Recommended
More Related Content
Similar to Relevansi tghk dan rtrw dalam tata ruang
Similar to Relevansi tghk dan rtrw dalam tata ruang (13)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Relevansi tghk dan rtrw dalam tata ruang
- 1. Relevansi TGHK dan RTRW dalam Tata Ruang dan Pengolahan Hutan Kelompok 1 Fahmi Hamid 1606110580 Jefrico 1606111068 Reni Destira 1606110656 Sari Ayu 1606110622 T. Aisyah Asyari 1606123656 Wanti Norisa Andini 1606111679
- 2. Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) TGHK adalah kesepakatan bersama para pemangku kepentingan di tingkat Provinsi untuk menentukan alokasi ruang kawasan hutan berikut fungsinya yang diwujudkan dengan membubuhkan tanda tangan di atas peta.
- 3. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan salah satu atau bahkan satu-satunya peluang untuk mencapai pembangunan rendah emisi. Sebagai suatu institusi (rule of game), RTRW tidak terlepas dari permasalahan mendasar yang melandasi proses pembentukannya. Hal inilah yang membuat RTRW sebagai suatu dokumen legal sering kali gagal menjadi acuan pembangunan daerah. RTRW tidak hanya sebatas ijin dan legalisasi pemanfaatan dan pembagian ruang atas sumberdaya alam (SDA) namun lebih dari itu karena pada setiap sumberdaya alam melekat manfaat yang berbeda-beda.
- 4. Dasar Hukum Pelaksanaan penataan ruang kawasan hutan diatur oleh UU No. 41/1999 tentang Kehutanan yang lebih dikenal dengan istilah “Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK)”. Adapun penataan ruang wilayah provinsi (RTRWP) secara keseluruhan dalam pelak-sanaannya diatur dalam UU No. 26/2007, yang di dalamnya termasuk pengaturan terhadap kawasan hutan.
- 5. Oleh karenanya diperlukan adanya suatu harmonisasi atau paduserasi antara UU 41/1999 (TGHK) dengan UU Nomor 26/2007 (RTRWP), baik dalam ketentuan peraturan pelaksanaan dibawahnya maupun detail di dalam implementasinya
- 6. TGHK DALAM TATA RUANG DAN PENGELOLAAN HUTAN TGHK dibutuhkan sebagai acuan dasar tentang bagaimana alokasi peruntukan suatu kawasan hutan. Dengan adanya TGHK ini pengelolaan suatu kawasan hutan bisa lebih terarah, sehingga menjadi salah satu dasar dalam pembuatan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.
- 7. TGHK DALAM TATA RUANG DAN PENGELOLAAN HUTAN TGHK hanyalah membagi hutan berdasarkan fungsinya saja, sedangkan pembagian hutan berdasarkan kepemilikan dan peruntukan tidak dilaksanakan oleh TGHK TGHK berusaha untuk memetakan kawasan hutan di tiap provinsi seluruh Indonesia berdasarkan hasil kesepakatan antar instansi terkait.
- 8. TGHK DALAM TATA RUANG DAN PENGELOLAAN HUTAN Memberikan kerangka acuan bagi setiap instansi untuk melakukan perencanaan dan pemanfaatan ruang serta mencegah atau mengurangi terjadinya konflik lahan.
- 9. TGHK sendiri mencakup kawasan: Hutan lindung, Hutan suaka alam, hutan wisata Hutan produksi terbatas Hutan produksi konversi Hutan negara bebas Areal penggunaan lain, dan Kawasan perairan
- 10. Dalam pengambilan pertimbangan perumusan TGHK terdapat beberapa pertimbangan yang digunakan, diantaranya: Letak dan kondisi hutan (potensi hutan, termasuk pula jenis dan keadaan flora dan fauna) Topografi wilayah Keadaan dan sifat tanah Iklim kondisi sosial masyarakat pertimbangan lain untuk kebutuhan lebih lanjut
- 11. Permasalahan Dalam Penataan Ruang Kawasan Hutan Dari hasil evaluasi sampai dengan saat ini terhadap beberapa usulan revisi RTRWP khususnya provinsi di luar Pulau Jawa, sebagian besar mengusulkan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan.
- 12. Sebagai gambaran umum permasalahan permasalahan dalam proses persetujuan substansi kehutanan atas usulan revisi RTRWP,diantaranya: 1. Tuntutan perubahan tata ruang yang sangat kuat seiring dengan maraknya pemekaran wilayah. 2. Perubahan kawasan hutan yang diusulkan terjadi karena adanya kecenderungan untuk mengakomodasi 3. Usulan perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL)
- 13. 4. Banyaknya perijinan perkebunan dan perijinan lain yang terlanjur diterbitkan oleh pemda setempat didaerah yang berada dalam kawasan hutan yang tidak atau belum sesuai dengan mekanisme dan ketentuan UU Nomor 41/1999 5. Adanya tumpang tindih penggunaan kawasan hutan
- 14. Strategi Penyelesaian Permasalahan Penataan Ruang Dari hasil kajian yang dilakukan ada beberapa strategi yang dapat dilakukan berkaitan dengan permasalahan penataan ruang nasional dalam revisi RTRWP, yaitu: 1. Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan 2. Percepatan kerja tim terpadu perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan 3. Pelaksanaan audit pemanfaatan ruang kawasan hutan 4. Menerapkan prinsip dan arahan dalam audit kawasan hutan.
- 15. TERIMA KASIH