Peraturan Menteri PUPR No. 8 Tahun 2022 memberikan relaksasi persyaratan sertifikasi badan usaha jasa konstruksi dengan mengatur proses bisnis permohonan sertifikat badan usaha dan sertifikat kompetensi kerja konstruksi serta mengatur perubahan sistem informasi terkait penerapannya.
1. Rapat koordinasi membahas program Indonesia Pintar bidang pendidikan dasar dan menengah serta tugas dan fungsi Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbud.
2. Pembahasan mencakup regulasi dan kebijakan penyaluran dana PIP, sasaran penerima manfaat, proses aktivasi rekening, rencana dan capaian 2021, serta evaluasi penerima nominasi.
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam penyelenggaraan ...infosanitasi
Dokumen tersebut membahas upaya Kementerian Pekerjaan Umum dalam menerapkan manajemen risiko dan meningkatkan kualitas infrastruktur melalui implementasi pengendalian internal, kontrak berbasis kinerja, dan probity audit. Temuan audit menunjukkan bahwa aplikasi manajemen risiko perlu ditingkatkan agar sistem pengendalian internal lebih efektif.
Peraturan Menteri PUPR No. 8 Tahun 2022 memberikan relaksasi persyaratan sertifikasi badan usaha jasa konstruksi dengan mengatur proses bisnis permohonan sertifikat badan usaha dan sertifikat kompetensi kerja konstruksi serta mengatur perubahan sistem informasi terkait penerapannya.
1. Rapat koordinasi membahas program Indonesia Pintar bidang pendidikan dasar dan menengah serta tugas dan fungsi Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbud.
2. Pembahasan mencakup regulasi dan kebijakan penyaluran dana PIP, sasaran penerima manfaat, proses aktivasi rekening, rencana dan capaian 2021, serta evaluasi penerima nominasi.
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam penyelenggaraan ...infosanitasi
Dokumen tersebut membahas upaya Kementerian Pekerjaan Umum dalam menerapkan manajemen risiko dan meningkatkan kualitas infrastruktur melalui implementasi pengendalian internal, kontrak berbasis kinerja, dan probity audit. Temuan audit menunjukkan bahwa aplikasi manajemen risiko perlu ditingkatkan agar sistem pengendalian internal lebih efektif.
PMK Nomor 60/PMK.02/2021 menetapkan standar biaya masukan untuk tahun anggaran 2022 dan mengatur ketentuan penyesuaian besaran beberapa biaya, seperti biaya perjalanan dinas luar negeri dan bahan makanan mahasiswa."
Dokumen tersebut membahas upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) di Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dan capaian yang dicapai. Dokumen menjelaskan bahwa dari 227 unit kerja DJPb, 209 mendapat predikat WBK dan 37 mendapat predikat WBBM, serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk penilaian di tahun 2022.
Dokumen tersebut membahas mengenai pengelolaan program stunting di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, mencakup target penurunan stunting nasional hingga tahun 2024 sesuai dengan RPJMN, dukungan kebijakan Kemendagri untuk percepatan penurunan stunting melalui berbagai peraturan dan kesepakatan, serta konsep delapan aksi konvergensi penurunan stunting di daerah.
Bahan Paparan Kebijakan Pengadaan 2017 KONSULTAN-4 April.pdfBismaJZ
Dokumen ini membahas ketentuan mengenai keabsahan Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Kompetensi Ahli, dan Sertifikat Kompetensi Tenaga Kerja untuk pengadaan barang dan jasa tahun 2016, serta pedoman penyusunan Rencana Anggaran Biaya untuk jasa konsultansi.
Paparan di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.pptxAFWAN17
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) tahun 2023 di Provinsi Sumatera Barat, mencakup pemantauan tindak lanjut hasil rekomendasi PEKPPP tahun 2022, persiapan PEKPPP untuk unit lokus baru, serta hasil pra-evaluasi PEKPPP tahun 2023.
Permasalahan yang sering ditemukan dalam audit fisik pekerjaan konstruksi adalah pencairan anggaran 100% meski pekerjaan belum selesai, penggunaan dokumen palsu untuk pencairan, dan sanksi kontraktor yang tidak sesuai aturan ketika terjadi wanprestasi."
Dokumen tersebut merupakan laporan evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diselenggarakan pada 29-30 September 2022 di Bogor.
