Makalah ini membahas tentang kebijakan pendidikan di era otonomi daerah. Pertama, dijelaskan bahwa era reformasi telah membawa perubahan manajemen negara menjadi berbasis daerah melalui undang-undang otonomi daerah. Kedua, implementasi otonomi daerah di bidang pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan namun juga berpotensi menimbulkan perbenturan kepentingan. Ketiga, diperlukan pengaw

1. 1
“MAKALAH KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI ERA
OTONOMI DAERAH ”
Dibuat untuk memenuhi tugas perkuliahan
Pengempu :
Ibu. Sri Endang Dzulaikatul Karimah
Penulis:
Habiburrahman
Nim/ Nimko: 201199010004
Prody : SI PAI (Pendidikan Agama Islam)
Jurusan:
Tarbiyah
Tahun ajaran 2012-2013 M
Sekolah Tinggi Islam Blambangan (STIB)- Banyuwangi

2. 2
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadirot Allah Swt. Karena atas
rahmat serta ridlhonya penulis dapat menyelesaikan Makalah Kebijakan
Pendidikan Di Era Otonomi Daerah . Sholawat serta salam penulis ucapkan
kepada Nabi besar Muhammad Saw. Kepada keluarga dan para sahabatnya
serat kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapat safaatnya. Amin.
Pada Makalah Kebijakan Pendidikan Di Era Otonomi Daerah Penulis
menyadari bahwa dalam makalah ini masih banyak terdapat kekurangan dan
kesalahan keritik serta saran yang dapat membangun semangat belajar dari
pembaca. Penulis harapkan agar kedepannya tugas makalah ini dapat jauh
lebih baik lagi.
Penulis
Habiburrahman

3. 3
Bab I
PENDAHULUAN
1. Rumusan masalah
Pada dasarnya kita semua berada pada ruang lingkup pembelajaran. Yang tidak akan
pernah lepas dari yang namanya Pendidikan. Dan kita sebagai calon pendidik bangsa
negara indonesia. Yang berasal dari daerah masing-masing. Maka dari itu penulis
mendapatkan tugas Makalah yang berjudul ‘Kebijakan Pendidikan Di Era Otonomi
Daerah ’.
Bab II
PEMBAHASAN
A. Pendahuluan
Era reformasi telah membawa perubahan-perubahan mendasar dalam berbagai kehidupan
termasuk kehidupan pendidikan. Salah satu perubahan mendasar adalah manajemen Negara,
yaitu dari manajemen berbasis pusat menjadi manajemen berbasis daerah. Secara resmi,
perubahan manajemen ini telah diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang Republik Indonesia
No. 22 Tahun 1999, yang kemudian direvisi dan disempurnakan menjadi Undang-Undang No.32
tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pedoman pelaksanaannyapun telah dibuat melalui
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. Konsekuensi logis dari Undang-Undang dan
Peraturan Pemerintah tersebut adalah bahwa manajemen pendidikan harus disesuaikan dengan
jiwa, keadaan suatu derah dan semangat otonomi yang kuat.
Adapun lembaga-lembaga pendidikan, seperti sekolah, madrasah, pesantren, universitas,
dan lainnya – yang terintegrasi dalam pendidikan nasional- haruslah melakukan reorientasi dan
restrukturisasi , serta berusaha untuk meningktkan kualitas mutu pendidikan nasional”. Selain
itu, implementasi kebijakan tersebut diharapkan berdampak positif terhadap kemajuan
pendidikan di daerah tersebut. Fiske (1996) menyatakan bahwa berdasarkan pengalaman berbagai
negara sedang berkembang yang menerapkan otonomi di bidang pendidikan, otonomi berpotensi
memunculkan masalah: perbenturan kepentingan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,

