SlideShare a Scribd company logo
Bantuan Siswa Miskin
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jakarta, 2 Juli 2013
Paparan Sekretaris jenderal pada Rakor BSM Kemdikbud
Daftar Isi
1 Pengantar
2 Bantuan Siswa Miskin (BSM)
2
Pengantar
33
1
3
• Kebijakan mengurangi subsidi BBM akan berdampak cukup
signifikan pada kondisi perekonomian Nasional  Tingkat
inflasi akan meningkat.
• Dengan kenaikan BBM Premium sebesar Rp. 2.000 dan BBM
Solar sebesar Rp. 1.000, tingkat inflasi diperkirakan akan
mencapai 7,2%.
• Dampak terbesar akan dirasakan oleh masyarakat
miskin/masyarakat berpenghasilan rendah, dan
diperkirakan, paling tidak akan berdampak pada kehidupan
ekonominya selama 5 bulan  angka kemiskinan akan
meningkat.
Pada akhir tahun 2013, diperkirakan pada kisaran 11,85 -12,10%.
Pengantar (1/2)
4
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
Apr
-
04
Jul
-
04
Oct
-
04
Jan
-
05
Apr
-
05
Jul
-
05
Oct
-
05
Jan
-
06
Apr
-
06
Jul
-
06
Oct
-
06
Jan
-
07
Apr
-
07
Jul
-
07
Oct
-
07
Jan
-
08
Apr
-
08
Jul
-
08
Oct
-
08
Jan
-
09
Apr
-
09
Jul
-
09
Oct
-
09
Inflasi Tahunan
Premium/solar
naik dari 1810/1650
menjadi 2400/2100
Premium/solar
naik dari 2400/2100
menjadi 4500/4300
Premium
naik dari 4500
menjadi 6000
…pengalaman tahun 2005 dan 2008: inflasi terjadi dalam jangka
waktu sementara saja setelah kenaikan harga BBM…
Pengantar (2/4)
Sumber : Bappenas 2013 5
Premium
turun dari 6000
menjadi 4500
24.23
23.43
19.14
18.41 18.2
17.42
16.56
15.97
17.75
15.58 15.42
14.15
13.33
12.49 12.36
11.96 11.66
10
12
14
16
18
20
22
24
26
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Mar-11 Sep-11 Mar-12 Sep-12
Premium naik dari
4500 menjadi 6000
Premium turun dari
6000 menjadi 4500
Premium/solar naik
dari 1810/1650
menjadi 2400/2100
Premium/solar naik dari
2400/2100 menjadi
4500/4300
Sumber : BPS
...kenaikan harga BBM pada tahun 2005 menyebabkan
angka kemiskinan meningkat dari 15,97% menjadi 17,75 %...
Pengantar (3/4)
6
• Disiapkan 2 paket program untuk mengurangi beban
masyarakat berpenghasilan rendah/masyarakat miskin :
 Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial
(P4S):
- RASKIN (beras untuk keluarga miskin)
- PKH (program keluarga harapan)
- BSM (bantuan siswa miskin)
 Program Khusus:
- BLSM (bantuan langsung sementara masyarakat)
- Program infrastruktur dasar
• Program dilakukan secara: Tepat Sasaran, Tepat Waktu,
dan Tepat Jumlah.
Pengantar (4/4)
7
Bantuan Siswa Miskin (BSM)
88
2
8
87,0
56,7 55,8
53,4 52,2
26,5 25,9 24,3 22,8
4,4
98,3
92,0 91,7 91,0 90,6
78,7 78,3 76,8 75,5
43,6
93,7
76,9 76,2 74,5 73,7
53,9 53,3 51,5
49,6
18,8
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1 2 3 4 5 6 Lulus
SD/MI
7 8 9 Lulus
SMP/MTs
10 11 12 Lulus
SMA/SMK/MA
PT
JENJANG PENDIDIKAN TERTINGGI YANG PERNAH DIIKUTI OLEH PENDUDUK USIA 19-23 TAHUN
MENURUT STATUSEKONOMI KELUARGA, TAHUN 2011
Quintile 1 Quintile 2 Quintile 3 Quintile 4 Quintile 5 Rata-rata
Melanjutkan
di PT
Lulus SMA/
SMK/MA
 Tingkat putus sekolah lebih tinggi pada
kelompok pengeluaran (konsumsi) yang
lebih rendah..
 Waktu kritis: saat akhir (Mei-Juni) dan
awal tahun ajaran (Juli) terutama saat
transisi jenjang pendidikan SD  SMP;
SMP  SMA/SMA.
Lama (Tahun) Bersekolah
Persentase(%)
Kuantil Pengeluaran 1 (terendah)
Kuantil Pengeluaran 2
Kuantil Pengeluaran 3
Kuantil Pengeluaran 4
Kuantil Pengeluaran 5 (tertinggi)
Sumber: Susenas (2011)
Keberlanjutan Pendidikan Berdasarkan Kuintil Pengeluaran
(Susenas 2011)
9
Tujuan dan Manfaat Program BSM
• Program BSM adalah bantuan dari Pemerintah berupa sejumlah uang tunai yang
diberikan secara langsung kepada siswa dari semua Jenjang Pendidikan (SD/MI,
SMP/MTs, SMA/SMK/MA) yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin seusai
dengan kriteria yang telah ditetapkan.
• Tujuan program:
 Menghilangkan halangan bagi siswa miskin untuk memperoleh akses layanan
pendidikan.
 Mencegah angka putus sekolah & menarik siswa miskin untuk bersekolah kembali.
 Membantu siswa miskin memenuhi kebutuhan personal dalam kegiatan pendidikan.
 Mendukung penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan
pendidikan menengah universal.
• Manfaat Program:
 Anak miskin dapat tetap mengakses pelayanan pendidikan terutama dalam
penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pendidikan menengah
universal.
 Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) di seluruh jenjang
dapat dipertahankan sebagaimana ditetapkan dalam RKP 2013, yaitu APM SD/MI =
95,8%, APM SMP/MTs = 80,1%, APK SMA/SMK/MA = 82,0%.
10
Contoh Data TNP2K Usia Sekolah Kab Kepulauan Seribu
Desa Pulau Tidung Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan
DATA BDT (TNP2K) DAPODIK
nama_anak alamat desa umur nama_sekolah desa_sekolah kecamatan_sekolah
SAPRIYADI PULAU TIDUNG RT 004 RW 04 NO. 33 Pulau Tidung 14 SMP NEGERI 241 Pulau Tidung Kepulauan Seribu Selatan
WITRI PULAU TIDUNG RT 001 RW 03 NO. 11 Pulau Tidung 11
SD NEGERI PULAU
TIDUNG 02 PG
Pulau Tidung Kepulauan Seribu Selatan
WAHYU
PRATAMA
PULAU TIDUNG RT 004 RW 02 Pulau Tidung 13 SMP NEGERI 241 Pulau Tidung Kepulauan Seribu Selatan
SITI ROHMAH PULAU TIDUNG RT 002 RW 04 NO 04 Pulau Tidung 5