Rapat koordinasi BLK Komunitas membahas pengendalian dan pengawasan bantuan program pelatihan, dengan fokus pada akuntabilitas pengelolaan anggaran, perubahan paradigma pengawasan menjadi lebih konsultatif, dan temuan-temuan umum dari pengawasan internal seperti ketidaksesuaian belanja dan pembayaran dengan ketentuan.
Paparan Sosialisasi SBK TA 2021_2_4Juni_2020 (1).pptxBPKADASET
Dokumen tersebut membahas kebijakan penyusunan Standar Biaya Keluaran (SBK) Tahun Anggaran 2021. SBK digunakan sebagai alat untuk menghitung biaya kegiatan, mendukung efisiensi alokasi anggaran, dan evaluasi pencapaian output. Kementerian/Lembaga diharapkan menyampaikan usulan SBK baru dan penyesuaian SBK existing dengan mempertimbangkan indeksasi dan hasil monitoring & evaluasi. Jadwal penyusunan Ranc
Dokumen tersebut membahas tentang peluang transformasi perlindungan anak berbasis masyarakat (PATBM) menjadi lembaga kemasyarakatan desa (LKD). Ia menjelaskan tentang sejarah Save the Children, visi dan misi, area program, dan jenis kekerasan terhadap anak. Dokumen ini juga membahas tentang dasar hukum PATBM dan LKD serta peran masyarakat dalam perlindungan anak di desa.
PMK Nomor 60/PMK.02/2021 menetapkan standar biaya masukan untuk tahun anggaran 2022 dan mengatur ketentuan penyesuaian besaran beberapa biaya, seperti biaya perjalanan dinas luar negeri dan bahan makanan mahasiswa."
Dokumen tersebut membahas upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) di Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dan capaian yang dicapai. Dokumen menjelaskan bahwa dari 227 unit kerja DJPb, 209 mendapat predikat WBK dan 37 mendapat predikat WBBM, serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk penilaian di tahun 2022.
Dokumen tersebut membahas mengenai pengelolaan program stunting di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, mencakup target penurunan stunting nasional hingga tahun 2024 sesuai dengan RPJMN, dukungan kebijakan Kemendagri untuk percepatan penurunan stunting melalui berbagai peraturan dan kesepakatan, serta konsep delapan aksi konvergensi penurunan stunting di daerah.
Bahan Paparan Kebijakan Pengadaan 2017 KONSULTAN-4 April.pdfBismaJZ
Dokumen ini membahas ketentuan mengenai keabsahan Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Kompetensi Ahli, dan Sertifikat Kompetensi Tenaga Kerja untuk pengadaan barang dan jasa tahun 2016, serta pedoman penyusunan Rencana Anggaran Biaya untuk jasa konsultansi.
Paparan di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.pptxAFWAN17
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) tahun 2023 di Provinsi Sumatera Barat, mencakup pemantauan tindak lanjut hasil rekomendasi PEKPPP tahun 2022, persiapan PEKPPP untuk unit lokus baru, serta hasil pra-evaluasi PEKPPP tahun 2023.
Permasalahan yang sering ditemukan dalam audit fisik pekerjaan konstruksi adalah pencairan anggaran 100% meski pekerjaan belum selesai, penggunaan dokumen palsu untuk pencairan, dan sanksi kontraktor yang tidak sesuai aturan ketika terjadi wanprestasi."
Dokumen tersebut merupakan laporan evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diselenggarakan pada 29-30 September 2022 di Bogor.
Rapat koordinasi BLK Komunitas membahas pengendalian dan pengawasan bantuan program pelatihan, dengan fokus pada akuntabilitas pengelolaan anggaran, perubahan paradigma pengawasan menjadi lebih konsultatif, dan temuan-temuan umum dari pengawasan internal seperti ketidaksesuaian belanja dan pembayaran dengan ketentuan.
