Al Marson, profile picture
Uploaded byAl Marson
2,162 views

Petunjuk teknis dekon proper 2014

Dokumen ini adalah petunjuk teknis untuk program penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup (proper) tahun 2014. Tujuannya adalah meningkatkan ketaatan perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan melalui mekanisme dekonsentrasi, dengan melibatkan pemerintah provinsi dalam pengawasan dan evaluasi. Selain itu, dokumen ini juga mencakup langkah-langkah persiapan, inspeksi lapangan, pemeringkatan, dan peningkatan kapasitas bagi instansi terkait.

Embed presentation

Downloaded 82 times
1 / 140
2 / 140
3 / 140
4 / 140
5 / 140
6 / 140
7 / 140
8 / 140
9 / 140
10 / 140
11 / 140
12 / 140
13 / 140
14 / 140
15 / 140
16 / 140
17 / 140
18 / 140
19 / 140
20 / 140
21 / 140
22 / 140
23 / 140
24 / 140
25 / 140
26 / 140
27 / 140
28 / 140
29 / 140
30 / 140
31 / 140
32 / 140
33 / 140
34 / 140
35 / 140
36 / 140
37 / 140
38 / 140
39 / 140
40 / 140
41 / 140
42 / 140
43 / 140
44 / 140
45 / 140
46 / 140
47 / 140
48 / 140
49 / 140
50 / 140
51 / 140
52 / 140
53 / 140
54 / 140
55 / 140
56 / 140
57 / 140
58 / 140
59 / 140
60 / 140
61 / 140
62 / 140
63 / 140
64 / 140
65 / 140
66 / 140
67 / 140
68 / 140
69 / 140
70 / 140
71 / 140
72 / 140
73 / 140
74 / 140
75 / 140
76 / 140
77 / 140
78 / 140
79 / 140
80 / 140
81 / 140
82 / 140
83 / 140
84 / 140
85 / 140
86 / 140
87 / 140
88 / 140
89 / 140
90 / 140
91 / 140
92 / 140
93 / 140
94 / 140
95 / 140
96 / 140
97 / 140
98 / 140
99 / 140
100 / 140
101 / 140
102 / 140
103 / 140
104 / 140
105 / 140
106 / 140
107 / 140
108 / 140
109 / 140
110 / 140
111 / 140
112 / 140
113 / 140
114 / 140
115 / 140
116 / 140
117 / 140
118 / 140
119 / 140
120 / 140
121 / 140
122 / 140
123 / 140
124 / 140
125 / 140
126 / 140
127 / 140
128 / 140
129 / 140
130 / 140
131 / 140
132 / 140
133 / 140
134 / 140
135 / 140
136 / 140
137 / 140
138 / 140
139 / 140
140 / 140
0 Petunjuk Teknis 2014 Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) SEKRETARIAT PROPER KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP HIDUP
1 Petunjuk Teknis Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) 2014
2 DAFTAR ISI Daftar Isi BAB I Pendahuluan ..................................................................... 4 A. Latar Belakang .................................................................... 4 B. Tujuan .................................................................................. 5 C. Ruang Lingkup ................................................................... 5 BAB II Mekanisme Pelaksanaan Proper Dekonsentrasi 2014... 6 BAB III Tahap Persiapan .............................................................. 9 A. Penyusunan Tim Pelaksana PROPER ............................ 9 B. Penguatan Kapasitas ......................................................... 9 C. Sosialisasi ............................................................................ 10 BAB IV Inspeksi Lapangan dan Supervisi ................................. 12 A. Pengumpulan Data Awal ................................................. 12 B. Pelaksanaan Inspeksi ........................................................ C. Penyusunan Berita Acara.................................................. 12 13 D. Penyusunan Laporan Inspeksi ........................................ 13 E. Supervisi ............................................................................. 15 BAB V Pemeringkatan .................................................................. 17 A. Penyusunan Hasil Evaluasi Kinerja Penaatan PROPER (Rapor) Sementara ............................................................. 17 B. Pemberitahuan Hasil Peringkat Sementara ................... 18 C. Sanggahan/Klarifikasi ...................................................... 18 D. Review hasil sanggahan oleh Dewan PROPER .............. 19 BAB VI Peningkatan KapasitasKabupaten/Kota ................... 20 BAB VII Jadwal Kegiatan Proper 2014 ....................................... 21 BAB VIII Evaluasi dan Pelaporan ................................................ LAMPIRAN I Format Berita Acara Hasil Pengawasan Proper. LAMPIRAN II Format Matriks Penaatan.................................... LAMPIRAN III Format Berita Acara Penolakan PROPER........ LAMPIRAN IV Contoh Hasil Analisis Laboratorium yang Terakreditasi ................................................................................... LAMPIRAN V Format Ringkasan Ketaatan Perusahaan.......... LAMPIRAN VI Format Rapor Sementara................................... LAMPIRAN VII Format Rapor Final........................................... LAMPIRAN VIII Format Lampiran Laporan Dekonsentrasi PROPER........................................................................................... 22 28 88 98 99 101 102 109 136
3 KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran ALLAH SWT, Petunjuk Teknis Kegiatan Dekonsentrasi Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3, Pengelolaan Kualitas Air dan Udara Skala Nasional melalui Program PROPER, Tahun 2014 dapat kami susun tepat pada waktunya. Dalam rangka menjawab pengelolaan lingkungan yang lebih baik, Deputi Pengendalian Pencemaran Lingkungan mengupayakan perencanaan program dan kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3, Pengelolaan Kualitas Air dan Udara Skala Nasional melalui Program PROPER, dapat dilaksanakan secara terarah dan terukur oleh Pemerintah Provinsi sesuai sasaran kinerja Kementerian Lingkungan Hidup. Petunjuk teknis ini diharapkan dapat digunakan oleh Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan kegiatan dekonsentrasi di daerah dalam upaya meningkatkan ketaatan perusahaan terhadap lingkungan hidup dan menjaga agar pencemaran lingkungan hidup dapat dicegah sejak dini. Akhir kata kami berharap Petunjuk Teknis ini bermanfaat bagi para pihak dalam mengupayakan perbaikan kualitas lingkungan demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Saran dan masukan terhadap Petunjuk Teknis ini akan sangat bermanfaat dalam meningkatkan kinerja PROPER. Jakarta, Februari 2014 Deputi MENLH Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan M.R. Karliansyah
4 BAB I PENDAHULUAN A. Latar belakang Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia, pada hakekatnya dimaknai sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Pusat terhadap Daerah melalui pendelegasian kewenangan yang dimiliki dalam rangka mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah agar terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan utama penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas perbantuan adalah untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat di daerah, sebagaimana dimaksud dalam konsideran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, serta penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, telah menetapkan urusan bidang lingkungan hidup yang menjadi Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan kriteria eksternal, akuntabilitas dan efisiensi. Dalam pelaksanaan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup, Menteri memandang perlu untuk menyelenggarakan dekonsentrasi bidang lingkungan hidup kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah. Dekonsentrasi bidang lingkungan hidup tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan menjunjung pencapaian sasaran prioritas nasional yang termuat dalam Program Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup yang diukur berdasarkan indikator kinerja utama meningkatnya pengawasan ketaatan pengendalian pencemaran air limbah dan emisi; menurunnya pencemaran lingkungan pada air, udara, sampah, dan limbah B3; memastikan penghentian kerusakan lingkungan di daerah aliran sungai (DAS); tersedianya kebijakan di bidang perlindungan atmosfir dan pengendalian dampak perubahan iklim; dan meningkatnya kapasitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Pengawasan pengendalian pencemaran air dan udara serta limbah B3 melalui mekanisme PROPER merupakan satu dari Program Nasional yang dilaksanakan secara dekonsentrasi. Untuk menstandarkan pelaksanaan dekonsentrasi tersebut perlu disusun petunjuk teknis yang akan menjadi acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi dalam melaksanakan lingkup penyelenggaraan dekonsentrasi bidang lingkungan hidup.
5 B. Tujuan Tujuan petunjuk teknis ini adalah untuk digunakan sebagai acuan bagi institusi pengelola lingkungan hidup tingkat Provinsi dalam melaksanakan tugas dekonsentrasi PROPER. C. Ruang Lingkup Petunjuk teknis dekonsentrasi ini memuat langkah-langkah dan standar teknis pelaksanaan PROPER di Provinsi. Petunjuk teknis terdiri dari BAB I Pendahuluan yang menjelaskan mekanisme umum Dekonsentrasi Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3, Pengelolaan Kualitas Air dan Udara Skala Nasional melalui PROPER. BAB II Mekanisme Pelaksanaan Dekonsentrasi Proper 2014, BAB III menjelaskan tentang langkah-langkah yang dilakukan untuk persiapan pelaksanaan PROPER. BAB IV menjelaskan tentang mekanisme dan prosedur pelaksanaan inspeksi lapangan dan supervisi. Langkah setelah inspeksi lapangan dan supervisi dijelaskan dalam BAB V tentang Pemeringkatan. Salah satu tugas dekonsentrasi adalah peningkatan kapasitas Kabupaten/Kota. Langkah-langkah peningkatan kapasitas di jelaskan pada Bab VI. Sedangkan Bab VII menjelaskan tentang Jadwal Pelaksanaan dan selanjutnya pada Bab VIII dijelaskan tentang Evaluasi & Pelaporan. Untuk kepraktisan buku ini, maka Lampiran-lampiran dipisahkan dari Buku Petunjuk Teknis.
6 BAB II MEKANISME PELAKSANAAN DEKONSENTRASI PROPER 2014 Pada periode penilaian PROPER tahun 2013-2014, Kementerian Lingkungan Hidup menargetkan akan melakukan evaluasi kinerja lingkungan terhadap 1911 perusahaan dengan ketentuan: a. 1087 perusahaan pengawasan penaatan dilakukan oleh 30 provinsi; b. 239 perusahaan pengawasan penaatan dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup; c. 585 perusahaan yang memperoleh peringkat taat dalam 3 periode PROPER terakhir, atau memperoleh peringkat lebih dari yang dipersyaratkan dalam 1 periode PROPER terakhir pengawasan penaatan dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup melalui mekanisme self assesment; d. Pengawasan dan usulan peringkat Biru, Merah dan Hitam dilakukan oleh 30 Provinsi dan Tim Teknis PROPER Kementerian Lingkungan Hidup; e. Penilaian Hijau dan Emas dilakukan oleh Tim Teknis PROPER Kementerian Lingkungan Hidup; f. Penetapan peringkat dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup. Penetapan provinsi yang berperan serta pada pelaksanaan Dekonsentrasi PROPER 2014 telah ditentukan melalui Rapat Pertemuan dengan Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi atau yang melawakili. Pada pertemuan tersebut telah disetujui jumlah dan nama perusahaan yang akan dilakukan pengawasan penaatan oleh 30 Provinsi. Untuk memperbaharui data perusahaan yang mutakhir, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan telah mengirimkan surat No. B-566 /Dep.II/LH/PDAL/01/ 2014 Perihal usulan peserta proper 2014. Seluruh provinsi telah memberikan respon dengan rekapitulasi jumlah industri yang diusulkan sebagai berikut: Tabel 1. Distribusi perusahaan peserta PROPER melalui mekanisme dekonsentrasi. No. PROVINSI JUMLAH 1 Aceh 14 2 Bali 25 3 Banten 80 4 Bengkulu 25 5 D.I. Yogyakarta 25 6 DKI Jakarta 58 7 Gorontalo 6 8 Jambi 35 9 Jawa Barat 80 10 Jawa Tengah 75 11 Jawa Timur 50 12 Kalimantan Barat 34 13 Kalimantan Selatan 26 14 Kalimantan Tengah 19 15 Kalimantan Timur 16
7 No. PROVINSI JUMLAH 16 Kep. Bangka Belitung 41 17 Kepulauan Riau 15 18 Lampung 72 19 Maluku 27 20 NTB 30 21 Papua Barat 8 22 Riau 52 23 Sulawesi Barat 6 24 Sulawesi Selatan 49 25 Sulawesi Tengah 24 26 Sulawesi Tenggara 15 27 Sulawesi Utara 40 28 Sumatera Barat 28 29 Sumatera Selatan 55 30 Sumatera Utara 57 TOTAL 1087 Keterangan : MPJ = Sektor Manufaktur Prasarana Jasa; PEM = Sektor Pertambangan Energi Migas; AGRO = Sektor Agroindustri Dekonsentrasi PROPER dilaksanakan dengan melaksanakan 4 tahapan pelaksanaan PROPER sebagai berikut : 1. Persiapan; 2. Inspeksi Lapangan dan Supervisi; 3. Pemeringkatan Penaatan; 4. Peningkatan Kapasitas. Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Dekonsentrasi PROPER 2014
8 Dalam melaksanakan dekonsentrasi PROPER terdapat beberapa prinsip dasar yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaannya. Salah satu prinsip dasar adalah pelaksanaan PROPER yang didekonsentrasikan kepada 31 Provinsi tersebut di atas, Kriteria Penilaian PROPER dan Mekanisme Pelaksanaan PROPER wajib mengikuti ketentuan PROPER Kementerian Lingkungan Hidup. Untuk menjamin kredibilitas dan akuntabilitas pelaksanaan PROPER, semua aparat yang terlibat dalam pelaksanaan PROPER wajib melaksanakan etika Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, yakni: 1. Menaati semua ketentuan disiplin dan sumpah pegawai negeri; 2. Menghindari setiap pertentangan kepentingan karena faktor finansial atau kepentingan lainnya yang berkaitan dengan hasil pengawasan; 3. Berkomunikasi secara sopan dan profesional dengan petugas dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; 4. Menguasai dan menerapkan konsep K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) selama melaksanakan pengawasan; 5. Melaporkan fakta-fakta hasil pengawasan secara lengkap, akurat, dan obyektif; 6. Selalu berupaya meningkatkan pengetahuan profesional dan keterampilan teknis; 7. Berpenampilan pantas termasuk mengenakan pakaian dan peralatan pelindung untuk keselamatan kerja; 8. Melengkapi diri dengan peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan yang mudah dibawa untuk menghindari hutang budi terhadap usaha dan atau kegiatan.
9 BAB III TAHAP PERSIAPAN Tahap persiapan pada dasarnya adalah persiapan untuk melaksanakan kegiatan PROPER selanjutnya. Perangkat lunak seperti Kriteria Penilaian, perusahaan yang akan di PROPER, Sumberdaya manusia yang akan melaksanakan PROPER perlu disiapkan agar pelaksanaan PROPER sesuai dengan target dan jadwal yang ditetapkan. Adapun langkah-langkah tahap persiapan antara lain adalah: A. Penyusunan Tim Pelaksana PROPER Tahap pertama dalam persiapan pelaksanaan dekonsentrasi PROPER 2014 adalah melakukan penyusunan Tim Pelaksana PROPER Provinsi. Langkah-langkah penyusunan tim adalah sebagai berikut : 1. Kepala Institusi Lingkungan Hidup Provinsi menetapkan susunan Tim Pelaksana PROPER Provinsi dalam suatu surat keputusan dengan susunan sebagai berikut: a. Ketua Tim Pelaksana PROPER, adalah Kepala Bidang yang menangani pengawasan. b. Sekretariat Tim Pelaksana PROPER Provinsi: 1) Staf administrasi yang bertugas menyelesaikan urusan administrasi dan keuangan. 2) Tim Pengolah Data yang bertugas mengelola data hasil pengawasan lapangan dan menyiapkan Rapor, Tim Pengolah Data harus menguasai komputer terutama aplikasi Ms Word dan Ms Excel. c. Tim Inspeksi PROPER Provinsi, adalah pejabat pengawas lingkungan hidup daerah atau staf teknis yang memperoleh pelatihan pengawasan PROPER. d. Khusus untuk penilaian aspek kerusakan lingkungan kegiatan pertambangan dapat dilakukan bekerjasama dengan inspektur tambang pada instansi pertambangan Provinsi. 2. Kepala Intitusi Lingkungan Hidup Provinsi menyampaikan Surat Keputusan Tim Pelaksana PROPER Provinsi kepada Ketua Tim Teknis PROPER melalui Sekretariat PROPER Kementerian Lingkungan Hidup. B. Penguatan Kapasitas Dalam rangka menjaga kualitas pelaksanaan PROPER, maka sumberdaya manusia pelaksana harus memenuhi persyaratan kompetensi yang standar. Pelaksanaan penguatan kapasitas PROPER dilakukan kepada 30 Provinsi (Sulawesi Barat, Gorontalo, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Kepulauan Riau, Papua Barat, Bali, Banten, Bengkulu,D.I. Yogyakarta, DKI Jakarta, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan
10 Selatan, Kep. Bangka Belitung, Lampung, Maluku, NTB, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dan Papua. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan penguatan kapasitas dan penyegaran dengan ketentuan: Penguatan Kapasitas Petugas Inspeksi PROPER Provinsi Sekretariat PROPER Provinsi menyelenggarakan penguatan kapasitas sumberdaya manusia kepada Petugas Inspeksi PROPER Provinsi atau Petugas Inspeksi Kabupaten/Kota dengan ketentuan : 1. Melibatkan Tim teknis PROPER Kementerian Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan penguatan kapasitas PROPER. 2. Sekretariat PROPER Provinsi mengkoordinasikan pelaksanaan penguatan kapasitas dan menerbitkan sertifikat kelulusan penguatan kapasitas bagi Petugas Inspeksi PROPER Provinsi. 3. Sertifikat Petugas Inspeksi PROPER didasarkan atas uji kompetensi dan tingkat kehadiran peserta dalam kegiatan peningkatan kapasitas. 4. Petugas Inspeksi PROPER Provinsi yang telah memperoleh sertifikat dapat melakukan peningkatan kapasitas kepada Petugas Inspeksi PROPER Kabupaten/Kota dengan menggunakan muatan materi yang ditetapkan oleh Tim Teknis PROPER KLH. Output kegiatan: 1. Jumlah orang yang mengikuti penyegaran PROPER dan penguatan kapasitas; 2. Jumlah orang yang mendapat sertifikat penguatan kapasitas PROPER; 3. Laporan pelaksanaan kegiatan penguatan kapasitas PROPER; C. Sosialisasi Petugas Inspeksi PROPER Provinsi mengadakan sosialisasi PROPER kepada perusahaan dalam rangka menginformasikan keikutsertaan dan kriteria serta mekanisme PROPER dengan ketentuan : 1. Petugas Inspeksi PROPER Provinsi mengundang perusahaan peserta PROPER tahun 2013-2014 di wilayahnya. 2. Pelaksanaan Sosialisasi menggunakan narasumber dari Petugas Inspeksi PROPER Provinsi yang telah memiliki sertifikat penguatan kapasitas/PPLHD. 3. Tidak diperkenankan memungut anggaran dari perusahaan atau peserta untuk pelaksanaan sosialisasi. 4. Sekretariat PROPER Provinsi mendokumentasikan jumlah dan kehadiran/absensi perusahaan yang memperoleh sosialisasi, peserta sosialisasi dan menyelesaikan laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Petugas Inspeksi PROPER Provinsi dapat melaksanakan sosialisasi kepada pemangku kepentingan lain dalam rangka mendukung pelaksanaan PROPER
11 melalui berbagai metode seperti pencetakan dan penyebaran leaflet dan booklet, seminar dan workshop, dan kegiatan dengan media massa. Output: 1. Jumlah perusahaan yang memperoleh sosialisasi; 2. Jumlah peserta sosialisasi; 3. Laporan Pelaksanaan kegiatan sosialisasi.
12 BAB IV INSPEKSI LAPANGAN DAN SUPERVISI A. Pengumpulan Data Awal Pengumpulan data awal bertujuan mengumpulkan informasi awal, yang digunakan untuk menyusun strategi inspeksi lapangan. Persiapan yang baik dengan informasi awal yang lengkap merupakan faktor penentu utama pelaksanaan inspeksi yang efektif dan efisien. Pengumpulan data awal dilaksanakan dengan ketentuan : 1. Petugas Inspeksi PROPER Provinsi mengumpulkan data awal berupa : a. Berita Acara Hasil Pengawasan PROPER dan Hasil Evaluasi Kinerja Penaatan PROPER bagi perusahaan yang telah diperingkat periode penilaian sebelumnya. b. Laporan Pelaksanaan RKL/RPL atau UKL/UPL. c. Laporan Pelaksanaan Izin. d. Profil Perusahaan yang memuat informasi dasar seperti nama dan alamat perusahaan, kapasitas produksi atau jasa, proses produksi atau jasa, upaya pengendalian penemaran yang dilakukan dan upaya penanganan limbah B3. 2. Petugas Inspeksi PROPER Provinsi dapat mengumpulkan data dengan kuisioner untuk perusahaan baru dan menyampaikan hasil kuesioner kepada Sekretariat PROPER. Output: Data kuesioner yang telah diisi oleh perusahaan. B. Pelaksanaan inspeksi Dalam rangka pengambilan data sekunder dan primer Petugas Inspeksi PROPER Provinsi melakukan inspeksi lapangan dengan ketentuan: 1. Setiap Tim Inspeksi terdiri atas: a. Petugas Inspeksi PROPER Provinsi : 2 (dua) orang yang telah memperoleh sertifikat pelatihan PROPER dan/atau PPLHD; b. Petugas Inspeksi PROPER Kabupaten/Kota : 1 (satu) orang yang telah memperoleh sertifikat pelatihan PROPER dan/atau PPLHD. Untuk melakukan pengawasan Aspek Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran Udara dan Pengelolaan Limbah B3 serta pengendalian kerusakan lingkungan (khusus kegiatan pertambangan); 2. Ketua tim inspeksi Provinsi harus Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi atau petugas inspeksi PROPER provinsi yang telah lulus penguatan kapasitas.
13 3. Tim Inspeksi lapangan harus dilengkapi dengan surat tugas dengan ketentuan: a. Nama petugas tim inspeksi lapangan harus sesuai dengan yang tercantum dalam SK Tim Inspeksi PROPER Provinsi. b. Nama petugas yang menandatangani Berita Acara Hasil Pengawasan PROPER harus sesuai dengan nama yang tercantum dalam surat tugas. 4. Pelaksanaan inspeksi yang dilakukan harus mengacu pada panduan inspeksi PROPER. 5. Pelaksanaan inspeksi dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut: a. Tahap I : April - Mei; b. Tahap II : Mei - Juli. 6. Pada setiap akhir tahap inspeksi, Petugas Inspeksi PROPER Provinsi sudah harus menyelesaikan inspeksi dengan target sebagai berikut : Tabel 2. Tahapan Inspeksi TAHAP INSPEKSI TARGET INSPEKSI KETERANGAN I 30 % II 100 % 7. Tim Pelaksana PROPER Provinsi wajib melaporkan kemajuan pelaksanaan inspeksi kepada Sekretariat PROPER Kementerian Lingkungan Hidup setiap bulan. 8. Pengujian sampel air limbah wajib dilakukan oleh laboratorium yang terakreditasi atau laboratorium yang ditunjuk oleh Gubernur. 9. Lokasi pengambilan sampel air limbah wajib dilakukan pada titik penaatan. 10. Seluruh biaya pelaksanaan inspeksi ditanggung oleh biaya APBN Kementerian Lingkungan Hidup melalui dana dekonsentrasi. C. Penyusunan Berita Acara 1. Pada akhir pengawasan harus disusun Berita Acara Hasil Pengawasan PROPER, yang didalamnya paling tidak memuat informasi : a. Halaman Berita Acara Pengawasan; b. Informasi umum usaha dan atau kegiatan yang dinilai; c. Bagian 1 memuat : 1) Kinerja penaatan dalam pengendalian pencemaran air dan data perhitungan beban pencemaran air; 2) Kinerja penaatan dalam pengendalian pencemaran udara dan data perhitungan beban pencemaran udara; 3) Kinerja penaatan pengendalian pencemaran air dan udara dihitung berdasarkan matriks penaatan; 4) Kinerja penaatan pengelolaan limbah B3; 5) Dokumen/Izin Lingkungan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan;
14 6) Kinerja penaatan dalam pengendalian kerusakan lingkungan (khusus untuk kegiatan pertambangan); d. Bagian 2 memuat : 1) Foto-foto hasil pengawasan lapangan; 2) Lampiran data Swa Pantau yang dilaporkan usaha dan atau kegiatan yang dinilai; 3) Lampiran hasil Pengisian Daftar Isian penilaian Pengelolaan Limbah B3; 4) Lampiran hasil Pengisian Daftar Isian Penilaian Kriteria Potensi Kerusakan Lahan (khusus untuk kegiatan pertambangan). 2. Format Berita Acara Hasil Pengawasan PROPER sesuai lampiran I. 3. Kinerja penaatan pengendalian pencemaran air dan udara dihitung berdasarkan matriks penaatan sesuai lampiran II; 4. Jika perusahaan menolak untuk dilakukan pengawasan, Tim Inspeksi Lapangan wajib membuat Berita Acara Penolakan Pengawasan PROPER sesuai lampiran III. 5. Sekretariat PROPER Provinsi wajib mendokumentasikan secara sistematis Berita Acara Hasil Pengawasan PROPER dan Berita Acara Penolakan Pengawasan PROPER. Sekretariat PROPER Provinsi wajib mendokumentasikan Berita Acara Hasil Pengawasan PROPER dan Berita Acara Penolakan Pengawasan PROPER dalam bentuk data elektronik (scan) selain tetap mendokumentasikan berkas dalam bentuk manual (hard copy). 6. Berita Acara Hasil Pengawasan PROPER wajib disampaikan kepada Sekretariat PROPER Kementerian Lingkungan Hidup dapat berupa data elektronik (soft copy) maupun manual (hard copy). 7. Tim Teknis PROPER Kementerian Lingkungan Hidup mempunyai hak penuh untuk mengakses dokumentasi Berita Acara Hasil Pengawasan PROPER dan Berita Acara Hasil Pengawasan PROPER dan Berita Acara Penolakan Pengawasan PROPER. Output kegiatan: 1. Berita Acara Hasil Pengawasan PROPER atau Berita Acara Penolakan Pengawasan PROPER; 2. Foto-foto hasil pengawasan lapangan; 3. Data Swa Pantau (dalam form berita acara) yang dilaporkan usaha dan atau kegiatan yang dinilai; 4. Data hasil pengambilan sampel oleh instansi lingkungan hidup daerah; 5. Hasil Pengisian Daftar Isian penilaian Pengelolaan Limbah B3 (dalam form berita acara); 6. Hasil Pengisian Daftar Isian Penilaian Kriteria Potensi Kerusakan Lahan; 7. Data Perhitungan Beban Pencemaran.
15 D. Penyusunan Laporan Inspeksi Laporan inspeksi adalah laporan Tim Inspeksi lapangan kepada atasan masing- masing untuk melaporkan hasil pengawasannya sehingga atasan dapat segera mengambil tindakan jika ditemukan hasil pengawasan yang berpotensi atau telah melanggar peraturan lingkungan hidup dan berpotensi atau telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pada setiap akhir kunjungan inspeksi lapangan, petugas inspeksi wajib menyelesaikan laporan inspeksi berupa ringkasan ketaatan perusahaan dalam aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan limbah B3, dan pengendalian kerusakan lingkungan (khusus kegiatan pertambangan) serta hal-hal yang perlu mendapat perhatian kepada atasan masing- masing dengan dilampiri oleh: a. Berita Acara Hasil Pengawasan PROPER. b. Foto-foto hasil pengawasan lapangan. c. Data Swapantau (dalam form berita acara) yang dilaporkan usaha dan atau kegiatan yang dinilai. d. Data hasil pengambilan sampel oleh Tim Pelaksana PROPER Provinsi1. e. Hasil Pengisian Daftar Isian penilaian Pengelolaan Limbah B3 (dalam form berita acara). f. Hasil Pengisian Daftar Isian Penilaian Kriteria Potensi Kerusakan Lahan. g. Data Perhitungan Beban Pencemaran. Laporan inspeksi wajib didokumentasikan oleh Sekretariat Tim Pelaksana PROPER Provinsi secara sistematis sehingga mudah ditelusuri. Tim Teknis PROPER Kementerian Lingkungan Hidup memiliki hak penuh untuk mengakses laporan inspeksi ini. Output Kegiatan: Dokumentasi laporan inspeksi lapangan E. Supervisi Kegiatan Supervisi dilakukan untuk merekapitulasi hasil inspeksi dan menyusun Draft Hasil Evaluasi Kinerja Penaatan PROPER Sementara. Supervisi dilaksanakan secara bertahap pada setiap akhir tahapan inspeksi lapangan dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut: Tabel 3. Tahapan Supervisi SUPERVISI TANGGAL Tahap I Mei Tahap II Juni dan Juli Pelaksanaan Supervisi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : 1 Karena proses analisis laboratorium biasanya memerlukan waktu 1 bulan, maka hasil analisis ini dapat disusulkan.
16 1. Tim Pelaksana PROPER Provinsi menyiapkan materi supervisi sebagai berikut : a. Berita Acara Hasil Pengawasan PROPER dan Berita Acara Penolakan Pengawasan PROPER beserta lampirannya. b. Laporan hasil inspeksi. c. Data-data kualitas air limbah, emisi dan pengelolaan limbah B3. d. Draft Hasil Evaluasi Kinerja Penaatan PROPER Sementara. Format dan ketentuan tentang Draft Hasil Evaluasi Kinerja Penaatan PROPER Sementara mengacu kepada Sub Bab Penyusunan Hasil Evaluasi Kinerja Penaatan PROPER (Rapor) Sementara pada bagian selanjutnya petunjuk teknis ini. 2. Tim Teknis PROPER Kementerian Lingkungan Hidup melakukan supervisi terhadap proses penyusunan Draft Hasil Evaluasi Kinerja Penaatan PROPER Sementara. 3. Tim Pelaksana PROPER Provinsi bersama dengan Tim Teknis PROPER Kementerian Lingkungan Hidup menyusun Rekapitulasi Status Penaatan Awal Perusahaan (Lampiran V) dan Berita Acara Supervisi. 4. Tim Pelaksana PROPER Provinsi melaporkan hasil supervisi kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi, sedangkan Tim Teknis PROPER Kementerian Lingkungan Hidup melaporkan hasil supervisi kepada Ketua Tim Teknis PROPER melalui Sekretariat PROPER Kementerian Lingkungan Hidup. 5. Sekretariat PROPER Provinsi dan Kementerian Lingkungan Hidup wajib mendokumentasikan Laporan Hasil Supervisi. Output kegiatan: 1. Kumpulan Hasil Inspeksi. 2. Draft Hasil Evaluasi Kinerja PenaatanPROPER Sementara. 3. Rekapitulasi Status Penaatan Awal Perusahaan 4. Berita Acara Supervisi.
17 BAB V PEMERINGKATAN A. Penyusunan Hasil Evaluasi Kinerja Penaatan PROPER (Rapor) Sementara Langkah pertama untuk pemeringkatan adalah penyusunan Rapor sementara. Pada tahapan ini sebenarnya adalah tahapan untuk memutakhirkan Draft Hasil Evaluasi Kinerja Penaatan PROPER Sementara yang telah disusun pada saat supervisi dengan memasukkan data-data pemantauan dan neraca limbah B3 yang terbaru. Adapun pelaksanaan penyusunan Rapor Sementara dilakukan dengan ketentuan : 1. Petugas inspeksi PROPER wajib menyelesaikan Rapor Sementara berdasarkan Berita Acara Hasil Pengawasan PROPER, foto-foto hasil pengawasan lapangan, Data Swa Pantau yang dilaporkan perusahaan, Data hasil pengambilan sampel oleh instansi lingkungan hidup, Hasil Pengisian Daftar Isian penilaian Pengelolaan Limbah B3, Hasil Pengisian Daftar Isian Penilaian Kriteria Potensi Kerusakan Lahan dan perbaikan yang telah dilakukan perusahaan dalam bentuk form Isian umum, Pengendalian Pencemaran Air, udara, dokumen/izin lingkungan dan Pengelolaan Limbah B3. 2. Rapor Sementara adalah penilaian sementara kinerja pengelolaan lingkungan aspek Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran Udara, Dokumen/izin lingkungan, Pengelolaan limbah B3 dan pengendalian kerusakan lahan (khusus kegiatan pertambangan) sesuai dengan kriteria penilaian PROPER. 3. Format Rapor Sementara yang memuat kinerja perusahaan dalam pengendalian pencemaran air, udara dan limbah B3 serta pengendalian kerusakan lingkungan (khusus kegiatan pertambangan) mengacu pada : a. Format Rapor Sementara yang ditetapkan oleh Tim Teknis; b. Dihitung dengan menggunakan matrik pengendalian pencemaran air dan udara sesuai lampiran II., dan pengelolaan limbah B3 4. Tim Pelaksana PROPER Provinsi kemudian menyusun status penaatan/peringkat awal perusahaan sesuai lampiran V, yang merupakan hasil rekapitulasi dari Rapor Sementara. 5. Tim Pelaksana PROPER Provinsi selanjutnya melaporkan secara tertulis hasil status penaatan / peringkat awal perusahaan kepada Kepala instansi lingkungan hidup Provinsi, untuk kemudian disampaikan kepada Sekretariat PROPER. 6. Tim Pelaksana PROPER Provinsi melakukan penyusunan Rapor Sementara sesuai Lampiran VI .
18 7. Tim Teknis PROPER Kementerian Lingkungan Hidup melakukan supervisi kepada Tim Pelaksana PROPER Provinsi untuk memastikan kesesuaian Rapor Sementara dengan kriteria penilaian PROPER, validitas data dan menjamin kredibilitas pelaksanaan PROPER serta kesesuaian dengan jadwal pelaksanaan PROPER yang telah ditetapkan. 8. Tim Pelaksana PROPER Provinsi bersama dengan Tim Teknis PROPER Kementerian Lingkungan Hidup menyusun status penaatan/peringkat awal perusahaan, yang merupakan hasil rekapitulasi dari rapor sementara dan Berita Acara Penyusunan Peringkat Sementara. Output kegiatan: 1. Rapor Sementara hasil evaluasi pengawasan kinerja penaatan PROPER; 2. Rekapitulasi status penaatan; 3. Berita Acara Penyusunan Peringkat Sementara atau Berita Acara Supervisi; 4. Surat penyampaian status penaatan usaha dan atau kegiatan yang dinilai dan peringkat awal usaha dan atau kegiatan. B. Pemberitahuan hasil peringkat sementara Setelah Rapor Sementara diselesaikan, langkah selanjutnya adalah menyampaikan Rapor tersebut kepada perusahaan untuk memperoleh tanggapan. Langkah langkah untuk memberitahukan hasil peringkat sementara adalah sebagai berikut : 1. Kepala institusi lingkungan hidup Provinsi menyampaikan secara tertulis hasil status sementara penaatan Perusahaan beserta Rapor Sementara kepada Ketua Tim Teknis melalui Sekretariat PROPER bulan September. 2. Rapor Sementara disampaikan kepada Perusahaan pada bulan September 3. Pemberitahuan peringkat sementara secara tertulis ke Perusahaan dilakukan melalui surat Ketua Tim Teknis PROPER. 4. Tim Pelaksana PROPER Provinsi wajib memiliki sistem untuk memastikan Peringkat Kinerja Sementara dan Rapor Kinerja Sementara dapat diterima oleh Perusahaan yang dinilai. Output kegiatan: 1. Berita acara penerimaan Rapor Sementara; 2. Tanda terima pengiriman dokumen. C. Sanggahan/Klarifikasi Untuk menciptakan keadilan dalam pelaksanaan PROPER, Perusahaan yang dinilai diberi kesempatan untuk menyampaikan sanggahan terhadap hasil penilaian peringkat kinerja sementara. Langkah-langkah untuk menampung dan menanggapi sanggahan perusahaan adalah sebagai berikut : 1. Tim Pelaksana PROPER Provinsi menerima sanggahan tertulis dari Perusahaan pada bulan September.
19 2. Sanggahan ini harus dalam bentuk tertulis yang diantar langsung ataupun dikirim melalui fax dan pos untuk selanjutnya mendapat bukti tanda terima dokumen sanggah. Apabila tidak ada sanggahan dalam jangka waktu 2 minggu setelah pemberitahuan hasil peringkat sementara maka Perusahaan dianggap menerima hasil Peringkat Kinerja Sementara dan Rapor Kinerja Sementara. 3. Tim Pelaksana PROPER Provinsi melakukan evaluasi terhadap dokumen sanggahan pada bulan Oktober. Hasil evaluasi dokumen sanggahan didiskusikan dengan Tim Teknis PROPER untuk menyepakati usulan peringkat akhir pada bulan Oktober. 4. Sanggahan tertulis dapat dilakukan setelah dilakukan kesepakatan dengan Tim Teknis PROPER KLH. 5. Perbaikan peringkat perusahaan hanya dapat dilakukan jika : a. Terdapat kesalahan data yang dimasukkan kedalam Rapor sementara oleh Tim Pelaksana PROPER Provinsi, b. Melengkapi data yang masih belum dimasukkan oleh Tim Pelaksana PROPER Provinsi. 6. Jika terdapat sanggahan yang tidak berkaitan dengan ketentuan angka 5, maka wajib didiskusikan dengan Tim Teknis PROPER Kementerian Lingkungan Hidup untuk menentukan perlu atau tidaknya perubahan peringkat perusahaan. Output kegiatan: Tanda terima dokumen sanggahan; D. Review hasil sanggahan oleh Dewan PROPER Berdasarkan hasil verifikasi sanggahan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana PROPER Provinsi bersama dengan Tim Teknis PROPER. Adapun langkah-langkah review hasil sanggahan adalah sebagai berikut : 1. Dewan pertimbangan akan melakukan review terhadap usulan peringkat akhir Perusahaan. 2. Dalam melakukan review terhadap usulan peringkat akhir Perusahaan, Dewan Pertimbangan dapat melakukan verifikasi langsung ke Perusahaan yang bersangkutan. 3. Ketua Tim Teknis menetapkan daftar usulan peringkat akhir PROPER dan daftar kandidat Hijau dan Emas PROPER dari hasil review Dewan Pertimbangan PROPER.
20 BAB VI PENINGKATAN KAPASITAS KABUPATEN/KOTA Tim Pelaksana PROPER Provinsi dapat melakukan peningkatan kapasitas kepada Tim Pelaksana PROPER Kabupaten/Kota dengan menggunakan muatan materi yang ditetapkan oleh Ketua Tim Teknis PROPER. Lingkup peningkatan kapasitas mencakup : a. Kriteria dan mekanisme pelaksanaan PROPER; b. Tata cara pengawasan penaatan lingkungan hidup (pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan limbah B3, serta pengendalian kerusakan lingkungan, khusus kegiatan pertambangan); c. Cara penyusunan Berita Acara Hasil Pengawasan; d. Cara pengolahan data hasil pengawasan; e. Cara penyusunan Rapor Sementara dan, f. Cara penyusunan Rapor final. Kepala instansi lingkungan hidup Provinsi memberikan sertifikat kepada para peserta penguatan kapasitas yang lulus. Kepala instansi lingkungan hidup Provinsi menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penguatan kapasitas kepada Ketua Tim Teknis PROPER. Output kegiatan: 1. Jumlah orang yang dilatih; 2. Jumlah orang yang mendapat sertifikat; 3. Laporan pelaksanaan kegiatan penguatan kapasitas.
21 BAB VII JADWAL KEGIATAN PROPER Pelaksanaan kegiatan PROPER dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut : Kegiatan Waktu (bulan) Peningkatan Kapasitas dan Sosialisasi Mekanisme dan Kriteria PROPER kepada Perusahaan Maret - April Kunjungan Lapangan Tahap I Mei - Juni Supervisi Tahap I Mei Kunjungan Lapangan Tahap II Mei – Juli Supervisi Tahap II Juni dan Juli Pengiriman Raport Sementara Provinsi dan KLH September Sanggahan September Evaluasi Sanggahan Oktober Usulan Pemeringkatan Oktober Pengumuman November
22 BAB VIII EVALUASI DAN PELAPORAN Laporan dekonsentrasi Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3, Pengelolaan Kualitas Air dan Udara Skala Nasional melalui PROPER mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup dan struktur laporan dekonsentrasi PROPER. Tim Pelaksana PROPER Provinsi wajib mendokumentasikan secara sistematis semua output tahapan kegiatan dan Tim PROPER Kementerian Lingkungan Hidup berhak secara penuh untuk mengakses dokumentasi pelaksanaan PROPER. Pelaporan dekonsentrasi Proper terdiri beberapa bab dan lampiran dengan susunan sebagai berikut: I. Pendahuluan II. Pelaksanaan Proper III. Hasil Evaluasi Proper IV. Peningkatan Kapasitas V. Penutup VI. Lampiran-Lampiran Struktur pelaporan dapat dilihat pada gambar 8.1 Gambar 8.1 Struktur Pelaporan Dekonsentrasi PROPER
23 Isian lampiran laporan dekonsentrasi PROPER mengacu pada Lampiran VIII. A. Pendahuluan Pada bab pendahuluan disampaikan latar belakang, tujuan, ruang lingkup kegiatan Proper serta sistematika pelaporan dekon PROPER. Dalam ruang lingkup kegiatan PROPER disampaikan deskripsi mengenai tahapan persiapan proper yang terdiri dari persiapan, pelaksanaan serta evaluasi hasil pelaksanaan PROPER B. Pelaksanaan PROPER Dalam Bab pelaksanaan Proper disampaikan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemda mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan PROPER yaitu :  Penetapan usulan peserta PROPER kepada KLH  Pertemuan teknis dengan KLH membahas peserta, rencana pemantauan serta peningkatan kapasitas  Penyusunan rencana kerja pelaksanaan PROPER di Provinsi  Peningkatan kapasitas kepada Tim Pelaksana PROPER Provinsi  Sosialisasi PROPER kepada Perusahaan peserta PROPER Dalam Bab ini disampaikan juga daftar peserta PROPER periode penilaian. Data lengkap mengenai peserta PROPER disampaikan dalam Lampiran 1 Laporan Dekonsentrasi PROPER. Setelah dilaksanakan pengawasan, salah satu bukti pengawasan adalah Berita Acara. Kumpulan Berita Acara peserta PROPER disampaikan dalam Lampiran 2 Laporan Dekonsentrasi PROPER . C. Hasil Pelaksanaan PROPER Dalam Bab ini disampaikan hasil pelaksanaan PROPER yang terdiri dari jumlah industri peserta PROPER dan hasil peringkatnya, data penghitungan beban pencemar, Raport perusahaan serta rekapitulasi Berita Acara. C.3.1 Peringkat PROPER pada periode Penilaian serta periode Penilaian sebelumnya sehingga dapat dianalisis trend tingkat penaatan dari setiap industri dan secara umum C.3.2 Inventarisasi beban pencemaran Inventarisasi beban pencemaran dilakukan untuk beban pencemaran air, udara, serta gas rumah kaca. Inventarisasi dilakukan untuk setiap sektor dalam PROPER yaitu sektor Manufaktur, Prasarana dan Jasa (MPJ), Pertambangan, Enrgi dan Migas (PEM) serta Agroindustri. Data beban pencemaran diperoleh dari form/blangko pengawasan lapangan serta hasil perhitungan. Untuk setiap media dan jenis industri maka parameter yang diinventrasasi beban pencemarannya adalah parameter kunci. Sebagai contoh untuk air maka minimal inventarisasi dilakukan untuk parameter BOD, COD, TOC, NH3 serta parameter kunci lainnya. Contoh tabel untuk beban pencemaran airbadalah sebagai berikut :
24 No. Sektor Parameter (ton/Periode) BOD COD TSS Minyak & Lemak dst dst 1 MPJ 2 PEM 3 Agro Detail inventarisasi beban pencemaran air dari setiap perusahaan disampaikan dalam Lampiran 3 a. Inventarisasi beban pencemar udara dilakukan untuk pencemar kriteria yaitu SO2, NO2, PArtikulat, serta pencemar GRK yaitu CO2, CH4, N2O serta SF6 dimana semua nilainya dikonversi dengan CO2e. Contoh tabel untuk beban pencemar udara dan GRK adalah sebagai berikut: Tabel Beban Pencemar Udara No. Sektor Parameter (ton/Periode) SO2 NO2 Partikulat dst dst 1 MPJ 2 PEM 3 Agro Tabel Pencemar GRK No. Sektor Parameter (ton/Periode) CO2 CH4 N2O CH4 CO2e 1 MPJ 2 PEM 3 Agro Detail perhitungan beban pencemar udara kriteria dan gas rumah kaca dari setiap perusahaan dapat dilihat pada Lampiran 3 b. Untuk limbah B3 maka informasi yang disampaikan dapat dilihat pada table berikut: No. Sektor Beban Limbah B3 (ton/Periode) Dihasilkan Disimpan di TPS Diserahkan Pihak ke-3 Dimanfaatkan Landfill Dumping 1 MPJ 2 PEM 3 Agro Detail data beban pencemaran limbah B3 dari setiap perusahaan disampaikan pada Lampiran 3 c.
25 8.3.3 Kinerja Perusahaan Peserta PROPER Kinerja Laporan kinerja perusahaan disampaikan dalam bentuk Rapor yang akan disampaikan kepada setiap peserta PROPER. Kumpulan Rapor peserta akan disampaikan dalam Lampiran 4 Laporan Dekonsentrasi PROPER. D. Penguatan Kapasitas Dalam bab ini disampaikan hasil penguatan kapasitas yang sudah dilakukan baik untuk lingkup internal, ataupun kabupaten/kota, serta sosialisasi kepada perusahaan perusahaan PROPER. Jumlah SDM yang terlibat, kompetensi, pendidikan, pelatihan serta status kepegawaian ataupun jabatan fungsional disampaikan dalam Lampiran 5 Laporan Dekonsentrasi PROPER. E. Penutup Bab penutup berisikan analisis hasil pelaksanaan PROPER, kendala serta hambatan, kesimpulan hasil pelaksanaan PROPER serta rekomendasi agar pelaksanaan PROPER ke depan menjadi lebih baik
26 Sekretariat PROPER KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Dekonsentrasi Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3, Pengelolaan Kualitas Air dan Udara Skala Nasional melalui PROPER, dapat menghubungi: Sekretariat PROPER Telp./Fax. : (021) 8520-886 Email: dekonproper@gmail.com dan sekretariatproper@gmail.com Alamat: Jl. DI. Panjaitan Kav. 24, Gd. B Lt. 4 Kebon Nanas – Jakarta 13410.
27 LAMPIRAN
28 LAMPIRAN I. FORMAT BERITA ACARA HASIL PENGAWASAN PROPER Pada hari ini, .......... tanggal .... Bulan ..... tahun ......., pukul ......, di Kab/Kota..... Provinsi ......., kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ............................................................................................................................................ Instansi : ............................................................................................................................................ NIP./No. PPLH : .................................. /........................................................................................................ Pangkat/Gol. : .........................../................................................................................................................ Jabatan : ............................................................................................................................................ Beserta anggota pengawas: Nama NIP/PPLH Jabatan ............................ .................................. .......................................... secara bersama-sama telah melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap: Perusahaan : ............................................................................................................................................ Alamat : ............................................................................................................................................ Telp./Fax./HP : ............................................................................................................................................ e-mail : ............................................................................................................................................ Pihak Perusahaan Nama : ............................................................................................................................................ Jabatan : ............................................................................................................................................ No. Hp : ............................................................................................................................................ Pengawasan dan pemantauan tersebut dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER), yang terdiri dari pemantauan, pemeriksaan dan verifikasi teknis terhadap pelaksanaan kegiatan Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran Udara dan Pengelolaan Padat/Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Catatan temuan- temuan lapangan selama pengawasan dan pemantauan tersebut disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini. Demikian Berita Acara Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan disaksikan oleh yang bertanda tangan di bawah ini. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup – Provinsi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup – Kab/Kota Pihak Perusahaan Nama : ........... Ttd: ………………. Nama : ........... Ttd: ………………. Nama : ........... Ttd: ………………. Nama : ................ Ttd: ………………. Nama : ........... Ttd: ………………. Nama : ........... Ttd: ………………. BERITA ACARA PENGAWASAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP
29 Lampiran1. Berita Acara Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup PROFIL PERUSAHAAN Nama Perusahaan : Alamat lokasi kegiatan : Telp./Fax. : Alamat Kantor Pusat/Perwakilan : Telp./Fax. : Nama Holding Company : Alamat Kantor Holding Company Telp./Fax. : Tahun Berdiri Perusahaan/ Beroperasi Perusahaan : Jenis Industri : Status Permodalan Luas Area Pabrik/Lokasi Kegatan : Pengelolaan Air Limbah : Pembuangan Ke sumber air/ Pembuangan ke laut/ Pemanfaatan ke tanah/ Reinjeksi Jumlah Karyawan : Kapasitas Produksi : · Terpasang : · Senyatanya : Bahan Baku Utama : Bahan Penolong : Proses Produksi : Prosentase Pemasaran Eksport : Prosentase Pemasaran Domestik/Lokal : Bahan Bakar yang digunakan : Satuan Bahan Bakar : Jumlah Konsumsi Bahan bakar/tahun : Dokumen Lingkungan yang dimiliki : Nama Personal Kontak : Nomor HP : Jabatan : e-mail Personal Kontak : Lokasi Yang Dikunjungi: (sebutkan lokasi lapangan/fasilitas yang dikunjungi)
30 HASIL EVALUASI PENGAWASAN KINERJA PENAATAN Periode 1 Juli 20xx – 30 Juni 20xx Nama Perusahaan : PT. Xxx Jenis Industri : Xxx Lokasi Kegiatan : Kabupaten Xxx, Provinsi Xxx I. DOKUMEN LINGKUNGAN/IZIN LINGKUNGAN No. Kewajiban penanggungjawab usaha sesuai PP 27/2012 Penaatan Temuan 1. Memiliki dokumen lingkungan/Izin Lingkungan. Taat Dokumen UKL-UPL Nomor :117/UKL- UPL/2008 disetujui oleh Kepala Dinas Lingkunga Hidup, Pertambangan dan Energi Kabupaten xxx 2. Melaksanakan ketentuan dalam dokumen lingkungan/izin lingkungan: A. Deskripsi kegiatan (luas area dan kapasitas produksi) B. Pengelolaan lingkungan terutama terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan Pengelolaan LB3 Tidak Taat Belum melaksanakan ketentuan secara rutin pelaksanaan UKL-UPL 3. Melaporkan pelaksanaan dokumen lingkungan/izin lingkungan (terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan Pengelolaan LB3) Tidak Taat Belum melaporkan secara rutin pelaksanaan UKL-UPL II. PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR A. Kewajiban Pengendalian Pencemaran Air No. Pengelolaan Limbah Cair Penaatan Temuan 1. Ketaatan terhadap Izin Tidak Taat Izin pembuangan No 660.31/2875/203.2/2010 namun sudah habis masa berlakunya pada tanggal 29 Maret 2012 dan belum memperpanjang 2. Ketaatan terhadap titik penaatan pemantauan 100% Perusahaan mempunyai 10 (sepulu) titik outlet IPAL dan seluruhnya sudah dilakukan pemantauan 3. Ketaatan terhadap parameter Baku Mutu 100% Parameter yang dipantau sudah lengkap sesuai dengan Permen LH No 04 Tahun 2010 4. Ketaatan terhadap pelaporan 83% Sepanjang masa evaluasi parameter TSS dua bulan tidak dilaporkan 5. a. Ketaatan terhadap pemenuhan Baku Mutu 80% b. Pemenuhan Baku Mutu berdasarkan Pemantauan Tim PROPER ------ - Dilakukan/Tidak dilakukan pengambilan sampel air limbah. - Parameter yang diuji ... - Menunggu hasil laboratorium. 6. Ketaatan terhadap Ketentuan Teknis Tidak Taat Ditemukan bypass dari saluran sebelum masuk ke kolam IPAL dan belum memasang alat ukur debit
31 B. Tindak Lanjut Yang Harus Dilakukan 1. Perusahaan wajib segera menutup saluran bypass dari saluran sebelum masuk ke kolam IPAL 2. Perusahaan wajib segera mengurus izin pembuangan air limbah kepada Bupati Kabupaten xxxxxxxxxxxx 3. Perusahaan wajib menjaga Kualitas air limbah melalui optimalisasi kinerja IPAL agar memenuhi BMAL yang ditetapkan dan memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan xxxxxxxxxxxx tentang baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan xxxxxxxxxxxxxxx 4. Perusahaan wajib melakukan pengujian air limbah setiap bulan untuk setiap parameter yang dipersyaratkan dalam baku mutu air limbah Industri xxxxxxxxxxx ,dan memeriksakannya kepada laboratorium terakreditasi. 5. Perusahaan wajib memasang alat ukur debit dan melakukan pencatatan debit, /kuantitas limbah harian, pH harian, serta produksi senyatanya bulanan. 6. Perusahaan wajib menyampaikan laporan tentang pH harian, debit/kuantitas air limbah harian, kadar parameter mutu limbah cair dan produksi harian senyatanya, sekurang-kurangnya tiga bulan sekali kepada BLH Kabupaten Xxx, BLH Provinsi Xxx dan Kementerian Lingkungan Hidup. C. Perhitungan Beban Pencemaran Air (Ton/periode) No Parameter Beban Inlet Beban Outlet III. PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA A. Kewajiban Pengendalian Pencemaran Udara No. Pengendalian Pencemaran Udara Penaatan Temuan 1. Ketaatan terhadap titik penaatan pemantauan 100%  Sumber Emisi : 3 unit boiler, 1 unit heather, 2 Unit dryer, 3 unit deporasi gliserin, 2 unit genset  Seluruh sumber emisi sudah dipantau 2. Ketaatan terhadap pelaporan 100% Semua parameter dari hasil pemantauan semua sumber emisi sudah dilaporkan sesuai peraturan 3. Ketaatan terhadap parameter Baku Mutu Emisi 100% Parameter yang dipantau dari semua sumber emisi sudah sesuai peraturan 4. Ketaatan terhadap pemenuhan Baku Mutu Emisi 100% Hasil pemantauan emisi seluruh sumber emisi telah memenuhi baku mutu emisi 5. Ketaatan terhadap ketentuan Teknis yang dipersyaratkan Taat Semua cerobong sudah dilengkapi dengan sarana dan prasarana sampling B. Tindak Lanjut Yang Harus Dilakukan 1. Perusahaan wajib tetap melakukan pemantauan emisi Boiler, Heather yang aktif dengan parameter dan frekuensi minimal 6 bulan sekali sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 07 tahun 2007. 2. Perusahaan wajib tetap melakukan pemantauan emisi genset dan dryer yang aktif dengan parameter dan frekuensi sesuai peraturan yang berlaku. 3. Perusahaan wajib menjaga kualitas emisinya sehingga memenuhi Baku Mutu sesuai dengan peraturan yang berlaku. 4. Perusahaan wajib tetap melakukan pengukuran kualitas udara ambien sekurang-kurangnya 6 bulan sekali sesuai dengan PP Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. 5. Perusahaan wajib menyampaikan laporan tentang pengujian emisi udara dari semua sumber emisi dan