LIDIYANA PULAU PAYUNG RT 005 RW 04 Pulau Tidung 12
M. AKBAR PULAU TIDUNG RT 004 RW 003 NO 16 Pulau Tidung 14
JULIANTO PULAU TIDUNG RT 001 RW 001 NO 27 Pulau Tidung 11
NURHAYATI PULAU PANGGANG RT 001 RW 03 NO 26 Pulau Tidung 13
RIA AMANAH PULAU PANGGANG RT 005 RW 02 NO. 34 Pulau Tidung 16
M. SARLUBIS PULAU TIDUNG RT 001 RW 03 NO 04 Pulau Tidung 17
1111
Catatan:
1. Data yang di matchkan BDT dan TNP2K dengan kriteria sbb:
- kesamaan wilayah kab/kota
- kesamaan nama ibu kandung
- kesamaan bulan dan tahun lahir
- kesamaan 10 karakter nama depan (Dengan
menghilangkan tanda baca / fonem)
2. Dikemas dalam bentuk CD dan di password oleh TIM BSM
KEMDIKBUD
Jika belum sesuai (TIDAK
MATCH) , tidak muncul nama
sekolah perlu diverifikasi di
lapangan (kelurahan/ desa/
kecamatan) sesuai dengan
alamat tertera anak usia
sekolah tersebut.
di pilah “status anak” dan usia sekolah (5-20 tahun)
Data sudah sesuai dengan DAPODIK
698,570
1,796,800
2,246,800
3,929,647
3,530,305
8.580.286
499,105 751,193 871,193
1,532,212 1,295,450
3.075.986
442.011 329.667 305.950
477.628 619.882
1.122.149
310.609 284.021 248.124 308.124 514.927
748.100
-
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
9,000,000
2008 2009 2010 2011 2012 APBN-P
2013
SD SMP SMK SMA
Bantuan Siswa Miskin (BSM)
Perkembangan Sasaran BSM 2008 - 2013
Syarat penerima BSM:
• Orangtua siswa terdaftar sebagai
Peserta Program Keluarga
Harapan.
• Siswa terancam putus sekolah
karena kesulitan biaya.
• Siswa yatim, piatu atau yatim
piatu.
• Siswa berasal dari korban
musibah, kelainan fisik berasal
atau dari Rumah Tangga Miskin
atau memiliki 3 saudara yang
berusia dibawah 18 tahun.
Kenaikan sasaran BSM pada APBN-P 2013 untuk mengurangi beban
orang tua siswa yang terkena dampak inflasi kenaikan BBM yang
diperkirakan mencapai 7,2%. Harga satuan BSM jenjang SD 225.000/
siswa/semster, jenjang SMP 75.000/siswa/semester SMA dan SMK
500.000/siswa/semester
Membawa KPS ke
sekolah tempat
siswa terdaftar
untuk di calonkan
sebagai penerima
manfaat Program
BSM
12
∆ 143%
∆ 137%
∆ 81 %
∆ 45 %
RINGKASAN
Rancangan Penyaluran BSM di Kemdikbud
26 Ags 2013
Mulai
Penyaluran
BSM
13 Juni 2013
Sosialisasi dimulai
18-30 Juni 2013
Sinkronisasi Data
TNP2K-DAPODIK
24 Juni 2013
RTM mulai
mendaftarkan
siswa ke
Sekolah
1 Juli 2013
- Sekolah mulai
menyampaikan data
BSM ke Dinas Kab/kota
- Rakor antara
Kemdikbud dengan
Dinas Pendidikan
14-19 Ags 2013
Dinas
menyampaikan
Data BSM
ke Kemdikbud
15 Ags 2013
Kemdikbud
menetapkan
penerima BSM
15-22 Ags 2013
Kemdikbud mengirim
daftar penerima BSM
ke Dinas dan Lembaga Keuangan
1
2
4
5
6 8
7
9
21 Juni 2013
• Surat
Kemdikbud
Ke Dinas
Pendidikan
• Surat
Kemdikbud
ke Mendagri
3
DIPA BSM APBN-P terbit 25 Juni 2013
DIPA Safeguarding BSM (sedang dibahas)
13
LEMBAGA KEUANGAN
1 Distribusi Kartu
Perlindungan
Sosial (KPS)
sampai di rumah
tangga
7-30 Juni
2 Membuat
account
penerima BSM
16-25 Agustus
3 Pembayaran BSM
Mulai 26 Agustus
KEMDIKBUD
1 Sosialisasi melalui media
cetak & elektronik mulai
13 Juni
2 Membuat Surat Edaran 21
Juni
3 Bersama TNP2K
melakukan
sinkronisasi/maching data
18-30 Juni
4 Menyelenggarakan Rakor
1 Juli
5 menetapkan penerima
BSM 15 - 20 Agustus
6 Mengirim daftar
penerima BSM ke Dinas
dan Lembaga Keuangan
15 - 22 Agustus
RINGKASAN
Tugas dan Tanggung Jawab Penyaluran BSM
DISDIK KAB/KOTA
1 Sosialisasi ke
sekolah tentang
mekanisme
penyaluran BSM
mulai Juni
2 Mengkoordinasi
sekolah agar siswa
yang keluarganya
menerima KPS
mendaftar sebagai
calon penerima
BSM mulai 24 Juni
3 Menyampaikan
rekap penerima
BSM ke Kemdikbud
14-19 Agustus
SATUAN PENDIDIKAN
1 Mencatat Calon
Penerima BSM
berdasarkan KPS atau
SK-RTM (pengganti KPS)
dan Kartu Calon
Penerima BSM 24 Juni –
2 Agustus
2 Bersama Komite,
sekolah mengusulkan
siswa yang memenuhi
kriteria BSM dari
keluarga yang tidak
menerima KPS
24 Juni – 2 Agustus
Merekap penerima KPS
untuk dilaporkan ke
Dinas kabupaten/Kota
24 Juni – 2 Agustus
14
1. Srat-surat tentang BSM
2. Poster
Bahan sosialisasi BSM
1. Surat Kab/kota 21 Juni
2. Surat Mendagri 21 Juni
3. Telegram Mendagri ke kab/kota
4. Surat susulan Wamendikbud Kab/kota
5 eks untuk perserta worksho
Sejumlah sekolah, Dinas, akan
dikirim melalui Lembaga
Keuangan
3. Leaflet
4. Buku pegangan P4S
5. CD Data Sasaran Siswa Penerima KPS
Diberika pada saat
workshop
15
Sistem Pengaduan BSM
POSKO PENGADUAN
Pusat Informasi dan Humas
POS PENGADUAN
Ditjen DIKDAS
POS PENGADUAN
Ditjen DIKMEN
POS PENGADUAN DINAS PENDIDIKAN
Kabupaten/Kota
MASYARAKAT dan SEKOLAH
16
SMS GATEWAY UKP4
SMS : 0857-7111-7000
Bagaimana Cara Melapor?
1. Melalui Pos Pengaduan (Pusat, Ditjen, Dinas)
2. Melalui Laman Bantu Sekolahku
3. ......
Diharapkan Dinas Pendidikan membentuk Pos Pengaduan
18
Posko Pengaduan
MEDIA LAYANAN KONTAK
CALL CENTER : 177 atau 021-5703303
FAKSIMILE : 021-5733125
SMS : 0811-976929
EMAIL : pengaduan@kemdikbud.go.id
Help Desk : Gerai Informasi dan Media
Gedung C Lantai 1 Kemdikbud
19
Bantu Sekolahku
Hal-hal yang Mungkin Dilaporkan
1. Tidak mendapat KPS
2. KPS tidak diakui/ditolak
3. Kekurangan Kouta BSM
4. Nilai BSM tidak sesuai
5. Terlambat menerima BSM
6. Tidak terdaftar BSM di penyalur
7. ....
20
Terima Kasih

