SlideShare a Scribd company logo
PERATURAN DAERAH
Pemberian
Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif
NO. 08 Tahun 2014
DINAS KESEHATAN
KAB. MAJENE
SOSIALISASI
UU No. 36 Thn 2009 ttg KESEHATAN pasal 128 & 129 :
Setiap bayi berhak mendapatkan ASI eksklusif sejak dilahirkan selama
6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis
Pemda, pihak keluarga & dan masyarakat harus mendukung scra penuh
PP No. 33 Thn 2012 ttg PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF :
Menjamin pemenuhan hak bayi & memberikan perlindungan kepada ibu
serta meningkatkan dukungan Pemda dalam Pemberian ASI Eksklusif
Pemenuhan hak bayi & perlindungan ibu serta
Dukungan Pemda dalam pemberian ASI Eksklusif
belum optimal oleh karena sampai saat ini belum ada
dasar hukum sebagai penjabaran dari peraturan
terkait diatas
Latar Belakang
Belum adanya dasar hukum/aturan yang jelas
tentang Pemberian ASI Eksklusif
berimplikasi pada :
1. Belum adanya jaminan dalam pemenuhan
hak bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif
sejak lahir sampai usia 6 bulan
Latar Belakang (lanjutan.....)
Latar Belakang (lanjutan.....)
2. Belum optimalnya perlindungan yang
diberikan kepada ibu dalam pemberian ASI
Eksklusif
3. Kurangnya dukungan Pemerintah Daerah
dalam pelaksanaan Pemberian ASI Eksklusif
4. Belum optimalnya upaya pencegahan yang
dilakukan terhadap kasus kematian bayi
Tujuan Pengusulan
Dirumuskannya suatu PERDA ttg Pemberian
ASI Eksklusif yang berimplikasi pada :
1. Memberikan kepastian dan perlindungan
kepada ibu dalam memberikan ASI
Eksklusif kepada bayinya
Tujuan Pengusulan (lanjutan.....)
2. Menjamin pemenuhan hak bayi untuk
mendapatkan ASI Eksklusif sejak
dilahirkan sampai usia 6 bulan
3. Membantu meningkatkan peran dan
dukungan keluarga, masyarakat dan
pemerintah daerah terhadap pemberian
ASI Eksklusif
Sasaran Yg Akan Diwujudkan
Terwujudnya suatu kepastian hukum
yang mengatur tentang pemberian
ASI Eksklusif :
Pemerintah Daerah
(Sarana,Tenaga
Kesehatan & KIE)
Ibu bayi, keluarga dan
masyarakat
(LSM/Swasta)
Pemberian ASI Eksklusif kepada bayi sejak lahir
sampai usia 6 bulan berjalan sesuai harapan
Pokok Pikiran & Ruang Lingkup
Ketentuan Umum :
Bagian ini berisi pengertian2 dan batasan
dasar yg bersifat operasional dari seluruh
istilah & permasalahan yg terdapat pada
pasal-pasal dalam RANPERDA tsb, sehingga
tidak menimbulkan pemahaman dan atau
penafsiran yang bias
Pokok Pikiran & Ruang Lingkup
(lanjutan....)
Ruang Lingkup :
 Pemberian ASI Eksklusif pada fasilitas pelayanan
Kesehatan & Sarana umum
 Tenaga kesehatan yang membantu/mendukung dalam
pelaksanaan Pemberian ASI Eksklusif
 Komunikasi Informasi & Edukasi (KIE) ttg ASI Eksklusif
 Tempat kerja baik swasta maupun pemerintah
 Pemberian Susu Formula dan produk bayi lainnya
 Badan lain serta masyarakat yang mendukung
pelaksanaan pemberian ASI Ekslusif
Pokok Pikiran & Ruang Lingkup
(lanjutan....)
Hak dan Kewajiban :
Peningkatan
derajat
Kesehatan
masyarakat
khusunya
bayi/balita
Memfasilitasi Ibu
dalam
Pemberian ASI
Eks. berupa
tenaga, Faslitas
Yankes,
membina &
mengawasi
Mendapatkan
jaminan &
perlindungan
dalam
Pemberian ASI
Eksklusif
Memberikan &
Mendukung
Pemberian ASI
Eks. Selama 6
bulan
Ibu, Keluarga
& Masyarakat
Pemerintah
Daerah
Pokok Pikiran & Ruang Lingkup
(lanjutan....)
Pendanaan :
Pendanaan Program Pemberian ASI Eksklusif
dapat bersumber dari APBD atau sumber lain
yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
Pokok Pikiran & Ruang Lingkup
(lanjutan....)
Larangan :
Semua pihak dilarang melakukan kegiatan
yang dapat menghambat pemberian ASI
Eksklusif
Pokok Pikiran & Ruang Lingkup
(lanjutan....)
Pembinaan & Pengawasan :
Pemerintah Daerah melakukan pembinaan
dan pengawasan terhadap Pemberian ASI
Eksklusif dan susu formula.
Pokok Pikiran & Ruang Lingkup
(lanjutan....)
Kemitraan Pelayanan :
Pemberian ASI Eksklusif memungkinkan
dilakukan kemitraan dengan pihak swasta
ataupun pihak lain yang dapat mendukung
terlaksananya pemberian ASI Eksklusif
Pokok Pikiran & Ruang Lingkup
(lanjutan....)
Ketentuan Sanksi :
Semua pihak yang menghambat pemberian
ASI Eksklusif dapat dikenai sanksi
administratif maupun sanksi pidana dengan
ancaman pidana kurungan paling lama 6
(enam) bulan atau denda paling banyak Rp.
50.000.000,-
(Lima Puluh Juta Rupiah)
Objek Yang Akan Diatur
RANPERDA Pemberian ASI Eksklusif mengatur :
Ibu Bayi yang memberikan
ASI Eksklusif pada bayinya sejak lahir sampai usia 6 bulan
Pemerintah
Daerah
Tenaga
Terampil
Fasilitas
Keluarga &
Masyarakat
Waktu
Motivasi
Jangkauan & Arah Pengaturan
Hak
dan
Tanggung Jawab
Pemerintah
Daerah
Ibu, Keluarga &
Masyarakat
Jangkauan
RANPERDA
Pemberian
ASI
Eksklusif
Arah pengaturan RANPERDA
Pemberian ASI Eksklusif :
1. Semua ibu telah memberikan ASI secara
Eksklusif kepada bayinya sejak lahir
sampai usia 6 bulan
2. Meningkatnya dukungan keluarga,
masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam
Pemberian ASI Eksklusif
Jangkauan & Arah Pengaturan
(lanjutan....)
Materi Ekspose DPR ASI.ppt