32 pengujian kualitas udara ambien sekurang-kurangnya enam bulan sekali kepada BLH Kabupaten xxx, BLH Provinsi xxx dan Kementerian Lingkungan Hidup. C. Perhitungan Beban Pencemaran Udara (Ton/periode) No Parameter Beban Emisi IV. PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) A. Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pengelolaan Limbah B3 Status Perizinan No. SK/ No. Surat Masa Berlaku Keterangan Penyimpanan Sementara √ Surat Keputusan Kepala BLH Kabupaten XXX nomor: XXX//SK/TPS- LB3/2011 pada tanggal 27 Desember 2011 2 (dua) tahun Izin tempat penyimpanan sementara limbah B3 untuk sludge hasil kegiatan sendiri --- --- --- Belum memiliki TPS Limbah B3 untuk penyimpanan abu batubara --- --- --- Belum memiliki izin penyimpanan sementara untuk limbah B3 lainnya (oli bekas, bekas kemasan bahan kimia, aki bekas, majun terkontaminasi limbah B3, drum bekas oli bekas, limbah elektronik) B. Sumber Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun No. Sumber Jenis Limbah Estimasi Timbulan Kemasan Konversi ke ton 1. Boiler Abu batubara 0.20 ton/ hari Karung plastik --- 2. IPAL Sludge IPAL 0.02 ton/ hari Karung plastik --- 3. Proses produksi Bekas kemasan bahan kimia 0.09 ton/ 8 bulan (30 pieces) --- --- 4. Genset, forklift Oli bekas 0.45 ton/ 10 bulan Drum --- 5. Workshop Drum bekas oli bekas --- --- --- 6. Workshop Kain majun terkontaminasi limbah B3 Belum dihasilkan --- --- 7. Genset, forklift Aki bekas Belum dihasilkan --- --- 8. Kantor Limbah elektronik Belum dihasilkan --- --- Catatan: - Sejak bulan September 2012 perusahaan menggunakan batubara sebagai bahan bakar boiler dikarenakan kesulitan untuk mendapatkan cangkang. - Perusahaan tidak menggunakan lampu yang mengandung merkuri.
33 C. Neraca Limbah B3 Periode 1 Juli 20xx – 30 Juni 20xx Jenis Limbah Satuan Limbah Dihasilkan Limbah Dikelola Limbah Belum Dikelola Perlakuan A. Sumber Dari Proses Produksi --- --- --- --- --- --- B. Sumber Dari Luar Proses Produksi Abu batubara Ton 30.00 0 30.00 Ditempatkan dalam karung plastik di lokasi terbuka di lingkungan pabrik Sludge IPAL Ton 7.54 2.00 5.54 0 - Disimpan di TPS - Diserahkan ke xxx (pengangkut/ AAT), PT. xxx Oli bekas Ton 0.45 0 0.45 Disimpan di gudang workshop Drum bekas oli bekas Ton 0.03 0 0.03 Disimpan di gudang workshop Bekas kemasan bahan kimia Ton 0.09 0 0.09 Disimpan di gudang workshop Majun terkontaminasi limbah B3 Ton 0 0 0 Belum dihasilkan Aki bekas Ton 0 0 0 Belum dihasilkan Limbah elektronik Ton 0 0 0 Belum dihasilkan TOTAL Ton 38.11 7.54 30.57 Persentase % 19.79 80.21 Ket : 14.54% limbah B3 yang diserahkan ke pihak ke tiga yang memiliki izin, 5.25% limbah B3 masih tersimpan di TPS dan 80,21% limbah B3 belum dikelola sesuai ketentuan. Secara umum 80.21% limbah B3 belum dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku dan persyaratan dalam izin. D. Temuan dan Rekomendasi No Aspek Penilaian Temuan Lapangan Rencana Tindak Lanjut 1 a. Pendataan Jenis dan Volume Limbah yang dihasilkan Identifikasi jenis limbah B3 - Telah melakukan identifikasi terhadap limbah B3 sludge, oli bekas, kemasan bekas bahan kimia, drum bekas oli bekas, aki bekas, abu batubara - Belum melakukan identifikasi terhadap limbah elektronik dan majun terkontaminasi limbah B3 Wajib melakukan identifikasi terhadap seluruh limbah B3 yang dihasilkan Pencatatan Jenis dan Volume limbah B3 yang dihasilkan Belum melakukan pencatatan terhadap seluruh jenis dan volume limbah B3 yang dihasilkan. Wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh jenis dan volume limbah B3 yang dihasilkan. Pendataan pengelolaan lanjutan limbah B3 Belum melakukan pengelolaan lanjutan terhadap seluruh limbah B3 selain limbah B3 sludge. Wajib melakukan pengelolaan lanjutan terhadap seluruh limbah B3 yang dihasilkan sesuai ketentuan. b. Pelaporan Belum melakukan pelaporan realisasi pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya, termasuk untuk sludge IPAL Wajib melaporkan realisasi pengelolaan semua limbah B3 yang dihasilkan dengan menyampaikan neraca limbah
34 yang sudah memiliki izin TPS LB3. B3, logbook, dan manifest salinan #2 per triwulan kepada BLH XXX dengan tembusan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan BLH Provinsi XXX. 2. Perizinan Pengelolaan Limbah B3 Kepemilikan izin PLB3 yang dipersyaratkan - Sudah memiliki Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 untuk sludge IPAL sesuai Surat Keputusan Kepala BLH Kabupaten XXX nomor: XXX//SK/TPS-LB3/2011 pada tanggal 27 Desember 2011 - Belum memiliki Izin Penyimpanan Sementara untuk limbah abu batubara - Belum memiliki Izin Penyimpanan Sementara untuk limbah B3 oli bekas, aki bekas, majun terkontaminasi, bekas kemasan bahan kimia, drum bekas oli bekas dan limbah elektronik - Wajib membangun TPS Limbah B3 untuk limbah B3 abu batubara, oli bekas, aki bekas, majun terkontaminasi, bekas kemasan bahan kimia, drum bekas oli bekas dan limbah elektronik sesuai KEP- 01/BAPEDAL/09/1995 dan mengajukan permohonan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 kepada BLH Kabupaten XXX. - Tidak menyimpan limbah B3 melebihi jangka waktu 90 hari kecuali jika limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari maka dapat disimpan selama 180 hari Masa berlaku izin 2 (dua) tahun untuk Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 untuk sludge IPAL 3. Pelaksanaan ketentuan izin : a. Pemenuhan terhadap ketentuan teknis dalam izin selain Baku Mutu Emisi, Effluent dan Standard Mutu (check list) - TPS Sludge memenuhi 57.70% ketentuan teknis - Belum memiliki TPS Limbah B3 untuk penyimpanan abu batubara, oli bekas, aki bekas, majun terkontaminasi, bekas kemasan bahan kimia, drum bekas oli bekas dan limbah elektronik Wajib membangun TPS Limbah B3 yang memenuhi ketentuan teknis di TPS Limbah B3 sesuai KEP-01/BAPEDAL/09/1995. b. Emisi dari kegiatan pengolahan dan/atau pemanfaatan limbah B3: --- Apabila perusahaan ingin melakukan kegiatan pengolahan dan/ atau pemanfaatan limbah B3, maka wajib mengajukan permohonan izin kepada Kementerian Lingkungan Hidup - Pemenuhan terhadap BME --- --- - Jumlah parameter yang diukur dan dianalisa --- --- - Frekuensi pengukuran --- ---
35 c. Effluent dari kegiatan pengolahan dan/atau penimbunan dan/atau pengelolaan limbah B3 lainnya : --- --- d. Standar Mutu Produk dan/atau kualitas limbah B3 untuk pemanfaatan --- --- 4. Open dumping, pengelolaan tumpahan, dan penanganan media/tanah terkontaminasi limbah B3 : Menyimpan limbah B3 abu batubara dalam kemasan karung plastik di lokasi terbuka di lingkungan pabrik - Menghentikan kegiatan menyimpan limbah abu batubara di tempat terbuka - Segera memindahkan limbah abu batubara yang disimpan di lokasi terbuka ke dalam TPS yang berizin - Menyampaikan progress pemindahan limbah B3 abu batubara ke dalam TPS berizin kepada Kementerian Lingkungan Hidup dengan tembusan ke BLH Kabupaten XXX - Menyampaikan rencana penyelesaian pemindahan limbah B3 abu batubara ke dalam TPS berizin kepada Kementerian Lingkungan Hidup dengan tembusan ke BLH Kabupaten XXX Jenis limbah dan jumlah limbah yang di open dumping Limbah abu batubara sebanyak 30 ton Rencana pengelolaan lahan terkontaminasi --- Kesesuaian rencana dengan pelaksanaa pengelolaan lahan terkontaminasi --- --- Jumlah total limbah dan tanah terkontaminasi yang dilakukan pengelolaan --- --- Perlakuan pengelolaan limbah dan tanah terkontaminasi yang diangkat sesuai perencanaan --- --- SSPLT (surat status pemulihan lahan terkontaminasi) --- --- Ketentuan dalam SSPLT --- --- 5. Jumlah limbah B3 yang dikelola (Neraca Limbah B3) 19.79% limbah B3 dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perusahaan wajib melakukan pengelolaan terhadap limbah B3 yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan. 6. Pengelolaan limbah B3 oleh pihak ke-3 a. Pengelolaan melalui pengumpul limbah B3 --- --- Masa berlaku izin --- ---
36 Kesesuaian jenis limbah B3 yang dikumpul dengan izin yang berlaku --- --- Kontrak kerjasama penghasil limbah dan pengumpul limbah --- --- Kontrak kerjasama antara pengumpul dengan pihak pemanfaat, pengolah atau penimbun --- --- Ada/tidak masalah pencemaran lingkungan --- --- b. Pihak ke-3 pengelola lanjut limbah B3 (pemanfaat/ pengolah/ penimbun) PT. Bata Kuo Shin --- Masa berlaku izin Perusahaan tidak memiliki salinan izin pihak ketiga pengelola lanjut Wajib memiliki salinan izin pihak ketiga pengelola lanjut dan menyampaikan salinan izin tersebut ke Kementerian Lingkungan Hidup Kesesuaian jenis limbah B3 yang dikelola --- --- Kontrak kerjasama penghasil dan pengolah/ pemanfaat/ penimbun --- --- Ada/tidak masalah pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pengelola limbah B3 --- --- Pihak ke-3 Jasa Pengangkutan CV. Gema Putra Buana --- Ada/tidak izin dari Kementerian Perhubungan Memiliki izin pengangkutan dari Kementerian Perhubungan --- Ada/tidak rekomendasi dari KLH Memiliki rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup --- Kesesuaian jenis limbah yang diangkut dengan izin Sesuai dengan izin dan rekomendasi --- Kesesuaian alat angkut dengan yang tercantum dalam izin (No polisi, no rangka, no mesin) Sesuai dengan izin dan rekomendasi --- Rute pengangkutan sesuai dengan izin Sesuai dengan izin dan rekomendasi --- Penggunaan dokumen/manifest yang sah Penggunaan dokumen manifest tidak sesuai dengan Kep-02/BAPEDAL/09/1995 dimana dokumen manifest #2 dan #3 sudah terisi penuh dan dicap oleh perusahaan pengelola akhir limbah B3 Wajib memenuhi ketentuan sesuai Kep- 02/BAPEDAL/09/1995 dalam penggunaan dokumen manifest. 7. Dumping, injeksi dan pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu: --- --- Izin dumping/izin pengelolaan --- ---
37 limbah B3 dengan cara tertentu Jumlah/volume limbah B3 yang di dumping --- --- 8. Pengelolaan Limbah B3 lainnya --- --- E. Penaatan No. Aspek Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 Taat Belum Taat Keterangan 1. a. Pendataan jenis dan volume limbah yang dihasilkan --- √ - Belum melakukan identifikasi limbah elektronik dan majun terkontaminasi limbah B3 - Belum melakukan pencatatan seluruh limbah B3 yang dihasilkan b. Pelaporan --- √ Belum melakukan pelaporan realisasi pengelolaan limbah B3 sludge IPAL sesuai dengan izin 2. Status perizinan pengelolaan limbah B3 √ --- Untuk TPS Limbah B3 Sludge IPAL 3. Pelaksanaan ketentuan dalam Izin a. Pemenuhan Ketentuan Teknis --- √ - TPS Sludge memenuhi 57.70% ketentuan teknis - Belum memiliki TPS Limbah B3 untuk penyimpanan abu batubara dan limbah B3 lainnya b. Pemenuhan Baku Mutu Emisi --- --- c. Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah --- --- d. Pemenuhan Pemanfaatan --- --- 4. Penanganan open dumping, pengelolaan tumpahan, dan penanganan media terkontaminasi LB3 --- √ Menyimpan limbah B3 abu batubara dalam kemasan karung plastik di lokasi terbuka di lingkungan pabrik a. Rencana pengelolaan --- --- b. Pelaksanaan pengelolaan --- --- c. Jumlah tanah terkontaminasi yang dikelola --- --- d. Pelaksanaan ketentuan SSPLT --- --- 5. Jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan peraturan --- √ 19.79% limbah B3 dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 6. Pengelolaan limbah B3 oleh pihak ke-3 dan pengangkutan limbah B3 √ --- 7. Pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu (antara lain : Dumping, Re-injeksi, dll) --- --- F. Kesimpulan Segera melakukan perbaikan sesuai dengan rencana tindak lanjut pada tabel D. dan menyampaikan hasil perbaikan Tindak lanjut dari berita acara beserta data-data pendukung dan foto perbaikan tersebut kepada Deputi IV MENLH c.q. Asdep Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3 (alamat : Gd.C, Lt. 2, JL. D.I. Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur – 13410; Telp./Fax. 021- 85904932) dengan tembusan kepada BLH Provinsi XXX dan BLH Kabupaten XXX.
38 LAMPIRAN 1. Check list pengelolaan limbah B3 (TPS Limbah B3) yang telah ditandatangani oleh pengawas dan perusahaan. 2. Foto temuan lapangan. FOTO TEMUAN LAPANGAN Kondisi TPS Limbah B3 Keterangan Tindak Lanjut - Membuang air limbah hasil pengolahan IPAL (drying bed) ke lingkungan tanpa ada izin pembuangan limbah cair - Dilakukan analisa pH pada air limbah yang dibuang ke lingkungan menggunakan kertas lakmus dengan hasil pH 7 - Tidak melakukan pembuangan air limbah dari proses IPAL secara langsung ke lingkungan tanpa ada izin pembuangan limbah cair - Menutup saluran air limbah dari proses drying bed ke lingkungan selama izin pembuangan limbah cair belum ada dan mengalirkan kembali ke IPAL. TPS Sludge tidak sesuai dengan ketentuan teknis dalam Kep-01/BAPEDAL/09/1995 Wajib memenuhi ketentuan teknis di TPS sesuai Kep- 01/BAPEDAL/09/1995 Terdapat tumpahan/ ceceran sludge IPAL di sekitar TPS Sludge. Melakukan pembersihan sludge IPAL yang tercecer di lokasi TPS Sludge. House keeping di sekitar TPS Sludge tidak terawat. Menjaga kebersihan di TPS Sludge dan sekitarnya.
39 Menyimpan limbah oli bekas, drum bekas oli bekas, kemasan bekas bahan kimia di gudang workshop dan bercampur dengan limbah non B3. Wajib membangun TPS Limbah B3 untuk menyimpan oli bekas, drum bekas oli bekas, kemasan bekas bahan kimia, majun terkontaminasi limbah B3, aki bekas, dan limbah elektronik. - House keeping di lokasi boiler kurang terawat - Banyak batubara yang disimpan di luar lokasi boiler - Menyimpan limbah abu batubara di lokasi boiler - Banyak limbah abu batubara yang tercecer di sekitar lokasi boiler - Menjaga house keeping di lokasi boiler agar terawat, rapi dan bersih sehingga tidak ada ceceran batubara dan limbah abu batubara ke lingkungan - Membangun TPS limbah B3 khusus untuk abu batubara sesuai ketentuan Kep- 01/BAPEDAL/09.1995
40 - Menyimpan limbah B3 abu batubara dalam kemasan karung plastik di lokasi terbuka di lingkungan pabrik, di antaranya dekat lokasi boiler dan di samping bangunan pabrik - Menyimpan limbah B3 abu batubara dalam kemasan karung plastik di lokasi terbuka di lingkungan pabrik - Menyimpan limbah B3 abu batubara dalam kemasan karung plastik di lokasi terbuka di lingkungan pabrik - Menyimpan limbah B3 abu batubara dalam kemasan karung plastik di lokasi terbuka di lingkungan pabrik - Menghentikan kegiatan menyinpan limbah abu batubara di lokasi terbuka. - Segera memindahkan limbah abu batubara ke dalam TPS yang berizin. - Menyampaikan progress pemindahan limbah B3 abu batubara ke dalam TPS berizin kepada Kementerian Lingkungan Hidup dengan tembusan ke BLH Kabupaten XXX - Menyampaikan rencana penyelesaian pemindahan limbah B3 abu batubara ke dalam TPS berizin kepada Kementerian Lingkungan Hidup dengan tembusan ke BLH Kabupaten XXX
41 V. PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN (KHUSUS KEGIATAN PERTAMBANGAN) A. Rekapitulasi Penilaian No. Tahapan Lokasi Nilai Total X ≥ 80 55 < x < 80 X ≤ 55 Keterangan 1. Pembersihan Lahan Lokasi 1 98 1 Taat 2. Penggalian Tanah Penutup Lokasi 1 81 1 Taat 3. Penambangan Lokasi 1 88 1 Taat 4. Penimbunan Lokasi 1 78 1 Tidak Taat 5. Pengupasan Tanah Pucuk Lokasi 1 98 1 Taat 6. Reklamasi Lokasi 1 88 1 Taat 7. Pembersihan Lahan Lokasi 2 100 1 Taat 8. Pengupasan Tanah Pucuk Lokasi 2 100 1 Taat 9. Penggalian Tanah Penutup Lokasi 2 81 1 Taat 10. Penambangan Lokasi 2 90 1 Taat 11. Penimbunan Lokasi 2 53 1 Taat 12. Reklamasi Lokasi 2 86 1 Taat 13. Pembersihan Lahan Lokasi 3 100 1 Taat 14. Pengupasan Tanah Pucuk Lokasi 3 100 1 Taat 15. Penggalian Tanah Penutup Lokasi 3 81 1 Taat 16. Penambangan Lokasi 3 73 1 Taat 17. Penimbunan Lokasi 3 83 1 Taat 18. Reklamasi Lokasi 3 86 1 Taat 19. Pembersihan Lahan Lokasi 4 98 1 Taat 20. Penimbunan Lokasi 4 91 1 Taat 21. Reklamasi Lokasi 4 100 1 Taat 22. Pengupasan Tanah Pucuk Lokasi 5 98 1 Taat
42 23. Penggalian Tanah Penutup Lokasi 5 91 1 Taat 24. Penambangan Lokasi 5 98 1 Taat 25. Pembersihan Lahan Lokasi 6 100 1 Taat 26. Pengupasan Tanah Pucuk Lokasi 6 100 1 Taat 27. Penggalian Tanah Penutup Lokasi 6 83 1 Taat 28. Penambangan Lokasi 6 88 1 Taat 29. Penimbunan Lokasi 6 83 1 Taat 30. Reklamasi Lokasi 6 88 1 Taat JUMLAH DATA 30 27 2 1 Tidak Taat Persentase 90% 6,67% 3,3% Tidak Taat B. Ringkasan Penaatan Pengendalian Kerusakan Lahan 1. Pada aspek manajemen telah memenuhi semua ketentuan kriteria pengendalian kerusakan lingkungan 2. Untuk aspek Teknis: a) Kriteria K3 (Potensi Longsor) terlihat longsoran batuan pada dinding yang ditinggal b) Kriteria K4 (Potensi Pencemaran AAT) tidak mendapatkan nilai karena belum dilakukan upaya penanganan batuan yang berpotensi membentuk air asam tambang. c) Kriteria K5 (Erosi): terdapat indikasi adanya erosi didinding lereng penggalian tanah penutup d) Kriteria K6 (Kebencanan); jauh dari pemukiman penduduk dan sarana vital lain/memiliki sistem tanggap darurat (sarana, personil, SOP, dll) c. Tindaklanjut yang harus dilakukan 1. Mempertahankan kinerja terkait aspek manajemen 2. Melakukan pembenahan pada lereng-lereng yang tinggi atau sudutnya melebihi rekomendasi FS dan terlihat adanya longsoran batuan didaerah tersebut. 3. Melakukan upaya penanganan batuan yang berpotensi pencemar dengan mengikuti langkah langkah sebagai berikut ;  Identifikasi semua batuan limbah yang dihasilkan dari penambangan  Melakukan karakteristik batuan penutup tersebut, batuan potensi pembentuk AAT dan batuan tidak berpotensi membentuk AAT  Memilih teknologi penanganan batuan potensi pembentuk AAT tersebut, untuk menghindari terbentuknya AAT 4. Upaya Pengolahan AAT : Melakukan pengumpulan AAT yang ada Melakukan pengolahan air leachet (AAT) yang sudah terbentuk hingga memenuhi BMAL sebelum dibuang ke lingkungan.
43 LAMPIRAN 2. BERITA ACARA PENGAWASAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP A. LEMBAR ISIAN PENILAIAN DOKUMEN LINGKUNGAN/IZIN LINGKUNGAN 1. Pengesahan Dokumen No. Nama Dokumen Lingkungan Institusi Pengesahan Dokumen Lingkungan Tanggal Pengesahan Dokumen Lingkungan Batasan Kapasitas Produksi Realisasi Kapasitas Produksi Dampak Penting yang dikelola 1. … … … … … … 2. … … … … … … dst. 2. Pelaporan Triwulanan* Instansi Triwulan III-(Tahun N-1) Triwulan IV- (Tahun N-1) Triwulan I- (Tahun N) Triwulan II- (Tahun N) Keterangan Kabupaten … … … … … Provinsi … … … … … Kementerian Lingkungan Hidup … … … … … * Triwulanan : berupa nomor dan tanggal surat pengiriman laporan 3. Pelaporan Semester** Instansi Semester 2-(Tahun N-1) Semester 1- (Tahun N) Kabupaten … … Provinsi … … Kementerian Lingkungan Hidup … … ** Semester : berupa nomor dan tanggal surat pengiriman laporan Catatan : Tabel Triwulan/Semeter dipilih sesuai kewajiban dalam Dokumen Lingkungan
44 B. LEMBAR ISIAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR 1. Titik Penaatan dan Izin No. Sumber Air Limbah Nama Titik Penaatan Koordinat Jenis Teknologi Pengolahan Air Limbah Status Izin Nomor Sertifikat Hasil Uji Nomor Izin Instansi Penerbit Izin Tanggal Izin Terbit Tanggal Berakhir Jul Ags Sep Okt Nop Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun dr2 LU 1. ……… ……….. … … ……….. …… …. …. …. ... … …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. 2. ……… ……….. … … ……….. …… …. …. …. … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. dst. a. Titik Penaatan dan Izin (Industri yang menerapkan Land Aplikasi) No Nama Titik Penaatan Jenis Titik Penaatan Status Izin Nomor Sertifikat Hasil Uji Tanggal PemantauanNomor Izin Instansi Penerbit Izin Tanggal Izin Terbit Tanggal Berakhir 1 ……… Tanah (Rorak) 2 ……… Tanah (Antar Rorak) 3 ……… Tanah (Lahan Kontrol/Non LA) b. Parameter dan Pelaporan Baku Mutu No. Titik Penaatan (outlet) Parameter yang dipantau Konsentrasi Karakteristik Air Limbah/Inlet (sebelum diolah di IPAL) Konsentrasi Titik Penaatan/ outlet Baku Mutu Konsentrasi Satuan Baku Mutu Peraturan Baku Mutu yang diacu Baku Mutu Beban Pencemaran Maksimum Satuan Baku Mutu Beban Pencemaran Peraturan Baku Mutu Beban Pencemaran Maksimum Jul Agust Jul Agust 1. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
45 2. … … … … … … … … … … … … … … … … … dst. c. Parameter dan Pelaporan Baku Mutu (Industri yang menerapkan Land Aplikasi) No Titik Penaatan (outlet) Parameter yang dipantau Kedalaman Tanah/Lapisan Baku Mutu Konsentrasi Satuan Baku Mutu Peraturan Baku Mutu yang diacu Baku Mutu Beban Pencemaran maksimum Satuan Baku Mutu Beban Peraturan Baku Mutu Beban Pencemaran Maksimum yang diacu 0 - 20 cm 20 - 40 cm 40 - 60 cm 60 - 80 cm 80 - 100 cm 100 - 120 cm 1 Tanah (Rorak) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 2 Tanah (Antar Rorak) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 3 Tanah (Lahan Kontrol/Non LA) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … d. Ketentuan Teknis Ketentuan Teknis Laboratorium 1. Laboratorium penguji …. 2. Nama Laboratorium penguji …. 3. Nomor akreditasi laboratorium penguji/laboratorium rujukan Gubernur …. 4. Tanggal Berakhir Akreditasi laboratorium …. 5. Bulan pengujian 7 8 ..... 11 12 1 2 .... 5 6
46 No. Ketentuan Teknis Status (Ya/Tidak) Dokumen Pendukung 1. Memisahkan saluran air limbah dengan limpasan air hujan Layout saluran air limbah dan drainase dan Foto 2. Membuat saluran air limbah yang kedap air Layout saluran air limbah dan drainase dan Foto 3. Memasang alat pengukur debit (flowmeter) Foto flowmeterpada seluruh saluran outlet 4. Memantau pH dan debit harian 5. Tidak melakukan pengenceran 6. Tidak melakukan by pass air limbah Khusus untuk industri sawit melakukan land aplikasi ditambahkan No. Ketentuan Teknis Status (Ya/Tidak) Dokumen Pendukung 1. Dilakukan pada lahan selain lahan gambut …. 2. Dilakukan pada lahan selain lahan dengan permeabilitas lebih besar 15 cm/jam …. 3. Dilakukan pada lahan selain lahan dengan permeabilitas kurang 1,5 cm/jam …. 4. Tidak boleh dilaksanakan pada lahan dengan kedalaman air tanah kurang dari 2 meter …. 5. Pembuatan sumur pantau di 3 lokasi yang diwajibkan …. 6. Tidak ada air larian (run off) yang masuk ke sungai …. 7. Tidak melakukan pengenceran air limbah yang dimanfaatkan …. 8. Tidak membuang air limbah pada tanah di luar lokasi yang ditetapkan dalam peraturan …. 9. Tidak membuang air limbah ke sungai bila melebihi ketentuan yang berlaku …. 10. Tidak melakukan pengaplikasian air limbah pada lahan diluar lahan dalam izin …. Khusus untuk Industri Petrokimia ditambahkan Ketentuan Teknis Status (Ya/Tidak) Dokumen Pendukung Pemantauan harian pH dan COD …. e. Penurunan Beban Pencemaran No. Kegiatan Penurunan Beban Pencemaran Air TAHUN Satuan Bukti Perhitungan N-3 N-2 N-1 N 1. .... .... .... .... .... …. …. dst.
47 f. Beban Pencemaran Aktual No Titik Penaatan (Outlet) Parameter Hasil Perhitungan Beban Pencemaran Aktual (Debit x Konsentrasi) Periode (N-1) – (N) Satuan Debit Satuan Produksi Beban Pencemaran Total dalam TonJul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun 1. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (m3/ bulan) Ton/ bulan ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... dst
48 C. LEMBAR ISIAN PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA a. a. 1. Inventarisasi Sumber Emisi (Pengukuran Manual) No. Nama Sumber Emisi Kode Cerobong Kapasitas Sumber Emisi Alat Pengendali Emisi Bahan bakar Waktu Operasi (Jam/ Tahun) Lokasi Koordinat Bentuk Cerobong (kotak/ silinder/ kerucut) Tinggi/ Panjang Cerobong (m) Diameter Cerobong (m) Posisi (ketinggian/ kepanjangan) Lubang Sampling (m) Status Data Pemantauan Periode PROPER (dipantau/ tidak dipantau) Frekuensi Kewajiban Pengukuran Ket Bukti Pendukung Tidak Dipantau 1. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... … ... … 2. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... … ... … dst. a. a. 2. Inventarisasi Sumber Emisi (Pengukuran CEMS) No. Nama Sumber Emisi Kode Cerobong Kapasitas Sumber Emisi Alat Pengendali Emisi Bahan bakar Waktu Operasi (Jam/ Tahun) Lokasi Koordinat Bentuk Cerobong (kotak/ silinder/ kerucut) Tinggi/ Panjang Cerobong (m) Diameter Cerobong (m) Posisi (ketinggian/ kepanjangan) Lubang Sampling (m) Data Pemantauan (dipantau/ tidak dipantau) Ket 1. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... dst. 1. b. Titik Penaatan No Nama Sumber Emisi Kode Cerobong Waktu Operasi (Jam/Tahun) 1 2
49 b. Ketaatan Parameter dan Baku Mutu No. Nama Sumber Emisi Kode Cerobong Parameter yang dipantau Konsentrasi Hasil Pengujian Sampel (mg/Nm3) Baku Mutu Satuan Baku Mutu Peraturan Baku Mutu yang diacu Baku Mutu Beban Pencemaran Maksimum Satuan Baku Mutu Beban Peraturan Baku Mutu Beban Pencemaran Maksimum yang diacu Semester II (N-1) Semester I (N) Jul Ags Sep Okt Nop Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun 1. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... dst c. Pelaporan dan Baku Mutu CEMS Pelaporan Hasil Pemantauan Ketaatan Pelaporan Semester 2- (N-1) (Ya/Tidak) Semester 1- (N) (Ya/Tidak) Keterangan 1. Melaporkan (6 bulanan) data pemantauan Emisi (manual/No.n CEMS) … 2. Kabupaten/Kota … 3. Provinsi … 4. KLH … Catatan: Bukti pelaporan berupa nomor dan tanggal surat pengiriman laporan Ketaatan Pelaporan Triwulan III- (N-1) (Ya/Tidak) Triwulan IV- (N-1) (Ya/Tidak) Triwulan I- (N) (Ya/Tidak) 1. Melaporkan secara periodik (3 bulanan) data pemantauan harian CEMS 2. Kabupaten/Kota 3. Provinsi 4. KLH Catatan: Bukti pelaporan berupa nomor dan tanggal surat pengiriman laporan
50 Ketaatan Pemantauan CEMS Triwulan III- (N-1) Triwulan IV- (N-1) Triwulan I- (N) Triwulan II- (N) Keterangan 1. Jumlah data parameter pemantauan harian CEMS selama 3 bulanan … … … … … 2. SOx … … … … … 3. NO.x … … … … … 4. Partikulat … … … … … 5. CS2 … … … … … 6. H2S … … … … … 7. Cl2 … … … … … 8. TRS (Total Sulfur Tereduksi) … … … … … 9. ClO3 (Klorin Dioksida) … … … … … 10. Jumlah data pemantauan yang memenuhi Baku Mutu CEMS … … … … … 11. SOx … … … … … 12. NO.x … … … … … 13. Partikulat … … … … … 14. CS2 … … … … … 15. H2S … … … … … 16. Cl2 … … … … … 17. TRS (Total Sulfur Tereduksi) … … … … … 18. ClO3 (Klorin Dioksida) … … … … … d. Pelaporan CEMS (Parameter Sox, Partikulat, No.x, CS2, H2S, CL2, TRS, CLO3. Konsentrasi Hasil Pengukuran: SOx/Partikulat/No.x/CS2/H2S/CL2/TRS/CLO3. a. Nama sumber emisi; b. Jenis sumber emisi; c. Nama/Kode cerobong; d. Dimensi cerobong (diameter); e. Dimensi cerobong (Panjang x Lebar); f. Dimensi cerobong (Tinggi); g. Bahan bakar; h. Kapasitas kandungan sulfur dalam bahan bakar; dan i. Waktu operasional (jam).
51 No. Triwulan Waktu Pengukuran Konsentrasi Rata-rata Harian (mg/Nm3) Waktu Operasi CEMS dalam Satu Hari (jam) Baku Mutu Satuan Baku Mutu Peraturan Baku Mutu yang diacu 1. Triwulan III (N) 01 Juli 20xx …. …. …. …. …. 2. Triwulan III (N) 02 Juli 20xx …. …. …. …. …. dst. e. Perhitungan Beban Emisi Manual No. Nama Sumber Emisi Kode Cerobong Luas Penampang (m2) Parameter yang dipantau Hasil Perhitungan Beban Emisi (satuan: Ton/tahun) (lampirkan bukti perhitungan dan acuan peraturan perhitungan) Jumlah Beban Emisi (Ton/tahun) Semester 2 (N-1) Semester 1 (N) Jul Agust Sep Okt Nop Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun 1. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... dst f. Perhitungan beban emisi CEMS No. Nama Sumber Emisi Kode Cerobong Luas Penampang (m2) Parameter yang dipantau Hasil Perhitungan Beban Emisi (satuan: Ton/tahun) (lampirkan bukti perhitungan dan acuan peraturan perhitungan) Jumlah Beban Emisi (Ton/tahun) TW 3 (N-1) TW 4 (N-1) TW 1 (N) TW 2 (N) Jul Agust Sep Okt Nop Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun 1. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... dst g. Perhitungan Beban Emisi GRK Rangkuman hasil perhitungan beban emisi Keterangan: Metodologi perhitungan mengacu pada Peraturan Menteri LH No. 12 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri LH No. 21 Tahun 2008. Parameter: CO2, CH4, N2O Periode: Januari - Desember N-2; Januari – Desember N-1
52 No. Nama Sumber Emisi Parameter Beban Emisi Tahun N-2 Beban Emisi Tahun N-1 Beban Emisi (ton) Beban Emisi (ton eq. Co2) Beban Emisi (ton) Beban Emisi (ton eq. Co2) 1. Contoh … … … … 2. Sumber emisi A CO2 … … … … 3. Sumber emisi A CH4 … … … … 4. Sumber emisi A N2O … … … … h. Ketentuan Teknis No. Ketentuan Teknis Status (Ya/Tidak) Keterangan 1. Memasang dan mengoperasikan CEMS* … 2. Peralatan CEMS* beroperasi No.rmal … 3. Membuang seluruh emisi melalui cerobong … 4. a. Persyaratan teknis cerobong b. Memiliki lubang sampling c. Memiliki tangga sampling d. Memiliki platform e. Memiliki sumber listrik untuk pengambilan sampel Melampirkan bukti berupa foto dan spesifikasi teknis … … … 5. Semua sumber emisi No.n fugitive emisi harus dibuang melalui cerobong … 6. Menggunakan jasa laboratorium terakreditasi/laboratorium yang ditunjuk oleh Gubernur … *Khusus bagi industri: a. Unit regenerator katalis (unit perengkahan katalitik air); b. Unit pentawaran sulfur; c. Proses pembakaran dengan kapasitas ≥ 25 MW atau kapasitas < 25 MW dengan kandungan sulfur dalam bahan bakar > 2%; d. Peleburan baja; e. Pulp dan kertas; f. Pupuk; g. Semen; h. Carbon black; i. Rayon.
53 D. EVALUASI PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN a. Umum Jelaskan gambaran secara umum pengelolaan untuk masing-masing jenis limbah B3 yang dilakukan perusahaan Saudara, dan lengkapi dengan diagram proses produksi (paling banyak 1 lembar A4): b. Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan dan Beracun No. Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 Kinerja Data Pendukung/Lampiran 1. a. Pendataan dan identifikasi jenis dan volume limbah B3 Ya/Tidak 1) Telah melakukan identifikasi jenis limbah B3 Rekap Limbah B3 selama periode penilaian (Lampiran Format Neraca) 2) Telah melakukan pencatatan jenis dan volume limbah B3 Neraca Limbah B3 selama periode penilaian 3) Telah melakukan pendataan pengelolaan lanjut limbah B3 Neraca Limbah B3 selama periode penilaian b. Pelaporan kegiatan pengelolaan limbah B3 TW 3 Th N-1 TW 4 Th N-1 TW 1 Th N TW 2 Th N 1) KLH Salinan surat penyampaian laporan triwulan (bukti tanda terima/pengiriman) 2) Provinsi Salinan surat penyampaian laporan triwulan (bukti tanda terima/pengiriman) 3) Kabupaten/Kota Salinan surat penyampaian laporan triwulan (bukti tanda terima/pengiriman) 2. Perizinan Pengelolaan Limbah B3
54 No. Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 Kinerja Data Pendukung/Lampiran Memiliki izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun Jika "Ya" diisi: Jenis pengelolaan LB3: 1. Izin Nomor; dan 2. Instansi yang mengeluarkan izin. (jika izin lebih dari satu, silahkan menambahkan baris) Salinan SK perizinan pengelolaan limbah B3 Jenis pengelolaan limbah B3: (penyimpanan sementara/ pemanfaatan/insinerator/ bioremediasi/penimbunan) Jika "Tidak" diisi: Alasan : Jika izin sedang dalam proses diisi: Jenis Pengelolaan LB3: (Penyimpanan/pemanfaata n/pengolahan/penimbunan) 1. surat Pengajuan izin; dan 2. surat tanggapan proses perizinan; dan 3. berita acara verifikasi perizinan. 1. Surat pengajuan izin (jika baru mengajukan izin). 2. Status permohonan izin (berita acara verifikasi/rapat/surat balasan dari BLH/KLH) 3. Pemenuhan ketentuan izin a. Mengisi cheklist sesuai pengelolaan limbah B3 yang dilakukan (form terlampir) Foto-foto yang berhubungan dengan persyaratan teknis yang tertuang dalam izin (Penyimpanan sementara/ insinerator/ bioremediasi/ pemanfaatan/ penimbunan)1) Persentase pemenuhan ketentuan teknis pengelolaan limbah B3 sesuai checklist yang telah diisi (jika izin lebih dari satu, silahkan menambahkan baris) % b. Emisi/effluent pengolahan limbah B3 Lampirkan salinan hasil uji laboratorium yang diwajibkan dalam pengelolaan limbah B3 (misalnya : TCLP/uji kuat tekan untuk pemanfaatan sebagai batako/paving block, uji emisi insinerator, uji air lindi 1) jumlah parameter yang diuji sesuai dengan izin. 2) Seluruh parameter memenuhi baku mutu emisi/effluent.
55 No. Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 Kinerja Data Pendukung/Lampiran 3) Frekuensi pengukuran sesuai dengan izin/peraturan. penimbunan/bioremediasi, sumur pantau penimbunan, dan lain-lain) 4. Open dumping, pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 a. Melakukan open dumping limbah B3 jika ya, sebutkan apa jenis limbah B3 yang di open dumping dan perkiraan jumlah/ volume limbah B3 yang di open dumping: Foto-foto limbah yang di open dumping b. Apakah akan melakukan pembersihan pada lahan open dumping 1. Menyampaikan rencana pembersihan lahan dan pemulihan lahan terkontaminasi (termasuk volume dan jumlah limbah B3 yang sudah dikelola/belum dikelola). 2. Menyampaikan progress pembersihan lahan dan pemulihan lahan terkontaminasi (termasuk volume dan jumlah limbah B3 yang sudah dikelola/belum dikelola). 3. Menyampaikan hasil analisa sumur pantau, kualitas tanah di area bekas open dumping (jika ada). 4. Bukti pengelolaan lanjut limbah B3 yang di angkat. 5. Jika limbah B3 hasil pengangkatan dikirim ke pihak ketiga agar menyampaikan dokumen manifest salinan 2, dan
56 No. Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 Kinerja Data Pendukung/Lampiran menunjukkan copy manifest salinan 3 dan 7. c. Apakah pernah melakukan pemulihan lahan terkontaminasi dan diterbitkan SSPLT (Surat Status Penyelesaian Lahan Terkontaminasi) jika ya, sebutkan nomor surat dan tang-gal SSPLT Menyampaikan copy SSPLT d. Apakah sudah melakukan pelaporan terkait SSPLT yang telah diterbitkan Menyampaikan copy surat penyampaian laporan 5. Jumlah limbah B3 yang dikelola a. Apakah memiliki pencatatan jumlah limbah B3 yang telah dikelola selama periode penilaian Menyampaikan neraca pengelolaan limbah B3 periode penilaian Juli 2012 - Juni 2013 b. Prosentase Limbah B3 yang dikelola sesuai dengan ketentuan % 6. Pengelolaan limbah B3 oleh pihak ke-3 a. Pengumpul/pengolah/pemanfaat/ penimbun 1) Apakah limbah B3 dikelola oleh pihak ketiga (pengumpul/pengolah/pemanfaat/ penimbun) yang berizin Jika ya diisi: 1. Nama pihak ketiga. 2. Izin/SK Nomor. 3. Jenis limbah B3 yang diizinkan dikelola oleh pihak ketiga 4. Instansi yang mengeluarkan izin. Menyampaikan salinan perizinan pihak ketiga dari KLH/BLH Jika tidak diisi sebutkan alasannya 2) Apakah memiliki kontrak kerja sama antara penghasil dengan pihak ketiga Jika ya diisi: 1. Nomor surat kontrak Salinan surat kontrak kerja sama antara penghasil dan pihak ketiga (pengumpul/
57 No. Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 Kinerja Data Pendukung/Lampiran yang mengelola limbah B3 (pengumpul/pengolah/pemanfa- at/penimbun) kerja sama. 2. Tanggal pembuatan kontrak kerja sama. 3. Masa berlaku kontrak kerja sama. 4. Jenis Limbah B3 yang dikelola sesuai kontrak kerja sama. pengolah/pemanfaat/penimbun Jika tidak disebutkan alasannya 3) Apakah pihak ketiga (pengumpul/pengolah/pemanfa- at/penimbun) sedang memiliki permasalahan pencemaran lingkungan Surat pernyataan dari pihak ketiga (pengumpul/pengolah/pemanfa-at/penimbun) yang menyatakan tidak sedang dalam masalah pencemaran lingkungan b. Pengangkut 1) Apakah pihak pengangkut memiliki rekomendasi pengangkutan limbah B3 dari KLH Jika ya diisi: 1. Nomor Surat Rekomendasi. 2. Tanggal terbit surat. 3. Masa berlaku surat. Menyampaikan salinan surat rekomendasi pengangkutan dari KLH Jika tidak disebutkan alasannya 2) Apakah pihak pengangkut memiliki izin pengangkutan Limbah B3 dari Kementerian Perhubungan Jika ya diisi: 1. Tanggal terbit izin. 2. Masa berlaku izin. Menyampaikan izin pengangkutan limbah B3 dari Kementerian Perhubungan Jika tidak disebutkan alasannya 3) Apakah jenis limbah B3 yang diangkut telah sesuai dengan rekomendasi dan izin yang dimiliki oleh pihak pengangkut Jika ya diisi: Sebutkan jenis limbah B3 apa saja yang diizinkan untuk diangkut.
58 No. Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 Kinerja Data Pendukung/Lampiran Jika tidak disebutkan alasannya 4) Apakah pihak pengangkut memiliki dokumen manifest yang sah sesuai dengan ketentuan Keputusan Kepala Bapedal Nomor: Kep- 02/BAPEDAL/09/1995. Jika ya diisi: Sebutkan kode manifest pengangkut yang dimiliki. Jika tidak disebutkan alasannya 5) Apakah pihak pengangkut sedang memiliki permasalahan pencemaran lingkungan Surat pernyataan dari pihak pengangkut yang menyatakan tidak sedang dalam masalah pencemaran lingkungan 7. Dumping, Open burning, dan Pengelolaan Limbah B3 cara tertentu a. Apakah melakukan dumping jika ya, apa jenis limbah B3 yang di dumping 1. Menyampaikan salinan izin pengelolaan limbah B3 cara tertentu/dumping ke laut. 2. Menyampaikan status progress perizinan (jika masih dalam proses pengajuan izin seperti surat pengajuan izin, berita acara verifikasi, surat tanggapan dari KLH. 3. Menyampaikan status pengelolaan limbah B3 yang diminta untuk dihentikan kegiatannya sesuai dengan berita acara pengawasan atau rapor Proper. b. Apakah melakukan open burning jika ya, apa jenis limbah B3 yang di open 1. Foto-foto kegiatan open burning 2. Neraca limbah B3 periode penilaian Juli 2012 - Juni 2013
59 No. Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 Kinerja Data Pendukung/Lampiran burning c. Apakah memiliki rencana menghentikan kegiatan open burning jika ya, kapan 1. Foto-foto penyimpanan limbah B3 yang tidak di open burning lagi. 2. Neraca limbah B3 periode penilaian Juli 2012 - Juni 2013 (yang menunjukkan limbah B3 sudah tidak di open burning). d. Apakah melakukan pengelolaan limbah B3 cara tertentu jika YA, kegiatan apa yang dilaku- kan : 1. Foto-foto kegiatan pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu 2. Dokumen perizinan yang dimiliki sesuai dengan kegiatan tersebut 3. Neraca limbah B3 periode penilaian Juli 2012- Juni 2013 Catatan : Data Pendukung/Lampiran disampaikan dalam bentuk salinan (untuk foto dan dokumen izin berbentuk *pdf, untuk logbook dan neraca limbah B3 berbentuk *xls).
60 E. LEMBAR ISIAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 1. Tempat Penyimpanan Sementara CHECKLIST P.01 TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3 NAMA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI : … PT. ....................... LOKASI : Kab./Kota ... TIM PENILAI : … TGL PENILAIAN : … NO. KETENTUAN YA TIDAK KETERANGAN PENGEMASAN 1. Apakah pengemasan limbah B3 dilakukan sesuai dengan bentuk limbah B3?   … 2. Apakah pengemasan limbah B3 dilakukan sesuai dengan karakteristik limbah B3?   … 3. Apakah pengemasan limbah B3 dilengkapi dengan simbol label limbah B3?   … 4. apakah penempatan limbah B3 disesuaikan dengan jenis dan karakteristik limbah B3?   … 5. Apakah kondisi kemasan limbah B3 bebas karat?   … 6. Apakah kondisi kemasan limbah B3 tidak bocor?   … 7. Apakah kondisi kemasan limbah B3 tidak meluber?   … BANGUNAN DAN PENYIMPANAN 8. Apakah bagian luar bangunan diberi papan nama?   … 9. Apakah bagian luar diberi simbol limbah B3 sesuai dengan karakteristik limbah B3 yang disimpan?   … 10. Apakah limbah B3 terlindung dari hujan dan sinar matahari?   … 11. Apakah bangunan mempunyai sistem ventilasi?   … 12. Apakah bangunan memiliki saluran dan bak penampung tumpahan (jika menyimpan limbah B3 cair)?   … 13. Apakah penyimpanan menggunakan sistem blok/sel   …
61 14. Apakah masing-masing blok/sel dipisahkan gang/tanggul?   … 15. Apakah kemasan/limbah limbah B3 diberi alas/pallet?   … 16. Apakah tumpukan limbah B3 maksimal 3 lapis?   … 17. Apakah limbah B3 disimpan sesuai dengan masa penyimpanan dalam izin? (jika baru mengajukan izin, tidak perlu diisi)   … PEMANTAUAN 18. Adakah logbook/catatan untuk mencatat keluar masuk limbah limbah B3?   … 19. Apakah jumlah dan jenis limbah B3 sesuai dengan yang tercatat di logbook/catatan?   … PENGELOLAAN LANJUTAN 20. Apakah melakukan pengelolaan lanjutan terhadap limbah B3 yang disimpan? (diserahkan ke pihak ketiga/dimanfaatkan internal)   … LAIN-LAIN 21. Tersediakah alat tanggap darurat yang mudah dijangkau?   … 22. Tersediakah fasilitas P3K yang mudah dijangkau?   … 23. Apakah memiliki SOP penyimpanan?   … 24. Apakah memiliki SOP tanggap darurat?   … 25. Apakah tersedia pagar, pintu darurat, dan rute evakuasi? (sesuai dengan SOP penyimpanan dan tanggap darurat)   … 26. Apakah kebersihan/housekeeping terkelola dengan baik?   … TOTAL YA … TOTAL TIDAK … PROSENTASE PENTAATAN LB3 ...% ...%
62 2. Kolam Sludge Minyak (Sludge Pond) CHECKLIST P.02 KOLAM SLUGE MINYAK (SLUDGE POND) NAMA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI : … PT. ................... LOKASI : Kab./Kota ... TIM PENILAI : … TGL PENILAIAN : … NO. KETERANGAN YA TIDAK KETERANGAN PENYIMPANAN 1. Apakah rancang bangunan pond sesuai dg jumlah limbah?   … 2. Apakah rancang bangun dapat mencegah luapan sludge?   … 3. Apakah lantai bangunan kedap air (10-7 cm/dtk)?   … 4. Apakah dilengkapi dengan sistem penerangan?   … 5. Apakah memiliki sumur pantau di upstream & downstream?   … 6. Adakah logbook/pencatatan keluar masuk sludge ke pond?   … PEMANTAUAN 7. Adakah pencatatan sludge yg disimpan/bulan?   … 8. Adakah pencatatan sludge yg dikelola/bulan?   … 9. Apakah melakukan analisa kualitas air sumur pantau sesuai izin?   … PENGELOLAAN LANJUTAN 10. Apakah dilakukan lanjutan (SOR, kirim ke pihak pengumpul, dll)?   … LAIN-LAIN 11. Tersediakah alat tanggap darurat yang mudah dijangkau?   … 12. Tersediakah fasilitas P3K yang mudah dijangkau?   …
63 13. Apakah memiliki SOP penyimpanan sludge di pond?   … 14. Apakah memiliki SOP tanggap darurat?   … 15. Tersediakah pagar, pintu darurat, dan rute evakuasi? (sesuai dengan SOP penyimpanan dan tanggap darurat)   … 16. apakah kebersihan/housekeeping terkelola dengan baik? TOTAL YA … TOTAL TIDAK … PROSENTASE PENTAATAN LB3 ...% ...%
64 3. Pengolahan Limbah B3 Secara Thermal (Insinerator) CHECKLIST P.03 PENGOLAHAN LIMBAH B3 SECARA THERMAL (INSINERATOR) NAMA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI : … PT. ..................... LOKASI : Kab./Kota ... TIM PENILAI : … TGL PENILAIAN : … NO. KETENTUAN YA TIDAK KETERANGAN PENAATAN UMUM 1. Apakah selama pengakutan tidak terjadi ceceran?   … 2. Apakah jenis limbah yang dibakar sesuai dengan yang tercantum dalam izin?   … 3. Apakah pengoperasian insinerator sesuai izin?   … PENAATAN KHUSUS 4. Apakah dilakukan pengukuran suhu gas bakar di burning chamber?   … 5. Apakah dilakukan pencatatan jumlah dan komposisi limbah yang dibakar? (cek log book)   … 6. Apakah komposisi limbah yang dibakar sesuai izin?   … 7. Apakah suhu ruang bakar I saat insinerator beroperasi 600-800 °C (atau sesuai izin)?   … 8. Apakah suhu ruang bakar II saat insinerator beroperasi 900-1100 °C (atau sesuai izin)?   … 9. Apakah efisiensi pembakaran terpenuhi? (Cek sertifikat hasil uji)   … 10. Apakah melakukan pengelolaan lanjutan terhadap abu sisa pembakaran? (diserahkan ke pihak ke-3/landfill)   … PEMANTAUAN 11. Apakah memiliki logbook/pencatatan keluar masuk limbah yang dibakar dan abu   …
65 insinerator? LAIN-LAIN 12. Tersediakah alat tanggap darurat yang mudah dijangkau?   … 13. Tersediakah fasilitas P3K yang mudah dijangkau?   … 14. Apakah memiliki SOP pengoperasian insinerator ?   … 15. Apakah memiliki SOP tanggap darurat?   … 16. Tersediakah pagar, pintu darurat dan rute evakuasi? (sesuai dengan SOP penyimpanan dan tanggap darurat)   … 17. Apakah kebersihan/housekeeping terkelola dengan baik?   … TOTAL YA … TOTAL TIDAK … PROSENTASE PENTAATAN LB3 ...% ...%
66 4. Bioremediasi CHECKLIST P.04 Pengolahan LIMBAH B3 SECARA BIOLOGI (BIOREMEDIASI) NAMA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI : … PT. ......................... LOKASI : Kab./Kota ... TIM PENILAI : … TGL PENILAIAN : … NO. KETERANGAN YA TIDAK KETERANGAN PERSYARATAN LIMBAH DIOLAH 1. Apakah dilakukan pengujian TPH awal dan memenuhi persyaratan (≤15%)?   … 2. Apakah dilakukan pengujian awal total logam berat?   … 3. Apakah dilakukan pengujian awal TCLP logam berat dan hasilnya dibawah baku mutu sesuai Keputusan Pengendalian Dampak lingkungan Nomor 04 Tahun 1995?   … PERSYARATAN LOKASI 4. Apakah lokasi tempat pengolahan sesuai dengan persyaratan izin?   … 5. Apakah dilakukan pengkajian kondisi awal lahan?   … PERSYARATAN FASILITAS 6. Apakah desain untuk lahan pengolahan sesuai persyaratan?   … 7. Apakah permeabilitas lapisan dasar lahan pengolahan sesuai persyaratan?   … 8. Apakah drainase dan pond mampu menampung air luapan/leachete?   … 9. Apakah jumlah sel sesuai dengan timbulan limbah yang akan diolah?   … 10. Apakah terdapat sumur pantau upstream dan downstream sesuai izin?   …
67 PENAATAN KHUSUS 11. Apakah jenis mikroorganisme yang digunakan bukan merupakan hasil rekayasa genetik?   … 12. Apakah material pencampur dan penggembur (bulking agent) bukan merupakan material yang terkontaminasi LB3?   … 13. Apakah dilakukan analisa sampel limbah yang diolah secara berkala sesuai persyaratan/izin?   … 14. Apakah dilakukan analisa sampel air tanah dan air sumur pantau sesuai izin?   … 15. Apakah dilakukan analisa sample air luapan/lindi (jika terbuang ke lingkungan)?   … PENANGANAN HASIL OLAHAN (jika ada yang sudah selesai diolah) 16. Apakah dilakukan uji analisis kimia, TCLP, dan toksikologi material hasil olahan sesuai izin?   … 17. Apakah material hasil olahan dikelola sesuai dengan rencana kelola?   … 18. Apakah lokasi penempatan material hasil olahan sesuai persyaratan dan teridentifikasi dengan baik?   … PEMANTAUAN 19. Adakah logbook/pencatatan keluar masuk limbah kegiatan bioremediasi?   … LAIN-LAIN 20. Apakah terdapat tanda peringatan keselamatan dan keamanan?   … 21. Apakah memiliki SOP kegiatan Bioremediasi?   … 22. Apakah terdapat sistem tanggap darurat?   … 23. Apakah kebersihan/housekeeping terkelola dengan baik?   … TOTAL YA … TOTAL TIDAK … PROSENTASE PENTAATAN LB3 ...% ...%
68 5. Penimbunan Limbah B3 CHECKLIST P.05 PENIMBUNAN LIMBAH B3 NAMA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI : … PT. ............................ LOKASI : Kab./Kota TIM PENILAI : … TGL PENILAIAN : … NO. KETERANGAN YA TIDAK KETERANGAN DATA PENAATAN 1. Apakah Jenis limbah B3 yang ditimbun sesuai dengan izin ?   … 2. Apakah jenis limbah yang ditimbun memenuhi bakumutu TCLP?   … 3. Terdapat sumur pantau minimal 3 buah (1 upstream dan 2 downstream)?   … RANCANG BANGUN FASILITAS PENIMBUNAN 4. Apakah lapisan dasar (sub base) adalah tanah lempung yang dipadatkan dengan permeabilitas 1 x 10-9 m/det?   … 5. Apakah permeabilitas dari sistem pendeteksi kebocoran (k) = 1 x 10-4 m/det?   … 6. Apakah ketebalan minimum lapisan geomembran HDPE 1,5 mm?   … 7. Apakah permeabilitas lapisan tanah penghalang k = 1 x 10-9 m/det?   … 8. Apakah lapisan pelindung adalah tanah setempat dg tebal 20 cm dan dilapisi geotextile?   … BAK PENGUMPUL LINDI 9. Apakah berada di area lokasi landfill dan memiliki 1 unit pompa?   … 10. Apakah konstruksi pondasi, lantai, dan dinding dari beton?   …
69 11. Apakah air lindi diolah di IPAL ?   … 12. Apakah melakukan uji kualitas lindi dalam bak pengumpul lindi sebelum dipindah ke fasilitas IPAL?   … 13. Apakah melakukan uji kualitas air tanah pada sumur pantau rona awal?   … 14. Apakah baku mutu air tanah ditetapka sesuai dengan rona awal?   … 15. Apakah pengujian dilakukan oleh laboratorium pihak ketiga yang independen dan terakreditasi? (cek sertifikat hasil uji)   … 16. Apakah melakukan uji kualitas air lindi setiap 3 bulan/sesuai izin?   … 17. Apakah melakukan pencatatan arus jumlah limbah B3 yang keluar dan masuk tempat penimbunan? (cek logbook)   … LAIN-LAIN 18. Apakah tersedia alat tanggap darurat yang sesuai dan mudah dijangkau?   … 19. Apakah memiliki SOP tanggap darurat?   … 20. Apakah kebersihan/housekeeping terkelola dengan baik?   … TOTAL YA … TOTAL TIDAK … PROSENTASE PENTAATAN LB3 ...% ...%
70 6. Pemanfaatan Minyak Pelumas Bekas Untuk Bahan Bakar Pembantu Peledakan (Anfo) CHECKLIST P.06 PEMANFAATAN MINYAK PELUMAS BEKAS UNTUK BAHAN BAKAR PEMBANTU PELEDAKAN (ANFO) NAMA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI : … PT. .................... LOKASI : Kab./Kota ... TIM PENILAI : … TGL PENILAIAN : … NO. KETENTUAN YA TIDAK KETERANGAN PENAATAN UMUM 1. Apakah dilakukan uji karakteristik minyak pelumas bekas minimal 1 bulan sekali atau sesuai izin? (cek sertifikat hasil uji)   … 2. apakah Hasil uji karakteristik minyak pelumas bekas dan atau proses pemanfaatan minyak pelumas bekas sesuai dan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam izin? (cek sertifikat hasil uji)   … 3. Apakah dilakukan uji dampak terhadap proses energi yang dihasilkan sebagai akibat perubahan karakteristik? 4. Apakah penyimpanan minyak pelumas bekas dilaksanakan sesuai dengan izin?, seperti: a. Bentuk dan kualitas kontainer sesuai izin   … b. Resistensi terhadap air dan bahan kimia lain sesuai izin   … c. Kesesuaian bahan kontainer dengan isi kontainer   … d. Dilengkapi simbol dan label   … e. Waktu penyimpanan (<90 hari)   … 5. Apakah fasilitas pemanfaatan dilengkapi dengan prosedur tanggap darurat dan penanganan tumpahan?   … 6. Apakah fasilitas pemanfaatan memiliki batas-batas fisik yang jelas dan dilengkapi dengan pintu darurat?   …
71 PENAATAN KHUSUS 7. Apakah persentase kualitatif pemanfaatan minyak pelumas bekas sesuai dengan izin?   … Adakah Informasi kriteria pemanfaatan sesuai dengan izin?, seperti: a. Jumlah oli bekas yang dihasilkan(ton/bulan).   … b. Jumlah oli bekas yang dimanfaatkan (ton/bulan).   … c. Disebutkan sumber oli bekas.   … d. Jumlah yang digunakan sebagai pencampur (ton/bulan).   … 8. apakah Spesifikasi teknis pemanfaatan minyak pelumas bekas sesuai dengan izin?, seperti : a. Penyaringan dengan filter <220 micron.   … b. Tidak ada penambahan bahan kimia lain.   … c. Dilakukan pengadukan sempurna terhadap bahan sehingga homogen.   … d. Melakukan pencatatan setiap formula pencampuran (cek log book).   … e. Formulasi pencampuran sesuai izin.   … LAIN-LAIN (berkaitan dengan penunjang dan tanggap darurat di fasilitas) 9. Apakah tersedia alat tanggap darurat yang sesuai dan mudah dijangkau?   … 10. Apakah tersedia SOP tanggap darurat?   … 11. Apakah housekeeping dan kebersihan dalam keadaan baik?   … TOTAL YA … TOTAL TIDAK … PROSENTASE PENTAATAN LB3 ...% ...%
