Dokumen tersebut membahas tentang alat ukur opini publik seperti survey, polling, dan jejak pendapat. Metode-metode tersebut digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data pendapat masyarakat. Survey meliputi wawancara, kuesioner, observasi, dan studi dokumen. Polling merupakan bentuk survey yang fokus pada preferensi politik warga.
Dokumen tersebut membahas tentang implementasi Sistem Informasi Terpadu Kesehatan Kerja dan Olahraga (SITKO) di tingkat Puskesmas, mencakup penjelasan mengenai arah kebijakan, SITKO sebagai sistem informasi berbasis data terpadu, akses aplikasi SITKO, dan kriteria program Kesjaor serta leveling SITKO."
Dokumen tersebut membahas evaluasi program penyuluhan kelompok oleh petugas kesehatan di Puskesmas DTP PONED Klari, Kabupaten Karawang. Terdapat penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, sasaran, materi dan metode evaluasi, kerangka teoritis, penyajian data umum wilayah kerja puskesmas.
Dokumen ini berisi format komunikasi antara unit gawat darurat dengan unit lain mengenai kondisi pasien. Terdapat informasi singkat mengenai identitas pasien, masalah utama, riwayat medis, tanda vital, terapi yang diberikan, penilaian awal penangani kasus, serta rekomendasi tindakan selanjutnya.
Dokumen tersebut membahas tentang alat ukur opini publik seperti survey, polling, dan jejak pendapat. Metode-metode tersebut digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data pendapat masyarakat. Survey meliputi wawancara, kuesioner, observasi, dan studi dokumen. Polling merupakan bentuk survey yang fokus pada preferensi politik warga.
Dokumen tersebut membahas tentang implementasi Sistem Informasi Terpadu Kesehatan Kerja dan Olahraga (SITKO) di tingkat Puskesmas, mencakup penjelasan mengenai arah kebijakan, SITKO sebagai sistem informasi berbasis data terpadu, akses aplikasi SITKO, dan kriteria program Kesjaor serta leveling SITKO."
Dokumen tersebut membahas evaluasi program penyuluhan kelompok oleh petugas kesehatan di Puskesmas DTP PONED Klari, Kabupaten Karawang. Terdapat penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, sasaran, materi dan metode evaluasi, kerangka teoritis, penyajian data umum wilayah kerja puskesmas.
Dokumen ini berisi format komunikasi antara unit gawat darurat dengan unit lain mengenai kondisi pasien. Terdapat informasi singkat mengenai identitas pasien, masalah utama, riwayat medis, tanda vital, terapi yang diberikan, penilaian awal penangani kasus, serta rekomendasi tindakan selanjutnya.
Modul 2. sub modul 1. Pentingnya Data dalam Analisis Kebijakanunitpublikasi
Modul ini membahas pentingnya data dalam analisis kebijakan berdasarkan pendekatan Evidence-Based Policy. Tujuannya adalah membantu peserta memahami berbagai jenis data dan metode pengumpulan datanya untuk menganalisis masalah kebijakan dan merumuskan kebijakan. Modul ini juga menjelaskan teknik-teknik untuk menyederhanakan masalah kebijakan agar dapat dipecahkan berdasarkan data.
SOP ini menjelaskan prosedur pendaftaran pasien di puskesmas, mulai dari pencatatan data pasien baru, pembuatan kartu berobat dan status rawat, hingga pencarian data pasien lama. Dokumen ini bertujuan untuk membantu petugas loket dalam pelayanan pendaftaran dan administrasi pasien.
Analisis Kebijakan Sosial merupakan ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argumentasi untuk menganalisis masalah sosial dan kebijakan sosial yang diambil untuk menanggapi masalah tersebut. Analisis ini melibatkan pemahaman proses kebijakan, kondisi sosial, implementasi kebijakan, dan evaluasi dampak kebijakan guna menentukan efektivitasnya. Terdapat tiga pendekatan ut
Penelitian kualitatif bidang kesehatan masyarakatasih gahayu
Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang partisipan dengan cara mengumpulkan data deskriptif secara alami di lapangan, berfokus pada proses daripada hasil, dan mengutamakan makna. Terdapat lima ciri penelitian kualitatif yaitu menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data, bersifat deskriptif analitis, berfokus pada proses, bersifat induktif, dan men
Modul ini membahas tentang orientasi pelatihan advokasi kebijakan publik yang mencakup pembukaan dan penutup pelatihan, perkenalan peserta untuk menciptakan suasana akrab, serta penjelasan mengenai tujuan dan tata cara pelaksanaan pelatihan."
