RANPERDA ini mengatur tentang pemberian ASI eksklusif di Kabupaten Majene dengan tujuan menjamin hak bayi mendapat ASI eksklusif sampai usia 6 bulan dan memberikan perlindungan kepada ibu. RANPERDA ini mengatur tentang hak dan kewajiban pemerintah daerah, ibu, tenaga kesehatan, dan masyarakat dalam mendukung pemberian ASI eksklusif serta sanksi bagi pihak yang melanggar.
PP Nomor 33 Tahun 2012 mengatur tentang pemberian ASI eksklusif untuk bayi sejak lahir hingga berusia 6 bulan. Peraturan ini menetapkan tanggung jawab pemerintah pusat, daerah, dan fasilitas kesehatan dalam mendukung pemberian ASI eksklusif, serta larangan untuk memberikan susu formula atau produk lain kecuali ada indikasi medis.
Program pemerintah mengenai ASI eksklusif di Indonesia telah lama dibuat melalui berbagai peraturan. Namun, capaian program masih rendah karena faktor sosial budaya, kurangnya dukungan konseling, dan pengaruh iklan susu formula. Upaya promosi kesehatan seperti konseling perlu ditingkatkan untuk mendukung program ini.
Dr. Ade - Peran Bidan Mendukung ASI Eksklusif.pdfSbas InSilent
Peran Bidan Mendukung ASI Eksklusif
Peran awal bidan dalam mendukung pemberian ASI adalah:
Meyakinkan bahwa bayi memperoleh makanan yang mencukupi dari payudara ibu.
Membantu ibu sedemikian rupa sehingga ia mampu menyusui bayinya sendiri.
I. Membiarkan Bayi Bersama Ibunya Segera Setelah Lahir Selama Beberapa Jam Pertama
Bayi mulai menyusu sendiri segera setelah lahir sering disebut dengan inisiasi menyusu dini (early initiation) atau permulaan menyusu dini.
Pemberian ASI seawal mungkin lebih baik, jika memungkinkan paling sedikit 30 menit setelah lahir.
Inisiasi Menyusu Dini berdampak positif untuk perkembangan bayi. Kita tidak perlu mengkhawatirkan mengenai kemungkinan terjadinya hipotermi karena secara otomatis kulit ibu akan membuat stabil tubuh bayi.
II. Mengajarkan Cara Merawat Payudara yang Sehat pada Ibu untuk Mencegah Masalah Umum yang Timbul
PP Nomor 33 Tahun 2012 mengatur tentang pemberian ASI eksklusif untuk bayi sejak lahir hingga berusia 6 bulan. Peraturan ini menetapkan tanggung jawab pemerintah pusat, daerah, dan fasilitas kesehatan dalam mendukung pemberian ASI eksklusif, serta larangan untuk memberikan susu formula atau produk lain kecuali ada indikasi medis.
Program pemerintah mengenai ASI eksklusif di Indonesia telah lama dibuat melalui berbagai peraturan. Namun, capaian program masih rendah karena faktor sosial budaya, kurangnya dukungan konseling, dan pengaruh iklan susu formula. Upaya promosi kesehatan seperti konseling perlu ditingkatkan untuk mendukung program ini.
Dr. Ade - Peran Bidan Mendukung ASI Eksklusif.pdfSbas InSilent
Peran Bidan Mendukung ASI Eksklusif
Peran awal bidan dalam mendukung pemberian ASI adalah:
Meyakinkan bahwa bayi memperoleh makanan yang mencukupi dari payudara ibu.
Membantu ibu sedemikian rupa sehingga ia mampu menyusui bayinya sendiri.
I. Membiarkan Bayi Bersama Ibunya Segera Setelah Lahir Selama Beberapa Jam Pertama
Bayi mulai menyusu sendiri segera setelah lahir sering disebut dengan inisiasi menyusu dini (early initiation) atau permulaan menyusu dini.
Pemberian ASI seawal mungkin lebih baik, jika memungkinkan paling sedikit 30 menit setelah lahir.
Inisiasi Menyusu Dini berdampak positif untuk perkembangan bayi. Kita tidak perlu mengkhawatirkan mengenai kemungkinan terjadinya hipotermi karena secara otomatis kulit ibu akan membuat stabil tubuh bayi.
II. Mengajarkan Cara Merawat Payudara yang Sehat pada Ibu untuk Mencegah Masalah Umum yang Timbul
1. Talk show Pekan ASI Nasional Kabupaten Sumenep membahas komitmen pemberian ASI eksklusif untuk kesehatan ibu dan anak.