Paparan Sosialisasi SBK TA 2021_2_4Juni_2020 (1).pptxBPKADASET
Dokumen tersebut membahas kebijakan penyusunan Standar Biaya Keluaran (SBK) Tahun Anggaran 2021. SBK digunakan sebagai alat untuk menghitung biaya kegiatan, mendukung efisiensi alokasi anggaran, dan evaluasi pencapaian output. Kementerian/Lembaga diharapkan menyampaikan usulan SBK baru dan penyesuaian SBK existing dengan mempertimbangkan indeksasi dan hasil monitoring & evaluasi. Jadwal penyusunan Ranc
Dokumen tersebut membahas tentang peluang transformasi perlindungan anak berbasis masyarakat (PATBM) menjadi lembaga kemasyarakatan desa (LKD). Ia menjelaskan tentang sejarah Save the Children, visi dan misi, area program, dan jenis kekerasan terhadap anak. Dokumen ini juga membahas tentang dasar hukum PATBM dan LKD serta peran masyarakat dalam perlindungan anak di desa.
Dokumen tersebut membahas program pemerintah untuk menurunkan stunting melalui Program Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT). Program ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam memenuhi gizi seimbang bagi keluarga berisiko stunting dengan memanfaatkan potensi pangan lokal. DASHAT akan diselenggarakan di Kampung Keluarga Berkualitas untuk menjadi pusat gizi dan pelayanan anak stunting.
Dokumen tersebut membahas analisis data dan penyajian informasi gender dalam bentuk profil. Ia menjelaskan pentingnya data terpilah berdasarkan gender untuk melihat ketidakadilan dan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki. Dokumen tersebut juga membahas sumber data gender dan bagaimana data tersebut dapat digunakan untuk menganalisis profil kegiatan dan akses sumber daya antara gender serta mengidentifikasi kesenjangan untuk merancang program yang
MB14 - Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual.pptxssuser1519bc
Peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi ("Permen PPKS") membahas upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dengan memberikan definisi kekerasan seksual, bentuk-bentuknya, dan sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku.
- Dr. D.S. Dewi - Mengadili Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.pptxssuser1519bc
Dokumen tersebut membahas tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Secara ringkas, dokumen menyebutkan bahwa: (1) terdapat ratusan ribu kasus kekerasan terhadap perempuan setiap tahunnya di Indonesia, (2) kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat selama masa pandemi Covid-19, dan (3) diperlukan perlindungan hukum dan pendekatan berperspektif gender dalam menangani kasus-kasus terse
01. SISTEM SERTIFIKASI NASIONAL REV1.pptxssuser1519bc
Sistem sertifikasi BNSP membahas tiga hal utama:
1. Peran dan tanggung jawab BNSP dalam mengatur dan melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja di Indonesia
2. Prinsip-prinsip dasar pengembangan sistem sertifikasi kompetensi kerja Indonesia yang terukur, obyektif, dan terlacak
3. Keterkaitan antara standar kompetensi (SKKNI), skema sertifikasi, dan lembaga sertifikasi profesi yang melaksanakan
2. PELAKSANAAN AUDIT KASUS
STUNTING DI KOTA DUMAI
3
4
1
2
1
3
1 1
6
2 2
0
8
1
4
1
2
1
0
8
6
4
2
0
CATI
N
BADUT
A
LOKASI PELAKSANAAN
AKS 1
DUMAI
BARAT
BUMIL
DUMAI
TIMUR
BUFAS
BUKIT
KAPUR
9
2
Pengukuran
Kasus Yang
di Audit
Identifikasi dan .
Seleksi Kasus
Audit
Kajian Tim
Pakar
Diseminasi &
RKTL
6
2
6
1
0
6
5
1
1
4
1 1
3
2 2
4
3
2
9
0
5
1
0
1
5
LOKASI PELAKSANAAN AKS
2
14
CATIN
SUNGAI
SEMBILAN
BUMIL
DUMAI
KOTA
BUFAS
DUMAI
SELATAN
BADUTA /
BALITA
MEDANG
6
1
8
7
3
7
JADWA
L
AKS I AKS II DISEMINAS
I I
DISEMINASI II
REALIS
ASI
AKS
Terlaksana
22
Februari
2023
Terlaksana 13
Juli 2023
Terlaksana
11
Juli 2023
Rencana 24
Agustus 2023
3. Upaya Penyerapan Anggaran
Menu BOKB
Komitmen
Walikota dan
Ketua TPPS
dalam
Percepatan
Penurunan
Stunting
sesuai pilar 1
Stranas
penanganan
Stunting.
