Submit Search
Upload
Masa Pemerintahan Jepang di Indonesia
•
Download as PPTX, PDF
•
3 likes
•
1,195 views
F
FOXSFOR
Follow
presentasi ini menjelaskan seperti apa masa pedudukan jepang di indonesia
Read less
Read more
Education
Report
Share
Report
Share
1 of 20
Download now
Recommended
ppt
Pppkn 2012
Pppkn 2012
Hhezthhie Ellzedrhowzollweiizabadhhie
zaman penjajahan jepang di indonesia
Zaman pendudukan jepang di indonesia
Zaman pendudukan jepang di indonesia
Ahmad Hafid
Presentasi Sejarah
Profil Ahmad Yani
Profil Ahmad Yani
FOXSFOR
Peranan Sri Sultan Hamengkubuwono IX
Profil Sri Sultan Hamengkubuwono IX
Profil Sri Sultan Hamengkubuwono IX
FOXSFOR
kelompok 1
Peranan Moh Hatta
Peranan Moh Hatta
FOXSFOR
profil, peranan, penumpasan Andi Aziz dan RMS
Presentation Letkol Slamet Riyadi
Presentation Letkol Slamet Riyadi
FOXSFOR
Presentasi ini adalah sejarah dari BPUPKI, pembentukan BPUPKI, tujuan BPUPKI, sidang pertama, sidang kedua, lima prinsip dasar negara, gagasan Ir. Soekarno, BPUPKI membentuk panitia sembilan, pembentukam panitia pada sidang kedua hingga rumusan dari tiga panitia tersebut diterima oleh BPUPKI.
Sejarah BPUPKI
Sejarah BPUPKI
FOXSFOR
kebijakan pemerintah belanda pada masa jaman penjajahan di indonesia
kebijakan belanda (made by fitra ayu rachmawati, qhonita indah meilany)
kebijakan belanda (made by fitra ayu rachmawati, qhonita indah meilany)
FOXSFOR
Recommended
ppt
Pppkn 2012
Pppkn 2012
Hhezthhie Ellzedrhowzollweiizabadhhie
zaman penjajahan jepang di indonesia
Zaman pendudukan jepang di indonesia
Zaman pendudukan jepang di indonesia
Ahmad Hafid
Presentasi Sejarah
Profil Ahmad Yani
Profil Ahmad Yani
FOXSFOR
Peranan Sri Sultan Hamengkubuwono IX
Profil Sri Sultan Hamengkubuwono IX
Profil Sri Sultan Hamengkubuwono IX
FOXSFOR
kelompok 1
Peranan Moh Hatta
Peranan Moh Hatta
FOXSFOR
profil, peranan, penumpasan Andi Aziz dan RMS
Presentation Letkol Slamet Riyadi
Presentation Letkol Slamet Riyadi
FOXSFOR
Presentasi ini adalah sejarah dari BPUPKI, pembentukan BPUPKI, tujuan BPUPKI, sidang pertama, sidang kedua, lima prinsip dasar negara, gagasan Ir. Soekarno, BPUPKI membentuk panitia sembilan, pembentukam panitia pada sidang kedua hingga rumusan dari tiga panitia tersebut diterima oleh BPUPKI.
Sejarah BPUPKI
Sejarah BPUPKI
FOXSFOR
kebijakan pemerintah belanda pada masa jaman penjajahan di indonesia
kebijakan belanda (made by fitra ayu rachmawati, qhonita indah meilany)
kebijakan belanda (made by fitra ayu rachmawati, qhonita indah meilany)
FOXSFOR
KEBIJAKAN BELANDA (HARYO & ABDUL HADI)
KEBIJAKAN BELANDA (HARYO & ABDUL HADI)
KEBIJAKAN BELANDA (HARYO & ABDUL HADI)
FOXSFOR
Kebijakan Pemerintahan HindiaBelanda
Kebijakan Pemerintah HindiaBelanda
Kebijakan Pemerintah HindiaBelanda
FOXSFOR
kEBIJAKAN MASA PENDUDUKAN JEPANG
M.hafidz taqiudin & tasman charlin
M.hafidz taqiudin & tasman charlin
FOXSFOR
XI mia 4 kebijakan belanda oleh mirwansyah dan mia indriany
Kebijakan pada masa pemerintahan Belanda
Kebijakan pada masa pemerintahan Belanda
FOXSFOR
Kebijakan Belanda di Indonesia
Kebijakan Belanda
Kebijakan Belanda
FOXSFOR
Kebijakan Pemerintahan Japan
Kebijakan pemerintahan japan
Kebijakan pemerintahan japan
FOXSFOR
Kebijakan Jepang di Indonesia
Kebijakan Jepang di Indonesia
Kebijakan Jepang di Indonesia
FOXSFOR
Kebijakan kebijakan yang diberlakukan Belanda bagi Indonesia. Semoga bermanfaat.