4. 4
terbatasnya gerak dan ruang partisipasi masyarakat dalam pendidikan, serta berkurangnya
tuntutan akuntabilitas pendidikan oleh pemerintah serta meningkatnya akuntabilitas pendidikan
oleh masyarakat.
B. Kajian Teori
Konsep Otonomi Daerah Sehari sesudah merdeka, Negara Kesatuan RI pada dasarnya
telah menetapkan pilihannya secara formal pada dianutnya asas desentralisasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah
untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Hal itu dapat disimpulkan dari bunyi Bab IV, pasal 18
UUD 1945 dan penjelasannya. Dalam pasal 18 UUD 1945, antara lain dinyatakan bahwa
“pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan
pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang”. Sementara, dalam penjelasan pasal
tersebut antara lain dikemukakan bahwa: “…oleh karena negara Indonesia itu suatu
“eenheidsstaat”, maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang
bersifat staat juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah yang lebih
kecil. Daerah itu bersifat otonom atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut
aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang”. Dalam amandemen kedua UUD 1945,
ketentuan tersebut mengalami perubahan. Perubahan tersebut tidak merubah esensinya, tapi lebih
bersifat mempertegas, memperjelas dan melengkapi. Disebutkan, misalnya, “Negara Kesatuan
RI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota,
yang tiap-tiap provinsi dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah” (pasal 18 ayat 1).
Pemerintah daerah tersebut mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan (pasal 18 ayat 2).
Secara etimologi, perkataan otonomi berasal dari bahasa latin “autos” yang
berarti sendiri dan “nomos” yang berarti aturan. Dengan demikian, mula-mula otonomi
berarti mempunyai “peraturan sendiri” atau mempunyai hak/kekuasaan/kewenangan
untuk membuat peraturan sendiri. Kemudian arti ini berkembang menjadi
“pemerintahan sendiri”. Pemerintahan sendiri ini meliputi pengaturan atau perundang-
undangan sendiri, pelaksanaan sendiri, dan dalam batas-batas tertentu juga pengadilan
dan kepolisian sendiri (Josep Riwu Kaho,1991:14).

5. 5
Dalam sistem otonomi riil, penyerahan urusan atau tugas dan kewenangan
kepada daerah didasarkan pada faktor yang nyata atau riil, sesuai dengan kebutuhan
dan kemampuan yang riil dari daerah maupun pemerintah pusat serta pertumbuhan
kehidupan masyarakat yang terjadi. Karena pemberian tugas dan kewajiban serta
wewenang ini didasarkan pada keadaan riil di dalam masyarakat, maka kemungkinan
yang dapat ditimbulkannya ialah bahwa tugas atau urusan yang selama ini menjadi
wewenang pemerintah pusat dapat diserahkan kepada pemerintah daerah dengan
melihat kepada kemampuan dan keperluannya untuk diatur dan diurus sendiri.
Sebaliknya, tugas yang kini menjadi wewenang daerah, pada suatu ketika, bilamana
dipandang perlu dapat diserahkan kembali kepada pemerintah pusat atau ditarik
kembali dari daerah . Prinsip otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab
dikenal dalam UU No.5 tahun 1974 sebagai salah satu variasi dari sistem otonomi riil.
Dalam UU tentang Pemerintah Daerah yang baru, yaitu UU No. 22 tahun 1999,
otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan
bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan
pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta
perimbangan keuangan pusat dan daerah. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan
sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib melakukan pembinaan
yang berupa pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan,
perencanaan dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat
dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
C. Otonomi Daerah Meningkat MBS
Era otonomi daerah telah mengakibatkan terjadinya peningktan Dan saat ini
pemerintah memberikan otonomi bukan pada suatu daerah saja. Akan tetapi
pemerintah memberi pada Otonom Sekolah Dalam menjalankan dan meningkatkan
MBS (Mutu Berbasis Sekolah), sekolah memiliki otorita dalam mengelola pendidikan
pada tingkat satuan pendidikan. Sekolah diberi kewenangan untuk mengelola input
pendidikan, melaksanakan proses pendidikan dan KBM (Kegiatan Belajar Mengajar),
dan melakukan evaluasi hasil pendidikan dan KBM. Namun, dalam beberapa hal
pemerintah daerah harus melakukan pengawasan secara ketat untuk memberikan
jaminan kualitas layanan yang diberikan sekolah kepada peserta didik. Oleh karena itu,