More Related Content

What's hot

Kebijakan sdg's dalam pembangunan desa formasi 26122020
Kebijakan sdg's dalam pembangunan desa formasi 26122020Kebijakan sdg's dalam pembangunan desa formasi 26122020
Kebijakan sdg's dalam pembangunan desa formasi 26122020
Pemdes Seboro Sadang
 
SDGs DESA Fasilitasi Konvergensi Stunting
SDGs DESA Fasilitasi Konvergensi StuntingSDGs DESA Fasilitasi Konvergensi Stunting
SDGs DESA Fasilitasi Konvergensi Stunting
TV Desa
 
Permendikbud tahun2016 nomor016_salinan_ii
Permendikbud tahun2016 nomor016_salinan_iiPermendikbud tahun2016 nomor016_salinan_ii
Permendikbud tahun2016 nomor016_salinan_ii
Chusnul Labib
 
Desa Ramah Perempuan dan Desa Peduli Anak | Konperensi Pers 11 Nopember 2020
Desa Ramah Perempuan dan Desa Peduli Anak | Konperensi Pers 11 Nopember 2020Desa Ramah Perempuan dan Desa Peduli Anak | Konperensi Pers 11 Nopember 2020
Desa Ramah Perempuan dan Desa Peduli Anak | Konperensi Pers 11 Nopember 2020
TV Desa
 