Kebijakan Belanda terhadap Indonesia
Kebijakan Belanda terhadap Indonesia
FOXSFOR
PEMERINTAHAN KOLONIAL BELANDA
PEMERINTAHAN KOLONIAL BELANDA
PEMERINTAHAN KOLONIAL BELANDA
FOXSFOR
Kebijakan belanda
Kebijakan belanda
FOXSFOR
kebijakan jepang
Kebijakan jepang
Kebijakan jepang
FOXSFOR
Kebijakan-kebijakan Belanda di Indonesia disajikan secara menarik, lengkap, dan informatif. Semoga bermanfaat
Kebijakan-Kebijakan Belanda
Kebijakan-Kebijakan Belanda
FOXSFOR
Tentang kebijakan militer jepang di indonesia.
Presentasi Kebijakan Militer Jepang
Presentasi Kebijakan Militer Jepang
FOXSFOR
Kebijakan keras pemerintah jepang
Kebijakan keras pemerintah jepang
FOXSFOR
KEBIJAKAN JEPANG
KEBIJAKAN JEPANG (FAREL FIRMAN DAN JAYSHA WALBAR M)
KEBIJAKAN JEPANG (FAREL FIRMAN DAN JAYSHA WALBAR M)
FOXSFOR
semoga bermanfaat :)
Kebijakan keras pemerintah jepang terhadap pergerakan indonesia
Kebijakan keras pemerintah jepang terhadap pergerakan indonesia
FOXSFOR
Membahas tentang kebijakan-kebijakan pada saat kepemimpinan Herman Willem Daendels atau yang lebih biasa disebut "Kebijakan Daendels"
Kebijakan Pemerintah Belanda
Kebijakan Pemerintah Belanda
FOXSFOR
Pelajaran Sejarah Kelas XI tentang Kebijakan Jepang pada masa pergerakan nasional
Kebijakan Jepang (Ekana Kusuma N & Widya Sri M)
Kebijakan Jepang (Ekana Kusuma N & Widya Sri M)
FOXSFOR
Analisis kritis jurnal ini diperoleh dari hasil membaca dan membandingkan jurnal yang berjudul Perkembangan Pendidikan Dalam Perspektif Aliran-Aliran Filsafat Pendidikan Progresivisme Dan Esensialisme dan Urgensi Filsafat Bahasa dalam Pengembangan Kurikulum Pembelajaran Bahasa Berbasis Outcome Based Education
Nor Azizah_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
Nor Azizah_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
norazizahnaa21
Analsis kritis jurnal ini diperoleh dari hasil membaca dan membandingkan jurnal yang berjudul Filsafat Pendidikan Dalam Pengembangan Sains Berbasis Kearifan Lokal dan Manajemen kurikulum bahasa arab di madrasah: kajian problematika
Repi jayanti_2021 B_Analsis Kritis Jurnal
Repi jayanti_2021 B_Analsis Kritis Jurnal
repyjayanti
Solusi dan strategi ATHG
Solusi dan Strategi ATHG yang di hadapi Indonesia (Kelas 11).pptx
Solusi dan Strategi ATHG yang di hadapi Indonesia (Kelas 11).pptx
AgungRomadhon3
Modul ini kami buat dengan teknis ATM (Amati, Tiru dan Modifikasi) . Modul ini sudah diterapkan oleh sekolah kami pada pelaksanaan P5 di kelas 5 semester 1 Tahun Ajaran 2023/2024.
