Pengaruh penambangan batu bara terhadap kejadian penyakit malaria di kecamata...Romadhini Putri Wulandari
TUGAS MAKALAH
MATA KULIAH EPIDEMIOLOGI
“Pengaruh Penambangan Batu Bara terhadap Kejadian Penyakit Malaria di Kecamatan Simpang Empat”
Dosen Pembimbing :
DR. Qomariyatus Sholihah, Amd. Hyp, S.T., M.Kes.
NIP. 19780420 200501 2 002
DISUSUN OLEH :
Mustafa Kamal H1E112026
Raudhyna Zata Nadhillah H1E112033
Romadhini Putri Wulandari H1E112044
Muhammad Bagus Darmawan H1E112212
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Lambung Mangkurat
Fakultas Teknik
Program Studi S-1 Teknik Lingkungan
Laporan ini membahas tentang manajemen kesehatan ternak ayam pullet di Kabupaten Tabanan, ternak babi di Kabupaten Gianyar, sapi potong di Kabupaten Gianyar dan pelayanan puskeswan di Puskeswan Sidembunut Bangli provinsi Bali
BIMTEK KEPEGAWAIAN “Sistem Manajemen Penilaian Kinerja Individu/PNS Sebagai Penilaian Akumulasi Kinerja SKPD/Lembaga/Instansi Pemerintah dilengkapi SOP serta Sosialisasi UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)”
Pengaruh penambangan batu bara terhadap kejadian penyakit malaria di kecamata...Romadhini Putri Wulandari
TUGAS MAKALAH
MATA KULIAH EPIDEMIOLOGI
“Pengaruh Penambangan Batu Bara terhadap Kejadian Penyakit Malaria di Kecamatan Simpang Empat”
Dosen Pembimbing :
DR. Qomariyatus Sholihah, Amd. Hyp, S.T., M.Kes.
NIP. 19780420 200501 2 002
DISUSUN OLEH :
Mustafa Kamal H1E112026
Raudhyna Zata Nadhillah H1E112033
Romadhini Putri Wulandari H1E112044
Muhammad Bagus Darmawan H1E112212
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Lambung Mangkurat
Fakultas Teknik
Program Studi S-1 Teknik Lingkungan
Laporan ini membahas tentang manajemen kesehatan ternak ayam pullet di Kabupaten Tabanan, ternak babi di Kabupaten Gianyar, sapi potong di Kabupaten Gianyar dan pelayanan puskeswan di Puskeswan Sidembunut Bangli provinsi Bali
BIMTEK KEPEGAWAIAN “Sistem Manajemen Penilaian Kinerja Individu/PNS Sebagai Penilaian Akumulasi Kinerja SKPD/Lembaga/Instansi Pemerintah dilengkapi SOP serta Sosialisasi UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)”
Strategi Sanitasi Kota Tegal atau SSK merupakan arah, kebijakan, dan strategi pembangunan sanitasi Kota Tegal jangka menengah. Strategi ini mencakup aspek teknis dan peningkatan kualitas pelayanan, kelembagaan, pendanaan, partisipasi masyarakat, dunia usaha, peraturan, dsb.
Similar to Laporan Akhir Penguatan Kapasitas Kelembagaan UPTD Pengelolaan Air Limbah - Batu, Jawa Timur (20)
Panduan penyusunan strategi saniitasi sekolah rev logoReza Hendrawan
Panduan ini disusun dengan memuat tiga hal penting yang diadopsi di PPSP, yakni disusun oleh kabupaten/kota, mencakup seluruh sekolah dasar, menggunakan data aktual, dan komprehensif (komponen fisik dan PHBS). Kami berharap Panduan ini dapat membantu kabupaten/kota meningkatkan kualitas sanitasi di sekolah-sekolah dasar di daerah dan pada gilirannya memberi kontribusi besar pada peningkatan kualitas
belajar-mengajar dan sumberdaya manusia (siswa).
Policy Brief Sinergi Sanitasi Sekolah - STBMReza Hendrawan
Pemerintah Indonesia secara jelas telah menunjukkan komitmen untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi, terbukti dengan berbagai kebijakan, strategi, dan kemajuan yang ada. Namun demikian, sekolah perlu lebih dilibatkan termasuk dalam perencanaan, pemantauan, dan pendanaan strategi dan program untuk mencapai tujuan SDGs. Anak-anak di Indonesia dapat menjadi lebih baik dengan lingkungan belajar yang bersih dan aman, dan menjadi lebih siap untuk mempertahankan norma sosial dan perilaku positif hidup bersih dan sehat yang diperlukan untuk mancapai Indonesia sehat.
Policy Brief Sanitasi Sekolah 2017 - Bappenas dan UNICEFReza Hendrawan
Perbaikan kondisi Sanitasi Sekolah memerlukan penanganan yang lengkap dan terpadu, namun juga harus realistis dan terukur sehingga dapat dilaksanakan. Perbaikan Sanitasi Sekolah tidak dapat diselesaikan secara parsial. Selain sektor kesehatan dan pendidikan, Kementerian Dalam Negeri memiliki peran besar dalam mengkoordinir berbagai upaya penanganan sanitasi di sekolah.
Lembar Fakta 2: Toilet Nyaman Tak Perlu AntreReza Hendrawan
Sanitasi Sekolah Sehat Menuju Generasi Gemilang. Pembelajaran Program Sanitasi Sekolah di Kabupaten Tangerang. Pembangunan Sanitasi Sekolah, atau yang
biasa disingkat Sanisek di kabupaten Tangerang merupakan bagian dari pembangunan sanitasi secara keseluruhan. Sanisek menjadi salah satu program prioritas dan strategis bidang sanitasi dikarenakan kualitas proses pendidikan di sekolah baru akan optimal jika didukung oleh sarana sanisek dan perilaku sanitasi (hidup bersih dan sehat) yang baik.
Lembar Fakta 1: Implementasi Pemerintah Daerah Kunci Keberhasilan Sanitasi Se...Reza Hendrawan
Sanitasi Sekolah Sehat Menuju Generasi Gemilang. Pembelajaran Program Sanitasi Sekolah di Kabupaten Tangerang. Pembangunan Sanitasi Sekolah, atau yang
biasa disingkat Sanisek di kabupaten Tangerang merupakan bagian dari pembangunan sanitasi secara keseluruhan. Sanisek menjadi salah satu program prioritas dan strategis bidang sanitasi dikarenakan kualitas proses pendidikan di sekolah baru akan optimal jika didukung oleh sarana sanisek dan perilaku sanitasi (hidup bersih dan sehat) yang baik.
Sanitasi Sekolah Sehat Menuju Generasi GemilangReza Hendrawan
Sanitasi Sekolah Sehat Menuju Generasi Gemilang. Pembelajaran Program Sanitasi Sekolah di Kabupaten Tangerang. Pembangunan Sanitasi Sekolah, atau yang
biasa disingkat Sanisek di kabupaten Tangerang merupakan bagian dari pembangunan sanitasi secara keseluruhan. Sanisek menjadi salah satu program prioritas dan strategis bidang sanitasi dikarenakan kualitas proses pendidikan di sekolah baru akan optimal jika didukung oleh sarana sanisek dan perilaku sanitasi (hidup bersih dan sehat) yang baik.
Berdasarkan studi mengenai haid yang dilakukan Unicef yang dilaksanakan pada 1402 peserta di 16 sekolah di 4 provinsi di Indonesia, menyebutkan bahwa remaja putri sangat memerlukan informasi mengenai penanganan haid secara higienis, pembuangan pembalut bekas, mengapa haid terjadi serta apa saja yang perlu diperhatikan dan risiko kesehatan apa saja yang berhubungan dengan haid. Sedangkan sumber informasi yang dipilih adalah dari ibu dan gurunya.
Pelaksanaan Manajemen Kebersihan Menstruasi (MKM) yang sesuai standar kesehatan merupakan fondasi peningkatan derajat kesehatan remaja perempuan. Entitas sekolah dan madrasah adalah lingkungan yang tepat untuk sosialisasi, penerapan, dan pengawasan implementasi MKM. Terdapat
bukti yang kuat bahwa intervensi pendidikan dapat meningkatkan praktik MKM bagi perempuan. Oleh karena itu, koordinasi antara Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Kementerian Agama(Kemenag), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) sebagai Tim Pembina Usaha Kesehatan
Sekolah (UKS) Nasional harus diperkuat untuk meningkatkan pendidikan menstruasi melalui intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
Policy Brief Sanitasi Sekolah 2017 - UNICEF IndonesiaReza Hendrawan
Perbaikan kondisi Sanitasi Sekolah memerlukan penanganan yang lengkap dan terpadu, namun juga harus realistis dan terukur sehingga dapat dilaksanakan. Perbaikan Sanitasi Sekolah tidak dapat diselesaikan secara parsial. Selain sektor kesehatan dan pendidikan, Kementerian Dalam Negeri memiliki peran besar dalam mengkoordinir berbagai upaya penanganan sanitasi di sekolah.
Booklet Sanitasi Sekolah 2017 - UNICEF IndonesiaReza Hendrawan
Generasi Berkualitas Dimulai Dari Sekolah. Booklet ini berisi infografis tentang apa yang perlu dilakukan oleh sekolah untuk pemenuhan Sanitasi Sekolah
Buku ini merupakan acuan bagi tim pelaksana UKS di sekolah dan Puskesmas bagaimana melaksanakan trias UKS/M yang terintegrasi dengan kegiatan belajar mengajar. Buku Saku ini berisi penjelasan langkah-langkah menerapkan kegiatan pendidikan kesehatan (gerakan literasi, sarapan bersama, PHBS) ; pelayanan kesehatan (penjaringan kesehatan, imunisasi); dan pembinaan lingkungan sehat (kantin sehat, kebersihan, pemanfaatan pekarangan, pembinaan kader kesehatan sekolah) dalam keseharian yang tidak terpisahkan dari kegiatan belajar mengajar.
Sanitasi Sekolah adalah salah satu elemen penting menumbuhkembangkan perilaku hidup bersih sehat pada peserta didik dan masyarakat, yang secara langsung meningkatkan kualitas pendidikan. Berbagai penelitian menemukan fakta bahwa meningkatnya akses sanitasi di sekolah berdampak signifikan terhadap peningkatan kesehatan dan kenyamanan siswa di disekolah, sehingga secara tidak langsung berkontribusi pada meningkatnya angka partisipasi sekolah.
Penduan Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Untuk Keadaan Daru...Reza Hendrawan
Berbekal pengalaman dan hasil yang telah diperoleh dari pelaksanaan STBM di kondisi normal, semua pemangku kepentingan STBM bersepakat untuk mengembangkan atau memodifikasi STBM untuk keadaan daraurat bencana. Untuk itu, Direktorat Kesehatan Lingkungan bersama mitranya, melalui pertemuan berseri bersepakat bahwa untuk kondisi darurat bencana diperlukan penyederhanaan
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Laporan Akhir Penguatan Kapasitas Kelembagaan UPTD Pengelolaan Air Limbah - Batu, Jawa Timur
1. LAPORAN AKHIR
PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN UPTD
PENGELOLAAN AIR LIMBAH
DI KOTA BATU, PROVINSI JAWA TIMUR
Short Term Technical Assistance (STTA)
Indonesia Urban Water and Sanita on and Hygiene
East Java Regional Office
Oktober 2015
2. LAPORAN AKHIR
PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN UPTD
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DI KOTA BATU
JAWA TIMUR
Short Term Technical Assistance (STTA)
Indonesia Urban Water and Sanitation and Hygiene
IUWASH East Java Regional Office
Oktober 2015
3. 1
KATA PENGANTAR
Laporan akhir kegiatan ini disusun sebagai bagian dari kewajiban Tim STTA kepada IUWASH Jawa Timur,
IUWASH Jakarta dan Pemerintah Kota Batu. Pokok bahasan didalam laporan akhir ini menekankan pada
pelaksanaan proses pendampingan selama kurun waktu 4 bulan, bulan Juni hingga Oktober 2015 di Kota
Batu.
Atas nama Tim, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan dan Tenaga
Ahli serta Staf pendukung di IUWASH Jawa Timur dan Pemerintah Kota Batu yang telah memberikan
kemudahan dalam setiap kegiatan, mulai dari persiapan pendampingan, pertemuan pembahasan materi
hingga penyelenggaran event pelatihan dan workshop.
Kami berharap semoga program yang telah dilaksanakan ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kota
Batu.
Surabaya, 30 Oktober 2015
Tim STTA
Rakhmad Setiadi
Reza Hendrawan
Rudy Prastiawan
4. 2
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ......................................................................................................................................1
DAFTAR ISI...................................................................................................................................................2
DAFTAR GAMBAR........................................................................................................................................5
DAFTAR TABEL ............................................................................................................................................6
BAB I PENDAHULUAN...........................................................................................................................7
1.1 Latar Belakang.............................................................................................................................7
1.2 Tujuan .........................................................................................................................................8
1.3 Ruang Lingkup.............................................................................................................................8
BAB II KONDISI EKSISTING .....................................................................................................................9
2.1 Kelembagaan ............................................................................................................................10
2.1.1 Regulasi.............................................................................................................................10
2.1.2 Perencanaan .....................................................................................................................11
2.1.3 Struktur Organisasi dan Personil UPTD Pengelolaan Air Limbah......................................12
2.1.4 Fungsi UPTD Pengelolaan Air Limbah...............................................................................12
2.2 Sarana dan Prasarana ...............................................................................................................13
2.2.1 SAN 1 - Septictank Individual............................................................................................14
2.2.2 SAN 2 - IPAL Komunal .......................................................................................................15
2.2.3 SAN 3 - IPAL Kawasan dan terpusat..................................................................................16
2.2.4 SAN 4 - IPLT dan sarana pendukungnya ...........................................................................16
BAB III PROSES PENDAMPINGAN .........................................................................................................18
3.1 Rencana Pendampingan ...........................................................................................................18
3.2 Kegiatan Pendampingan...........................................................................................................20
3.3 Pembelajaran............................................................................................................................21
BAB IV HASIL PENDAMPINGAN ............................................................................................................22
4.1 Standard Operating Procedure.................................................................................................23
4.2 Rencana Struktur Organisasi.....................................................................................................23
4.3 Matriks Kebutuhan Personil .....................................................................................................24
4.4 Rencana Pemenuhan Kebutuhan Sumber daya Manusia.........................................................26
4.4.1 Pemenuhan Personil Tahap 1 ...........................................................................................27
4.4.2 Pemenuhan Personil Tahap 2 ...........................................................................................28
5. 3
4.4.3 Pemenuhan Personil Tahap 3 ...........................................................................................28
4.5 Uraian Kerja Staff......................................................................................................................28
4.5.1 Kepala UPTD......................................................................................................................29
4.5.2 Kasubag TU UPTD..............................................................................................................30
4.5.3 Administrasi Umum ..........................................................................................................30
4.5.4 Bendahara Pembantu Pengeluaran..................................................................................30
4.5.5 Petugas Pelayanan Pelanggan ..........................................................................................31
4.5.6 Koordinator Divisi I............................................................................................................31
4.5.7 Operator Truk Tinja...........................................................................................................31
4.5.8 Petugas lapangan (membantu supir truk) ........................................................................31
4.5.9 Surveyor............................................................................................................................32
4.5.10 Koordinator Divisi II...........................................................................................................32
4.5.11 Operator IPLT....................................................................................................................32
4.5.12 Petugas Kebersihan...........................................................................................................33
4.5.13 Koordinator Divisi III..........................................................................................................33
4.5.14 Petugas Operasi, Pemeliharaan dan Bimbingan...............................................................33
4.6 Syarat Pengampu Jabatan.........................................................................................................34
4.6.1 Kepala UPTD......................................................................................................................34
4.6.2 Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD................................................................................34
4.6.3 Administrasi Umum ..........................................................................................................34
4.6.4 Bendahara Pembantu Pengeluaran..................................................................................35
4.6.5 Petugas Pelayan Pelanggan ..............................................................................................35
4.6.6 Koordinator Divisi I............................................................................................................35
4.6.7 Operator Truk Tinja...........................................................................................................36
4.6.8 Petugas Lapangan.............................................................................................................36
4.6.9 Surveyor............................................................................................................................36
4.6.10 Koordinator DivisiII ...........................................................................................................37
4.6.11 Operator IPLT....................................................................................................................37
4.6.12 Petugas Kebersihan...........................................................................................................37
4.6.13 Koordinator Divisi III..........................................................................................................38
4.6.14 Petugas operasi, pemeliharaan dan bimbingan ...............................................................38
BAB V REKOMENDASI..........................................................................................................................39
5.1 Regulasi.....................................................................................................................................40
6. 4
5.2 Pendanaan ................................................................................................................................40
5.3 Tata Laksana .............................................................................................................................40
5.4 Sumber Daya Manusia..............................................................................................................41
5.5 Sarana dan Prasarana ...............................................................................................................41
BAB VI PENUTUP...................................................................................................................................42
7. 5
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1 Peta Kota Batu ...........................................................................................................................9
Gambar 2 Struktur Organiasi UPTD Air Limbah Domestik Kota Batu sebelum fasilitasi. .........................12
Gambar 3 Urban Wastewater Development Framework.........................................................................13
Gambar 4 Tahapan dan Produk Pendampingan.......................................................................................22
Gambar 5 Rencana Struktur Organisasi UPTD setelah pendampingan....................................................24
Gambar 6 Lima Indikator Kemandirian UPTD...........................................................................................39
8. 6
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1 Data Wirausaha Sanitasi di Kota Batu..........................................................................................14
Tabel 2 Data Kepemilikan Akses Septictank di Kota Batu.........................................................................14
Tabel 3 Data IPAL dan MCK Komunal di Kota Batu...................................................................................15
Tabel 4 Rencana Kegiatan Pendampingan STTA.......................................................................................18
Tabel 5 Realisasi Kegiatan Pendampingan STTA dengan UPT ALD Kota Batu ..........................................20
Tabel 6 Matriks Kebutuhan Personil dan Analisa Beban Kerja Berdasarkan SOP ....................................25
Tabel 7 Rencana Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia ...........................................................27
9. 7
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Program IUWASH (Indonesia Urban Water Sanitation and Hygiene) adalah program Air, Sanitasi dan
Kebersihan Perkotaan Indonesia yang berdurasi selama lima tahun yang didanai oleh Badan
Pembangunan Internasional Amerika Serikat atau U.S. Agency for International Development (USAID).