(a) Dokumen tersebut membahas tentang pengertian kelompok dan komunikasi kelompok, karakteristik kelompok seperti kepribadian kelompok, norma kelompok, kohesivitas kelompok, dan manfaat komunikasi kelompok. (b) Dibahas pula model input-proses-output dalam komunikasi kelompok dan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti kepemimpinan dan ciri-ciri kelompok yang kompak. (c) Terdapat perbedaan
Analisa dan Strategi Politik KesehatanBudi Perdana
Dokumen tersebut membahas analisis sistem kesehatan dan strategi politik di Indonesia. Dokumen tersebut menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi agenda reformasi kesehatan, analisis para pemain dan sumber daya politik mereka, serta berbagai strategi politik yang dapat digunakan dalam mereformasi sistem kesehatan.
Dokumen tersebut membahas tentang persetujuan tindakan medis, termasuk definisi persetujuan yang terinformasikan dan sukarela, faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas seseorang untuk memberikan persetujuan, dan pertimbangan-pertimbangan etis dalam situasi darurat atau ketika seseorang kehilangan kapasitas.
Dokumen tersebut berisi laporan capaian cakupan berbagai upaya kesehatan yang dilakukan Puskesmas Jagasatru pada tahun 2015. Terdapat capaian cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak, imunisasi, penyakit menular, gizi, lingkungan, dan lainnya. Secara keseluruhan capaian rata-rata cakupan pelayanan telah mencapai angka [ ] persen dari target yang ditetapkan.
EPIDEMIOLOGI KASUS ISPA DI DAERAH GUNTUNG PAYUNG AKIBAT MUSIM KEMARAUVia Putri
Epidemiologi Prinsip pencegahan Penyakit, Tingkatan Pencegahan Penyakit dan Dasar-dasar Pencegahan Penyakit ISPA di Daerah Guntung Payung Akibat Musim Kemarau
Psikologi kesehatan adalah cabang psikologi yang mempelajari faktor-faktor psikologis dan sosial yang mempengaruhi kesehatan dan kesakitan, serta bagaimana faktor-faktor tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf kesehatan. Psikologi kesehatan menerapkan penelitian dan metode psikologi dalam promosi kesehatan, pencegahan penyakit, dan peningkatan sistem layanan kesehatan.
Modul 2. sub modul 1. Pentingnya Data dalam Analisis Kebijakanunitpublikasi
Modul ini membahas pentingnya data dalam analisis kebijakan berdasarkan pendekatan Evidence-Based Policy. Tujuannya adalah membantu peserta memahami berbagai jenis data dan metode pengumpulan datanya untuk menganalisis masalah kebijakan dan merumuskan kebijakan. Modul ini juga menjelaskan teknik-teknik untuk menyederhanakan masalah kebijakan agar dapat dipecahkan berdasarkan data.
SOP ini menjelaskan prosedur pendaftaran pasien di puskesmas, mulai dari pencatatan data pasien baru, pembuatan kartu berobat dan status rawat, hingga pencarian data pasien lama. Dokumen ini bertujuan untuk membantu petugas loket dalam pelayanan pendaftaran dan administrasi pasien.
Analisis Kebijakan Sosial merupakan ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argumentasi untuk menganalisis masalah sosial dan kebijakan sosial yang diambil untuk menanggapi masalah tersebut. Analisis ini melibatkan pemahaman proses kebijakan, kondisi sosial, implementasi kebijakan, dan evaluasi dampak kebijakan guna menentukan efektivitasnya. Terdapat tiga pendekatan ut
Penelitian kualitatif bidang kesehatan masyarakatasih gahayu
Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang partisipan dengan cara mengumpulkan data deskriptif secara alami di lapangan, berfokus pada proses daripada hasil, dan mengutamakan makna. Terdapat lima ciri penelitian kualitatif yaitu menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data, bersifat deskriptif analitis, berfokus pada proses, bersifat induktif, dan men
Modul ini membahas tentang orientasi pelatihan advokasi kebijakan publik yang mencakup pembukaan dan penutup pelatihan, perkenalan peserta untuk menciptakan suasana akrab, serta penjelasan mengenai tujuan dan tata cara pelaksanaan pelatihan."
