Dokumen tersebut membahas pengertian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara menurut beberapa ahli. Terdapat persamaan dan perbedaan antara kedua hukum tersebut. Hukum Tata Negara mengatur organisasi negara sedangkan Hukum Administrasi Negara mengatur cara alat-alat negara menjalankan tugasnya. Kedua hukum tersebut merupakan bagian dari hukum negara yang mengatur organisasi dan aktivitas pemerintahan.
Dokumen ini berisi jawaban tergugat dalam perkara perdata antara Iman Pantara sebagai penggugat dan James Sumartono sebagai tergugat. Tergugat mengajukan eksepsi dan menyangkal gugatan penggugat. Tergugat juga mengajukan gugatan balik dengan meminta pengadilan meletakkan sita jaminan atas mobil yang dijaminkan dan meminta penggugat membayar ganti rugi. Tergugat meminta pengadilan menolak gugatan pen
1. Dokumen tersebut merupakan jawaban tergugat dalam perkara perdata antara PT. Serba Bisa sebagai penggugat melawan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai tergugat di Pengadilan Negeri Palembang.
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"Syifa Nadia
Essai ini membahas tentang sistem hukum di Indonesia yang dianggap belum dewasa karena masih bergantung pada berbagai sumber hukum yang berbeda seperti hukum Eropa (terutama Belanda), hukum adat, dan hukum agama. Indonesia juga belum menetapkan sumber hukum utama meski Pancasila dan UUD 1945 seharusnya menjadi pedoman. Untuk mematangkan sistem hukum, dibutuhkan kontribusi dari lulusan perguruan tinggi huk
Pengakuan merupakan pengakuan secara hukum terhadap keberadaan suatu negara atau pemerintahan sebagai subjek hukum internasional. Terdapat berbagai jenis pengakuan seperti de facto dan de jure, serta berbagai teori seperti teori deklaratoir, konstitutif, dan pemisah. Pengakuan dapat diberikan secara tegas maupun tersirat, dan umumnya tidak dapat ditarik kembali setelah diberikan.
Dokumen tersebut membahas pengertian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara menurut beberapa ahli. Terdapat persamaan dan perbedaan antara kedua hukum tersebut. Hukum Tata Negara mengatur organisasi negara sedangkan Hukum Administrasi Negara mengatur cara alat-alat negara menjalankan tugasnya. Kedua hukum tersebut merupakan bagian dari hukum negara yang mengatur organisasi dan aktivitas pemerintahan.
Dokumen ini berisi jawaban tergugat dalam perkara perdata antara Iman Pantara sebagai penggugat dan James Sumartono sebagai tergugat. Tergugat mengajukan eksepsi dan menyangkal gugatan penggugat. Tergugat juga mengajukan gugatan balik dengan meminta pengadilan meletakkan sita jaminan atas mobil yang dijaminkan dan meminta penggugat membayar ganti rugi. Tergugat meminta pengadilan menolak gugatan pen
1. Dokumen tersebut merupakan jawaban tergugat dalam perkara perdata antara PT. Serba Bisa sebagai penggugat melawan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai tergugat di Pengadilan Negeri Palembang.
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"Syifa Nadia
Essai ini membahas tentang sistem hukum di Indonesia yang dianggap belum dewasa karena masih bergantung pada berbagai sumber hukum yang berbeda seperti hukum Eropa (terutama Belanda), hukum adat, dan hukum agama. Indonesia juga belum menetapkan sumber hukum utama meski Pancasila dan UUD 1945 seharusnya menjadi pedoman. Untuk mematangkan sistem hukum, dibutuhkan kontribusi dari lulusan perguruan tinggi huk
Pengakuan merupakan pengakuan secara hukum terhadap keberadaan suatu negara atau pemerintahan sebagai subjek hukum internasional. Terdapat berbagai jenis pengakuan seperti de facto dan de jure, serta berbagai teori seperti teori deklaratoir, konstitutif, dan pemisah. Pengakuan dapat diberikan secara tegas maupun tersirat, dan umumnya tidak dapat ditarik kembali setelah diberikan.