ARAH KEBIJAKAN DAK KESEHATAN 2022
ARAH KEBIJAKAN DAK KESEHATAN 2022ARAH KEBIJAKAN DAK KESEHATAN 2022
ARAH KEBIJAKAN DAK KESEHATAN 2022
RizkieDani
 
Paparan KP2S BARITO SELATAN 16 SEPTEMBER 2020
Paparan  KP2S BARITO SELATAN 16 SEPTEMBER 2020Paparan  KP2S BARITO SELATAN 16 SEPTEMBER 2020
Paparan KP2S BARITO SELATAN 16 SEPTEMBER 2020
Anas Kusut
 
Tw iv pkm kambesko
Tw iv pkm kambeskoTw iv pkm kambesko
Tw iv pkm kambesko
kambesko
 

What's hot (7)

Kebijakan sdg's dalam pembangunan desa formasi 26122020
Kebijakan sdg's dalam pembangunan desa formasi 26122020Kebijakan sdg's dalam pembangunan desa formasi 26122020
Kebijakan sdg's dalam pembangunan desa formasi 26122020
 
SDGs DESA Fasilitasi Konvergensi Stunting
SDGs DESA Fasilitasi Konvergensi StuntingSDGs DESA Fasilitasi Konvergensi Stunting
SDGs DESA Fasilitasi Konvergensi Stunting
 
Permendikbud tahun2016 nomor016_salinan_ii
Permendikbud tahun2016 nomor016_salinan_iiPermendikbud tahun2016 nomor016_salinan_ii
Permendikbud tahun2016 nomor016_salinan_ii
 
Desa Ramah Perempuan dan Desa Peduli Anak | Konperensi Pers 11 Nopember 2020
Desa Ramah Perempuan dan Desa Peduli Anak | Konperensi Pers 11 Nopember 2020Desa Ramah Perempuan dan Desa Peduli Anak | Konperensi Pers 11 Nopember 2020
Desa Ramah Perempuan dan Desa Peduli Anak | Konperensi Pers 11 Nopember 2020
 
ARAH KEBIJAKAN DAK KESEHATAN 2022
ARAH KEBIJAKAN DAK KESEHATAN 2022ARAH KEBIJAKAN DAK KESEHATAN 2022
ARAH KEBIJAKAN DAK KESEHATAN 2022
 
Paparan KP2S BARITO SELATAN 16 SEPTEMBER 2020
Paparan  KP2S BARITO SELATAN 16 SEPTEMBER 2020Paparan  KP2S BARITO SELATAN 16 SEPTEMBER 2020
Paparan KP2S BARITO SELATAN 16 SEPTEMBER 2020
 
Tw iv pkm kambesko
Tw iv pkm kambeskoTw iv pkm kambesko
Tw iv pkm kambesko
 

Similar to Bsm 2014

Kiat kiat dinas pendidikan
Kiat kiat dinas pendidikanKiat kiat dinas pendidikan
Kiat kiat dinas pendidikan
adijbg
 
PPT Stunting UMY.pptx
PPT Stunting UMY.pptxPPT Stunting UMY.pptx
PPT Stunting UMY.pptx
FitriYunus
 
MARI KITA SUKSESKAN PROGRAM INDONESIA PINTAR
MARI KITA SUKSESKAN PROGRAM INDONESIA PINTARMARI KITA SUKSESKAN PROGRAM INDONESIA PINTAR
MARI KITA SUKSESKAN PROGRAM INDONESIA PINTAR
Rezha Purbaya
 
Surat permintaan data prestasi akademik smp
Surat permintaan data prestasi akademik smpSurat permintaan data prestasi akademik smp
Surat permintaan data prestasi akademik smp
sandya nugraha
 
Data sekolah dan pendidikan propinsi ntb
Data sekolah dan pendidikan propinsi ntbData sekolah dan pendidikan propinsi ntb
Data sekolah dan pendidikan propinsi ntb
gargazi
 
Bahan Taklimat PPD Kluang 2020
Bahan Taklimat PPD Kluang 2020Bahan Taklimat PPD Kluang 2020
Bahan Taklimat PPD Kluang 2020
Chon Seong Hoo
 
Mesyuarat DTP sk bukit gemuruh (jheoa), bera.pptx
Mesyuarat DTP sk bukit gemuruh (jheoa), bera.pptxMesyuarat DTP sk bukit gemuruh (jheoa), bera.pptx
Mesyuarat DTP sk bukit gemuruh (jheoa), bera.pptx
Hafiz Awan Nano
 
Kebijakan Akreditasi Bermutu
Kebijakan Akreditasi BermutuKebijakan Akreditasi Bermutu
Kebijakan Akreditasi Bermutu
btkipkalteng
 
Hasil riskesdas-2018 1274
Hasil riskesdas-2018 1274Hasil riskesdas-2018 1274
Hasil riskesdas-2018 1274
liyalugitasari
 
Menteri Pendidikan Nasional
Menteri Pendidikan NasionalMenteri Pendidikan Nasional
Menteri Pendidikan Nasionalguest8a23a24
 