(a) Dokumen tersebut membahas tentang pengertian kelompok dan komunikasi kelompok, karakteristik kelompok seperti kepribadian kelompok, norma kelompok, kohesivitas kelompok, dan manfaat komunikasi kelompok. (b) Dibahas pula model input-proses-output dalam komunikasi kelompok dan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti kepemimpinan dan ciri-ciri kelompok yang kompak. (c) Terdapat perbedaan
Analisa dan Strategi Politik KesehatanBudi Perdana
Dokumen tersebut membahas analisis sistem kesehatan dan strategi politik di Indonesia. Dokumen tersebut menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi agenda reformasi kesehatan, analisis para pemain dan sumber daya politik mereka, serta berbagai strategi politik yang dapat digunakan dalam mereformasi sistem kesehatan.
Dokumen tersebut membahas tentang persetujuan tindakan medis, termasuk definisi persetujuan yang terinformasikan dan sukarela, faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas seseorang untuk memberikan persetujuan, dan pertimbangan-pertimbangan etis dalam situasi darurat atau ketika seseorang kehilangan kapasitas.
Dokumen tersebut berisi laporan capaian cakupan berbagai upaya kesehatan yang dilakukan Puskesmas Jagasatru pada tahun 2015. Terdapat capaian cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak, imunisasi, penyakit menular, gizi, lingkungan, dan lainnya. Secara keseluruhan capaian rata-rata cakupan pelayanan telah mencapai angka [ ] persen dari target yang ditetapkan.
EPIDEMIOLOGI KASUS ISPA DI DAERAH GUNTUNG PAYUNG AKIBAT MUSIM KEMARAUVia Putri
Epidemiologi Prinsip pencegahan Penyakit, Tingkatan Pencegahan Penyakit dan Dasar-dasar Pencegahan Penyakit ISPA di Daerah Guntung Payung Akibat Musim Kemarau
Psikologi kesehatan adalah cabang psikologi yang mempelajari faktor-faktor psikologis dan sosial yang mempengaruhi kesehatan dan kesakitan, serta bagaimana faktor-faktor tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf kesehatan. Psikologi kesehatan menerapkan penelitian dan metode psikologi dalam promosi kesehatan, pencegahan penyakit, dan peningkatan sistem layanan kesehatan.
Dokumen tersebut membahas tentang BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan di Indonesia. BPJS didirikan berdasarkan undang-undang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Kesehatan. Dokumen ini juga menjelaskan tentang tujuan, peserta, iuran, dan manfaat dari program-program BPJS.
Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Program JKN bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan yang bersifat universal bagi seluruh rakyat Indonesia melalui prinsip-prinsip gotong royong, keadilan, dan kemanusiaan. Dokumen tersebut menjelaskan tentang dasar hukum, pro
Penilaian prestasi kerja PNS bertujuan untuk menilai kinerja secara objektif berdasarkan sistem prestasi kerja dan karier, dengan fokus pada pencapaian kinerja dan bukan kepribadian. Penilaian dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan melalui penilaian SKP dan perilaku kerja oleh pejabat penilai.
Benang merah syariat dan empat sifat dasar [melankolis, koleris, sanguin dan ...Ilham Ismail
Teks tersebut membahas empat sifat dasar manusia menurut psikologi yaitu melankolis, koleris, sanguin, dan plegmatis. Teks tersebut menjelaskan gambaran umum keempat sifat tersebut, serta menjelaskan pandangan Islam terhadapnya, di mana Islam tidak memaksa mengubah sifat dasar seseorang namun mengarahkannya sesuai syariat. Teks tersebut juga membahas bahwa sifat seseorang dapat
Nomenklatur dan SKPD Provinsi Sumatera BaratIlham Ismail
Dokumen tersebut menjelaskan tentang nomenklatur dan SKPD perangkat daerah provinsi Sumatera Barat tahun 2012. Terdiri dari sekretaris daerah, badan-badan, dan dinas-dinas yang membawahi berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, dan lainnya. Juga dijelaskan peraturan daerah yang mengatur pengaturan organisasi pemerintahan daerah tersebut.