IUWASH bekerja sama dengan berbagai kalangan masyarakat, pemerintah daerah, organisasi
masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan akses pasokan air bersih dan
sanitasi daerah perkotaan di Indonesia. Hasil yang dihdarapakan dapat dicapai adalah : (a) Dua Juta
orang yang tinggal di perkotaan mendapaykan akses layanan air minum yang aman; (b) 250,000 orang
yang tinggal di perkotaan mendapatkan akses sanitasi yang layak; dan (c) biaya air per unit yang
dikeluarkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah dapat diturunkan paling tidak 20%. Untuk
mencapai tujuan di atas, program bantuan teknis ini dibagi menjadi tiga komponen utama yaitu:
Mobilisasi dalam pemenuhan pasokan air bersih dan pelayanan sanitasi.
Meningkatkan dan memperluas kapasitas pelayanan air bersih dan pelayanan sanitasi.
Penguatan kebijakan pendukung diantaranya terkait dengan Kebijakan Pmerintah, Tata Kelola
Pemerintahan, Komitmen Politik dan Alternatif Pendanaan.
Keberadaan lembaga pengelola air limbah domestik yang professional di daerah menjadi sangat penting,
mewujudkan pengembangan pengelolaan air limbah domestik yang terintegrasi dan berkesinambungan.
Salah satu bentuk kelembagaan di daerah yang memungkinkan adalah unit pengelola teknis daerah
(UPTD). Sebagai pertimbangannya adalah kemudahan membentuknya berdasarkan peraturan
bupati/walikota. Unit ini merupakan embrio untuk membentuk kelembagaan yang lebih professional
seperti badan layanan umum (BLU) dan setelah itu menjadi sebuah perusahaan milik daerah (PD) di
masa yang akan datang.
Ada dua aspek utama yang perlu didorong untuk pengembangan layanan pengelolaan air limbah
domesik yaitu : (i) fungsi regulasi di tingkat pemerintah daerah yang terdiri dari peraturan perundangan
pendukung (perwal/perbu, peda), set up dari badan pengawas untuk pembentukan UPTD dan kebijakan
yang spesifik untuk pendanaan dan tariff pelanggan. (ii) Penguatan tugas dan fungsi dari didirikannya
UPTD.
Lima fungsi prinsip UPTD meliputi :
1. Perbaikan sanitasi on-site di rumah tangga
2. Memberikan dukungan kepada masyarakat yang mengelola sistim pelayanan air limbah komunal.
3. Mengelola sistim jaringan air limbah secara terintegrasi.
10. 8
4. Melaksanakan manajemen jasa layanan lumpur tinja terpadu.
5. Melaksanakan operasional dan pemeliharaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
Untuk dapat melaksanakan kelima fungsi tersebut secara efektif dan efisien, UPTD harus memiliki
kapasitas atau kompetensi sebagai berikut:
1. Kelembagaan, termasuk didalamnya adanya manajemen organisasi internal dan kolaborasi
eksternal dengan pemerintah daerah
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia, termasuk didalamnya syarat pengampu jabatan,
rekrutmen SDM serta jumlah personel yang dibutuhkan.
3. Manajemen Aset, termasuk kerjasama dengan sektor swasta dan kelompok masyarakat.
4. Hubungan dengan dengan masyarakat dan manajemen pelanggan.
1.2 Tujuan
Tujuan dari kegiatan pendampingan penguatan kapasitas manajemen pengelolaan air limbah terpadu di
Jawa Timur adalah:
1. Pengembangan organisasi teknis dan non-teknis untuk operasionalisasi UPTD di Jawa Timur,
yaitu Kabupaten Sidoarjo, Gresik, Jombang, Kota Batu, dan Kota Probolinggo.
2. Terlaksananya salah satu dari empat fungsi prinsip UPTD di setiap daerah yang didampingi.
1.3 Ruang Lingkup
Ruang lingkup kegiatan pendampingan penguatan kapasitas manajemen pengelolaan air limbah terpadu
meliputi:
1. Melakukan advokasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk membantu
UPTD dalam menetapkan proses baik secara teknis maupun non teknis.
2. Memfasilitasi Kepala UPTD dalam menyiapkan operasi teknis internal yang sejalan dengan tugas
dan fungsi UPTD.
3. Mengembangkan Standard Operating Procedure (SOP) yang relevan untuk pengelolaan asset
pemerintah daerah termasuk di dalamnya sistim komunal, jaringan air limbah secara kawasan
maupun manajemen lumpur tinja.
4. Memfasilitasi UPTD dalam menyusun rincian jenis pekerjaan dan SOP dengan dinas dan badan
terkait.
5. Memfasilitasi pelatihan penilaian kebutuhan, persiapan dan pelaksanaan pemenuhan SDM
sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD.
6. Membantu dan mendorong instansi pemerintah daerah terkait di Kota Batu daerah
pendampingan terkait perekrutan jabatan fungsional UPTD.
11. 9
BAB II KONDISI EKSISTING
Kota Batu dibagi menjadi 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo dan Kecamatan
Bumiaji yang terinci 19 Desa, 5 Kelurahan. Luas wilayah Kota Batu 19.908,72 ha, untuk Kecamatan Batu
seluas 4.545,81 ha, Kecamatan Junrejo seluas 2.565,02 ha dan Kecamatan Bumiaji 12.797,89 ha. Wilayah
Kota Batu merupakan daerah perbukitan dan pegunungan. Di antara gunung-gunung yang ada di Kota
Batu, ada tiga gunung yang telah diakui secara nasional, yaitu Gunung Panderman (2.010 m), Gunung
Welirang (3.156 m) dan Gunung Arjuno (3.339 m). Letak Kota Batu yang berada di daerah pegunungan
memiliki peranan penting dalam menjaga kelestarian air tanah karena berada pada daerah hulu dari
sungai dan mata air yang berada di Jawa Timur. Pengelolaan air limbah domestik yang baik akan
memberi dampak kepada kabupaten/kota yang berada di di daerah hilir seperti Kota Surabaya dan
Kabupaten Sidoarjo.
Gambar 1 Peta Kota Batu
12. 10
Bab ini menguraikan kondisi eksisting kelembagaan dan sarana maupun prasarana pengelolaan air
limbah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Batu. Sebagian besar informasi dalam bab ini diintisarikan
dari berbagai dokumen, antara lain, Strategi Sanitasi Kota (SSK), Roadmap Pengelolaan Air Limbah
Domestik, dan berbagai kebijakan daerah terkait pengelolaan Air Limbah Domestik.
2.1 Kelembagaan
Uraian kondisi eksisting kelembagaan dibagi dalam 3 kategori, yaitu (1) uraian kondisi eksisting terkait
regulasi, (2) perencanaan dibidang air minum dan penyehatan lingkungan, (3) struktur organisasi yang
bertanggung jawab dalam mengelola air limbah domestik, dan (4) fungsi UPTD Pengelolaan Air Limbah.
2.1.1 Regulasi
Hingga saat ini, terdapat 2 Peraturan Daerah dan 4 Peraturan Wali Kota Batu yang terkait dengan
pengelolaan lingkungan dan air limbah domestik di Kota Batu. Produk kebijakan yang ada dipandang
sudah cukup untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan air limbah domestic secara terpadu. Meskipun
demikian, hingga saat ini, Pemerintah Kota Batu belum memiliki peraturan daerah terkait retribusi sedot
tinja. Hal ini menjadi kendala bagi UPTD dalam melakukan kegiatan sedot tinja ketika sarana IPLT telah
siap beroperasi. Pada saat regulasi belum ada maka biaya pelayanan operasional sedot tinja dibebankan
pada APBD Kot Batu dan UPTD tidak bisa melakukan penarikan retribusi.
Adapun regulasi yang terkait pengelolaan lingkungan dan air limbah di Kota Batu adalah sebagai berikut:
Peraturan Daerah
1. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2005 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
2. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Pengelolaan dan
Pelestarian Lingkungan Hidup;
Peraturan Walikota
1. Peraturan Walikota Batu Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Penjabaran
Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik Pada Dinas
Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang.
2. Peraturan Walikota Batu Nomor 80 Tahun 2013 tentang Izin Pembuangan Air Limbah ke Air
atau Sumber Air di Kota Batu;
3. Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2012 tentang Jenis dan Upaya Usaha dan / atau
Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
13. 11
2.1.2 Perencanaan
Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK)
Pemerintah Kota Batu telah menyusun dokumen SSK pada tahun 2010. Berdasarkan dokumen tersebut
visi dan misi pembangnan sanitasi di Kota Batu dijabarkan sebagai berikut:
Visi pembangunan sanitasi Kota Batu adalah:
" Terwujudnya Kota Batu bersih dan sehat yang berwawasan lingkungan 2014 "
Misi pembangunan sanitasi kota Batu dibuat agar visi pembangunan sanitasi Kota Batu dapat
diimplementasikan secara nyata.
Adapun misi pembangunan sanitasi Kota Batu adalah sebagai berikut :
1. Mengembangkan pengelolaan sanitasi yang mandiri dan berkelanjutan
2. Mengembangkan sistem sanitasi yang tepat guna dan inovatif.
3. Meningkatkan penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
Pemerintah Kota Batu sedang melakukan pemutakhiran SSK pada tahun 2015 ini. Beberapa point
penting dalam SSK yang terkait dengan pengelolaan air limbah domestic adalah sebagai berikut:
1. Tersedianya sarana dan prasarana air limbah yang berwawasan lingkungan.
2. Memastikan pengutamaan penerapan teknologi air limbah rumah tangga berbiaya rendah dan
sensistif jender.
3. Terwujudnya pembangunan sanitasi yang partisipatif dan tanggap kebutuhan.
4. Diterapkannya Standar Pelayanan Minimum untuk layanan air limbah rumah tangga.
5. Meningkatnya intensitas upaya penyadaran Perilaku Hidup Bersih dan Sehat secara terus menerus
di sub sektor air limbah
Melalui dukungan IUWASH, Pokja Sanitasi Kota Batu pada bulan Oktober 2015 telah menandatangani
kesepakatan bersama tentang pengelolaan program air limbah domestik dan pengembangan
kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Batu.
Kesepakatan bersama ini tertuang dalam bentuk Roadmap Sanitasi dan ditandatangani oleh Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Kepala
Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana, Kepala Badan Kepegawaian
Daerah, Kepala Badan Penanaman Modal, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang,
Dinas Kesehatan, dan Kepala Dinas Pendidikan Dinas Perhubungan. Roadmap Sanitai di Kota Batu
dikelompokan dalam 2 bidang yaitu:
1. Roadmap Pengelolaan air limbah domestik skala kota
2. Roadmap pengembangan kelembagaan dan pengelolaan Unit Pengelola Teknis Dinas
(UPTD) Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata
Ruang Kota Batu.
14. 12
2.1.3 Struktur Organisasi dan Personil UPTD Pengelolaan Air Limbah
Struktur organisasi UPTD dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Batu Nomor 19 Tahun 2014 tentang
Pembentukan dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik
Pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang. Berdasarkan peraturan walikota tersebut
struktur organisasi UPTD Pengelollan Air Limbah Domestik terdiri dari:
- Kepala ;
- Sub Bagian Tata Usaha
- Kelompok Jabatan Fungsional
Pada saat awal fasilitasi tim STTA terdapat 2 staff UPTD yang menjabat yaitu sebagai Kepala UPTD dan
Kepala Sub Bagian Tata Usaha sedangkan untuk kelompok jabatan Fungsional belum terisi. Secara hirarki
kepemimpinan berikut ini adalah struktur organisasi UPTD Air Limbah Domestik di Kota Batu.
Gambar 2 Struktur Organiasi UPTD Air Limbah Domestik Kota Batu sebelum fasilitasi.