Modul P5 Berekayasa dan Berteknologi untuk Membangun NKRI.pptx
Modul P5 Berekayasa dan Berteknologi untuk Membangun NKRI.pptx
SriayuAnisaToip
More Related Content
More from FOXSFOR
KEBIJAKAN BELANDA (HARYO & ABDUL HADI)
KEBIJAKAN BELANDA (HARYO & ABDUL HADI)
KEBIJAKAN BELANDA (HARYO & ABDUL HADI)
FOXSFOR
Kebijakan Pemerintahan HindiaBelanda
Kebijakan Pemerintah HindiaBelanda
Kebijakan Pemerintah HindiaBelanda
FOXSFOR
kEBIJAKAN MASA PENDUDUKAN JEPANG
M.hafidz taqiudin & tasman charlin
M.hafidz taqiudin & tasman charlin
FOXSFOR
XI mia 4 kebijakan belanda oleh mirwansyah dan mia indriany
Kebijakan pada masa pemerintahan Belanda
Kebijakan pada masa pemerintahan Belanda
FOXSFOR
Kebijakan Belanda di Indonesia
Kebijakan Belanda
Kebijakan Belanda
FOXSFOR
Kebijakan Pemerintahan Japan
Kebijakan pemerintahan japan
Kebijakan pemerintahan japan
FOXSFOR
Kebijakan Jepang di Indonesia
Kebijakan Jepang di Indonesia
Kebijakan Jepang di Indonesia
FOXSFOR
Kebijakan kebijakan yang diberlakukan Belanda bagi Indonesia. Semoga bermanfaat.
Kebijakan Belanda terhadap Indonesia
Kebijakan Belanda terhadap Indonesia
FOXSFOR
PEMERINTAHAN KOLONIAL BELANDA
PEMERINTAHAN KOLONIAL BELANDA
PEMERINTAHAN KOLONIAL BELANDA
FOXSFOR
Kebijakan belanda
Kebijakan belanda
FOXSFOR
kebijakan jepang
Kebijakan jepang
Kebijakan jepang
FOXSFOR
Kebijakan-kebijakan Belanda di Indonesia disajikan secara menarik, lengkap, dan informatif. Semoga bermanfaat
Kebijakan-Kebijakan Belanda
Kebijakan-Kebijakan Belanda
FOXSFOR
Tentang kebijakan militer jepang di indonesia.
Presentasi Kebijakan Militer Jepang
Presentasi Kebijakan Militer Jepang
FOXSFOR
Kebijakan keras pemerintah jepang
Kebijakan keras pemerintah jepang
FOXSFOR
KEBIJAKAN JEPANG
KEBIJAKAN JEPANG (FAREL FIRMAN DAN JAYSHA WALBAR M)
KEBIJAKAN JEPANG (FAREL FIRMAN DAN JAYSHA WALBAR M)
FOXSFOR
semoga bermanfaat :)
Kebijakan keras pemerintah jepang terhadap pergerakan indonesia
Kebijakan keras pemerintah jepang terhadap pergerakan indonesia
FOXSFOR
Membahas tentang kebijakan-kebijakan pada saat kepemimpinan Herman Willem Daendels atau yang lebih biasa disebut "Kebijakan Daendels"
Kebijakan Pemerintah Belanda
Kebijakan Pemerintah Belanda
FOXSFOR
Pelajaran Sejarah Kelas XI tentang Kebijakan Jepang pada masa pergerakan nasional
Kebijakan Jepang (Ekana Kusuma N & Widya Sri M)
Kebijakan Jepang (Ekana Kusuma N & Widya Sri M)
FOXSFOR
More from FOXSFOR
(18)
KEBIJAKAN BELANDA (HARYO & ABDUL HADI)
KEBIJAKAN BELANDA (HARYO & ABDUL HADI)
Kebijakan Pemerintah HindiaBelanda
Kebijakan Pemerintah HindiaBelanda
M.hafidz taqiudin & tasman charlin
M.hafidz taqiudin & tasman charlin
Kebijakan pada masa pemerintahan Belanda
Kebijakan pada masa pemerintahan Belanda
Kebijakan Belanda
Kebijakan Belanda
Kebijakan pemerintahan japan
Kebijakan pemerintahan japan
Kebijakan Jepang di Indonesia
Kebijakan Jepang di Indonesia
Kebijakan Belanda terhadap Indonesia
Kebijakan Belanda terhadap Indonesia
PEMERINTAHAN KOLONIAL BELANDA
PEMERINTAHAN KOLONIAL BELANDA
Kebijakan belanda
Kebijakan belanda
Kebijakan jepang
Kebijakan jepang
Kebijakan-Kebijakan Belanda
Kebijakan-Kebijakan Belanda
Presentasi Kebijakan Militer Jepang
Presentasi Kebijakan Militer Jepang
Kebijakan keras pemerintah jepang
Kebijakan keras pemerintah jepang
KEBIJAKAN JEPANG (FAREL FIRMAN DAN JAYSHA WALBAR M)
KEBIJAKAN JEPANG (FAREL FIRMAN DAN JAYSHA WALBAR M)
Kebijakan keras pemerintah jepang terhadap pergerakan indonesia