72 7. Pemanfaatan Fly Ash dan Bottom Ash Batubara CHECKLIST P.07 PEMANFAATAN FLY ASH DAN BOTTOM ASH BATUBARA NAMA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI : … PT. ........................... LOKASI : Kab./Kota ... TIM PENILAI : … TGL PENILAIAN: … NO. KETENTUAN YA TIDAK KETERANGAN PENAATAN UMUM 1. Apakah dilakukan pengujian karakteristik kimia fisik fly ash dan bottom ash paling sedikit 1 bulan sekali atau sesuai izin?   … 2. Apakah hasil pengujian karakteristik kimia fisik fly ash dan bottom ash memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam izin?   … 3. Apakah dilakukan analisa kandungan logam berat total fly ash dan bottom ash?   … 4. Apakah hasil analisa kandungan logam berat total fly ash dan bottom ash memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam izin? (cek sertifikat hasil uji)   … 5. Apakah penyimpanan fly ash dan bottom ash dilaksanakan sesuai dengan izin?, seperti: a. Bentuk dan kualitas tempat penyimpanan.   … b. Kesesuaian tempat penyimpanan dgn limbah yang disimpan.   … c. Dilengkapi simbol dan label.   … d. Waktu penyimpanan (<90 hari).   … 6. Apakah fasilitas pemanfaatan dilengkapi dengan prosedur tanggap darurat?   … 7. Apakah fasilitas pemanfaatan batas-batas fisik yang jelas dan dilengkapi dengan pintu darurat?   …
73 PENAATAN KHUSUS 8. Apakah persentase kualitatif pemanfaatan sesuai dengan izin?   … 9. Apakah spesifikasi teknis pemanfaatan sesuai dengan izin?   … LAIN-LAIN (berkaitan dengan penunjang dan tanggap darurat di fasilitas) 10. Apakah tersedia alat tanggap darurat yang sesuai dan mudah dijangkau?   … 11. Apakah kebersihan/housekeeping terkelola dengan baik?   … TOTAL YA … TOTAL TIDAK … PROSENTASE PENTAATAN LB3 ...% ...%
74 8. Pemanfaatan Sludge Minyak/Spent Catalyst/Drill Cutting Untuk Bahan Campuran Kontruksi CHECKLIST P.08 PEMANFAATAN SLUDGE MINYAK/SPENT CATALYST/DRILL CUTTING UNTUK BAHAN CAMPURAN KONTRUKSI NAMA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI : … PT. ........ LOKASI : Kab./Kota ... TIM PENILAI : … TGL PENILAIAN : … NO. KETENTUAN YA TIDAK KETERANGAN PENAATAN UMUM 1. Apakah dilakukan pengujian TPH dan logam berat awal limbah sebelum dilakukan pemanfaatan?   … 2. Apakah konsentrasi TPH awal sebelum dimanfaatkan sesuai dengan izin? (cek sertifikat hasil uji)   … 3. Apakah konsentrasi logam berat awal sesuai dengan parameter logam berat Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 04 Tahun 1995? (cek sertifikat hasil uji)   … 4. Apakah rencana pemanfaatan sesuai dengan izin?   … 5. Apakah terdapat fasilitas pengendali pencemar yang mungkin dihasilkan oleh aktifitas penempatan bahan pencampuran?   … 6. Apakah kapasitas pemanfaatan sesuai dengan jumlah limbah B3 yang akan diolah, termasuk sesuai dengan prediksi timbulan limbah B3?   … 7. Apakah terdapat sumur pantau dibagian hulu dan hilir di lokasi pemanfaatan?   … PENAATAN KHUSUS 8. Apakah pencampuran bahan-bahan sesuai dengan izin?   … 9. Apakah hasil analisis campuran sesuai dengan parameter yang tertera dalam izin? (cek sertifikat hasil uji)   … 10. Apakah melakukan analisis sampel air tanah dan hasilnya memenuhi parameter yang tertera dalam izin?   …
75 PENANGANAN HASIL PEMANFAATAN (jika ada yang sudah terdapat produk pemanfaatan) 11. Apakah produk pemanfaatan dikelola sesuai dengan rencana kelola?   … 12. Apakah lokasi penempatan produk teridentifikasi dengan baik?   … 13. Apakah lokasi penempatan produk merupakan tempat yang aman, bebas banjir, dan memenuhi persyaratan keamanan?   … 14. Apakah air buangan dan atau air lindi dianalisis secara rutin sesuai izin?   … 15. Apakah lokasi penempatan produk diberi tanda dengan jelas dan benar sesuai dengan izin?   … 16. Apakah produk dianalisis secara teratur dan periodik sesuai dengan parameter yang ditetapkan dalam izin?   … LAIN-LAIN (berkaitan dengan penunjang dan tanggap darurat di fasilitas) 17. Apakah tersedia alat tanggap darurat yang sesuai dan mudah dijangkau?   … 18. Apakah memiliki SOP tanggap darurat?   … 19. Apakah kebersihan/housekeeping terkelola dengan baik?   … TOTAL YA … TOTAL TIDAK … PROSENTASE PENTAATAN LB3 ...% ...%
76 9. Pemanfaatan Minyak Minyak Pelumas Bekas Untuk Substitusi Bahan Bakar CHECKLIST P.09 PEMANFAATAN MINYAK MINYAK PELUMAS BEKAS UNTUK SUBSTITUSI BAHAN BAKAR NAMA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI : … PT. ................... LOKASI : Kab./Kota ... TIM PENILAI : … TGL PENILAIAN: … NO. KETENTUAN YA TIDAK KETERANGAN PENAATAN UMUM 1. Apakah dilakukan uji karakteristik minyak pelumas bekas minimal 1 bulan sekali atau sesuai izin?   … 2. Apakah Hasil uji karakteristik minyak pelumas bekas dan atau proses pemanfaatan minyak pelumas bekas sesuai dan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam izin? (cek sertifikat hasil uji)   … 3. Apakah dilakukan uji dampak terhadap proses energi yang dihasilkan sebagai akibat perubahan karakteristik?   … Apakah penyimpanan minyak pelumas bekas dilaksanakan sesuai dengan izin?, seperti: a. Bentuk dan kualitas kontainer sesuai izin   … b. Resistensi terhadap air dan bahan kimia lain sesuai izin   … c. Kesesuaian bahan kontainer dengan isi kontainer   … d. Dilengkapi simbol dan label   … e. Waktu penyimpanan (<90 hari)   … 4. Apakah fasilitas pemanfaatan dilengkapi dengan prosedur tanggap darurat dan penanganan tumpahan?   … 5. Apakah fasilitas pemanfaatan memiliki batas-batas fisik yang jelas dan dilengkapi dengan pintu darurat?   …
77 PENAATAN KHUSUS 6. Apakah persentase kualitatif pemanfaatan minyak pelumas bekas sesuai dengan izin?   … 7. Apakah Informasi kriteria pemanfaatan sesuai dengan izin?, seperti: a. Pelaporan kualitas udara emisi (Frekuensi sesuai izin)   … b. Pelaporan udara ambien (frekuensi setahun sekali)   … c. Jumlah oli bekas yang dihasilkan (ton/bulan)   … d. Jumlah oli bekas yang dimanfaatkan (ton/bulan)   … e. Menyebutkan semua sumbernya   … 8. Apakah spesifikasi teknis pemanfaatan minyak pelumas bekas sesuai izin?, seperti: a. Terdapat spray nozzle   … b. Flow rate pelumas bekas ke combustion chamber sesuai izin   … c. Aliran pelumas bekas (temperatur combustion chamber >950°C)   … d. Flow rate dan volume total pelumas bekas tercatat harian   … e. Wajib diemisikan tunggal pada cerobong pembakaran   … f. pelumas bekas tidak digunakan selama start up dan shut down   … g. tidak memasukkan pelumas bekas diluar ketentuan dalam izin   … h. tidak mencampur dengan limbah B3 lain selama proses recovery energy   … LAIN-LAIN (berkaitan dengan penunjang dan tanggap darurat di fasilitas) 9. Apakah tersedia alat tanggap darurat yang sesuai dan mudah dijangkau?   … 10. Apakah memiliki SOP tanggap darurat?   … 11. Apakah kebersihan/housekeeping terkelola dengan baik?   … TOTAL YA … TOTAL TIDAK … PROSENTASE PENTAATAN LB3 ...% ...%
78 10. Pengelolaan Limbah B3 Oleh Pihak Ketiga CHECKLIST P.10 PENGELOLAAN LIMBAH B3 OLEH PIHAK KETIGA NAMA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI : … PT. ........ LOKASI : Kab./Kota ... TIM PENILAI : … TGL PENILAIAN : … NO. KETERANGAN YA TIDAK KETERANGAN A. PIHAK KETIGA PENERIMA LIMBAH B3 MEMILIKI IZIN YANG SESUAI KETENTUAN 1. Apakah pihak ke-3 memiliki izin sebagai Pengelola limbah B3 (pengangkut/pengumpul/pengolah/pemanfaat)   … 2. Izin pengelolaan Limbah B3 pihak ke-3 belum habis masa berlaku   … 3. Pihak ke-3 memenuhi ketentuan izin yang berlaku/sesuai dengan izin yang dimiliki   … 4. Limbah B3 yang dikelola oleh pihak ke-3 sesuai dengan yang tertera dalam izin yang dimiliki   … 5. Pihak ke-3 (pengangkut atau pengumpul) memiliki kontrak kerjasama dengan pengolah atau penimbun akhir   … B. PENGANGKUTAN LIMBAH B3 MEMENUHI KETENTUAN YANG BERLAKU 1. Perpindahan / pergerakan limbah B3 yang dilakukan oleh pihak ke-3 dilengkapi dengan dokumen manifest limbah B3   … 2. Penghasil memperoleh dokumen manifest limbah B3 sesuai dengan yang dipersyaratkan yaitu :   … 3. Untuk pengangkut limbah B3, kendaraan yang digunakan sesuai dengan rekomendasi dari KLH   … 4. Pihak ke-3 (pengangkut atau pengumpul) memiliki kontrak kerjasama dengan pengolah atau penimbun akhir   …
79 C. MANIFEST DAN PENGELOLAAN MANIFEST SESUAI DENGAN KETENTUAN 1. Salinan #2 : (diberikan ke penghasil untuk disampaikan ke KLH)   … 2. Salinan #3 : (saat limbah B3 diambil oleh pihak ke-3)   … 3. Salinan #7 : (disampaikan saat LB3 telah sampai di lokasi pihak ke-3)   …
80 F. NERACA LIMBAH B3 PT. PERIODE LIMBAH DIKELOLA KETE- RANG AN KODE MANIF ESTNO JENIS LIMBAH B3 SUMB ER SATUA N PERLAKUAN Periode sebelu m nya (SALDO ) TAHUN N-1 TAHUN N LIMBA H DIHASI LKAN LIMBAH TIDAK DIKELO LA DISIMPA N DI TPS DIMANF AATKAN DI- OLAH DI- TIMBUN DISERAHK AN PIHAK KETIGAJan ... Des Jan ..... Des DIHASILKAN - - DISIMPAN DI TPS - DIMANFAATKA N - DIOLAH - DITIMBUN - DISERAHKAN KEPIHAK KETIGA TIDAK DIKELOLA - Koreksi per bulan per jenis DIHASILKAN - -
81 G. PENGELOLAAN KERUSAKAN LAHAN (KHUSUS PERTAMBANGAN) Kriteria Parameter Bukti Pendukung Satuan Pembersi han Lahan Pengupasan Tanah Pucuk Pengupasan Tanah Penutup Penamba ngan Penim bunan Reklamasi Revegetasi AspekManajemen Umum Lokasi Mulai pengerjaan Rencana waktu pengakhiran Luas rencana Peta rencana TW-3 N-1, TW-4 N-1, TW- 1 N, TW-2 N, dan matriks rencana dan realisasi Ha Luas saat ini Peta realisasi TW-3 N-1, TW-4 N-1, TW- 1 N, TW-2 N, dan matriks rencana dan realisasi Ha K1. Peta rencana Peta rencana TW-3 N-1, TW-4 N-1, TW- 1 N, TW-2 N, dan matriks rencana dan realisasi skala peta Persetujuan Peta rencana TW-3 N-1, TW-4 N-1, TW- 1 N, TW-2 N, dan matriks rencana dan realisasi Kemajuan luasan Peta rencana dan realisasi TW-3 N-1, TW-4 N-1, TW-1 N, TW-2 N, dan matriks rencana dan realisasi Ha Jadwal Peta rencana dan realisasi TW-3 N-1, TW-4 N-1, TW-1 N, TW-2 N, dan matriks rencana dan realisasi
82 Kriteria Parameter Bukti Pendukung Satuan Pembersi han Lahan Pengupasan Tanah Pucuk Pengupasan Tanah Penutup Penamba ngan Penim bunan Reklamasi Revegetasi K2. Aktivitas Peta rencana dan realisasi TW-3 N-1, TW-4 N-1, TW-1 N, TW-2 N, dan matriks rencana dan realisasi AspekTeknik K3. Data Lereng: Jenis batuan: clay, sand (kompak/lepas) - Tinggi jenjang tunggal: ... m 1. Peta cross section (ada persetujuan pihak manajemen). 2. Rekomendasi dokumen studi kelayakan. 3. SOP Pengukuran kestabilan lereng. 4. Monitoring pergerakan tanah secara kontinyu. 5. SOP pembentukan jenjang. meter - Jumlah jenjang overall: ... jenjang - Kemiringan jenjang tunggal ... derajat - Kemiringan jenjang overall: ... derajat - Potensi longsor? K4. - Data pengukuran pH: - Jumlah genangan Foto genangan buah - Hasil pengukuran pH: 1. Hasil pengukuran pH genangan 2. Foto pengukuran pH
83 Kriteria Parameter Bukti Pendukung Satuan Pembersi han Lahan Pengupasan Tanah Pucuk Pengupasan Tanah Penutup Penamba ngan Penim bunan Reklamasi Revegetasi genangan - Upaya penanganan batuan yang berpotensi pencemar 1. Kajian batuan potensi pembentuk air asam tambang. 2. SOP penanganan batuan potensi pembentuk air asam tambang. K5. - Upaya pengendalian erosi diisi ya/tidak - Sarana pengendali erosi berupa: a. Sistem drainase Gambar teknik dan foto sarana sistem drainase b. Terasering Gambar teknik dan foto terasering c. Guludan Gambar teknik dan foto guludan d. Cover cropping Gambar teknik dan foto cover cropping e. Sedimen trap Gambar teknik dan foto sedimen trap - Kondisi sarana pengendali erosi Layout peta tata air dari lokasi aktifitas ke settling pond/IPAL - Indikasi terjadi erosi Foto lereng - Sistem drainase Layout peta tata air dari lokasi aktifitas ke settling pond/IPAL - Jarak dari meter
84 Kriteria Parameter Bukti Pendukung Satuan Pembersi han Lahan Pengupasan Tanah Pucuk Pengupasan Tanah Penutup Penamba ngan Penim bunan Reklamasi Revegetasi K6 permukiman: - Jarak dari Infrastruktur vital: meter - Jarak dari Infrastruktur lainnya: meter Ada potensi kebencanaan ? 1. Peta lokasi ke sarana umum vital (SUTT/ SUTET), sekolah, rumah sakit, pasar, permukiman, dan lokasi aktivitas masyarakat lainnya). 2. Lembar rekomendasi pada FS/Amdal yang menyatakan jarak lokasi ke sarana umum vital aman. 3. Sarana tanggap darurat dan SOP penanganan tanggap darurat.
85 LAMPIRAN 3. FORMAT BERITA ACARA PENGAMBILAN FOTO/VIDEO Pada hari ini, ......... pukul ......... Waktu Indonesia Bagian ..............., tanggal .............. bulan ........... tahun ..............., kami Tim Pengawas Pengendalian Pencemaran Lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup telah mengambil gambar/foto/video di lokasi : Perusahaan : ..................................................... Alamat : ..................................................... Telp. : ......................... Fax : ......................... Petugas yang mengambil foto/Video : Nama : ................................................... Instansi : ................................................... Tanda Tangan : ……………… Pengambilan Foto/Video disaksikan dan diketahui oleh pihak perusahaan: Nama : ................................................. Jabatan : ................................................ Tanda Tangan : ................................................ Demikian Berita Acara Pengambilan Foto/Video dibuat dengan sebenar-benarnya. Pejabat Pengawas LH - KLH BLH Provinsi .......... BLH Kab./Kota ......... Perusahaan Nama : Ttd: ………………... Nama : Ttd: ………………... Nama : Ttd: ………………... Nama : ....................... Ttd: ……………… BERITA ACARA PENGAMBILAN FOTO/VIDEO
86 LAMPIRAN 4. FORMAT BERITA ACARA PENGAMBILAN SAMPEL AIR LIMBAH _______________________________________________________________________________________________________________________ Pada hari ini, ……………., tanggal …………....…....… bulan……...………… tahun .............................., di Kabupaten/Kota............................Provinsi........................., kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Pangkat/Gol. Jabatan NIP/PPLH 1.......................................... 2.......................................... 3.......................................... ............................... ............................... ............................... ................................ ................................ ................................ ......................./........ ......................./........ ......................./........ Telah melakukan pengambilan sampel di lokasi : Nama perusahaan : …………………………………………………………………………………. Alamat perusahaan : …………………………………………………………………………………. Jenis Industri : …………………………………………………………………………………. Pengambilan contoh limbah ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Pengendalian Pencemaran Lingkungan yang dilakukan oleh Tim Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Petugas Pengambil Sampel : Nama : …………………………………………………………………………………. Instansi : …………………………………………………………………………………. NIP : …………………………………………………………………………………. Pangkat/Golongan : …………………………………………………………………………………. Jabatan : …………………………………………………………………………………. Tanda tangan : ...................... Dengan hasil sebagai berikut : No. Lokasi Kode Sampel pH Debit Jenis Limbah Waktu Keterangan Demikian Berita Acara Pengambilan Sampel dibuat dengan sebenar-benarnya dan mengingat sumpah jabatan. Saksi-Saksi : Pejabat Pengawas LH - KLH BLH Provinsi .......... BLH Kab./Kota ......... Perusahaan Nama : Ttd: ………………... Nama : Ttd: ………………... Nama : Ttd: ………………... Nama : ....................... Ttd: ……………… Cap Perusahaan BERITA ACARA PENGAMBILAN SAMPEL
87 Denah Lokasi Pengambilan Sampel Air Limbah
88 LAMPIRAN II FORMAT MATRIKS PENAATAN A. MATRIKS PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR (NON SAWIT) Nama Perusahaan : PT. XXX Jenis Industri : XXX Lokasi kegiatan : XXX Periode Evaluasi : 1 Juni 20XX - 30 Juni 20XX I. Ketaatan Terhadap Titik Penaatan No Sumber pencemaran air Tingkat Ketaatan Evaluasi 1 Jumlah Outlet Limbah Cair 16 100% Memiliki 16 (enam belas) titik penaatan sudah dilakukan pemantauan.2 Jumlah Outlet yang dipantau 16 Tingkat Ketaatan Terhadap Titik Penaatan 100% II. Ketaatan Terhadap Pelaporan/ Parameter Pemantauan No. Nama Outlet (titik penaatan) PELAPORAN PARAMETER PEMENUHAN BAKU MUTU BEBAN PEMENUHAN BAKU MUTU KONSENTRASI Ket. Jumlah data pemantauan sesuai peraturan / izin Jumlah data yang dilaporkan Tingkat Ketaatan Jumlah Parameter yang dipantau sesuai peraturan / izin Jumlah Paramater Pemantauan Tingkat Ketaatan Parameter Jumlah data yang tidak memenuhi baku mutu (100 % < x < = 500%) Jumlah data yang tidak memenuhi baku mutu ( x > 500%) Tingkat Ketaatan Jumlah data yang tidak memenuhi baku mutu beban Tingkat Ketaatan 1 Outlet Oil Catcher A 12 12 100% 2 2 100% COD 6 0 50% 0 100% 2 Outlet Oil Catcher B 12 12 100% 2 2 100% TDS 0 0 100% 0 100% 3 Outlet Oil Catcher C 12 12 100% 2 2 100% H2S 0 0 100% 0 100% Tingkat Ketaatan 100% 100% 50% 100%
89 KETERANGAN: C.KOLOM PARAMETER 1. Kolom Nama Outlet berisi tentang nama atau kode outlet pembuangan air limbah. 2. Kolom Jumlah Parameter yang dipantau sesuai peraturan / izin berisi jumlah parameter yang sesuai dengan peraturan / izin. 3. Kolom Jumlah Paramater Pemantauan berisi jumlah parameter yang dipantau oleh perusahaan. 4. Kolom Tingkat Ketaatan merupakan prosentase hasil pembagian jumlah parameter yang dipantau oleh perusahaan dibagi dengan jumlah parameter yang dipantau sesuai peraturan / izin. 5. Row Tingkat Ketaatan (warna hijau bawah) menampilkan prosentase tingkat ketaatan terendah. D.KOLOM PELAPORAN 1. Kolom Jumlah data pemantauan sesuai peraturan / izin berisi jumlah data pemantauan yang dipersyaratkan dalam peraturan / izin dan sesuai dengan periode penilaian PROPER. 2. Kolom Jumlah data yang dilaporkan berisi tentang jumlah data yang dilaporkan oleh perusahaan sesuai dengan periode penilaian PROPER. 3. Kolom Tingkat Ketaatan merupakan prosentase hasil pembagian jumlah data yang dilaporkan oleh perusahaan sesuai dengan periode penilaian PROPER dibagi dengan jumlah data pemantauan yang dipersyaratkan dalam peraturan / izin dan sesuai dengan periode penilaian PROPER. 4. Row Tingkat Ketaatan (warna hijau bawah) menampilkan prosentase tingkat ketaatan terendah. E.KOLOM PEMENUHAN BAKU MUTU KONSENTRASI 1. Kolom Parameter berisi parameter air limbah yang melebihi baku mutu (cantumkan data parameter air limbah yang melebihi baku mutu paling tinggi untuk tiap outlet). 2. Kolom Jumlah data yang tidak memenuhi baku mutu (100 % < x < 500%) merupakan jumlah data parameter air limbah yang melebihi baku mutu antara 100 % < x < 500%. 3. Kolom Jumlah data yang tidak memenuhi baku mutu ( x > 500%) merupakan jumlah data parameter air limbah yang melebihi baku mutu lebih dari 500%. 4. Kolom Tingkat Ketaatan merupakan prosentase hasil pembagian jumlah data yang tidak memenuhi baku mutu dengan jumlah data yang dilaporkan. 5. Row Tingkat Ketaatan (warna hijau bawah) menampilkan prosentase tingkat ketaatan terendah. F. KOLOM PEMENUHAN BAKU MUTU BEBAN 1. Kolom Jumlah data yang tidak memenuhi baku mutu beban merupakan jumlah data parameter air limbah yang melebihi baku mutu lebih beban. 2. Kolom Tingkat Ketaatan merupakan prosentase hasil pembagian jumlah data yang tidak memenuhi baku mutu beban dengan jumlah data yang dilaporkan.
90 TINGKAT KETAATAN Ketaatan Terhadap Pemantauan 100% Ketaatan Terhadap Pelaporan 100% Ketaatan Terhadap Pemenuhan Baku Mutu Konsentrasi 50% Ketaatan Terhadap Pemenuhan Baku Mutu Beban KETERANGAN: 1. Row Ketaatan Terhadap Pemantauan menampilkan prosentase tingkat ketaatan pemantauan terendah. 2. Row Ketaatan Terhadap Pelaporan menampilkan prosentase tingkat ketaatan pelaporan terendah. 3. Row Ketaatan Terhadap Pemenuhan Baku Mutu Konsentrasi menampilkan prosentase tingkat ketaatan pemenuhan baku mutu terendah. 4. Row Ketaatan Terhadap Pemenuhan Baku Mutu Beban menampilkan prosentase tingkat ketaatan pemenuhan baku mutu terendah. III. Ketaatan Terhadap Ketentuan Teknis No. Pengelolaan Limbah Cair Sudah Taat Belum Taat Keterangan 1. Menggunakan jasa laboratorium eksternal / internal yang terakreditasi √ 2. Memisahkan saluran pembuangan limbah cair dengan saluran limpahan air hujan √ 3. Saluran pembuangan limbah cair kedap air √ 4. Tidak melakukan pengenceran termasuk mencampurkan buangan air bekas pendingin ke dalam aliran pembuangan limbah cair √ 5. Perusahaan mempunyai alat ukur debit dan berfungsi dengan baik - Tidak diwajibkan 6. Mengukur debit harian - Tidak diwajibkan 7. Mengukur pH harian - Tidak diwajibkan 8. Melakukan pencatatan dan pelaporan data produksi dan atau bahan baku √ Status Ketaatan (Taat/ Tidak Taat) TAAT KETERANGAN: Beri tanda √ sesuai dengan ketaatan hasil verifikasi lapangan dan ketaatan peraturan.
91 IV. Hasil Pemantauan KLH/BLH No. Nama Outlet (titik penaatan) Parameter PEMANTAUAN I PEMANTAUAN II Jumlah data yang tidak memenuhi baku mutu (100 % < x < = 500%) Jumlah data yang tidak memenuhi baku mutu ( x > 500%) Jumlah data yang tidak memenuhi baku mutu (100 % < x < = 500%) Jumlah data yang tidak memenuhi baku mutu ( x > 500%) Jumlah KETERANGAN: Matriks ini digunakan apabila pihak KLH/BLH melakukan pengambilan sampel air limbah: 1. Kolom Nama Outlet berisi tentang nama atau kode outlet pembuangan air limbah (cantumkan data parameter air limbah yang melebihi baku mutu paling tinggi untuk tiap outlet). 2. Kolom Parameter berisi parameter air limbah yang melebihi baku mutu. 3. Kolom Jumlah data yang tidak memenuhi baku mutu (100 % < x < 500%) merupakan jumlah data parameter air limbah yang melebihi baku mutu antara 100 % < x < 500% untuk pemantauan I. 4. Kolom Jumlah data yang tidak memenuhi baku mutu ( x > 500%) merupakan jumlah data parameter air limbah yang melebihi baku mutu lebih dari 500% untuk pemantauan I. 5. Kolom Jumlah data yang tidak memenuhi baku mutu (100 % < x < 500%) merupakan jumlah data parameter air limbah yang melebihi baku mutu antara 100 % < x < 500% untuk pemantauan II. 6. Kolom Jumlah data yang tidak memenuhi baku mutu ( x > 500%) merupakan jumlah data parameter air limbah yang melebihi baku mutu lebih dari 500% untuk pemantauan II.
92 B. MATRIK PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR (KHUSUS SAWIT) Nama Perusahaan : PT. XXX Jenis Industri : XXX Lokasi kegiatan : XXX Periode Evaluasi : 1 Juni 20XX - 30 Juni 20XX I. Ketaatan Terhadap Titik Penaatan No Sumber pencemaran air Tingkat Ketaatan Ket A. Air Limbah Untuk Land Application 1 Jumlah Outlet Limbah Cair 1 0% Tidak ada bukti sertifikat hasil uji outlet IPAL 2 Jumlah Outlet yang dipantau 0 B Sumur Pantau (lahan kontrol, lahan LA, penduduk) 1 Jumlah lokasi Sumur Pantau yang wajib dipantau 3 0% 2 Jumlah lokasi Sumur Pantau yang dipantau 0 C Tanah (Rorak, antar rorak, kontrol) 1 Jumlah Lokasi Pemantauan Kualitas Tanah 3 0% 2 Jumlah Lokasi yang dipantau 0 Tingkat Ketaatan Terhadap Titik Penaatan 0%
93 II. Ketaatan Terhadap Pelaporan/ Parameter Pemantauan / Pemenuhan Baku Mutu No. PELAPORAN PARAMETER PEMENUHAN BAKU MUTU Nama Outlet (titik penaatan) Jumlah data pemantauan sesuai peraturan / izin Jumlah total data yang dilaporkan Tingkat Ketaatan Keterangan Jumlah Parameter yang dipantau sesuai peraturan / izin Jumlah Paramater Pemantau an (sesuai Ketentuan) Tingkat Ketaatan Keteran gan Parameter Jumlah data yang tidak memenuhi baku mutu (100 % < x < = 500%) Ting kat Keta atan Jumlah data yang tidak memenuhi baku mutu ( x > 500%) Keterangan A. Pemanfaatan Air Limbah Untuk Land Application 1 Outlet kolam 12 108 0 0% Tidak ada bukti sertifikat hasil uji outlet IPAL 9 0 0% Tidak ada bukti sertifikat hasil uji outlet IPAL 0 0% 0 Tidak ada bukti sertifikat hasil uji outlet IPAL 2 Air sumur pantau 66 0 0% 11 0 0% 0 0% 0 3 Tanah 54 0 0% 18 0 0% 0 0% 0 Tingkat Ketaatan Pelaporan 0% Tingkat Ketaatan Parameter 0% Tingkat Ketaatan Pemenuhan Baku Mutu 0% 0% III. Ketaatan Perizinan No. Pengelolaan Limbah Cair Taat Tidak Taat Keterangan 2 Perusahaan mempunyai ijin pemanfaatan air limbah - √ Tidak ada bukti izin pembuangan air limbah
94 IV. Ketaatan Terhadap Ketentuan Teknis No. Pengelolaan Limbah Cair Taat Tidak Taat Keterangan A. Persyaratan Teknis Pemanfaatan Air Limbah  1 Dilakukan pada lahan selain lahan gambut - √ Tidak ada bukti terlampir 2 Dilakukan pada lahan selain lahan dengan permeabilitas lebih besar 15 cm/jam - √ 3 Dilakukan pada lahan selain lahan dengan permeabilitas kurang 1,5 cm/jam - √ 4 Tidak boleh dilaksanakan pada lahan dengan kedalaman air tanah kurang dari 2 meter - √ 5 Pembuatan sumur pantau di 3 lokasi yang diwajibkan - √ 6 Tidak ada air larian (run off) yang masuk ke sungai - √ 7 Tidak melakukan pengenceran air limbah yang dimanfaatkan - √ 8 Tidak membuang air limbah pada tanah di luar lokasi yang ditetapkan dalam Keputusan - √ 9 Tidak membuang air limbah ke sungai bila melebihi ketentuan yang berlaku - √ B Persyaratan Teknis Pembuangan Air Limbah 1 Menggunakan jasa laboratorium eksternal / internal yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh gubernur 2 Memisahkan saluran pembuangan limbah cair dengan saluran limpahan air hujan - √ Tidak ada bukti terlampir 3 Saluran pembuangan limbah cair kedap air - √ 4 Tidak melakukan pengenceran termasuk mencampurkan buangan air bekas pendingin ke dalam aliran pembuangan limbah cair - √ 5 Perusahaan mempunyai alat ukur debit dan berfungsi dengan baik - √ 6 Mengukur debit harian - √ 7 Mengukur pH harian - √ 8 Melakukan pencatatan dan pelaporan data produksi dan atau bahan baku - √ 9 Tidak Melakukan bypass - √ Tingkat Ketaatan Taat IV. Hasil Pemantauan KLH/Provinsi No. Nama Outlet (titik penaatan) Parameter PEMANTAUAN Ket.Jumlah data yang tidak memenuhi baku mutu (100 % < x < = 500%) Jumlah data yang tidak memenuhi baku mutu ( x > 500%) 1 Air Limbah untuk LA BOD, pH 0 Jumlah 0
95 B. MATRIKS PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA Nama Perusahaan : PT. XXX Jenis Industri : XXX Lokasi kegiatan : XXX Periode Evaluasi : 1 Juni 20XX - 30 Juni 20XX I. Ketaatan Terhadap Titik Penaatan No Sumber Emisi dari Proses Produksi Tingkat Ketaatan Evaluasi 1 Jumlah Cerobong 13 100% Memiliki 16 (enam belas) titik penaatan sudah dilakukan pemantauan. 2 Jumlah Cerobong yang aktif (yang beroperasi) 13 3 Jumlah Cerobong yang dipantau (dilakukan pengukuran emisi) 13 Sumber Emisi dari Utilitas 1 Jumlah Cerobong Boiler dan Turbin Genset 8 752 Jumlah Cerobong Boiler yang aktif 8 3 Jumlah Cerobong yang dipantau (dilakukan pengukuran emisi) 6 Tingkat Ketaatan Terhadap Titik Penaatan 75%
96 II. Ketaatan Terhadap Pelaporan/ Parameter Pemantauan / Pemenuhan Baku Mutu No. PELAPORAN PARAMETER PEMENUHAN BAKU MUTU Nama Cerobong (titik penaatan) Jmh Unit Jumlah data pemantauan sesuai peraturan / izin Jumlah data yang dilapor kan Tingkat Ketaatan Keterangan Jumlah Parameter yang dipantau sesuai peraturan / izin Jumlah parameter yang dipantau Tingkat Ketaatan Keterangan Parameter Jumlah data yang tidak memenuhi baku mutu (100 % >x< = 500 %) Jumlah data yang tidak memenuhi baku mutu ( x > 500%) Tingkat Ketaat an Keteranga n A Boiler HHP 1 (Steam Generator / Pembangkit Uap) 4 4 100% - - 1 SO 2 1 50% Kewajiban Pengukuran sekali 6 bulan 0 100% 2 NO 2 1 50% Kewajiban Pengukuran sekali 6 bulan 0 100% 3 Partikulat 2 1 50% Kewajiban Pengukuran sekali 6 bulan 0 100% 4 Opasitas 2 1 50% Kewajiban Pengukuran sekali 6 bulan 0 100% C Boiler HHP 3 (Steam Generator / Pembangkit Uap) 4 4 100% - - 1 SO 2 1 50% Kewajiban Pengukuran sekali 6 bulan 0 100% 2 NO 2 1 50% Kewajiban Pengukuran sekali 6 bulan 0 100% 3 Partikulat 2 1 50% Kewajiban Pengukuran sekali 6 bulan 0 100% 4 Opasitas 2 1 50% Kewajiban Pengukuran sekali 6 bulan 0 100% Tingkat Ketaatan Pelaporan 50% Tingkat Ketaatan Parameter 100% Tingkat Ketaatan Pemenuhan Baku Mutu 100%
97 KETERANGAN: A. KOLOM PELAPORAN 1. Kolom Jumlah data pemantauan sesuai peraturan/ izinperaturan berisi jumlah data parameter pemantauan yang dilaporkan berdasarkan peraturan dan sesuai dengan periode penilaian PROPER. 2. Kolom jumlah data yang dilaporkan berisi tentang jumlah data per parameter yang dilaporkan oleh perusahaan sesuai dengan periode penilaian PROPER. 3. Kolom Tingkat Ketaatan merupakan prosentase hasil pembagian jumlah data yang dilaporkan oleh perusahaan sesuai dengan periode penilaian PROPER dibagi dengan jumlah data pemantauan yang dipersyaratkan dalam peraturan / izin dan sesuai dengan periode penilaian PROPER. 4. Baris Tingkat Ketaatan menampilkan prosentase tingkat ketaatan. B. KOLOM PARAMETER 1. Kolom Jumlah Parameter yang dipantau sesuai peraturan / izin berisi jumlah Parameter yang dipantau sesuai peraturan / izin perusahaan yang bersangkutan. 2. Kolom Jumlah Parameter yang dipantau berisi jumlah Parameter yang dipantau oleh perusahaan yang bersangkutan. 3. Kolom Tingkat Ketaatan merupakan prosentase hasil pembagian Jumlah Paramater Pemantauan berisi jumlah parameter yang dipantau oleh perusahaan dibagi dengan Kolom Jumlah Parameter yang dipantau sesuai peraturan / izin. C. KOLOM PEMENUHAN BAKU MUTU 1. Kolom Parameter berisi jumlah parameter emisi yang melebihi baku mutu (cantumkan data parameter emisi udara yang melebihi baku mutu paling tinggi untuk tiap cerobong dalam prosentase). 2. Kolom Tingkat Ketaatan merupakan prosentase data yang tidak memenuhi baku mutu. III. Tingkat Ketaatan Terhadap Ketentuan Teknis No. Pengelolaan Emisi Udara Sudah Taat Belum Taat Keterangan 1. Mempunyai cerobong emisi √ 2. Cerobong dilengkapi dengan lubang sampel sesuai Kepdal No. 205/1996 √ 3. Cerobong dilengkapi dengan pagar pengaman √ 4. Cerobong dilengkapi dengan lantai kerja √ 5. Cerobong dilengkapi dengan tangga √ 6. Cerobong emisi dilengkapi dengan peralatan CEMS - Tidak diwajibkan 7. Peralatan CEM berfungsi dengan baik - Tidak diwajibkan Tingkat Ketaatan Taat KETERANGAN: Beri tanda √ sesuai dengan ketaatan hasil verifikasi lapangan dan ketaatan peraturan
98 LAMPIRAN III. BERITA ACARA PENOLAKAN PENGAWASAN PROPER Pada hari ini, .......... tanggal .... Bulan ..... tahun ......., pukul ......, di Kab/kota..... Provinsi ......., kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ........................................................................................................................................... Jabatan : ........................................................................................................................................... Alamat : ........................................................................................................................................... Bertindak untuk dan atas nama, Nama perusahaan : ........................................................................................................................................... Alamat perusahaan : ........................................................................................................................................... Jenis industri : ........................................................................................................................................... Menyatakan bahwa kami menolak kedatangan Tim Pengawas Lingkungan Hidup dan/atau menentang pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup oleh Tim Pengawas Lingkungan Hidup dalam rangka Program Penilaian Kinerja Perusahaan (PROPER), yang terdiri dari : Nama Pangkat/Gol. Jabatan NIP/PPLH 1........................................ 2........................................ 3........................................ .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... ........................../.......... .........................../......... ............................/........ Penolakan dilakukan dengan alasan: 1. .............................................................................................................................................................................. 2. .............................................................................................................................................................................. 3. .............................................................................................................................................................................. Demikian Berita Acara Penolakan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan mengingat sumpah jabatan. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup – KLH Pihak Pemerintah Provinsi Pejabat Pemerintah Kab/Kota Pihak Perusahaan Nama : .................................... Ttd : ................................... Nama : ............................... Instansi: ............................. Ttd : .............................. Nama : ........................... Instansi: ........................... Ttd : .......................... Nama : .......................... Ttd : ........................... Nama : .................................... Ttd : ................................... Nama : ............................... Instansi: ............................. Ttd : .............................. Nama : ........................... Instansi: ........................... Ttd : .......................... Nama : .......................... Ttd : ........................... BERITA ACARA PENOLAKAN PELAKSANAAN PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP
99 Cap perusahaan LAMPIRAN IV. CONTOH LAMPIRAN HASIL ANALISIS LABORATORIUM YANG TERAKREDITASI 1. Analisis Air Limbah:
100 2. Analisis Kualitas Udara Emisi:
101 LAMPIRAN V FORMAT RINGKASAN KETAATAN PERUSAHAAN No Perusahaan Sektor Sub Sektor Kab./Kota Provinsi Data Primer PROPER PERIODE 20XX – 20XX Usulan Kandidat HijauDok HASIL AMDAL Ket PPA Ket PPU Ket PLB3 Ket PKL Ket Peringkat
102 LAMPIRAN VI FORMAT RAPOR SEMENTARA HASIL EVALUASI PENGAWASAN KINERJA PENAATAN PROPER 20XX – 20XX Nama Perusahaan : PT. XXX Jenis Industri : XXX Lokasi Kegiatan : KABUPATEN XXX, PROVINSI XXX Peringkat Sementara : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP 20XX
103 Lampiran VI A. Format Raport Industri NON TAMBANG HASIL EVALUASI PENGAWASAN KINERJA PENAATAN Periode 1 Juli 20xx – 30 Juni 20xx Nama Perusahaan : PT. Xxx Jenis Industri : Xxx Lokasi Kegiatan : Kabupaten Xxx , Provinsi Xxx I. DOKUMEN LINGKUNGAN/IZIN LINGKUNGAN No. Kewajiban penanggungjawab usaha sesuai PP 27/2012 Penaatan Keterangan 1. Memiliki dokumen lingkungan/Izin Lingkungan. Taat Dokumen UKL-UPL Nomor :117/UKL- UPL/2008 disetujui oleh Kepala Dinas Lingkunga Hidup, Pertambangan dan Energi Kabupaten Lombok Timur 2. Melaksanakan ketentuan dalam dokumen lingkungan/izin lingkungan: C. Deskripsi kegiatan (luas area dan kapasitas produksi) D. Pengelolaan lingkungan terutama terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan Pengelolaan LB3 Tidak Taat Belum melaksanakan ketentuan secara rutin pelaksanaan UKL-UPL 3. Melaporkan pelaksanaan dokumen lingkungan/izin lingkungan (terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan Pengelolaan LB3) Tidak Taat Belum melaporkan secara rutin pelaksanaan UKL-UPL II. PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR D. Kewajiban Pengendalian Pencemaran Air No. Pengelolaan Limbah Cair Penaatan Keterangan 1. Ketaatan terhadap Izin Tidak Taat Izin pembuangan No 660.31/2875/203.2/2010 namun sudah habis masa berlakunya pada tanggal 29 Maret 2012 dan belum memperpanjang 2. Ketaatan terhadap titik penaatan pemantauan 100% Perusahaan mempunyai satu titik outlet IPAL sudah dilakukan pemantauan 3. Ketaatan terhadap parameter Baku Mutu 100% Parameter yang dipantau sudah lengkap sesuai dengan Permen LH No 04 Tahun 2010 4. Ketaatan terhadap pelaporan 87% Sepanjang masa evaluasi parameter TSS dua bulan tidak dilaporkan 5. a. Ketaatan terhadap pemenuhan Baku Mutu 87% Hasil swapantau yang dilaporkan memenuhi baku mutu namun hasil pemantauan KLH melebihi baku mutu > 500%BMAL untuk parameter minyak lemak b. Pemenuhan Baku Mutu berdasarkan Pemantauan Tim PROPER Taat Hasil Pemantauan Tim PROPER (KLH/Provinsi) memenuhi Baku Mutu Air Limbah sesuai izin. 6. Ketaatan terhadap Ketentuan Teknis Tidak Taat Ditemukan bypass dari saluran sebelum masuk ke kolam IPAL dan belum memasang alat ukur debit
104 B. Perhitungan Beban Pencemaran Air (Ton/bulan) No Parameter Beban Inlet Beban Outlet C. Ringkasan Penaatan Pengendalian Pencemaran Air Berdasarkan hasil evaluasi pengendalian pencemaran air, perusahaan tidak taat terhadap izin, pelaporan, pemenuhan bakumutu limbah dan ketentuan teknis, namun perusahaan taat terhadap titik penaatan dan parameter baku mutu sesuai dengan peraturan perundangan lingkungan yang berlaku. D. Tindak Lanjut Yang Harus Dilakukan 1. Perusahaan wajib segera menutup saluran bypass dari saluran sebelum masuk ke kolam IPAL 2. Perusahaan wajib segera mengajukan izin pembuangan air limbah kepada Bupati Kabupaten Lombok Timur 3. Perusahaan wajib menjaga Kualitas air limbah melalui optimalisasi kinerja IPAL agar memenuhi BMAL yang ditetapkan dan memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan XXX tentang baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan industri XXX 4. Perusahaan wajib melakukan pengujian air limbah setiap bulan untuk setiap parameter yang dipersyaratkan dalam baku mutu air limbah Industri XXX ,dan memeriksakannya kepada laboratorium terakreditasi. 5. Perusahaan wajib memasang alat ukur debit dan melakukan pencatatan debit, /kuantitas limbah harian, pH harian, serta produksi senyatanya bulanan. 6. Perusahaan wajib menyampaikan laporan tentang pH harian, debit/kuantitas air limbah harian, kadar parameter mutu limbah cair dan produksi harian senyatanya, sekurang-kurangnya tiga bulan sekali kepada BLH Kabupaten XXX, BLH Provinsi XXX dan Kementerian Lingkungan Hidup. III. PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA C. Kewajiban Pengendalian Pencemaran Udara No. Pengendalian Pencemaran Udara Penaatan Keterangan 1. Ketaatan terhadap titik penaatan pemantauan 100%  Sumber Emisi : 3 unit boiler, 1 unit heather, 2 Unit dryer, 3 unit deporasi gliserin, 2 unit genset  Seluruh sumber emisi sudah dipantau 2. Ketaatan terhadap pelaporan 100% Semua parameter dari hasil pemantauan semua sumber emisi sudah dilaporkan sesuai peraturan 3. Ketaatan terhadap parameter Baku Mutu Emisi 100% Parameter yang dipantau dari semua sumber emisi sudah sesuai peraturan 4. Ketaatan terhadap pemenuhan Baku Mutu Emisi 100% Hasil pemantauan emisi seluruh sumber emisi telah memenuhi baku mutu emisi 5. Ketaatan terhadap ketentuan Teknis yang dipersyaratkan Taat Semua cerobong sudah dilengkapi dengan sarana dan prasarana sampling
105 B. Perhitungan Beban Pencemaran Udara (Ton/periode) No Parameter Beban Outlet C. Ringkasan Penaatan Pengendalian Pencemaran Udara Selama periode penilaian dalam pengendalian pencemaran udara, perusahaan taat terhadap pemenuhan titik penaatan pemantauan, pelaporan, parameter baku mutu, pemenuhan baku mutu dan ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. D. Tindak Lanjut Yang Harus Dilakukan 1. Perusahaan wajib tetap melakukan pemantauan emisi Boiler, Heather yang aktif dengan parameter dan frekuensi minimal 6 bulan sekali sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 07 tahun 2007. 2. Perusahaan wajib tetap melakukan pemantauan emisi genset dan dryer yang aktif dengan parameter dan frekuensi sesuai peraturan yang berlaku. 3. Perusahaan wajib menjaga kualitas emisinya sehingga memenuhi Baku Mutu sesuai dengan peraturan yang berlaku. 4. Perusahaan wajib tetap melakukan pengukuran kualitas udara ambien sekurang-kurangnya 6 bulan sekali sesuai dengan PP Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. 5. Perusahaan wajib menyampaikan laporan tentang pengujian emisi udara dari semua sumber emisi dan pengujian kualitas udara ambien sekurang-kurangnya enam bulan sekali kepada BLH Kabupaten XXX, BLH Provinsi XXX dan Kementerian Lingkungan Hidup. IV. PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) A. Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pengelolaan Limbah B3 Status Perizinan No. SK/ No. Surat Masa Berlaku Keterangan Penyimpanan Sementara √ SK Bupati XXX No. 03 tahun 2010, tanggal 9 Februari 2010 5 (lima) tahun Limbah B3 Campuran SK Bupati XXX No. 186 Tahun 2011, tanggal 27 Januari 2011 Sludge IPAL dan Fly Ash Pemanfaatan √ Surat Persetujuan Dep IV Bidang Pengelolaan B3 dan LB3, No or: B- 6658/Dep.IV/LH/09/2010 1 (satu) tahun Uji Coba Pemanfaatan Sludge IPAL Industri Pulp dan Kertas Non Drinking Sebagai Kompos,untuk mendapatkan Standar Nasional Indonesia (tidak melakukan pemanfaatan sludge IPAL lagi untuk kompos) SK MENLH No. 230 tahun 2010, tanggal 27 September 2010. 5 (lima) tahun Pemanfaatan LB3 sludge IPAL sebagai subtitusi bahan bakar di multifuel boiler SK MENLH No. 301 tahun 2011, tanggal 30 Desember 2011 5 (lima) tahun Pemanfaatan limbah B3; fly ash, bottom ash (slag batu bara), dreg dan grit sebagai campuran bahan baku pembuatan paving block, coblock dan stabilisasi slab
106 Penimbunan/ landfill √ SK MENLH No. 88 tahun 2012 5 (lima) tahun Penimbunan limbah dreg, grit dan slag pada landfill kelas II B. Kinerja Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Neraca Limbah B3 Periode 1 Juli 20XX sampai dengan 30 Juni 20XX) Jenis Limbah Satuan Limbah Dihasilkan Limbah Dikelola Limbah Belum Dikelola Perlakuan A. Sumber Dari Proses Produksi Sludge IPAL Ton 7,790.78 7,530.34 0 Dimanfaatkan sebagai bahan bakar Multi Fuel Boiler 179.00 Dimanfaatkan untuk composting sampai bulan September 2011 81.44 Disimpan di TPS LB3 Grits & dregs Ton 26,994.76 4,023.41 0 Dimanfaatkan untuk stabilized bed 22,971.35 Ditimbun di landfill B. Sumber Dari Luar Proses Produksi Oli bekas + solar bekas Ton 19.40 19.00 0 - Pengangkut : PT. YYY Kode manifest: AAO - Pengumpul & Pemanfaat : PT. YYY 0.40 Disimpan di TPS LB3 Slag batubara Ton 1,574.80 267.82 0 Dimanfaatkan sesuai izin 1,306.98 Ditimbun di landfill Fly ash boiler Ton 1,497.37 1,093.00 0 Dimanfaatkan untuk stabilized bed 404.37 Disimpan di TPS LB3 Aki bekas/ baterai bekas Ton 1.4995 1.4995 0 - Pengangkut : PT. YYY Kode manifest: OL - Pengumpul & Pemanfaat: PT. YYY Limbah lab (vial COD) Ton 0.084 0.076 0 - Pengangkut: PT. YYY Kode manifest: AAO - Pengolah: PT.YYY 0.008 Disimpan di TPS LB3 Lampu merkuri bekas Ton 0.0124 0.0124 0 Disimpan di TPS LB3 Filter oli bekas Ton 1.80 1.80 0 - Pengangkut: PT. Shali Riau Lestari Kode manifest: AAO - Pengumpul & Pemanfaat: PT. YYY Limbak klinis Ton 0 0 0 Tidak dihasilkan dalam periode penilaian Majun terkontaminasi Ton 0.95 0.90 0 - Pengangkut: PT. YYY Kode manifest: AAO - Pengumpul & Pemanfaat: PT. YYY 0.05 Disimpan di TPS LB3 Toner bekas Ton 0.028 0.017 0 - Pengangkut : PT. YYY Kode manifest: OL - Pengolah: PT. YYY 0.011 Disimpan di TPS LB3 Selang hidrolik Ton 0.15 0.15 0 - Pengangkut: PT. YYY
107 terkontaminasi oli Kode manifest: OL - Pengumpul & Pemanfaat: PT. YYY Serbuk gergaji (saw dust) terkontaminasi minyak kotor Ton 2.80 2.80 0 - Pengangkut: PT. YYY Kode manifest: AAO - Pengolah: PT. YYY Grease bekas Ton 0.20 0.20 0 Pengangkut: PT. YYY Kode manifest: AAO Bekas kemasan bahan kimia Ton 0.20 0.20 0 - Pengangkut: PT. YYY Kode manifest: AAO - Pengolah: PT. YYY TOTAL Ton 37,898.33 37,898.33 0 Persentase % 100 0 Ket : 34.29% limbah B3 telah dimanfaatkan sesuai izin, 64.06% limbah B3 ditimbun di landfill yang berizin, 0.11% limbah B3 telah diserahkan ke pihak ketiga, dan 1.54% limbah masih tersimpan di TPS. Secara umum 100% limbah B3 sudah dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku dan persyaratan dalam izin. C. Penanganan Lahan / Tanah Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pelaksanaan Penanganan Lahan/ Tanah Terkontaminasi Limbah B3 Keterangan Jenis dan jumlah limbah B3 yang diopen dumping - Sebutkan jenis limbah B3 yang diopen dumping - Jelaskan perkiraan jumlah limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang diopen dumping (panajang x lebar x tinggi) Rencana pengelolaan lahan terkontaminasi limbah B3 - Jelaskan waktu pelaksanaan pemulihan lahan terkontaminasi - Jelaskan pengelolaan lanjut limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang diangkat Kesesuaian rencana dengan pelaksanaan pengelolaan lahan terkontaminasi limbah B3 - Jelaskan pelaksanaan pengelolaan lahan terkontaminasi yang sesuai dengan perencanaan - Jelaskan pelaksanaan pengelolaan lahan terkontaminasi (apakah sesuai atau tidak sesuai dengan perencanaan) Jumlah total limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah dilakukan pengelolaan Sebutkan jumlah limbah B3 yang telah diangkat (dalam ton) Perlakuan pengelolaan terhadap limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah diangkat sesuai perencanaan Jelaskan perlakuan pengelolaan limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah diangkat SSPLT (Surat Status Penyelesaian Lahan Terkontaminasi) Cantumkan nomor SSPLT dan tanggal diterbitkan Ketentuan dalam SSPLT Memeriksa pelaksanaan ketentuan yang dipersyaratkan dalam SSPLT D. Penaatan terhadap Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pelaksanaan ketentuan pengelolaan limbah B3 % penaatan Sudah taat Belum taat Keterangan Penyimpanan Sementara 100 √ - - Kondisi fisik bangunan TPS sesuai dengan ketentuan; - Dilengkapi dengan sarana dan prasana yang sesuai dengan ketentuan; - Tata cara penyimpanan sesuai dengan
108 ketentuan; - Semua limbah B3 teridentifikasi dan memiliki tujuan akhir pengelolaan; - Pelaporan dilakukan rutin 3 bulan sekali. Pemanfaatan 100 √ - Telah memenuhi seluruh ketentuan dalam izin dan peraturan pengelolaan limbah B3 Penimbunan 100 √ - Telah memenuhi seluruh ketentuan dalam izin dan peraturan pengelolaan limbah B3 Penaatan terhadap izin pengelolaan limbah B3 100 Ket: Penilaian penaatan terhadap izin pengelolaan limbah B3 dilakukan berdasarkan % penaatan terendah pelaksanaan ketentuan Pengelolaan Limbah B3. E. Penyerahan Pengelolaan Limbah B3 kepada Pihak Ketiga Kriteria Taat Tidak taat Keterangan Pihak ketiga penerima limbah B3 memiliki izin yang sesuai ketentuan √ - Memiliki izin yang sesuai dan masih berlaku, memenuhi persyaratan izin dan mengelola limbah B3 sesuai izin. Pengumpul memiliki kontrak kerjasama dengan pengelola akhir limbah B3 Pengangkutan limbah B3 memenuhi ketentuan yang berlaku √ - Menggunakan manifest yang sesuai, pengangkutan sesuai dengan rekomendasi pengangkutan dari KLH, memiliki kontrak kerjasama dengan pengolah atau penimbun limbah B3 Manifest dan pengelolaan manifest sesuai dengan ketentuan √ - Menyampaikan manifest salinan #2 ke KLH, menyimpan salinan manife t #3 dan #7 F. Resume Penaatan No. Aspek Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 Taat Belum Taat Keterangan 1. a. Pendataan jenis dan volume limbah yang dihasilkan  - b. Pelaporan  - 2. Status perizinan pengelolaan limbah B3  - 3. Pelaksanaan ketentuan dalam Izin 100% taat e. Pemenuhan Ketentuan Teknis  - f. Pemenuhan Baku Mutu Emisi  - g. Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah  - h. Pemenuhan Pemanfaatan  - 4. Penanganan open dumping, pengelolaan tumpahan, dan penanganan media terkontaminasi LB3 - - e. Rencana pengelolaan - - f. Pelaksanaan pengelolaan - - g. Jumlah tanah terkontaminasi yang dikelola - - 5. Jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan peraturan  - 100% taat 6. Pengelolaan limbah B3 oleh pihak ke-3 dan pengangkutan limbah B3  - 7. Pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu (antara lain : Dumping, Re-injeksi, dll) - - Kesimpulan Penaatan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun  -
109 G. Kesimpulan Perusahaan telah melakukan penaatan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan persyaratan dalam izin. H. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan 1. Tetap menjaga pemenuhan teknis TPS Limbah B3 sesuai dengan Kep- 01/BAPEDAL/09/1995. 2. Tetap memastikan pengelolaan limbah B3 ke pihak ketiga yang memiliki izin dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Memprioritaskan upaya 3R (reuse, recycle, recovery) dalam pengelolaan limbah B3. 4. Tetap melakukan pencatatan (log book dan neraca) terhadap seluruh limbah B3 yang dihasilkan. 5. Tetap melakukan pengelolaan lanjut limbah B3 yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan peraturan dalam pengelolaan limbah B3 dan persyaratan dalam izin. 6. Tetap melaporkan/menembuskan kegiatan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan pengelolaan limbah B3 atau izin-izin yang dimiliki. Pelaporan atau tembusan laporan meliputi data log book, neraca limbah B3, dan manifest salinan #2 yang disampaikan secara periodik kepada Deputi IV MENLH Bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Sampah; d/a. : Gd. C Lt. 2, Jln. D.I. Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur410, dengan tembusan ke BLH Provinsi XXX dan BLH Kabupaten XXX.
110 A. LAMPIRAN VI B. Format Raport Industri TAMBANG HASIL EVALUASI PENGAWASAN KINERJA PENAATAN Periode 1 Juli 20XX – 30 Juni 20XX Nama Perusahaan : PT TAMBANG XYZ Jenis Industri : Pertambangan Batubara Lokasi Kegiatan : Kabupaten XXX, Provinsi XXX I. DOKUMEN LINGKUNGAN/IZIN LINGKUNGAN No. Kewajiban penanggungjawab usaha sesuai PP 27/2012 Penaatan Keterangan 1. Memiliki dokumen lingkungan/Izin Lingkungan. Taat Dokumen UKL-UPL Nomor :117/UKL- UPL/2008 disetujui oleh Kepala Dinas Lingkunga Hidup, Pertambangan dan Energi Kabupaten Lombok Timur 2. Melaksanakan ketentuan dalam dokumen lingkungan/izin lingkungan: E. Deskripsi kegiatan (luas area dan kapasitas produksi) F. Pengelolaan lingkungan terutama terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan Pengelolaan LB3 Tidak Taat Belum melaksanakan ketentuan secara rutin pelaksanaan UKL-UPL 3. Melaporkan pelaksanaan dokumen lingkungan/izin lingkungan (terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan Pengelolaan LB3) Tidak Taat Belum melaporkan secara rutin pelaksanaan UKL-UPL II. PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR A. Kewajiban Pengendalian Pencemaran Air No. Pengelolaan Limbah Cair Penaatan Keterangan 1. Ketaatan terhadap Izin Tidak Taat Izin pembuangan No 660.31/2875/203.2/2010 namun sudah habis masa berlakunya pada tanggal 29 Maret 2012 dan belum memperpanjang 2. Ketaatan terhadap titik penaatan pemantauan 100% Perusahaan mempunyai 10 (sepulu) titik outlet IPAL dan seluruhnya sudah dilakukan pemantauan 3. Ketaatan terhadap parameter Baku Mutu 100% Parameter yang dipantau sudah lengkap sesuai dengan Kepmen LH No 113 Tahun 2003 4. Ketaatan terhadap pelaporan 83% Sepanjang masa evaluasi parameter TSS dua bulan tidak dilaporkan 5. a. Ketaatan terhadap pemenuhan Baku Mutu 80% Parameter TSS 2x melebihi Baku Mutu Air Limbah Kepmen LH No 113 Tahun 2003 b. Pemenuhan Baku Mutu berdasarkan Pemantauan Tim PROPER ------ - Tidak dilakukan pengambilan sampel air limbah.