2.1.4 Fungsi UPTD Pengelolaan Air Limbah
Berdasarkan Peraturan Walikota Batu Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Penjabaran
Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik Pada Dinas Pekerjaan Umum
Cipta Karya dan Tata Ruang, fungsi adanya UPTD adalah sebagai berikut :
1. Penyusunan rencana kerja operasional pengelolaan air limbah domestik dari hulu sampai ke hilir;
2. Pelayanan pengelolaan air limbah domestik sistem setempat dan terpusat;
3. Pelaksanaan penampungan dan pengolahan air limbah domestik sistem terpusat;
15. 13
4. Pelaksanaan fasilitasi teknis operasional dan pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah
Domestik;
5. Pemungutan retribusi pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;
6. Pembinaan kelompok masyarakat pengelola sarana air limbah domestik;
7. Pemanfaatan hasil produk akhir pengelolaan air limbah domestik;
8. Pengendalian urusan ketatausahaan;
9. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam mendukung pelayanan air limbah domestik;
10. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan UPTD;
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
2.2 Sarana dan Prasarana
Uraian dan analisa kondisi eksiting sarana dan prasarana sanitasi yang terdapat di Kota Batu menjadi 4
Komponen. Pembagian Komponen ini disesuaikan dengan Urban Waswater Development Framework
yang dikembangkan oleh IUWASH, yaitu:
1. SAN 1 - Individual System : Septictank Individual
2. SAN 2 - Communal System : IPAL Komunal
3. SAN 3 - Sewerage System : IPAL Kawasan
4. SAN 4 - Septage Management : IPLT dan sarana pendukungnya
Gambar 3 Urban Wastewater Development Framework
16. 14
2.2.1 SAN 1 - Septictank Individual
Hingga saat ini Kota Batu belum memiliki informasi terkait jumlah dan sebaran septictank individual yang
standar. Meskipun demikian, pengembangan database dan pemantauan septictank individual yang
standart dapat dilakukan melalui keterlibatan Wirausaha Sanitasi (Wusan). Tabel dibawah adalah data
Wusan yang terdapat di Kota Batu, beserta jumlah septictank yang telah terbangun. Informasi jumlah
septictank yang dibangun oleh Wusan ini merupakan tahap awal dari upaya menghimpun database
septictank standard di Kota Batu.
Tabel 1 Data Wirausaha Sanitasi di Kota Batu
No.
Nama
Wirausahawan/
wati
Alamat
Daerah Cakupan
(Kota/Kabupaten,
Kecamatan,
Desa/Kelurahan)
Jumlah
Pelanggan/unit yang
dibangun
1 Kukuh / Ivan
Puskesmas Sisir dan
Beji Kota Batu
Kecamatan Batu , Junrejo
Kota Batu
35
Selain data septictank standar tersebut, Pemerintah Kota Batu melalui Sanitarian yang berada di setiap
kecamatan telah melakukan identifikasi kepemilikan jamban yang tertuang dalam dokumen STBM
sebagai berikut ini (stbm-indonesia.org).
Tabel 2 Data Kepemilikan Akses Septictank di Kota Batu
No
Nama
Kecamata
n
Identitas Data (Data aktual ter-
entry / Data di BPS)
Kemajuan Akses Jamban
Jumlah
Desa/Kel
Jumlah KK JSP JSSP Sharing BABS
1 BATU 8/8 19550/24955 14924 3270 705 651
2 BUMIAJI 9/9 14974/16065 12291 549 910 1224
3 JUNREJO 7/7 11815/12819 9216 297 1070 1232
Total 24/24 46339/53839 36431 4116 2685 3107
Ket :
JSP : Akses Jamban Sehat Permanen JSSP : Akses Jamban Sehat Semi Permanen
Sharing : Masih numpang Jamban Sehat BABS : Masih Buang Air Besar Sembarangan
Berdasarkan data eksisting yang menunjukkan rendahnya akses sanitasi, khususnya penggunaan
septictank individual yang standart/kedap, memberikan peluang kepada UPTD untuk :
Bekerjasama dengan penyedia jasa sedot tinja swasta untuk memperluas jangkauan pelayanan
Bekerjasasama dengan pengusaha Sanitasi dalam rangka mempromosikan pembangunan dan
penggunaan septictank yang standar
17. 15
2.2.2 SAN 2 - IPAL Komunal
Kota Batu sampai dengan saat ini telah membangun 54 unit IPAL Komunal. IPAL Komunal yang dibangun
berasal dari berbagai skema program pemerintah, antara lain Dana Alokasi Khusus - Sanitasi Lingkungan
Berbasis Masyarakat (DAK-SLBM) dan Sanimas-USRI. Secara umum kondisi kelembagaan pengelola IPAL
komunal di Kota Batu beragam. Beberapa diantaranya memiliki pengurus atau komite yang berfungsi
secara optimal. Namun tidak sedikit IPAL komunal di Kota Batu yang tidak berfungsi secara optimal
karena minimnya peran masyarakat dalam melakukan perawatan dan pemeliharaannya. Berikut ini
adalah data IPAL Komunal dan MCK Komunal yang sudah terbangun di Kota Batu.
Tabel 3 Data IPAL dan MCK Komunal di Kota Batu
No
Nama
Lokasi/Kegiatan
Pelayanan Air Limbah Domestik Sistem Komunal
Total
Layanan
IPAL Komunal MCK Komunal
Kapasitas Terlayani Kapasitas Terlayani
KK Jiwa KK Jiwa KK Jiwa KK Jiwa KK Jiwa
1
PEMBANGUNAN
MCK PLUS DESA
BEJI
0 0 0 0 35 140 35 140 35 140
2
IPAL KOMUNAL
DESA BEJI
50 200 50 200 0 0 0 0 50 200
3
IPAL KOMUNAL
DESA PENDEM
24 96 24 96 0 0 0 0 24 96
4
MCK PLUS DESA
PENDEM
0 0 0 0 65 260 65 260 65 260
5
MCK PLUS DSN.
BRAU DESA
GUNUNGSARI
0 0 0 0 25 100 25 100 25 100
6
MCK PLUS DESA
SUMBEREJO
0 0 0 0 25 100 25 100 25 100
7
IPAL KOMUNAL
DUSUN
TOYOMERTO
50 200 50 200 0 0 0 0 50 200
8
MCK PLUS DESA
ORO-ORO OMBO
0 0 0 0 200 800 50 200 50 200
9
MCK PLUS DSN.
JANTUR DESA
GUNUNGSARI
0 0 0 0 25 100 25 100 25 100
10
IPAL KOMUNAL KEL.
SISIR
35 140 35 140 0 0 0 0 35 140
11
IPAL KOMUNAL
DESA
SUMBERGONDO 1
50 200 50 200 0 0 0 0 50 200
12
IPAL KOMUNAL
KELURAHAN TEMAS
50 200 50 200 0 0 0 0 50 200
18. 16
No
Nama
Lokasi/Kegiatan
Pelayanan Air Limbah Domestik Sistem Komunal
Total
Layanan
IPAL Komunal MCK Komunal
Kapasitas Terlayani Kapasitas Terlayani
KK Jiwa KK Jiwa KK Jiwa KK Jiwa KK Jiwa
13
IPAL KOMUNAL
DESA
SUMBERGONDO 2
50 200 50 200 0 0 0 0 50 200
14
IPAL KOMUNAL
DESA
PESANGGRAHAN
50 200 50 200 0 0 0 0 50 200
15
IPAL KOMUNAL
DESA PENDEM
65 260 50 200 0 0 0 0 50 200
16
IPAL KOMUNAL
DSN. BRAU DESA
GUNUNGSARI
50 200 50 200 0 0 0 0 50 200
17
IPAL KOUNAL DESA
SUMBER BRANTAS
54 270 54 270 0 0 0 0 54 270
18
IPAL KOUNAL DSN
BRAU DESA
GUNUNGSARI
54 270 54 270 0 0 0 0 54 270
19
IPAL KOMUNAL DSN
PAYAN DESA
PUNTEN
50 200 50 200 0 0 0 0 50 200
20
IPAL KOMUNAL DSN
TOYOMERTO DESA
PESANGGRAHAN
50 200 50 200 0 0 0 0 50 200
21
IPAL KOMUNAL
KAPUNG DAMAI KEL
NGAGLIK
60 300 60 300 0 0 0 0 60 300
TOTAL 852 3976
2.2.3 SAN 3 - IPAL Kawasan dan terpusat
Kota Batu tidak memiliki bangunan yang masuk dalam komponen IPAL Kawasan dan terpusat.
2.2.4 SAN 4 - IPLT dan sarana pendukungnya
UPTD PAL Kota Batu memiliki 1 unit IPLT sampai dengan saat ini masih proses pembangunan dan
berakhir sampai dengan bulan Desember 2015. Teknologi unit pengolahan untuk IPLT Kota Batu
direncanakan menggunakan Solid Separation Chamber (SSC) dan Drying Area sebagai pengolahan fisik
pada padatan/solid dari lumpur tinja, dan Anaerobic Baffle Reactor (ABR), Kolam Fakultatif dan Kolam
Maturasi sebagai pengolahan cairan supernatan dari lumpur tinja.
19. 17
2.2.4.1 Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
Gambaran umum kondisi IPLT
a. Tahun pembangunan : 2015 (saat ini masih berlangsung)
b. Jenis sistem : Sistem anaerobic
c. Komponen IPLT : Sludge Separation Chamber (SSC), ABR, Kolam Fakultatif,
Kolam Maturasi dan Drying Area.
d. Kapasitas terpasang : 45 m3
/hari
e. Volume limbah yang masuk : belum dioperasionalkan
f. Kondisi bangunan : belum dioperasionalkan
2.2.4.2 Truk Tinja
UPTD Air Limbah Domestik Kota Batu masih belum memiliki kendaraan truk penyedeotan tinja dan
direncankan masuk dalam anggaran APBD Kota Batu tahun 2016.
2.2.4.3 Kantor
Kantor pelayanan UPTD Air Limbah Domestik masih berada dalam bangunan gedung Dinas PU Cipta
Karya dan Tata Ruang Kota Batu. Berdasarkan desain rencana pembangunan IPLT juga terdapat kantor
yang nantinya akan digunakan sebagai kantor operasional IPLT.
20. 18
BAB III PROSES PENDAMPINGAN
Secara formal, pendampingan STTA dimulai sejak tanggal 17 Juni 2015 dan berakhir 31 Oktober 2015.
Selama 4,5 bulan pendampingan, Tim STTA bekerja secara parallel di 5 lokasi, yaitu, Kota Batu, Kota
Probolinggo, Kabupaten Sidoarjo, Jombang dan Gresik. Tim STTA yang terdiri dari satu specialist dan dua
assisten (assisten kelembagaan dan assisten teknis) bekerja bersama dengan Urban Sanitation Specialist
dan City Coordinator dalam melakukan kerja pendampingan.
Berdasarkan kesepakatan kontrak kerja antara IUWASH dengan STTA, beberapa produk/hasil yang wajib
dicapai adalah tersedianya (1) dokumen SOP , (2) usulan struktur organisasi yang dilengkapi dengan
nama jabatan fungsional dan jumlah personil yang dibutuhkan, (3) uraian tugas personil UPTD, dan (4)
syarat pemangku jabatan. Bab ini menguraikan apa saja rencana pendampingan yang telah disusun
bersama dengan pemerintah kabupaten/kota pada awal pelaksanaan pendampingan, rangkaian
pelaksanaan kegiatan pendampingan oleh STTA, dan pembelajaran yang dapat dipetik selama proses
pendampingan oleh STTA
3.1 Rencana Pendampingan
Pada tahap awal pelaksanaan pendampingan, STTA bekerja bersama pemerintah kabupaten/kota dan
dibantu oleh Urban Sanitation Specialist serta City Coordinator menyusun Rencana Kegiatan
Pendampingan. Rencana kegiatan pendampingan STTA yang disusun pada saat Kick off Workshop di
Malang tanggal 18-19 June 2015 ini menyepakati beberapa hal prinsip, salah satu diantaranya adalah
mengenai rencana jadwal pendampingan sebagai berikut:
Tabel 4 Rencana Kegiatan Pendampingan STTA
No
Komponen
Pendampingan
Sub-Komponen Kegiatan
Rencana Waktu
Kegiatan
1 Kelengkapan
Organisasi
Identifikasi SOP Perumusan kebutuhan SOP
UPTD sesuai dengan kondisi
dan struktur organisasi yang
akan dijalankan
Minggu I Juli
Penyusunan SOP Penulisan draft, flowcarth
bersadarkan SOP yang sudah
di identifikasi
Minggu II Juli
Uji Coba SOP Melakukan uji coba dari SOP
yang sudah tersusun dengan
menyesuaikan sarana dan
prasarana yang sudah ada
Minggu II
September
Review SOP Melakukan review ulang
terhadap SOP yang sudah diuji
Minggu I Agustus
21. 19
No
Komponen
Pendampingan
Sub-Komponen Kegiatan
Rencana Waktu
Kegiatan
cobakan mauapun yang sudah
disusun
Sosialisasi SOP Melakukan sosialisasi dan
pemahaman SOP kepada
seluruh bagian yang terlibat
Minggu II Agustus
Pelatihan SOP Melakukan pelatihan dan
peningkatan kapasitas personil
yang terlibat dalam SOP
Minggu III Agustus
2 Set Up
Organisasi
Set up organisasi
meliputi : struktur
organisasi, diskripsi
jabatan Fungsional,
kebutuhan SDM
jabatan fungsional,
pengusulan Jabatan
Fungsional dan
pemenuhan Jabatan
Funsional
Melakukan penysusunan
struktur organisasi lengkap
sesuai regulasi, menentukan
jobdes dan kualifikasi
keahliannya beserta
kebutuhannya. Melakukan
pendampingan penyusunan
nota dinas ke kepala dinas,
bupati dan perekrutan SDM.
Minggu II Agustus
3 Improved USM
(SAN 4)
Konsep IUSM dan
Advokasi kepada
penentu kebijakan
Melakukan perumusan konsep
USM dan advokasi untuk
mendapatkan kesepakatan
sistem dan kebijkan
Minggu IV Agustus
Penyedotan Lumpur
Tinja dan
penyusunan data
base
Melakukan upaya penyedotan
, pendataan spetik tank dan
penandaan dengan tagging
GPS
Tidak
direncanakan
Marketing Sanitasi
dan Penanganan
Keluhan Pelanggan
Pendampingan Penanganan
On Call System dengan Hotline
Services dan konsep
penanganan keluhan
pelanggan
Minggu II
September
Kerjasama Pihak
Swasta
Pendampingan pembuatan
draft perjanjian dengan pihak
swasta
Minggu III
September
4 Mendorong
Septik Tank
Standar (SAN 1)
Perumusan Konsep
Sistem
Pendampingan penyusunan
draft MoU antara wusan
dengan UPTD
Minggu IV
September
5 Pendampingan
KSM (SAN 2)
Perumusan Konsep
Sistem
Pendampingan penyusunan
draft MoU antara KSM dengan
UPTD
Minggu IV
September
6 Operasionalisasi
dan
Pemeliharaan
IPAL Kawasan
(SAN 3)
Pelatihan operator
IPAL
Penysunan Modul pelatihan
Operator
Minggu II Oktober
7 Operasionalisasi
IPLT (SAN 4)
Pelatihan operator
IPLT
Penysunan Modul pelatihan
Operator
Tidak
Diagendakan
22. 20
3.2 Kegiatan Pendampingan
Selama periode Bulan Juni hingga Oktober 2015, sedikitnya terdapat 12 kali kegiatan yang melibatkan
UPTD Air Limbah Domestik Kota Batu. Kegiatan-kegiatan tersebut menggunakan beberapa teknik
pendampingan antara lain, Focus Group Discussion (FGD), Workshop (Lokakarya), Kunjungan lapangan
dan Praktek Kerja yang sekaligus uji coba SOP. Adapun detail realisasi kegiatan pendampingan STTA
terdapat pada Tabel dibawah ini.