Pemahaman
terhadap
program
tematik stunting
yang menjadi
tugas dan
tanggung jawab
Pemda untuk
melaksanakan
amanat Perpres
72 dan RAN
PASTI
Prestasi Pemko
Dumai dengan
pengelolaan
DAK
subbidang KB
Tahun 2022
TERBAIK I dari
Gubernur Riau
Adanya
koordinasi
intensif dan
Konvergensi
secara rutin
oleh
Sekretariat
Pelaksana
Pendanaan
pelaksanaan
AKS di dukung
juga oleh
Dana APBD
(Konvergensi,
Pemantauan
AKS di
kecamatan)
Adanya
dukungan
Faskes, Tim
Teknis, Tim
Pakar, TPK dan
TA
4. Rincian Penggunaan Anggaran BOKB AKS
-
5.000.00
0
15.000.00
0
10.000.00
0
20.000.00
0
30.000.00
0
25.000.00
0
DISEMINASI
EVALUASI RTL
PENGUKUR
AN
9.600.00
0
18.655.00
0
7.800.000
6.700.00
0
2.700.00
0
26.450.00
0
PENYERAPAN ANGGARAN
BOKB AKS 1
-
14.000.00
0
12.000.00
0
10.000.00
0
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
20.000.00
0
18.000.00
0
16.000.00
0
10.800.00
0
11.600.00
0
19.500.00
0
6.500.00
0
-
13.000.00
0
ALOKASI BOKB AKS 1 REALISASI
ANGGARAN
PENYERAPAN ANGGARAN BOKB
AKS 2
DISEMINASI EVALUASI RTL
PENGUKURAN
ALOKASI BOKB AKS 2 REALISASI ANGGARAN
Rp.
36,055,000
Rp.
26,450,000
TOTAL ANGGARAN
AKS 1
73
%
Rp.
41,900,000
Rp.
19,500,000
ALOKASI BOKB AKS 1 REALISASI
ANGGARAN
TOTAL ANGGARAN AKS
2
ALOKASI BOKB
AKS 1
REALISASI
ANGGARAN
46
%
Sisa
Anggaran
Rp.
9,605,000
digunakan
untuk
kegiatan
RTL
Sisa
Anggaran
Rp.
22,400,00
digunakan
untuk
kegiatan
Diseminasi
dan RTL
5. Penyerapan Alokasi Langkah-Langkah Untuk Merealisasikan BKB Kit :
1. Memastikan syarat dan ketentuan penerima BKB Kit Stunting sesuai dengan juknis yang
berlaku
2. Melakukan perencanaan pengadaan BKB Kit Stunting
3. Melakukan Koordinasi dengan BKKBN Provinsi terkait surat Edaran penyedia
pengadaan BKB Kit Stunting
4. Koordinasi langsung ke penyedia terkait spesifikasi, kualitas dan ketersediaan BKB Kit
Stunting sesuai juknis yang ditentukan
5. Memaksimalkan penyerapan anggaran BKB Kit Stunting.
Upaya Yang dilakukan untuk Merealisasi BKB Kit :
1. Melakukan koordinai secara aktif kepada BKKBN Propnsi dan Penyedia serta
mengusulkan silpa dari pengadaan tersebut dapat di maksimalkan ke menu BOKB
lainnya.
360.000.00
0
234.900.00
0
125.100.00
0
BKB Kit Stunting
RINCIAN
PENGGUNAAN
ANGGARAN BKB KIT
STUNTING
ALOKASI BKB KIT
STUNTING
REALISASI
ANGGARAN SISA
ANGGARAN
Kendala yang Di Hadapi dalam realisasi BKB Kit
Lambatnya informasi pemenang penyedia yang boleh melakukan pengadaan BKB Kit
Stunting
Sulitnya berkoordinasi dengan penyedia yang telah ditetapkan oleh BKKBN Pusat
tentang spesfikasi, kualitas dan ketersediaan barang.
Kurangnya maksimalnya hasil penyerapan pengadaan BKB Kit Stunting karena pagu
yang telah di tentukan sangat jauh dengan harga barang.
Jumlah BKB
Kit :
Tahun 2022 : 10 BKB
Tahun 2023 : 20 BKB dengan 6
tambahan BKB (dari dana Silpa)
Rencana Pendistribusiannya :
Berkoordinasi dengan Koordinator
Kecamatan untuk penyerahan BKB Kit
Stuntung ke kelompok poktan BKB dan
selanjutnya akan di serahkan ke kelompok