111 6. Ketaatan terhadap Ketentuan Teknis Tidak Taat Ditemukan bypass dari saluran sebelum masuk ke kolam IPAL dan belum memasang alat ukur debit D. Perhitungan Beban Pencemaran Air (Ton/bulan) No Parameter Beban Inlet Beban Outlet E. Ringkasan Penaatan Pengendalian Pencemaran Air Berdasarkan hasil evaluasi pengendalian pencemaran air, perusahaan tidak taat terhadap izin, pelaporan, pemenuhan bakumutu limbah dan ketentuan teknis, namun perusahaan taat terhadap titik penaatan dan parameter baku mutu sesuai dengan peraturan perundangan lingkungan yang berlaku. F. Tindak Lanjut Yang Harus Dilakukan 1. Perusahaan wajib segera menutup saluran bypass dari saluran sebelum masuk ke kolam IPAL 2. Perusahaan wajib segera mengurus izin pembuangan air limbah kepada Bupati Kabupaten XXX 3. Perusahaan wajib menjaga Kualitas air limbah melalui optimalisasi kinerja IPAL agar memenuhi BMAL yang ditetapkan dan memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri LH No 113 Tahun 2003 tentang baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan Pertambangan Batubara 4. Perusahaan wajib melakukan pengujian air limbah setiap bulan untuk setiap parameter yang dipersyaratkan dalam baku mutu air limbah kegiatan pertambangan batubara ,dan memeriksakannya kepada laboratorium terakreditasi. 5. Perusahaan wajib memasang alat ukur debit dan melakukan pencatatan debit /kuantitas limbah harian, pH harian, serta produksi senyatanya bulanan. 6. Perusahaan wajib menyampaikan laporan tentang pH harian, debit/kuantitas air limbah harian, kadar parameter mutu limbah cair dan produksi harian senyatanya, sekurang-kurangnya tiga bulan sekali kepada BLH Kabupaten XXX, BLH Provinsi XXX dan Kementerian Lingkungan Hidup. III. PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA D. Kewajiban Pengendalian Pencemaran Udara No. Pengendalian Pencemaran Udara Penaatan Keterangan 1. Ketaatan terhadap titik penaatan pemantauan 100%  Sumber Emisi : 3 unit boiler, 1 unit heather, 2 Unit dryer, 3 unit deporasi gliserin, 2 unit genset  Seluruh sumber emisi sudah dipantau 2. Ketaatan terhadap pelaporan 100% Semua parameter dari hasil pemantauan semua sumber emisi sudah dilaporkan sesuai peraturan 3. Ketaatan terhadap parameter Baku Mutu Emisi 100% Parameter yang dipantau dari semua sumber emisi sudah sesuai peraturan 4. Ketaatan terhadap pemenuhan Baku Mutu Emisi 100% Hasil pemantauan emisi seluruh sumber emisi telah memenuhi baku mutu emisi 5. Ketaatan terhadap ketentuan Teknis yang dipersyaratkan Taat Semua cerobong sudah dilengkapi dengan sarana dan prasarana sampling
112 C. Perhitungan Beban Pencemaran Udara (Ton/periode) No Parameter Beban Emisi E. Ringkasan Penaatan Pengendalian Pencemaran Udara Selama periode penilaian dalam pengendalian pencemaran udara, perusahaan taat terhadap pemenuhan titik penaatan pemantauan, pelaporan, parameter baku mutu, pemenuhan baku mutu dan ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. F. Tindak Lanjut Yang Harus Dilakukan 1. Perusahaan wajib tetap melakukan pemantauan emisi Boiler, Heather yang aktif dengan parameter dan frekuensi minimal 6 bulan sekali sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 07 tahun 2007. 2. Perusahaan wajib tetap melakukan pemantauan emisi genset dan dryer yang aktif dengan parameter dan frekuensi sesuai peraturan yang berlaku. 3. Perusahaan wajib tetap menjaga kualitas emisinya sehingga memenuhi Baku Mutu sesuai dengan peraturan yang berlaku. 4. Perusahaan wajib tetap melakukan pengukuran kualitas udara ambien sekurang-kurangnya 6 bulan sekali sesuai dengan PP Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. 5. Perusahaan wajib menyampaikan laporan tentang pengujian emisi udara dari semua sumber emisi dan pengujian kualitas udara ambien sekurang-kurangnya enam bulan sekali kepada BLH Kabupaten Kutai Kartanegara, BLH Provinsi Kalimantan Timur dan Kementerian Lingkungan Hidup. IV. PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) A. Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pengelolaan Limbah B3 Status Perizinan No. SK/ No. Surat Masa Berlaku Keterangan Penyimpanan Sementara √ SK Bupati XXX No. 03 tahun 2010, tanggal 9 Februari 2010 5 (lima) tahun Limbah B3 Campuran SK Bupati XXX No. 186 Tahun 2011, tanggal 27 Januari 2011 Sludge IPAL dan Fly Ash Pemanfaatan √ Surat Persetujuan Dep IV Bidang Pengelolaan B3 dan LB3, No or: B- 6658/Dep.IV/LH/09/2010 1 (satu) tahun Uji Coba Pemanfaatan Sludge IPAL Industri Pulp dan Kertas Non Drinking Sebagai Kompos,untuk mendapatkan Standar Nasional Indonesia (tidak melakukan pemanfaatan sludge IPAL lagi untuk kompos) SK MENLH No. 230 tahun 2010, tanggal 27 September 2010. 5 (lima) tahun Pemanfaatan LB3 sludge IPAL sebagai subtitusi bahan bakar di multifuel boiler SK MENLH No. 301 tahun 2011, tanggal 30 5 (lima) tahun Pemanfaatan limbah B3; fly ash, bottom ash (slag batu
113 Desember 2011 bara), dreg dan grit sebagai campuran bahan baku pembuatan paving block, coblock dan stabilisasi slab Penimbunan/ landfill √ SK MENLH No. 88 tahun 2012 5 (lima) tahun Penimbunan limbah dreg, grit dan slag pada landfill kelas II B. Kinerja Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Neraca Limbah B3 Periode 1 Juli 20XX sampai dengan 30 Juni 20XX) Jenis Limbah Satuan Limbah Dihasilkan Limbah Dikelola Limbah Belum Dikelola Perlakuan A. Sumber Dari Proses Produksi Sludge IPAL Ton 7,790.78 7,530.34 0 Dimanfaatkan sebagai bahan bakar Multi Fuel Boiler 179.00 Dimanfaatkan untuk composting sampai bulan September 2011 81.44 Disimpan di TPS LB3 Grits & dregs Ton 26,994.76 4,023.41 0 Dimanfaatkan untuk stabilized bed 22,971.35 Ditimbun di landfill B. Sumber Dari Luar Proses Produksi Oli bekas + solar bekas Ton 19.40 19.00 0 - Pengangkut : PT. YYY Kode manifest: AAO - Pengumpul & Pemanfaat : PT. YYY 0.40 Disimpan di TPS LB3 Slag batubara Ton 1,574.80 267.82 0 Dimanfaatkan sesuai izin 1,306.98 Ditimbun di landfill Fly ash boiler Ton 1,497.37 1,093.00 0 Dimanfaatkan untuk stabilized bed 404.37 Disimpan di TPS LB3 Aki bekas/ baterai bekas Ton 1.4995 1.4995 0 - Pengangkut : PT. YYY Kode manifest: OL - Pengumpul & Pemanfaat: PT. YYY Limbah lab (vial COD) Ton 0.084 0.076 0 - Pengangkut: PT. YYY Kode manifest: AAO - Pengolah: PT. YYY 0.008 Disimpan di TPS LB3 Lampu merkuri bekas Ton 0.0124 0.0124 0 Disimpan di TPS LB3 Filter oli bekas Ton 1.80 1.80 0 - Pengangkut: PT. YYY Kode manifest: AAO - Pengumpul & Pemanfaat: PT. YYY Limbak klinis Ton 0 0 0 Tidak dihasilkan dalam periode penilaian Majun terkontaminasi Ton 0.95 0.90 0 - Pengangkut: PT. YYY Kode manifest: AAO - Pengumpul & Pemanfaat: PT. Andhika Makmur Persada 0.05 Disimpan di TPS LB3 Toner bekas Ton 0.028 0.017 0 - Pengangkut : PT. YYY Kode manifest: OL
114 - Pengolah: PT. YYY 0.011 Disimpan di TPS LB3 Selang hidrolik terkontaminasi oli Ton 0.15 0.15 0 - Pengangkut: PT. YYY Kode manifest: OL - Pengumpul & Pemanfaat: PT. YYY Serbuk gergaji (saw dust) terkontaminasi minyak kotor Ton 2.80 2.80 0 - Pengangkut: PT. YYY Kode manifest: AAO - Pengolah: PT. YYY Grease bekas Ton 0.20 0.20 0 Pengangkut: PT. YYY Kode manifest: AAO Bekas kemasan bahan kimia Ton 0.20 0.20 0 - Pengangkut: PT. YYY Kode manifest: AAO - Pengolah: PT. YYY TOTAL Ton 37,898.33 37,898.33 0 Persentase % 100 0 Ket : 34.29% limbah B3 telah dimanfaatkan sesuai izin, 64.06% limbah B3 ditimbun di landfill yang berizin, 0.11% limbah B3 telah diserahkan ke pihak ketiga, dan 1.54% limbah masih tersimpan di TPS. Secara umum 100% limbah B3 sudah dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku dan persyaratan dalam izin. C. Penanganan Lahan / Tanah Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pelaksanaan Penanganan Lahan/ Tanah Terkontaminasi Limbah B3 Keterangan Jenis dan jumlah limbah B3 yang diopen dumping - Sebutkan jenis limbah B3 yang diopen dumping - Jelaskan perkiraan jumlah limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang diopen dumping (panajang x lebar x tinggi) Rencana pengelolaan lahan terkontaminasi limbah B3 - Jelaskan waktu pelaksanaan pemulihan lahan terkontaminasi - Jelaskan pengelolaan lanjut limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang diangkat Kesesuaian rencana dengan pelaksanaan pengelolaan lahan terkontaminasi limbah B3 - Jelaskan pelaksanaan pengelolaan lahan terkontaminasi yang sesuai dengan perencanaan - Jelaskan pelaksanaan pengelolaan lahan terkontaminasi (apakah sesuai atau tidak sesuai dengan perencanaan) Jumlah total limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah dilakukan pengelolaan Sebutkan jumlah limbah B3 yang telah diangkat (dalam ton) Perlakuan pengelolaan terhadap limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah diangkat sesuai perencanaan Jelaskan perlakuan pengelolaan limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah diangkat SSPLT (Surat Status Penyelesaian Lahan Terkontaminasi) Cantumkan nomor SSPLT dan tanggal diterbitkan Ketentuan dalam SSPLT Memeriksa pelaksanaan ketentuan yang dipersyaratkan dalam SSPLT
115 D. Penaatan terhadap Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pelaksanaan ketentuan pengelolaan limbah B3 % penaatan Sudah taat Belum taat Keterangan Penyimpanan Sementara 100 √ - - Kondisi fisik bangunan TPS sesuai dengan ketentuan; - Dilengkapi dengan sarana dan prasana yang sesuai dengan ketentuan; - Tata cara penyimpanan sesuai dengan ketentuan; - Semua limbah B3 teridentifikasi dan memiliki tujuan akhir pengelolaan; - Pelaporan dilakukan rutin 3 bulan sekali. Pemanfaatan 100 √ - Telah memenuhi seluruh ketentuan dalam izin dan peraturan pengelolaan limbah B3 P nimbunan 100 √ - Telah memenuhi seluruh ketentuan dalam izin dan peraturan pengelolaan limbah B3 Penaatan terhadap izin pengelolaan limbah B3 100 Ket: Penilaian penaatan terhadap izin pengelolaan limbah B3 dilakukan berdasarkan % penaatan terendah pelaksanaan ketentuan Pengelolaan Limbah B3. E. Penyerahan Pengelolaan Limbah B3 kepada Pihak Ketiga Kriteria Taat Tidak taat Keterangan Pihak ketiga penerima limbah B3 memiliki izin yang sesuai ketentuan √ - Memiliki izin yang sesuai dan masih berlaku, meme uhi persyaratan izin dan mengelola limbah B3 sesuai izin. Pengumpul memiliki kontrak kerjasama dengan pengelola akhir limbah B3 Pengangkutan limbah B3 memenuhi ketentuan yang berlaku √ - Menggunakan manifest yang sesuai, pengangkutan sesuai dengan rekome dasi pengangkutan dari KLH, memiliki kontrak kerjasama dengan pengolah atau penimbun limbah B3 Manifest dan pengelolaan manifest sesuai dengan ketentuan √ - Menyampaikan manifest salinan #2 ke KLH, menyimpan salinan manife t #3 dan #7 F. Resume Penaatan N . Aspek Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 Taat Belum Taat Keterangan 1. a. Pendataan jenis dan volume limbah yang dihasilkan  - b. Pelaporan  - 2. Status perizinan pengelolaan limbah B3  - 3. Pelaksanaan ketentuan dalam Izin 100% taat i. Pemenuhan Ketentuan Teknis  - j. Pemenuhan Baku Mutu Emisi  - k. Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah  - l. Pemenuhan Pemanfaatan  - 4. Penanganan open dumping, pengelolaan tumpahan, dan penanganan media terkontaminasi LB3 - - h. Rencana pengelolaan - - i. Pelaksanaan pengelolaan - - j. Jumlah tanah terkontaminasi yang dikelola - -
116 5. Jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan peraturan  - 100% taat 6. Pengelolaan limbah B3 oleh pihak ke-3 dan pengangkutan limbah B3  - 7. Pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu (antara lain : Dumping, Re-injeksi, dll) - - Kesimpulan Penaatan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun  - G. Kesimpulan Perusahaan telah melakukan penaatan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan persyaratan dalam izin. H. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan 1. Tetap menjaga pemenuhan teknis TPS Limbah B3 sesuai dengan Kep- 01/BAPEDAL/09/1995. 2. Tetap memastikan pengelolaan limbah B3 ke pihak ketiga yang memiliki izin dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Memprioritaskan upaya 3R (reuse, recycle, recovery) dalam pengelolaan limbah B3. 4. Tetap melakukan pencatatan (log book dan neraca) terhadap seluruh limbah B3 yang dihasilkan. 5. Tetap melakukan pengelolaan lanjut limbah B3 yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan peraturan dalam pengelolaan limbah B3 dan persyaratan dalam izin. 6. Tetap melaporkan/menembuskan kegiatan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan pengelolaan limbah B3 atau izin-izin yang dimiliki. Pelaporan atau tembusan laporan meliputi data log book, neraca limbah B3, dan manifest salinan #2 yang disampaikan secara periodik kepada Deputi IV MENLH Bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Sampah; d/a. : Gd. C Lt. 2, Jln. D.I. Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur410, dengan tembusan ke BLH Provinsi XXX dan BLH Kabupaten XXX. V. PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN C. Rekapitulasi Penilaian No. Tahapan Lokasi Nilai Total X ≥ 80 55 < x < 80 X ≤ 55 Keterangan 1. Pembersihan Lahan Lokasi 1 98 1 Taat 2. Penggalian Tanah Penutup Lokasi 1 81 1 Taat 3. Penambangan Lokasi 1 88 1 Taat 4. Penimbunan Lokasi 1 78 1 Tidak Taat 5. Pengupasan Tanah Pucuk Lokasi 1 98 1 Taat 6. Reklamasi Lokasi 1 88 1 Taat
117 7. Pembersihan Lahan Lokasi 2 100 1 Taat 8. Pengupasan Tanah Pucuk Lokasi 2 100 1 Taat 9. Penggalian Tanah Penutup Lokasi 2 81 1 Taat 10. Penambangan Lokasi 2 90 1 Taat 11. Penimbunan Lokasi 2 53 1 Taat 12. Reklamasi Lokasi 2 86 1 Taat 13. Pembersihan Lahan Lokasi 3 100 1 Taat 14. Pengupasan Tanah Pucuk Lokasi 3 100 1 Taat 15. Penggalian Tanah Penutup Lokasi 3 81 1 Taat 16. Penambangan Lokasi 3 73 1 Taat 17. Penimbunan Lokasi 3 83 1 Taat 18. Reklamasi Lokasi 3 86 1 Taat 19. Pembersihan Lahan Lokasi 4 98 1 Taat 20. Penimbunan Lokasi 4 91 1 Taat 21. Reklamasi Lokasi 4 100 1 Taat 22. Pengupasan Tanah Pucuk Lokasi 5 98 1 Taat 23. Penggalian Tanah Penutup Lokasi 5 91 1 Taat 24. Penambangan Lokasi 5 98 1 Taat 25. Pembersihan Lahan Lokasi 6 100 1 Taat 26. Pengupasan Tanah Pucuk Lokasi 6 100 1 Taat 27. Penggalian Tanah Penutup Lokasi 6 83 1 Taat 28. Penambangan Lokasi 6 88 1 Taat 29. Penimbunan Lokasi 6 83 1 Taat 30. Reklamasi Lokasi 6 88 1 Taat JUMLAH DATA 30 27 2 1 Tidak Taat Persentase 90% 6,67% 3,3% Tidak Taat
118 D. Ringkasan Penaatan Pengendalian Kerusakan Lahan 1. Pada aspek manajemen telah memenuhi semua ketentuan kriteria pengendalian kerusakan lingkungan 2. Untuk aspek Teknis: a) Kriteria K3 (Potensi Longsor) terlihat longsoran batuan pada dinding yang ditinggal b) Kriteria K4 (Potensi Pencemaran AAT) tidak mendapatkan nilai karena belum dilakukan upaya penanganan batuan yang berpotensi membentuk air asam tambang. c) Kriteria K5 (Erosi): terdapat indikasi adanya erosi didinding lereng penggalian tanah penutup d) Kriteria K6 (Kebencanan); jauh dari pemukiman penduduk dan sarana vital lain/memiliki sistem tanggap darurat (sarana, personil, SOP, dll E. Tindaklanjut yang harus dilakukan 1. Mempertahankan kinerja terkait aspek manajemen 2. Melakukan pembenahan pada lereng-lereng yang tinggi atau sudutnya melebihi rekomendasi FS dan terlihat adanya longsoran batuan didaerah tersebut. 3. Melakukan upaya penanganan batuan yang berpotensi pencemar dengan mengikuti langkah langkah sebagai berikut ; a) Identifikasi semua batuan limbah yang dihasilkan dari penambangan b) Melakukan karakteristik batuan penutup tersebut, batuan potensi pembentuk AAT dan batuan tidak berpotensi membentuk AAT c) Memilih teknologi penanganan batuan potensi pembentuk AAT tersebut, untuk menghindari terbentuknya AAT 4. Upaya Pengolahan AAT : a) Melakukan pengumpulan AAT yang ada b) Melakukan pengolahan air leachet (AAT) yang sudah terbentuk hingga memenuhi BMAL sebelum dibuang ke lingkungan.
119 LAMPIRAN VII FORMAT RAPORT FINAL HASIL EVALUASI PENGAWASAN KINERJA PENAATAN PROPER 20XX – 20XX Nama Perusahaan : PT. XXX Jenis Industri : XXX Lokasi Kegiatan : KABUPATEN XXX, PROVINSI XXX Peringkat : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP 20XX
120 A. Lampiran VII A. Format Raport Industri NON TAMBANG HASIL EVALUASI PENGAWASAN KINERJA PENAATAN Periode 1 Juli 20XX – 30 Juni 20XX Nama Perusahaan : PT. XXX Jenis Industri : XXX Lokasi Kegiatan : KABUPATEN XXX, PROVINSI XXX I. DOKUMEN LINGKUNGAN/IZIN LINGKUNGAN No. Kewajiban penanggungjawab usaha sesuai PP 27/2012 Penaatan Keterangan 1. Memiliki dokumen lingkungan/Izin Lingkungan. Taat Dokumen UKL-UPL Nomor :117/UKL- UPL/2008 disetujui oleh Kepala Dinas Lingkunga Hidup, Pertambangan dan Energi Kabupaten XXX 2. Melaksanakan ketentuan dalam dokumen lingkungan/izin lingkungan: G. Deskripsi kegiatan (luas area dan kapasitas produksi) H. Pengelolaan lingkungan terutama terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan Pengelolaan LB3 Tidak Taat Belum melaksanakan ketentuan secara rutin pelaksanaan UKL-UPL 3. Melaporkan pelaksanaan dokumen lingkungan/izin lingkungan (terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan Pengelolaan LB3) Tidak Taat Belum melaporkan secara rutin pelaksanaan UKL-UPL II. PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR A. Kewajiban Pengendalian Pencemaran Air No. Pengelolaan Limbah Cair Penaatan Keterangan 1. Ketaatan terhadap Izin Tidak Taat Izin pembuangan No 660.31/2875/203.2/2010 namun sudah habis masa berlakunya pada tanggal 29 Maret 2012 dan belum memperpanjang 2. Ketaatan terhadap titik penaatan pemantauan 100% Perusahaan mempunyai satu titik outlet IPAL sudah dilakukan pemantauan 3. Ketaatan terhadap parameter Baku Mutu 100% Parameter yang dipantau sudah lengkap sesuai dengan Permen LH No 04 Tahun 2010 4. Ketaatan terhadap pelaporan 87% Sepanjang masa evaluasi parameter TSS dua bulan tidak dilaporkan 5. a. Ketaatan terhadap pemenuhan Baku Mutu 87% Hasil swapantau yang dilaporkan memenuhi baku mutu namun hasil pemantauan KLH melebihi baku mutu > 500%BMAL untuk parameter minyak lemak b. Pemenuhan Baku Mutu berdasarkan Pemantauan Tim PROPER Taat Hasil Pemantauan Tim PROPER (KLH/Provinsi) memenuhi Baku Mutu Air Limbah sesuai izin. 6. Ketaatan terhadap Ketentuan Teknis Tidak Taat Ditemukan bypass dari saluran sebelum masuk ke kolam IPAL dan belum memasang alat ukur debit
121 G. Perhitungan Beban Pencemaran Air (Ton/Periode) No Parameter Beban Inlet Beban Outlet H. Ringkasan Penaatan Pengendalian Pencemaran Air Berdasarkan hasil evaluasi pengendalian pencemaran air, perusahaan tidak taat terhadap izin, pelaporan, pemenuhan bakumutu limbah dan ketentuan teknis, namun perusahaan taat terhadap titik penaatan dan parameter baku mutu sesuai dengan peraturan perundangan lingkungan yang berlaku. I. Tindak Lanjut Yang Harus Dilakukan 1. Perusahaan wajib segera menutup saluran bypass dari saluran sebelum masuk ke kolam IPAL 2. Perusahaan wajib segera mengajukan izin pembuangan air limbah kepada Bupati Kabupaten XXX 3. Perusahaan wajib menjaga Kualitas air limbah melalui optimalisasi kinerja IPAL agar memenuhi BMAL yang ditetapkan dan memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan XXX tentang baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan industri XXX 4. Perusahaan wajib melakukan pengujian air limbah setiap bulan untuk setiap parameter yang dipersyaratkan dalam baku mutu air limbah Industri XXX ,dan memeriksakannya kepada laboratorium terakreditasi. 5. Perusahaan wajib memasang alat ukur debit dan melakukan pencatatan debit, /kuantitas limbah harian, pH harian, serta produksi senyatanya bulanan. 6. Perusahaan wajib menyampaikan laporan tentang pH harian, debit/kuantitas air limbah harian, kadar parameter mutu limbah cair dan produksi harian senyatanya, sekurang-kurangnya tiga bulan sekali kepada BLH Kabupaten XXX, BLH Provinsi XXX dan Kementerian Lingkungan Hidup. III. PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA A. Kewajiban Pengendalian Pencemaran Udara No. Pengendalian Pencemaran Udara Penaatan Keterangan 1. Ketaatan terhadap titik penaatan pemantauan 100%  Sumber Emisi : 3 unit boiler, 1 unit heather, 2 Unit dryer, 3 unit deporasi gliserin, 2 unit genset  Seluruh sumber emisi sudah dipantau 2. Ketaatan terhadap pelaporan 100% Semua parameter dari hasil pemantauan semua sumber emisi sudah dilaporkan sesuai peraturan 3. Ketaatan terhadap parameter Baku Mutu Emisi 100% Parameter yang dipantau dari semua sumber emisi sudah sesuai peraturan 4. Ketaatan terhadap pemenuhan Baku Mutu Emisi 100% Hasil pemantauan emisi seluruh sumber emisi telah memenuhi baku mutu emisi 5. Ketaatan terhadap ketentuan Teknis yang dipersyaratkan Taat Semua cerobong sudah dilengkapi dengan sarana dan prasarana sampling
122 B. Perhitungan Beban Pencemaran Udara (Ton/periode) No Parameter Beban Outlet C. Ringkasan Penaatan Pengendalian Pencemaran Udara Selama periode penilaian dalam pengendalian pencemaran udara, perusahaan taat terhadap pemenuhan titik penaatan pemantauan, pelaporan, parameter baku mutu, pemenuhan baku mutu dan ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. D. Tindak Lanjut Yang Harus Dilakukan 1. Perusahaan wajib tetap melakukan pemantauan emisi Boiler, Heather yang aktif dengan parameter dan frekuensi minimal 6 bulan sekali sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 07 tahun 2007. 2. Perusahaan wajib tetap melakukan pemantauan emisi genset dan dryer yang aktif dengan parameter dan frekuensi sesuai peraturan yang berlaku. 3. Perusahaan wajib menjaga kualitas emisinya sehingga memenuhi Baku Mutu sesuai dengan peraturan yang berlaku. 4. Perusahaan wajib tetap melakukan pengukuran kualitas udara ambien sekurang-kurangnya 6 bulan sekali sesuai dengan PP Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. 5. Perusahaan wajib menyampaikan laporan tentang pengujian emisi udara dari semua sumber emisi dan pengujian kualitas udara ambien sekurang-kurangnya enam bulan sekali kepada BLH Kabupaten XXX, BLH Provinsi XXX dan Kementerian Lingkungan Hidup. IV. PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) A. Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pengelolaan Limbah B3 Status Perizinan No. SK/ No. Surat Masa Berlaku Keterangan Penyimpanan Sementara √ SK Bupati XXX No. 03 tahun 2010, tanggal 9 Februari 2010 5 (lima) tahun Limbah 3 Campuran SK Bupati XXX No. 186 Tahun 2011, tanggal 27 Januari 2011 Sludge IPAL dan Fly Ash Pemanfaatan √ Surat Persetujuan Dep IV Bidang Pengelolaan B3 dan LB3, No or: B- 6658/Dep.IV/LH/09/2010 1 (satu) tahun Uji Coba Pemanfaatan Sludge IPAL Industri Pulp dan Kertas Non Drinking Sebagai Kompos,untuk mendapatkan Standar Nasional Indonesia (tidak melakukan pemanfaatan sludge IPAL lagi untuk kompos) SK MENLH No. 230 tahun 2010, tanggal 27 September 2010. 5 (lima) tahun Pemanfaatan LB3 sludge IPAL sebagai subtitusi bahan bakar di multifuel boiler SK MENLH No. 301 tahun 2011, tanggal 30 Desember 2011 5 (lima) tahun Pemanfaatan limbah B3; fly ash, bottom ash (slag batu bara), dreg dan grit sebagai campuran bahan baku pembuatan paving block, coblock dan stabilisasi slab
123 Penimbunan/ landfill √ SK MENLH No. 88 tahun 2012 5 (lima) tahun Penimbunan limbah dreg, grit dan slag pada landfill kelas II B. Kinerja Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Neraca Limbah B3 Periode 1 Juli 2012 sampai dengan 30 Juni 2013) Jenis Limbah Satuan Limbah Dihasilkan Limbah Dikelola Limbah Belum Dikelola Perlakuan A. Sumber Dari Proses Produksi Sludge IPAL Ton 7,790.78 7,530.34 0 Dimanfaatkan sebagai bahan bakar Multi Fuel Boiler 179.00 Dimanfaatkan untuk composting sampai bulan September 2011 81.44 Disimpan di TPS LB3 Grits & dregs Ton 26,994.76 4,023.41 0 Dimanfaatkan untuk stabilized bed 22,971.35 Ditimbun di landfill B. Sumber Dari Luar Proses Produksi Oli bekas + solar bekas Ton 19.40 19.00 0 - Pengangkut : PT. YYY Kode manifest: AAO - Pengumpul & Pemanfaat : PT. YYY 0.40 Disimpan di TPS LB3 Slag batubara Ton 1,574.80 267.82 0 Dimanfaatkan sesuai izin 1,306.98 Ditimbun di landfill Fly ash boiler Ton 1,497.37 1,093.00 0 Dimanfaatkan untuk stabilized bed 404.37 Disimpan di TPS LB3 Aki bekas/ baterai bekas Ton 1.4995 1.4995 0 - Pengangkut : PT. YYY Kode manifest: OL - Pengumpul & Pemanfaat: PT. YYY Limbah lab (vial COD) Ton 0.084 0.076 0 - Pengangkut: PT. YYY Kode manifest: AAO - Pengolah: PT. YYY 0.008 Disimpan di TPS LB3 Lampu merkuri bekas Ton 0.0124 0.0124 0 Disimpan di TPS LB3 Filter oli bekas Ton 1.80 1.80 0 - Pengangkut: PT. YYY Kode manifest: AAO - Pengumpul & Pemanfaat: PT. YYY Limbak klinis Ton 0 0 0 Tidak dihasilkan dalam periode penilaian Majun terkontaminasi Ton 0.95 0.90 0 - Pengangkut: PT. YYY Kode manifest: AAO - Pengumpul & Pemanfaat: PT. YYY 0.05 Disimpan di TPS LB3 Toner bekas Ton 0.028 0.017 0 - Pengangkut : PT. YYY Kode manifest: OL - Pengolah: PT. YYY 0.011 Disimpan di TPS LB3 Selang hidrolik terkontaminasi Ton 0.15 0.15 0 - Pengangkut: PT. YYY Kode manifest: OL
124 oli - Pengumpul & Pemanfaat: PT. YYY Serbuk gergaji (saw dust) terkontaminasi minyak kotor Ton 2.80 2.80 0 - Pengangkut: PT. YYY Kode manifest: AAO - Pengolah: PT. YYY Grease bekas Ton 0.20 0.20 0 Pengangkut: PT. YYY Kode manifest: AAO Bekas kemasan bahan kimia Ton 0.20 0.20 0 - Pengangkut: PT. YYY Kode manifest: AAO - Pengolah: PT. YYY TOTAL Ton 37,898.33 37,898.33 0 Persentase % 100 0 Ket : 34.29% limbah B3 telah dimanfaatkan sesuai izin, 64.06% limbah B3 ditimbun di landfill yang berizin, 0.11% limbah B3 telah diserahkan ke pihak ketiga, dan 1.54% limbah masih tersimpan di TPS. Secara umum 100% limbah B3 sudah dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku dan persyaratan dalam izin. C. Penanganan Lahan / Tanah Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pelaksanaan Penanganan Lahan/ Tanah Terkontaminasi Limbah B3 Keterangan Jenis dan jumlah limbah B3 yang diopen dumping - Sebutkan jenis limbah B3 yang diopen dumping - Jelaskan perkiraan jumlah limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang diopen dumping (panajang x lebar x tinggi) Rencana pengelolaan lahan terkontaminasi limbah B3 - Jelaskan waktu pelaksanaan pemulihan lahan terkontaminasi - Jelaskan pengelolaan lanjut limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang diangkat Kesesuaian rencana dengan pelaksanaan pengelolaan lahan terkontaminasi limbah B3 - Jelaskan pelaksanaan pengelolaan lahan terkontaminasi yang sesuai dengan perencanaan - Jelaskan pelaksanaan pengelolaan lahan terkontaminasi (apakah sesuai atau tidak sesuai dengan perencanaan) Jumlah total limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah dilakukan pengelolaan Sebutkan jumlah limbah B3 yang telah diangkat (dalam ton) Perlakuan pengelolaan terhadap limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah diangkat sesuai perencanaan Jelaskan perlakuan pengelolaan limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah diangkat SSPLT (Surat Status Penyelesaian Lahan Terkontaminasi) Cantumkan nomor SSPLT dan tanggal diterbitkan Ketentuan dalam SSPLT Memeriksa pelaksanaan ketentuan yang dipersyaratkan dalam SSPLT D. Penaatan terhadap Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pelaksanaan ketentuan pengelolaan limbah B3 % penaatan Sudah taat Belum taat Keterangan Penyimpanan Sementara 100 √ - - Kondisi fisik bangunan TPS sesuai dengan ketentuan; - Dilengkapi dengan sarana dan prasana yang sesuai dengan ketentuan; - Tata cara penyimpanan sesuai dengan
125 ketentuan; - Semua limbah B3 teridentifikasi dan memiliki tujuan akhir pengelolaan; - Pelaporan dilakukan rutin 3 bulan sekali. Pemanfaatan 100 √ - Telah memenuhi seluruh ketentuan dalam izin dan peraturan pengelolaan limbah B3 Penimbunan 100 √ - Telah memenuhi seluruh ketentuan dalam izin dan peraturan pengelolaan limbah B3 Penaatan terhadap izin pengelolaan limbah B3 100 Ket: Penilaian penaatan terhadap izin pengelolaan limbah B3 dilakukan berdasarkan % penaatan terendah pelaksanaan ketentuan Pengelolaan Limbah B3. E. Penyerahan Pengelolaan Limbah B3 kepada Pihak Ketiga Kriteria Taat Tidak taat Keterangan Pihak ketiga penerima limbah B3 memiliki izin yang sesuai ketentuan √ - Memiliki izin yang sesuai dan masih berlaku, memenuhi persyaratan izin dan mengelola limbah B3 sesuai izin. Pengumpul memiliki kontrak kerjasama dengan pengelola akhir limbah B3 Pengangkutan limbah B3 memenuhi ketentuan yang berlaku √ - Menggunakan manifest yang sesuai, pengangkutan sesuai dengan rekomendasi pengangkutan dari KLH, memiliki kontrak kerjasama dengan pengolah atau penimbun limbah B3 Manifest dan pengelolaan manifest sesuai dengan ketentuan √ - Menyampaikan manifest salinan #2 ke KLH, menyimpan salinan manife t #3 dan #7 F. Resume Penaatan No. Aspek Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 Taat Belum Taat Keterangan 1. a. Pendataan jenis dan volume limbah yang dihasilkan  - b. Pelaporan  - 2. Status perizinan pengelolaan limbah B3  - 3. Pelaksanaan ketentuan dalam Izin 100% taat m. Pemenuhan Ketentuan Teknis  - n. Pemenuhan Baku Mutu Emisi  - o. Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah  - p. Pemenuhan Pemanfaatan  - 4. Penanganan open dumping, pengelolaan tumpahan, dan penanganan media terkontaminasi LB3 - - k. Rencana pengelolaan - - l. Pelaksanaan pengelolaan - - m. Jumlah tanah terkontaminasi yang dikelola - - 5. Jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan peraturan  - 100% taat 6. Pengelolaan limbah B3 oleh pihak ke-3 dan pengangkutan limbah B3  - 7. Pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu (antara lain : Dumping, Re-injeksi, dll) - - Kesimpulan Penaatan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun  -
126 G. Kesimpulan Perusahaan telah melakukan penaatan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan persyaratan dalam izin. H. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan 1. Tetap menjaga pemenuhan teknis TPS Limbah B3 sesuai dengan Kep-01/BAPEDAL/09/1995. 2. Tetap memastikan pengelolaan limbah B3 ke pihak ketiga yang memiliki izin dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Memprioritaskan upaya 3R (reuse, recycle, recovery) dalam pengelolaan limbah B3. 4. Tetap melakukan pencatatan (log book dan neraca) terhadap seluruh limbah B3 yang dihasilkan. 5. Tetap melakukan pengelolaan lanjut limbah B3 yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan peraturan dalam pengelolaan limbah B3 dan persyaratan dalam izin. 6. Tetap melaporkan/menembuskan kegiatan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan pengelolaan limbah B3 atau izin-izin yang dimiliki. Pelaporan atau tembusan laporan meliputi data log book, neraca limbah B3, dan manifest salinan #2 yang disampaikan secara periodik kepada Deputi IV MENLH Bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Sampah; d/a. : Gd. C Lt. 2, Jln. D.I. Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur410, dengan tembusan ke BLH Provinsi XXX dan BLH Kabupaten XXX.
127 B. LAMPIRAN VII B. Format Raport Industri TAMBANG HASIL EVALUASI PENGAWASAN KINERJA PENAATAN Periode 1 Juli 20XX – 30 Juni 20XX Nama Perusahaan : PT. TAMBANG XXX Jenis Industri : Pertambangan Batubara Lokasi Kegiatan : Kabupaten XXX, Provinsi XXX I. DOKUMEN LINGKUNGAN/IZIN LINGKUNGAN No. Kewajiban penanggungjawab usaha sesuai PP 27/2012 Penaatan Keterangan 1. Memiliki dokumen lingkungan/Izin Lingkungan. Taat Dokumen UKL-UPL Nomor :117/UKL- UPL/2008 disetujui oleh Kepala Dinas Lingkunga Hidup, Pertambangan dan Energi Kabupaten Lombok Timur 2. Melaksanakan ketentuan dalam dokumen lingkungan/izin lingkungan: I. Deskripsi kegiatan (luas area dan kapasitas produksi) J. Pengelolaan lingkungan terutama terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan Pengelolaan LB3 Tidak Taat Belum melaksanakan ketentuan secara rutin pelaksanaan UKL-UPL 3. Melaporkan pelaksanaan dokumen lingkungan/izin lingkungan (terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan Pengelolaan LB3) Tidak Taat Belum melaporkan secara rutin pelaksanaan UKL-UPL II. PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR A. Kewajiban Pengendalian Pencemaran Air No. Pengelolaan Limbah Cair Penaatan Keterangan 1. Ketaatan terhadap Izin Tidak Taat Izin pembuangan No 660.31/2875/203.2/2010 namun sudah habis masa berlakunya pada tanggal 29 Maret 2012 dan belum memperpanjang 2. Ketaatan terhadap titik penaatan pemantauan 100% Perusahaan mempunyai 10 (sepulu) titik outlet IPAL dan seluruhnya sudah dilakukan pemantauan 3. Ketaatan terhadap parameter Baku Mutu 100% Parameter yang dipantau sudah lengkap sesuai dengan Kepmen LH No 113 Tahun 2003 4. Ketaatan terhadap pelaporan 83% Sepanjang masa evaluasi parameter TSS dua bulan tidak dilaporkan 5. a. Ketaatan terhadap pemenuhan Baku Mutu 80% Parameter TSS 2x melebihi Baku Mutu Air Limbah Kepmen LH No 113 Tahun 2003 b. Pemenuhan Baku Mutu berdasarkan Pemantauan Tim PROPER ------ - Tidak dilakukan pengambilan sampel air limbah. 6. Ketaatan terhadap Ketentuan Teknis Tidak Taat Ditemukan bypass dari saluran sebelum masuk ke kolam IPAL dan belum memasang alat ukur debit
128 B. Perhitungan Beban Pencemaran Air (Ton/Periode) No Parameter Beban Inlet Beban Outlet C. Ringkasan Penaatan Pengendalian Pencemaran Air Berdasarkan hasil evaluasi pengendalian pencemaran air, perusahaan tidak taat terhadap izin, pelaporan, pemenuhan bakumutu limbah dan ketentuan teknis, namun perusahaan taat terhadap titik penaatan dan parameter baku mutu sesuai dengan peraturan perundangan lingkungan yang berlaku. D. Tindak Lanjut Yang Harus Dilakukan 1. Perusahaan wajib segera menutup saluran bypass dari saluran sebelum masuk ke kolam IPAL 2. Perusahaan wajib segera mengurus izin pembuangan air limbah kepada Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara 3. Perusahaan wajib menjaga Kualitas air limbah melalui optimalisasi kinerja IPAL agar memenuhi BMAL yang ditetapkan dan memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri LH No 113 Tahun 2003 tentang baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan Pertambangan Batubara 4. Perusahaan wajib melakukan pengujian air limbah setiap bulan untuk setiap parameter yang dipersyaratkan dalam baku mutu air limbah kegiatan pertambangan batubara ,dan memeriksakannya kepada laboratorium terakreditasi. 5. Perusahaan wajib memasang alat ukur debit dan melakukan pencatatan debit /kuantitas limbah harian, pH harian, serta produksi senyatanya bulanan. 6. Perusahaan wajib menyampaikan laporan tentang pH harian, debit/kuantitas air limbah harian, kadar parameter mutu limbah cair dan produksi harian senyatanya, sekurang-kurangnya tiga bulan sekali kepada BLH Kabupaten XXX, BLH Provinsi XXX dan Kementerian Lingkungan Hidup. III. PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA A. Kewajiban Pengendalian Pencemaran Udara No. Pengendalian Pencemaran Udara Penaatan Keterangan 1. Ketaatan terhadap titik penaatan pemantauan 100%  Sumber Emisi : 3 unit boiler, 1 unit heather, 2 Unit dryer, 3 unit deporasi gliserin, 2 unit genset  Seluruh sumber emisi sudah dipantau 2. Ketaatan terhadap pelaporan 100% Semua parameter dari hasil pemantauan semua sumber emisi sudah dilaporkan sesuai peraturan 3. Ketaatan terhadap parameter Baku Mutu Emisi 100% Parameter yang dipantau dari semua sumber emisi sudah sesuai peraturan 4. Ketaatan terhadap pemenuhan Baku Mutu Emisi 100% Hasil pemantauan emisi seluruh sumber emisi telah memenuhi baku mutu emisi 5. Ketaatan terhadap ketentuan Teknis yang dipersyaratkan Taat Semua cerobong sudah dilengkapi dengan sarana dan prasarana sampling
129 B. Perhitungan Beban Pencemaran Udara (Ton/periode) No Parameter Beban Emisi C. Ringkasan Penaatan Pengendalian Pencemaran Udara Selama periode penilaian dalam pengendalian pencemaran udara, perusahaan taat terhadap pemenuhan titik penaatan pemantauan, pelaporan, parameter baku mutu, pemenuhan baku mutu dan ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. D. Tindak Lanjut Yang Harus Dilakukan 1. Perusahaan wajib tetap melakukan pemantauan emisi Boiler, Heather yang aktif dengan parameter dan frekuensi minimal 6 bulan sekali sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 07 tahun 2007. 2. Perusahaan wajib tetap melakukan pemantauan emisi genset dan dryer yang aktif dengan parameter dan frekuensi sesuai peraturan yang berlaku. 3. Perusahaan wajib tetap menjaga kualitas emisinya sehingga memenuhi Baku Mutu sesuai dengan peraturan yang berlaku. 4. Perusahaan wajib tetap melakukan pengukuran kualitas udara ambien sekurang-kurangnya 6 bulan sekali sesuai dengan PP Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. 5. Perusahaan wajib menyampaikan laporan tentang pengujian emisi udara dari semua sumber emisi dan pengujian kualitas udara ambien sekurang-kurangnya enam bulan sekali kepada BLH Kabupaten XXX, BLH Provinsi XXX dan Kementerian Lingkungan Hidup. IV. PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) A. Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pengelolaan Limbah B3 Status Perizinan No. SK/ No. Surat Masa Berlaku Keterangan Penyimpanan Sementara √ SK Bupati XXX No. 03 tahun 2010, tanggal 9 Februari 2010 5 (lima) tahun Limbah B3 Campuran SK Bupati XXX No. 186 Tahun 2011, tanggal 27 Januari 2011 Sludge IPAL dan Fly Ash Pemanfaatan √ Surat Persetujuan Dep IV Bidang Pengelolaan B3 dan LB3, No or: B- 66 8/Dep.IV/LH/09/2010 1 (satu) tahun Uji Coba Pemanfaatan Sludge IPAL Industri Pulp dan Kertas Non Drinking Sebagai Kompos,untuk mendapatkan Standar Nasional Indonesia (tidak melakukan pemanfaatan sludge IPAL lagi untuk kompos) SK MENLH No. 230 tahun 2010, tanggal 27 September 2010. 5 (lima) tahun Pemanfaatan LB3 sludge IPAL sebagai subtitusi bahan bakar di multifuel boiler SK MENLH No. 301 tahun 2011, tanggal 30 Desember 2011 5 (lima) tahun Pemanfaatan limbah B3; fly ash, bottom ash (slag batu bara), dreg dan grit sebagai campuran
130 bahan baku pembuatan paving block, coblock dan stabilisasi slab Penimbunan/ landfill √ SK MENLH No. 88 tahun 2012 5 (lima) tahun Penimbunan limbah dreg, grit dan slag pada landfill kelas II B. Kinerja Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Neraca Limbah B3 Periode 1 Juli 20XX sampai dengan 30 Juni 20XX) Jenis Limbah Satuan Limbah Dihasilkan Limbah Dikelola Limbah Belum Dikelola Perlakuan A. Sumber Dari Proses Produksi Sludge IPAL Ton 7,790.78 7,530.34 0 Dimanfaatkan sebagai bahan bakar Multi Fuel Boiler 179.00 Dimanfaatkan untuk composting sampai bulan September 2011 81.44 Disimpan di TPS LB3 Grits & dregs Ton 26,994.76 4,023.41 0 Dimanfaatkan untuk stabilized bed 22,971.35 Ditimbun di landfill B. Sumber Dari Luar Proses Produksi Oli bekas + solar bekas Ton 19.40 19.00 0 - Pengangkut : PT. Shali Riau Lestari Kode manifest: AAO - Pengumpul & Pemanfaat : PT. Andhika Makmur Persada 0.40 Disimpan di TPS LB3 Slag batubara Ton 1,574.80 267.82 0 Dimanfaatkan sesuai izin 1,306.98 Ditimbun di landfill Fly ash boiler Ton 1,497.37 1,093.00 0 Dimanfaatkan untuk stabilized bed 404.37 Disimpan di TPS LB3 Aki bekas/ baterai bekas Ton 1.4995 1.4995 0 - Pengangkut : PT. YYY Kode manifest: OL - Pengumpul & Pemanfaat: PT. YYY Limbah lab (vial COD) Ton 0.084 0.076 0 - Pengangkut: PT. YYY Kode manifest: AAO - Pengolah: PT. YYY 0.008 Disimpan di TPS LB3 Lampu merkuri bekas Ton 0.0124 0.0124 0 Disimpan di TPS LB3 Filter oli bekas Ton 1.80 1.80 0 - Pengangkut: PT. YYY Kode manifest: AAO - Pengumpul & Pemanfaat: PT. YYY Limbak klinis Ton 0 0 0 Tidak dihasilkan dalam periode penilaian Majun terkontaminasi Ton 0.95 0.90 0 - Pengangkut: PT. YYY Kode manifest: AAO - Pengumpul & Pemanfaat: PT. YYY 0.05 Disimpan di TPS LB3 Toner bekas Ton 0.028 0.017 0 - Pengangkut : PT. Indostar Cargo Kode manifest: OL
131 - Pengolah: PT. YYY 0.011 Disimpan di TPS LB3 Selang hidrolik terkontaminasi oli Ton 0.15 0.15 0 - Pengangkut: PT. YYY Kode manifest: OL - Pengumpul & Pemanfaat: PT. YYY Serbuk gergaji (saw dust) terkontaminasi minyak kotor Ton 2.80 2.80 0 - Pengangkut: PT. YYY Kode manifest: AAO - Pengolah: PT. YYY Grease bekas Ton 0.20 0.20 0 Pengangkut: PT. YYY Kode manifest: AAO Bekas kemasan bahan kimia Ton 0.20 0.20 0 - Pengangkut: PT. YYY Kode manifest: AAO - Pengolah: PT. YYY TOTAL Ton 37,898.33 37,898.33 0 Persentase % 100 0 Ket : 34.29% limbah B3 telah dimanfaatkan sesuai izin, 64.06% limbah B3 ditimbun di landfill yang berizin, 0.11% limbah B3 telah diserahkan ke pihak ketiga, dan 1.54% limbah masih tersimpan di TPS. Secara umum 100% limbah B3 sudah dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku dan persyaratan dalam izin. C. Penanganan Lahan / Tanah Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pelaksanaan Penanganan Lahan/ Tanah Terkontaminasi Limbah B3 Keterangan Jenis dan jumlah limbah B3 yang diopen dumping - Sebutkan jenis limbah B3 yang diopen dumping - Jelaskan perkiraan jumlah limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang diopen dumping (panajang x lebar x tinggi) Rencana pengelolaan lahan terkontaminasi limbah B3 - Jelaskan waktu pelaksanaan pemulihan lahan terkontaminasi - Jelaskan pengelolaan lanjut limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang diangkat Kesesuaian rencana dengan pelaksanaan pengelolaan lahan terkontaminasi limbah B3 - Jelaskan pelaksanaan pengelolaan lahan terkontaminasi yang sesuai dengan perencanaan - Jelaskan pelaksanaan pengelolaan lahan terkontaminasi (apakah sesuai atau tidak sesuai dengan perencanaan) Jumlah total limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah dilakukan pengelolaan Sebutkan jumlah limbah B3 yang telah diangkat (dalam ton) Perlakuan pengelolaan terhadap limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah diangkat sesuai perencanaan Jelaskan perlakuan pengelolaan limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah diangkat SSPLT (Surat Status Penyelesaian Lahan Terkontaminasi) Cantumkan nomor SSPLT dan tanggal diterbitkan Ketentuan dalam SSPLT Memeriksa pelaksanaan ketentuan yang dipersyaratkan dalam SSPLT D. Penaatan terhadap Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pelaksanaan ketentuan pengelolaan limbah B3 % penaatan Sudah taat Belum taat Keterangan Penyimpanan Sementara 100 √ - - Kondisi fisik bangunan TPS sesuai dengan
132 ketentuan; - Dilengkapi dengan sarana dan prasana yang sesuai dengan ketentuan; - Tata cara penyimpanan sesuai dengan ketentuan; - Semua limbah B3 teridentifikasi dan memiliki tujuan akhir pengelolaan; - Pelaporan dilakukan rutin 3 bulan sekali. Pemanfaatan 100 √ Telah memenuhi seluruh ketentuan dalam izin dan peraturan pengelolaan limbah B3 Penimbunan 100 √ - Telah memenuhi seluruh ketentuan dalam izin dan peraturan pengelolaan limbah B3 Penaatan terhadap izin pengelolaan limbah B3 100 Ket: Penilaian penaatan terhadap izin pengelolaan limbah B3 dilakukan berdasarkan % penaatan terendah pelaksanaan ketentuan Pengelolaan Limbah B3. E. Penyerahan Pengelolaan Limbah B3 kepada Pihak Ketiga Kriteria Taat Tidak taat Keterangan Pihak ketiga penerima limbah B3 memiliki izin yang sesuai ketentuan √ - Memiliki izin yang sesuai an masih berlaku, memenuhi persyaratan izin dan mengelola limbah B3 sesuai izin. Pengumpul memiliki kontrak kerjasama dengan pengelola akhir limbah B3 Pengangkutan limbah B3 memenuhi ketentuan yang berlaku √ - Menggunakan manifest yang sesuai, pengangkut n sesuai dengan rekomendasi pengangkutan dari KLH, memiliki kontrak kerjasama dengan pengolah atau penimbun limbah B3 Manifest dan pengelolaan manifest sesuai dengan ketentuan √ - Menyampaikan manifest salinan #2 ke KLH, menyimpan salinan manife t #3 dan #7 F. Resume Penaatan No. Aspek Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 Taat Belum Taat Keterangan 1. a. Pendataan jenis dan volume limbah yang dihasilkan  - b. Pelaporan  - 2. Status perizinan pengelolaan limbah B3  - 3. Pelaksanaan ketentuan dalam Izin 100% taat q. Pemenuhan Ketentuan Teknis  - r. Pemenuhan Baku Mutu Emisi  - s. Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah  - t. Pemenuhan Pemanfaatan  - 4. Penanganan open dumping, pengelolaan tumpahan, dan penanganan media terkontaminasi LB3 - - n. Rencana pengelolaan - - o. Pelaksanaan pengelolaan - - p. Jumlah tanah terkontaminasi yang dikelola - - 5. Jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan peraturan  - 100% taat 6. Pengelolaan limbah B3 oleh pihak ke-3 dan pengangkutan limbah B3  - 7. Pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu (antara - -
133 lain : Dumping, Re-injeksi, dll) Kesimpulan Penaatan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun  - G. Kesimpulan Perusahaan telah melakukan penaatan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan persyaratan dalam izin. H. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan 1. Tetap menjaga pemenuhan teknis TPS Limbah B3 sesuai dengan Kep-01/BAPEDAL/09/1995. 2. Tetap memastikan pengelolaan limbah B3 ke pihak ketiga yang memiliki izin dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Memprioritaskan upaya 3R (reuse, recycle, recovery) dalam pengelolaan limbah B3. 4. Tetap melakukan pencatatan (log book dan neraca) terhadap seluruh limbah B3 yang dihasilkan. 5. Tetap melakukan pengelolaan lanjut limbah B3 yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan peraturan dalam pengelolaan limbah B3 dan persyaratan dalam izin. 6. Tetap melaporkan/menembuskan kegiatan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan pengelolaan limbah B3 atau izin-izin yang dimiliki. Pelaporan atau tembusan laporan meliputi data log book, neraca limbah B3, dan manifest salinan #2 yang disampaikan secara periodik kepada Deputi IV MENLH Bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Sampah; d/a. : Gd. C Lt. 2, Jln. D.I. Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur410, dengan tembusan ke BLH Provinsi XXX dan BLH Kabupaten XXX. V. PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN A. Rekapitulasi Penilaian No. Tahapan Lokasi Nilai Total X ≥ 80 55 < x < 80 X ≤ 55 Keterangan 1. Pembersiha Lahan Lokasi 1 98 1 Taat 2. Penggalian Tanah Penutup Lokasi 1 81 1 Taat 3. Penambangan Lokasi 1 88 1 Taat 4. Penimbunan Lokasi 1 78 1 Tidak Taat 5. Pengupasan Tanah Pucuk Lokasi 1 98 1 Taat 6. Reklamasi Lokasi 1 88 1 Taat 7. Pembersihan Lahan Lokasi 2 100 1 Taat 8. Pengupasan Tanah Pucuk Lokasi 2 100 1 Taat 9. Penggalian Tanah Penutup Lokasi 2 81 1 Taat
134 10. Penambangan Lokasi 2 90 1 Taat 11. Penimbunan Lokasi 2 53 1 Taat 12. Reklamasi Lokasi 2 86 1 Taat 13. Pembersihan Lahan Lokasi 3 100 1 Taat 14. Pengupasan Tanah Pucuk Lokasi 3 100 1 Taat 15. Penggalian Tanah Penutup Lokasi 3 81 1 Taat 16. Penambangan Lokasi 3 73 1 Taat 17. Penimbunan Lokasi 3 83 1 Taat 18. Reklamasi Lokasi 3 86 1 Taat 19. Pembersihan Lahan Lokasi 4 98 1 Taat 20. Penimbunan Lokasi 4 91 1 Taat 21. Reklamasi Lokasi 4 100 1 Taat 22. Pengupasan Tanah Pucuk Lokasi 5 98 1 Taat 23. Penggalian Tanah Penutup Lokasi 5 91 1 Taat 24. Penambangan Lokasi 5 98 1 Taat 25. Pembersihan Lahan Lokasi 6 100 1 Taat 26. Pengupasan Tanah Pucuk Lokasi 6 100 1 Taat 27. Penggalian Tanah Penutup Lokasi 6 83 1 Taat 28. Penambangan Lokasi 6 88 1 Taat 29. Penimbunan Lokasi 6 83 1 Taat 30. Reklamasi Lokasi 6 88 1 Taat JUMLAH DATA 30 27 2 1 Tidak Taat Persentase 90% 6,67% 3,3% Tidak Taat B. Ringkasan Penaatan Pengendalian Kerusakan Lahan 1. Pada aspek manajemen telah memenuhi semua ketentuan kriteria pengendalian kerusakan lingkungan 2. Untuk aspek Teknis: a) Kriteria K3 (Potensi Longsor) terlihat longsoran batuan pada dinding yang ditinggal b) Kriteria K4 (Potensi Pencemaran AAT) tidak mendapatkan nilai karena belum dilakukan upaya penanganan batuan yang berpotensi membentuk air asam tambang. c) Kriteria K5 (Erosi): terdapat indikasi adanya erosi didinding lereng penggalian tanah penutup d) Kriteria K6 (Kebencanan); jauh dari pemukiman penduduk dan sarana vital lain/memiliki sistem tanggap darurat (sarana, personil, SOP, dll
135 c. Tindaklanjut yang harus dilakukan 1. Mempertahankan kinerja terkait aspek manajemen 2. Melakukan pembenahan pada lereng-lereng yang tinggi atau sudutnya melebihi rekomendasi FS dan terlihat adanya longsoran batuan didaerah tersebut. 3. Melakukan upaya penanganan batuan yang berpotensi pencemar dengan mengikuti langkah langkah sebagai berikut ; a) Identifikasi semua batuan limbah yang dihasilkan dari penambangan b) Melakukan karakteristik batuan penutup tersebut, batuan potensi pembentuk AAT dan batuan tidak berpotensi membentuk AAT c) Memilih teknologi penanganan batuan potensi pembentuk AAT tersebut, untuk menghindari terbentuknya AAT 4. Upaya Pengolahan AAT : a) Melakukan pengumpulan AAT yang ada b)Melakukan pengolahan air leachet (AAT) yang sudah terbentuk hingga memenuhi BMAL sebelum dibuang ke lingkungan.
136 LAMPIRAN VIII LAMPIRAN LAPORAN DEKONSENTRASI PROPER VIII. 1. Lampiran 1 Laporan Dekonsentrasi PROPER 20xx-20xx Rekapitulasi Identitas Perusahaan No Nama Perusahaan Sektor Sub Sektor Kab/Kota Koordinat Kapasitas Produksi BT LU/LS Terpasang Aktual Satuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dst VIII. 2. Lampiran 2 Laporan Dekonsentrasi PROPER 20xx-20xx (Berupa kumpulan Berita Acara Pengawasan) LAMPIRAN 1 LAPORAN DEKONSENTRASI PROPER 20XX-20XX REKAPITULASI IDENTITAS PERUSAHAAN
137 VIII. 3.a. Lampiran 3.a Laporan Dekonsentrasi PROPER 20xx-20xx Rekapitulasi Beban Pencemaran Air No Nama Perusahaan Sub Sektor Kab/Kota Badan Air Penerima Memiliki IPAL Total Beban (Ton/Periode) COD BOD TSS M&L Lain2 .... 1 2 3 4 5 6 7 dst VIII. 3.b Lampiran 3.b. Laporan Dekonsentrasi PROPER 20xx-20xx Rekapitulasi Baban Pencemaran Udara No Nama Perusahaan Sub Sektor Kab/Kota Beban Emisi (Ton/Periode) CO2 Sox Nox Partikulat 1 2 3 4 dst LAMPIRAN 3 a LAPORAN DEKONSENTRASI PROPER 20XX-20XX REKAPITULASI BEBAN PENCEMARAN AIR LAMPIRAN 3 b LAPORAN DEKONSENTRASI PROPER 20XX-20XX REKAPITULASI BEBAN PENCEMARAN UDARA
138 VIII. 3.c. Lampiran 3.c. Laporan Dekonsentrasi PPROPER 20xx-20xx Rekapitulasi Beban Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) No Nama Perusahaan Sub Sektor Kab/Kota Beban Limbah B3 (Ton/Periode) Dihasilkan Disimpan di TPS Diserahkan Pihak Ke-3 Dimanfaatkan Diolah Landfill Dumping Insinerator Bioremediasi Solidifikasi Injeksi ANFO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 VIII. 4. Lampiran 4 Laporan Dekonsentrasi PROPER 20xx-20xx (Berupa kumpulan Rapor Final Perusahaan) LAMPIRAN 3 c LAPORAN DEKONSENTRASI PROPER 20XX-20XX REKAPITULASI BEBAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)
139 VIII. 5. Lampiran 5. Laporan Dekonsentrasi PROPER 20xx-20xx Rekapitulasi Sumber Daya Manusia No Nama Petugas PROPER Kualifikasi Status Pendidikan Pelatihan Lain-Lain LAMPIRAN 5 LAPORAN DEKONSENTRASI PROPER 20XX-20XX REKAPITULASI SUMBER DAYA MANUSIA

