Rancangan Dasar Proposal Disertasi

1. Rancangan Dasar Proposal Disertasi
Nama : Johannes Ronald Elyeser Roparulian Hutagalung
NPM: 2307190008
METODE PENELITIAN NORMATIF
Pemisahan Jabatan Fungsional Jaksa Terkait
Kekuasaan Kehakiman Dari Aparatur Sipil Negara
Dr. Aartje Tehupeiory, S.H., M.H.
Fakultas Hukum
Pascasarjana Program Doktoral Hukum
Universitas Kristen Indonesia
2023

2. Uraian Dasar Proposal Disertasi
Rumusan Masalah Judul Kerangka Teori
1. Bagaimana status Jaksa sebagai Pegawai
Negeri Sipil dengan jabatan fungsional yang
memiliki kekhususan dalam melaksanakan
tugas, fungsi dan kewenangan berdasarkan
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945 terkait kekuasaan
kehakiman yang merdeka?
Pemisahan
Jabatan
Fungsional
Jaksa Dari
Aparatur
Sipil
Negara
Grand Theory:
1. Teori Utilitas / Teori Kemanfaatan
2. Bagaimanakah hak dan kewenangan
Jaksa dengan penugasan khusus pada
instansi di luar Kejaksaan dalam
melaksanakan tugas, fungsi dan
kewenangan berdasarkan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2021 jo Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2004 dan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2023 jo Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014?
Middle Theory:
1. Teori Trias Politica
2. Teori Sistem Hukum dan Penegakan Hukum
3. Teori Negara Hukum dan Demokrasi
3. Mengapa jabatan Jaksa harus
dikecualikan dalam rumpun jabatan
fungsional dari ASN?
Apply Theory:
1. Teori Jabatan

3. Uraian Dasar Proposal Disertasi
• Teori Utilitas / Teori Kemanfaatan.
Sebagai pena analisa untuk menjawab permasalahan pertama, yaitu:
“Bagaimana status Jaksa sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan
fungsional yang memiliki kekhususan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan
kewenangan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 terkait kekuasaan
kehakiman yang merdeka?”
• Teori Trias Politica, Teori Sistem Hukum dan Penegakan Hukum, Teori Negara
Hukum dan Demokrasi.
Sebagai pena analisa untuk menjawab permasalahan kedua, yaitu: “Sejauh
mana hak dan kewenangan Jaksa dengan penugasan khusus pada instansi di
luar Kejaksaan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan
berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 jo Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 jo Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014?
• Teori Jabatan.
Sebagai pena analisa untuk menjawab permasalahan ketiga, yaitu: “Mengapa
jabatan Jaksa harus dikecualikan dalam rumpun jabatan fungsional dari ASN?”

4. Petunjuk Penyusunan
Rumusan Masalah
• Rumusan Masalah paling sedikit 2, paling banyak 3.
• Gunakan kalimat tanya dengan kata tanya: bagaimana, bagaimanakah,
mengapa.
• Rumusan masalah harus terdapat rujukan teori hukum, atau ketentuan
peraturan perundang-undangan yang spesifik.
• Isi dari rumusan masalah:
1. Rumusan masalah pertama, menyampaikan masalah atau kondisi yang terjadi
dalam norma peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan teori hukum.
2. Rumusan masalah kedua, menyampaikan masalah atau kondisi tersebut dalam
putusan atau praktik penyelenggaraannya
3. Rumusan masalah ketiga, menyampaikan ide atau gagasan ideal konstruksi
hukum yang sebaiknya diatur atau diusulkan perbaikan sesuai dengan teori

5. Petunjuk Penyusunan
Rumusan Masalah
01
Bagaimana status Jaksa sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan
fungsional yang memiliki kekhususan dalam melaksanakan tugas, fungsi
dan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945 terkait kekuasaan kehakiman yang merdeka?
02
03
Fokus Studi:
Pemisahan Jabatan Fungsional Jaksa Dari Aparatur Sipil Negara
Permasalahan:
Sejauh mana hak dan kewenangan Jaksa dengan penugasan khusus pada
instansi di luar Kejaksaan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan
kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 jo
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2023 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014?
Mengapa jabatan Jaksa harus dikecualikan dalam rumpun jabatan
fungsional dari ASN?

6. Petunjuk Penyusunan Judul
• Judul terdiri atas paling sedikit 8 kata dan paling banyak 24 kata,
jika lebih dari itu harus menggunakan anak judul.
• Hindari penggunaan frasa “perspektif hukum”, “tinjauan hukum”
dan “analisis hukum”.
• Judul memuat rujukan dasar teori hukum dan / atau norma
hukum.

