Mengawal keselamatan dan kesehatan kerja inspektorat jenderal kementerian perhubungan
•
2 likes•189 views
1. Ringkasan dokumen tersebut adalah peran APIP dalam kegiatan pembinaan keselamatan terhadap SDM kontraktor dan konsultan di bidang perkeretaapian meliputi memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah serta memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan
Recommended
More Related Content
Similar to Mengawal keselamatan dan kesehatan kerja inspektorat jenderal kementerian perhubungan
Similar to Mengawal keselamatan dan kesehatan kerja inspektorat jenderal kementerian perhubungan (20)
More from Dr. Zar Rdj
More from Dr. Zar Rdj (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (17)
Mengawal keselamatan dan kesehatan kerja inspektorat jenderal kementerian perhubungan
- 1. Peranan apip Dalam Kegiatan Pembinaan Keselamatan Terhadap SDM Kontraktor dan Konsultan di Bidang Perkeretaapian
- 4. Pengambilan keputusan yang efektif Wilayah negara kepulauan yang luas Jumlah penduduk yang banyak dan heterogen Tingkat pendidikan masih rendah Strategi: Indonesia Centric, peningkatan daya saing, nilai tambah Alokasi anggaran lebih produktif 1 2 3 4 5 6 • 263.5 juta penduduk [#4 di dunia] • 17.000 lebih pulau • 300 suku • 700 bahasa • ~ 50% penduduk Indonesia berpendidikan SD atau tidak tamat SD • ~ 5% lulusan Pendidikan Tinggi • Mengembang kan dan membangun infrastruktur di luar Jawa • Meningkatkan kualitas SDM • Mengembang kan UMKM • Merancang program yang memberikan manfaat • Inovatif dalam desain dan eksekusi anggaran • Pengembangan Infrastruktur dengan skema yang kreatif Sesuai dengan sasaran dan prioritas pembangunan Ref: Kemenkomaritin_Raker Kemenhub2018 4
- 5. DUKUNGAN DUKUNGAN DUKUNGAN DUKUNGAN Dukungan terhadap pembangunan wilayah perbatasan Dukungan terhadap pengembangan destinasi pariwisata Dukungan terhadap pengembangan Kawasan Industri Dukungan terhadap pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Ref: Kemenkomaritin_Raker Kemenhub2018 5
- 6. 1 2 3 4 5 6 7 dapat dipertanggungjawabkan anggaran KOMPETENSI aparatur ditingkatkan dalam mengelola keuangan secara transfaran dan akuntabel harus tepat sasaran Alokasi anggaran secara efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil Pengelolaan keuangan negara target tahun depan untuk semua K/L Opini wtp digunakan dari hulu hingga hilir TEKNOLOGI INFORMASI dikelola sebagai bentuk pertanggungjawaban moral kepada rakyat Indonesia KEUANGAN NEGARA 3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ref: http://setkab.go.id 6
- 7. Ruang Fiskal Terbatas Mandatory & Non Discretionary Kualitas Belanja Pembiayaan Anggaran Setiap rupiah yang kita belanjakan secara tidak efisien akan menghilangkan kesempatan untuk membangun Republik Kecenderungan penggunaan anggaran kita bukan berdasarkan kebutuhan atau kepatutan tapi karena sudah dianggarkan dalam DIPA/POK dan sepanjang tidak melanggar aturan 7
- 8. Menteri Koordinator Maritim • Indonesia terkategori ke dalam mesin pertumbuhan dunia • Di Asia Tenggara, Investasi Indonesia terbesar kedua setelah Singapura • 50% Investor Asing menilai Indonesia lebih menarik dibandingkan negara-negara Asia lainnya Menteri PPN/Bapennas • RKP 2019: Pemerataan Pembangunan untuk pertumbuhan ekonomi • Perkuat aksebilitas daerah tertinggal dan perbatasan • Perkuat jalur logistic utama • Dukungan Infrastruktur sektor unggulan : KSPN, KEK, KI • Pengembangan transportasi perkotaan. • Keterpaduan Pendanaan: SBSN, KPBU, PINA, dll Menteri Keuangan • Merancang program yang memberikan manfaat • Inovatif dalam desain dan eksekusi anggaran • Kebijakan trasportasi yang tepat akan menurunkan ekonomi biaya yang tinggi • Belanja modal yang produktif • Pengembangan Infrastruktur dengan skema yang kreatif • APBN digunakan secara efesien dan produktif • Serapan Kemenhub belum pernah di atas 90% Menteri Perhubungan • Penyusunan RKA 2019 RKP 2019 dan memperhatikan target RPJMN 2015-2019 • Memprioritaskan lanjutan PSN • Pendanaan alternatif diluar APBN melalui KPBU, peningkatan peran BUMN, PINA, SBSN dan investasi swasta murni untuk proyek-proyek yang bersifat strategis dan bernilai ekonomis tinggi. • Program Pembangunan Indonesiasentris 8 Ref: Rakerkemenhub2018
- 9. Tingkatkan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri Adaptasi terhadap kemajuan teknologi Perkuat sumberdaya manusia Kerjasama internasional dalam pengembangan wilayah terpadu Terobosan untuk memperoleh sumber pendanaan inovatif 1 2 3 4 5 Ref: Kemenkomaritin_Raker Kemenhub2018 9
- 10. PERAN APIP Bagian Kedua
- 11. 11 memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah Assurance Activities Consulting Activities1. Audit 2. Evaluasi 3.Reviu 4. Pemantauan/Monitoring 1.Konsultansi 2.Sosialisasi 3.Asistensi Ref: Standar Audit AAIPI