Dokumen tersebut membahas tentang perbandingan hukum pidana dan menjelaskan perbedaan pandangan tentang kedudukan perbandingan hukum, keluarga-keluarga hukum di dunia, serta tujuan dan manfaat dari perbandingan hukum."
Surat penawaran kerjasama jasa hukum dari Law Firm Perdana Muncul Jaya & Associate kepada PT. Mandiri Utama Finance menawarkan jasa hukum perusahaan untuk menyelesaikan masalah hukum seperti kredit macet atau bermasalah agar tidak mengganggu kemajuan bisnis. Law Firm ini memiliki pengalaman dan tenaga ahli di bidang hukum bisnis dan perusahaan.
P. 1 pengertian, tujuan, fungsi dan manfaat viktimologi..yudikrismen1
Viktimologi adalah studi tentang korban, penyebab timbulnya korban, dan akibat yang ditimbulkan. Korban didefinisikan secara luas dan tidak terbatas pada individu yang menderita kerugian secara langsung, tetapi juga kelompok, korporasi, dan lingkungan. Tujuan viktimologi antara lain mempelajari peran korban dalam terjadinya kejahatan dan perlindungan yang harus diberikan kepada korban.
ILMU NEGARA “PROSES TERJADINYA NEGARA SECARA PRIMER dan SEKUNDER”Fenti Anita Sari
ILMU NEGARA “PROSES TERJADINYA NEGARA SECARA PRIMER dan SEKUNDER”
Disusun Oleh :
Yudimas Thariq Pratama (17.02.51.0004)
Teguh Ananto Kusuma (17.02.51.0024)
Rosa Zhal Zhabila (17.02.51.0038)
Fenti Anita Sari (17.02.51.0039)
Febry Nur Anisa P.S.L (17.02.51.0045)
Universitas Stikubank Semarang
Dokumen tersebut membahas tentang hukum tata negara Indonesia. Hukum tata negara adalah peraturan tertulis dan tidak tertulis yang mengatur organisasi kekuasaan negara. Dokumen ini menjelaskan pengertian, sumber, asas-asas, dan sejarah perkembangan hukum tata negara Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan sampai saat ini.
Ini merupakan salah satu tugas saya mengenai Keputusan Tata Usaha Negara dimana merupakan tugas untuk mata kuliah Hukum Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Indonesia
Teks tersebut membahas hubungan antara Ilmu Negara dan Ilmu Politik. Ilmu Negara lebih bersifat teoritis sedangkan Ilmu Politik lebih praktis dan dinamis. Kedua ilmu saling melengkapi dan berhubungan erat karena Ilmu Negara menyediakan kerangka teoritis yang kemudian diimplementasikan oleh Ilmu Politik.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem peradilan pidana di Indonesia, mulai dari latar belakangnya, tujuan, komponen-komponen yang terlibat, model-model yang digunakan, serta perlindungan hak asasi manusia korban kejahatan dalam sistem tersebut.
Sistem jaringan komputer PT Perkebunan Nusantara IV (PERSERO) kumpulan beberapa unit yang membentuk kesatuan sistem yang terpusat (sentral) untuk memudahkan pertukaran data dan informasi antar unit perusahaan secara cepat dan aman. Sistem ini mencakup komputer, server, router, switch, modem internet, akses nirkabel serta portal internal untuk pengumpulan dan penyebaran informasi perusahaan.
Dokumen tersebut membahas tentang perbandingan hukum pidana dan menjelaskan perbedaan pandangan tentang kedudukan perbandingan hukum, keluarga-keluarga hukum di dunia, serta tujuan dan manfaat dari perbandingan hukum."
Surat penawaran kerjasama jasa hukum dari Law Firm Perdana Muncul Jaya & Associate kepada PT. Mandiri Utama Finance menawarkan jasa hukum perusahaan untuk menyelesaikan masalah hukum seperti kredit macet atau bermasalah agar tidak mengganggu kemajuan bisnis. Law Firm ini memiliki pengalaman dan tenaga ahli di bidang hukum bisnis dan perusahaan.