INFO PPDB SMP NEGERI KABUPATEN LUMAJANG 2018 - 2019
INFO PPDB SMP NEGERI KABUPATEN LUMAJANG 2018 - 2019INFO PPDB SMP NEGERI KABUPATEN LUMAJANG 2018 - 2019
INFO PPDB SMP NEGERI KABUPATEN LUMAJANG 2018 - 2019
Phaphy Wahyudhi
 
juknis.220517230735.pdf
juknis.220517230735.pdfjuknis.220517230735.pdf
juknis.220517230735.pdf
CenugChannel
 
llju.pptx
llju.pptxllju.pptx
Hasil Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) Tahun 2018
Hasil Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) Tahun 2018Hasil Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) Tahun 2018
Hasil Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) Tahun 2018
Muh Saleh
 
PPT LINSEK TW 2 (2).pptx
PPT LINSEK TW 2 (2).pptxPPT LINSEK TW 2 (2).pptx
PPT LINSEK TW 2 (2).pptx
FakhronyArisandi2
 
tatacara dan persyaratan PPDB cabdin 1 Th 2022 (1).pptx
tatacara dan persyaratan PPDB cabdin 1 Th 2022 (1).pptxtatacara dan persyaratan PPDB cabdin 1 Th 2022 (1).pptx
tatacara dan persyaratan PPDB cabdin 1 Th 2022 (1).pptx
Firmansyah106266
 
Presentasi Stunting Palas 2023.pptx
Presentasi Stunting Palas 2023.pptxPresentasi Stunting Palas 2023.pptx
Presentasi Stunting Palas 2023.pptx
apdesbumidaya
 
Seatrain perikanan kampus jatim dan jateng
Seatrain perikanan kampus jatim dan jatengSeatrain perikanan kampus jatim dan jateng
Seatrain perikanan kampus jatim dan jateng
gatothp
 
BAHAN_SOSIALISASI_PPDB_VPG1752021_SMP_MTs.pptx
BAHAN_SOSIALISASI_PPDB_VPG1752021_SMP_MTs.pptxBAHAN_SOSIALISASI_PPDB_VPG1752021_SMP_MTs.pptx
BAHAN_SOSIALISASI_PPDB_VPG1752021_SMP_MTs.pptx
totoabyan
 
SOSIALISASI KJP Plus, KJMU, BPMS Tahap II Tahun 2023 - V2 27082023.pptx
SOSIALISASI KJP Plus, KJMU, BPMS Tahap II Tahun 2023 - V2 27082023.pptxSOSIALISASI KJP Plus, KJMU, BPMS Tahap II Tahun 2023 - V2 27082023.pptx
SOSIALISASI KJP Plus, KJMU, BPMS Tahap II Tahun 2023 - V2 27082023.pptx
hazizaheza
 

Similar to Bsm 2014 (20)

Kiat kiat dinas pendidikan
Kiat kiat dinas pendidikanKiat kiat dinas pendidikan
Kiat kiat dinas pendidikan
 
PPT Stunting UMY.pptx
PPT Stunting UMY.pptxPPT Stunting UMY.pptx
PPT Stunting UMY.pptx
 
MARI KITA SUKSESKAN PROGRAM INDONESIA PINTAR
MARI KITA SUKSESKAN PROGRAM INDONESIA PINTARMARI KITA SUKSESKAN PROGRAM INDONESIA PINTAR
MARI KITA SUKSESKAN PROGRAM INDONESIA PINTAR
 
Surat permintaan data prestasi akademik smp
Surat permintaan data prestasi akademik smpSurat permintaan data prestasi akademik smp
Surat permintaan data prestasi akademik smp
 
Data sekolah dan pendidikan propinsi ntb
Data sekolah dan pendidikan propinsi ntbData sekolah dan pendidikan propinsi ntb
Data sekolah dan pendidikan propinsi ntb
 
Bahan Taklimat PPD Kluang 2020
Bahan Taklimat PPD Kluang 2020Bahan Taklimat PPD Kluang 2020
Bahan Taklimat PPD Kluang 2020
 
Mesyuarat DTP sk bukit gemuruh (jheoa), bera.pptx
Mesyuarat DTP sk bukit gemuruh (jheoa), bera.pptxMesyuarat DTP sk bukit gemuruh (jheoa), bera.pptx
Mesyuarat DTP sk bukit gemuruh (jheoa), bera.pptx
 
Kebijakan Akreditasi Bermutu
Kebijakan Akreditasi BermutuKebijakan Akreditasi Bermutu
Kebijakan Akreditasi Bermutu
 
Hasil riskesdas-2018 1274
Hasil riskesdas-2018 1274Hasil riskesdas-2018 1274
Hasil riskesdas-2018 1274
 
Menteri Pendidikan Nasional
Menteri Pendidikan NasionalMenteri Pendidikan Nasional
Menteri Pendidikan Nasional
 
INFO PPDB SMP NEGERI KABUPATEN LUMAJANG 2018 - 2019
INFO PPDB SMP NEGERI KABUPATEN LUMAJANG 2018 - 2019INFO PPDB SMP NEGERI KABUPATEN LUMAJANG 2018 - 2019
INFO PPDB SMP NEGERI KABUPATEN LUMAJANG 2018 - 2019
 
juknis.220517230735.pdf
juknis.220517230735.pdfjuknis.220517230735.pdf
juknis.220517230735.pdf
 
llju.pptx
llju.pptxllju.pptx
llju.pptx
 
Hasil Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) Tahun 2018
Hasil Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) Tahun 2018Hasil Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) Tahun 2018
Hasil Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) Tahun 2018
 