More Related Content

PDF
Pedoman Perencanaan Teknik Terinci IPLT Buku Utama
byLestari Rachmawati
 
PDF
Permenhut no 54 th 2014 ttg kompetensi dan sertifikasi tenaga teknis dan peng...
byJhon Blora
 
PPTX
DELH/DPLH Pasca PP 22/2021.pptx
byChorinaGinting
 
PDF
Pedoman pengoperasian & pemeliharaan tpa sistem controlled landfill & sanitar...
byOswar Mungkasa
 
PPTX
Proper
byMule Si-mule
 
PDF
Pengolahan sampah
byinfosanitasi
 
PDF
TPS 3R (Reduce, Reuse & Recycle) Berbasis Masyarakat
byJoy Irman
 
PDF
Peraturan dan Standar Pengelolaan Persampahan (2/4)
byJoy Irman
 
Pedoman Perencanaan Teknik Terinci IPLT Buku Utama
byLestari Rachmawati
 
Permenhut no 54 th 2014 ttg kompetensi dan sertifikasi tenaga teknis dan peng...
byJhon Blora
 
DELH/DPLH Pasca PP 22/2021.pptx
byChorinaGinting
 
Pedoman pengoperasian & pemeliharaan tpa sistem controlled landfill & sanitar...
byOswar Mungkasa
 
Proper
byMule Si-mule
 
Pengolahan sampah
byinfosanitasi
 
TPS 3R (Reduce, Reuse & Recycle) Berbasis Masyarakat
byJoy Irman
 
Peraturan dan Standar Pengelolaan Persampahan (2/4)
byJoy Irman
 

What's hot

PDF
Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3.pdf
byssuserc7b49e
 
PDF
#pasarkarbon
byDicky Edwin Hindarto
 
PDF
Perencanaan Teknis IPLT - Unit Pengolahan
byJoy Irman
 
PPT
Peraturan perundang-undangan-amdal
byFKP2B Cikarang
 
DOC
Sni terkait sanitasi
byIwan Kusuma
 
PDF
Permen lhk no.68 2016 ttg baku mutu air limbah domestik
byRizki Darmawan
 
PDF
Opsi Teknologi Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) - Controlled Landfill dan...
byJoy Irman
 