More Related Content

Similar to Materi Ekspose DPR ASI.ppt

Kebijakan implementasi asi ekslusif
Kebijakan implementasi asi ekslusifKebijakan implementasi asi ekslusif
Kebijakan implementasi asi ekslusif
Zakiah dr
 
Materi Tumbuh Kembang Anak.pdf
Materi Tumbuh Kembang Anak.pdfMateri Tumbuh Kembang Anak.pdf
Materi Tumbuh Kembang Anak.pdf
rahmaya0503
 
Skrip naskah talk show asi 2016
Skrip naskah talk show asi 2016Skrip naskah talk show asi 2016
Skrip naskah talk show asi 2016
MamitaCooking
 
Lampiran i pergub bansos
Lampiran i pergub bansosLampiran i pergub bansos
Lampiran i pergub bansos
Dhamy Manesi
 
PPT pekan asii
PPT pekan asiiPPT pekan asii
PPT pekan asii
agungkris4
 
BPJS KESEHATAN: JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN NASIONAL
BPJS KESEHATAN: JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN NASIONALBPJS KESEHATAN: JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN NASIONAL
BPJS KESEHATAN: JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN NASIONAL
firii JB
 
IMD
IMDIMD
Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
Inisiasi Menyusu Dini (IMD)Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
Rosania Aninditari
 