Tabel 5 Realisasi Kegiatan Pendampingan STTA dengan UPT ALD Kota Batu
Waktu Kegiatan Capaian
18-19 Juni 2015 Kick Of Meeting dengan seluruh
SKPD dan Dinas Terkait di 5
wilayah kabupten/kota
damppingan
Tersusunnya jadwal pendampingan dari
masing-masing UPTD di daerah sesuai
kebutuhan tugas dan fungsi UPTD
6-7 Juli 2015 Memfasilitasi UPTD Batu untuk
merumuskan masing-masing
flowchart SOP yang sudah
diidentifikasi baik teknik dan
non teknik (part 2)
Tersusunnya draft flowchart SOP batu
sebanyak 12 unit dan kekuranganya
dilanjutkan dalam pertemuan selanjutnya.
13-14 Juli Melanjutkan fasilitasi UPTD Kota
Batu dalam menyusun flowchart
SOP hasil dari identifikasi pada
pertemuan di part 1
Terususnya draft flowchart SOP sebanyak
15 SOP yang merupakan hasil
penggabungan beberapa SOP dari
identifikasi awal sebanyak 23 SOP.
27 Juli 2015 Fasilitasi perumusan struktur
organisasi dan identifikasi
kebutuhan personel UPT ALD
Kota Batu
Struktur organisasi UPT ALD Kota Batu
disepakati dan jumlah kebutuhan personel
diketahui
30 dan 31 Juli
2015
Memeriksa ulang dan
melakukan perbaikan terhadap
semua Flowchart SOP UPTD ALD
Kota Batu bagian teknis
Flowchart SOP UPTD ALD Kota Batu telah
direview
10 Agustus 2015 Fasilitasi perumusan uraian
tugas UPTD ALD Kota Batu
Uraian tugas untuk setiap unit jabatan
fungsional di UPTD ALD Kota Batu
teridentifikasi dan disepakati
11 Agustus 2015 Fasilitasi perumusan syarat
pengampu jabatan fungsional
UTPD ALD Kota Batu
Syarat pengampu jabatan fungsional untuk
setiap unit jabatan fungsional di UPTD ALD
Kota Batu teridentifikasi dan disepakati
12 Agustus 2015 Memeriksa ulang dan
melakukan perbaikan terhadap
semua Flowchart SOP UPTD ALD
Kota Batu bagian non-teknis
Flowchart SOP UPTD ALD Kota Batu telah
direview
18 Agustus 2015 Memeriksa ulang dan
melakukan perbaikan terhadap
semua Flowchart SOP UPTD ALD
Kota Batu bagian teknis.
Review uraian tugas UPTD ALD
Kota Batu
Flowchart SOP ALD Kota Batu telah
direview.
Uraian tugas UPTD ALD Kota Batu
disempurnakan
23. 21
Waktu Kegiatan Capaian
19 Agustus 2015 Memeriksa ulang dan
melakukan perbaikan terhadap
semua Flowchart SOP UPTD ALD
Kota Batu bagian non-teknis
Review uraian tugas UPTD ALD
Kota Batu
Flowchart SOP ALD Kota Batu telah
direview
Uraian tugas UPTD ALD Kota Batu
disempurnakan
25 dan 26 Agustus
2015
Memfasilitasi workshop dan
FGD Urban Sludge Manajemen
(USM) di Hotel Santika Surabaya
UPTD dan Pokja Sanitasi telah melakukan
penilaian mandiri tentang rencana
pelaksanaan Layanan Lumpur Tinja
Terjadwal (LLTT) dan telah merencanakan
rencana tindak lanjut untuk pelaksanaan
LLTT.
11 September
2015
Memfasilitasi UPTD Kota Batu
dalam penyusunan rencana
anggaran untuk kegiatan UPTD
Rumusan anggaran yang akan dimasukkan
dalam APBD Kota Batu dan kesepakatan
tentang bentuk kegiatan yang dilakukan.
21 – 22
September 2015
Workshop Penguatan Kapasitas
UPTD dalam Pembinaan
Terhadap KSM Dan SME
Kesepakatan antara UPTD, KSM/KPP dan
SME terkait tugas dan kewajiban masing-
masing pihak, seperti koordinasi,
pendataan dan pembinaan
8 Oktober 2015 Memfasilitasi penyusunan
format pendukung SOP
Format pendukung SOP teridentifikasi dan
disepakati
20 Oktober 2015 Koordinasi konsep Surat
Keputusan (SK) Kepala Dinas
Pekerjaan Umum tentang
dokumen SOP dan distribusi
draft Dokumen SOP Kota Batu
untuk direview oleh UPTD
SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum tentang
SOP dipelajari dan dilakukan perbaikan.
Dokumen SOP disepakati
27 Oktober 2015 Serah Terima, Penandatanganan
dan Sosialisasi SOP UPTD
SK ditandatangani
SOP Diserahkan kepada UPTD
SOP Disosialisasikan
3.3 Pembelajaran
Selama proses fasilitasi berlangsung terdapat bebereapa hal yang bisa dijadikan pemebelajaran anatara
lain :
1. Pemerintah Kota Batu dalam hal ini UPTD Air Limbah Domestik memiliki komitmen tinggi dalam
menyelengagarakan pengelolaan air limbah domestik.
2. Adanya sinergi antar dinas terkait yang masuk dalam struktur pokja sanitasi dalam mendampingi
pengurus UPTD menyusun SOP.
24. 22
BAB IV HASIL PENDAMPINGAN
Secara garis besar, prosses pendampingan dibagi menjadi 6 tahapan, yaitu Identifikasi SOP, penyusunan
alur kerja, pengembangan format pendukung SOP, perumusan struktur organisasi, perumusan uraian
kerja dan perumusan syarat pengampu jabatan.
Gambar 4 Tahapan dan Produk Pendampingan
Bab ini menguraikan hasil pendampingan STTA selama Bulan Juni hingga Oktober 2015. Adapun hasil
atau output pendampingan tersebut adalah (1) dokumen SOP beserta format pendukungnya, (2)
Rencana Struktur Organisasi, (3) Matriks Kebutuhan Personil, (4) Kebutuhan Sumber Daya Manusia,
Identifikasi SOP
Nama, Jenis
dan Jumlah SOP
Penyusunan Alur
Kerja SOP
Alur kerja
Nama Jabatan
Fungsional
Pengembangan
Format
Pendukung SOP
Format
pendukung SOP
Perumusan
Struktur
Organisasi
Struktur
Organisasi
Kebutuhan
Jumlah
Personel
Perumusan Uraian
Kerja
Uraian Tugas
tiap jabatan
Perumusan syarat
pengampu jabatan
Kualifikasi tiap
jabatan
Tahapan Produk
25. 23
terdiri dari nama jabatan fungsional dan jumlah personil, (5) Uraian kerja setiap jabatan fungsional, (6)
syarat pengampu setiap jabatan fungsional.
4.1 Standard Operating Procedure
Sebagai hasil pendampingan STTA Kota batu menyepakati 15 dokumen Standard Operating Procedure
(SOP) yang akan digunakan oleh UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik. Dari total 15 SOP tersebut, 6
merupakan SOP teknis dan 9 merupakan SOP non teknik. Berikut ini dokumen SOP teknis dan non teknis
yang telah disusun.
1. SOP Surat Masuk (non teknis)
2. SOP Surat Keluar (non teknis)
3. SOP Pendataan Septictank Standard an IPAL Komunal (non teknis)
4. SOP Penyedotan Lumpur Tinja (teknis)
5. SOP Penguatan Kelembagaan KPP (non teknis)
6. SOP Pemanfaatan Hasil Olahan IPLT (teknis)
7. SOP Penanganan Keluhan Pelanggan (non teknis)
8. SOP Kerjasama Truk Tinja Swasta (non teknis)
9. SOP Operasi dan Pemeliharan IPLT (teknis)
10. SOP Uji Pemeriksaan Effluen IPAL Komunal (teknis)
11. SOP Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) (teknis)
12. SOP Monitoring dan Evaluasi (non teknis)
13. SOP Pemeliharaan Kendaraan UPTD (teknis)
14. SOP Perencanaan dan Penggunaan Dana (non teknis)
15. SOP Pemasaran Sanitasi (non teknis)
Dokumen SOP yang lengkap dilampirkan bersama laporan akhir ini
4.2 Rencana Struktur Organisasi
Dokumen SOP dan struktur organisasi UPTD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
Dalam setiap prosedur, terdapat minimal dua atau tiga unit kerja yang berbeda yang memiliki tugas dan
tanggung jawab yang juga berbeda.
Terdapat dua pendekatan yang berbeda dalam menyusun struktur organisasi, pendekatan ideal dan
pragmatis. Dalam pendekatan ideal, perumusan strkutur organisasi ini harus melalui proses berulang-
ulang, sehingga ditemukan formula struktur organisasi yang ideal. Sedangkan pada pendekatan
pragmatis, struktur organisasi harus ada terlebih dahulu sebelum menyusun SOP. Di Kota Batu,
26. 24
pendekatan yang dipakai adalah pendekatan ideal, karena belum memiliki struktur organisasi UPTD yang
lengkap. STTA mendampingi identifikasi unit (jabatan fungsional) yang terlibat dalam setiap SOP dan
mengembangkan struktur organisasi berdasarkan unit-unit yang terlibat dalam seluruh SOP. Proses ini
harus diulang beberapa kali untuk menganalisa apakah ada jabatan fungsional yang dapat digabungkan
sehingga struktur organisasi lebih ramping (efisien) dan efektif. Adapun struktur organisasi UPTD
Pengelolaan Air Limbah Domstik berdasarkan FGD yang dilakukan sebagai berikut:
Kepala UPT
(1)
Ka. TU
(1)
Administrasi Umum
(Non-PNS - 1) (3)
Petugas Pelayanan
Pelanggan (1)
Koordinator Divisi II
Quality Control
(1)
Koordinator Divisi III
Petugas Monitoring
(PNS - 1)
Operator IPLT
(Non-PNS - 1) (2)
Petugas Kebersihan
(2)
Petugas Operasi dan
Pemeliharaan
Bimbingan Serta
Monitoring
(PNS-1) (2)
Koordinator Divisi I
Penanggung Jawab Retribusi
(1)
Operator Truk/Tosa
(1)
Pekerja Lapangan
(1)
Surveyor
(1)
Bendahara
Pengeluaran
Pembantu (1)
Keterangan:
Jabatan Sudah
Terisi
Prioritas
Pertama
(1 bulan)
Prioritas Kedua
(2016)
Gambar 5 Rencana Struktur Organisasi UPTD setelah pendampingan
4.3 Matriks Kebutuhan Personil
Setelah struktur organisasi, nama jabatan fungsional dan alur prosedur disepakati, tahapan selanjutnya
adalah menganalisa beban kerja dan menghitung jumlah kebutuhan personil untuk setiap posisi jabatan
fungsional UPTD. Tujuan membuat analisa kebutuhan personil adalah
1. Memperkirakan beban kerja dari setiap SOP
2. Menghitung jumlah SOP yang diampu oleh setiap jabatan fungsional
27. 25
3. Menghindari penyebaran beban tugas yang tidak seimbang
4. Menggabungkan dua atau lebih jabatan fungsional yang memiliki uraian tugas yang tidak jauh
berbeda.
5. Mengembangkan struktur organisasi yang efektif dan efisien
Berikut dibawah ini merupakan hasil matrik kebutuhan personil
Tabel 6 Matriks Kebutuhan Personil dan Analisa Beban Kerja Berdasarkan SOP
No
Nama Jabatan
dalam Struktur
Organisasi/
Nama SOP
SOP
1
SOP
2
SOP
3
SOP
4
SOP
5
SOP
6
SOP
7
SOP
8
SOP
9
SOP
10
SOP
11
SOP
12
SOP
13
SOP
14
SOP
15
Jumlah
SOP
Kebutuhan
Personil
1 Kepala UPTD x x x x x x x x x x x x 11 1
2 Kepala Sub
Bagian TU
x x x 3 1
3 Administrasi
Umum
x x x x x x x 7 3
4 Bendahara
Pengeluaran
Pembantu
x x 2 1
5 Petugas
Pelayanan
Pelanggan
x x 1 1
6 Penanggung
Jawab
Retribusi/Koord
inator Divisi 1
x x 3 1
7 Operator Supir
Truk/Tosa (1
truk dan 2
Tosa)
x x x x 3 1
8 Pekerja
Lapangan
(membantu
supir truk)
x 2 1
9 Surveyor x x x x 4 1
10 Quality
Control/Koordi
nator Divisi 2
x x x 3 1
11 Operator IPLT x x x x 5 2
12 Petugas
Kebersihan
x x 1 2
28. 26
No
Nama Jabatan
dalam Struktur
Organisasi/
Nama SOP
SOP
1
SOP
2
SOP
3
SOP
4
SOP
5
SOP
6
SOP
7
SOP
8
SOP
9
SOP
10
SOP
11
SOP
12
SOP
13
SOP
14
SOP
15
Jumlah
SOP
Kebutuhan
Personil
13 Petugas
Monitoring
/Koordinator
Divisi 3
x x x x x 6 1
14 Petugas
Operasi dan
Pemeliharaan
x x x x x 5 2
Jumlah SDM 19
4.4 Rencana Pemenuhan Kebutuhan Sumber daya Manusia
UPTD hanya dapat beroperasi secara optimal apabila didukung dengan sumber daya manusia (SDM)
yang memadai, baik dari sisi jumlah maupun kualitasnya. Idealnya, pemerintah daerah dapat segera
melengkapi struktur organisasi dengan melakukan perekrutan dan pemenuhan SDM. Setelah dilakukan
analisa jabatan fungsional dan beban kerja serta jumlah personil yang dibutuhkan. Pada prakteknya,
Pemerintah Daerah menemui kesulitan dalam melengkapi kebutuhan personil secara sekaligus. Selain
karena factor keterbatasan personil yang berstatus PNS, Pemerintah Daerah juga memiliki kemampuan
fiscal yang berbeda-beda. Untuk itu, STTA mengembangkan rencana pemenuhan kebutuhan SDM secara
bertahap yang disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi eksisting setiap kabupaten.
Berdasarkan hasil pendampingan penguatan kelembagaan UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik, total
SDM (personil) yang diperlukan sejumlah 19 orang, jumlah personil UPTD Pengelolaan Air Limbah
Domestik yang sudah ada adalah Kepala UPTD (1 orang dengan status PNS), Kepala Sub Bagian TU (1
orang dengan status PNS), Koordinator Divisi III (1 orang dengan status PNS) dan 1 staf Adminitrasi
Umum (non PNS). Berikut ini adalah tabel kondisi eksisting dan usulan pemenuhan SDM (personil) UPTD.