PDF
P.102 pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup bagi usaha danatau kegiatan...
byAnjas Asmara, S.Si
 
PPTX
Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang Persampahan
byOswar Mungkasa
 
PDF
Manajemen Pengelolaan Sampah Surabaya
byOswar Mungkasa
 
PPSX
Presentasi lppd, lkpj dan ilppd
byIlham Ismail
 
PPTX
Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem Setempat (SPAL) – Sistem Pengelolaan Ter...
byJoy Irman
 
PDF
Permen lh 5 2014 baku mutu air limbah
byArdi Yanson
 
PDF
PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (Rs SEHAT) - 403/KPTS/M/2002
byinideedee
 
PDF
Stasiun Peralihan Antara (SPA) Sampah
byJoy Irman
 
PPTX
ISO 14001
bywelly yusup
 
DOCX
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga
byLidia Fibriana
 
PDF
Kepdirjen Cipta Karya No. 61/KPTS/CK/1998 Petunjuk Teknis Perencanaan, Pelaks...
byinfosanitasi
 
PPTX
DELH DPLH sebagai instrumen PPLH
byAnjas Asmara, S.Si
 
PPTX
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
byushfia
 
Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3.pdf
byssuserc7b49e
 
#pasarkarbon
byDicky Edwin Hindarto
 
Perencanaan Teknis IPLT - Unit Pengolahan
byJoy Irman
 
Peraturan perundang-undangan-amdal
byFKP2B Cikarang
 
Sni terkait sanitasi
byIwan Kusuma
 
Permen lhk no.68 2016 ttg baku mutu air limbah domestik
byRizki Darmawan
 
Opsi Teknologi Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) - Controlled Landfill dan...
byJoy Irman
 
P.102 pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup bagi usaha danatau kegiatan...
byAnjas Asmara, S.Si
 
Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang Persampahan
byOswar Mungkasa
 
Manajemen Pengelolaan Sampah Surabaya
byOswar Mungkasa
 
Presentasi lppd, lkpj dan ilppd
byIlham Ismail
 
Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem Setempat (SPAL) – Sistem Pengelolaan Ter...
byJoy Irman
 
Permen lh 5 2014 baku mutu air limbah
byArdi Yanson
 
PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (Rs SEHAT) - 403/KPTS/M/2002
byinideedee
 
Stasiun Peralihan Antara (SPA) Sampah
byJoy Irman
 
ISO 14001
bywelly yusup
 
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga
byLidia Fibriana
 
Kepdirjen Cipta Karya No. 61/KPTS/CK/1998 Petunjuk Teknis Perencanaan, Pelaks...
byinfosanitasi
 