IMD.pptx
IMD.pptxIMD.pptx
IMD.pptx
junaidi75
 
Sejarah singkat pt askes
Sejarah singkat pt askesSejarah singkat pt askes
Sejarah singkat pt askesHery Purnomo
 
1000 HPK.pptx
1000 HPK.pptx1000 HPK.pptx
1000 HPK.pptx
HenniDanel
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
CI kumparan
 
Sosialisasi bpjs seksi sosial paroki st paulus pku
Sosialisasi bpjs seksi sosial paroki st paulus pkuSosialisasi bpjs seksi sosial paroki st paulus pku
Sosialisasi bpjs seksi sosial paroki st paulus pku
Paroki St Paulus Pekanbaru
 
IMD dan ASI eksklusif masyola.pptx
IMD dan ASI eksklusif masyola.pptxIMD dan ASI eksklusif masyola.pptx
IMD dan ASI eksklusif masyola.pptx
RobertCardenas21
 
Gizi Pada 1000 Hari Pertama Kehidupan.pptx
Gizi Pada 1000 Hari Pertama Kehidupan.pptxGizi Pada 1000 Hari Pertama Kehidupan.pptx
Gizi Pada 1000 Hari Pertama Kehidupan.pptx
yakoptagoli2
 
Pengaruh ASI terhadap tumbuh kembang Melinda 3.pptx
Pengaruh ASI terhadap tumbuh kembang Melinda 3.pptxPengaruh ASI terhadap tumbuh kembang Melinda 3.pptx
Pengaruh ASI terhadap tumbuh kembang Melinda 3.pptx
SitaResmi3
 
Mediakom 44
Mediakom 44Mediakom 44
Mediakom 44
ppidkemenkes
 
Leaflet ASI Eksklusif.docx
Leaflet ASI Eksklusif.docxLeaflet ASI Eksklusif.docx
Leaflet ASI Eksklusif.docx
MarsellaAyuthiaAndin
 

Similar to Materi Ekspose DPR ASI.ppt (20)

Kebijakan implementasi asi ekslusif
Kebijakan implementasi asi ekslusifKebijakan implementasi asi ekslusif
Kebijakan implementasi asi ekslusif
 
Materi Tumbuh Kembang Anak.pdf
Materi Tumbuh Kembang Anak.pdfMateri Tumbuh Kembang Anak.pdf
Materi Tumbuh Kembang Anak.pdf
 
Skrip naskah talk show asi 2016
Skrip naskah talk show asi 2016Skrip naskah talk show asi 2016
Skrip naskah talk show asi 2016
 
Lampiran i pergub bansos
Lampiran i pergub bansosLampiran i pergub bansos
Lampiran i pergub bansos
 
PPT pekan asii
PPT pekan asiiPPT pekan asii
PPT pekan asii
 
BPJS KESEHATAN: JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN NASIONAL
BPJS KESEHATAN: JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN NASIONALBPJS KESEHATAN: JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN NASIONAL
BPJS KESEHATAN: JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN NASIONAL
 
IMD
IMDIMD
IMD
 
Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
Inisiasi Menyusu Dini (IMD)Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
 
IMD.pptx
IMD.pptxIMD.pptx
IMD.pptx
 
Sejarah singkat pt askes
Sejarah singkat pt askesSejarah singkat pt askes
Sejarah singkat pt askes
 
1000 HPK.pptx
1000 HPK.pptx1000 HPK.pptx
1000 HPK.pptx
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
 
Sosialisasi bpjs seksi sosial paroki st paulus pku
Sosialisasi bpjs seksi sosial paroki st paulus pkuSosialisasi bpjs seksi sosial paroki st paulus pku
Sosialisasi bpjs seksi sosial paroki st paulus pku
 
Imd
ImdImd
Imd
 
Indikator phbs
Indikator phbsIndikator phbs
Indikator phbs
 
IMD dan ASI eksklusif masyola.pptx
IMD dan ASI eksklusif masyola.pptxIMD dan ASI eksklusif masyola.pptx
IMD dan ASI eksklusif masyola.pptx
 