Pemenuhan personil sejumlah 15 orang tersebut akan dilakukan secara bertahap sebagai berikut :
29. 27
Tabel 7 Rencana Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia
No Nama Jabatan
Kebutuhan
Ideal
Eksisting Rencana Pemenuhan Personil
Jumlah Status
Tahap 1 Prioritas 2 Prioritas 3
PNS
Non
PNS
1 Kepala UPTD 1 1 √ -
2 Ka Sub Bagian
TU
1 1 √ -
3 Koordinator
Divisi I
1 - - - 1
4 Operator Truk
Tinja/ Tosa
1 - - - 1
5 Petugas
Lapangan
1 - - - 1
6 Surveyor 1 - - - 1
7 Koordinator
Divisi II
1 - - - 1
8 Operator IPLT 2 - - - 1 1
9 Petugas
Kebersihan
2 - - - 1 1
10 Koordinator
Divisi III
1 1 √ -
11 Petugas
Operasi,
Pemeliharaan,
& Bimbingan
2 - - - 1 1
12 Administrasi
Umum
3 1 √ - 1 1
13 Bendahara
Pengeluaran
Pembantu
1 - - - 1
14 Petugas
Pelayanan
Pelanggan
1 - - - 1
Jumlah SDM 19 4 3 7 5
4.4.1 Pemenuhan Personil Tahap 1
Pemenuhan personil tahap 1 merupakan prioritas utama dalam jangka waktu 3 hingga 4 bulan kedepan
atau sekitar bulan Januari hingga Februari Tahun 2016. Jumlah personil yang dibutuhkan pada tahap 1
adalah sebanyak 3 orang, terdiri dari
1. Operator Truk Tinja : 1 orang
2. Operator IPLT : 1 orang
3. Petugas Operasi, Pemeliharaan dan Bimbingan : 1 orang
Total : 3 orang
30. 28
4.4.2 Pemenuhan Personil Tahap 2
Pemenuhan personil tahap 2 dilakukan apabila IPLT sudah dapat beroperasi penuh dan Perda tentang
retribusi telah disahkan. Pemenuhan tahap 2 dijadwalkan 6 hingga maksimal 12 bulan kedepan, yaitu
sekitar Bulan April 2016 hingga Oktober 2016
Jumlah personil yang dibutuhkan pada tahap 2 adalah sebanyak 7 orang, terdiri dari
1. Koordinator Divisi 1 : 1 orang
2. Koordinator Divisi 2 : 1 orang
3. Operator IPLT : 1 orang
4. Petugas Kebersihan : 1 orang
5. Petugas Operasi, Pemeliharaan dan Bimbingan : 1 orang
6. Administrasi Umum : 1 orang
7. Bendahara Pembantu Pengeluaran : 1 orang
Total : 7 orang
4.4.3 Pemenuhan Personil Tahap 3
Pemenuhan personil tahap 3 dilakukan apabila cakupan layanan UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik
sudah luas sehingga diperlukan pemasaran dan pelayanan maksimal. Pemenuhan tahap 3 dijadwalkan
pada tahun anggaran 2017. Jumlah Personil pada tahap 3 berjumlah 5 orang terdiri dari
1. Petugas lapangan : 1 orang
2. Surveyor : 1 orang
3. Petugas Kebersihan : 1 orang
4. Administrasi Umum : 1 orang
5. Petugas Pelayanan Pelanggan : 1 orang
Total : 5 orang
4.5 Uraian Kerja Staff
Uraian kerja setiap jabatan fungsional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berbagai prosedur
rutin yang menjadi tanggung jawab UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Batu. Uraian kerja
setiap jabatan fungsional merupakan penjabaran tugassebagai tugas-tugas rutin UPTD tersebut. Adapun
maksud dan tujuan dikembangkannya uraian kerja setiap jabatan adalah
Memberikan gambaran beban kerja setiap unit/jabatan fungsional UPTD
Acuan dalam melakukan perekrutan personil UPTD
Panduan kerja bagi unit bersangkutan (siapa melakukan apa)
31. 29
Rujukan dalam melakukan evaluasi kiinerja unit yang bersangkutan
Berikut ini adalah hasil pendampingan dalam mengidentifikasi uraian tugas setiap jabatan fungsional :
4.5.1 Kepala UPTD
Menerima laporan dan memberikan persetujuan
Menerima laporan penyelengaraan K3
Mengajukan pegadaan peralatan K3 yang dibutuhkan
Menyetujui dan tanda tangan SPST (surat perintah sedot tinja)
Membuat disposisi ke divisi 2 (operator IPLT) apabila hasil lab. Analisa kualitas influent dan
effluent
Merumuskan kebutuhan pembinaan KPP/KSM
Mendisiposisi hasil pendataan Septictank standard
Membuat disposisi surat kepada bagian TU untuk menerbitkan surat pengantar uji lab
Melakukan persiapan konsep kerjasama Verifikasi terhadap surat permohonan yang diajukan
oleh badan usaha/swasta
Membuat persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan kerjasama oleh badan
usaha/swasta
Mempersiapkan dokumen kesepakatan/kontrak kerjasama
Melakukan eksekusi kesepakatan bersama/kontrak kerjasama
Menindaklanjuti surat masuk
Menelaah draft surat (memberikan tandatangan/ paraf)
Menelaah usulan pembentukan tim monev
Tindaklanjut rapat disposisi/keputusan Kepala Dinas terkait hasil monitoring dan evaluasi
Membuat laporan permasalahan dan merumuskan rekomendasi kepada Kepala Dinas
Menyusun laporan akhir monitoring dan evaluasi
Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan rutin UPTD
Menugaskan divisi 1 untuk meninjau lokasi dan melakukan cek permasalahan
Menelaah tingkat masalah aduan pelanggan
Merumuskan penyelesaian masalah: berdasarkan besar/kecil masalah
Menyampaikan telaah ke Dinas PU (masalah besar)
Memerintahkan tindaklanjut ke Divisi 1 (masalah kecil)
Menerima laporan tindaklanjut masalah
Mengidentifikasi layanan (pemasaran pelayanan)
Membuat laporan tindak lanjut dari divisi 3 terkait pemasaran pelayanan
32. 30
4.5.2 Kasubag TU UPTD
Menyampaikan laporan kepada kepala UPTD
Menandatangani SPST (surat perintah sedot tinja)
Membuat konsep pemasaran layanan hasil dari identifikasi layanan
4.5.3 Administrasi Umum
Pencatatan Administrasi/Data Kendaraan
Mempersiapkan SPST (surat perintah sedot tinja)
Menghimpun database septictank standar
Mengarsip dokumen yang telah didisposisi kepala UPT
Menerima surat permohonan pengujian reguler dari divisi 3
Melaporkan permohonan pengujian reguler kepada kepala UPT
Menerbitkan surat pengantar uji lab
Membuat dokumen hasil lab dan hasil uji lab pihak 3 (laboratorium eksternal)
Mencatat surat masuk
Membuat draf surat
Meregistrasi surat yang telah ditandatangani kepala UPT
Mengirimkan surat ke tujuan (ekspedisi)
Mengarsipkan surat
Menyusun KAK
Mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan
4.5.4 Bendahara Pembantu Pengeluaran
Menerima retribusi
Meyetorkan retribusi kepada bendahara dinas
Menyusun KAK
Mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan
33. 31
4.5.5 Petugas Pelayanan Pelanggan
Pendataan dan pencatatan calon pelanggan
Mengidentifikasi lokasi calon pelanggan
Mendata pengaduan pelanggan/masyarakat
4.5.6 Koordinator Divisi I
Identifikasi resiko K3
Mengecek ketersediaan peralatan K3 sesuai standar acuan
Inspeksi sesuai safety instruction
Briefing K3
Menyusun laporan kontrol K3
Menyusun dokumentasi dan inventarisasi peralatan K3
Menerima dan melaksanakan perintah tindak lanjut keluhan pelanggan
Membuat laporan hasil tindak lanjut keluhan peelanggan
4.5.7 Operator Truk Tinja
Mengidentifikasi kelayakan truk tinja
Melayani pengangkutan lumpur tinja
Melakukan perbaikan truk jika ada kerusakan
Mengecek ketersediaan peralatan K3 sesuai standar acuan
Melakukan survey lokasi
Melakukan penyedotan dan menarik retribusi
4.5.8 Petugas lapangan (membantu supir truk)
Mengidentifikasi kelayakan truk tinja
Melayani pengangkutan lumpur tinja
Melakukan perbaikan truk jika ada kerusakan
Mengecek ketersediaan peralatan K3 sesuai standar acuan
Melakukan survey lokasi
Melakukan penyedotan dan menarik retribusi
34. 32
4.5.9 Surveyor
Mengecek ketersediaan peralatan K3 sesuai standar acuan
Melakukan survey lokasi
Pendataan septictank standard (survey)
Penandaan rumah/bagunan pengguna septictank standar
Melakukan peninjauan lokasi
4.5.10 Koordinator Divisi II
Identifikasi resiko K3
Mengecek ketersediaan peralatan K3 sesuai standar acuan
Inspeksi sesuai safety instruction
Briefing K3
Menyusun laporan kontrol K3
Menyusun dokumentasi dan inventarisasi peralatan K3
Melakukan pengecekan lab. Influent dan efluent
Melakukan pengujian sampling (lumpur tinja di SDB)
Merekomendasikan hasil uji (layak/tidak) untuk ditindaklanjuti ke divisi 2 (jika
tidak layak) atau koordinatr divisi 3 (jika layak)
4.5.11 Operator IPLT
Pembuangan lumpur ke bak inlet
Mengecek ketersediaan peralatan K3 sesuai standar acuan
Mencatat debit + level control
Menindaklanjuti disposisi dari Kepala UPT tentang hasil analisa lab. Influent dan
effluent IPLT
Sampling SDB (sludge Drying Bed)
35. 33
4.5.12 Petugas Kebersihan
Mengecek ketersediaan peralatan K3 sesuai standar acuan
Menjaga kebersihan bak inlet, SSC, kolam, dan lingkungan IPLT
4.5.13 Koordinator Divisi III
Identifikasi resiko K3
Mengecek ketersediaan peralatan K3 sesuai standar acuan
Inspeksi sesuai safety instruction
Briefing K3
Menyusun laporan kontrol K3
Menyusun dokumentasi dan inventarisasi peralatan K3
Menganalisa permasalahan yang terjadi di IPAL Komunal
Mendokumentasikan dan mengarsipkan permasalahan
Melakukan pembinaan kepada KPP/KSM
Merumuskan dan menyiapkan bahan pendataan Septictank
Mengolah data hasil survey
Tindak lanjut rekomendasi koordinator divisi 1 untuk dilakukan pemanfaatan hasil
olahan IPLT
Melakukan aplikasi sampling ke demplot
Mengeluarkan rekomendasi Pemanfaatan Hasil Olahan IPLT
pendokumentasian proses uji coba
Membuat surat permohonan pengujian reguler
4.5.14 Petugas Operasi, Pemeliharaan dan Bimbingan
Menganalisa permasalahan yang terjadi di IPAL Komunal
Mendokumentasikan dan mengarsipkan permasalahan
Melakukan pembinaan kepada KPP/KSM
Merumuskan dan menyiapkan bahan pendataan Septictank
Mengolah data hasil survey
Memberikan informasi atau sosialisasi kepada masyarakat/KSM/paguyuban
KSM tentang hasil yang dilakukan divisi 3
36. 34
Melakukan kerjasama dengan gapoktan untuk aplikasi lapangan hasil uji
Menindaklanjuti konsep layanan UPT (Musrenbang, Asosiasi KSM, Lintas sector,
masyarakat)
4.6 Syarat Pengampu Jabatan
Syarat pengampu setiap jabatan fungsional disusun untuk menjadi acuan dalam melakukan perekrutan
untuk pemenuhan personil UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Batu. Selain disesuaikan
dengan uraian kerja setiap jabatan fungsional, penyusunan syarat pengampu jabatan juga harus merujuk
pada peraturan perundangan yang berlaku. Adapun maksud dan tujuan dikembangkannya syarat
pengampu jabatan adalah
Memberikan acuan dalam melakukan seleksi dan perekrutan personil
Mengurangi resiko terjadinya Kolusi, Korupsi dan Nepotisme dalam perekrutan personil UPTD
Memastikan kualitas personil yang terpilih sesuai dengan kebutuhan
Berikut ini adalah hasil pendampingan dalam mengidentifikasi syarat pengampu untuk setiap jenis
jabatan fungsional di UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik.
4.6.1 Kepala UPTD
Syarat pengampu Kepala UPTD mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku
4.6.2 Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD
Syarat pengampu Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku
4.6.3 Administrasi Umum
Status kepegawaian : Non-PNS
Pendidikan Formal : SMA sederajat
Pendidikan Non-Formal : bimtek tata naskah dinas
Pengalaman Kerja : Pernah bekerja di bidang kesekretariatan
Pengetahuan Khusus : Tidak diperlukan
Keterampilan Khusus : Mampu mengoperasikan komputer (aplikasi ms. Office)
Jenis Kelamin : Laki-laki atau perempuan
Metode rekruitmen : Mutasi internal dinas
37. 35
4.6.4 Bendahara Pembantu Pengeluaran
Status kepegawaian : PNS Golongan II
Pendidikan Formal : SMA sederajat
Pendidikan Non-Formal : Bimtek keuangan/SPJ
Pengalaman Kerja : Tidak diperlukan
Pengetahuan Khusus : Tidak diperlukan
Keterampilan Khusus : Mengoperasikan komputer (aplikasi ms. Office) & pembukuan
Jenis Kelamin : Laki-laki atau perempuan
Metode rekruitmen : Mutasi internal dinas
4.6.5 Petugas Pelayan Pelanggan
Status kepegawaian : Non-PNS golongan II
Pendidikan Formal : SMA Sederajat
Pendidikan Non-Formal : Tidak diperlukan
Pengalaman Kerja : Tidak diperlukan
Pengetahuan Khusus : Tidak diperlukan
Keterampilan Khusus : Komunikatif, ramah, penampilan menarik
Jenis Kelamin : Perempuan
Metode rekruitmen : Mutasi internal dinas
4.6.6 Koordinator Divisi I
Status kepegawaian : PNS Golongan IIC
Pendidikan Formal : Pendidikan D3 sederajat
Pendidikan Non-Formal : Kursus Aplikasi komputer
Pengalaman Kerja : Pengalaman minimal 2 tahun di lapangan
Pengetahuan Khusus : Pengetahuan tentang organisasi
Keterampilan Khusus : Mampu mengkoordinir bawahan
Jenis Kelamin : Laki-laki atau perempuan
Metode rekruitmen : Mutasi internal dinas
38. 36
4.6.7 Operator Truk Tinja
Status kepegawaian : non-PNS
Pendidikan Formal : SMA Sederajat
Pendidikan Non-Formal : Mempunyai SIM B atau C
Pengalaman Kerja : Minimal 1 tahun
Pengetahuan Khusus : Mengenal wilayah Kota Batu
Keterampilan Khusus : Mengoperasionalkan truk/motor tinja
Jenis Kelamin : Laki-laki
Metode rekruitmen : Mutasi internal Dinas
4.6.8 Petugas Lapangan
Status kepegawaian : Non-PNS
Pendidikan Formal : Minimal SMP
Pendidikan Non-Formal : Kursus mengemudi (SIM B)
Pengalaman Kerja : Mengoperasional truk
Pengetahuan Khusus : Mengetahui lokasi Kota Batu dengan baik
Keterampilan Khusus : Mengerti teknis mesin
Jenis Kelamin : Laki-laki
Metode rekruitmen : Mutasi internal dinas
4.6.9 Surveyor
Status kepegawaian : PNS Golongan II
Pendidikan Formal : Minimal SMK/SMA
Pendidikan Non-Formal : Mempunyai SIM C
Pengalaman Kerja : Dibidang sanitasi
Pengetahuan Khusus : Mengetahui teknis bangunan
Keterampilan Khusus : Mengerti tentang teknis bangunan
Jenis Kelamin : Pria/wanita
Metode rekruitmen : Mutasi internal dinas
39. 37
4.6.10 Koordinator DivisiII
Status kepegawaian : PNS Golongan IIC
Pendidikan Formal : Minimal D3
Pendidikan Non-Formal : Bimtek operator IPLT
Pengalaman Kerja : tidak dibutuhkan
Pengetahuan Khusus : Paham operasional IPLT
Keterampilan Khusus : Dapat mengoperasionalkan IPLT
Jenis Kelamin : Laki-laki
Metode rekruitmen : Mutasi internal dinas
4.6.11 Operator IPLT
Status kepegawaian : Non-PNS
Pendidikan Formal : Minimal SMA/SMK
Pendidikan Non-Formal : Bimtek operasional IPLT (sertifikat operasional IPLT)
Pengalaman Kerja : Tidak dibutuhkan
Pengetahuan Khusus : Tidak dibutuhkan
Keterampilan Khusus : Dapat mengoperasionalkan IPLT
Jenis Kelamin : Laki-laki
Metode rekruitmen : Mutasi internal dinas
4.6.12 Petugas Kebersihan
Status kepegawaian : Non-PNS
Pendidikan Formal : Minimal SMP
Pendidikan Non-Formal : Tidak dibutuhkan
Pengalaman Kerja : Tidak dibutuhkan
Pengetahuan Khusus : Tidak dibutuhkan
Keterampilan Khusus : Bisa melakukan pekerjaan pembersihan
Jenis Kelamin : Laki-laki
Metode rekruitmen : Mutasi internal dinas
40. 38
4.6.13 Koordinator Divisi III
Status kepegawaian : PNS Golongan IIC
Pendidikan Formal : Minimal D3
Pendidikan Non-Formal : Bimtek tentang Public Relation
Pengalaman Kerja : Terkait pemberdayaan masyarakat
Pengetahuan Khusus : Tidak perlu
Keterampilan Khusus : Komunikatif
Jenis Kelamin : Laki-laki atau perempuan
Metode rekruitmen : Mutasi internal dinas
4.6.14 Petugas operasi, pemeliharaan dan bimbingan
Status kepegawaian : PNS Golongan II
Pendidikan Formal : Minimal SMA
Pendidikan Non-Formal : Bimtek sanitasi
Pengalaman Kerja : Tidak dibutuhkan
Pengetahuan Khusus : Mampu mengolah data
Keterampilan Khusus : Komunikatif
Jenis Kelamin : Laki-laki atau perempuan
Metode rekruitmen : Mutasi internal dinas
41. 39
BAB V REKOMENDASI
Pendampingan penguatan kelembagaan dan teknis UPTD seharusnya menjadi bagian terintegrasi dari
upaya meningkatkan kemandirian UPTD. Setidaknya terdapat lima prasyarat utama yang menjadi
indicator kemandirian dan beroperasinya UPTD secara optimal, yaitu:
1. Adanya regulasi dan kebijakan yang mendukung
2. Pendanaan yang mencukupi
3. Adanya tata-laksana pelayanan air limbah domestic
4. Adanya personil UPTD yang lengkap, baik secara kualitas maupun kuantitas
5. Ketersediaan infrastruktur dan kendaraan sedot tinja
Gambar 6 Lima Indikator Kemandirian UPTD
Secara umum, pendampingan yang dilakukan oleh STTA selama 4,5 bulan ini hanya menyentuh dua dari
lima komponen utama diatas. Pertama, pemenuhan tata laksana pelayanan air limbah domestic melalui
penyusunan SOP. Kedua, memfasiltasi tersedianya sumber daya manusia yang memadai melalui
penyusunan struktur organisasi, uraian tugas dan syarat pengampu jabatan.