P. 1 pengertian, tujuan, fungsi dan manfaat viktimologi..yudikrismen1
Viktimologi adalah studi tentang korban, penyebab timbulnya korban, dan akibat yang ditimbulkan. Korban didefinisikan secara luas dan tidak terbatas pada individu yang menderita kerugian secara langsung, tetapi juga kelompok, korporasi, dan lingkungan. Tujuan viktimologi antara lain mempelajari peran korban dalam terjadinya kejahatan dan perlindungan yang harus diberikan kepada korban.
ILMU NEGARA “PROSES TERJADINYA NEGARA SECARA PRIMER dan SEKUNDER”Fenti Anita Sari
ILMU NEGARA “PROSES TERJADINYA NEGARA SECARA PRIMER dan SEKUNDER”
Disusun Oleh :
Yudimas Thariq Pratama (17.02.51.0004)
Teguh Ananto Kusuma (17.02.51.0024)
Rosa Zhal Zhabila (17.02.51.0038)
Fenti Anita Sari (17.02.51.0039)
Febry Nur Anisa P.S.L (17.02.51.0045)
Universitas Stikubank Semarang
Dokumen tersebut membahas tentang hukum tata negara Indonesia. Hukum tata negara adalah peraturan tertulis dan tidak tertulis yang mengatur organisasi kekuasaan negara. Dokumen ini menjelaskan pengertian, sumber, asas-asas, dan sejarah perkembangan hukum tata negara Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan sampai saat ini.
Ini merupakan salah satu tugas saya mengenai Keputusan Tata Usaha Negara dimana merupakan tugas untuk mata kuliah Hukum Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Indonesia
Teks tersebut membahas hubungan antara Ilmu Negara dan Ilmu Politik. Ilmu Negara lebih bersifat teoritis sedangkan Ilmu Politik lebih praktis dan dinamis. Kedua ilmu saling melengkapi dan berhubungan erat karena Ilmu Negara menyediakan kerangka teoritis yang kemudian diimplementasikan oleh Ilmu Politik.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem peradilan pidana di Indonesia, mulai dari latar belakangnya, tujuan, komponen-komponen yang terlibat, model-model yang digunakan, serta perlindungan hak asasi manusia korban kejahatan dalam sistem tersebut.
Sistem jaringan komputer PT Perkebunan Nusantara IV (PERSERO) kumpulan beberapa unit yang membentuk kesatuan sistem yang terpusat (sentral) untuk memudahkan pertukaran data dan informasi antar unit perusahaan secara cepat dan aman. Sistem ini mencakup komputer, server, router, switch, modem internet, akses nirkabel serta portal internal untuk pengumpulan dan penyebaran informasi perusahaan.
Laporan ini merangkum pengalaman magang selama 9 minggu sebagai reporter di program Hallo Kampus di CTV Banten. Mahasiswa memperoleh pengalaman jurnalistik seperti mencari informasi, mencatat data, dan membuat naskah. Laporan ini menjelaskan proses produksi program televisi yang memerlukan keterampilan untuk menentukan kualitas acara.
Ringkasan dokumen ini membahas tentang pemasangan mekanik pada robot hexapod. Dokumen ini menjelaskan bahwa robot hexapod menggunakan 6 kaki yang dipasang servo motor untuk membuat robot dapat berjalan. Dokumen ini juga menjelaskan tahapan-tahapan pemasangan mekanik robot hexapod mulai dari memasang servo pada kaki, engsel body, hingga menghubungkan semua komponen.
Modul ini berfungsi untuk membantu pengguna dalam
menggunakan SAP.
Finance (FI): Modul ini berfungsi untuk mengelola keuangan
perusahaan seperti akuntansi, pengelolaan keuangan, pelaporan
keuangan, dan lain-lain.
Controlling (CO): Modul ini berfungsi untuk mengelola biaya dan
manajemen biaya perusahaan.
Materials Management (MM): Modul ini berfungsi untuk
mengelola persediaan bar
Makalah ini membahas tentang sketsa peradilan agama yang mencakup pengaturan, susunan, kekuasaan, hukum acara, dan ketentuan-ketentuan peradilan agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989."
Skripsi ini membahas kewenangan Kementerian Hukum dan HAM dalam mengeluarkan keputusan terkait partai politik yang bersengketa sesuai UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. UU tersebut memperkenalkan penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Partai Politik dan tidak memberikan kewenangan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk mengeluarkan keputusan sebelum ada putusan terkait dari Mahkamah Partai Polit
Tentang Ahli Waris Pengganti di halaman 2 no. 5.