Kasus kedua menganalisis perbuatan W, seorang pejabat yang menjadi ketua panitia pengadaan barang di lembaga negara. Ketika proses pemeriksaan oleh S dari instansi berwenang menemukan indikasi penyimpangan yang merugikan negara, W berusaha mendekati S dengan cara memberikan uang tunai sebesar Rp 10 juta agar hasil pemeriksaan bisa dimanipulasi.
Buku putih bi_kotak_hitam_century_indocropcircles-wordpress-comIlham Ismail
Dokumen tersebut membahas dampak krisis keuangan global 2008 terhadap Indonesia, termasuk pemecatan satu juta pekerja, penurunan nilai tukar rupiah, menipisnya cadangan devisa Indonesia, jatuhnya harga saham di bursa efek, keluarnya modal asing dari pasar keuangan domestik, dan membutuhkannya bantuan likuiditas bank-bank besar milik negara.
Dokumen tersebut merupakan profil situs web Yufid yang menyediakan berbagai sumber daya edukasi Islam secara gratis, termasuk e-book, video, audio, dan perpustakaan daring. Situs-situs tersebut menyediakan konten-konten agama Islam seperti kajian, khutbah Jumat, kisah-kisah Muslim, serta konsultasi syariah secara online.
Glosarium Pemerintahan berisi definisi istilah-istilah terkait pemerintahan yang mencakup administrasi, perencanaan, lingkungan hidup, dan lembaga-lembaga pemerintahan.
Dokumen tersebut membahas sejarah dan perkembangan pamong praja di Indonesia, mulai dari zaman kolonial hingga saat ini. Pamong praja awalnya berperan penting dalam pemerintahan daerah namun makna dan peranannya berubah seiring perubahan sistem pemerintahan Indonesia. Pendidikan pamong praja juga telah lama dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan aparatur pemerintah daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang empat topik utama yaitu diskusi, dialog, debat, dan persyaratan serta pola diskusi. Diskusi didefinisikan sebagai interaksi komunikasi antara dua orang atau lebih untuk bertukar informasi, pendapat, dan pengalaman guna memperoleh pemahaman bersama. Dialog adalah proses saling memahami antara dua pihak dalam bertukar informasi. Debat adalah adu argumentasi antara dua pihak atau lebih
Dokumen tersebut membahas tentang freies ermessen atau diskresi yang diberikan kepada pemerintah dan administrasi negara untuk bertindak atas inisiatif sendiri dalam menyelesaikan masalah secara segera meskipun belum ada peraturan yang mengatur. Diskresi ini diberikan berdasarkan UUD 1945 pasal 22 ayat 1 untuk menangani keadaan darurat, namun masih harus berdasarkan asas legalitas agar tidak disalahgunakan.
Universitas Negeri Jakarta banyak melahirkan tokoh pendidikan yang memiliki pengaruh didunia pendidikan. Beberapa diantaranya ada didalam file presentasi
Paper ini bertujuan untuk menganalisis pencemaran udara akibat pabrik aspal. Analisis ini akan fokus pada emisi udara yang dihasilkan oleh pabrik aspal, dampak kesehatan dan lingkungan dari emisi tersebut, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran udara
Laporan Pembina Pramuka SD dalam format doc dapat anda jadikan sebagai rujukan dalam membuat laporan. silakan download di sini https://unduhperangkatku.com/contoh-laporan-kegiatan-pramuka-format-word/
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdffadlurrahman260903
Ppt landasan pendidikan tentang pendidikan seumur hidup.
Prodi pendidikan agama Islam
Fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan
Universitas Islam negeri syekh Ali Hasan Ahmad addary Padangsidimpuan
Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup adalah sebuah system konsepkonsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajarmengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Pendidikan sepanjang
hayat memandang jauh ke depan, berusaha untuk menghasilkan manusia dan masyarakat yang
baru, merupakan suatu proyek masyarakat yang sangat besar. Pendidikan sepanjang hayat
merupakan asas pendidikan yang cocok bagi orang-orang yang hidup dalam dunia
transformasi dan informasi, yaitu masyarakat modern. Manusia harus lebih bisa menyesuaikan
dirinya secara terus menerus dengan situasi yang baru.