7. Petunjuk Penyusunan Judul

8. Petunjuk Penyusunan Landasan Teori
No Teori Pilihan/Penjelasan
1 Grand Theory Pilih dan gunakan 3 tujuan hukum sebagai grand-theory, yaitu:
1. Keadilan;
2. Kemanfataan;
3. Kepastian hukum
Temukan dan cari referensi rujukan filosof dan pemikirannya, buat
kriterianya.
2 Middle Theory Cari teori dalam objek hukum yang dibahas, misalnya objek bahasan
mengenai hukum pertambangan, maka menggunakan teori hak
menguasai negara, temukan 1 doktrin (pendapat ahli).
3 Apply Theory Cari teori dalam kaitannya dengan masalah penelitian, misalnya
mengenai keputusan administrasi, maka menggunakan teori
pengambilan keputusan. Temukan 1 doktrin (pendapat ahli)

9. Middle Theory
No Teori Pilihan / Penjelasan
1 Teori Utilitas Tujuan:
Menurut teori ini, tujuan hukum adalah memberikan manfaat dan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin warga masyarakat.
Filsuf:
1. Jeremy Bentham, seorang filsuf asal Inggris
Konsep:
Perspektif ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya bertujuan untuk keadilan dan kepastian, tetapi juga untuk manfaat keseluruhan masyarakat.
2 Teori Trias Politica, dan Teori Negara
Hukum dan Demokrasi
Teori Trias Politica
Tujuan:
Untuk mencegah kekuasaan negara yang bersifat absolut (keadilan).
Filsuf:
1. John Locke, seorang filsuf asal Inggris
2. Charles-Louis Montesquie, seorang filsuf asal Perancis
Konsep:
Membagi suatu pemerintahan negara menjadi tiga kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Indonesia sebagai tanah air merupakan salah
satu negara demokrasi yang menganut konsep ini.
Teori Negara Hukum dan Demokrasi
Tujuan:
Untuk mencapai kehidupan yang paling baik (the best life possible) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum.
Filsuf:
1. Plato, seorang filsuf asal Yunani
2. Socrates, seorang filsuf asal Yunani
3. Immanuel Kant, seorang filsul asal Prusia (sekarang Rusia)
Konsep:
Menghendaki bahwa setiap penyelenggaraan pemerintahan negara berdasarkan hukum tidak berdasarkan kekuasaan semata.

10. Apply Theory
No Teori Pilihan / Penjelasan
1 Teori Jabatan Teori jabatan oleh Johann Heinrich Adolf Logemann merupakan salah satu teori
dalam hukum tata negara yang mengemukakan bahwa jabatan adalah sebuah
lingkungan kerja yang awet dan digarisbawahi, yang disediakan untuk ditempati
oleh pemangku jabatan yang ditunjuk dan disediakan untuk diwakili oleh mereka
secara pribadi dalam sifat perbuatan-perbuatan. Logemann menempatkan jabatan
dari aspek negara sebagai organisasi otoritas yang mempunyai fungsi yang saling
berhubungan dalam suatu totalitas. Teori jabatan ini menekankan pada kepastian
dan kontinuitas pada suatu jabatan supaya organisasi dalam berfungsi dengan baik.
Dalam konteks jabatan Jaksa di Indonesia, teori jabatan oleh Logemann dapat
diaplikasikan untuk memahami peran dan fungsi jaksa sebagai pemangku jabatan
yang memiliki tugas dan wewenang dalam bidang pidana, termasuk melakukan
penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta putusan pengadilan.
Teori jabatan ini juga dapat membantu memahami pentingnya kepastian dan
kontinuitas pada jabatan jaksa untuk memastikan bahwa kejaksaan dapat berfungsi
dengan baik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

11. Putusan Mahkamah Agung dan
Putusan Mahkamah Konstitusi
No Teori Pilihan / Penjelasan
1 Putusan Mahkamah Agung
Nomor 30 P/HUM/2020
tanggal 4 Juni 2020
Jaksa memiliki peran penting dalam bidang perdata dan tata usaha
negara, memberikan bantuan hukum, penegakan hukum,
pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain bagi instansi atau
lembaga maupun masyarakat yang membutuhkan.
2 Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 30/PUU-
XXI/2023 tanggal 24 Juli
2023
Dalam Putusan Nomor 30/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia mengabulkan permohonan uji materi terhadap
Pasal 1 angka 3, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004
tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Putusan ini diberikan
berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

12. Pendapat Ahli Hukum
No Teori Pilihan/Penjelasan
1 Andi Hamzah Independensi kekuasaan kehakiman hanya dapat terwujud bila
kekuasaan penuntutan juga memiliki independensi.
2 Asep Nana Mulyana Jaksa dengan segala tugas dan fungsi khas yang melekat kekhususan
dalam keprofesiannya, memperlihatkan adanya perbedaan dan
kekhususan dengan ASN pada umumnya.
3 R. Narendra Jatna Tugas Jaksa menjaga konstitusi dan menjaga hak penduduk, mejaga
keseimbangan.