Ahli Waris Pengganti seagaimana tersebut dalam Pasal 185 KHI, pelaksanaannya dibatasi kepada keturunan garis lurus ke bawah sampai dengan derajat cucu.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut merupakan rumusan hasil diskusi Komisi II tentang Urusan Lingkungan Peradilan Agama pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding.
Makalah ini membahas sejarah perkembangan hukum di Indonesia, termasuk jenis-jenis hukum dan sumber hukum. Jenis hukum yang dijelaskan antara lain hukum perdata, pidana, agama, dan privat. Sumber hukum meliputi undang-undang, hukum adat, traktat, jurisprudensi, dan doktrin.
Makalah ini membahas tentang peradilan agama di Indonesia. Peradilan agama adalah lembaga kehakiman khusus yang mengadili perkara bagi umat Islam. Terdiri atas dua tingkat, yaitu pengadilan agama di tingkat kabupaten/kota dan pengadilan tinggi agama di tingkat provinsi. Wewenangnya meliputi perkara perkawinan, waris, dan hukum Islam lainnya. Contoh kasus yang diselesaikan adalah perceraian
Dokumen tersebut membahas tentang praktek pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Tana Toraja. Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan pembatalan perkawinan seperti tidak adanya izin untuk poligami atau pernikahan baru tanpa sepengetahuan pasangan yang sah. Pengadilan Agama Tana Toraja berupaya menerapkan undang-undang tersebut dalam menye
Skripsi ini membahas remisi yang diberikan kepada pelaku pembunuhan menurut Keppres RI No 174 Tahun 1999 dan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan remisi dalam Keppres tersebut dan tinjauan hukum Islam terhadap pemberian remisi kepada pelaku pembunuhan."
Makalah Peradilan Agama di Indonesia Tentang Peradilan Agama Setelah lahirnya...AZA Zulfi
Makalah ini disajikan untuk memenuhi tugas mata kuliah Peradilan Agama Islam di Indonesia dan cocok untuk para pencari materi di lingkungan Peradilan Agama
Makalah Peradilan Agama di Indonesia Tentang Peradilan Agama Setelah lahirnya...
Laporan magang
1. Laporan Hasil Praktek Magang Di Pengadilan Agama Tangerang
Ditulis untuk Memenuhi Tugas Ujian Akhir Semester
Pada Mata Kuliah
Administrasi dan Manajemen Peradilan Agama
Dosen Pembimbing,
Hotnida Nasution , MA.
Oleh :
Muhamad Tambusai Addauly
NIM : 108044100003
KONSENTRASI PERADILAN AGAMA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
JA K A RT A
1433 H/2012 M
1
2. BAB I
Pendahuluan
A. Latar Belakang Masalah
Peradilan agama merupakan salah satu lembaga peradilan khusus di bawah
naungan Mahkamah Agung yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara-perkara
yang diajukan oleh pencari keadilan yang beragama Islam mengenai hukum Islam
dalam bidang keperdataannya. Sebagai sebuah lembaga peradilan yang profesional
maka sudah pasti peradilan agama dalam penyelengaraan proses perkara maupun
bagian umum dari sebuah peradilan menggunakan sebuah prosedur-prosedur yang
sistematis dan sudah baku yang dinamakan sebuah sistem administrasi dan
manajemen peradilan agama.
Administrasi dan manajemen pengadilan agama merupakan hal yang
mempunyai sisi teoritis dan praktis. Dalam pemahaman selanjutnya administrasi dan
manajemen peradilan agama menjelma menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang lahir
dari teori dan merupakan hal praktis empiris setelah dipraktekan.
Sebagai mahasiswa fakultas syariah dan hukum dalam konsentrasi peradilan
agama maka sudah seharusnya dapat mengerti bagaimana proses penyelenggaraan
administrasi dan manajemen peradilan agama. Pemahaman dalam hal tersebut tidak
lah cukup dalam bentuk teori semta namun juga harus diperjelas dalam bentuk
praktek langsung kelapangan.
