Aspek Legal dalam MSDM

1. SESI II
ASPEK LEGAL DALAM MANAJEMEN
SUMBER DAYA MANUSIA
FE-UT
Dina Noval Madurani, S.M., M.S.M.

2. TOPIK BAHASAN
Ada 4 topik besar pada Sesi Kedua:
1. Menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan pokok
ketenagakerjaan masa sebelum bekerja (pre
employment);
2. Menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan pokok
ketenagakerjaan masa selama bekerja (during
employment);
3. Menjelaskan ketentuan-ketentuan pokok
ketenagakerjaan masa setelah bekerja (post
employment); dan
4. Menjelaskan ketentuan-ketentuan pokok
kepegawaian negeri sipil (PNS) di Indonesia

3. Capaian Pembelajaran Khusus
Setelah mengikuti kegiatan tutorial Sesi Kedua ini diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan tentang:
1. Kewajiban melaporkan lowongan
2. Perekrutan calon karyawan
3. Penempatan tenaga kerja
4. Ketentuan pokok waktu kerja, istirahat dan cuti
5. Ketentuan pokok pelatihan kerja
6. Ketentuan pokok pengupahan Ketentuan pokok keselamatan dan kesehatan kerja
7. Ketentuan pokok serikat pekerja/serikat buruh
8. Ketentuan pokok perselisihan hubungan industrial
9. Jenis pemutusan hubungan kerja
10. Ketentuan umum pemutusan hubungan kerja
11. Hak-hak pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja
12. Lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam manajemen PNS
13. Sistem kepangkatan dan eselonisasi PNS
14. Ketentuan pokok tentang kepegawaian pegawai Negeri Sipil (PNS)
15. Manajemen kepegawaian menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999

4. Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan Masa
Sebelum Bekerja (Pre Employment)
Kewajiban Melaporkan Lowongan
Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 mengatur tentang kewajiban lapor lowongan pekerjaan, yaitu setiap pengusaha
atau pengurus perusahaan wajib segera melaporkan secara tertulis setiap ada atau akan ada lowongan pekerjaan kepada
Menteri/Pejabat yang ditunjuk yang memuat:
1. Jumlah tenaga kerj yang dibutuhkan
2. Jenis pekerjaan dan syarat jabatan yang digolongkan
3. Jenis kelamin
4. Usia
5. Pendidikan, ketrampilan/keahlian dan pengalaman
6. Syarat lain yang dipandang perlu
Perekrutan Calon Karyawan
• Dalam perekrutan calon karyawan, organisasi/perusahaan diberi kebebasan untuk memilih apakah melakukan perekrutan
sendiri ataukah menggunakan jasa penempatan tenaga kerja.
• Organisasi/perusahaan dapat mempekerjakan anak berusia 13-15 tahun dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi, sepert
harus ada izin tertulis dari orang tua /wali, waktu kerja maksimum 3 jam, pekerjaan dilakukan pada siang hari dan tidak
mengganggu waktu sekolah, dll.
• Organisasi/perusahaan yang ingin menggunakan tenaga asing harus memperoleh izin dari menteri/pejabat terkait dan
juga harus membuat perencanaan penggunaan tenaga asing yang disahkan oleh menteri/pejabat terkait
• Organisasi/perusahaan dapat menggunakan jasa penyedia pekerja/buruh (outsourcing) untuk melaksanakan pekerjaan
yang bukan kegiatan pokok organisasi, seperti pelayanan kebersihan, catering, atau jasa pengamanan.

5. Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan Masa
Sebelum Bekerja (Pre Employment)
Penempatan Tenaga Kerja
• Implementasi dari adanya hubungan kerja setelah ada perjanjian kerja antara
pengusaha dengan pekerja/buruh
• Berdasarkan UU no 13 Tahun 2003, pelaksanaan kerja dan penempatan tenaga kerja
dijelaskan sebagai berikut:
1. Ketentuan perjanjian kerja
• Perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat
syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
• Dapat dibuat secara tertulis atau lisan.
2. Penempatan tenaga kerja
• Menempatkan calon karyawan pada jabatan/posisi yang tepat, yaitu sesuai dengan
keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuannya tanpa melanggar harjat,
martabat, dan hak asasi
• Penempatan tenaga kerja harus dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, objektif,
adil, dan tanpa diskriminasi

6. Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan Masa
Selama Bekerja (During Employment)
Ketentuan Pokok Waktu Kerja,
Istirahat, dan Cuti
• Melaksanakan ketentuan waktu kerja
selama 7 jam dalam satu hari dan 40
jam dalam satu minggu (1 minggu 6
hari kerja) atau 8 jam dalam satu hari
dan 40 jam dalam satu minggu (1
minggu 5 hari kerja)
• Diberi waktu istirahat setengah
perhari, waktu istirahat mingguan,
cuti melahirkan, dan cuti tahunan.
Ketentuan Pokok Pelatihan Kerja
• Keseluruhan kegiatan untuk memberi,
memperoleh, meningkatkan, serta
mengembangkan kompetensi kerja,
produktivitas, disiplin, sikap, dan etos
kerja pada Tingkat keterampilan dan
keahlian tertentu sesuai dengan
jenjang dan kualifikasi jabatan atau
pekerjaan.
• Diselenggarakan dan diarahkan untuk
membekali, meningkatkan, dan
mengembangkan kompetensi kerja
guna meningkatkan kemampuan,
produktivitas, dan kesejahteraan.

7. Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan Masa
Selama Bekerja (During Employment)
Ketentuan Pokok Pengupahan
• Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima
dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai
imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja
kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan
dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja,
kesepakatan, atau peraturan perundangan-
undangan termasuk tunjangan bagi
pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu
pekerjaan atau jasa yang telah atau dilakukan.
• Dalam prakteknya (secara normative), upah
juga dapat diberikan dalam bentuk non
moneter berdasarkan perjanjian dengan
Batasan nilainya tidak melebihi 25 persen dari
nilai upah yang seharusnya diterima.
Ketentuan Pokok Keselamatan dan
Kesehatan Kerja
• Keselamatan kerja adalah keselamatan
yang berhubungan dengan penggunaan
mesin, alat kerja, bahan dan proses
pengelolaannya.
• Kesehatan kerja adalah bagian dari ilmu
Kesehatan yang bertujuan agar karyawan
memperoleh keadaan Kesehatan yang
sempurna, baik fisik, mental, maupun
social sehingga memungkinkan dapat kerja
secara optimal.

8. Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan Masa
Selama Bekerja (During Employment)
Ketentuan Pokok Serikat Pekerja
• Organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk
pekerja baik di Perusahaan maupun di luar
Perusahaan yang bersifat bebas, terbuka,
mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab
guna memperjuangkan, membela, serta
melindungi hak dan kepentingan pekerja serta
untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan
keluarganya.
• UU No 13 Tahun 2003 melindungi hak pekerja
untuk membentuk dan menjadi anggota serikat
pekerja termasuk hak menghimpun,
mengelola, dan mempertanggungjawabkan
keuangan organisasi.
Ketentuan Pokok Perselisihan Hubungan
Industrial
• Perbedaan pendapat yang mengakibatkan
pertentangan antara pengusaha atau
gabungan pengusaha dengan pekerja atau
serikat pekerja karena adanya perselisihan
mengenai hak, kepentingan, PHK, dan
antar serikat pekerja dalam satu
Perusahaan.
• Dua ketentuan pokok perselisihan
hubungan industrial, yaitu pada Pasal 136
ayat (1) dan ayat (2).
• Pengaturan perselisihan hubungan
industrial diatur dalam UU Nomor 20
Tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial.

9. Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan Masa
Setelah Bekerja (Post Employment)
Jenis Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
PHK Demi Hukum
• PHK yang terjadi jika
habis masa waktu
yang ditetapkan
dalam perjanjian atau
peraturan perundang-
undangan
PHK Oleh Pengadilan
• Tindakan PHK karena
adanya putusan hakim
pengadilan hubungan
industrial.
PHK Oleh Pekerja
• PHK karena
permintaan,
pemgunduran diri,
dan permohonan
kepada pengadilan
hubungan industrial.
• PHK yang timbul
karena kehendak
murni dari pekerja
tanpa rekayasa pihak
lain.
PHK Oleh Pengusaha
• PHK yang
prakarsanya berasal
dari pengusaha yang
disebabkan adanya
pelanggaran atau
kesalahan yang
dilakukan oleh
pekerja atau factor-
factor lain seperti
pengurangan tenaga
kerja, Perusahaan
tutup karena merugi,
atau perubahan status.
• Harus memperoleh
penetapan dari
Lembaga
penyelesaian
perselisihan hubungan
industrial.

10. Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan Masa
Setelah Bekerja (Post Employment)
Ketentuan Umum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
Sebelum melakukan PHK semua
pihak harus mengupayakan untuk
menghindari terjadinya PHK
Pengusaha dan pekerja atau serikat
pekerja mengadakan perundingan
Selama belum ada penetapan dari
Lembaga penyelesaian hubungan
industrial, kedua pihak tetap
melaksanakan segala kewajiban
masing-masing

11. Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan Masa
Setelah Bekerja (Post Employment)
Hak Pekerja yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
Perhitungan Uang
Pesangon, Uang
Penghargaan, dang
Uang Pengganti Hak
• Uang pesangon adalah pembayaran berupa uang dari
pengusaha kepada pekerja sebagai akibat adanya PHK
• Uang penghargaan masa kerja adalah penghargaan pengusaha
kepada pekerja yang dikaitkan dengan lamanya masa kerja
pekerja yang bersangkutan
• Uang pengganti hak adalah uang ganti kerugian dari
pengusaha kepada pekerja sebagai penggantian istirahat
tahunan, istirahat Panjang, biaya perjalanan, fasilitas
pengobatan dan perumahan sebagai akibat adanya PHK
Besarnya Uang
Pesangon, Uang
Penghargaan, dang
Uang Pengganti Hak
• Besarnya uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan
uang pengganti hak tergantung pada jenis dan penyebab PHK.