Kebijakan keras pemerintah jepang terhadap pergerakan indonesia
Kebijakan Pemerintah Belanda
Kebijakan Pemerintah Belanda
Kebijakan Jepang (Ekana Kusuma N & Widya Sri M)
Kebijakan Jepang (Ekana Kusuma N & Widya Sri M)
Recently uploaded
Analisis kritis jurnal ini diperoleh dari hasil membaca dan membandingkan jurnal yang berjudul Perkembangan Pendidikan Dalam Perspektif Aliran-Aliran Filsafat Pendidikan Progresivisme Dan Esensialisme dan Urgensi Filsafat Bahasa dalam Pengembangan Kurikulum Pembelajaran Bahasa Berbasis Outcome Based Education
Nor Azizah_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
Nor Azizah_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
norazizahnaa21
Analsis kritis jurnal ini diperoleh dari hasil membaca dan membandingkan jurnal yang berjudul Filsafat Pendidikan Dalam Pengembangan Sains Berbasis Kearifan Lokal dan Manajemen kurikulum bahasa arab di madrasah: kajian problematika
Repi jayanti_2021 B_Analsis Kritis Jurnal
Repi jayanti_2021 B_Analsis Kritis Jurnal
repyjayanti
Solusi dan strategi ATHG
Solusi dan Strategi ATHG yang di hadapi Indonesia (Kelas 11).pptx
Solusi dan Strategi ATHG yang di hadapi Indonesia (Kelas 11).pptx
AgungRomadhon3
Modul ini kami buat dengan teknis ATM (Amati, Tiru dan Modifikasi) . Modul ini sudah diterapkan oleh sekolah kami pada pelaksanaan P5 di kelas 5 semester 1 Tahun Ajaran 2023/2024.
Modul P5 Berekayasa dan Berteknologi untuk Membangun NKRI.pptx
Modul P5 Berekayasa dan Berteknologi untuk Membangun NKRI.pptx
SriayuAnisaToip
ptt pendidikan
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
SEMUELSAMBOKARAENG
BUKTI DUKUNG RHK SEKOLAH DASAR NEGERI.pptx
BUKTI DUKUNG RHK SEKOLAH DASAR NEGERI.pptx
BUKTI DUKUNG RHK SEKOLAH DASAR NEGERI.pptx
DWIHANDOYOPUTRO2
LAPORAN EKSKUL
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
PURWANTOSDNWATES2
Keyakinan kelas sangat dibutuhkan dalam memberikan treatmen pada siswa guna membentuk disiplin positif
PPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptx
PPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptx
Kurnia Fajar
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1)
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
d2spdpnd9185
Analisis kritis jurnal ini diperoleh dari hasil membaca dan membandingkan jurnal yang berjudul "The Philosophy of Existensialism: Individual Awareness in Indonesian Education" dan "Peranan Filsafat dan Bahasa sebagai Media Komunikasi"
Susi Susanti_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
Susi Susanti_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
SusiSusanti94678
KURIKULUM MERDEKA. INI AKSI NYATA MERDEKA BELAJAR " PENYEBARAN PEMAHAMAN MERDEKA BELAJAR "
AKSI NYATA PENYEBARAN PEMAHAMAN MERDEKA BELAJAR
AKSI NYATA PENYEBARAN PEMAHAMAN MERDEKA BELAJAR
cakrasyid
Sebagai salah satu pertanggungjawab pembangunan manusia di Jawa Timur, dalam bentuk layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah melakukan banyak terobosan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Salah satunya adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Timur tahun ajaran 2024/2025 yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi. Pelaksanaan PPDB Jawa Timur tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa. Secara umum PPDB dilaksanakan secara online dan beberapa satuan pendidikan secara offline. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peserta didik, orang tua, masyarakat untuk mendaftar dan memantau hasil PPDB.
PETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdf
PETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdf
Hernowo Subiantoro
1. mengenali dan melafalkan abjad; 2. mengenali bentuk huruf kapital dan huruf kecil; 3. belajar mengeja dan membaca kata-kata sehari-hari yang memiliki kata yang diawali dengan huruf ‘b’; 4. menulis huruf ‘B’ dan ‘b’; 5. menulis nama sendiri. Tujuan Pembelajaran : 1. Menyimak dengan saksama dan memahami informasi dalam teks yang dibacakan kepadanya sesuai jenjangnya. 2. Mengenali bentuk dan melafalkan bunyi abjad. 3. Mengenali dan mengeja kombinasi abjad pada suku kata dan kata yang sering ditemui. 4. Menuliskan katakata yang sering ditemui.
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdf
AndiCoc
ALUR TUJUAN PEMBELAJARAN Bahasa Inggris kelas 7
ALUR TUJUAN PEMBELAJARAN (ATP) B. Inggris kelas 7.pdf
ALUR TUJUAN PEMBELAJARAN (ATP) B. Inggris kelas 7.pdf
MIN1Sumedang
disajikan pada kegiatan IGTIK PB PGRI 29 Mei 2024 via Zoom, pesertanya guru-guru se Indonesia
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
Dedi Dwitagama
Materi untuk pendidik dan tenaga kependidikan
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
lastri261
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 2 SD/MI Fase A Kurikulum Merdeka - abdiera.com
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka - abdiera.com
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka - abdiera.com
Fathan Emran
Lembar kerja 1 lokakarya kepemimpinan sekolah
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak (1). SDN 001 BU.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak (1). SDN 001 BU.pdf
indrawatiahmad62
Rangkuman kehadiran guru Ekinerja PMM
Dokumen Rangkuman Kehadiran Guru ini dipergunakan sebagai bukti dukung yang w...
Dokumen Rangkuman Kehadiran Guru ini dipergunakan sebagai bukti dukung yang w...
haryonospdsd011
pmm
PRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptx
PRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptx
muhammadyudiyanto55
Recently uploaded
(20)
Nor Azizah_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
Nor Azizah_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
Repi jayanti_2021 B_Analsis Kritis Jurnal
Repi jayanti_2021 B_Analsis Kritis Jurnal
Solusi dan Strategi ATHG yang di hadapi Indonesia (Kelas 11).pptx
Solusi dan Strategi ATHG yang di hadapi Indonesia (Kelas 11).pptx
Modul P5 Berekayasa dan Berteknologi untuk Membangun NKRI.pptx
Modul P5 Berekayasa dan Berteknologi untuk Membangun NKRI.pptx
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
BUKTI DUKUNG RHK SEKOLAH DASAR NEGERI.pptx
BUKTI DUKUNG RHK SEKOLAH DASAR NEGERI.pptx
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
PPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptx
PPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptx
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
Susi Susanti_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
Susi Susanti_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
AKSI NYATA PENYEBARAN PEMAHAMAN MERDEKA BELAJAR
AKSI NYATA PENYEBARAN PEMAHAMAN MERDEKA BELAJAR
PETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdf
PETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdf
ALUR TUJUAN PEMBELAJARAN (ATP) B. Inggris kelas 7.pdf
ALUR TUJUAN PEMBELAJARAN (ATP) B. Inggris kelas 7.pdf
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka - abdiera.com
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka - abdiera.com
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak (1). SDN 001 BU.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak (1). SDN 001 BU.pdf
Dokumen Rangkuman Kehadiran Guru ini dipergunakan sebagai bukti dukung yang w...
Dokumen Rangkuman Kehadiran Guru ini dipergunakan sebagai bukti dukung yang w...
PRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptx
PRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptx
Masa Pemerintahan Jepang di Indonesia
1.
KEBIJAKAN PEMERINTAHAN JE
NG INDONESIA
2.
Kebijakan Militer Jepang
3.
Jepang Melakukan Japanisasi
4.
GERAKAN 3 A
5.
PUTERA
6.
Hitosyi Imamura Menjadi
Gunseikan
7.
Jepang membentuk organisasi-organisasi
kemiliteran
8.
PETA
9.
HEIHO
10.
SEINENDAN
11.
KEIBODAN
12.
SEINENTAI
13.
GAKUKOTAI
14.
FUJIN SENINETAI
15.
FUJINKAI
16.
Masyumi 1943 MenggantikanMIAI
17.
Sistem Mobilisasi Kontrol
Pemerintah Jepang
18.
Jepang Memonopoli Perkebunan
Indonesia
19.
Jepang ROMUSHA
20.
‘ FOR ATTENTION
BY: KAREN NATASHA ANGELINE and RISYAD ZIYAN ARKHAM
Download now