DELH DPLH sebagai instrumen PPLH
byAnjas Asmara, S.Si
 
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
byushfia
 

More from Al Marson

PPT
Install ODBC di Linux
byAl Marson
 
PDF
Materi safety riding
byAl Marson
 
DOCX
Dokumen wajib iso 27001
byAl Marson
 
PPTX
modul K3
byAl Marson
 
PPT
Materi K3
byAl Marson
 
PPT
K3
byAl Marson
 
PPT
K3
byAl Marson
 
PPT
Identifikasi bahaya dan penilaian resiko
byAl Marson
 
PPT
Dasar K3
byAl Marson
 
PPT
prinsip k3 dalam tik
byAl Marson
 
PDF
Kriteria dan mekanisme proper (permen 06 2013)
byAl Marson
 
PDF
Prinsip Dasar Proper
byAl Marson
 
PDF
Etika Bisnis dan e Commerce
byAl Marson
 
PDF
e Commerce
byAl Marson
 
PDF
PP no. 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK3
byAl Marson
 
PDF
Penerapan SMK3 dan ISO 9001
byAl Marson
 
PDF
Panduan Dasar K3
byAl Marson
 
PDF
Iplementasi ISO dan OHSAS
byAl Marson
 
PDF
Integrasi SMK3 dan ISO dan OHSAS
byAl Marson
 
PDF
Permen 09 th 2010
byAl Marson
 
Install ODBC di Linux
byAl Marson
 
Materi safety riding
byAl Marson
 
Dokumen wajib iso 27001
byAl Marson
 
modul K3
byAl Marson
 
Materi K3
byAl Marson
 
K3
byAl Marson
 
K3
byAl Marson
 
Identifikasi bahaya dan penilaian resiko
byAl Marson
 
Dasar K3
byAl Marson
 
prinsip k3 dalam tik
byAl Marson
 
Kriteria dan mekanisme proper (permen 06 2013)
byAl Marson
 
Prinsip Dasar Proper
byAl Marson
 
Etika Bisnis dan e Commerce
byAl Marson
 
e Commerce
byAl Marson
 
PP no. 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK3
byAl Marson
 
Penerapan SMK3 dan ISO 9001
byAl Marson
 
Panduan Dasar K3
byAl Marson
 
Iplementasi ISO dan OHSAS
byAl Marson
 
Integrasi SMK3 dan ISO dan OHSAS
byAl Marson
 
Permen 09 th 2010
byAl Marson
 

Petunjuk teknis dekon proper 2014

  • 1.
    0 Petunjuk Teknis 2014 ProgramPenilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) SEKRETARIAT PROPER KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP HIDUP
  • 2.
    1 Petunjuk Teknis ProgramPenilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) 2014
  • 3.
    2 DAFTAR ISI Daftar Isi BABI Pendahuluan ..................................................................... 4 A. Latar Belakang .................................................................... 4 B. Tujuan .................................................................................. 5 C. Ruang Lingkup ................................................................... 5 BAB II Mekanisme Pelaksanaan Proper Dekonsentrasi 2014... 6 BAB III Tahap Persiapan .............................................................. 9 A. Penyusunan Tim Pelaksana PROPER ............................ 9 B. Penguatan Kapasitas ......................................................... 9 C. Sosialisasi ............................................................................ 10 BAB IV Inspeksi Lapangan dan Supervisi ................................. 12 A. Pengumpulan Data Awal ................................................. 12 B. Pelaksanaan Inspeksi ........................................................ C. Penyusunan Berita Acara.................................................. 12 13 D. Penyusunan Laporan Inspeksi ........................................ 13 E. Supervisi ............................................................................. 15 BAB V Pemeringkatan .................................................................. 17 A. Penyusunan Hasil Evaluasi Kinerja Penaatan PROPER (Rapor) Sementara ............................................................. 17 B. Pemberitahuan Hasil Peringkat Sementara ................... 18 C. Sanggahan/Klarifikasi ...................................................... 18 D. Review hasil sanggahan oleh Dewan PROPER .............. 19 BAB VI Peningkatan KapasitasKabupaten/Kota ................... 20 BAB VII Jadwal Kegiatan Proper 2014 ....................................... 21 BAB VIII Evaluasi dan Pelaporan ................................................ LAMPIRAN I Format Berita Acara Hasil Pengawasan Proper. LAMPIRAN II Format Matriks Penaatan.................................... LAMPIRAN III Format Berita Acara Penolakan PROPER........ LAMPIRAN IV Contoh Hasil Analisis Laboratorium yang Terakreditasi ................................................................................... LAMPIRAN V Format Ringkasan Ketaatan Perusahaan.......... LAMPIRAN VI Format Rapor Sementara................................... LAMPIRAN VII Format Rapor Final........................................... LAMPIRAN VIII Format Lampiran Laporan Dekonsentrasi PROPER........................................................................................... 22 28 88 98 99 101 102 109 136
  • 4.
    3 KATA PENGANTAR Dengan mengucapkanpuji dan syukur kehadiran ALLAH SWT, Petunjuk Teknis Kegiatan Dekonsentrasi Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3, Pengelolaan Kualitas Air dan Udara Skala Nasional melalui Program PROPER, Tahun 2014 dapat kami susun tepat pada waktunya. Dalam rangka menjawab pengelolaan lingkungan yang lebih baik, Deputi Pengendalian Pencemaran Lingkungan mengupayakan perencanaan program dan kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3, Pengelolaan Kualitas Air dan Udara Skala Nasional melalui Program PROPER, dapat dilaksanakan secara terarah dan terukur oleh Pemerintah Provinsi sesuai sasaran kinerja Kementerian Lingkungan Hidup. Petunjuk teknis ini diharapkan dapat digunakan oleh Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan kegiatan dekonsentrasi di daerah dalam upaya meningkatkan ketaatan perusahaan terhadap lingkungan hidup dan menjaga agar pencemaran lingkungan hidup dapat dicegah sejak dini. Akhir kata kami berharap Petunjuk Teknis ini bermanfaat bagi para pihak dalam mengupayakan perbaikan kualitas lingkungan demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Saran dan masukan terhadap Petunjuk Teknis ini akan sangat bermanfaat dalam meningkatkan kinerja PROPER. Jakarta, Februari 2014 Deputi MENLH Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan M.R. Karliansyah
  • 5.
    4 BAB I PENDAHULUAN A. Latarbelakang Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia, pada hakekatnya dimaknai sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Pusat terhadap Daerah melalui pendelegasian kewenangan yang dimiliki dalam rangka mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah agar terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan utama penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas perbantuan adalah untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat di daerah, sebagaimana dimaksud dalam konsideran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, serta penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, telah menetapkan urusan bidang lingkungan hidup yang menjadi Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan kriteria eksternal, akuntabilitas dan efisiensi. Dalam pelaksanaan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup, Menteri memandang perlu untuk menyelenggarakan dekonsentrasi bidang lingkungan hidup kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah. Dekonsentrasi bidang lingkungan hidup tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan menjunjung pencapaian sasaran prioritas nasional yang termuat dalam Program Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup yang diukur berdasarkan indikator kinerja utama meningkatnya pengawasan ketaatan pengendalian pencemaran air limbah dan emisi; menurunnya pencemaran lingkungan pada air, udara, sampah, dan limbah B3; memastikan penghentian kerusakan lingkungan di daerah aliran sungai (DAS); tersedianya kebijakan di bidang perlindungan atmosfir dan pengendalian dampak perubahan iklim; dan meningkatnya kapasitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Pengawasan pengendalian pencemaran air dan udara serta limbah B3 melalui mekanisme PROPER merupakan satu dari Program Nasional yang dilaksanakan secara dekonsentrasi. Untuk menstandarkan pelaksanaan dekonsentrasi tersebut perlu disusun petunjuk teknis yang akan menjadi acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi dalam melaksanakan lingkup penyelenggaraan dekonsentrasi bidang lingkungan hidup.
  • 6.
    5 B. Tujuan Tujuan petunjukteknis ini adalah untuk digunakan sebagai acuan bagi institusi pengelola lingkungan hidup tingkat Provinsi dalam melaksanakan tugas dekonsentrasi PROPER. C. Ruang Lingkup Petunjuk teknis dekonsentrasi ini memuat langkah-langkah dan standar teknis pelaksanaan PROPER di Provinsi. Petunjuk teknis terdiri dari BAB I Pendahuluan yang menjelaskan mekanisme umum Dekonsentrasi Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3, Pengelolaan Kualitas Air dan Udara Skala Nasional melalui PROPER. BAB II Mekanisme Pelaksanaan Dekonsentrasi Proper 2014, BAB III menjelaskan tentang langkah-langkah yang dilakukan untuk persiapan pelaksanaan PROPER. BAB IV menjelaskan tentang mekanisme dan prosedur pelaksanaan inspeksi lapangan dan supervisi. Langkah setelah inspeksi lapangan dan supervisi dijelaskan dalam BAB V tentang Pemeringkatan. Salah satu tugas dekonsentrasi adalah peningkatan kapasitas Kabupaten/Kota. Langkah-langkah peningkatan kapasitas di jelaskan pada Bab VI. Sedangkan Bab VII menjelaskan tentang Jadwal Pelaksanaan dan selanjutnya pada Bab VIII dijelaskan tentang Evaluasi & Pelaporan. Untuk kepraktisan buku ini, maka Lampiran-lampiran dipisahkan dari Buku Petunjuk Teknis.
  • 7.
    6 BAB II MEKANISME PELAKSANAANDEKONSENTRASI PROPER 2014 Pada periode penilaian PROPER tahun 2013-2014, Kementerian Lingkungan Hidup menargetkan akan melakukan evaluasi kinerja lingkungan terhadap 1911 perusahaan dengan ketentuan: a. 1087 perusahaan pengawasan penaatan dilakukan oleh 30 provinsi; b. 239 perusahaan pengawasan penaatan dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup; c. 585 perusahaan yang memperoleh peringkat taat dalam 3 periode PROPER terakhir, atau memperoleh peringkat lebih dari yang dipersyaratkan dalam 1 periode PROPER terakhir pengawasan penaatan dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup melalui mekanisme self assesment; d. Pengawasan dan usulan peringkat Biru, Merah dan Hitam dilakukan oleh 30 Provinsi dan Tim Teknis PROPER Kementerian Lingkungan Hidup; e. Penilaian Hijau dan Emas dilakukan oleh Tim Teknis PROPER Kementerian Lingkungan Hidup; f. Penetapan peringkat dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup. Penetapan provinsi yang berperan serta pada pelaksanaan Dekonsentrasi PROPER 2014 telah ditentukan melalui Rapat Pertemuan dengan Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi atau yang melawakili. Pada pertemuan tersebut telah disetujui jumlah dan nama perusahaan yang akan dilakukan pengawasan penaatan oleh 30 Provinsi. Untuk memperbaharui data perusahaan yang mutakhir, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan telah mengirimkan surat No. B-566 /Dep.II/LH/PDAL/01/ 2014 Perihal usulan peserta proper 2014. Seluruh provinsi telah memberikan respon dengan rekapitulasi jumlah industri yang diusulkan sebagai berikut: Tabel 1. Distribusi perusahaan peserta PROPER melalui mekanisme dekonsentrasi. No. PROVINSI JUMLAH 1 Aceh 14 2 Bali 25 3 Banten 80 4 Bengkulu 25 5 D.I. Yogyakarta 25 6 DKI Jakarta 58 7 Gorontalo 6 8 Jambi 35 9 Jawa Barat 80 10 Jawa Tengah 75 11 Jawa Timur 50 12 Kalimantan Barat 34 13 Kalimantan Selatan 26 14 Kalimantan Tengah 19 15 Kalimantan Timur 16
  • 8.
    7 No. PROVINSI JUMLAH 16Kep. Bangka Belitung 41 17 Kepulauan Riau 15 18 Lampung 72 19 Maluku 27 20 NTB 30 21 Papua Barat 8 22 Riau 52 23 Sulawesi Barat 6 24 Sulawesi Selatan 49 25 Sulawesi Tengah 24 26 Sulawesi Tenggara 15 27 Sulawesi Utara 40 28 Sumatera Barat 28 29 Sumatera Selatan 55 30 Sumatera Utara 57 TOTAL 1087 Keterangan : MPJ = Sektor Manufaktur Prasarana Jasa; PEM = Sektor Pertambangan Energi Migas; AGRO = Sektor Agroindustri Dekonsentrasi PROPER dilaksanakan dengan melaksanakan 4 tahapan pelaksanaan PROPER sebagai berikut : 1. Persiapan; 2. Inspeksi Lapangan dan Supervisi; 3. Pemeringkatan Penaatan; 4. Peningkatan Kapasitas. Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Dekonsentrasi PROPER 2014
  • 9.
    8 Dalam melaksanakan dekonsentrasiPROPER terdapat beberapa prinsip dasar yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaannya. Salah satu prinsip dasar adalah pelaksanaan PROPER yang didekonsentrasikan kepada 31 Provinsi tersebut di atas, Kriteria Penilaian PROPER dan Mekanisme Pelaksanaan PROPER wajib mengikuti ketentuan PROPER Kementerian Lingkungan Hidup. Untuk menjamin kredibilitas dan akuntabilitas pelaksanaan PROPER, semua aparat yang terlibat dalam pelaksanaan PROPER wajib melaksanakan etika Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, yakni: 1. Menaati semua ketentuan disiplin dan sumpah pegawai negeri; 2. Menghindari setiap pertentangan kepentingan karena faktor finansial atau kepentingan lainnya yang berkaitan dengan hasil pengawasan; 3. Berkomunikasi secara sopan dan profesional dengan petugas dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; 4. Menguasai dan menerapkan konsep K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) selama melaksanakan pengawasan; 5. Melaporkan fakta-fakta hasil pengawasan secara lengkap, akurat, dan obyektif; 6. Selalu berupaya meningkatkan pengetahuan profesional dan keterampilan teknis; 7. Berpenampilan pantas termasuk mengenakan pakaian dan peralatan pelindung untuk keselamatan kerja; 8. Melengkapi diri dengan peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan yang mudah dibawa untuk menghindari hutang budi terhadap usaha dan atau kegiatan.
  • 10.
    9 BAB III TAHAP PERSIAPAN Tahappersiapan pada dasarnya adalah persiapan untuk melaksanakan kegiatan PROPER selanjutnya. Perangkat lunak seperti Kriteria Penilaian, perusahaan yang akan di PROPER, Sumberdaya manusia yang akan melaksanakan PROPER perlu disiapkan agar pelaksanaan PROPER sesuai dengan target dan jadwal yang ditetapkan. Adapun langkah-langkah tahap persiapan antara lain adalah: A. Penyusunan Tim Pelaksana PROPER Tahap pertama dalam persiapan pelaksanaan dekonsentrasi PROPER 2014 adalah melakukan penyusunan Tim Pelaksana PROPER Provinsi. Langkah-langkah penyusunan tim adalah sebagai berikut : 1. Kepala Institusi Lingkungan Hidup Provinsi menetapkan susunan Tim Pelaksana PROPER Provinsi dalam suatu surat keputusan dengan susunan sebagai berikut: a. Ketua Tim Pelaksana PROPER, adalah Kepala Bidang yang menangani pengawasan. b. Sekretariat Tim Pelaksana PROPER Provinsi: 1) Staf administrasi yang bertugas menyelesaikan urusan administrasi dan keuangan. 2) Tim Pengolah Data yang bertugas mengelola data hasil pengawasan lapangan dan menyiapkan Rapor, Tim Pengolah Data harus menguasai komputer terutama aplikasi Ms Word dan Ms Excel. c. Tim Inspeksi PROPER Provinsi, adalah pejabat pengawas lingkungan hidup daerah atau staf teknis yang memperoleh pelatihan pengawasan PROPER. d. Khusus untuk penilaian aspek kerusakan lingkungan kegiatan pertambangan dapat dilakukan bekerjasama dengan inspektur tambang pada instansi pertambangan Provinsi. 2. Kepala Intitusi Lingkungan Hidup Provinsi menyampaikan Surat Keputusan Tim Pelaksana PROPER Provinsi kepada Ketua Tim Teknis PROPER melalui Sekretariat PROPER Kementerian Lingkungan Hidup. B. Penguatan Kapasitas Dalam rangka menjaga kualitas pelaksanaan PROPER, maka sumberdaya manusia pelaksana harus memenuhi persyaratan kompetensi yang standar. Pelaksanaan penguatan kapasitas PROPER dilakukan kepada 30 Provinsi (Sulawesi Barat, Gorontalo, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Kepulauan Riau, Papua Barat, Bali, Banten, Bengkulu,D.I. Yogyakarta, DKI Jakarta, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan
  • 11.
    10 Selatan, Kep. BangkaBelitung, Lampung, Maluku, NTB, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dan Papua. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan penguatan kapasitas dan penyegaran dengan ketentuan: Penguatan Kapasitas Petugas Inspeksi PROPER Provinsi Sekretariat PROPER Provinsi menyelenggarakan penguatan kapasitas sumberdaya manusia kepada Petugas Inspeksi PROPER Provinsi atau Petugas Inspeksi Kabupaten/Kota dengan ketentuan : 1. Melibatkan Tim teknis PROPER Kementerian Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan penguatan kapasitas PROPER. 2. Sekretariat PROPER Provinsi mengkoordinasikan pelaksanaan penguatan kapasitas dan menerbitkan sertifikat kelulusan penguatan kapasitas bagi Petugas Inspeksi PROPER Provinsi. 3. Sertifikat Petugas Inspeksi PROPER didasarkan atas uji kompetensi dan tingkat kehadiran peserta dalam kegiatan peningkatan kapasitas. 4. Petugas Inspeksi PROPER Provinsi yang telah memperoleh sertifikat dapat melakukan peningkatan kapasitas kepada Petugas Inspeksi PROPER Kabupaten/Kota dengan menggunakan muatan materi yang ditetapkan oleh Tim Teknis PROPER KLH. Output kegiatan: 1. Jumlah orang yang mengikuti penyegaran PROPER dan penguatan kapasitas; 2. Jumlah orang yang mendapat sertifikat penguatan kapasitas PROPER; 3. Laporan pelaksanaan kegiatan penguatan kapasitas PROPER; C. Sosialisasi Petugas Inspeksi PROPER Provinsi mengadakan sosialisasi PROPER kepada perusahaan dalam rangka menginformasikan keikutsertaan dan kriteria serta mekanisme PROPER dengan ketentuan : 1. Petugas Inspeksi PROPER Provinsi mengundang perusahaan peserta PROPER tahun 2013-2014 di wilayahnya. 2. Pelaksanaan Sosialisasi menggunakan narasumber dari Petugas Inspeksi PROPER Provinsi yang telah memiliki sertifikat penguatan kapasitas/PPLHD. 3. Tidak diperkenankan memungut anggaran dari perusahaan atau peserta untuk pelaksanaan sosialisasi. 4. Sekretariat PROPER Provinsi mendokumentasikan jumlah dan kehadiran/absensi perusahaan yang memperoleh sosialisasi, peserta sosialisasi dan menyelesaikan laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Petugas Inspeksi PROPER Provinsi dapat melaksanakan sosialisasi kepada pemangku kepentingan lain dalam rangka mendukung pelaksanaan PROPER
  • 12.
    11 melalui berbagai metodeseperti pencetakan dan penyebaran leaflet dan booklet, seminar dan workshop, dan kegiatan dengan media massa. Output: 1. Jumlah perusahaan yang memperoleh sosialisasi; 2. Jumlah peserta sosialisasi; 3. Laporan Pelaksanaan kegiatan sosialisasi.
  • 13.
    12 BAB IV INSPEKSI LAPANGANDAN SUPERVISI A. Pengumpulan Data Awal Pengumpulan data awal bertujuan mengumpulkan informasi awal, yang digunakan untuk menyusun strategi inspeksi lapangan. Persiapan yang baik dengan informasi awal yang lengkap merupakan faktor penentu utama pelaksanaan inspeksi yang efektif dan efisien. Pengumpulan data awal dilaksanakan dengan ketentuan : 1. Petugas Inspeksi PROPER Provinsi mengumpulkan data awal berupa : a. Berita Acara Hasil Pengawasan PROPER dan Hasil Evaluasi Kinerja Penaatan PROPER bagi perusahaan yang telah diperingkat periode penilaian sebelumnya. b. Laporan Pelaksanaan RKL/RPL atau UKL/UPL. c. Laporan Pelaksanaan Izin. d. Profil Perusahaan yang memuat informasi dasar seperti nama dan alamat perusahaan, kapasitas produksi atau jasa, proses produksi atau jasa, upaya pengendalian penemaran yang dilakukan dan upaya penanganan limbah B3. 2. Petugas Inspeksi PROPER Provinsi dapat mengumpulkan data dengan kuisioner untuk perusahaan baru dan menyampaikan hasil kuesioner kepada Sekretariat PROPER. Output: Data kuesioner yang telah diisi oleh perusahaan. B. Pelaksanaan inspeksi Dalam rangka pengambilan data sekunder dan primer Petugas Inspeksi PROPER Provinsi melakukan inspeksi lapangan dengan ketentuan: 1. Setiap Tim Inspeksi terdiri atas: a. Petugas Inspeksi PROPER Provinsi : 2 (dua) orang yang telah memperoleh sertifikat pelatihan PROPER dan/atau PPLHD; b. Petugas Inspeksi PROPER Kabupaten/Kota : 1 (satu) orang yang telah memperoleh sertifikat pelatihan PROPER dan/atau PPLHD. Untuk melakukan pengawasan Aspek Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran Udara dan Pengelolaan Limbah B3 serta pengendalian kerusakan lingkungan (khusus kegiatan pertambangan); 2. Ketua tim inspeksi Provinsi harus Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi atau petugas inspeksi PROPER provinsi yang telah lulus penguatan kapasitas.
  • 14.
    13 3. Tim Inspeksilapangan harus dilengkapi dengan surat tugas dengan ketentuan: a. Nama petugas tim inspeksi lapangan harus sesuai dengan yang tercantum dalam SK Tim Inspeksi PROPER Provinsi. b. Nama petugas yang menandatangani Berita Acara Hasil Pengawasan PROPER harus sesuai dengan nama yang tercantum dalam surat tugas. 4. Pelaksanaan inspeksi yang dilakukan harus mengacu pada panduan inspeksi PROPER. 5. Pelaksanaan inspeksi dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut: a. Tahap I : April - Mei; b. Tahap II : Mei - Juli. 6. Pada setiap akhir tahap inspeksi, Petugas Inspeksi PROPER Provinsi sudah harus menyelesaikan inspeksi dengan target sebagai berikut : Tabel 2. Tahapan Inspeksi TAHAP INSPEKSI TARGET INSPEKSI KETERANGAN I 30 % II 100 % 7. Tim Pelaksana PROPER Provinsi wajib melaporkan kemajuan pelaksanaan inspeksi kepada Sekretariat PROPER Kementerian Lingkungan Hidup setiap bulan. 8. Pengujian sampel air limbah wajib dilakukan oleh laboratorium yang terakreditasi atau laboratorium yang ditunjuk oleh Gubernur. 9. Lokasi pengambilan sampel air limbah wajib dilakukan pada titik penaatan. 10. Seluruh biaya pelaksanaan inspeksi ditanggung oleh biaya APBN Kementerian Lingkungan Hidup melalui dana dekonsentrasi. C. Penyusunan Berita Acara 1. Pada akhir pengawasan harus disusun Berita Acara Hasil Pengawasan PROPER, yang didalamnya paling tidak memuat informasi : a. Halaman Berita Acara Pengawasan; b. Informasi umum usaha dan atau kegiatan yang dinilai; c. Bagian 1 memuat : 1) Kinerja penaatan dalam pengendalian pencemaran air dan data perhitungan beban pencemaran air; 2) Kinerja penaatan dalam pengendalian pencemaran udara dan data perhitungan beban pencemaran udara; 3) Kinerja penaatan pengendalian pencemaran air dan udara dihitung berdasarkan matriks penaatan; 4) Kinerja penaatan pengelolaan limbah B3; 5) Dokumen/Izin Lingkungan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan;
  • 15.
    14 6) Kinerja penaatandalam pengendalian kerusakan lingkungan (khusus untuk kegiatan pertambangan); d. Bagian 2 memuat : 1) Foto-foto hasil pengawasan lapangan; 2) Lampiran data Swa Pantau yang dilaporkan usaha dan atau kegiatan yang dinilai; 3) Lampiran hasil Pengisian Daftar Isian penilaian Pengelolaan Limbah B3; 4) Lampiran hasil Pengisian Daftar Isian Penilaian Kriteria Potensi Kerusakan Lahan (khusus untuk kegiatan pertambangan). 2. Format Berita Acara Hasil Pengawasan PROPER sesuai lampiran I. 3. Kinerja penaatan pengendalian pencemaran air dan udara dihitung berdasarkan matriks penaatan sesuai lampiran II; 4. Jika perusahaan menolak untuk dilakukan pengawasan, Tim Inspeksi Lapangan wajib membuat Berita Acara Penolakan Pengawasan PROPER sesuai lampiran III. 5. Sekretariat PROPER Provinsi wajib mendokumentasikan secara sistematis Berita Acara Hasil Pengawasan PROPER dan Berita Acara Penolakan Pengawasan PROPER. Sekretariat PROPER Provinsi wajib mendokumentasikan Berita Acara Hasil Pengawasan PROPER dan Berita Acara Penolakan Pengawasan PROPER dalam bentuk data elektronik (scan) selain tetap mendokumentasikan berkas dalam bentuk manual (hard copy). 6. Berita Acara Hasil Pengawasan PROPER wajib disampaikan kepada Sekretariat PROPER Kementerian Lingkungan Hidup dapat berupa data elektronik (soft copy) maupun manual (hard copy). 7. Tim Teknis PROPER Kementerian Lingkungan Hidup mempunyai hak penuh untuk mengakses dokumentasi Berita Acara Hasil Pengawasan PROPER dan Berita Acara Hasil Pengawasan PROPER dan Berita Acara Penolakan Pengawasan PROPER. Output kegiatan: 1. Berita Acara Hasil Pengawasan PROPER atau Berita Acara Penolakan Pengawasan PROPER; 2. Foto-foto hasil pengawasan lapangan; 3. Data Swa Pantau (dalam form berita acara) yang dilaporkan usaha dan atau kegiatan yang dinilai; 4. Data hasil pengambilan sampel oleh instansi lingkungan hidup daerah; 5. Hasil Pengisian Daftar Isian penilaian Pengelolaan Limbah B3 (dalam form berita acara); 6. Hasil Pengisian Daftar Isian Penilaian Kriteria Potensi Kerusakan Lahan; 7. Data Perhitungan Beban Pencemaran.
  • 16.
    15 D. Penyusunan LaporanInspeksi Laporan inspeksi adalah laporan Tim Inspeksi lapangan kepada atasan masing- masing untuk melaporkan hasil pengawasannya sehingga atasan dapat segera mengambil tindakan jika ditemukan hasil pengawasan yang berpotensi atau telah melanggar peraturan lingkungan hidup dan berpotensi atau telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pada setiap akhir kunjungan inspeksi lapangan, petugas inspeksi wajib menyelesaikan laporan inspeksi berupa ringkasan ketaatan perusahaan dalam aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan limbah B3, dan pengendalian kerusakan lingkungan (khusus kegiatan pertambangan) serta hal-hal yang perlu mendapat perhatian kepada atasan masing- masing dengan dilampiri oleh: a. Berita Acara Hasil Pengawasan PROPER. b. Foto-foto hasil pengawasan lapangan. c. Data Swapantau (dalam form berita acara) yang dilaporkan usaha dan atau kegiatan yang dinilai. d. Data hasil pengambilan sampel oleh Tim Pelaksana PROPER Provinsi1. e. Hasil Pengisian Daftar Isian penilaian Pengelolaan Limbah B3 (dalam form berita acara). f. Hasil Pengisian Daftar Isian Penilaian Kriteria Potensi Kerusakan Lahan. g. Data Perhitungan Beban Pencemaran. Laporan inspeksi wajib didokumentasikan oleh Sekretariat Tim Pelaksana PROPER Provinsi secara sistematis sehingga mudah ditelusuri. Tim Teknis PROPER Kementerian Lingkungan Hidup memiliki hak penuh untuk mengakses laporan inspeksi ini. Output Kegiatan: Dokumentasi laporan inspeksi lapangan E. Supervisi Kegiatan Supervisi dilakukan untuk merekapitulasi hasil inspeksi dan menyusun Draft Hasil Evaluasi Kinerja Penaatan PROPER Sementara. Supervisi dilaksanakan secara bertahap pada setiap akhir tahapan inspeksi lapangan dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut: Tabel 3. Tahapan Supervisi SUPERVISI TANGGAL Tahap I Mei Tahap II Juni dan Juli Pelaksanaan Supervisi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : 1 Karena proses analisis laboratorium biasanya memerlukan waktu 1 bulan, maka hasil analisis ini dapat disusulkan.
  • 17.
    16 1. Tim PelaksanaPROPER Provinsi menyiapkan materi supervisi sebagai berikut : a. Berita Acara Hasil Pengawasan PROPER dan Berita Acara Penolakan Pengawasan PROPER beserta lampirannya. b. Laporan hasil inspeksi. c. Data-data kualitas air limbah, emisi dan pengelolaan limbah B3. d. Draft Hasil Evaluasi Kinerja Penaatan PROPER Sementara. Format dan ketentuan tentang Draft Hasil Evaluasi Kinerja Penaatan PROPER Sementara mengacu kepada Sub Bab Penyusunan Hasil Evaluasi Kinerja Penaatan PROPER (Rapor) Sementara pada bagian selanjutnya petunjuk teknis ini. 2. Tim Teknis PROPER Kementerian Lingkungan Hidup melakukan supervisi terhadap proses penyusunan Draft Hasil Evaluasi Kinerja Penaatan PROPER Sementara. 3. Tim Pelaksana PROPER Provinsi bersama dengan Tim Teknis PROPER Kementerian Lingkungan Hidup menyusun Rekapitulasi Status Penaatan Awal Perusahaan (Lampiran V) dan Berita Acara Supervisi. 4. Tim Pelaksana PROPER Provinsi melaporkan hasil supervisi kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi, sedangkan Tim Teknis PROPER Kementerian Lingkungan Hidup melaporkan hasil supervisi kepada Ketua Tim Teknis PROPER melalui Sekretariat PROPER Kementerian Lingkungan Hidup. 5. Sekretariat PROPER Provinsi dan Kementerian Lingkungan Hidup wajib mendokumentasikan Laporan Hasil Supervisi. Output kegiatan: 1. Kumpulan Hasil Inspeksi. 2. Draft Hasil Evaluasi Kinerja PenaatanPROPER Sementara. 3. Rekapitulasi Status Penaatan Awal Perusahaan 4. Berita Acara Supervisi.
  • 18.
    17 BAB V PEMERINGKATAN A. PenyusunanHasil Evaluasi Kinerja Penaatan PROPER (Rapor) Sementara Langkah pertama untuk pemeringkatan adalah penyusunan Rapor sementara. Pada tahapan ini sebenarnya adalah tahapan untuk memutakhirkan Draft Hasil Evaluasi Kinerja Penaatan PROPER Sementara yang telah disusun pada saat supervisi dengan memasukkan data-data pemantauan dan neraca limbah B3 yang terbaru. Adapun pelaksanaan penyusunan Rapor Sementara dilakukan dengan ketentuan : 1. Petugas inspeksi PROPER wajib menyelesaikan Rapor Sementara berdasarkan Berita Acara Hasil Pengawasan PROPER, foto-foto hasil pengawasan lapangan, Data Swa Pantau yang dilaporkan perusahaan, Data hasil pengambilan sampel oleh instansi lingkungan hidup, Hasil Pengisian Daftar Isian penilaian Pengelolaan Limbah B3, Hasil Pengisian Daftar Isian Penilaian Kriteria Potensi Kerusakan Lahan dan perbaikan yang telah dilakukan perusahaan dalam bentuk form Isian umum, Pengendalian Pencemaran Air, udara, dokumen/izin lingkungan dan Pengelolaan Limbah B3. 2. Rapor Sementara adalah penilaian sementara kinerja pengelolaan lingkungan aspek Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran Udara, Dokumen/izin lingkungan, Pengelolaan limbah B3 dan pengendalian kerusakan lahan (khusus kegiatan pertambangan) sesuai dengan kriteria penilaian PROPER. 3. Format Rapor Sementara yang memuat kinerja perusahaan dalam pengendalian pencemaran air, udara dan limbah B3 serta pengendalian kerusakan lingkungan (khusus kegiatan pertambangan) mengacu pada : a. Format Rapor Sementara yang ditetapkan oleh Tim Teknis; b. Dihitung dengan menggunakan matrik pengendalian pencemaran air dan udara sesuai lampiran II., dan pengelolaan limbah B3 4. Tim Pelaksana PROPER Provinsi kemudian menyusun status penaatan/peringkat awal perusahaan sesuai lampiran V, yang merupakan hasil rekapitulasi dari Rapor Sementara. 5. Tim Pelaksana PROPER Provinsi selanjutnya melaporkan secara tertulis hasil status penaatan / peringkat awal perusahaan kepada Kepala instansi lingkungan hidup Provinsi, untuk kemudian disampaikan kepada Sekretariat PROPER. 6. Tim Pelaksana PROPER Provinsi melakukan penyusunan Rapor Sementara sesuai Lampiran VI .
  • 19.
    18 7. Tim TeknisPROPER Kementerian Lingkungan Hidup melakukan supervisi kepada Tim Pelaksana PROPER Provinsi untuk memastikan kesesuaian Rapor Sementara dengan kriteria penilaian PROPER, validitas data dan menjamin kredibilitas pelaksanaan PROPER serta kesesuaian dengan jadwal pelaksanaan PROPER yang telah ditetapkan. 8. Tim Pelaksana PROPER Provinsi bersama dengan Tim Teknis PROPER Kementerian Lingkungan Hidup menyusun status penaatan/peringkat awal perusahaan, yang merupakan hasil rekapitulasi dari rapor sementara dan Berita Acara Penyusunan Peringkat Sementara. Output kegiatan: 1. Rapor Sementara hasil evaluasi pengawasan kinerja penaatan PROPER; 2. Rekapitulasi status penaatan; 3. Berita Acara Penyusunan Peringkat Sementara atau Berita Acara Supervisi; 4. Surat penyampaian status penaatan usaha dan atau kegiatan yang dinilai dan peringkat awal usaha dan atau kegiatan. B. Pemberitahuan hasil peringkat sementara Setelah Rapor Sementara diselesaikan, langkah selanjutnya adalah menyampaikan Rapor tersebut kepada perusahaan untuk memperoleh tanggapan. Langkah langkah untuk memberitahukan hasil peringkat sementara adalah sebagai berikut : 1. Kepala institusi lingkungan hidup Provinsi menyampaikan secara tertulis hasil status sementara penaatan Perusahaan beserta Rapor Sementara kepada Ketua Tim Teknis melalui Sekretariat PROPER bulan September. 2. Rapor Sementara disampaikan kepada Perusahaan pada bulan September 3. Pemberitahuan peringkat sementara secara tertulis ke Perusahaan dilakukan melalui surat Ketua Tim Teknis PROPER. 4. Tim Pelaksana PROPER Provinsi wajib memiliki sistem untuk memastikan Peringkat Kinerja Sementara dan Rapor Kinerja Sementara dapat diterima oleh Perusahaan yang dinilai. Output kegiatan: 1. Berita acara penerimaan Rapor Sementara; 2. Tanda terima pengiriman dokumen. C. Sanggahan/Klarifikasi Untuk menciptakan keadilan dalam pelaksanaan PROPER, Perusahaan yang dinilai diberi kesempatan untuk menyampaikan sanggahan terhadap hasil penilaian peringkat kinerja sementara. Langkah-langkah untuk menampung dan menanggapi sanggahan perusahaan adalah sebagai berikut : 1. Tim Pelaksana PROPER Provinsi menerima sanggahan tertulis dari Perusahaan pada bulan September.
  • 20.
    19 2. Sanggahan iniharus dalam bentuk tertulis yang diantar langsung ataupun dikirim melalui fax dan pos untuk selanjutnya mendapat bukti tanda terima dokumen sanggah. Apabila tidak ada sanggahan dalam jangka waktu 2 minggu setelah pemberitahuan hasil peringkat sementara maka Perusahaan dianggap menerima hasil Peringkat Kinerja Sementara dan Rapor Kinerja Sementara. 3. Tim Pelaksana PROPER Provinsi melakukan evaluasi terhadap dokumen sanggahan pada bulan Oktober. Hasil evaluasi dokumen sanggahan didiskusikan dengan Tim Teknis PROPER untuk menyepakati usulan peringkat akhir pada bulan Oktober. 4. Sanggahan tertulis dapat dilakukan setelah dilakukan kesepakatan dengan Tim Teknis PROPER KLH. 5. Perbaikan peringkat perusahaan hanya dapat dilakukan jika : a. Terdapat kesalahan data yang dimasukkan kedalam Rapor sementara oleh Tim Pelaksana PROPER Provinsi, b. Melengkapi data yang masih belum dimasukkan oleh Tim Pelaksana PROPER Provinsi. 6. Jika terdapat sanggahan yang tidak berkaitan dengan ketentuan angka 5, maka wajib didiskusikan dengan Tim Teknis PROPER Kementerian Lingkungan Hidup untuk menentukan perlu atau tidaknya perubahan peringkat perusahaan. Output kegiatan: Tanda terima dokumen sanggahan; D. Review hasil sanggahan oleh Dewan PROPER Berdasarkan hasil verifikasi sanggahan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana PROPER Provinsi bersama dengan Tim Teknis PROPER. Adapun langkah-langkah review hasil sanggahan adalah sebagai berikut : 1. Dewan pertimbangan akan melakukan review terhadap usulan peringkat akhir Perusahaan. 2. Dalam melakukan review terhadap usulan peringkat akhir Perusahaan, Dewan Pertimbangan dapat melakukan verifikasi langsung ke Perusahaan yang bersangkutan. 3. Ketua Tim Teknis menetapkan daftar usulan peringkat akhir PROPER dan daftar kandidat Hijau dan Emas PROPER dari hasil review Dewan Pertimbangan PROPER.
  • 21.
    20 BAB VI PENINGKATAN KAPASITASKABUPATEN/KOTA Tim Pelaksana PROPER Provinsi dapat melakukan peningkatan kapasitas kepada Tim Pelaksana PROPER Kabupaten/Kota dengan menggunakan muatan materi yang ditetapkan oleh Ketua Tim Teknis PROPER. Lingkup peningkatan kapasitas mencakup : a. Kriteria dan mekanisme pelaksanaan PROPER; b. Tata cara pengawasan penaatan lingkungan hidup (pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan limbah B3, serta pengendalian kerusakan lingkungan, khusus kegiatan pertambangan); c. Cara penyusunan Berita Acara Hasil Pengawasan; d. Cara pengolahan data hasil pengawasan; e. Cara penyusunan Rapor Sementara dan, f. Cara penyusunan Rapor final. Kepala instansi lingkungan hidup Provinsi memberikan sertifikat kepada para peserta penguatan kapasitas yang lulus. Kepala instansi lingkungan hidup Provinsi menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penguatan kapasitas kepada Ketua Tim Teknis PROPER. Output kegiatan: 1. Jumlah orang yang dilatih; 2. Jumlah orang yang mendapat sertifikat; 3. Laporan pelaksanaan kegiatan penguatan kapasitas.
  • 22.
    21 BAB VII JADWAL KEGIATANPROPER Pelaksanaan kegiatan PROPER dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut : Kegiatan Waktu (bulan) Peningkatan Kapasitas dan Sosialisasi Mekanisme dan Kriteria PROPER kepada Perusahaan Maret - April Kunjungan Lapangan Tahap I Mei - Juni Supervisi Tahap I Mei Kunjungan Lapangan Tahap II Mei – Juli Supervisi Tahap II Juni dan Juli Pengiriman Raport Sementara Provinsi dan KLH September Sanggahan September Evaluasi Sanggahan Oktober Usulan Pemeringkatan Oktober Pengumuman November
  • 23.
    22 BAB VIII EVALUASI DANPELAPORAN Laporan dekonsentrasi Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3, Pengelolaan Kualitas Air dan Udara Skala Nasional melalui PROPER mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup dan struktur laporan dekonsentrasi PROPER. Tim Pelaksana PROPER Provinsi wajib mendokumentasikan secara sistematis semua output tahapan kegiatan dan Tim PROPER Kementerian Lingkungan Hidup berhak secara penuh untuk mengakses dokumentasi pelaksanaan PROPER. Pelaporan dekonsentrasi Proper terdiri beberapa bab dan lampiran dengan susunan sebagai berikut: I. Pendahuluan II. Pelaksanaan Proper III. Hasil Evaluasi Proper IV. Peningkatan Kapasitas V. Penutup VI. Lampiran-Lampiran Struktur pelaporan dapat dilihat pada gambar 8.1 Gambar 8.1 Struktur Pelaporan Dekonsentrasi PROPER
  • 24.
    23 Isian lampiran laporandekonsentrasi PROPER mengacu pada Lampiran VIII. A. Pendahuluan Pada bab pendahuluan disampaikan latar belakang, tujuan, ruang lingkup kegiatan Proper serta sistematika pelaporan dekon PROPER. Dalam ruang lingkup kegiatan PROPER disampaikan deskripsi mengenai tahapan persiapan proper yang terdiri dari persiapan, pelaksanaan serta evaluasi hasil pelaksanaan PROPER B. Pelaksanaan PROPER Dalam Bab pelaksanaan Proper disampaikan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemda mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan PROPER yaitu :  Penetapan usulan peserta PROPER kepada KLH  Pertemuan teknis dengan KLH membahas peserta, rencana pemantauan serta peningkatan kapasitas  Penyusunan rencana kerja pelaksanaan PROPER di Provinsi  Peningkatan kapasitas kepada Tim Pelaksana PROPER Provinsi  Sosialisasi PROPER kepada Perusahaan peserta PROPER Dalam Bab ini disampaikan juga daftar peserta PROPER periode penilaian. Data lengkap mengenai peserta PROPER disampaikan dalam Lampiran 1 Laporan Dekonsentrasi PROPER. Setelah dilaksanakan pengawasan, salah satu bukti pengawasan adalah Berita Acara. Kumpulan Berita Acara peserta PROPER disampaikan dalam Lampiran 2 Laporan Dekonsentrasi PROPER . C. Hasil Pelaksanaan PROPER Dalam Bab ini disampaikan hasil pelaksanaan PROPER yang terdiri dari jumlah industri peserta PROPER dan hasil peringkatnya, data penghitungan beban pencemar, Raport perusahaan serta rekapitulasi Berita Acara. C.3.1 Peringkat PROPER pada periode Penilaian serta periode Penilaian sebelumnya sehingga dapat dianalisis trend tingkat penaatan dari setiap industri dan secara umum C.3.2 Inventarisasi beban pencemaran Inventarisasi beban pencemaran dilakukan untuk beban pencemaran air, udara, serta gas rumah kaca. Inventarisasi dilakukan untuk setiap sektor dalam PROPER yaitu sektor Manufaktur, Prasarana dan Jasa (MPJ), Pertambangan, Enrgi dan Migas (PEM) serta Agroindustri. Data beban pencemaran diperoleh dari form/blangko pengawasan lapangan serta hasil perhitungan. Untuk setiap media dan jenis industri maka parameter yang diinventrasasi beban pencemarannya adalah parameter kunci. Sebagai contoh untuk air maka minimal inventarisasi dilakukan untuk parameter BOD, COD, TOC, NH3 serta parameter kunci lainnya. Contoh tabel untuk beban pencemaran airbadalah sebagai berikut :
  • 25.
    24 No. Sektor Parameter (ton/Periode) BODCOD TSS Minyak & Lemak dst dst 1 MPJ 2 PEM 3 Agro Detail inventarisasi beban pencemaran air dari setiap perusahaan disampaikan dalam Lampiran 3 a. Inventarisasi beban pencemar udara dilakukan untuk pencemar kriteria yaitu SO2, NO2, PArtikulat, serta pencemar GRK yaitu CO2, CH4, N2O serta SF6 dimana semua nilainya dikonversi dengan CO2e. Contoh tabel untuk beban pencemar udara dan GRK adalah sebagai berikut: Tabel Beban Pencemar Udara No. Sektor Parameter (ton/Periode) SO2 NO2 Partikulat dst dst 1 MPJ 2 PEM 3 Agro Tabel Pencemar GRK No. Sektor Parameter (ton/Periode) CO2 CH4 N2O CH4 CO2e 1 MPJ 2 PEM 3 Agro Detail perhitungan beban pencemar udara kriteria dan gas rumah kaca dari setiap perusahaan dapat dilihat pada Lampiran 3 b. Untuk limbah B3 maka informasi yang disampaikan dapat dilihat pada table berikut: No. Sektor Beban Limbah B3 (ton/Periode) Dihasilkan Disimpan di TPS Diserahkan Pihak ke-3 Dimanfaatkan Landfill Dumping 1 MPJ 2 PEM 3 Agro Detail data beban pencemaran limbah B3 dari setiap perusahaan disampaikan pada Lampiran 3 c.
  • 26.
    25 8.3.3 Kinerja PerusahaanPeserta PROPER Kinerja Laporan kinerja perusahaan disampaikan dalam bentuk Rapor yang akan disampaikan kepada setiap peserta PROPER. Kumpulan Rapor peserta akan disampaikan dalam Lampiran 4 Laporan Dekonsentrasi PROPER. D. Penguatan Kapasitas Dalam bab ini disampaikan hasil penguatan kapasitas yang sudah dilakukan baik untuk lingkup internal, ataupun kabupaten/kota, serta sosialisasi kepada perusahaan perusahaan PROPER. Jumlah SDM yang terlibat, kompetensi, pendidikan, pelatihan serta status kepegawaian ataupun jabatan fungsional disampaikan dalam Lampiran 5 Laporan Dekonsentrasi PROPER. E. Penutup Bab penutup berisikan analisis hasil pelaksanaan PROPER, kendala serta hambatan, kesimpulan hasil pelaksanaan PROPER serta rekomendasi agar pelaksanaan PROPER ke depan menjadi lebih baik
  • 27.
    26 Sekretariat PROPER KEMENTERIAN LINGKUNGANHIDUP Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Dekonsentrasi Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3, Pengelolaan Kualitas Air dan Udara Skala Nasional melalui PROPER, dapat menghubungi: Sekretariat PROPER Telp./Fax. : (021) 8520-886 Email: dekonproper@gmail.com dan sekretariatproper@gmail.com Alamat: Jl. DI. Panjaitan Kav. 24, Gd. B Lt. 4 Kebon Nanas – Jakarta 13410.
  • 28.
  • 29.
    28 LAMPIRAN I. FORMAT BERITAACARA HASIL PENGAWASAN PROPER Pada hari ini, .......... tanggal .... Bulan ..... tahun ......., pukul ......, di Kab/Kota..... Provinsi ......., kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ............................................................................................................................................ Instansi : ............................................................................................................................................ NIP./No. PPLH : .................................. /........................................................................................................ Pangkat/Gol. : .........................../................................................................................................................ Jabatan : ............................................................................................................................................ Beserta anggota pengawas: Nama NIP/PPLH Jabatan ............................ .................................. .......................................... secara bersama-sama telah melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap: Perusahaan : ............................................................................................................................................ Alamat : ............................................................................................................................................ Telp./Fax./HP : ............................................................................................................................................ e-mail : ............................................................................................................................................ Pihak Perusahaan Nama : ............................................................................................................................................ Jabatan : ............................................................................................................................................ No. Hp : ............................................................................................................................................ Pengawasan dan pemantauan tersebut dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER), yang terdiri dari pemantauan, pemeriksaan dan verifikasi teknis terhadap pelaksanaan kegiatan Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran Udara dan Pengelolaan Padat/Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Catatan temuan- temuan lapangan selama pengawasan dan pemantauan tersebut disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini. Demikian Berita Acara Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan disaksikan oleh yang bertanda tangan di bawah ini. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup – Provinsi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup – Kab/Kota Pihak Perusahaan Nama : ........... Ttd: ………………. Nama : ........... Ttd: ………………. Nama : ........... Ttd: ………………. Nama : ................ Ttd: ………………. Nama : ........... Ttd: ………………. Nama : ........... Ttd: ………………. BERITA ACARA PENGAWASAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP
  • 30.
    29 Lampiran1. Berita AcaraPengawasan Penaatan Lingkungan Hidup PROFIL PERUSAHAAN Nama Perusahaan : Alamat lokasi kegiatan : Telp./Fax. : Alamat Kantor Pusat/Perwakilan : Telp./Fax. : Nama Holding Company : Alamat Kantor Holding Company Telp./Fax. : Tahun Berdiri Perusahaan/ Beroperasi Perusahaan : Jenis Industri : Status Permodalan Luas Area Pabrik/Lokasi Kegatan : Pengelolaan Air Limbah : Pembuangan Ke sumber air/ Pembuangan ke laut/ Pemanfaatan ke tanah/ Reinjeksi Jumlah Karyawan : Kapasitas Produksi : · Terpasang : · Senyatanya : Bahan Baku Utama : Bahan Penolong : Proses Produksi : Prosentase Pemasaran Eksport : Prosentase Pemasaran Domestik/Lokal : Bahan Bakar yang digunakan : Satuan Bahan Bakar : Jumlah Konsumsi Bahan bakar/tahun : Dokumen Lingkungan yang dimiliki : Nama Personal Kontak : Nomor HP : Jabatan : e-mail Personal Kontak : Lokasi Yang Dikunjungi: (sebutkan lokasi lapangan/fasilitas yang dikunjungi)
  • 31.
    30 HASIL EVALUASI PENGAWASANKINERJA PENAATAN Periode 1 Juli 20xx – 30 Juni 20xx Nama Perusahaan : PT. Xxx Jenis Industri : Xxx Lokasi Kegiatan : Kabupaten Xxx, Provinsi Xxx I. DOKUMEN LINGKUNGAN/IZIN LINGKUNGAN No. Kewajiban penanggungjawab usaha sesuai PP 27/2012 Penaatan Temuan 1. Memiliki dokumen lingkungan/Izin Lingkungan. Taat Dokumen UKL-UPL Nomor :117/UKL- UPL/2008 disetujui oleh Kepala Dinas Lingkunga Hidup, Pertambangan dan Energi Kabupaten xxx 2. Melaksanakan ketentuan dalam dokumen lingkungan/izin lingkungan: A. Deskripsi kegiatan (luas area dan kapasitas produksi) B. Pengelolaan lingkungan terutama terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan Pengelolaan LB3 Tidak Taat Belum melaksanakan ketentuan secara rutin pelaksanaan UKL-UPL 3. Melaporkan pelaksanaan dokumen lingkungan/izin lingkungan (terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan Pengelolaan LB3) Tidak Taat Belum melaporkan secara rutin pelaksanaan UKL-UPL II. PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR A. Kewajiban Pengendalian Pencemaran Air No. Pengelolaan Limbah Cair Penaatan Temuan 1. Ketaatan terhadap Izin Tidak Taat Izin pembuangan No 660.31/2875/203.2/2010 namun sudah habis masa berlakunya pada tanggal 29 Maret 2012 dan belum memperpanjang 2. Ketaatan terhadap titik penaatan pemantauan 100% Perusahaan mempunyai 10 (sepulu) titik outlet IPAL dan seluruhnya sudah dilakukan pemantauan 3. Ketaatan terhadap parameter Baku Mutu 100% Parameter yang dipantau sudah lengkap sesuai dengan Permen LH No 04 Tahun 2010 4. Ketaatan terhadap pelaporan 83% Sepanjang masa evaluasi parameter TSS dua bulan tidak dilaporkan 5. a. Ketaatan terhadap pemenuhan Baku Mutu 80% b. Pemenuhan Baku Mutu berdasarkan Pemantauan Tim PROPER ------ - Dilakukan/Tidak dilakukan pengambilan sampel air limbah. - Parameter yang diuji ... - Menunggu hasil laboratorium. 6. Ketaatan terhadap Ketentuan Teknis Tidak Taat Ditemukan bypass dari saluran sebelum masuk ke kolam IPAL dan belum memasang alat ukur debit
  • 32.
    31 B. Tindak LanjutYang Harus Dilakukan 1. Perusahaan wajib segera menutup saluran bypass dari saluran sebelum masuk ke kolam IPAL 2. Perusahaan wajib segera mengurus izin pembuangan air limbah kepada Bupati Kabupaten xxxxxxxxxxxx 3. Perusahaan wajib menjaga Kualitas air limbah melalui optimalisasi kinerja IPAL agar memenuhi BMAL yang ditetapkan dan memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan xxxxxxxxxxxx tentang baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan xxxxxxxxxxxxxxx 4. Perusahaan wajib melakukan pengujian air limbah setiap bulan untuk setiap parameter yang dipersyaratkan dalam baku mutu air limbah Industri xxxxxxxxxxx ,dan memeriksakannya kepada laboratorium terakreditasi. 5. Perusahaan wajib memasang alat ukur debit dan melakukan pencatatan debit, /kuantitas limbah harian, pH harian, serta produksi senyatanya bulanan. 6. Perusahaan wajib menyampaikan laporan tentang pH harian, debit/kuantitas air limbah harian, kadar parameter mutu limbah cair dan produksi harian senyatanya, sekurang-kurangnya tiga bulan sekali kepada BLH Kabupaten Xxx, BLH Provinsi Xxx dan Kementerian Lingkungan Hidup. C. Perhitungan Beban Pencemaran Air (Ton/periode) No Parameter Beban Inlet Beban Outlet III. PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA A. Kewajiban Pengendalian Pencemaran Udara No. Pengendalian Pencemaran Udara Penaatan Temuan 1. Ketaatan terhadap titik penaatan pemantauan 100%  Sumber Emisi : 3 unit boiler, 1 unit heather, 2 Unit dryer, 3 unit deporasi gliserin, 2 unit genset  Seluruh sumber emisi sudah dipantau 2. Ketaatan terhadap pelaporan 100% Semua parameter dari hasil pemantauan semua sumber emisi sudah dilaporkan sesuai peraturan 3. Ketaatan terhadap parameter Baku Mutu Emisi 100% Parameter yang dipantau dari semua sumber emisi sudah sesuai peraturan 4. Ketaatan terhadap pemenuhan Baku Mutu Emisi 100% Hasil pemantauan emisi seluruh sumber emisi telah memenuhi baku mutu emisi 5. Ketaatan terhadap ketentuan Teknis yang dipersyaratkan Taat Semua cerobong sudah dilengkapi dengan sarana dan prasarana sampling B. Tindak Lanjut Yang Harus Dilakukan 1. Perusahaan wajib tetap melakukan pemantauan emisi Boiler, Heather yang aktif dengan parameter dan frekuensi minimal 6 bulan sekali sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 07 tahun 2007. 2. Perusahaan wajib tetap melakukan pemantauan emisi genset dan dryer yang aktif dengan parameter dan frekuensi sesuai peraturan yang berlaku. 3. Perusahaan wajib menjaga kualitas emisinya sehingga memenuhi Baku Mutu sesuai dengan peraturan yang berlaku. 4. Perusahaan wajib tetap melakukan pengukuran kualitas udara ambien sekurang-kurangnya 6 bulan sekali sesuai dengan PP Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. 5. Perusahaan wajib menyampaikan laporan tentang pengujian emisi udara dari semua sumber emisi dan
  • 33.
    32 pengujian kualitas udaraambien sekurang-kurangnya enam bulan sekali kepada BLH Kabupaten xxx, BLH Provinsi xxx dan Kementerian Lingkungan Hidup. C. Perhitungan Beban Pencemaran Udara (Ton/periode) No Parameter Beban Emisi IV. PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) A. Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pengelolaan Limbah B3 Status Perizinan No. SK/ No. Surat Masa Berlaku Keterangan Penyimpanan Sementara √ Surat Keputusan Kepala BLH Kabupaten XXX nomor: XXX//SK/TPS- LB3/2011 pada tanggal 27 Desember 2011 2 (dua) tahun Izin tempat penyimpanan sementara limbah B3 untuk sludge hasil kegiatan sendiri --- --- --- Belum memiliki TPS Limbah B3 untuk penyimpanan abu batubara --- --- --- Belum memiliki izin penyimpanan sementara untuk limbah B3 lainnya (oli bekas, bekas kemasan bahan kimia, aki bekas, majun terkontaminasi limbah B3, drum bekas oli bekas, limbah elektronik) B. Sumber Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun No. Sumber Jenis Limbah Estimasi Timbulan Kemasan Konversi ke ton 1. Boiler Abu batubara 0.20 ton/ hari Karung plastik --- 2. IPAL Sludge IPAL 0.02 ton/ hari Karung plastik --- 3. Proses produksi Bekas kemasan bahan kimia 0.09 ton/ 8 bulan (30 pieces) --- --- 4. Genset, forklift Oli bekas 0.45 ton/ 10 bulan Drum --- 5. Workshop Drum bekas oli bekas --- --- --- 6. Workshop Kain majun terkontaminasi limbah B3 Belum dihasilkan --- --- 7. Genset, forklift Aki bekas Belum dihasilkan --- --- 8. Kantor Limbah elektronik Belum dihasilkan --- --- Catatan: - Sejak bulan September 2012 perusahaan menggunakan batubara sebagai bahan bakar boiler dikarenakan kesulitan untuk mendapatkan cangkang. - Perusahaan tidak menggunakan lampu yang mengandung merkuri.
  • 34.
    33 C. Neraca LimbahB3 Periode 1 Juli 20xx – 30 Juni 20xx Jenis Limbah Satuan Limbah Dihasilkan Limbah Dikelola Limbah Belum Dikelola Perlakuan A. Sumber Dari Proses Produksi --- --- --- --- --- --- B. Sumber Dari Luar Proses Produksi Abu batubara Ton 30.00 0 30.00 Ditempatkan dalam karung plastik di lokasi terbuka di lingkungan pabrik Sludge IPAL Ton 7.54 2.00 5.54 0 - Disimpan di TPS - Diserahkan ke xxx (pengangkut/ AAT), PT. xxx Oli bekas Ton 0.45 0 0.45 Disimpan di gudang workshop Drum bekas oli bekas Ton 0.03 0 0.03 Disimpan di gudang workshop Bekas kemasan bahan kimia Ton 0.09 0 0.09 Disimpan di gudang workshop Majun terkontaminasi limbah B3 Ton 0 0 0 Belum dihasilkan Aki bekas Ton 0 0 0 Belum dihasilkan Limbah elektronik Ton 0 0 0 Belum dihasilkan TOTAL Ton 38.11 7.54 30.57 Persentase % 19.79 80.21 Ket : 14.54% limbah B3 yang diserahkan ke pihak ke tiga yang memiliki izin, 5.25% limbah B3 masih tersimpan di TPS dan 80,21% limbah B3 belum dikelola sesuai ketentuan. Secara umum 80.21% limbah B3 belum dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku dan persyaratan dalam izin. D. Temuan dan Rekomendasi No Aspek Penilaian Temuan Lapangan Rencana Tindak Lanjut 1 a. Pendataan Jenis dan Volume Limbah yang dihasilkan Identifikasi jenis limbah B3 - Telah melakukan identifikasi terhadap limbah B3 sludge, oli bekas, kemasan bekas bahan kimia, drum bekas oli bekas, aki bekas, abu batubara - Belum melakukan identifikasi terhadap limbah elektronik dan majun terkontaminasi limbah B3 Wajib melakukan identifikasi terhadap seluruh limbah B3 yang dihasilkan Pencatatan Jenis dan Volume limbah B3 yang dihasilkan Belum melakukan pencatatan terhadap seluruh jenis dan volume limbah B3 yang dihasilkan. Wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh jenis dan volume limbah B3 yang dihasilkan. Pendataan pengelolaan lanjutan limbah B3 Belum melakukan pengelolaan lanjutan terhadap seluruh limbah B3 selain limbah B3 sludge. Wajib melakukan pengelolaan lanjutan terhadap seluruh limbah B3 yang dihasilkan sesuai ketentuan. b. Pelaporan Belum melakukan pelaporan realisasi pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya, termasuk untuk sludge IPAL Wajib melaporkan realisasi pengelolaan semua limbah B3 yang dihasilkan dengan menyampaikan neraca limbah
  • 35.
    34 yang sudah memilikiizin TPS LB3. B3, logbook, dan manifest salinan #2 per triwulan kepada BLH XXX dengan tembusan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan BLH Provinsi XXX. 2. Perizinan Pengelolaan Limbah B3 Kepemilikan izin PLB3 yang dipersyaratkan - Sudah memiliki Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 untuk sludge IPAL sesuai Surat Keputusan Kepala BLH Kabupaten XXX nomor: XXX//SK/TPS-LB3/2011 pada tanggal 27 Desember 2011 - Belum memiliki Izin Penyimpanan Sementara untuk limbah abu batubara - Belum memiliki Izin Penyimpanan Sementara untuk limbah B3 oli bekas, aki bekas, majun terkontaminasi, bekas kemasan bahan kimia, drum bekas oli bekas dan limbah elektronik - Wajib membangun TPS Limbah B3 untuk limbah B3 abu batubara, oli bekas, aki bekas, majun terkontaminasi, bekas kemasan bahan kimia, drum bekas oli bekas dan limbah elektronik sesuai KEP- 01/BAPEDAL/09/1995 dan mengajukan permohonan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 kepada BLH Kabupaten XXX. - Tidak menyimpan limbah B3 melebihi jangka waktu 90 hari kecuali jika limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari maka dapat disimpan selama 180 hari Masa berlaku izin 2 (dua) tahun untuk Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 untuk sludge IPAL 3. Pelaksanaan ketentuan izin : a. Pemenuhan terhadap ketentuan teknis dalam izin selain Baku Mutu Emisi, Effluent dan Standard Mutu (check list) - TPS Sludge memenuhi 57.70% ketentuan teknis - Belum memiliki TPS Limbah B3 untuk penyimpanan abu batubara, oli bekas, aki bekas, majun terkontaminasi, bekas kemasan bahan kimia, drum bekas oli bekas dan limbah elektronik Wajib membangun TPS Limbah B3 yang memenuhi ketentuan teknis di TPS Limbah B3 sesuai KEP-01/BAPEDAL/09/1995. b. Emisi dari kegiatan pengolahan dan/atau pemanfaatan limbah B3: --- Apabila perusahaan ingin melakukan kegiatan pengolahan dan/ atau pemanfaatan limbah B3, maka wajib mengajukan permohonan izin kepada Kementerian Lingkungan Hidup - Pemenuhan terhadap BME --- --- - Jumlah parameter yang diukur dan dianalisa --- --- - Frekuensi pengukuran --- ---
  • 36.
    35 c. Effluent darikegiatan pengolahan dan/atau penimbunan dan/atau pengelolaan limbah B3 lainnya : --- --- d. Standar Mutu Produk dan/atau kualitas limbah B3 untuk pemanfaatan --- --- 4. Open dumping, pengelolaan tumpahan, dan penanganan media/tanah terkontaminasi limbah B3 : Menyimpan limbah B3 abu batubara dalam kemasan karung plastik di lokasi terbuka di lingkungan pabrik - Menghentikan kegiatan menyimpan limbah abu batubara di tempat terbuka - Segera memindahkan limbah abu batubara yang disimpan di lokasi terbuka ke dalam TPS yang berizin - Menyampaikan progress pemindahan limbah B3 abu batubara ke dalam TPS berizin kepada Kementerian Lingkungan Hidup dengan tembusan ke BLH Kabupaten XXX - Menyampaikan rencana penyelesaian pemindahan limbah B3 abu batubara ke dalam TPS berizin kepada Kementerian Lingkungan Hidup dengan tembusan ke BLH Kabupaten XXX Jenis limbah dan jumlah limbah yang di open dumping Limbah abu batubara sebanyak 30 ton Rencana pengelolaan lahan terkontaminasi --- Kesesuaian rencana dengan pelaksanaa pengelolaan lahan terkontaminasi --- --- Jumlah total limbah dan tanah terkontaminasi yang dilakukan pengelolaan --- --- Perlakuan pengelolaan limbah dan tanah terkontaminasi yang diangkat sesuai perencanaan --- --- SSPLT (surat status pemulihan lahan terkontaminasi) --- --- Ketentuan dalam SSPLT --- --- 5. Jumlah limbah B3 yang dikelola (Neraca Limbah B3) 19.79% limbah B3 dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perusahaan wajib melakukan pengelolaan terhadap limbah B3 yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan. 6. Pengelolaan limbah B3 oleh pihak ke-3 a. Pengelolaan melalui pengumpul limbah B3 --- --- Masa berlaku izin --- ---
  • 37.
    36 Kesesuaian jenis limbahB3 yang dikumpul dengan izin yang berlaku --- --- Kontrak kerjasama penghasil limbah dan pengumpul limbah --- --- Kontrak kerjasama antara pengumpul dengan pihak pemanfaat, pengolah atau penimbun --- --- Ada/tidak masalah pencemaran lingkungan --- --- b. Pihak ke-3 pengelola lanjut limbah B3 (pemanfaat/ pengolah/ penimbun) PT. Bata Kuo Shin --- Masa berlaku izin Perusahaan tidak memiliki salinan izin pihak ketiga pengelola lanjut Wajib memiliki salinan izin pihak ketiga pengelola lanjut dan menyampaikan salinan izin tersebut ke Kementerian Lingkungan Hidup Kesesuaian jenis limbah B3 yang dikelola --- --- Kontrak kerjasama penghasil dan pengolah/ pemanfaat/ penimbun --- --- Ada/tidak masalah pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pengelola limbah B3 --- --- Pihak ke-3 Jasa Pengangkutan CV. Gema Putra Buana --- Ada/tidak izin dari Kementerian Perhubungan Memiliki izin pengangkutan dari Kementerian Perhubungan --- Ada/tidak rekomendasi dari KLH Memiliki rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup --- Kesesuaian jenis limbah yang diangkut dengan izin Sesuai dengan izin dan rekomendasi --- Kesesuaian alat angkut dengan yang tercantum dalam izin (No polisi, no rangka, no mesin) Sesuai dengan izin dan rekomendasi --- Rute pengangkutan sesuai dengan izin Sesuai dengan izin dan rekomendasi --- Penggunaan dokumen/manifest yang sah Penggunaan dokumen manifest tidak sesuai dengan Kep-02/BAPEDAL/09/1995 dimana dokumen manifest #2 dan #3 sudah terisi penuh dan dicap oleh perusahaan pengelola akhir limbah B3 Wajib memenuhi ketentuan sesuai Kep- 02/BAPEDAL/09/1995 dalam penggunaan dokumen manifest. 7. Dumping, injeksi dan pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu: --- --- Izin dumping/izin pengelolaan --- ---