2. Bupati dan istri memberikan contoh dukungan terhadap ASI melalui kebijakan dan pengalaman pribadi.
3. Berbagai inisiatif TP PKK dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya ASI ditinjau.
Pedoman ini membahas tentang bantuan sosial di bidang kesehatan di Nusa Tenggara Timur. Tujuannya adalah memberikan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan rentan. Terdapat berbagai program seperti peningkatan gizi ibu hamil dan balita, penanganan penyakit, serta tanggap darurat untuk bencana alam. Pedoman ini mengatur mekanisme penetapan penerima, pengajuan dana, serta penggunaannya.
Teks tersebut membahas tentang BPJS Kesehatan sebagai badan penyelenggara jaminan kesehatan nasional di Indonesia. Ia menjelaskan tentang sejarah, fungsi, tugas, dan wewenang BPJS Kesehatan berdasarkan undang-undang terkait.
IMD atau inisiasi menyusu dini adalah program yang dianjurkan pemerintah dimana bayi yang baru lahir diletakkan di dada ibu untuk menyusu. Berbagai faktor seperti sikap tenaga kesehatan, pengetahuan dan dukungan keluarga dapat mempengaruhi keberhasilan IMD. IMD bermanfaat untuk pemulihan ibu, pembentukan ikatan ibu-bayi, dan pemberian nutrisi terbaik berupa ASI untuk bayi.
Program inisiasi menyusu dini (IMD) meletakkan bayi yang baru lahir di dada ibu untuk memungkinkan bayi merayap dan menemukan puting susu sendiri. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan IMD adalah kebijakan kesehatan tentang IMD, pengetahuan dan sikap tenaga medis dan ibu, serta dukungan keluarga, sementara faktor penghambatnya adalah kurangnya pengetahuan dan kepedulian terhadap man
Program inisiasi menyusu dini (IMD) meletakkan bayi yang baru lahir di dada ibu untuk memungkinkan bayi merayap dan menemukan puting susu sendiri. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan IMD adalah kebijakan kesehatan tentang IMD, pengetahuan dan sikap tenaga medis dan ibu, serta dukungan keluarga, sementara faktor penghambatnya adalah kurangnya pengetahuan dan konseling serta keperc
1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) adalah masa yang sangat penting bagi pertumbuhan bayi, dimulai dari dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Masa ini disebut "Periode Emas" karena terjadi pertumbuhan otak dan fisik yang pesat. Kurang gizi pada periode ini akan menyebabkan gangguan pertumbuhan yang tidak dapat diperbaiki kemudian. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan gizi bayi sel
Dokumen tersebut merangkum sejarah dan perkembangan BPJS Kesehatan di Indonesia, mulai dari program jaminan kesehatan pemerintah tahun 1968 hingga berubah menjadi BPJS Kesehatan pada 2014. Dokumen ini juga menjelaskan prinsip, manfaat, dan prosedur pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS serta perbedaan antara KIS dan BPJS Kesehatan.
Gizi Pada 1000 Hari Pertama Kehidupan.pptxyakoptagoli2
Dokumen tersebut membahas tentang tiga langkah untuk menjadi saluran harapan bagi generasi yang sehat dan cerdas melalui gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK), yaitu dengan mengetahui informasi tentang 1000 HPK, termotivasi untuk mendukung tumbuh kembang anak pada masa 1000 HPK, serta mengambil tindakan nyata dalam mendukung tumbuh kembang anak pada masa 1000 HPK.
1. Talk show Pekan ASI Nasional Kabupaten Sumenep membahas komitmen pemberian ASI eksklusif untuk kesehatan ibu dan anak.
2. Bupati dan istri memberikan contoh dukungan terhadap ASI melalui kebijakan dan pengalaman pribadi.
3. Berbagai inisiatif TP PKK dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya ASI ditinjau.
Pedoman ini membahas tentang bantuan sosial di bidang kesehatan di Nusa Tenggara Timur. Tujuannya adalah memberikan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan rentan. Terdapat berbagai program seperti peningkatan gizi ibu hamil dan balita, penanganan penyakit, serta tanggap darurat untuk bencana alam. Pedoman ini mengatur mekanisme penetapan penerima, pengajuan dana, serta penggunaannya.
Teks tersebut membahas tentang BPJS Kesehatan sebagai badan penyelenggara jaminan kesehatan nasional di Indonesia. Ia menjelaskan tentang sejarah, fungsi, tugas, dan wewenang BPJS Kesehatan berdasarkan undang-undang terkait.