Observasi adalah sebuah sarana pembelajaran langsung untuk mengetahui
kondisi lapangan sebagai sebuah upaya pengujian terhadap teori yang menjadi tolok
ukur sebuah materi disiplin ilmu. Salah satu dari bentuk observasi ini adalah dengan
pengajuan magang kepada pengadilan agama dalam hal ini penulis mengajukan
permohonan magang pada Pengadilan Agama I B Kota Tangerang.
2
3. B. Tujuan Magang
1. Tujuan Umum
Melalui pelaksanaan magang ini mahasiswa memperoleh tambahan wawasan
tentang kondisi nyata praktek penyelenggaraan administrasi dan manajemen
peradilan agama khususnya di Pengadilan Agama Tangerang sebagai tempat lokasi
magang sehingga dapat memotifasi dan mempersiapkan Mahasiswa untuk
menghadapi dunia kerja yang sebenarnya dan mencetak ahli hukum yang handal di
bidangnya.
2. Tujuan Khusus
Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mahasiswa secara praktis dengan
menggunakan teori yang telah diajarkan di bangku perkuliahan dalam mata kuliah
administrasi dan manajemen peradilan agama serta memenuhi tugas akhir dari mata
kuliah tersebut.
C. Manfaat Magang
1. Mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan sistem atau cara kerja
penyelenggaraan administrasi perkara dan umum di pengadilan agama
Tangerang.
2. Magang ini diharapkan sedikit banyak akan menghasilkan lulusan sarjana
hukum Islam yang memiliki tingkat keahlian, keterampilan dan etos kerja di
dalam dunia kerja khususnya di pengadilan agama.
3
4. D. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Magang
Magang dilaksanakan selama lima hari terhitung dari Senin sampai dengan
Jum’at bertepatan dengan tanggal 5-9 Desember tahun 2011 berlokasi di Pengadilan
Agama kelas I B Kota Tangerang . Magang di mulai setiap hari dari pukul 08.30 –
15.30 WIB.
E. Metode Pengumpul Data
Metode pengumpulan data yang digunakan penulis untuk menyusun penulisan
laporan Magang ini adalah sebagai observasi. Penulis langsung terjun ke lapangan
dan kemudian membandingkan antara teori yang ada di dalam bangku perkuliahan
dengan praktek di dunia kerja.
4
5. BAB II
PROFIL UMUM PENGADILAN AGAMA TANGERANG
A. Kondisi Umum Pengadilan Agama Tangerang
Pengadilan Agama Tangerang yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan II
Cikokol - Babakan, Tangerang Banten adalah salah satu garda depan pelayan keadilan
bagi masyarakat Tangerang. Dengan komitmen mem-berikan pelayanan terbaik
sebagai lembaga hukum yang mandiri, profesional, berwibawa, dan penuh dedikasi,
Pengadilan Agama Tangerang terus berusaha meningkatkan kualitas institusi hingga
mencapai titik ideal.
Pengadilan Agama Tangerang telah ada sejak tahun 1949 dengan keberadaan
yang sangat terbatas dan berjalan sampai lahirnya UU No 1 Tahun 1974 dengan
adanya UU ini Pengadilan Agama dapat dipayungi keberadaannya di Indonesia,
apalagi dengan lahirnya UU No 7 tahun 1987 tentang Peradilan Agama, Pengadilan
Agama makin punya peran yang strategis dalam mengemban amanat Yustisi.
Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka Pengadilan
Agama Tangerang yang secara struktural sebelumnya berada di bawah Departemen
Agama, kini sepenuhnya berada di bawah Mahkamah Agung bersama tiga lembaga
peradilan lainnya (Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha
Negara). Serta disahkannya UU No 3 Tahun 2009, yang menjadikan Pengadilan
Agama harus memiliki kompetensi yang tinggi karena bidang yang ditanganinya
bertambah yakni Ekonimi Syari'ah.
Sejak kabupaten Tangeran dirubah menjadi Kota Tangerang, Pengadilan
Agama Tangerang telah dipimpin oleh Drs. H. M. Hasyim, SH. Drs. Abd Rahman
Abror, Drs. H., Zurrihan A, SH, M.Hum. Drs. H.M Nadjmi, SH.M.Hum, Drs. AH.