Untuk itu, tindaklanjut yang menjadi rekomendasi oleh STTA dibagi menjadi 5 bagian, regulasi,
pendanaan, tata laksana, sumber daya manusia, dan sarana dan prasarana.
42. 40
5.1 Regulasi
Berdasarkan kajian kondisi eksisting pada Bab II diatas, kebijakan maupun dokumen perencanaan
dibidang pengelolaan air limbah domestic yang ada di Kota Batu telah memadai. Namun kendala utama
yang saat ini dihadapi adalah belum ada payung hukum untuk melakukan penarikan retribusi
penyedotan tinja. Untuk itu rekomendasi utama STTA dibidang regulasi untuk Kota Batu adalah
ketersediaan Peraturan Daerah menyangkut retribusi air limbah domestic.
5.2 Pendanaan
Hingga saat ini UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Batu belum didukung dengan pendanaan
yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan. STTA merekomendasikan tindak
lanjut komponen pendanaan sebagai berikut:
Memasukkan komponen pembiayaan personil non PNS dalam tahun anggaran 2016 dan
seterusnya
Memastikan anggaran truk sedot tinja untuk segera terealisasi
Memastikan keberlanjutan pendanaan UPTD pada tahun yang akan datang
5.3 Tata Laksana
UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Batu telah memilik SOP yang menjadi acuan dalam
pelaksanaan berbagai tugas rutinnya. Namun demikian SOP yang sudah ada ini bukan merupakan produk
yang tidak dapat diubah. Sebaliknya, SOP adalah dokumen hidup yang harus selalu direview,
diperbaharui, dikembangkan dan disesuaikan dengan praktek dilapangan.
Memastikan SOP dilaksanakan, direview, diperbaharui, dikembangkan dan disesuaikan dengan
perubahan yang terjadi
Mengembangkan metode Monitoring dan Evaluasi kinerja UPTD yang dapat terukur
Memastikan apakan diperlukan kewenangan khusus dalam pengelolaan keuangan
Merencanakan dan mengembangkan database pelanggan?
Pengembangan form K3
Mengembangkan kerjasama dengan pihak swasta
Mengembangkan konsep pemasaran sanitasi
43. 41
5.4 Sumber Daya Manusia
Sesuai dengan analisa kebutuhan personil UPTD pada sub-bab 4.4 diatas, total kebutuhan ideal personil
UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Batu adalah sebanyak 19 orang. Sedangkan saat ini, UPTD
baru memiliki personil sebanyak 4 orang, sehingga dibutuhkan 15 orang tenaga tambahan. Adapun
tenaga tambahan yang dibutuhkan dibagi dalam 3 tahapan, sebagai berikut
1. Tahap 1 : 3 orang (Prioritas utama)
2. Tahap 2 : 7 orang (setelah Perda disahkan)
3. Tahap 3 : 5 orang (setelah sistim beroperasi dan pengembangan)
Kebutuhan personil sebanyak 15 orang ini diharapkan dapat segera dipenuhi sepanjang Tahun 2016.
Selain pemenuhan personil, beberapa rekomendasi lainnya dibidang SDM adalah:
Pelatihan operator lapangan operasional dan pemeliharaan IPAL Komunal
Pelatihan penguatan kapasitas KPP/KSM bagi Tim Promosi dan Pemasaran
5.5 Sarana dan Prasarana
Keberadan IPLT yang saat ini sedang proses pembangunan harus ditunjang dengan prasarana lain yaitu
:
1. Pengadaan kendaraan truk tinja dan kelengkapan alat K3
2. Uji coba dan harus dapat memastikan bahwa IPLT dapat berfumgsi secara maksimal
3. Menjalin kerjasam dengan SME untuk melakukan pendataaan dan pendanaan dalam
mengembangkan septictank standar.
44. 42
BAB VI PENUTUP
Laporan ini disusun dengan harapan dapat digunakan untuk proses pembelajaran kepada pihak yang
membutuhkan baik praktisi maupun institusi terkait yang bergerak dibidang pengelolaan air limbah
domestik. Selain itu laporan ini juga dapat digunakan menjadi media informasi dalam menjalankan
proses pendampingan UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik untuk daerah kabupaten/kota yang
belum memiliki UPTD dalam bidang Pengelolaan Air Limbah Domestik.
Pada akhirnya kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang harus disempurnakan dalam
pembuatan laporan ini. Semoga hal ini tidak mengurangi niat kami untuk menuliskan proses
pendampingan yang kami lakukan selama ini. Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan
kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.
45. LAMPIRAN I
SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
KOTA BATU
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIT PENGELOLA TEKNIS
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
46.
47.
48.
49. LAMPIRAN II
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
UNIT PENGELOLA TEKNIS DINAS (UPTD)
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
KOTA BATU
50. DINAS PEKERJAAN UMUM
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
KOTA BATU
No. Prosedur : 01
Halaman : 1 / 3 PROSEDUR PENANGANAN SURAT MASUK
Rev. No. :
Tanggal :
LEMBAR PENGESAHAN
Diperiksa oleh
Kepala UPTD
Reni Widiastutik, ST., MT
NIP. 19800905 200501 2 015
Disetujui oleh:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Drs. Ec. Arif Setyawan, MM
NIP. 19601227 198303 1 020
1. Ruang Lingkup :
Prosedur ini berlaku untuk proses penanganan surat masuk di UPTD Pengelolaan Air Limbah
Domestik Kota Batu
2. Tujuan dan Sasaran :
Memberikan panduan kepada unit terkait dalam proses penanganan surat masuk agar dapat
melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Unit Kerja yang terlibat :
1. Sekretariat Dinas PU
2. Kepala Dinas PU
3. Sub Bagian Tata Usaha (Administrasi Umum)
4. Kepala UPTD
4. Batas Waktu :
Jangka waktu proses penanganan surat masuk di internal UPTD adalah 1 hari (tidak termasuk
pelaksanaan tindak lanjut)
5. Kondisi khusus
Tidak ada
6. Lampiran/Form/Kartu
1. Form 1.1 Registrasi Surat Masuk
2. Form 1.2 Disposisi Surat Masuk
51. DINAS PEKERJAAN UMUM
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
KOTA BATU
No. Prosedur : 01
Halaman : 2 / 3
PROSEDUR PENANGANAN SURAT MASUK Rev. No. :
Tanggal :
Kepala Dinas PU
Sub Bagian TU UPTD
(Administrasi Umum)
Kepala UPTD
Sekretariat
Dinas PU
Registrasi
Mulai
Registrasi
Selesai
Tindaklanjut
Surat Masuk
Disposisi dan
Memberi Arahan
1
Arsip Dokumen
2
3
4 5 7
8
6
52. DINAS PEKERJAAN UMUM
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
KOTA BATU
No. Prosedur : 01
Halaman : 3 / 3
PROSEDUR PENANGANAN
SURAT MASUK
Rev. No. :
Tanggal :
7. Penjelasan Prosedur
No. Langkah-langkah Kelengkapan
1 Kegiatan dimulai
2 Sekretariat Dinas menerima surat masuk
3 Sekretariat meregistrasi surat masuk Form Registrasi Surat
Masuk
4 Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang memberikan disposisi
dan arahan
Lembar Disposisi
5 Administrasi Umum meregistrasi surat masuk Form Registrasi Surat
Masuk
6 Administrasi Umum mengarsip dokumen
7 Kepala UPTD melakukan tindak lanjut terhadap isi surat
8 Kegiatan selesai
53. Lampiran 1: Form 1.1 Registrasi Surat Masuk
DINAS PEKERJAAN UMUM
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
KOTA BATU
No
Tanggal
diterima
Nomor Surat Tanggal Surat Pengirim Surat Perihal
54. Lampiran 2: Form 1.2 Disposisi Surat Masuk
DINAS PEKERJAAN UMUM
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
KOTA BATU
L E M B A R D I S P O S I S I
Surat Dari : Diterima Tanggal :
No. Surat : No. Agenda :
Tanggal Surat : Sifat :
:
□Sangat segera □Segera
□Rahasia □Biasa
Perihal :
Diteruskan kepada Sdr : Dengan hormat harap :
□……………………………………………………………… □Tanggapan dan Saran
□…………………………………………………………….. □Proses lebih lanjut
□…………………………………………………………….. □Koordinasi/konfirmasikan
□……………………………………………………………
……………………………………………………………
Dan seterusnya……..
ISI DISPOSISI
55. DINAS PEKERJAAN UMUM
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
KOTA BATU
No. Prosedur : 02
Halaman : 1 / 3 PROSEDUR PENANGANAN SURAT KELUAR
Rev. No. :
Tanggal :
LEMBAR PENGESAHAN
Diperiksa oleh
Kepala UPTD
Reni Widiastutik, ST., MT
NIP. 19800905 200501 2 015
Disetujui oleh:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Drs. Ec. Arif Setyawan, MM
NIP. 19601227 198303 1 020
1. Ruang Lingkup :
Prosedur ini berlaku untuk proses penanganan surat keluar di UPTD PAL Kota Batu
2. Tujuan dan Sasaran :
Memberikan panduan kepada unit terkait dalam penanganan surat keluar agar dapat
melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Unit Kerja yang terlibat :
1. Kepala Dinas PU
2. Sekretariat Dinas PU
3. Kepala UPTD
4. Sub Bagian TU UPTD (Administrasi Umum)
4. Batas Waktu :
Jangka waktu proses penanganan surat keluar di internal UPTD adalah 2 hari
5. Kondisi khusus
Tidak ada
6. Lampiran/Form/Kartu
1. Form 2.1 Registrasi Surat Keluar
2. Form 2.2 Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas
3. Form 2.3 Ekspedisi Surat Keluar
56. DINAS PEKERJAAN UMUM
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
KOTA BATU
No. Prosedur : 02
Halaman : 2 / 3 PROSEDUR PENANGANAN SURAT KELUAR
Rev. No. :
Tanggal :
Kepala Dinas PU
Sekretariat Dinas PU
Sub Bagian TU UPTD
(Administrasi Umum)
Kepala UPTD
Registrasi dan
paraf
Ekspedisi
Selesai
Mulai
Tanda tangan
surat
Apakah TTD
Ka UPT
Membuat
Draft Surat
registrasi
paraf
Tanda tangan
Tidak
1
2
4
3
5 6
Arsip
7
10 9
11
12
Arsip
8
Ya
57. DINAS PEKERJAAN UMUM
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
KOTA BATU
No. Prosedur : 02
Halaman : 3 / 3
PROSEDUR PENANGANAN
SURAT KELUAR
Rev. No. :
Tanggal :
7. Penjelasan Prosedur
No. Langkah-langkah Kelengkapan
1 Kegiatan Dimulai
2 Administrasi Umum membuat draft surat Nota Pengajuan
Konsep Naskah Dinas
3 Kepala UPTD Menelaah draft surat
4 Kepala UPTD membubuhkan paraf sebelum konsep surat diberikan
kepada Sekretariat DInas PU, jika surat ditandatangani oleh Kepala
Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Tata Ruang
5 Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Tata Ruang
meregistrasi dan memberikan paraf
6 Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Tata Ruang
menelaah surat dan menandatangani
7 Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Tata Ruang
mengarsipkan surat
8 Administrasi Umum mengarsipkan surat
9 Kepala UPTD menandatangani surat
10 Administrasi Umum meregistrasi surat yang telah ditandatangani
kepala UPTD
Form Registrasi Surat
Keluar
11 Administrasi Umum mengirimkan surat ke tujuan (ekspedisi) Ekspedisi Surat Keluar
12 Kegaiatn selesai
58. Lampiran 1: Form 2.1 Registrasi Surat Keluar
DINAS PEKERJAAN UMUM
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
KOTA BATU
No
Nomor
Agenda
Kepada Perihal Nomor Surat Tanggal Surat
59. Lampiran 2: Form 2.2 Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas
DINAS PEKERJAAN UMUM
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
KOTA BATU
Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Nomor :………………………………………………
Kepada
Yth…………………………
………………………………
di ………………………….
Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas
Disampaikan dengan hormat :
Tentang : ………………………………………………..
Catatan : …………………………….....................
Lampiran : …………………………….....................
Untuk Mohon persetujuan dan
tanda tangan atas : …………………………….....................
...................................................
DISPOSISI PEMIMPIN KEPALA……………….