PPT LINSEK TW 2 (2).pptx
PPT LINSEK TW 2 (2).pptxPPT LINSEK TW 2 (2).pptx
PPT LINSEK TW 2 (2).pptx
 
tatacara dan persyaratan PPDB cabdin 1 Th 2022 (1).pptx
tatacara dan persyaratan PPDB cabdin 1 Th 2022 (1).pptxtatacara dan persyaratan PPDB cabdin 1 Th 2022 (1).pptx
tatacara dan persyaratan PPDB cabdin 1 Th 2022 (1).pptx
 
Presentasi Stunting Palas 2023.pptx
Presentasi Stunting Palas 2023.pptxPresentasi Stunting Palas 2023.pptx
Presentasi Stunting Palas 2023.pptx
 
Seatrain perikanan kampus jatim dan jateng
Seatrain perikanan kampus jatim dan jatengSeatrain perikanan kampus jatim dan jateng
Seatrain perikanan kampus jatim dan jateng
 
BAHAN_SOSIALISASI_PPDB_VPG1752021_SMP_MTs.pptx
BAHAN_SOSIALISASI_PPDB_VPG1752021_SMP_MTs.pptxBAHAN_SOSIALISASI_PPDB_VPG1752021_SMP_MTs.pptx
BAHAN_SOSIALISASI_PPDB_VPG1752021_SMP_MTs.pptx
 
SOSIALISASI KJP Plus, KJMU, BPMS Tahap II Tahun 2023 - V2 27082023.pptx
SOSIALISASI KJP Plus, KJMU, BPMS Tahap II Tahun 2023 - V2 27082023.pptxSOSIALISASI KJP Plus, KJMU, BPMS Tahap II Tahun 2023 - V2 27082023.pptx
SOSIALISASI KJP Plus, KJMU, BPMS Tahap II Tahun 2023 - V2 27082023.pptx
 