5
6. Chaeruddin R.SH, Drs. H. Ahmad Fathoni SH,M.Hum, Drs. Tata Sutayuga, S.H., dan
terhitung 10 Agustus 2010 Ketua Pengadilan Agama Tangerang adalah Drs. H. Ambo
Asse, SH, MH. sebelumnya beliau menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama
Serang.
Pengadilan Agama Tangerang bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan II,
Komplek Perkantoran Cikokol Kota Tangerang adalah merupakan Pengadilan Agama
kelas IB yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Banten.
Pengadilan Agama Tangerang dibangun di atas tanah seluas + 2.020 m2
dengan status tanah hak pakai berdasarkan sertifikat yang diterbitkan Badan
Pertanahan Nasional Tangerang Nomor 28 dan 29 tanggal 21 September 1984 dan
telah dibalik nama atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq Mahkamah Agung
RI. Adapun bangunan gedung Pengadilan Agama Tangerang seluas + 1858 m2 dua
lantai yang telah dibangun pada tahun 2009.
Wilayah Administratif Daerah Tingkat II Kota Tangerang berada di lokasi
sangat strategis letak geografisnya, terutama pengembangan ekonomi, wilayah dan
penduduknya secara umum. Letak geografis Kota Tangerang terletak antara 6 6’
Lintang Selatan sampai dengan 6 13’ Lintang Selatan dan 106 36’Bujur Timur
sampai dengan 106 42’ Bujur Timur. Batas wilayahnya;
Sebelah utara, berbatasan dengan kecamatan Teluknaga dan Kecamatan
Sepatan Kabupaten Tangerang.
Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Curug (Kabupaten Tangerang)
dan Kecamatan Serpong, Kecamatan Pondok Aren (Tangerang Selatan).
Sebelah Timur berbatasan dengan DKI Jakarta.
Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang.
6
7. Wilayah Hukum/Yurisdiksi Pengadilan Agama Tangerang meliputi seluruh
wilayah Daerah Tingkat II Kota Tangerang yang terdiri dari 13 (tiga belas)
Kecamatan dan 104 (seratus empat) Kelurahan.
C. Struktur Organisasi
7
8. C. Visi dan Misi Pengadilan Agama Tangerang
Visi : “TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA YANG TERHORMAT DAN
BERMARTABAT”
Misi :
1. Tewujudkan pelayanan prima dengan cara memperbaiki akses pelayanan
dibidang peradilan kepada masyarakat
2. Mewujudkan Peradilan yang mandiri dan Independen dengan cara
meningkatkan kwalitas SDM yang professional
8
9. BAB III
DESKRIPSI KEGIATAN MAGANG DI PENGADILAN AGAMA
TANGERANG
Kegiatan magang yang dilakukan penulis berlangsung selama lima hari
dengan uraian kegiatan dibawah ini;
A. Hari Pertama , Senin 5 Desember 2011
Penulis melakukan magang pada hari pertama dengan ketentuan jam kerja
magang dari pukul 08.00 – 16.00. Hari pertama magang , penulis disambut dengan
baik oleh Ketua Pengadilan Agama Tangerang kemudian penulis ditempatkan pada
ruang kepanitraan. Ruang kepanitraan terdiri dari ruang wakil panitera , meja Panmud
Hukum, meja Panmud Gugatan, Panmud Permohonan serta Meja II tempat register
perkara. Penulis ditempatkan di meja khusus berdampingan dengan petugas register
meja II. Adapun tugas yang diberikan pada penulis di hari pertama ini adalah sebagai
berikut :
Penulis mendaftar Surat Relaas Panggilan Keluar yaitu surat keterangan
permohonan pengadilan agama di luar wilayah yurisdiksi PA Tangerang untuk
memanggil pihak-pihak agar hadir di persidangan atau memberikan salinan putusan
kepada pihak yang terkait perkara yang diselesaikan pengadilan agama yang
memohon namun pihak berada di wilayah yurisdiksi PA Tangerang.