Tindak lanjut staf NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP
60. Lampiran 3: Form 2.3 Ekspedisi Surat Keluar
DINAS PEKERJAAN UMUM
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
KOTA BATU
No
Perihal
Surat
Kepada Nama Penerima
Tandatangan
Penerima
Tanggal
Diterima
61. DINAS PEKERJAAN UMUM
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
KOTA BATU
No. Prosedur : 03
Halaman : 1 / 3
PROSEDUR PENDATAAN
SEPTICTANK STANDAR DAN IPAL KOMUNAL
Rev. No. :
Tanggal :
LEMBAR PENGESAHAN
Diperiksa oleh
Kepala UPTD
Reni Widiastutik, ST., MT
NIP. 19800905 200501 2 015
Disetujui oleh:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Drs. Ec. Arif Setyawan, MM
NIP. 19601227 198303 1 020
1. Ruang Lingkup :
Prosedur ini berlaku untuk proses pendataan septictank standard dan IPAL Komunal di UPTD
Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Batu
2. Tujuan dan Sasaran :
Memberikan panduan kepada unit terkait dalam kegiatan pendataan septictank standard dan IPAL
Komunal agar dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Unit Kerja yang terlibat :
1. Kepala UPTD
2. Sub Bagian Tata Usaha UPTD (Administrasi Umum)
3. Divisi 1 UPTD (Tim Surveyor)
4. Divisi 3 UPTD
4. Batas Waktu :
Jangka waktu proses pendataan air limbah di internal UPTD adalah 3 bulan sekali
5. Kondisi khusus
Tidak ada
6. Lampiran/Form/Kartu
1. Form 3.1 Inspeksi IPAL Komunal
2. Form 3.2 Pendataan Septictank Individual
62. DINAS PEKERJAAN UMUM
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
KOTA BATU
No. Prosedur : 03
Halaman : 2 / 3
PROSEDUR PENDATAAN
SEPTICTANK STANDAR DAN IPAL KOMUNAL
Rev. No. :
Tanggal :
Divisi 3 UPTD
Sub Bagian TU UPTD
(Administrasi Umum)
Kepala UPTD
Divisi 1 UPTD
(Tim Surveyor)
Mulai
Melakukan
Pendataan dan
Penandaan
Arsip
Dokumen
Selesai
Merumuskan dan
Menyiapkan bahan
Cek Data Tidak Lengkap
Data Base
Lengkap
1
2 3
4
Menerima
Laporan &
Memberi
Arahan
5
6
7
8
63. DINAS PEKERJAAN UMUM
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
KOTA BATU
No. Prosedur : 03
Halaman : 3 / 3
PROSEDUR PENDATAAN
SEPTICTANK STANDAR DAN IPAL KOMUNAL
Rev. No. :
Tanggal :
7. Penjelasan Prosedur
No. Langkah-langkah Kelengkapan
1 Kegiatan Dimulai
2 Divisi 3 UPTD merumuskan dan menyiapkan bahan pendataan Form Inspeksi IPAL
Komunal
Form Pendataan
Septictank Individual
3 Tim Surveyor melakukan pendataan septictank standard (survey)
dan IPAL Komunal, serta penandaan rumah/bagunan pengguna
septictank standar
Form Inspeksi IPAL
Komunal
Form Pendataan
Septictank Individual
4 Divisi 3 UPTD melakukan pengecekan data yang diperoleh oleh Tim
Surveyor
5 Administrasi Umum menghimpun database septictank standar dan
IPAL Komunal
6 Kepala UPTD menerima Laporan & memberi Arahan
7 Administrasi Umum mengarsip dokumen yang telah didisposisi
kepala UPT
8 Kegiatan selesai
64. Lampiran 1: Form 3.1 Inspeksi IPAL Komunal
1 Nama Petugas Monitoring :
2 Tanggal Inspeksi :
3 Nama Narasumber :
4 Kontak Person Narasumber :
5 Jabatan dalam KPP/KSM :
6 :
7 Nama KPP/KSM :
8 : Akte Notaris SK Kepala Desa/Lurah
Peraturan Desa Lainnya, sebutkan:
9 :
10 Desa/Kelurahan :
11 RT/RW :
12 Status Lahan :
13 Pembangunan IPAL Tahun : Konvensional Pabrikasi
14 Sumber Biaya Pembangunan :
15 Biaya Pembangunan :
16 Sistem IPAL :
17 Kapasitas IPAL (m
3
) :
18 Panjang Pipa primer (m) :
19 Kapasitas Pelayanan SR : ………………… Sambungan Rumah
20 Kapasitas Pelayanan (KK) : ………………… Kepala Keluarga
21 Kapasitas Pelayanan (Jiwa) : ………………… Jiwa
22 Nama Ketua KPP/KSM :
23 Kontak Person :
- Telpon :
- Email :
24 Jumlah Pengurus KPP/KSM :
25 Rapat rutin : Ada rapat rutin, satu kali setiap……… minggu/bulan
Tidak ada rapat rutin
26 Sekretariat KPP/KSM : Ada Tidak ada
27 Peraturan bagi pelanggan : Ada Tidak ada
28 Iuran Rutin : Ada, Rp. (per bulan/SR)
Tidak ada
29 Total iuran : Rp.
sejak Tanggal/Bulan/Tahun :
Hingga Tanggal/Bulan/Tahun :
DINAS PEKERJAAN UMUM
PENGELOLAAN LIMBAH DOMESTIK
Kecamatan
C. KELEMBAGAAN PENGELOLA IPAL
D. ADMINISTRASI KEUANGAN
KOTA BATU
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
B. INFORMASI UMUM IPAL KOMUNAL
Nomor ID IPAL
Dasar Legalitas Kelembagaan
A. INFORMASI PELAKSANAAN MONITORING KSM
65. 30 Penerimaan dana selain iuran : Ada, sebutkan (bisa lebih dari satu)
Sumbangan/donasi warga
Pemerintah
Lembaga Swadaya Masyarakat
CSR, Perusahaan
Lain-lain, sebutkan:
Tidak ada
31 Total bantuan dana non iuran : Rp.
sejak Tanggal/Bulan/Tahun :
Hingga Tanggal/Bulan/Tahun :
32 Pengeluaran dana : Ada, sebutkan (bisa lebih dari satu)
Perawatan dan pemeliharaan rutin
Pembelian barang/suku cadang
Upah tukang
Insentif pengurus
Lain-lain, sebutkan:
Tidak ada
33 Total Pengeluaran dana : Rp.
sejak Tanggal/Bulan/Tahun :
Hingga Tanggal/Bulan/Tahun :
34 Total saldo dana KPP/KSM : Rp. Per tanggal/bulan:
35 Pelaporan keuangan : Ya, ada mekanisme pelaporan
Tidak
36 Cakupan Pelayanan saat ini (SR) ………………… Sambungan Rumah
37 Cakupan Pelayanan saat ini (KK) ………………… Kepala Keluarga
38 Cakupan Pelayanan saat ini (Jiwa) ………………… Jiwa
39 Jaringan Baru Setelah Pembangunan Ada penambahan jaringan baru ……… SR
Tidak ada
40 Pemeliharaan dan pembersihan IPAL Rutin, satu kali setiap……… minggu/bulan
Apabila terjadi permasalahan
Tidak pernah
41 Pemeliharaan dan pembersihan jaringan pipa Rutin, satu kali setiap……… minggu/bulan
Apabila terjadi permasalahan
Tidak pernah
42 Pemeliharaan dan pembersihan bak kontrol Rutin, satu kali setiap……… minggu/bulan
Apabila terjadi permasalahan
Tidak pernah
43 Pengurasan IPAL : Sudah pernah, Bulan/Tahun:
Tidak/belum pernah
44 Tes kualitas efluent : Sudah pernah, Bulan/Tahun (dilampirkan)
Tidak/belum pernah
E. TEKNIS
66. 45 :
- Dasar legalitas kelembagaan KPP/KSM Ada Tidak ada
- Dokumen AD/ART Ada Tidak ada
- Struktur Organisasi Ada Tidak ada
- Nama-nama anggota pengurus KPP/KSM Ada Tidak ada
- Uraian tugas masing-masing pengurus Ada Tidak ada
- Notulen/Kesepakatan rapat Ada Tidak ada
46 Dokumen teknis :
- Peta pelayanan Ada Tidak ada
- Data SR Ada Tidak ada
- Gambar teknis IPAL Ada Tidak ada
- Hasil uji lab efluent air limbah Ada Tidak ada
47 Dokumen administrasi keuangan
- Penerimaan iuran dari masing-masing SR tiap bulan Ada Tidak ada
- Total penerimaan iuran tiap bulan Ada Tidak ada
- Penerimaan dana lainnya (donatur, pemda) tiap bulan Ada Tidak ada
- Pengeluaran dana tiap bulan Ada Tidak ada
- Saldo dana tiap bulan Ada Tidak ada
48 Kendala yang dihadapi atau saran
Uraian:
F. KELENGKAPAN DOKUMEN
Dokumen Kelembagaan
G. LAIN-LAIN
67. Lampiran 2: Form 3.2 Pendataan Septick Tank Individual
DINAS PEKERJAAN UMUM
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
KOTA BATU
Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bersedia sebagai pelanggan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal
Septictank Individual di UPTD ALD Kota Batu dengan data sebagai berikut :
1. ID Number :
2. Nama KK :
3. Alamat :
4. No. Telephone :
5. Jumlah Penghuni :
6. Informasi jarak dan kondisi akses jalan ke rumah :
7. Informasi Kondisi Eksisting Septictank :
• Apakah lokasi septictank sudah diketahui
• Apakah lubang tempat penyedotan sudah ada
• Apakah perlu pembongkaran
• Bentuk dimensi septictank
• Material septictank
• Tahun pembangunan septictank
• Tahun penyedotan terakhir
8. Denah lokasi septictank, rumah dan akses jalan
9. Jenis septictank : Septic/Tidak Septic
10. Penyedotan : Layak/Tidak Layak
Batu, 2015
Menyetujui,
Pelanggan
(…………………………………………)
Petugas Survey
(…………………………………………)
SKETSA PENGUKURAN
1 kotak = 1 meter
68. DINAS PEKERJAAN UMUM
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
KOTA BATU
No. Prosedur : 04
Halaman : 1 / 3
PROSEDUR PELAYANAN SEDOT TINJA DAN
PENARIKAN RETRIBUSI UNTUK RUMAH TANGGA
Rev. No. :
Tanggal :
LEMBAR PENGESAHAN
Diperiksa oleh
Kepala UPTD
Reni Widiastutik, ST., MT
NIP. 19800905 200501 2 015
Disetujui oleh:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Drs. Ec. Arif Setyawan, MM
NIP. 19601227 198303 1 020
1. Ruang Lingkup :
Prosedur ini berlaku untuk proses penyedotan lumpur tinja dan penarikan retribusi untuk rumah
tangga di UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Batu
2. Tujuan dan Sasaran :
Memberikan panduan kepada unit terkait dalam kegiatan penyedotan lumpur tinja dan penarikan
retribusi untuk rumah tangga agar dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang
berlaku
3. Unit Kerja yang terlibat :
1. Ka. Sub. Bagian TU UPTD
2. Sub Bagian Tata Usaha UPTD (Petugas Pelayanan Pelanggan)
3. Sub Bagian Tata Usaha UPTD (Bendahara Penerimaan Pembantu)
4. Divisi 1 UPTD (Surveyor)
5. Divisi 1 UPTD (Operator Truk)
6. Divisi 2 UPTD (Operator IPLT)
4. Batas Waktu :
Jangka waktu proses penyedotan lumpur tinja di internal UPTD adalah maksimal 1 hari
5. Kondisi khusus
Tidak ada
6. Lampiran/Form/Kartu
1. Form 4.1 Permohonan Penyedotan Tinja
2. Form 4.2 Surat Perintah Sedot Tinja
3. Form 4.3 Pendataan Septictank Individual
4. Form 4.4 Surat Setoran Retribusi Daerah
69. DINAS PEKERJAAN UMUM
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
KOTA BATU
No. Prosedur : 04
Halaman : 2 / 3
PROSEDUR PELAYANAN SEDOT TINJA DAN
PENARIKAN RETRIBUSI UNTUK RUMAH TANGGA
Rev. No. :
Tanggal :
Sub Bagian TU UPTD
(Petugas Pelayanan
Pelanggan)
Divisi 1 UPTD
(Operator Truk)
Sub Bagian TU UPTD
( Administrasi Umum)
Pelanggan
Divisi 2 UPTD
(Operator IPLT)
Ka. Sub. Bagian TU
UPTD
Divisi 1 UPTD
(Surveyor)
Sub Bagian TU UPTD
(Bendahara
Penerimaan
Pembantu)
Melakukan
Penyedotan, Menarik
dan Menyetorkan
Uang Retribusi kepada
Bagian TU UPTD
(Bendahara
Pengeluaran
Pembantu)
Mulai
Mempersiapkan
SPST
Mencatat dan
MendataIdentitas
dan alamat
Pembuangan
ke IPLT
Mengeluarkan
SPST
Selesai
Permohonan
Penyedotan
Lumpur Tinja
Iya
Perlu Survey
Lokasi
Survey Lokasi
Tanpa Survey
Menerima Uang
Retribusi,
Pencatatan dan
menyetorkan
kepada bendahara
dinas
Selesai
1
2 3
4 5
6
7
8
9
10
11
11
70. 7. Penjelasan Prosedur
No. Langkah-langkah Kelengkapan
1 Kegiatan dimulai
2 Pelanggan mengajukan permohonan sedot tinja
3 Petugas pelayanan pelanggan mencatat dan Mendata identitas dan
alamat pelanggan
Form Permohonan
Penyedotan Tinja
4 Petugas pelayanan pelanggan menganalisa apakah diperlukan Survey
Lokasi
5 Surveyor melakukan Survey lokasi, jika diperlukan survey Form Pendataan Septictank
Individual
6 Administrasi Umum mempersiapkan Surat Perintah Sedot Tinja Form Surat Tugas
Penyedotan Tinja
7 Kepala Sub Bidang Tata Usaha UPTD mengeluarkan Surat Perintah
Sedot Tinja
8 Operator Truk Tinja melakukan Penyedotan, Menarik dan
Menyetorkan Uang Retribusi kepada Bagian TU UPTD (Bendahara
Pengeluaran Pembantu)
9 Operator IPLT mengatur pembuangan di IPLT
10 Bendahara Penerimaan Pembantu menerima Uang Retribusi,
Pencatatan dan menyetorkan kepada bendahara dinas
11 Kegiatan selesai
DINAS PEKERJAAN UMUM
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
KOTA BATU
No. Prosedur : 04
Halaman : 3 / 3
PROSEDUR PELAYANAN SEDOT TINJA DAN
PENARIKAN RETRIBUSI UNTUK RUMAH TANGGA
Rev. No. :
Tanggal :
71. Lampiran 1: Form 4.1 Permohonan Penyedotan Tinja
DINAS PEKERJAAN UMUM
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
KOTA BATU
Kepada
Yth Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Cipta
Karya dan Tata Ruang
Kota batu
PERMOHONAN PENYEDOTAN TINJA
Yang bertandatangan di bawah ini:
Nama : ………………………………………………………………………………………………………………………
Alamat : ………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Telpon : ………………………………………………………………………………………………………………………
Dengan ini mengajukan permohonan pelayanan penyedotan tinja/kakus di:
Alamat Lokasi Penyedotan :
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Keterangan : ………………………………………………………………………………………………………………………
Kami bersedia membayar retribusi penyedotan kakus sebagaimana ketentuan yang berlaku.
Demikian permohonan kami untuk dapat perhatian seperlunya.