Bsm 2014

  • 1. Bantuan Siswa Miskin KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Jakarta, 2 Juli 2013 Paparan Sekretaris jenderal pada Rakor BSM Kemdikbud
  • 2. Daftar Isi 1 Pengantar 2 Bantuan Siswa Miskin (BSM) 2
  • 4. • Kebijakan mengurangi subsidi BBM akan berdampak cukup signifikan pada kondisi perekonomian Nasional  Tingkat inflasi akan meningkat. • Dengan kenaikan BBM Premium sebesar Rp. 2.000 dan BBM Solar sebesar Rp. 1.000, tingkat inflasi diperkirakan akan mencapai 7,2%. • Dampak terbesar akan dirasakan oleh masyarakat miskin/masyarakat berpenghasilan rendah, dan diperkirakan, paling tidak akan berdampak pada kehidupan ekonominya selama 5 bulan  angka kemiskinan akan meningkat. Pada akhir tahun 2013, diperkirakan pada kisaran 11,85 -12,10%. Pengantar (1/2) 4
  • 5. 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% Apr - 04 Jul - 04 Oct - 04 Jan - 05 Apr - 05 Jul - 05 Oct - 05 Jan - 06 Apr - 06 Jul - 06 Oct - 06 Jan - 07 Apr - 07 Jul - 07 Oct - 07 Jan - 08 Apr - 08 Jul - 08 Oct - 08 Jan - 09 Apr - 09 Jul - 09 Oct - 09 Inflasi Tahunan Premium/solar naik dari 1810/1650 menjadi 2400/2100 Premium/solar naik dari 2400/2100 menjadi 4500/4300 Premium naik dari 4500 menjadi 6000 …pengalaman tahun 2005 dan 2008: inflasi terjadi dalam jangka waktu sementara saja setelah kenaikan harga BBM… Pengantar (2/4) Sumber : Bappenas 2013 5 Premium turun dari 6000 menjadi 4500
  • 6. 24.23 23.43 19.14 18.41 18.2 17.42 16.56 15.97 17.75 15.58 15.42 14.15 13.33 12.49 12.36 11.96 11.66 10 12 14 16 18 20 22 24 26 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Mar-11 Sep-11 Mar-12 Sep-12 Premium naik dari 4500 menjadi 6000 Premium turun dari 6000 menjadi 4500 Premium/solar naik dari 1810/1650 menjadi 2400/2100 Premium/solar naik dari 2400/2100 menjadi 4500/4300 Sumber : BPS ...kenaikan harga BBM pada tahun 2005 menyebabkan angka kemiskinan meningkat dari 15,97% menjadi 17,75 %... Pengantar (3/4) 6
  • 7. • Disiapkan 2 paket program untuk mengurangi beban masyarakat berpenghasilan rendah/masyarakat miskin :  Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S): - RASKIN (beras untuk keluarga miskin) - PKH (program keluarga harapan) - BSM (bantuan siswa miskin)  Program Khusus: - BLSM (bantuan langsung sementara masyarakat) - Program infrastruktur dasar • Program dilakukan secara: Tepat Sasaran, Tepat Waktu, dan Tepat Jumlah. Pengantar (4/4) 7
  • 8. Bantuan Siswa Miskin (BSM) 88 2 8
  • 9. 87,0 56,7 55,8 53,4 52,2 26,5 25,9 24,3 22,8 4,4 98,3 92,0 91,7 91,0 90,6 78,7 78,3 76,8 75,5 43,6 93,7 76,9 76,2 74,5 73,7 53,9 53,3 51,5 49,6 18,8 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1 2 3 4 5 6 Lulus SD/MI 7 8 9 Lulus SMP/MTs 10 11 12 Lulus SMA/SMK/MA PT JENJANG PENDIDIKAN TERTINGGI YANG PERNAH DIIKUTI OLEH PENDUDUK USIA 19-23 TAHUN MENURUT STATUSEKONOMI KELUARGA, TAHUN 2011 Quintile 1 Quintile 2 Quintile 3 Quintile 4 Quintile 5 Rata-rata Melanjutkan di PT Lulus SMA/ SMK/MA  Tingkat putus sekolah lebih tinggi pada kelompok pengeluaran (konsumsi) yang lebih rendah..  Waktu kritis: saat akhir (Mei-Juni) dan awal tahun ajaran (Juli) terutama saat transisi jenjang pendidikan SD  SMP; SMP  SMA/SMA. Lama (Tahun) Bersekolah Persentase(%) Kuantil Pengeluaran 1 (terendah) Kuantil Pengeluaran 2 Kuantil Pengeluaran 3 Kuantil Pengeluaran 4 Kuantil Pengeluaran 5 (tertinggi) Sumber: Susenas (2011) Keberlanjutan Pendidikan Berdasarkan Kuintil Pengeluaran (Susenas 2011) 9
  • 10. Tujuan dan Manfaat Program BSM • Program BSM adalah bantuan dari Pemerintah berupa sejumlah uang tunai yang diberikan secara langsung kepada siswa dari semua Jenjang Pendidikan (SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA) yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin seusai dengan kriteria yang telah ditetapkan. • Tujuan program:  Menghilangkan halangan bagi siswa miskin untuk memperoleh akses layanan pendidikan.  Mencegah angka putus sekolah & menarik siswa miskin untuk bersekolah kembali.  Membantu siswa miskin memenuhi kebutuhan personal dalam kegiatan pendidikan.  Mendukung penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan pendidikan menengah universal. • Manfaat Program:  Anak miskin dapat tetap mengakses pelayanan pendidikan terutama dalam penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pendidikan menengah universal.  Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) di seluruh jenjang dapat dipertahankan sebagaimana ditetapkan dalam RKP 2013, yaitu APM SD/MI = 95,8%, APM SMP/MTs = 80,1%, APK SMA/SMK/MA = 82,0%. 10