Gizi Pada 1000 Hari Pertama Kehidupan.pptx
Gizi Pada 1000 Hari Pertama Kehidupan.pptxGizi Pada 1000 Hari Pertama Kehidupan.pptx
Gizi Pada 1000 Hari Pertama Kehidupan.pptx
 
Pengaruh ASI terhadap tumbuh kembang Melinda 3.pptx
Pengaruh ASI terhadap tumbuh kembang Melinda 3.pptxPengaruh ASI terhadap tumbuh kembang Melinda 3.pptx
Pengaruh ASI terhadap tumbuh kembang Melinda 3.pptx
 
Mediakom 44
Mediakom 44Mediakom 44
Mediakom 44
 
Leaflet ASI Eksklusif.docx
Leaflet ASI Eksklusif.docxLeaflet ASI Eksklusif.docx
Leaflet ASI Eksklusif.docx
 

Recently uploaded

slip gaji karyawan contoh slip gaji karyawan contoh
slip gaji karyawan contoh slip gaji karyawan contohslip gaji karyawan contoh slip gaji karyawan contoh
slip gaji karyawan contoh slip gaji karyawan contoh
projecttomarss
 
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptxRapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
ApriyandiIyan1
 
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfCERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
Zainul Ulum
 
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdfBerita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
DenniPratama2
 
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdfRegulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
MuhaiminMuha
 
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdfMateri Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
pelestarikawasanwili
 
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdfPPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
adminguntur
 
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakkRencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
DwiSuprianto2
 
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdfMitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
pelestarikawasanwili
 

Recently uploaded (9)

slip gaji karyawan contoh slip gaji karyawan contoh
slip gaji karyawan contoh slip gaji karyawan contohslip gaji karyawan contoh slip gaji karyawan contoh
slip gaji karyawan contoh slip gaji karyawan contoh
 
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptxRapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
 
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfCERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
 
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdfBerita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
 
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdfRegulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
 
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdfMateri Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
 
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdfPPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
 
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakkRencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
 
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdfMitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
 