Batu, 2015
Pemohon
72. Lampiran 2: Form 4.2 Surat Perintah Sedot Tinja
DINAS PEKERJAAN UMUM
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
KOTA BATU
SURAT PERINTAH SEDOT TINJA
Nomor xxxxx/xxxxx /xxxxxx/2015
Berdasarkan Surat Permohonan Penyedotan Tinja :
Tanggal :
Nama :
Alamat :
No. Telepon :
Maka dengan ini :
M E N U G A S K A N
1. Nama :
2. Nama :
Untuk melaksanakan penyedotan tinja sebagaimana nama dan alamat tersebut
diatas pada tanggal :……………….
Demikian surat tugas ini dibuat :
Hormat Kami,
Tanda Tangan
Nama Lengkap
73. Lampiran 3: Form 4.3 Pendataan Septick Tank Individual
DINAS PEKERJAAN UMUM
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
KOTA BATU
Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bersedia sebagai pelanggan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal
Septictank Individual di UPTD PSL Kabupaten Sidoarjo dengan data sebagai berikut :
1. ID Number :
2. Nama KK :
3. Alamat :
4. No. Telephone :
5. Jumlah Penghuni :
6. Informasi jarak dan kondisi akses jalan ke rumah :
7. Informasi Kondisi Eksisting Septictank :
• Apakah lokasi septictank sudah diketahui
• Apakah lubang tempat penyedotan sudah ada
• Apakah perlu pembongkaran
• Bentuk dimensi septictank
• Material septictank
• Tahun pembangunan septictank
• Tahun penyedotan terakhir
8. Denah lokasi septictank, rumah dan akses jalan
9. Jenis septictank : Septic/Tidak Septic
10. Penyedotan : Layak/Tidak Layak
Batu, 2015
Menyetujui,
Pelanggan
(…………………………………………)
Petugas Survey
(…………………………………………)
SKETSA PENGUKURAN
1 kotak = 1 meter
74. Lampiran 4: Form 4.4 Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD)
DINAS PEKERJAAN UMUM
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
KOTA BATU
Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD)
Retribusi : Air Limbah Domestik
Bulan :
Tahun :
Nomor Berkas :
Nama Wajib Retribusi :
Nama/Jenis Usaha :
Alamat :
Nomor Telepon :
Menyetor Berdasarkan : Perda Ari Limbah Domestik No….Tahun….
No Kode Rek Uraian Jenis Retribusi Jumlah
Jumlah Setoran
Terbilang
Petugas Penerima Kas Retribusi
Stempel dan tanda tangan
NIP
Diterima Oleh
Petugas Pemungut
NIP
Batu, ………………….
Penyetor
Perhatian :
Surat setoran ini dinyatakan LUNAS jika telah dilakukan
validasi Kas Registrasi atau cap tanda tangan Pejabat
yang berwenang
1. Lembar putih : untuk Wajib Retribusi
2. Lembar merah : untuk Bendahara Penerimaan
3. Lembar kuning : untuk Arsip
75. DINAS PEKERJAAN UMUM
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
KOTA BATU
No. Prosedur : 05
Halaman : 1 / 3 PROSEDUR PENGUATAN KELEMBAGAAN KPP
Rev. No. :
Tanggal :
LEMBAR PENGESAHAN
Diperiksa oleh
Kepala UPTD
Reni Widiastutik, ST., MT
NIP. 19800905 200501 2 015
Disetujui oleh:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Drs. Ec. Arif Setyawan, MM
NIP. 19601227 198303 1 020
1. Ruang Lingkup :
Prosedur ini berlaku untuk proses penguatan kelembagaan KPP di UPTD Pengelolaan Air Limbah
Kota Batu
2. Tujuan dan Sasaran :
Memberikan panduan kepada unit terkait dalam kegiatan penguatan kelembagaan KPP agar dapat
melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Unit Kerja yang terlibat :
1. Kepala UPTD
2. Tim Divisi 3 UPTD
4. Batas Waktu :
Jangka waktu untuk proses kegiatan penguatan kelembagaan KPP merupakan kegiatan rutin
bulanan UPTD
5. Kondisi khusus
Tidak ada
6. Lampiran/Form/Kartu
Tidak ada
76. DINAS PEKERJAAN UMUM
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
KOTA BATU
No. Prosedur : 05
Halaman : 2 / 3 PROSEDUR PENGUATAN KELEMBAGAAN KPP
Rev. No. :
Tanggal :
Tim Divisi 3 UPTD Kepala UPTD
Aksansi KPP/KSM
Usulan
Penguatan
Selesai
Merumuskan
Kebutuhan
Pembinaan
Mulai
Analisa Kebutuhan
dan Metode
Pembinaan
Pelaksanaan
Pembinaan
1
Dokumentasi
7
3
4
8
2
Melakukan
pembinaan kepada
KPP/KSM
5
Mulai
1
6
77. DINAS PEKERJAAN UMUM
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
KOTA BATU
No. Prosedur : 05
Halaman : 3 / 3 PROSEDUR PENGUATAN KELEMBAGAAN KPP
Rev. No. :
Tanggal :
7. Penjelasan Prosedur
No. Langkah-langkah Kelengkapan
1 Proses dimulai dan data diambil dari proses pendataan air limbah
2 Usulan dari Asosiasi KSM Sanitasi Seluruh Indonesia (Aksansi)
3 Tim Divisi 3 UPTD melakukan analisa kebutuhan pelatihan dari
hasil usulan Aksansi dan data rekapitulasi pendataan air limbah
domestic yang dikumpulkan tim POKJA.
4 Kepala UPTD merumuskan kebutuhan Pembinaan dan Pelatihan
5 Tim Divisi 3 melaksanakan Pembinaan dan Pelatihan
6 Pelaksanaan kegiatan pembinaan oleh KPP/KSM
7 Tim Divisi 3 membuat laporan hasil pelatihan
8 Proses selesai
78. DINAS PEKERJAAN UMUM
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
KOTA BATU
No. Prosedur : 06
Halaman : 1 / 3 PROSEDUR PEMANFAATAN HASIL OLAHAN IPLT
Rev. No. :
Tanggal :
LEMBAR PENGESAHAN
Diperiksa oleh
Kepala UPTD
Reni Widiastutik, ST., MT
NIP. 19800905 200501 2 015
Disetujui oleh:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Drs. Ec. Arif Setyawan, MM
NIP. 19601227 198303 1 020
1. Ruang Lingkup :
Prosedur ini berlaku untuk proses pemanfaatan hasil olahan IPLT di UPTD Pengelolaan Air Limbah
Kota Batu
2. Tujuan dan Sasaran :
Memberikan panduan kepada unit terkait dalam kegiatan pemanfaatan hasil olahan IPLT agar
dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Unit Kerja yang terlibat :
1. Divisi 2 UPTD (Operator IPLT)
2. Divisi 2 UPTD (Koordinator/Petugas Quality Control)
3. Divisi 3 UPTD (Koordinator/Petugas Monitoring)
4. Divisi 3 UPTD (Petugas Operasi dan Pemeliharaan, bimbingan serta Monitoring)
4. Batas Waktu :
Waktu untuk proses kegiatan pemanfaatan hasil olahan IPLT merupakan kegiatan rutin bulanan
UPTD
5. Kondisi khusus
Tidak ada
6. Lampiran/Form/Kartu
Form 6.1 Hasil Olahan IPLT
79. DINAS PEKERJAAN UMUM
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
KOTA BATU
No. Prosedur : 06
Halaman : 2 / 3 PROSEDUR PEMANFAATAN HASIL OLAHAN IPLT
Rev. No. :
Tanggal :
Divisi 2 UPTD
(Operator IPLT)
Divisi 2 UPTD
(Koordinator/Petugas
Quality Control)
Divisi 3 UPTD
(Koordinator/Petugas Monitoring)
Divisi 3 UPTD
(Petugas Operasi
dan Pemeliharaan,
bimbingan serta
Monitoring)
Menginformasikan
Lumpur di Sludge
Driying Bed
Sudah siap diaplikasi
Pengolahan
Lanjutan
Pengemasan
diinformasikan
Kepada
Masyarakat
Uji Kualitas
Lumpur
Layak
Ujicoba
Demplot
Berhasil
Tidak Layak
Tidak Berhasil
Selesai
1
Mulai
2
3
4
5
6
7
8
80. DINAS PEKERJAAN UMUM
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
KOTA BATU
No. Prosedur : 06
Halaman : 3 / 3
PROSEDUR PEMANFAATAN HASIL OLAHAN IPLT Rev. No. :
Tanggal :
7. Penjelasan Prosedur
No. Langkah-langkah Kelengkapan
1 Kegiatan dimulai
2 Operator IPLT menginformasikan bahwa Lumpur di Sludge Driying
Bed
Sudah siap diaplikasi
3 Koordinator/petugas quality control melakukan uji Kualitas Lumpur
4 Koordinator/petugas monitoring melakukan Pengolahan lanjutan
apabila layak
5 Koordinator/petugas monitoring melakukan Ujicoba Demplot
6 Koordinator/petugas monitoring melakukan Pengemasan Form Hasil Olahan
IPLT
7 Petugas operasi dan pemeliharaan, bimbingan serta monitoring
menginformasikan kepada masyarakat tentang produk UPTD
8 Kegiatan selesai
81. Lampiran 1: Form 6.1 Form Hasil Olahan IPLT
DINAS PEKERJAAN UMUM
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
KOTA BATU
HASIL OLAHAN IPLT
NO
TGL/
BULAN
NOMOR
HASIL
LABORATORIUM
KOMPOS
TERKEMAS
DISTRIBUSI
PENGAMBILAN
TANDA
TANGAN
DEMPLOT
MSYARAKAT
/DINAS
82. DINAS PEKERJAAN UMUM
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
KOTA BATU
No. Prosedur : 07
Halaman : 1 / 3
PROSEDUR PENANGANAN
KELUHAN PELANGGAN
Rev. No. :
Tanggal :
LEMBAR PENGESAHAN
Diperiksa oleh
Kepala UPTD
Reni Widiastutik, ST., MT
NIP. 19800905 200501 2 015
Disetujui oleh:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Drs. Ec. Arif Setyawan, MM
NIP. 19601227 198303 1 020
1. Ruang Lingkup :
Prosedur ini berlaku untuk proses penanganan keluhan pelanggan di UPTD Pengelolaan Air Limbah
Kota Batu
2. Tujuan dan Sasaran :
Memberikan panduan kepada unit terkait dalam kegiatan penanganan keluhan pelanggan agar
dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Unit Kerja yang terlibat :
1. Sub Bagian Tata Usaha UPTD (Petugas Pelayanan Pelanggan)
2. Kepala UPTD
3. Divisi I (Surveyor)
4. Divisi I (Koordinator/Penanggung jawab Retribusi)
4. Batas Waktu
Waktu untuk proses Penanganan Keluhan Pelanggan adalah maksimal 1 hari untuk
permasalahan yang bisa diatasi internal UPTD,
Untuk permasalahan yang tidak bisa diatasi internal UPTD, waktu penyelesaian
menyesuaikan dengan usulan dari UPTD, dan UPTD harus memberitahukan kepada pihak
pelanggan.
5. Kondisi khusus
Tidak ada
6. Lampiran/Form/Kartu
1. Form 7.1 Log book penanganan keluhan pelanggan
2. Form 7.2 Surat Perintah Bukti Kerja
83. DINAS PEKERJAAN UMUM
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
KOTA BATU
No. Prosedur : 07
Halaman : 2 / 3
PROSEDUR PENANGANAN
KELUHAN PELANGGAN
Rev. No. :
Tanggal :
Sub Bagian TU UPTD
(Petugas Pelayanan
Pelanggan)
Pelanggan Kepala UPTD
Divisi 1 UPTD
(Surveyor)
Divisi 1 UPTD
(Koordinator/Penanggung
Jawab Retribusi)
Mulai
Selesai
Meninjau
Lokasi
Mendata
Dinas PU
Pengaduan
Memberi
Arahan
Tindak Lanjut
Telaah
Tingkat
Masalah
Besar
Kecil
Tinda lanjut
dan
Membuat
Laporan
Laporan
Selesai
1
2
3 4 5
6
7
8
11
10
Tembusan
Laporan
9
11
84. DINAS PEKERJAAN UMUM
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
KOTA BATU
No. Prosedur : 07
Halaman : 3 / 3
PROSEDUR PENANGANAN
KELUHAN PELANGGAN
Rev. No. :
Tanggal :
7. Penjelasan Prosedur
No. Langkah-langkah Kelengkapan
1 Kegiatan dimulai
2 Pelanggan mengadukan keluhan
3 Petugas pelayan pelanggan mencatat pengaduan pelanggan (sms,
email, surat, WA, telpon, BBM, langsung), membuat laporan tindak
lanjut dan melaporkan kepada Kepala UPTD
Log book penanganan
keluhan pelanggan
4 Kepala UPTD memberi arahan Tindak Lanjut
5 Divisi I UPTD (Surveyor) Meninjau Lokasi Form Surat Perintah
dan Bukti Kerja
6 Kepala UPTD melakukan telaah Tingkat Masalah
7 Koordinator/Penanggung Jawab Retribusi melakukan indak lanjut
dan Membuat Laporan
8 Koordinator/Penanggung Jawab Retribusi membuat Laporan
kepada Kepala UPTD
9 Pelanggan mendapatkan tembusan Laporan dari
coordinator/penanggung jawab retribusi
10 Kepala UPTD melaporkan kepada Kepala Dinas PU jika tingkat
masalahnya besar
11 Kegiatan selesai
85. DINAS PEKERJAAN UMUM
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
KOTA BATU
No. Prosedur : 08
Halaman : 1 / 3
PROSEDUR KERJASAMA PENYEDOTAN TINJA
DENGAN PIHAK SWASTA
Rev. No. :
Tanggal :
LEMBAR PENGESAHAN
Diperiksa oleh
Kepala UPTD
Reni Widiastutik, ST., MT
NIP. 19800905 200501 2 015
Disetujui oleh:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Drs. Ec. Arif Setyawan, MM
NIP. 19601227 198303 1 020
1. Ruang Lingkup :
Prosedur ini berlaku untuk proses kerjasama penyedotan tinja dengan pihak swasta di UPTD
pengelolaan air limbah domestic Kota Batu
2. Tujuan dan Sasaran :
Memberikan panduan kepada unit terkait dalam kegiatan kerjasama penyedotan tinja dengan
pihak swasta agar dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Unit Kerja yang terlibat :
1. Kepala UPTD
2. Kepala Dinas PU
4. Batas Waktu :
Jangka waktu untuk proses kerjasama penyedotan tinja dengan pihak swasta adalah maksimal 30
hari
5. Kondisi khusus
Tidak ada
6. Lampiran/Form/Kartu
Tidak ada
86. DINAS PEKERJAAN UMUM
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
KOTA BATU
No. Prosedur : 08
Halaman : 2 / 3
PROSEDUR KERJASAMA PENYEDOTAN TINJA
DENGAN PIHAK SWASTA
Rev. No. :
Tanggal :
Kepala Dinas PU Badan Usaha/Swasta
Kepala UPTD
Mengajukan
Permohonan
Selesai
Verifikasi
kelengkapan
permohonan
Menyiapkan
Dokumen
Kesepakatan
Penandatangan Kesepakatan
Pelaksanaan
kerjasama
Lengkap
Tidak lengkap
Melaporkan dan
menyetujui
3
5
6
7 8
9
Mulai
1
Persiapan Konsep
Kerjasama
2
10
Pengumuman Penawaran
Kerjasama
4