  • 11. Contoh Data TNP2K Usia Sekolah Kab Kepulauan Seribu Desa Pulau Tidung Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan DATA BDT (TNP2K) DAPODIK nama_anak alamat desa umur nama_sekolah desa_sekolah kecamatan_sekolah SAPRIYADI PULAU TIDUNG RT 004 RW 04 NO. 33 Pulau Tidung 14 SMP NEGERI 241 Pulau Tidung Kepulauan Seribu Selatan WITRI PULAU TIDUNG RT 001 RW 03 NO. 11 Pulau Tidung 11 SD NEGERI PULAU TIDUNG 02 PG Pulau Tidung Kepulauan Seribu Selatan WAHYU PRATAMA PULAU TIDUNG RT 004 RW 02 Pulau Tidung 13 SMP NEGERI 241 Pulau Tidung Kepulauan Seribu Selatan SITI ROHMAH PULAU TIDUNG RT 002 RW 04 NO 04 Pulau Tidung 5 LIDIYANA PULAU PAYUNG RT 005 RW 04 Pulau Tidung 12 M. AKBAR PULAU TIDUNG RT 004 RW 003 NO 16 Pulau Tidung 14 JULIANTO PULAU TIDUNG RT 001 RW 001 NO 27 Pulau Tidung 11 NURHAYATI PULAU PANGGANG RT 001 RW 03 NO 26 Pulau Tidung 13 RIA AMANAH PULAU PANGGANG RT 005 RW 02 NO. 34 Pulau Tidung 16 M. SARLUBIS PULAU TIDUNG RT 001 RW 03 NO 04 Pulau Tidung 17 1111 Catatan: 1. Data yang di matchkan BDT dan TNP2K dengan kriteria sbb: - kesamaan wilayah kab/kota - kesamaan nama ibu kandung - kesamaan bulan dan tahun lahir - kesamaan 10 karakter nama depan (Dengan menghilangkan tanda baca / fonem) 2. Dikemas dalam bentuk CD dan di password oleh TIM BSM KEMDIKBUD Jika belum sesuai (TIDAK MATCH) , tidak muncul nama sekolah perlu diverifikasi di lapangan (kelurahan/ desa/ kecamatan) sesuai dengan alamat tertera anak usia sekolah tersebut. di pilah “status anak” dan usia sekolah (5-20 tahun) Data sudah sesuai dengan DAPODIK
  • 12. 698,570 1,796,800 2,246,800 3,929,647 3,530,305 8.580.286 499,105 751,193 871,193 1,532,212 1,295,450 3.075.986 442.011 329.667 305.950 477.628 619.882 1.122.149 310.609 284.021 248.124 308.124 514.927 748.100 - 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 8,000,000 9,000,000 2008 2009 2010 2011 2012 APBN-P 2013 SD SMP SMK SMA Bantuan Siswa Miskin (BSM) Perkembangan Sasaran BSM 2008 - 2013 Syarat penerima BSM: • Orangtua siswa terdaftar sebagai Peserta Program Keluarga Harapan. • Siswa terancam putus sekolah karena kesulitan biaya. • Siswa yatim, piatu atau yatim piatu. • Siswa berasal dari korban musibah, kelainan fisik berasal atau dari Rumah Tangga Miskin atau memiliki 3 saudara yang berusia dibawah 18 tahun. Kenaikan sasaran BSM pada APBN-P 2013 untuk mengurangi beban orang tua siswa yang terkena dampak inflasi kenaikan BBM yang diperkirakan mencapai 7,2%. Harga satuan BSM jenjang SD 225.000/ siswa/semster, jenjang SMP 75.000/siswa/semester SMA dan SMK 500.000/siswa/semester Membawa KPS ke sekolah tempat siswa terdaftar untuk di calonkan sebagai penerima manfaat Program BSM 12 ∆ 143% ∆ 137% ∆ 81 % ∆ 45 %
  • 13. RINGKASAN Rancangan Penyaluran BSM di Kemdikbud 26 Ags 2013 Mulai Penyaluran BSM 13 Juni 2013 Sosialisasi dimulai 18-30 Juni 2013 Sinkronisasi Data TNP2K-DAPODIK 24 Juni 2013 RTM mulai mendaftarkan siswa ke Sekolah 1 Juli 2013 - Sekolah mulai menyampaikan data BSM ke Dinas Kab/kota - Rakor antara Kemdikbud dengan Dinas Pendidikan 14-19 Ags 2013 Dinas menyampaikan Data BSM ke Kemdikbud 15 Ags 2013 Kemdikbud menetapkan penerima BSM 15-22 Ags 2013 Kemdikbud mengirim daftar penerima BSM ke Dinas dan Lembaga Keuangan 1 2 4 5 6 8 7 9 21 Juni 2013 • Surat Kemdikbud Ke Dinas Pendidikan • Surat Kemdikbud ke Mendagri 3 DIPA BSM APBN-P terbit 25 Juni 2013 DIPA Safeguarding BSM (sedang dibahas) 13
  • 14. LEMBAGA KEUANGAN 1 Distribusi Kartu Perlindungan Sosial (KPS) sampai di rumah tangga 7-30 Juni 2 Membuat account penerima BSM 16-25 Agustus 3 Pembayaran BSM Mulai 26 Agustus KEMDIKBUD 1 Sosialisasi melalui media cetak & elektronik mulai 13 Juni 2 Membuat Surat Edaran 21 Juni 3 Bersama TNP2K melakukan sinkronisasi/maching data 18-30 Juni 4 Menyelenggarakan Rakor 1 Juli 5 menetapkan penerima BSM 15 - 20 Agustus 6 Mengirim daftar penerima BSM ke Dinas dan Lembaga Keuangan 15 - 22 Agustus RINGKASAN Tugas dan Tanggung Jawab Penyaluran BSM DISDIK KAB/KOTA 1 Sosialisasi ke sekolah tentang mekanisme penyaluran BSM mulai Juni 2 Mengkoordinasi sekolah agar siswa yang keluarganya menerima KPS mendaftar sebagai calon penerima BSM mulai 24 Juni 3 Menyampaikan rekap penerima BSM ke Kemdikbud 14-19 Agustus SATUAN PENDIDIKAN 1 Mencatat Calon Penerima BSM berdasarkan KPS atau SK-RTM (pengganti KPS) dan Kartu Calon Penerima BSM 24 Juni – 2 Agustus 2 Bersama Komite, sekolah mengusulkan siswa yang memenuhi kriteria BSM dari keluarga yang tidak menerima KPS 24 Juni – 2 Agustus Merekap penerima KPS untuk dilaporkan ke Dinas kabupaten/Kota 24 Juni – 2 Agustus 14
  • 15. 1. Srat-surat tentang BSM 2. Poster Bahan sosialisasi BSM 1. Surat Kab/kota 21 Juni 2. Surat Mendagri 21 Juni 3. Telegram Mendagri ke kab/kota 4. Surat susulan Wamendikbud Kab/kota 5 eks untuk perserta worksho Sejumlah sekolah, Dinas, akan dikirim melalui Lembaga Keuangan 3. Leaflet 4. Buku pegangan P4S 5. CD Data Sasaran Siswa Penerima KPS Diberika pada saat workshop 15
  • 16. Sistem Pengaduan BSM POSKO PENGADUAN Pusat Informasi dan Humas POS PENGADUAN Ditjen DIKDAS POS PENGADUAN Ditjen DIKMEN POS PENGADUAN DINAS PENDIDIKAN Kabupaten/Kota MASYARAKAT dan SEKOLAH 16 SMS GATEWAY UKP4 SMS : 0857-7111-7000
  • 17. Bagaimana Cara Melapor? 1. Melalui Pos Pengaduan (Pusat, Ditjen, Dinas) 2. Melalui Laman Bantu Sekolahku 3. ...... Diharapkan Dinas Pendidikan membentuk Pos Pengaduan
  • 18. 18 Posko Pengaduan MEDIA LAYANAN KONTAK CALL CENTER : 177 atau 021-5703303 FAKSIMILE : 021-5733125 SMS : 0811-976929 EMAIL : pengaduan@kemdikbud.go.id Help Desk : Gerai Informasi dan Media Gedung C Lantai 1 Kemdikbud
  • 20. Hal-hal yang Mungkin Dilaporkan 1. Tidak mendapat KPS 2. KPS tidak diakui/ditolak 3. Kekurangan Kouta BSM 4. Nilai BSM tidak sesuai 5. Terlambat menerima BSM 6. Tidak terdaftar BSM di penyalur 7. .... 20