Recommended
More Related Content
Viewers also liked
Viewers also liked (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Materi KIP - Demokrasi Rusak
- 5. “Demokrasi menghitung jumlah kepala tanpa memperhatikan isi kepala.” (Muhammad Iqbal)
- 12. Konggres Rakyat Nasional Tiongkok
- 17. “Jika kita mau melindungi negara kita dalam jangka panjang, hal terbaik yang dilakukan adalah menyebarkan kebebasan dan demokrasi” (Kompas, 6/11/2004)
- 20. ُهاَّلل َلَزَْنأ اَمِب ْمُهَنْيَب ْمُكْاحَفَۖت ََلَومم َكَاءَج اهمَع ْمُهَاءَوَْهأ ْعمبهتمقَْْلا َن “maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu” (QS. Al Maidah [5])
Editor's Notes
- Atraksi “sapi minum susu” Pemilu 2014 – pesta demokrasi -- golput Analogi “pabrik bir” vs “pabrik susu” Demokrasi sistem rusak dan dzalim
- Demokrasi sistem yang rusak dan dzalim
- Kerusakan #1: 1 orang; 1 suara Pemilih dalam pemilu demokrasi Suara profesor sama dengan suara preman Jajak pendapat audien untuk memberi contoh pengambilan pendapat dalam demokrasi, untuk menggambarkan yang terpenting jumlah bukan kualitas 1 pendapat ahli lebih baik dari 1000 pendapat tidak ahli Milih partai islam atau bukan, suara sama saja; karena partai islam pun koalisi dengan partai non islam Pendapat Muhammad Iqbal
- Sampaikan kepada audien, siapa Muhammad Iqbal itu secara singkat agar audien paham bahwa pendapatnya layak diterima.
- Kerusakan #2: kedaulatan semu Kedaulatan di tangan rakyat Kedaulatan itu apa? Menentukan UU Mekanisme perwakilan (memilih wakil) Kedaulatan dipegang “wakil” sebagian kecil, bukan rakyat – rakyat hanya jadi pion penguasa Wakil rakyat yang tidak mewakili suara rakyat
- Kerusakan #3: suara mayoritas Prosentase kemenangan partai/pendapat Perbandingan prosentasi golput dengan peserta dan pemenang dengan kalah Karena perwakilan, hanya wakil mewakili suara, bukan rakyat
- Kerusakan #4: mahal dan menyuburkan korupsi Pemilu instrumen wajib demokrasi Perputaran uang pemilu demokrasi indonesia termahal di dunia Ilustrasi biaya pemilu dengan bangun sekolah Ikut pemilu harus bermodal besar Berkuasa tuk kembalikan modal
- Hawa nafsu manusia yang diikuti juga menjadikan Demokrasi sebagai biang korupsi. Hal ini disebabkan karena demokrasi menghasilkan sistem politik yang sangat mahal. Partai politik dan politisi memerlukan dana sangat besar untuk modal dalam pemilihan umum. Dalam sebuah pilkada calon gubernur dan wakilnya membutuhkan biaya pemilu sebesar 100 hingga 150 miliar rupiah. Sementara, gaji gubernur dalam setahun Rp. 1,2 miliar. Jika masa jabatan 5 tahun, maka gubernur mendapat penghasilan sekitar Rp. 6 milliar. Bagaimana mereka menutupi biaya politik yang sangat mahal itu ? Beragam modus mereka gunakan, diantaranya: Mengutip dari anggaran proyek yang jatuh kepada pemenang tender, biasanya pemenang tender adalah pengusaha rekanan atau perusahaan keluarga mereka. Dengan jual beli kebijakan diantaranya mengeluarkan perizinan atau konsensi dengan imbalan sejumlah uang dari penerima izin atau konsensi tersebut. Menggelembungkan anggaran belanja agar ada margin yang bisa disisihkan untuk mereka. Untuk memuluskan permainan kotor ini, semua pihak yang terkait dilibatkan termasuk Dewan Perwakilan. Hingga kita mengenal istilah “Korupsi Berjamaah”.