- 12. MEMASTIKAN bahwa hasil kegiatan pemeriksaan telah dilaksanakan dengan tepat & kualitasnya dapat dipertanggungjawabkan MENGOPTIMALKAN nilai tambah bagi organisasi TIDAK MENGGANGGU Kinerja, Melainkan Memperbaiki & Mampu Memberikan Solusi Yang Efektif Bagi Organisasi SELALU WASPADA Tetapi Tidak Paranoid Dan Overconfidence MEMBANTU & MENGAWAL organisasi untuk dapat menjalankan tugas dan mencapai tujuannya dengan baik MENJAGA & MENINGKATKAN integritas, mengerjakan tugas sampai tuntas, serta menjadi role model penerapan etika dan disiplin. 12
- 13. 13 06 06 07 08 01 02 03 04 Tidak ada dokumen pendukung Bermasalah dengan Instansi Lain Kantraktor Yang Tidak Memiliki Kemampuan Memadai Pembiaran oleh Direktorat Teknis KPA dan PPK yang lemah/tidak tegas Konsultan Pengawas yang rendah kinerjanya Kegagalan Kontruksi / Cacat Kontruksi Bermasalah dengan Masyarakat
- 14. IMPLEMENTASI Bagian Ketiga K3
- 15. 15 ‘’Angka kecelakaan kerja menurun dari tahun ke tahun, tetapi jumlah ini masih membutuhkan perhatian serius. Untuk itu peningkatan budaya K3 masih harus terus dilakukan’’ Menaker-M Hanif Dhakiri Sumber: BPJS Ketenagakerjaan
- 16. Sumber: kompas.com (4/Februari /2018) Kondisi pasca ambruknya launching girder proyek Double- Double Track (DDT) di Jatinegara, Jakarta Timur Launching girder proyek DDT kereta api di Jatinegara, Jakarta Timur ambruk saat petugas hendak menaikkan bantalan rel. Akibatnya, terdapat lima korban dalam kecelakaan tersebut, empat korban tewas dan satu korban dirawat di Rumah Sakit Hermina. Polres Metro Jakarta Timur menyimpulkan insiden ambruknya alat berat tersebut karena kelalaian operator (human error) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) tidak dijalankan dengan semestinya. Bantalan rel yang akan dipasang belum tepat pada posisinya, namun sudah dilepas dengan alat angkat. Dudukannya tidak pas sehingga bantalan rel jatuh menimpa pekerja. Namun demikian, polisi akan melakukan penyelidikan lebih mendalam terkait kejadian. 16
- 17. 17 • Penilaian penerapan SMK3 dilakukan oleh lembaga audit independen yang ditunjuk oleh Menteri atas permohonan perusahaan. • Audit internal SMK3 harus dilakukan secara berkala untuk mengetahui keefektifan penerapan SMK3. • Audit SMK3 dilaksanakan secara sistematik dan independent oleh personil yang memiliki kompetensi kerja dengan menggunakan metodologi yang telah ditetapkan. 1. PP NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG PENERAPAN SMK3 2. PERMENAKER NOMOR 26 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENILAIAN PENERAPAN SMK3 • Penilaian Penerapan SMK3 yang selanjutnya disebut Audit SMK3 ialah pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan. • Auditor SMK3 ialah tenaga teknis yang berkeahlian khusus dan independen untuk melaksanakan audit SMK3 yang ditunjuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. • Lembaga Audit SMK3 adalah badan hukum yang ditunjuk oleh Menteri untuk melaksanakan audit eksternal SMK3 3. IMPLEMENTASI DI KEMENTERIAN PUPR PERMENPUPR NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN SMK3 KONSTRUKSI BIDANG PEKERJAAN UMUM • Untuk menerapkan SMK3 pada setiap penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam dibentuk Komite Keselamatan Konstruksi. • Komite Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Menteri. • Pekerjaan konstruksi yang menjadi kewenangan Komite Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud meliputi: a. potensi bahaya tinggi;dan/atau b. mengalami kecelakaan konstruksi yang dapat menimbulkan hilangnya nyawa orang;
- 18. 18 Melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja Ref : UU No.1 Tahun 1970 setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efesien Meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas Nasional Menjamin
- 19. 19 Sumber: PUPR:Tirto.id Kelalaian manusia (human error). Pada 2017, baru sekitar 150 ribu tenaga ahli yang tersertifikasi di semua level, baik perencana, pengawas maupun pelaksana proyek. Idealnya, jumlah tenaga ahli ini sekitar 500 ribu-750 ribu orang. Mutu Material konstruksi belum memenuhi standar Banyak peralatan konstruksi yang tidak tersertifikasi Metode pelaksanaan konstruksi di lapangan, terutama terkait program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Efisiensi Anggaran
- 20. 20 WorkAcitivity Hazard What Effect ExistingRisk Control Likelihood Hazard overall riskfactor Mitigation Measure Due Date Intalasi Listrik Tersengat Kematian /Cacat Melakukan Inspeksi Sebelum Instalasi Medium High High Menggunakan AlasKaki BerbahanKaret LimaMenitSebelum ProsesIntalasi HAZARDIDENTIFICATION RISKANALYSIS RISKCONTROL What is a risk assessment? Risk Assessment Is A Tool For Helping Identify Risks, And To Prioritise And Identify Ways Of Managing Them. A Risk Assessment Needs To Be Documented Risk Assessment Example “Risk assessments are a tool for identifying and managing workplace risks “ Ref: tft.earth.org