12. Ketentuan Pokok Kepegawaian Pegawai
Negeri Sipil (PNS) di Indonesia
Lembaga yang Bertanggungjawab dalam Manajemen PNS
• Bertugas membantu presiden dalam merumuskan kebijakan dan
koordinasi di bidang pendayagunaan aparatur negara
Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara (Menpan)
• Melaksanakan tugas pemerintah di bidang manajemen
kepegawaian negara sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku
Badan Kepegawaian Negara (BKN)
• Melaksanakan tugas pemerintah di bidang administrasi negara
tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku
Lembaga Administrasi Negara
(LAN)
• Mengurusi adminsitrasi kepegawaian pemerintah daerah baik di
pemerintah daerah kabupaten/kota maupun pemerintah daerah
provinsi
Badan Kepegawaian Daerah (BKD)

13. Ketentuan Pokok Kepegawaian Pegawai
Negeri Sipil (PNS) di Indonesia
Sistem Kepangkatan dan Eselonisasi PNS
No. Golongan Ruang
1. I a, b, c, dan d
2. II a, b, c, dan d
3. III a, b, c, dan d
4. IV a, b, c, d, dan e
Eselon I: eselon
tertinggi dalam jabatan
structural kepegawaian
sipil, contoh sekjen,
dirjen
Eselon II: jabatan
structural dibawah
Eselon I, contoh kepala
biro, direktur
Eselon III: jabatan
structural dibawah
Eselon II, contoh
kepala bagian, kepala
bidang
Eselon IV: jabatan
structural terendah
dibawah Eselon III,
contoh kepala sub
bagian, kepala sub
bidang

14. Ketentuan Pokok Kepegawaian Pegawai
Negeri Sipil (PNS) di Indonesia
Manajemen Kepegawaian Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
Pengadaan
Pegawai
• Dilakukan tahapan penyusunan formasi yang didasarkan pada pemetaan jabatan dan analisis kebutuhan
internal instansi
• Pengadaan pegawai dilakukan mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan,
pengangkatan, calon PNS (CPNS), hingga pengangkatan CPNS menjadi PNS
• Menggunakan pendekatan zero growth, yaitu pengadaan pegawai digunakan untuk mengganti pegawai
yang pensiun, tidak mesti dilakukan setiap tahun
Pengembangan
dan promosi
pegawai
• Peningkatan keterampilan melalui pelatihan yang perlu untuk prestasi kerja yang tepat
• Jenis diklat PNS terdiiri atas Diklat Prajabatan (Golongan I, II, dan III) dan Diklat dalam Jabatan (Diklat
Kepemimpinan, Diklat Fungsional, dan Diklat Teknis)
• Promosi PNS didasarkan pada prestasi kerja, disiplin, loyalitas, daftar urutan kepangkatan (DUK) yang
dikategorikan baik, mempunyai perilaku yang tidak tercela, dan lulus diklat penjejangan.
Remunerasi dan
kesejahteraan
pegawai
• Berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggungjawabnya
• Mendapatkan tunjangan yang merupakan bagian dari kompensasi finansial langsung yang diberikan kepada
PNS
• Untuk meningkatkan kegairahan bekerja, diselenggarakan usaha kesejahteraan PNS yang meliputi program
pensiun dan Tabungan hari tua, asuransi Kesehatan, Tabungan perumahan, dan asuransi Pendidikan bagi
putra-putri PNS.

15. Ketentuan Pokok Kepegawaian Pegawai
Negeri Sipil (PNS) di Indonesia
Manajemen Kepegawaian Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
• PNS memasuki masa pension pada umur 56 tahun
• Terdapat pengecualian bagi pejabat structural eselon II ke atas yang diperpanjang 2 kali 2 tahun jika
memenuhi persyaratan
• PNS yang mendapat hak pension adalah PNS yang diberhentikan dengan hormat, PNS yang diberhentikan
atau dibebaskan dari pekerjaannya karena penghapusan jabatan, perubahan dalam susunan pegawai,
penertiban aparatur negara, dll
Pemensiunan pegawai
• Dilakukan oleh presiden yang dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada pejabat Pembina kepegawaian
pusat atau pejabat Pembina kepegawaian daerah
• Dua jenis pemberhentian PNS, yaitu pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak dengan
hormat
Pemberhentian pegawai
• Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yang melanggar ketentuan dalam kewajiban dan larangan yang
dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja merupakan pelanggaran disiplin.
• Setiap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang
menghukum.
Disiplin pegawai

16. PENUTUP
Sekian sekilas materi Sesi 2
Untuk lebih lengkapnya, silakan Anda
mempelajari Modul 3 Buku Materi Pokok
(BMP) Manajemen SDM Edisi 2