- Memang demokrasi tidak identik dengan kesejahteraan. Fakta yang ada, justru beberapa negara lebih sejahtera dari Indonesia tanpa Demokrasi. Cina yang sekarang lebih disebut Tiongkok tidak menjalankan demokrasi, presiden Cina tidak dipilih melalui pemilu melainkan dipilih oleh Kongres Rakyat Nasional (KRN) yang merupakan lembaga legislative. KRN terdiri dari wakil-wakil yang terpilih dari berbagai propinsi, daerah otonom, kota setingkat propinsi , daerah administrasi khusus dan tentara. Singapura pemerintahannya dalam perspektif ilmu pemerintahan modern adalah semi otoriter. Apakah kezaliman demokrasi cukup sampai disitu saja? Tidak … masih ada lagi.
- Kerusakan #5: hanya untuk korporasi Modal pemilu pribadi lebih banyak korporasi Korporasi mengendalikan penguasa Yang menang balas jasa pada koporasi
- Kerusakan #6: alat penjajahan Tabiatnya demokrasi adalah penjajahan Pendapat George Bush tentang demokrasi Lahirnya UU pesanan Pendapat chandra muzaffar Pendapat Thomas Jefferson
- Demokrasi Menghasilkan Undang-Undang Yang Diskriminatif Jauh Dari Keadilan. Undang-undang yang dilahirkan melalui keputusan parlemen adalah undang-undang yang sarat dengan kepentingan-kepentingan manusia. Apakah itu kepentingan anggota parlemen dan partai politiknya, kepentingan pengusaha dan para kapitalis ataupun kepentingan negara-negara asing penjajah bahkan meski dengan mengabaikan kepentingan rakyat sekalipun. Undang-undang yang dihasilkan selalu berpihak kepada mereka yang kuat secara politik dan finansial. Produk undang-undang hanya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu di masyarakat yakni pemegang kekuasaan dan pemilik modal besar dalam dan luar negeri. Ada jual beli pasal dalam Undang-undang yang dihasilkan oleh Parlemen. Bahkan UU Migas yang disahkan oleh DPR pada tahun 2001 disinyalir merupakan pesanan asing. Oleh karena itu undang-undang yang lahir dari sistem demokrasi tidak akan pernah bisa bersikap adil kepada rakyat.
- Demokrasi sejatinya adalah alat penjajahan. George W. Bush, mantan presiden AS pernah berkata, “Jika kita mau melindungi negara kita dalam jangka panjang, hal terbaik yang dilakukan adalah menyebarkan kebebasan dan demokrasi” (Kompas, 6/11/2004)
- Simpulan awal! Modalnya berasal dari korporasi, berkuasa bersama korporasi dan menghasilkan produk, UU, kebijakan untuk kepentingan korporasi
- Demokrasi bersumber dari akidah Sekulerisme Menetapkan hukum atas persetujuan manusia, bukan Sang Pencipta
- Karena kita muslim, tak perlu demokrasi Karena kita muslim, tak perlu bela demokrasi Karena kita muslim, campakkan demokrasi (mas dayat, buat ilustrasi seperti ini yg bagus yah…)
- Dominasi korporasi terhadap negara semakin menggurita setelah korporasi multinasional turut bermain. Korporasi multinasional turut menentukan siapa yang menjadi pemimpin sebuah negara dan apa kebijakan negara tersebut. Korporasi multinasional melalui berbagai institusi, baik negara kapitalis maupun organ-organ internasional seperti PBB, IMF dan Bank Dunia, mendikte dan sangat mempengaruhi kebijakan sebuah negara. Negara korporasi tak ubahnya perusahaan yang hanya memikirkan keuntungan. Rakyat pun diposisikan layaknya konsumen dan negara sebagai penjual. Dalam negara korporasi, subsidi terhadap rakyat, yang sebenarnya merupakan hak rakyat, dianggap pemborosan. Aset-aset negara yang sejatinya milik rakyat pun dijual. Itulah negara korporasi, yang tidak bisa dilepaskan dari sistem pemerintahannya: demokrasi. Negara korporasi telah merubah demokrasi menjadi Dari Korporasi, Oleh Korporasi dan Untuk Korporasi.