan hutan dilakukan sesuai dengan keinginan
penerima izin
• Pada umumnya pemilik izin mengadopsi asumsi yang digunakan
oleh kementrian kehutanan bahwa “ Kawasan hutan yang ditunjuk
berdasarkan fungsi merupakan hutan negara” sehingga terjadi
kriminalisasi terhadap masyarakat yang menguasai kawasan hutan.
• Kriteria kawasan yang dapat diberikan izin disesuaikan dengan
kebutuhan pemilik izin.
• Apakah ini merupakan salah satu bentuk perampasan lahan secara
konstitusi???? (LAND GRABBING fenomena)
14. Action
• Selamatkan hutan dengan jalan tidak
menebang pohon dan menanam pohon.
• Saling mengingatkan kepada semua elemen
masyarakat dan memberikan opini tentang
pentingnya hutan untuk keberlangsungan
hidup dimasa depan.
• Terimakasih.
•
http://aksarafirdaus.blogspot.com