IMD atau inisiasi menyusu dini adalah program yang dianjurkan pemerintah dimana bayi yang baru lahir diletakkan di dada ibu untuk menyusu. Berbagai faktor seperti sikap tenaga kesehatan, pengetahuan dan dukungan keluarga dapat mempengaruhi keberhasilan IMD. IMD bermanfaat untuk pemulihan ibu, pembentukan ikatan ibu-bayi, dan pemberian nutrisi terbaik berupa ASI untuk bayi.
Program inisiasi menyusu dini (IMD) meletakkan bayi yang baru lahir di dada ibu untuk memungkinkan bayi merayap dan menemukan puting susu sendiri. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan IMD adalah kebijakan kesehatan tentang IMD, pengetahuan dan sikap tenaga medis dan ibu, serta dukungan keluarga, sementara faktor penghambatnya adalah kurangnya pengetahuan dan kepedulian terhadap man
Program inisiasi menyusu dini (IMD) meletakkan bayi yang baru lahir di dada ibu untuk memungkinkan bayi merayap dan menemukan puting susu sendiri. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan IMD adalah kebijakan kesehatan tentang IMD, pengetahuan dan sikap tenaga medis dan ibu, serta dukungan keluarga, sementara faktor penghambatnya adalah kurangnya pengetahuan dan konseling serta keperc
1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) adalah masa yang sangat penting bagi pertumbuhan bayi, dimulai dari dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Masa ini disebut "Periode Emas" karena terjadi pertumbuhan otak dan fisik yang pesat. Kurang gizi pada periode ini akan menyebabkan gangguan pertumbuhan yang tidak dapat diperbaiki kemudian. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan gizi bayi sel
Dokumen tersebut merangkum sejarah dan perkembangan BPJS Kesehatan di Indonesia, mulai dari program jaminan kesehatan pemerintah tahun 1968 hingga berubah menjadi BPJS Kesehatan pada 2014. Dokumen ini juga menjelaskan prinsip, manfaat, dan prosedur pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS serta perbedaan antara KIS dan BPJS Kesehatan.
Gizi Pada 1000 Hari Pertama Kehidupan.pptxyakoptagoli2
Dokumen tersebut membahas tentang tiga langkah untuk menjadi saluran harapan bagi generasi yang sehat dan cerdas melalui gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK), yaitu dengan mengetahui informasi tentang 1000 HPK, termotivasi untuk mendukung tumbuh kembang anak pada masa 1000 HPK, serta mengambil tindakan nyata dalam mendukung tumbuh kembang anak pada masa 1000 HPK.
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
2. UU No. 36 Thn 2009 ttg KESEHATAN pasal 128 & 129 :
Setiap bayi berhak mendapatkan ASI eksklusif sejak dilahirkan selama
6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis
Pemda, pihak keluarga & dan masyarakat harus mendukung scra penuh
PP No. 33 Thn 2012 ttg PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF :
Menjamin pemenuhan hak bayi & memberikan perlindungan kepada ibu
serta meningkatkan dukungan Pemda dalam Pemberian ASI Eksklusif
Pemenuhan hak bayi & perlindungan ibu serta
Dukungan Pemda dalam pemberian ASI Eksklusif
belum optimal oleh karena sampai saat ini belum ada
dasar hukum sebagai penjabaran dari peraturan
terkait diatas
Latar Belakang
3. Belum adanya dasar hukum/aturan yang jelas
tentang Pemberian ASI Eksklusif
berimplikasi pada :
1. Belum adanya jaminan dalam pemenuhan
hak bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif
sejak lahir sampai usia 6 bulan
Latar Belakang (lanjutan.....)
4. Latar Belakang (lanjutan.....)
2. Belum optimalnya perlindungan yang
diberikan kepada ibu dalam pemberian ASI
Eksklusif
3. Kurangnya dukungan Pemerintah Daerah
dalam pelaksanaan Pemberian ASI Eksklusif
4. Belum optimalnya upaya pencegahan yang
dilakukan terhadap kasus kematian bayi
5. Tujuan Pengusulan
Dirumuskannya suatu PERDA ttg Pemberian
ASI Eksklusif yang berimplikasi pada :