Hasil dari tugas tersebut adalah sebagai berikut ;
1. Penulis berhasil mendaftar 77 surat Relaas Panggilan Keluar di Bulan September.
2. Adapun format dari surat relaas panggilan keluar tersebut adalah sebagai berikut ;
9
10. a) lembar pertama merupakan lembaran pengantar dari pengadilan agama yang dituju
dengan kolom sebagai berikut ;
No Jenis Surat Yang Dikirim Banyaknya Keterangan
b) lembar kedua adalah surat keterangan bahwa PA Tangerang telah melakukan
pemanggilan , ditanda tangani oleh pihak atau lurah setempat apabila tidak
bertemu dan juru sita pengganti.
c) lembar ketiga adalah lembaran disposisi, berisi hal;
- Indeks berkas dan kode ;
- Tanggal/Nomor ;
- Asal ( PA Pemohon );
- Isi ringkasan;
- Diterima tanggal;
- Tanggal Penyelesaian
- Isi Disposisi
d) lembar keempat adalah lembar permohonan PA yang bersangkutan kepada PA
Tangerang dalam hal permohonan pemanggilan pihak dan pemberitahuan salinan
putusan.
10
11. A. Hari Kedua , Selasa 6 Desember 2011
Penulis melakukan magang pada hari kedua dengan ketentuan jam kerja
magang dari pukul 08.00 – 15.00. Hari kedua magang penulis ditempatkan di meja
khusus berdampingan dengan petugas register meja II. Adapun tugas yang diberikan
pada penulis di hari kedua ini diberikan oleh Panmud Permohonan Bpk. H. Karso
dengan tugas sebagai berikut;
Melakukan listing pada perkara-perkara di buku kendali minutasi tahun 2011
terhadap perkara yang sudah diputuskan namun kosong pada kolom minutasi.
Hasil ;
Buku Kendali Minutasi
Bulan April Tahun 2011
Tanggal Akta
Ketua Majlis/
No. No. Perkara Cerai/ Keterangan
Panitera Pengganti Putus Minutasi
Urut PBT
1. 232/ CT / 2011 C3/ D7 5-4-2011 √
2. 251/ CT/ 2010 A/ D 12-4-2011 Coret
3. 665/ CT/ 2010 A/ D 12-4-2011 Coret
Bulan Mei Tahun 2011
Tanggal Akta
No. Ketua Majlis/
No. Perkara Cerai/ Keterangan
Urut Panitera Pengganti Putus Minutasi
PBT
1. 263/ CG/ 2011 D6/ Anti 9-5-2011 Ditolak
2. 121/ CT/ 2011 C6/D 30-5-2011
11
12. Bulan Juni Tahun 2011
Tanggal Akta
No. Ketua Majlis/
No. Perkara Cerai/ Keterangan
Urut Panitera Pengganti Putus Minutasi
PBT
1. 676/ CG/ 2011 C3/ D7 14-6-2011 √
2. 475/ CT/ 2011 C3/D7 14-6-2011
3. 541/ HD/ 2011 C9/ D3 30-6-2011
Bulan Juli Tahun 2011
No. No. Perkara Ketua Majlis/ Tanggal Akta Keterangan
Urut Panitera Pengganti Putus Minutasi Cerai/
PBT
1. 619/ CT/ 2011 C6/ Anti 4-7-2011 P+T
2. 368/ CT/ 2011 C3/ D7 5-7-2011 √
3. 382/ CG/ 2011 C3/ D7 12-7-2011 √
4. 442/ CT/ 2011 C3/ D7 12-7-2011 P + T hadir
5. 647/ CG/ 2011 C6/ D8 18-7-2011
6. 524/ CG/ 2011 C3/ D7 19-7-2011 Cabut
7. 720/ CG/ 2011 C3/ D7 19-7-2011 √
8. 119 / IN/ 2011 C1/ D9 6-7-2011
9. 57/ IN/ 2011 A/ D 6-7-2011
Bulan Agustus 2011
Tanggal Akta
No. Ketua Majlis/
No. Perkara Cerai/ Keterangan
Urut Panitera Pengganti Putus Minutasi
PBT
1. 272/ PWA/ 2011 A/ D 2 -8-2011 Gugur
2. 405/ CG/ 2011 C3/D7 2- 8-2011
3. 643/ CG/ 2011 C3/ D7 2- 8-2011
4. 738/ CT/ 2011 C3/ D7 2-8-2011 Cabut
5. 684/ CG/ 2011 C3/ D7 2- 8-2011
6. 587/CG/ 2011 C9/ D3 4- 8-2011