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
1. Mandat
Mandat; adalah wewenang yang diberikan kepada mandataris (penerima mandat) dari mandans
(pemberi mandat) melaksanakan wewenang untuk dan atas nama mandans. Pada wewenang yang
diberikan dengan mandat, mandataris hanya diberikan kewenangan untuk mengeluarkan KTUN untuk
dan atas nama mandans, dengan demikian tidak sampai ada pengalihan wewenang dari mandans kepada
mandataris. Oleh karena itu, tanggungjawab atas dikeluarkannya KTUN tersebut masih tetap ada pada
mandans, sehingga yang menjadi Tergugat apabila terjadi Sengketa Tata Usaha Negara adalah mandans
(Pemberi mandat).
man·dat n
1 perintah atau arahan yg diberikan oleh orang banyak (rakyat, perkumpulan, dsb) kpd seseorang
(beberapa orang) untuk dilaksanakan sesuai dng kehendak orang banyak itu: kongres memberikan -- kpd
pengurus lama untuk meneruskan tugasnya;
2 kekuasaan untuk melakukan kewenangan kekuasaan dr suatu badan atau organ kekuasaan atas nama
badan atau organ kekuasaan tsb: MPR memberikan -- kpd Presiden untuk menjalankan kekuasaan
tertinggi negara;
3 instruksi atau wewenang yg diberikan oleh organisasi (perkumpulan dsb) kpd wakilnya untuk
melakukan sesuatu dl perundingan, dewan, dsb: organisasi itu telah memberikan -- kpd ketua untuk ikut
berunding;
4 surat perintah bayar: pegawai belum dapat menerima gaji krn -- nya belum ditandatangani oleh pejabat
yg berwenang;
5 perwakilan atas suatu wilayah yg diberikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa; pemberian kekuasaan:
Jepang diberi -- untuk mengurus kepulauan bekas jajahan Jerman di Pasifik
a. Prosedur Pelimpahan
Dalam hubungan rutin atasan bawahan: hal biasa kecuali dilarang tegas
b. Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat
Tetap pada pemberi mandat
c. Kemungkinan si pemberi menggunakan wewenang itu lagi
Setiap saat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu
d. Tata Naskah Dinas
a.n., u.b., a.p.
2. Delegasi
Delegasi; adalah wewenang yang diberikan dengan penyerahan wewenang dari delegans (pemberi
delegasi) kepada delegataris (penerima delegasi). Dalam hal ini, delegataris telah diberikan tanggung
jawab untuk mengeluarkan KTUN untuk dan atas nama delegataris sendiri, sehingga yang menjadi
Tergugat apabila terjadi Sengketa Tata Usaha Negara adalah delegataris (Penerima Delegasi).
de·le·ga·si /délegasi/ n
1 orang (orang) yg ditunjuk dan diutus oleh suatu perkumpulan (negara dsb) dl suatu perundingan
(musyawarah dsb); perutusan;
2 Dag penyerahan atau pelimpahan wewenang;
3 Adm pelimpahan wewenang;
-- wewenang penyerahan wewenang dr atasan kpd bawahan dl lingkungan tugas tertentu dng kewajiban
mempertanggung-jawabkannya kpd yg menugasi;
men·de·le·ga·si·kan v
1 melimpahkan wewenang;
2 menyerahkan uang (tt utang)
pen·de·le·ga·si·an n pemberian wewenang dan tanggung jawab kpd orang lain;
~ wewenang pelimpahan wewenang kpd bawahan untuk bertindak dl batas-batas tertentu
a. Prosedur Pelimpahan
Dari suatu organ pemerintahan kepada orang lain: dengan peraturan perundang-undangan
b. Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat
Tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada delegataris
c. Kemungkinan si pemberi menggunakan wewenang itu lagi
Tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada asas
„contrarius actus“
d. Tata Naskah Dinas
Tanpa a.n. dll (langsung)
Untuk memperjelas kriteria delegasi yang dimaksud, ten Berge, menyatakan bahwa syarat-syarat
delegasi antara lain:[17]
a.Delegasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang
telah dilimpahkan itu.
b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya
dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan.
c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hirarki kepegawaian tidak diperkenankan
adanya delegasi.
d. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang untuk meminta
penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.
e. Peraturan kebijakan (beleidsregel), artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang
penggunaan wewenang tersebut.