1. Memberikan kepastian dan perlindungan
kepada ibu dalam memberikan ASI
Eksklusif kepada bayinya
6. Tujuan Pengusulan (lanjutan.....)
2. Menjamin pemenuhan hak bayi untuk
mendapatkan ASI Eksklusif sejak
dilahirkan sampai usia 6 bulan
3. Membantu meningkatkan peran dan
dukungan keluarga, masyarakat dan
pemerintah daerah terhadap pemberian
ASI Eksklusif
7. Sasaran Yg Akan Diwujudkan
Terwujudnya suatu kepastian hukum
yang mengatur tentang pemberian
ASI Eksklusif :
Pemerintah Daerah
(Sarana,Tenaga
Kesehatan & KIE)
Ibu bayi, keluarga dan
masyarakat
(LSM/Swasta)
Pemberian ASI Eksklusif kepada bayi sejak lahir
sampai usia 6 bulan berjalan sesuai harapan
8. Pokok Pikiran & Ruang Lingkup
Ketentuan Umum :
Bagian ini berisi pengertian2 dan batasan
dasar yg bersifat operasional dari seluruh
istilah & permasalahan yg terdapat pada
pasal-pasal dalam RANPERDA tsb, sehingga
tidak menimbulkan pemahaman dan atau
penafsiran yang bias
9. Pokok Pikiran & Ruang Lingkup
(lanjutan....)
Ruang Lingkup :
Pemberian ASI Eksklusif pada fasilitas pelayanan
Kesehatan & Sarana umum
Tenaga kesehatan yang membantu/mendukung dalam
pelaksanaan Pemberian ASI Eksklusif
Komunikasi Informasi & Edukasi (KIE) ttg ASI Eksklusif
Tempat kerja baik swasta maupun pemerintah
Pemberian Susu Formula dan produk bayi lainnya
Badan lain serta masyarakat yang mendukung
pelaksanaan pemberian ASI Ekslusif
10. Pokok Pikiran & Ruang Lingkup
(lanjutan....)
Hak dan Kewajiban :
Peningkatan
derajat
Kesehatan
masyarakat
khusunya
bayi/balita
Memfasilitasi Ibu
dalam
Pemberian ASI
Eks. berupa
tenaga, Faslitas
Yankes,
membina &
mengawasi
Mendapatkan
jaminan &
perlindungan
dalam
Pemberian ASI
Eksklusif
Memberikan &
Mendukung
Pemberian ASI
Eks. Selama 6
bulan
Ibu, Keluarga
& Masyarakat
Pemerintah
Daerah
11. Pokok Pikiran & Ruang Lingkup
(lanjutan....)
Pendanaan :
Pendanaan Program Pemberian ASI Eksklusif
dapat bersumber dari APBD atau sumber lain
yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
12. Pokok Pikiran & Ruang Lingkup
(lanjutan....)
Larangan :
Semua pihak dilarang melakukan kegiatan
yang dapat menghambat pemberian ASI
Eksklusif
13. Pokok Pikiran & Ruang Lingkup
(lanjutan....)
Pembinaan & Pengawasan :
Pemerintah Daerah melakukan pembinaan
dan pengawasan terhadap Pemberian ASI
Eksklusif dan susu formula.
14. Pokok Pikiran & Ruang Lingkup
(lanjutan....)
Kemitraan Pelayanan :
Pemberian ASI Eksklusif memungkinkan
dilakukan kemitraan dengan pihak swasta
ataupun pihak lain yang dapat mendukung
terlaksananya pemberian ASI Eksklusif
15. Pokok Pikiran & Ruang Lingkup
(lanjutan....)
Ketentuan Sanksi :
Semua pihak yang menghambat pemberian
ASI Eksklusif dapat dikenai sanksi
administratif maupun sanksi pidana dengan
ancaman pidana kurungan paling lama 6
(enam) bulan atau denda paling banyak Rp.
50.000.000,-
(Lima Puluh Juta Rupiah)
16. Objek Yang Akan Diatur
RANPERDA Pemberian ASI Eksklusif mengatur :
Ibu Bayi yang memberikan
ASI Eksklusif pada bayinya sejak lahir sampai usia 6 bulan
Pemerintah
Daerah
Tenaga
Terampil
Fasilitas
Keluarga &
Masyarakat
Waktu
Motivasi
17. Jangkauan & Arah Pengaturan
Hak
dan
Tanggung Jawab
Pemerintah
Daerah
Ibu, Keluarga &
Masyarakat
Jangkauan
RANPERDA
Pemberian
ASI
Eksklusif
18. Arah pengaturan RANPERDA
Pemberian ASI Eksklusif :
1. Semua ibu telah memberikan ASI secara
Eksklusif kepada bayinya sejak lahir
sampai usia 6 bulan
2. Meningkatnya dukungan keluarga,
masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam
Pemberian ASI Eksklusif
Jangkauan & Arah Pengaturan
(lanjutan....)