7. 823/CT/ 2011 C3/ D7 9-8-2011
8. 481/ CG/ 2011 C3/ D7 9-8-2011
9. 833/ CT/ 2011 C3/ D7 9-8-2011
10. 384/ CT/ 2011 C5/ Anti 15-8-2011 Hadir
12
13. 11. 556/ CG/ 2011 C9/ D3 25-8-2011 √
12. 274/ DN/ 2011 A/ D 9-8-2011
13. 698/ CG/ 2011 C5/ D8 11-8-2011
14. 495/ CG/2011 C3/ D7 16-8-2011
15. 712/ CT/ 2011 C3/ D7 23-8-2011
C. Hari Ketiga , Rabu 7 Desember 2011
Penulis melakukan magang pada hari ketiga dengan ketentuan jam kerja
magang dari pukul 08.00 – 15.00.. Adapun tugas yang diberikan pada penulis di hari
ketiga ini adalah sebagai berikut :
1. Membantu petugas meja satu dalam pendaftaran perkara
2. Pengenalan aplikasi SIADPA di meja I untuk pendaftaran oleh petugas
meja I.
3. Melakukan cek dan listing pada buku Register Induk Perkara Gugatan
sebanyak 28 Buku terhadap perkara yang sudah diputuskan namun belum
keluar akta cerai terhadap perkara tersebut dan terhadap perkara yang
janggal terlalu lama masa pemeriksaannya.
Hasil ;
a. Ternyata petugas meja I di Pengadilan Agama melakukan sebagian agenda
program meja dua berupa mencap lunas perkara dan memberi nomor
register pada perkara.
b. Mencatat daftar biaya perkara dengan rincian sebagai berikut ;
Panjar biaya perkara tingkat I
1. Biaya pendaftaran …………………………………….Rp. 30.000,
2. Biaya Redaksi…………………………………………Rp. 5.000,
3. Biaya Panggilan Penggugat……………………………Rp. 100.000,
4. Biaya Panggilan Tergugat……………………………...Rp. 150.000,
5. Biaya Administrasi…………………………………….Rp. 50.000,
13
15. c. Tercatat sebanyak 280 perkara belum keluar akta cerainya dan perkara
janggal.
D. Hari Keempat , Kamis 8 Desember 2011
Penulis melakukan magang pada hari keempat dengan ketentuan jam kerja
magang dari pukul 08.00 – 15.00.. Adapun tugas yang diberikan pada penulis di hari
keempat ini adalah sebagai berikut;
- Melakukan pengecekan pada berkas perkara pada box majlis hakim
dengan kode C1 sampai C8. Dengan tujuan untuk sinkronisasi data dari
hasil pengecekan perkara di buku register induk perkara gugatan tahun
2011 yang belum keluar akta cerainya.
E. Hari Kelima , Jumat 9 Desember 2011
Penulis melakukan magang pada hari kelima dengan ketentuan jam kerja
magang dari pukul 08.00 – 15.00. Adapun tugas yang diberikan pada penulis di hari
kelima ini adalah sebagai berikut;
- Melakukan pengisian register induk perkara gugatan dengan materi dari
surat gugatan sebanyak 26 perkara dengan pengisian kolom sebagai
berikut ;
Tanggal Identitas Para Pihak Keterangan
Pendaftaran dan Kuasa hukum
No a. Nama, Umur
Nomor Perkara agama, Pekerjaan, Petitum
.Urut
Pendidikan dan
Tempat Tinggal
b.Tanggal Surat
15
16. Kuasa
c. Nama Kuasa
Hukum
Penutup
Demikian laporan ini penulis paparkan sebagaimana yang penulis amati
dan kerjakan dalam proses magang di Pengadilan Agama Tangerang selama lima
hari. Kendala yang penulis hadapi dalam proses magang di Pengadilan Agama
Tangerang hanya pada telah tercover nya seluruh tugas administrasi oleh kecukupan
pegawai Pengadilan Agama Tangerang dank arena waktu yang relative singkat.
16