6. 6
diperlukan suatu mekanisme sistem kontrol yang akurat dari pemerintah dalam
penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Sistem kontrol itu, bukan
penyeragaman buku laporan pendidikan atau melakukan Ulangan Umum Bersama
melainkan menciptakan suatu mekanisme yang sahih sekaligus meningkatkan mutu
MBS.
D. Efisiensi dan Efektivitas
Untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang efisien dan efektif maka
penyelenggara pendidikan formal perlu dibekali dengan pengetahuan tentang :
(1) Pengelolaan dan penyelenggaraan Administrasi Sekolah
(2) Pengelolaan dan penyelenggaraan Administrasi Perkantoran
(3) Kemampuan manajerial
(4) Kemampuan Pengelola Proyek
(5) Pengelolaan dan perencanaan pendidikan
(6) Kemampuan Monitoring dan Evaluasi
Pengembangan Kurikulum Sekolah Kebijakan pemerintah yang terbaru, tahun 2006,
yaitu Permen 22 tentang Standar Isi dan Permen 23 tentang Standar Kompetensi
Lulusan, dan Permen 24 tentang Pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kompetensi
Lulusan masih sangat multi tafsir. Banyak di antara tenaga kependidikan menyebutnya
dengan Kurikulum 2006, padahal dalam ketentuan itu diungkapkan bahwa kurikulum
itu harus disusun oleh sekolah dengan mengikutsertakan komite sekolah. Ada pula
yang menyebutnya dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), padahal itu
peristilah yang diberikan bagi kurikulum tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut,
sekolah harus mengembangkan kurikulumnya, sehingga kelak akan ada Kurikulum SD
atau Kurikulum SMP. Dalam tataran kebijakan, pemerintah daerah harus dengan segera
menyusun rambu-rambu pengembangan KTSP sehingga dapat dijadikan acuan
pengembangan kompetensi lokal yang harus dikembangkan di daerah. Oleh karena itu,
tampaknya masih sangat diperlukan sosialisasi secara mantap dan menyeluruh bagi
tenaga kependidikan di daerah, sehingga pengembangan kurikulum dapat mulai

7. 7
dipersiapkan oleh semua pihak dengan mengikutsertakan pakar di daerah yang
menguasai bidang ini.
Bertolak dari kenyataan masih banyak persoalan yang dihadapi serta masih
banyak pekerjaan bidang pendidikan yang belum diimplementasikan, tampaknya perlu
segera kita kaji kembali secara saksama. Mungkinkah konsep desentralisasi pendidikan
ini masih menyiratkan berbagai persoalan atau mungkin pula kita yang salah dalam
menapsirkan dan memahaminya. Akan sangat bijak, apabila kita coba berpikir dengan
jernih, bahwa pendidikan adalah sebuah investasi jangka panjang dalam
mempersiapkan SDM yang unggul dan kompetitif. Pendidikan merupakan projek masa
depan mempersiapkan bangsa berkualitas. Oleh karena itu, sebaiknya marilah kita
memposisikan diri pada fungsi, kewenangan, dan peran masing-masing sesuai
kemampuan dan kompetensi dalam pendidikan. Perencanaan pendidikan di
Kabupaten/Kota memerlukan kesungguhan dan peranserta dari berbagai pihak, karena
pendidikan merupakan sektor yang telah diotonomkan kepada pemerintah
Kabupaten/Kota. Berbagai kebijakan pendidikan terkini, tampaknya harus segera
diakses oleh semua pelaku pendidikan agar kita tidak tertinggal dengan kebijakan
makro (besar) maupun kebijakan mikro dalam bidang pendidikan.
BAB IV
KESIMPULAN
Bisa kita ambil kesimpulan bahwa berdasarkan pengamatan berbagai daerah yang
sedang berkembang yang menerapkan otonomi di bidang pendidikan, akan memunculkan
masalah: perbenturan kepentingan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, terbatasnya gerak dan
ruang partisipasi mayarakat dalam meningkatkan otonomi pendidikan. Maka dari itu kita harus
memberi ruang dan lingkup kepada suatu Daerah agar dapat berkembang pendidikan disekolah
tersebut. Sehingga otonomi dearah dan pendidikan bisa menjadi lebih baik.
Selanjutnya secara etimologi, perkataan otonomi berasal dari bahasa latin “autos” yang
berarti sendiri dan “nomos” yang berarti aturan. Dengan demikian, mula-mula otonomi berarti
mempunyai “peraturan sendiri” akan tetapi walaupun hal tersebut memiliki peraturan sendiri
ataupun pemerintahan sendiri maka pemerintah pusat harus memiliki pengawasan yang ketat.
Agar tidak terjadi penyelewengan terhadap otonomi itu sendiri

8. 8
Bab V
PENUTUP
Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Swt. Karena atas rahmat
serta ridlhonya penulis dapat menyelesaikan Makalah Kebijakan Pendidikan
Di Era Otonomi Daerah . Sholawat serta salam penulis ucapkan kepada Nabi
besar Muhammad Saw. Kepada keluarga dan para sahabatnya serat kita
selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapat safaatnya. Amin
DAFTAR PUSTAKA
Direktorat Otonomi Daerah (2006).
Konsep Otonomi Kaho Riwu Josep,:14 (1991)