Materi Ekspose DPR ASI.ppt

  • 1. PERATURAN DAERAH Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif NO. 08 Tahun 2014 DINAS KESEHATAN KAB. MAJENE SOSIALISASI
  • 2. UU No. 36 Thn 2009 ttg KESEHATAN pasal 128 & 129 : Setiap bayi berhak mendapatkan ASI eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis Pemda, pihak keluarga & dan masyarakat harus mendukung scra penuh PP No. 33 Thn 2012 ttg PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF : Menjamin pemenuhan hak bayi & memberikan perlindungan kepada ibu serta meningkatkan dukungan Pemda dalam Pemberian ASI Eksklusif Pemenuhan hak bayi & perlindungan ibu serta Dukungan Pemda dalam pemberian ASI Eksklusif belum optimal oleh karena sampai saat ini belum ada dasar hukum sebagai penjabaran dari peraturan terkait diatas Latar Belakang
  • 3. Belum adanya dasar hukum/aturan yang jelas tentang Pemberian ASI Eksklusif berimplikasi pada : 1. Belum adanya jaminan dalam pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejak lahir sampai usia 6 bulan Latar Belakang (lanjutan.....)
  • 4. Latar Belakang (lanjutan.....) 2. Belum optimalnya perlindungan yang diberikan kepada ibu dalam pemberian ASI Eksklusif 3. Kurangnya dukungan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pemberian ASI Eksklusif 4. Belum optimalnya upaya pencegahan yang dilakukan terhadap kasus kematian bayi
  • 5. Tujuan Pengusulan Dirumuskannya suatu PERDA ttg Pemberian ASI Eksklusif yang berimplikasi pada : 1. Memberikan kepastian dan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya
  • 6. Tujuan Pengusulan (lanjutan.....) 2. Menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai usia 6 bulan 3. Membantu meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat dan pemerintah daerah terhadap pemberian ASI Eksklusif
  • 7. Sasaran Yg Akan Diwujudkan Terwujudnya suatu kepastian hukum yang mengatur tentang pemberian ASI Eksklusif : Pemerintah Daerah (Sarana,Tenaga Kesehatan & KIE) Ibu bayi, keluarga dan masyarakat (LSM/Swasta) Pemberian ASI Eksklusif kepada bayi sejak lahir sampai usia 6 bulan berjalan sesuai harapan
  • 8. Pokok Pikiran & Ruang Lingkup Ketentuan Umum : Bagian ini berisi pengertian2 dan batasan dasar yg bersifat operasional dari seluruh istilah & permasalahan yg terdapat pada pasal-pasal dalam RANPERDA tsb, sehingga tidak menimbulkan pemahaman dan atau penafsiran yang bias
  • 9. Pokok Pikiran & Ruang Lingkup (lanjutan....) Ruang Lingkup :  Pemberian ASI Eksklusif pada fasilitas pelayanan Kesehatan & Sarana umum  Tenaga kesehatan yang membantu/mendukung dalam pelaksanaan Pemberian ASI Eksklusif  Komunikasi Informasi & Edukasi (KIE) ttg ASI Eksklusif  Tempat kerja baik swasta maupun pemerintah  Pemberian Susu Formula dan produk bayi lainnya  Badan lain serta masyarakat yang mendukung pelaksanaan pemberian ASI Ekslusif
  • 10. Pokok Pikiran & Ruang Lingkup (lanjutan....) Hak dan Kewajiban : Peningkatan derajat Kesehatan masyarakat khusunya bayi/balita Memfasilitasi Ibu dalam Pemberian ASI Eks. berupa tenaga, Faslitas Yankes, membina & mengawasi Mendapatkan jaminan & perlindungan dalam Pemberian ASI Eksklusif Memberikan & Mendukung Pemberian ASI Eks. Selama 6 bulan Ibu, Keluarga & Masyarakat Pemerintah Daerah
  • 11. Pokok Pikiran & Ruang Lingkup (lanjutan....) Pendanaan : Pendanaan Program Pemberian ASI Eksklusif dapat bersumber dari APBD atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  • 12. Pokok Pikiran & Ruang Lingkup (lanjutan....) Larangan : Semua pihak dilarang melakukan kegiatan yang dapat menghambat pemberian ASI Eksklusif
  • 13. Pokok Pikiran & Ruang Lingkup (lanjutan....) Pembinaan & Pengawasan : Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemberian ASI Eksklusif dan susu formula.
  • 14. Pokok Pikiran & Ruang Lingkup (lanjutan....) Kemitraan Pelayanan : Pemberian ASI Eksklusif memungkinkan dilakukan kemitraan dengan pihak swasta ataupun pihak lain yang dapat mendukung terlaksananya pemberian ASI Eksklusif
  • 15. Pokok Pikiran & Ruang Lingkup (lanjutan....) Ketentuan Sanksi : Semua pihak yang menghambat pemberian ASI Eksklusif dapat dikenai sanksi administratif maupun sanksi pidana dengan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
  • 16. Objek Yang Akan Diatur RANPERDA Pemberian ASI Eksklusif mengatur : Ibu Bayi yang memberikan ASI Eksklusif pada bayinya sejak lahir sampai usia 6 bulan Pemerintah Daerah Tenaga Terampil Fasilitas Keluarga & Masyarakat Waktu Motivasi
  • 17. Jangkauan & Arah Pengaturan Hak dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Ibu, Keluarga & Masyarakat Jangkauan RANPERDA Pemberian ASI Eksklusif
  • 18. Arah pengaturan RANPERDA Pemberian ASI Eksklusif : 1. Semua ibu telah memberikan ASI secara Eksklusif kepada bayinya sejak lahir sampai usia 6 bulan 2. Meningkatnya dukungan keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam Pemberian ASI Eksklusif Jangkauan & Arah Pengaturan (lanjutan....)