  • 38.
    37 limbah B3 dengancara tertentu Jumlah/volume limbah B3 yang di dumping --- --- 8. Pengelolaan Limbah B3 lainnya --- --- E. Penaatan No. Aspek Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 Taat Belum Taat Keterangan 1. a. Pendataan jenis dan volume limbah yang dihasilkan --- √ - Belum melakukan identifikasi limbah elektronik dan majun terkontaminasi limbah B3 - Belum melakukan pencatatan seluruh limbah B3 yang dihasilkan b. Pelaporan --- √ Belum melakukan pelaporan realisasi pengelolaan limbah B3 sludge IPAL sesuai dengan izin 2. Status perizinan pengelolaan limbah B3 √ --- Untuk TPS Limbah B3 Sludge IPAL 3. Pelaksanaan ketentuan dalam Izin a. Pemenuhan Ketentuan Teknis --- √ - TPS Sludge memenuhi 57.70% ketentuan teknis - Belum memiliki TPS Limbah B3 untuk penyimpanan abu batubara dan limbah B3 lainnya b. Pemenuhan Baku Mutu Emisi --- --- c. Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah --- --- d. Pemenuhan Pemanfaatan --- --- 4. Penanganan open dumping, pengelolaan tumpahan, dan penanganan media terkontaminasi LB3 --- √ Menyimpan limbah B3 abu batubara dalam kemasan karung plastik di lokasi terbuka di lingkungan pabrik a. Rencana pengelolaan --- --- b. Pelaksanaan pengelolaan --- --- c. Jumlah tanah terkontaminasi yang dikelola --- --- d. Pelaksanaan ketentuan SSPLT --- --- 5. Jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan peraturan --- √ 19.79% limbah B3 dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 6. Pengelolaan limbah B3 oleh pihak ke-3 dan pengangkutan limbah B3 √ --- 7. Pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu (antara lain : Dumping, Re-injeksi, dll) --- --- F. Kesimpulan Segera melakukan perbaikan sesuai dengan rencana tindak lanjut pada tabel D. dan menyampaikan hasil perbaikan Tindak lanjut dari berita acara beserta data-data pendukung dan foto perbaikan tersebut kepada Deputi IV MENLH c.q. Asdep Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3 (alamat : Gd.C, Lt. 2, JL. D.I. Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur – 13410; Telp./Fax. 021- 85904932) dengan tembusan kepada BLH Provinsi XXX dan BLH Kabupaten XXX.
  • 39.
    38 LAMPIRAN 1. Check listpengelolaan limbah B3 (TPS Limbah B3) yang telah ditandatangani oleh pengawas dan perusahaan. 2. Foto temuan lapangan. FOTO TEMUAN LAPANGAN Kondisi TPS Limbah B3 Keterangan Tindak Lanjut - Membuang air limbah hasil pengolahan IPAL (drying bed) ke lingkungan tanpa ada izin pembuangan limbah cair - Dilakukan analisa pH pada air limbah yang dibuang ke lingkungan menggunakan kertas lakmus dengan hasil pH 7 - Tidak melakukan pembuangan air limbah dari proses IPAL secara langsung ke lingkungan tanpa ada izin pembuangan limbah cair - Menutup saluran air limbah dari proses drying bed ke lingkungan selama izin pembuangan limbah cair belum ada dan mengalirkan kembali ke IPAL. TPS Sludge tidak sesuai dengan ketentuan teknis dalam Kep-01/BAPEDAL/09/1995 Wajib memenuhi ketentuan teknis di TPS sesuai Kep- 01/BAPEDAL/09/1995 Terdapat tumpahan/ ceceran sludge IPAL di sekitar TPS Sludge. Melakukan pembersihan sludge IPAL yang tercecer di lokasi TPS Sludge. House keeping di sekitar TPS Sludge tidak terawat. Menjaga kebersihan di TPS Sludge dan sekitarnya.
  • 40.
    39 Menyimpan limbah olibekas, drum bekas oli bekas, kemasan bekas bahan kimia di gudang workshop dan bercampur dengan limbah non B3. Wajib membangun TPS Limbah B3 untuk menyimpan oli bekas, drum bekas oli bekas, kemasan bekas bahan kimia, majun terkontaminasi limbah B3, aki bekas, dan limbah elektronik. - House keeping di lokasi boiler kurang terawat - Banyak batubara yang disimpan di luar lokasi boiler - Menyimpan limbah abu batubara di lokasi boiler - Banyak limbah abu batubara yang tercecer di sekitar lokasi boiler - Menjaga house keeping di lokasi boiler agar terawat, rapi dan bersih sehingga tidak ada ceceran batubara dan limbah abu batubara ke lingkungan - Membangun TPS limbah B3 khusus untuk abu batubara sesuai ketentuan Kep- 01/BAPEDAL/09.1995
  • 41.
    40 - Menyimpan limbahB3 abu batubara dalam kemasan karung plastik di lokasi terbuka di lingkungan pabrik, di antaranya dekat lokasi boiler dan di samping bangunan pabrik - Menyimpan limbah B3 abu batubara dalam kemasan karung plastik di lokasi terbuka di lingkungan pabrik - Menyimpan limbah B3 abu batubara dalam kemasan karung plastik di lokasi terbuka di lingkungan pabrik - Menyimpan limbah B3 abu batubara dalam kemasan karung plastik di lokasi terbuka di lingkungan pabrik - Menghentikan kegiatan menyinpan limbah abu batubara di lokasi terbuka. - Segera memindahkan limbah abu batubara ke dalam TPS yang berizin. - Menyampaikan progress pemindahan limbah B3 abu batubara ke dalam TPS berizin kepada Kementerian Lingkungan Hidup dengan tembusan ke BLH Kabupaten XXX - Menyampaikan rencana penyelesaian pemindahan limbah B3 abu batubara ke dalam TPS berizin kepada Kementerian Lingkungan Hidup dengan tembusan ke BLH Kabupaten XXX
  • 42.
    41 V. PENGENDALIAN KERUSAKANLINGKUNGAN (KHUSUS KEGIATAN PERTAMBANGAN) A. Rekapitulasi Penilaian No. Tahapan Lokasi Nilai Total X ≥ 80 55 < x < 80 X ≤ 55 Keterangan 1. Pembersihan Lahan Lokasi 1 98 1 Taat 2. Penggalian Tanah Penutup Lokasi 1 81 1 Taat 3. Penambangan Lokasi 1 88 1 Taat 4. Penimbunan Lokasi 1 78 1 Tidak Taat 5. Pengupasan Tanah Pucuk Lokasi 1 98 1 Taat 6. Reklamasi Lokasi 1 88 1 Taat 7. Pembersihan Lahan Lokasi 2 100 1 Taat 8. Pengupasan Tanah Pucuk Lokasi 2 100 1 Taat 9. Penggalian Tanah Penutup Lokasi 2 81 1 Taat 10. Penambangan Lokasi 2 90 1 Taat 11. Penimbunan Lokasi 2 53 1 Taat 12. Reklamasi Lokasi 2 86 1 Taat 13. Pembersihan Lahan Lokasi 3 100 1 Taat 14. Pengupasan Tanah Pucuk Lokasi 3 100 1 Taat 15. Penggalian Tanah Penutup Lokasi 3 81 1 Taat 16. Penambangan Lokasi 3 73 1 Taat 17. Penimbunan Lokasi 3 83 1 Taat 18. Reklamasi Lokasi 3 86 1 Taat 19. Pembersihan Lahan Lokasi 4 98 1 Taat 20. Penimbunan Lokasi 4 91 1 Taat 21. Reklamasi Lokasi 4 100 1 Taat 22. Pengupasan Tanah Pucuk Lokasi 5 98 1 Taat
  • 43.
    42 23. Penggalian Tanah Penutup Lokasi5 91 1 Taat 24. Penambangan Lokasi 5 98 1 Taat 25. Pembersihan Lahan Lokasi 6 100 1 Taat 26. Pengupasan Tanah Pucuk Lokasi 6 100 1 Taat 27. Penggalian Tanah Penutup Lokasi 6 83 1 Taat 28. Penambangan Lokasi 6 88 1 Taat 29. Penimbunan Lokasi 6 83 1 Taat 30. Reklamasi Lokasi 6 88 1 Taat JUMLAH DATA 30 27 2 1 Tidak Taat Persentase 90% 6,67% 3,3% Tidak Taat B. Ringkasan Penaatan Pengendalian Kerusakan Lahan 1. Pada aspek manajemen telah memenuhi semua ketentuan kriteria pengendalian kerusakan lingkungan 2. Untuk aspek Teknis: a) Kriteria K3 (Potensi Longsor) terlihat longsoran batuan pada dinding yang ditinggal b) Kriteria K4 (Potensi Pencemaran AAT) tidak mendapatkan nilai karena belum dilakukan upaya penanganan batuan yang berpotensi membentuk air asam tambang. c) Kriteria K5 (Erosi): terdapat indikasi adanya erosi didinding lereng penggalian tanah penutup d) Kriteria K6 (Kebencanan); jauh dari pemukiman penduduk dan sarana vital lain/memiliki sistem tanggap darurat (sarana, personil, SOP, dll) c. Tindaklanjut yang harus dilakukan 1. Mempertahankan kinerja terkait aspek manajemen 2. Melakukan pembenahan pada lereng-lereng yang tinggi atau sudutnya melebihi rekomendasi FS dan terlihat adanya longsoran batuan didaerah tersebut. 3. Melakukan upaya penanganan batuan yang berpotensi pencemar dengan mengikuti langkah langkah sebagai berikut ;  Identifikasi semua batuan limbah yang dihasilkan dari penambangan  Melakukan karakteristik batuan penutup tersebut, batuan potensi pembentuk AAT dan batuan tidak berpotensi membentuk AAT  Memilih teknologi penanganan batuan potensi pembentuk AAT tersebut, untuk menghindari terbentuknya AAT 4. Upaya Pengolahan AAT : Melakukan pengumpulan AAT yang ada Melakukan pengolahan air leachet (AAT) yang sudah terbentuk hingga memenuhi BMAL sebelum dibuang ke lingkungan.
  • 44.
    43 LAMPIRAN 2. BERITAACARA PENGAWASAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP A. LEMBAR ISIAN PENILAIAN DOKUMEN LINGKUNGAN/IZIN LINGKUNGAN 1. Pengesahan Dokumen No. Nama Dokumen Lingkungan Institusi Pengesahan Dokumen Lingkungan Tanggal Pengesahan Dokumen Lingkungan Batasan Kapasitas Produksi Realisasi Kapasitas Produksi Dampak Penting yang dikelola 1. … … … … … … 2. … … … … … … dst. 2. Pelaporan Triwulanan* Instansi Triwulan III-(Tahun N-1) Triwulan IV- (Tahun N-1) Triwulan I- (Tahun N) Triwulan II- (Tahun N) Keterangan Kabupaten … … … … … Provinsi … … … … … Kementerian Lingkungan Hidup … … … … … * Triwulanan : berupa nomor dan tanggal surat pengiriman laporan 3. Pelaporan Semester** Instansi Semester 2-(Tahun N-1) Semester 1- (Tahun N) Kabupaten … … Provinsi … … Kementerian Lingkungan Hidup … … ** Semester : berupa nomor dan tanggal surat pengiriman laporan Catatan : Tabel Triwulan/Semeter dipilih sesuai kewajiban dalam Dokumen Lingkungan
  • 45.
    44 B. LEMBAR ISIANPENGENDALIAN PENCEMARAN AIR 1. Titik Penaatan dan Izin No. Sumber Air Limbah Nama Titik Penaatan Koordinat Jenis Teknologi Pengolahan Air Limbah Status Izin Nomor Sertifikat Hasil Uji Nomor Izin Instansi Penerbit Izin Tanggal Izin Terbit Tanggal Berakhir Jul Ags Sep Okt Nop Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun dr2 LU 1. ……… ……….. … … ……….. …… …. …. …. ... … …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. 2. ……… ……….. … … ……….. …… …. …. …. … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. dst. a. Titik Penaatan dan Izin (Industri yang menerapkan Land Aplikasi) No Nama Titik Penaatan Jenis Titik Penaatan Status Izin Nomor Sertifikat Hasil Uji Tanggal PemantauanNomor Izin Instansi Penerbit Izin Tanggal Izin Terbit Tanggal Berakhir 1 ……… Tanah (Rorak) 2 ……… Tanah (Antar Rorak) 3 ……… Tanah (Lahan Kontrol/Non LA) b. Parameter dan Pelaporan Baku Mutu No. Titik Penaatan (outlet) Parameter yang dipantau Konsentrasi Karakteristik Air Limbah/Inlet (sebelum diolah di IPAL) Konsentrasi Titik Penaatan/ outlet Baku Mutu Konsentrasi Satuan Baku Mutu Peraturan Baku Mutu yang diacu Baku Mutu Beban Pencemaran Maksimum Satuan Baku Mutu Beban Pencemaran Peraturan Baku Mutu Beban Pencemaran Maksimum Jul Agust Jul Agust 1. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
  • 46.
    45 2. … …… … … … … … … … … … … … … … … dst. c. Parameter dan Pelaporan Baku Mutu (Industri yang menerapkan Land Aplikasi) No Titik Penaatan (outlet) Parameter yang dipantau Kedalaman Tanah/Lapisan Baku Mutu Konsentrasi Satuan Baku Mutu Peraturan Baku Mutu yang diacu Baku Mutu Beban Pencemaran maksimum Satuan Baku Mutu Beban Peraturan Baku Mutu Beban Pencemaran Maksimum yang diacu 0 - 20 cm 20 - 40 cm 40 - 60 cm 60 - 80 cm 80 - 100 cm 100 - 120 cm 1 Tanah (Rorak) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 2 Tanah (Antar Rorak) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 3 Tanah (Lahan Kontrol/Non LA) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … d. Ketentuan Teknis Ketentuan Teknis Laboratorium 1. Laboratorium penguji …. 2. Nama Laboratorium penguji …. 3. Nomor akreditasi laboratorium penguji/laboratorium rujukan Gubernur …. 4. Tanggal Berakhir Akreditasi laboratorium …. 5. Bulan pengujian 7 8 ..... 11 12 1 2 .... 5 6
  • 47.
    46 No. Ketentuan Teknis Status (Ya/Tidak) DokumenPendukung 1. Memisahkan saluran air limbah dengan limpasan air hujan Layout saluran air limbah dan drainase dan Foto 2. Membuat saluran air limbah yang kedap air Layout saluran air limbah dan drainase dan Foto 3. Memasang alat pengukur debit (flowmeter) Foto flowmeterpada seluruh saluran outlet 4. Memantau pH dan debit harian 5. Tidak melakukan pengenceran 6. Tidak melakukan by pass air limbah Khusus untuk industri sawit melakukan land aplikasi ditambahkan No. Ketentuan Teknis Status (Ya/Tidak) Dokumen Pendukung 1. Dilakukan pada lahan selain lahan gambut …. 2. Dilakukan pada lahan selain lahan dengan permeabilitas lebih besar 15 cm/jam …. 3. Dilakukan pada lahan selain lahan dengan permeabilitas kurang 1,5 cm/jam …. 4. Tidak boleh dilaksanakan pada lahan dengan kedalaman air tanah kurang dari 2 meter …. 5. Pembuatan sumur pantau di 3 lokasi yang diwajibkan …. 6. Tidak ada air larian (run off) yang masuk ke sungai …. 7. Tidak melakukan pengenceran air limbah yang dimanfaatkan …. 8. Tidak membuang air limbah pada tanah di luar lokasi yang ditetapkan dalam peraturan …. 9. Tidak membuang air limbah ke sungai bila melebihi ketentuan yang berlaku …. 10. Tidak melakukan pengaplikasian air limbah pada lahan diluar lahan dalam izin …. Khusus untuk Industri Petrokimia ditambahkan Ketentuan Teknis Status (Ya/Tidak) Dokumen Pendukung Pemantauan harian pH dan COD …. e. Penurunan Beban Pencemaran No. Kegiatan Penurunan Beban Pencemaran Air TAHUN Satuan Bukti Perhitungan N-3 N-2 N-1 N 1. .... .... .... .... .... …. …. dst.
  • 48.
    47 f. Beban PencemaranAktual No Titik Penaatan (Outlet) Parameter Hasil Perhitungan Beban Pencemaran Aktual (Debit x Konsentrasi) Periode (N-1) – (N) Satuan Debit Satuan Produksi Beban Pencemaran Total dalam TonJul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun 1. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (m3/ bulan) Ton/ bulan ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... dst
  • 49.
    48 C. LEMBAR ISIANPENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA a. a. 1. Inventarisasi Sumber Emisi (Pengukuran Manual) No. Nama Sumber Emisi Kode Cerobong Kapasitas Sumber Emisi Alat Pengendali Emisi Bahan bakar Waktu Operasi (Jam/ Tahun) Lokasi Koordinat Bentuk Cerobong (kotak/ silinder/ kerucut) Tinggi/ Panjang Cerobong (m) Diameter Cerobong (m) Posisi (ketinggian/ kepanjangan) Lubang Sampling (m) Status Data Pemantauan Periode PROPER (dipantau/ tidak dipantau) Frekuensi Kewajiban Pengukuran Ket Bukti Pendukung Tidak Dipantau 1. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... … ... … 2. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... … ... … dst. a. a. 2. Inventarisasi Sumber Emisi (Pengukuran CEMS) No. Nama Sumber Emisi Kode Cerobong Kapasitas Sumber Emisi Alat Pengendali Emisi Bahan bakar Waktu Operasi (Jam/ Tahun) Lokasi Koordinat Bentuk Cerobong (kotak/ silinder/ kerucut) Tinggi/ Panjang Cerobong (m) Diameter Cerobong (m) Posisi (ketinggian/ kepanjangan) Lubang Sampling (m) Data Pemantauan (dipantau/ tidak dipantau) Ket 1. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... dst. 1. b. Titik Penaatan No Nama Sumber Emisi Kode Cerobong Waktu Operasi (Jam/Tahun) 1 2
  • 50.
    49 b. Ketaatan Parameterdan Baku Mutu No. Nama Sumber Emisi Kode Cerobong Parameter yang dipantau Konsentrasi Hasil Pengujian Sampel (mg/Nm3) Baku Mutu Satuan Baku Mutu Peraturan Baku Mutu yang diacu Baku Mutu Beban Pencemaran Maksimum Satuan Baku Mutu Beban Peraturan Baku Mutu Beban Pencemaran Maksimum yang diacu Semester II (N-1) Semester I (N) Jul Ags Sep Okt Nop Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun 1. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... dst c. Pelaporan dan Baku Mutu CEMS Pelaporan Hasil Pemantauan Ketaatan Pelaporan Semester 2- (N-1) (Ya/Tidak) Semester 1- (N) (Ya/Tidak) Keterangan 1. Melaporkan (6 bulanan) data pemantauan Emisi (manual/No.n CEMS) … 2. Kabupaten/Kota … 3. Provinsi … 4. KLH … Catatan: Bukti pelaporan berupa nomor dan tanggal surat pengiriman laporan Ketaatan Pelaporan Triwulan III- (N-1) (Ya/Tidak) Triwulan IV- (N-1) (Ya/Tidak) Triwulan I- (N) (Ya/Tidak) 1. Melaporkan secara periodik (3 bulanan) data pemantauan harian CEMS 2. Kabupaten/Kota 3. Provinsi 4. KLH Catatan: Bukti pelaporan berupa nomor dan tanggal surat pengiriman laporan
  • 51.
    50 Ketaatan Pemantauan CEMS TriwulanIII- (N-1) Triwulan IV- (N-1) Triwulan I- (N) Triwulan II- (N) Keterangan 1. Jumlah data parameter pemantauan harian CEMS selama 3 bulanan … … … … … 2. SOx … … … … … 3. NO.x … … … … … 4. Partikulat … … … … … 5. CS2 … … … … … 6. H2S … … … … … 7. Cl2 … … … … … 8. TRS (Total Sulfur Tereduksi) … … … … … 9. ClO3 (Klorin Dioksida) … … … … … 10. Jumlah data pemantauan yang memenuhi Baku Mutu CEMS … … … … … 11. SOx … … … … … 12. NO.x … … … … … 13. Partikulat … … … … … 14. CS2 … … … … … 15. H2S … … … … … 16. Cl2 … … … … … 17. TRS (Total Sulfur Tereduksi) … … … … … 18. ClO3 (Klorin Dioksida) … … … … … d. Pelaporan CEMS (Parameter Sox, Partikulat, No.x, CS2, H2S, CL2, TRS, CLO3. Konsentrasi Hasil Pengukuran: SOx/Partikulat/No.x/CS2/H2S/CL2/TRS/CLO3. a. Nama sumber emisi; b. Jenis sumber emisi; c. Nama/Kode cerobong; d. Dimensi cerobong (diameter); e. Dimensi cerobong (Panjang x Lebar); f. Dimensi cerobong (Tinggi); g. Bahan bakar; h. Kapasitas kandungan sulfur dalam bahan bakar; dan i. Waktu operasional (jam).
  • 52.
    51 No. Triwulan WaktuPengukuran Konsentrasi Rata-rata Harian (mg/Nm3) Waktu Operasi CEMS dalam Satu Hari (jam) Baku Mutu Satuan Baku Mutu Peraturan Baku Mutu yang diacu 1. Triwulan III (N) 01 Juli 20xx …. …. …. …. …. 2. Triwulan III (N) 02 Juli 20xx …. …. …. …. …. dst. e. Perhitungan Beban Emisi Manual No. Nama Sumber Emisi Kode Cerobong Luas Penampang (m2) Parameter yang dipantau Hasil Perhitungan Beban Emisi (satuan: Ton/tahun) (lampirkan bukti perhitungan dan acuan peraturan perhitungan) Jumlah Beban Emisi (Ton/tahun) Semester 2 (N-1) Semester 1 (N) Jul Agust Sep Okt Nop Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun 1. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... dst f. Perhitungan beban emisi CEMS No. Nama Sumber Emisi Kode Cerobong Luas Penampang (m2) Parameter yang dipantau Hasil Perhitungan Beban Emisi (satuan: Ton/tahun) (lampirkan bukti perhitungan dan acuan peraturan perhitungan) Jumlah Beban Emisi (Ton/tahun) TW 3 (N-1) TW 4 (N-1) TW 1 (N) TW 2 (N) Jul Agust Sep Okt Nop Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun 1. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... dst g. Perhitungan Beban Emisi GRK Rangkuman hasil perhitungan beban emisi Keterangan: Metodologi perhitungan mengacu pada Peraturan Menteri LH No. 12 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri LH No. 21 Tahun 2008. Parameter: CO2, CH4, N2O Periode: Januari - Desember N-2; Januari – Desember N-1
  • 53.
    52 No. Nama SumberEmisi Parameter Beban Emisi Tahun N-2 Beban Emisi Tahun N-1 Beban Emisi (ton) Beban Emisi (ton eq. Co2) Beban Emisi (ton) Beban Emisi (ton eq. Co2) 1. Contoh … … … … 2. Sumber emisi A CO2 … … … … 3. Sumber emisi A CH4 … … … … 4. Sumber emisi A N2O … … … … h. Ketentuan Teknis No. Ketentuan Teknis Status (Ya/Tidak) Keterangan 1. Memasang dan mengoperasikan CEMS* … 2. Peralatan CEMS* beroperasi No.rmal … 3. Membuang seluruh emisi melalui cerobong … 4. a. Persyaratan teknis cerobong b. Memiliki lubang sampling c. Memiliki tangga sampling d. Memiliki platform e. Memiliki sumber listrik untuk pengambilan sampel Melampirkan bukti berupa foto dan spesifikasi teknis … … … 5. Semua sumber emisi No.n fugitive emisi harus dibuang melalui cerobong … 6. Menggunakan jasa laboratorium terakreditasi/laboratorium yang ditunjuk oleh Gubernur … *Khusus bagi industri: a. Unit regenerator katalis (unit perengkahan katalitik air); b. Unit pentawaran sulfur; c. Proses pembakaran dengan kapasitas ≥ 25 MW atau kapasitas < 25 MW dengan kandungan sulfur dalam bahan bakar > 2%; d. Peleburan baja; e. Pulp dan kertas; f. Pupuk; g. Semen; h. Carbon black; i. Rayon.
  • 54.
    53 D. EVALUASI PENGELOLAANLIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN a. Umum Jelaskan gambaran secara umum pengelolaan untuk masing-masing jenis limbah B3 yang dilakukan perusahaan Saudara, dan lengkapi dengan diagram proses produksi (paling banyak 1 lembar A4): b. Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan dan Beracun No. Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 Kinerja Data Pendukung/Lampiran 1. a. Pendataan dan identifikasi jenis dan volume limbah B3 Ya/Tidak 1) Telah melakukan identifikasi jenis limbah B3 Rekap Limbah B3 selama periode penilaian (Lampiran Format Neraca) 2) Telah melakukan pencatatan jenis dan volume limbah B3 Neraca Limbah B3 selama periode penilaian 3) Telah melakukan pendataan pengelolaan lanjut limbah B3 Neraca Limbah B3 selama periode penilaian b. Pelaporan kegiatan pengelolaan limbah B3 TW 3 Th N-1 TW 4 Th N-1 TW 1 Th N TW 2 Th N 1) KLH Salinan surat penyampaian laporan triwulan (bukti tanda terima/pengiriman) 2) Provinsi Salinan surat penyampaian laporan triwulan (bukti tanda terima/pengiriman) 3) Kabupaten/Kota Salinan surat penyampaian laporan triwulan (bukti tanda terima/pengiriman) 2. Perizinan Pengelolaan Limbah B3
  • 55.
    54 No. Pelaksanaan PengelolaanLimbah B3 Kinerja Data Pendukung/Lampiran Memiliki izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun Jika "Ya" diisi: Jenis pengelolaan LB3: 1. Izin Nomor; dan 2. Instansi yang mengeluarkan izin. (jika izin lebih dari satu, silahkan menambahkan baris) Salinan SK perizinan pengelolaan limbah B3 Jenis pengelolaan limbah B3: (penyimpanan sementara/ pemanfaatan/insinerator/ bioremediasi/penimbunan) Jika "Tidak" diisi: Alasan : Jika izin sedang dalam proses diisi: Jenis Pengelolaan LB3: (Penyimpanan/pemanfaata n/pengolahan/penimbunan) 1. surat Pengajuan izin; dan 2. surat tanggapan proses perizinan; dan 3. berita acara verifikasi perizinan. 1. Surat pengajuan izin (jika baru mengajukan izin). 2. Status permohonan izin (berita acara verifikasi/rapat/surat balasan dari BLH/KLH) 3. Pemenuhan ketentuan izin a. Mengisi cheklist sesuai pengelolaan limbah B3 yang dilakukan (form terlampir) Foto-foto yang berhubungan dengan persyaratan teknis yang tertuang dalam izin (Penyimpanan sementara/ insinerator/ bioremediasi/ pemanfaatan/ penimbunan)1) Persentase pemenuhan ketentuan teknis pengelolaan limbah B3 sesuai checklist yang telah diisi (jika izin lebih dari satu, silahkan menambahkan baris) % b. Emisi/effluent pengolahan limbah B3 Lampirkan salinan hasil uji laboratorium yang diwajibkan dalam pengelolaan limbah B3 (misalnya : TCLP/uji kuat tekan untuk pemanfaatan sebagai batako/paving block, uji emisi insinerator, uji air lindi 1) jumlah parameter yang diuji sesuai dengan izin. 2) Seluruh parameter memenuhi baku mutu emisi/effluent.
  • 56.
    55 No. Pelaksanaan PengelolaanLimbah B3 Kinerja Data Pendukung/Lampiran 3) Frekuensi pengukuran sesuai dengan izin/peraturan. penimbunan/bioremediasi, sumur pantau penimbunan, dan lain-lain) 4. Open dumping, pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 a. Melakukan open dumping limbah B3 jika ya, sebutkan apa jenis limbah B3 yang di open dumping dan perkiraan jumlah/ volume limbah B3 yang di open dumping: Foto-foto limbah yang di open dumping b. Apakah akan melakukan pembersihan pada lahan open dumping 1. Menyampaikan rencana pembersihan lahan dan pemulihan lahan terkontaminasi (termasuk volume dan jumlah limbah B3 yang sudah dikelola/belum dikelola). 2. Menyampaikan progress pembersihan lahan dan pemulihan lahan terkontaminasi (termasuk volume dan jumlah limbah B3 yang sudah dikelola/belum dikelola). 3. Menyampaikan hasil analisa sumur pantau, kualitas tanah di area bekas open dumping (jika ada). 4. Bukti pengelolaan lanjut limbah B3 yang di angkat. 5. Jika limbah B3 hasil pengangkatan dikirim ke pihak ketiga agar menyampaikan dokumen manifest salinan 2, dan
  • 57.
    56 No. Pelaksanaan PengelolaanLimbah B3 Kinerja Data Pendukung/Lampiran menunjukkan copy manifest salinan 3 dan 7. c. Apakah pernah melakukan pemulihan lahan terkontaminasi dan diterbitkan SSPLT (Surat Status Penyelesaian Lahan Terkontaminasi) jika ya, sebutkan nomor surat dan tang-gal SSPLT Menyampaikan copy SSPLT d. Apakah sudah melakukan pelaporan terkait SSPLT yang telah diterbitkan Menyampaikan copy surat penyampaian laporan 5. Jumlah limbah B3 yang dikelola a. Apakah memiliki pencatatan jumlah limbah B3 yang telah dikelola selama periode penilaian Menyampaikan neraca pengelolaan limbah B3 periode penilaian Juli 2012 - Juni 2013 b. Prosentase Limbah B3 yang dikelola sesuai dengan ketentuan % 6. Pengelolaan limbah B3 oleh pihak ke-3 a. Pengumpul/pengolah/pemanfaat/ penimbun 1) Apakah limbah B3 dikelola oleh pihak ketiga (pengumpul/pengolah/pemanfaat/ penimbun) yang berizin Jika ya diisi: 1. Nama pihak ketiga. 2. Izin/SK Nomor. 3. Jenis limbah B3 yang diizinkan dikelola oleh pihak ketiga 4. Instansi yang mengeluarkan izin. Menyampaikan salinan perizinan pihak ketiga dari KLH/BLH Jika tidak diisi sebutkan alasannya 2) Apakah memiliki kontrak kerja sama antara penghasil dengan pihak ketiga Jika ya diisi: 1. Nomor surat kontrak Salinan surat kontrak kerja sama antara penghasil dan pihak ketiga (pengumpul/
  • 58.
    57 No. Pelaksanaan PengelolaanLimbah B3 Kinerja Data Pendukung/Lampiran yang mengelola limbah B3 (pengumpul/pengolah/pemanfa- at/penimbun) kerja sama. 2. Tanggal pembuatan kontrak kerja sama. 3. Masa berlaku kontrak kerja sama. 4. Jenis Limbah B3 yang dikelola sesuai kontrak kerja sama. pengolah/pemanfaat/penimbun Jika tidak disebutkan alasannya 3) Apakah pihak ketiga (pengumpul/pengolah/pemanfa- at/penimbun) sedang memiliki permasalahan pencemaran lingkungan Surat pernyataan dari pihak ketiga (pengumpul/pengolah/pemanfa-at/penimbun) yang menyatakan tidak sedang dalam masalah pencemaran lingkungan b. Pengangkut 1) Apakah pihak pengangkut memiliki rekomendasi pengangkutan limbah B3 dari KLH Jika ya diisi: 1. Nomor Surat Rekomendasi. 2. Tanggal terbit surat. 3. Masa berlaku surat. Menyampaikan salinan surat rekomendasi pengangkutan dari KLH Jika tidak disebutkan alasannya 2) Apakah pihak pengangkut memiliki izin pengangkutan Limbah B3 dari Kementerian Perhubungan Jika ya diisi: 1. Tanggal terbit izin. 2. Masa berlaku izin. Menyampaikan izin pengangkutan limbah B3 dari Kementerian Perhubungan Jika tidak disebutkan alasannya 3) Apakah jenis limbah B3 yang diangkut telah sesuai dengan rekomendasi dan izin yang dimiliki oleh pihak pengangkut Jika ya diisi: Sebutkan jenis limbah B3 apa saja yang diizinkan untuk diangkut.
  • 59.
    58 No. Pelaksanaan PengelolaanLimbah B3 Kinerja Data Pendukung/Lampiran Jika tidak disebutkan alasannya 4) Apakah pihak pengangkut memiliki dokumen manifest yang sah sesuai dengan ketentuan Keputusan Kepala Bapedal Nomor: Kep- 02/BAPEDAL/09/1995. Jika ya diisi: Sebutkan kode manifest pengangkut yang dimiliki. Jika tidak disebutkan alasannya 5) Apakah pihak pengangkut sedang memiliki permasalahan pencemaran lingkungan Surat pernyataan dari pihak pengangkut yang menyatakan tidak sedang dalam masalah pencemaran lingkungan 7. Dumping, Open burning, dan Pengelolaan Limbah B3 cara tertentu a. Apakah melakukan dumping jika ya, apa jenis limbah B3 yang di dumping 1. Menyampaikan salinan izin pengelolaan limbah B3 cara tertentu/dumping ke laut. 2. Menyampaikan status progress perizinan (jika masih dalam proses pengajuan izin seperti surat pengajuan izin, berita acara verifikasi, surat tanggapan dari KLH. 3. Menyampaikan status pengelolaan limbah B3 yang diminta untuk dihentikan kegiatannya sesuai dengan berita acara pengawasan atau rapor Proper. b. Apakah melakukan open burning jika ya, apa jenis limbah B3 yang di open 1. Foto-foto kegiatan open burning 2. Neraca limbah B3 periode penilaian Juli 2012 - Juni 2013
  • 60.
    59 No. Pelaksanaan PengelolaanLimbah B3 Kinerja Data Pendukung/Lampiran burning c. Apakah memiliki rencana menghentikan kegiatan open burning jika ya, kapan 1. Foto-foto penyimpanan limbah B3 yang tidak di open burning lagi. 2. Neraca limbah B3 periode penilaian Juli 2012 - Juni 2013 (yang menunjukkan limbah B3 sudah tidak di open burning). d. Apakah melakukan pengelolaan limbah B3 cara tertentu jika YA, kegiatan apa yang dilaku- kan : 1. Foto-foto kegiatan pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu 2. Dokumen perizinan yang dimiliki sesuai dengan kegiatan tersebut 3. Neraca limbah B3 periode penilaian Juli 2012- Juni 2013 Catatan : Data Pendukung/Lampiran disampaikan dalam bentuk salinan (untuk foto dan dokumen izin berbentuk *pdf, untuk logbook dan neraca limbah B3 berbentuk *xls).
  • 61.
    60 E. LEMBAR ISIANPENGELOLAAN LIMBAH B3 1. Tempat Penyimpanan Sementara CHECKLIST P.01 TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3 NAMA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI : … PT. ....................... LOKASI : Kab./Kota ... TIM PENILAI : … TGL PENILAIAN : … NO. KETENTUAN YA TIDAK KETERANGAN PENGEMASAN 1. Apakah pengemasan limbah B3 dilakukan sesuai dengan bentuk limbah B3?   … 2. Apakah pengemasan limbah B3 dilakukan sesuai dengan karakteristik limbah B3?   … 3. Apakah pengemasan limbah B3 dilengkapi dengan simbol label limbah B3?   … 4. apakah penempatan limbah B3 disesuaikan dengan jenis dan karakteristik limbah B3?   … 5. Apakah kondisi kemasan limbah B3 bebas karat?   … 6. Apakah kondisi kemasan limbah B3 tidak bocor?   … 7. Apakah kondisi kemasan limbah B3 tidak meluber?   … BANGUNAN DAN PENYIMPANAN 8. Apakah bagian luar bangunan diberi papan nama?   … 9. Apakah bagian luar diberi simbol limbah B3 sesuai dengan karakteristik limbah B3 yang disimpan?   … 10. Apakah limbah B3 terlindung dari hujan dan sinar matahari?   … 11. Apakah bangunan mempunyai sistem ventilasi?   … 12. Apakah bangunan memiliki saluran dan bak penampung tumpahan (jika menyimpan limbah B3 cair)?   … 13. Apakah penyimpanan menggunakan sistem blok/sel   …
  • 62.
    61 14. Apakah masing-masingblok/sel dipisahkan gang/tanggul?   … 15. Apakah kemasan/limbah limbah B3 diberi alas/pallet?   … 16. Apakah tumpukan limbah B3 maksimal 3 lapis?   … 17. Apakah limbah B3 disimpan sesuai dengan masa penyimpanan dalam izin? (jika baru mengajukan izin, tidak perlu diisi)   … PEMANTAUAN 18. Adakah logbook/catatan untuk mencatat keluar masuk limbah limbah B3?   … 19. Apakah jumlah dan jenis limbah B3 sesuai dengan yang tercatat di logbook/catatan?   … PENGELOLAAN LANJUTAN 20. Apakah melakukan pengelolaan lanjutan terhadap limbah B3 yang disimpan? (diserahkan ke pihak ketiga/dimanfaatkan internal)   … LAIN-LAIN 21. Tersediakah alat tanggap darurat yang mudah dijangkau?   … 22. Tersediakah fasilitas P3K yang mudah dijangkau?   … 23. Apakah memiliki SOP penyimpanan?   … 24. Apakah memiliki SOP tanggap darurat?   … 25. Apakah tersedia pagar, pintu darurat, dan rute evakuasi? (sesuai dengan SOP penyimpanan dan tanggap darurat)   … 26. Apakah kebersihan/housekeeping terkelola dengan baik?   … TOTAL YA … TOTAL TIDAK … PROSENTASE PENTAATAN LB3 ...% ...%
  • 63.
    62 2. Kolam SludgeMinyak (Sludge Pond) CHECKLIST P.02 KOLAM SLUGE MINYAK (SLUDGE POND) NAMA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI : … PT. ................... LOKASI : Kab./Kota ... TIM PENILAI : … TGL PENILAIAN : … NO. KETERANGAN YA TIDAK KETERANGAN PENYIMPANAN 1. Apakah rancang bangunan pond sesuai dg jumlah limbah?   … 2. Apakah rancang bangun dapat mencegah luapan sludge?   … 3. Apakah lantai bangunan kedap air (10-7 cm/dtk)?   … 4. Apakah dilengkapi dengan sistem penerangan?   … 5. Apakah memiliki sumur pantau di upstream & downstream?   … 6. Adakah logbook/pencatatan keluar masuk sludge ke pond?   … PEMANTAUAN 7. Adakah pencatatan sludge yg disimpan/bulan?   … 8. Adakah pencatatan sludge yg dikelola/bulan?   … 9. Apakah melakukan analisa kualitas air sumur pantau sesuai izin?   … PENGELOLAAN LANJUTAN 10. Apakah dilakukan lanjutan (SOR, kirim ke pihak pengumpul, dll)?   … LAIN-LAIN 11. Tersediakah alat tanggap darurat yang mudah dijangkau?   … 12. Tersediakah fasilitas P3K yang mudah dijangkau?   …
  • 64.
    63 13. Apakah memilikiSOP penyimpanan sludge di pond?   … 14. Apakah memiliki SOP tanggap darurat?   … 15. Tersediakah pagar, pintu darurat, dan rute evakuasi? (sesuai dengan SOP penyimpanan dan tanggap darurat)   … 16. apakah kebersihan/housekeeping terkelola dengan baik? TOTAL YA … TOTAL TIDAK … PROSENTASE PENTAATAN LB3 ...% ...%
  • 65.
    64 3. Pengolahan LimbahB3 Secara Thermal (Insinerator) CHECKLIST P.03 PENGOLAHAN LIMBAH B3 SECARA THERMAL (INSINERATOR) NAMA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI : … PT. ..................... LOKASI : Kab./Kota ... TIM PENILAI : … TGL PENILAIAN : … NO. KETENTUAN YA TIDAK KETERANGAN PENAATAN UMUM 1. Apakah selama pengakutan tidak terjadi ceceran?   … 2. Apakah jenis limbah yang dibakar sesuai dengan yang tercantum dalam izin?   … 3. Apakah pengoperasian insinerator sesuai izin?   … PENAATAN KHUSUS 4. Apakah dilakukan pengukuran suhu gas bakar di burning chamber?   … 5. Apakah dilakukan pencatatan jumlah dan komposisi limbah yang dibakar? (cek log book)   … 6. Apakah komposisi limbah yang dibakar sesuai izin?   … 7. Apakah suhu ruang bakar I saat insinerator beroperasi 600-800 °C (atau sesuai izin)?   … 8. Apakah suhu ruang bakar II saat insinerator beroperasi 900-1100 °C (atau sesuai izin)?   … 9. Apakah efisiensi pembakaran terpenuhi? (Cek sertifikat hasil uji)   … 10. Apakah melakukan pengelolaan lanjutan terhadap abu sisa pembakaran? (diserahkan ke pihak ke-3/landfill)   … PEMANTAUAN 11. Apakah memiliki logbook/pencatatan keluar masuk limbah yang dibakar dan abu   …
  • 66.
    65 insinerator? LAIN-LAIN 12. Tersediakah alattanggap darurat yang mudah dijangkau?   … 13. Tersediakah fasilitas P3K yang mudah dijangkau?   … 14. Apakah memiliki SOP pengoperasian insinerator ?   … 15. Apakah memiliki SOP tanggap darurat?   … 16. Tersediakah pagar, pintu darurat dan rute evakuasi? (sesuai dengan SOP penyimpanan dan tanggap darurat)   … 17. Apakah kebersihan/housekeeping terkelola dengan baik?   … TOTAL YA … TOTAL TIDAK … PROSENTASE PENTAATAN LB3 ...% ...%
  • 67.
    66 4. Bioremediasi CHECKLIST P.04 PengolahanLIMBAH B3 SECARA BIOLOGI (BIOREMEDIASI) NAMA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI : … PT. ......................... LOKASI : Kab./Kota ... TIM PENILAI : … TGL PENILAIAN : … NO. KETERANGAN YA TIDAK KETERANGAN PERSYARATAN LIMBAH DIOLAH 1. Apakah dilakukan pengujian TPH awal dan memenuhi persyaratan (≤15%)?   … 2. Apakah dilakukan pengujian awal total logam berat?   … 3. Apakah dilakukan pengujian awal TCLP logam berat dan hasilnya dibawah baku mutu sesuai Keputusan Pengendalian Dampak lingkungan Nomor 04 Tahun 1995?   … PERSYARATAN LOKASI 4. Apakah lokasi tempat pengolahan sesuai dengan persyaratan izin?   … 5. Apakah dilakukan pengkajian kondisi awal lahan?   … PERSYARATAN FASILITAS 6. Apakah desain untuk lahan pengolahan sesuai persyaratan?   … 7. Apakah permeabilitas lapisan dasar lahan pengolahan sesuai persyaratan?   … 8. Apakah drainase dan pond mampu menampung air luapan/leachete?   … 9. Apakah jumlah sel sesuai dengan timbulan limbah yang akan diolah?   … 10. Apakah terdapat sumur pantau upstream dan downstream sesuai izin?   …
  • 68.
    67 PENAATAN KHUSUS 11. Apakahjenis mikroorganisme yang digunakan bukan merupakan hasil rekayasa genetik?   … 12. Apakah material pencampur dan penggembur (bulking agent) bukan merupakan material yang terkontaminasi LB3?   … 13. Apakah dilakukan analisa sampel limbah yang diolah secara berkala sesuai persyaratan/izin?   … 14. Apakah dilakukan analisa sampel air tanah dan air sumur pantau sesuai izin?   … 15. Apakah dilakukan analisa sample air luapan/lindi (jika terbuang ke lingkungan)?   … PENANGANAN HASIL OLAHAN (jika ada yang sudah selesai diolah) 16. Apakah dilakukan uji analisis kimia, TCLP, dan toksikologi material hasil olahan sesuai izin?   … 17. Apakah material hasil olahan dikelola sesuai dengan rencana kelola?   … 18. Apakah lokasi penempatan material hasil olahan sesuai persyaratan dan teridentifikasi dengan baik?   … PEMANTAUAN 19. Adakah logbook/pencatatan keluar masuk limbah kegiatan bioremediasi?   … LAIN-LAIN 20. Apakah terdapat tanda peringatan keselamatan dan keamanan?   … 21. Apakah memiliki SOP kegiatan Bioremediasi?   … 22. Apakah terdapat sistem tanggap darurat?   … 23. Apakah kebersihan/housekeeping terkelola dengan baik?   … TOTAL YA … TOTAL TIDAK … PROSENTASE PENTAATAN LB3 ...% ...%
  • 69.
    68 5. Penimbunan LimbahB3 CHECKLIST P.05 PENIMBUNAN LIMBAH B3 NAMA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI : … PT. ............................ LOKASI : Kab./Kota TIM PENILAI : … TGL PENILAIAN : … NO. KETERANGAN YA TIDAK KETERANGAN DATA PENAATAN 1. Apakah Jenis limbah B3 yang ditimbun sesuai dengan izin ?   … 2. Apakah jenis limbah yang ditimbun memenuhi bakumutu TCLP?   … 3. Terdapat sumur pantau minimal 3 buah (1 upstream dan 2 downstream)?   … RANCANG BANGUN FASILITAS PENIMBUNAN 4. Apakah lapisan dasar (sub base) adalah tanah lempung yang dipadatkan dengan permeabilitas 1 x 10-9 m/det?   … 5. Apakah permeabilitas dari sistem pendeteksi kebocoran (k) = 1 x 10-4 m/det?   … 6. Apakah ketebalan minimum lapisan geomembran HDPE 1,5 mm?   … 7. Apakah permeabilitas lapisan tanah penghalang k = 1 x 10-9 m/det?   … 8. Apakah lapisan pelindung adalah tanah setempat dg tebal 20 cm dan dilapisi geotextile?   … BAK PENGUMPUL LINDI 9. Apakah berada di area lokasi landfill dan memiliki 1 unit pompa?   … 10. Apakah konstruksi pondasi, lantai, dan dinding dari beton?   …
  • 70.
    69 11. Apakah airlindi diolah di IPAL ?   … 12. Apakah melakukan uji kualitas lindi dalam bak pengumpul lindi sebelum dipindah ke fasilitas IPAL?   … 13. Apakah melakukan uji kualitas air tanah pada sumur pantau rona awal?   … 14. Apakah baku mutu air tanah ditetapka sesuai dengan rona awal?   … 15. Apakah pengujian dilakukan oleh laboratorium pihak ketiga yang independen dan terakreditasi? (cek sertifikat hasil uji)   … 16. Apakah melakukan uji kualitas air lindi setiap 3 bulan/sesuai izin?   … 17. Apakah melakukan pencatatan arus jumlah limbah B3 yang keluar dan masuk tempat penimbunan? (cek logbook)   … LAIN-LAIN 18. Apakah tersedia alat tanggap darurat yang sesuai dan mudah dijangkau?   … 19. Apakah memiliki SOP tanggap darurat?   … 20. Apakah kebersihan/housekeeping terkelola dengan baik?   … TOTAL YA … TOTAL TIDAK … PROSENTASE PENTAATAN LB3 ...% ...%
  • 71.
    70 6. Pemanfaatan MinyakPelumas Bekas Untuk Bahan Bakar Pembantu Peledakan (Anfo) CHECKLIST P.06 PEMANFAATAN MINYAK PELUMAS BEKAS UNTUK BAHAN BAKAR PEMBANTU PELEDAKAN (ANFO) NAMA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI : … PT. .................... LOKASI : Kab./Kota ... TIM PENILAI : … TGL PENILAIAN : … NO. KETENTUAN YA TIDAK KETERANGAN PENAATAN UMUM 1. Apakah dilakukan uji karakteristik minyak pelumas bekas minimal 1 bulan sekali atau sesuai izin? (cek sertifikat hasil uji)   … 2. apakah Hasil uji karakteristik minyak pelumas bekas dan atau proses pemanfaatan minyak pelumas bekas sesuai dan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam izin? (cek sertifikat hasil uji)   … 3. Apakah dilakukan uji dampak terhadap proses energi yang dihasilkan sebagai akibat perubahan karakteristik? 4. Apakah penyimpanan minyak pelumas bekas dilaksanakan sesuai dengan izin?, seperti: a. Bentuk dan kualitas kontainer sesuai izin   … b. Resistensi terhadap air dan bahan kimia lain sesuai izin   … c. Kesesuaian bahan kontainer dengan isi kontainer   … d. Dilengkapi simbol dan label   … e. Waktu penyimpanan (<90 hari)   … 5. Apakah fasilitas pemanfaatan dilengkapi dengan prosedur tanggap darurat dan penanganan tumpahan?   … 6. Apakah fasilitas pemanfaatan memiliki batas-batas fisik yang jelas dan dilengkapi dengan pintu darurat?   …
  • 72.
    71 PENAATAN KHUSUS 7. Apakahpersentase kualitatif pemanfaatan minyak pelumas bekas sesuai dengan izin?   … Adakah Informasi kriteria pemanfaatan sesuai dengan izin?, seperti: a. Jumlah oli bekas yang dihasilkan(ton/bulan).   … b. Jumlah oli bekas yang dimanfaatkan (ton/bulan).   … c. Disebutkan sumber oli bekas.   … d. Jumlah yang digunakan sebagai pencampur (ton/bulan).   … 8. apakah Spesifikasi teknis pemanfaatan minyak pelumas bekas sesuai dengan izin?, seperti : a. Penyaringan dengan filter <220 micron.   … b. Tidak ada penambahan bahan kimia lain.   … c. Dilakukan pengadukan sempurna terhadap bahan sehingga homogen.   … d. Melakukan pencatatan setiap formula pencampuran (cek log book).   … e. Formulasi pencampuran sesuai izin.   … LAIN-LAIN (berkaitan dengan penunjang dan tanggap darurat di fasilitas) 9. Apakah tersedia alat tanggap darurat yang sesuai dan mudah dijangkau?   … 10. Apakah tersedia SOP tanggap darurat?   … 11. Apakah housekeeping dan kebersihan dalam keadaan baik?   … TOTAL YA … TOTAL TIDAK … PROSENTASE PENTAATAN LB3 ...% ...%
  • 73.
    72 7. Pemanfaatan FlyAsh dan Bottom Ash Batubara CHECKLIST P.07 PEMANFAATAN FLY ASH DAN BOTTOM ASH BATUBARA NAMA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI : … PT. ........................... LOKASI : Kab./Kota ... TIM PENILAI : … TGL PENILAIAN: … NO. KETENTUAN YA TIDAK KETERANGAN PENAATAN UMUM 1. Apakah dilakukan pengujian karakteristik kimia fisik fly ash dan bottom ash paling sedikit 1 bulan sekali atau sesuai izin?   … 2. Apakah hasil pengujian karakteristik kimia fisik fly ash dan bottom ash memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam izin?   … 3. Apakah dilakukan analisa kandungan logam berat total fly ash dan bottom ash?   … 4. Apakah hasil analisa kandungan logam berat total fly ash dan bottom ash memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam izin? (cek sertifikat hasil uji)   … 5. Apakah penyimpanan fly ash dan bottom ash dilaksanakan sesuai dengan izin?, seperti: a. Bentuk dan kualitas tempat penyimpanan.   … b. Kesesuaian tempat penyimpanan dgn limbah yang disimpan.   … c. Dilengkapi simbol dan label.   … d. Waktu penyimpanan (<90 hari).   … 6. Apakah fasilitas pemanfaatan dilengkapi dengan prosedur tanggap darurat?   … 7. Apakah fasilitas pemanfaatan batas-batas fisik yang jelas dan dilengkapi dengan pintu darurat?   …
  • 74.
    73 PENAATAN KHUSUS 8. Apakahpersentase kualitatif pemanfaatan sesuai dengan izin?   … 9. Apakah spesifikasi teknis pemanfaatan sesuai dengan izin?   … LAIN-LAIN (berkaitan dengan penunjang dan tanggap darurat di fasilitas) 10. Apakah tersedia alat tanggap darurat yang sesuai dan mudah dijangkau?   … 11. Apakah kebersihan/housekeeping terkelola dengan baik?   … TOTAL YA … TOTAL TIDAK … PROSENTASE PENTAATAN LB3 ...% ...%
  • 75.
    74 8. Pemanfaatan SludgeMinyak/Spent Catalyst/Drill Cutting Untuk Bahan Campuran Kontruksi CHECKLIST P.08 PEMANFAATAN SLUDGE MINYAK/SPENT CATALYST/DRILL CUTTING UNTUK BAHAN CAMPURAN KONTRUKSI NAMA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI : … PT. ........ LOKASI : Kab./Kota ... TIM PENILAI : … TGL PENILAIAN : … NO. KETENTUAN YA TIDAK KETERANGAN PENAATAN UMUM 1. Apakah dilakukan pengujian TPH dan logam berat awal limbah sebelum dilakukan pemanfaatan?   … 2. Apakah konsentrasi TPH awal sebelum dimanfaatkan sesuai dengan izin? (cek sertifikat hasil uji)   … 3. Apakah konsentrasi logam berat awal sesuai dengan parameter logam berat Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 04 Tahun 1995? (cek sertifikat hasil uji)   … 4. Apakah rencana pemanfaatan sesuai dengan izin?   … 5. Apakah terdapat fasilitas pengendali pencemar yang mungkin dihasilkan oleh aktifitas penempatan bahan pencampuran?   … 6. Apakah kapasitas pemanfaatan sesuai dengan jumlah limbah B3 yang akan diolah, termasuk sesuai dengan prediksi timbulan limbah B3?   … 7. Apakah terdapat sumur pantau dibagian hulu dan hilir di lokasi pemanfaatan?   … PENAATAN KHUSUS 8. Apakah pencampuran bahan-bahan sesuai dengan izin?   … 9. Apakah hasil analisis campuran sesuai dengan parameter yang tertera dalam izin? (cek sertifikat hasil uji)   … 10. Apakah melakukan analisis sampel air tanah dan hasilnya memenuhi parameter yang tertera dalam izin?   …
  • 76.
    75 PENANGANAN HASIL PEMANFAATAN(jika ada yang sudah terdapat produk pemanfaatan) 11. Apakah produk pemanfaatan dikelola sesuai dengan rencana kelola?   … 12. Apakah lokasi penempatan produk teridentifikasi dengan baik?   … 13. Apakah lokasi penempatan produk merupakan tempat yang aman, bebas banjir, dan memenuhi persyaratan keamanan?   … 14. Apakah air buangan dan atau air lindi dianalisis secara rutin sesuai izin?   … 15. Apakah lokasi penempatan produk diberi tanda dengan jelas dan benar sesuai dengan izin?   … 16. Apakah produk dianalisis secara teratur dan periodik sesuai dengan parameter yang ditetapkan dalam izin?   … LAIN-LAIN (berkaitan dengan penunjang dan tanggap darurat di fasilitas) 17. Apakah tersedia alat tanggap darurat yang sesuai dan mudah dijangkau?   … 18. Apakah memiliki SOP tanggap darurat?   … 19. Apakah kebersihan/housekeeping terkelola dengan baik?   … TOTAL YA … TOTAL TIDAK … PROSENTASE PENTAATAN LB3 ...% ...%
  • 77.
    76 9. Pemanfaatan MinyakMinyak Pelumas Bekas Untuk Substitusi Bahan Bakar CHECKLIST P.09 PEMANFAATAN MINYAK MINYAK PELUMAS BEKAS UNTUK SUBSTITUSI BAHAN BAKAR NAMA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI : … PT. ................... LOKASI : Kab./Kota ... TIM PENILAI : … TGL PENILAIAN: … NO. KETENTUAN YA TIDAK KETERANGAN PENAATAN UMUM 1. Apakah dilakukan uji karakteristik minyak pelumas bekas minimal 1 bulan sekali atau sesuai izin?   … 2. Apakah Hasil uji karakteristik minyak pelumas bekas dan atau proses pemanfaatan minyak pelumas bekas sesuai dan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam izin? (cek sertifikat hasil uji)   … 3. Apakah dilakukan uji dampak terhadap proses energi yang dihasilkan sebagai akibat perubahan karakteristik?   … Apakah penyimpanan minyak pelumas bekas dilaksanakan sesuai dengan izin?, seperti: a. Bentuk dan kualitas kontainer sesuai izin   … b. Resistensi terhadap air dan bahan kimia lain sesuai izin   … c. Kesesuaian bahan kontainer dengan isi kontainer   … d. Dilengkapi simbol dan label   … e. Waktu penyimpanan (<90 hari)   … 4. Apakah fasilitas pemanfaatan dilengkapi dengan prosedur tanggap darurat dan penanganan tumpahan?   … 5. Apakah fasilitas pemanfaatan memiliki batas-batas fisik yang jelas dan dilengkapi dengan pintu darurat?   …
  • 78.
    77 PENAATAN KHUSUS 6. Apakahpersentase kualitatif pemanfaatan minyak pelumas bekas sesuai dengan izin?   … 7. Apakah Informasi kriteria pemanfaatan sesuai dengan izin?, seperti: a. Pelaporan kualitas udara emisi (Frekuensi sesuai izin)   … b. Pelaporan udara ambien (frekuensi setahun sekali)   … c. Jumlah oli bekas yang dihasilkan (ton/bulan)   … d. Jumlah oli bekas yang dimanfaatkan (ton/bulan)   … e. Menyebutkan semua sumbernya   … 8. Apakah spesifikasi teknis pemanfaatan minyak pelumas bekas sesuai izin?, seperti: a. Terdapat spray nozzle   … b. Flow rate pelumas bekas ke combustion chamber sesuai izin   … c. Aliran pelumas bekas (temperatur combustion chamber >950°C)   … d. Flow rate dan volume total pelumas bekas tercatat harian   … e. Wajib diemisikan tunggal pada cerobong pembakaran   … f. pelumas bekas tidak digunakan selama start up dan shut down   … g. tidak memasukkan pelumas bekas diluar ketentuan dalam izin   … h. tidak mencampur dengan limbah B3 lain selama proses recovery energy   … LAIN-LAIN (berkaitan dengan penunjang dan tanggap darurat di fasilitas) 9. Apakah tersedia alat tanggap darurat yang sesuai dan mudah dijangkau?   … 10. Apakah memiliki SOP tanggap darurat?   … 11. Apakah kebersihan/housekeeping terkelola dengan baik?   … TOTAL YA … TOTAL TIDAK … PROSENTASE PENTAATAN LB3 ...% ...%
  • 79.
    78 10. Pengelolaan LimbahB3 Oleh Pihak Ketiga CHECKLIST P.10 PENGELOLAAN LIMBAH B3 OLEH PIHAK KETIGA NAMA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI : … PT. ........ LOKASI : Kab./Kota ... TIM PENILAI : … TGL PENILAIAN : … NO. KETERANGAN YA TIDAK KETERANGAN A. PIHAK KETIGA PENERIMA LIMBAH B3 MEMILIKI IZIN YANG SESUAI KETENTUAN 1. Apakah pihak ke-3 memiliki izin sebagai Pengelola limbah B3 (pengangkut/pengumpul/pengolah/pemanfaat)   … 2. Izin pengelolaan Limbah B3 pihak ke-3 belum habis masa berlaku   … 3. Pihak ke-3 memenuhi ketentuan izin yang berlaku/sesuai dengan izin yang dimiliki   … 4. Limbah B3 yang dikelola oleh pihak ke-3 sesuai dengan yang tertera dalam izin yang dimiliki   … 5. Pihak ke-3 (pengangkut atau pengumpul) memiliki kontrak kerjasama dengan pengolah atau penimbun akhir   … B. PENGANGKUTAN LIMBAH B3 MEMENUHI KETENTUAN YANG BERLAKU 1. Perpindahan / pergerakan limbah B3 yang dilakukan oleh pihak ke-3 dilengkapi dengan dokumen manifest limbah B3   … 2. Penghasil memperoleh dokumen manifest limbah B3 sesuai dengan yang dipersyaratkan yaitu :   … 3. Untuk pengangkut limbah B3, kendaraan yang digunakan sesuai dengan rekomendasi dari KLH   … 4. Pihak ke-3 (pengangkut atau pengumpul) memiliki kontrak kerjasama dengan pengolah atau penimbun akhir   …
  • 80.
    79 C. MANIFEST DANPENGELOLAAN MANIFEST SESUAI DENGAN KETENTUAN 1. Salinan #2 : (diberikan ke penghasil untuk disampaikan ke KLH)   … 2. Salinan #3 : (saat limbah B3 diambil oleh pihak ke-3)   … 3. Salinan #7 : (disampaikan saat LB3 telah sampai di lokasi pihak ke-3)   …
  • 81.
    80 F. NERACA LIMBAHB3 PT. PERIODE LIMBAH DIKELOLA KETE- RANG AN KODE MANIF ESTNO JENIS LIMBAH B3 SUMB ER SATUA N PERLAKUAN Periode sebelu m nya (SALDO ) TAHUN N-1 TAHUN N LIMBA H DIHASI LKAN LIMBAH TIDAK DIKELO LA DISIMPA N DI TPS DIMANF AATKAN DI- OLAH DI- TIMBUN DISERAHK AN PIHAK KETIGAJan ... Des Jan ..... Des DIHASILKAN - - DISIMPAN DI TPS - DIMANFAATKA N - DIOLAH - DITIMBUN - DISERAHKAN KEPIHAK KETIGA TIDAK DIKELOLA - Koreksi per bulan per jenis DIHASILKAN - -
  • 82.
    81 G. PENGELOLAAN KERUSAKANLAHAN (KHUSUS PERTAMBANGAN) Kriteria Parameter Bukti Pendukung Satuan Pembersi han Lahan Pengupasan Tanah Pucuk Pengupasan Tanah Penutup Penamba ngan Penim bunan Reklamasi Revegetasi AspekManajemen Umum Lokasi Mulai pengerjaan Rencana waktu pengakhiran Luas rencana Peta rencana TW-3 N-1, TW-4 N-1, TW- 1 N, TW-2 N, dan matriks rencana dan realisasi Ha Luas saat ini Peta realisasi TW-3 N-1, TW-4 N-1, TW- 1 N, TW-2 N, dan matriks rencana dan realisasi Ha K1. Peta rencana Peta rencana TW-3 N-1, TW-4 N-1, TW- 1 N, TW-2 N, dan matriks rencana dan realisasi skala peta Persetujuan Peta rencana TW-3 N-1, TW-4 N-1, TW- 1 N, TW-2 N, dan matriks rencana dan realisasi Kemajuan luasan Peta rencana dan realisasi TW-3 N-1, TW-4 N-1, TW-1 N, TW-2 N, dan matriks rencana dan realisasi Ha Jadwal Peta rencana dan realisasi TW-3 N-1, TW-4 N-1, TW-1 N, TW-2 N, dan matriks rencana dan realisasi
  • 83.
    82 Kriteria Parameter BuktiPendukung Satuan Pembersi han Lahan Pengupasan Tanah Pucuk Pengupasan Tanah Penutup Penamba ngan Penim bunan Reklamasi Revegetasi K2. Aktivitas Peta rencana dan realisasi TW-3 N-1, TW-4 N-1, TW-1 N, TW-2 N, dan matriks rencana dan realisasi AspekTeknik K3. Data Lereng: Jenis batuan: clay, sand (kompak/lepas) - Tinggi jenjang tunggal: ... m 1. Peta cross section (ada persetujuan pihak manajemen). 2. Rekomendasi dokumen studi kelayakan. 3. SOP Pengukuran kestabilan lereng. 4. Monitoring pergerakan tanah secara kontinyu. 5. SOP pembentukan jenjang. meter - Jumlah jenjang overall: ... jenjang - Kemiringan jenjang tunggal ... derajat - Kemiringan jenjang overall: ... derajat - Potensi longsor? K4. - Data pengukuran pH: - Jumlah genangan Foto genangan buah - Hasil pengukuran pH: 1. Hasil pengukuran pH genangan 2. Foto pengukuran pH
  • 84.
    83 Kriteria Parameter BuktiPendukung Satuan Pembersi han Lahan Pengupasan Tanah Pucuk Pengupasan Tanah Penutup Penamba ngan Penim bunan Reklamasi Revegetasi genangan - Upaya penanganan batuan yang berpotensi pencemar 1. Kajian batuan potensi pembentuk air asam tambang. 2. SOP penanganan batuan potensi pembentuk air asam tambang. K5. - Upaya pengendalian erosi diisi ya/tidak - Sarana pengendali erosi berupa: a. Sistem drainase Gambar teknik dan foto sarana sistem drainase b. Terasering Gambar teknik dan foto terasering c. Guludan Gambar teknik dan foto guludan d. Cover cropping Gambar teknik dan foto cover cropping e. Sedimen trap Gambar teknik dan foto sedimen trap - Kondisi sarana pengendali erosi Layout peta tata air dari lokasi aktifitas ke settling pond/IPAL - Indikasi terjadi erosi Foto lereng - Sistem drainase Layout peta tata air dari lokasi aktifitas ke settling pond/IPAL - Jarak dari meter
  • 85.
    84 Kriteria Parameter BuktiPendukung Satuan Pembersi han Lahan Pengupasan Tanah Pucuk Pengupasan Tanah Penutup Penamba ngan Penim bunan Reklamasi Revegetasi K6 permukiman: - Jarak dari Infrastruktur vital: meter - Jarak dari Infrastruktur lainnya: meter Ada potensi kebencanaan ? 1. Peta lokasi ke sarana umum vital (SUTT/ SUTET), sekolah, rumah sakit, pasar, permukiman, dan lokasi aktivitas masyarakat lainnya). 2. Lembar rekomendasi pada FS/Amdal yang menyatakan jarak lokasi ke sarana umum vital aman. 3. Sarana tanggap darurat dan SOP penanganan tanggap darurat.
  • 86.
    85 LAMPIRAN 3. FORMATBERITA ACARA PENGAMBILAN FOTO/VIDEO Pada hari ini, ......... pukul ......... Waktu Indonesia Bagian ..............., tanggal .............. bulan ........... tahun ..............., kami Tim Pengawas Pengendalian Pencemaran Lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup telah mengambil gambar/foto/video di lokasi : Perusahaan : ..................................................... Alamat : ..................................................... Telp. : ......................... Fax : ......................... Petugas yang mengambil foto/Video : Nama : ................................................... Instansi : ................................................... Tanda Tangan : ……………… Pengambilan Foto/Video disaksikan dan diketahui oleh pihak perusahaan: Nama : ................................................. Jabatan : ................................................ Tanda Tangan : ................................................ Demikian Berita Acara Pengambilan Foto/Video dibuat dengan sebenar-benarnya. Pejabat Pengawas LH - KLH BLH Provinsi .......... BLH Kab./Kota ......... Perusahaan Nama : Ttd: ………………... Nama : Ttd: ………………... Nama : Ttd: ………………... Nama : ....................... Ttd: ……………… BERITA ACARA PENGAMBILAN FOTO/VIDEO
  • 87.
    86 LAMPIRAN 4. FORMATBERITA ACARA PENGAMBILAN SAMPEL AIR LIMBAH _______________________________________________________________________________________________________________________ Pada hari ini, ……………., tanggal …………....…....… bulan……...………… tahun .............................., di Kabupaten/Kota............................Provinsi........................., kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Pangkat/Gol. Jabatan NIP/PPLH 1.......................................... 2.......................................... 3.......................................... ............................... ............................... ............................... ................................ ................................ ................................ ......................./........ ......................./........ ......................./........ Telah melakukan pengambilan sampel di lokasi : Nama perusahaan : …………………………………………………………………………………. Alamat perusahaan : …………………………………………………………………………………. Jenis Industri : …………………………………………………………………………………. Pengambilan contoh limbah ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Pengendalian Pencemaran Lingkungan yang dilakukan oleh Tim Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Petugas Pengambil Sampel : Nama : …………………………………………………………………………………. Instansi : …………………………………………………………………………………. NIP : …………………………………………………………………………………. Pangkat/Golongan : …………………………………………………………………………………. Jabatan : …………………………………………………………………………………. Tanda tangan : ...................... Dengan hasil sebagai berikut : No. Lokasi Kode Sampel pH Debit Jenis Limbah Waktu Keterangan Demikian Berita Acara Pengambilan Sampel dibuat dengan sebenar-benarnya dan mengingat sumpah jabatan. Saksi-Saksi : Pejabat Pengawas LH - KLH BLH Provinsi .......... BLH Kab./Kota ......... Perusahaan Nama : Ttd: ………………... Nama : Ttd: ………………... Nama : Ttd: ………………... Nama : ....................... Ttd: ……………… Cap Perusahaan BERITA ACARA PENGAMBILAN SAMPEL
  • 88.
    87 Denah Lokasi PengambilanSampel Air Limbah
  • 89.
    88 LAMPIRAN II FORMAT MATRIKSPENAATAN A. MATRIKS PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR (NON SAWIT) Nama Perusahaan : PT. XXX Jenis Industri : XXX Lokasi kegiatan : XXX Periode Evaluasi : 1 Juni 20XX - 30 Juni 20XX I. Ketaatan Terhadap Titik Penaatan No Sumber pencemaran air Tingkat Ketaatan Evaluasi 1 Jumlah Outlet Limbah Cair 16 100% Memiliki 16 (enam belas) titik penaatan sudah dilakukan pemantauan.2 Jumlah Outlet yang dipantau 16 Tingkat Ketaatan Terhadap Titik Penaatan 100% II. Ketaatan Terhadap Pelaporan/ Parameter Pemantauan No. Nama Outlet (titik penaatan) PELAPORAN PARAMETER PEMENUHAN BAKU MUTU BEBAN PEMENUHAN BAKU MUTU KONSENTRASI Ket. Jumlah data pemantauan sesuai peraturan / izin Jumlah data yang dilaporkan Tingkat Ketaatan Jumlah Parameter yang dipantau sesuai peraturan / izin Jumlah Paramater Pemantauan Tingkat Ketaatan Parameter Jumlah data yang tidak memenuhi baku mutu (100 % < x < = 500%) Jumlah data yang tidak memenuhi baku mutu ( x > 500%) Tingkat Ketaatan Jumlah data yang tidak memenuhi baku mutu beban Tingkat Ketaatan 1 Outlet Oil Catcher A 12 12 100% 2 2 100% COD 6 0 50% 0 100% 2 Outlet Oil Catcher B 12 12 100% 2 2 100% TDS 0 0 100% 0 100% 3 Outlet Oil Catcher C 12 12 100% 2 2 100% H2S 0 0 100% 0 100% Tingkat Ketaatan 100% 100% 50% 100%
  • 90.
    89 KETERANGAN: C.KOLOM PARAMETER 1. KolomNama Outlet berisi tentang nama atau kode outlet pembuangan air limbah. 2. Kolom Jumlah Parameter yang dipantau sesuai peraturan / izin berisi jumlah parameter yang sesuai dengan peraturan / izin. 3. Kolom Jumlah Paramater Pemantauan berisi jumlah parameter yang dipantau oleh perusahaan. 4. Kolom Tingkat Ketaatan merupakan prosentase hasil pembagian jumlah parameter yang dipantau oleh perusahaan dibagi dengan jumlah parameter yang dipantau sesuai peraturan / izin. 5. Row Tingkat Ketaatan (warna hijau bawah) menampilkan prosentase tingkat ketaatan terendah. D.KOLOM PELAPORAN 1. Kolom Jumlah data pemantauan sesuai peraturan / izin berisi jumlah data pemantauan yang dipersyaratkan dalam peraturan / izin dan sesuai dengan periode penilaian PROPER. 2. Kolom Jumlah data yang dilaporkan berisi tentang jumlah data yang dilaporkan oleh perusahaan sesuai dengan periode penilaian PROPER. 3. Kolom Tingkat Ketaatan merupakan prosentase hasil pembagian jumlah data yang dilaporkan oleh perusahaan sesuai dengan periode penilaian PROPER dibagi dengan jumlah data pemantauan yang dipersyaratkan dalam peraturan / izin dan sesuai dengan periode penilaian PROPER. 4. Row Tingkat Ketaatan (warna hijau bawah) menampilkan prosentase tingkat ketaatan terendah. E.KOLOM PEMENUHAN BAKU MUTU KONSENTRASI 1. Kolom Parameter berisi parameter air limbah yang melebihi baku mutu (cantumkan data parameter air limbah yang melebihi baku mutu paling tinggi untuk tiap outlet). 2. Kolom Jumlah data yang tidak memenuhi baku mutu (100 % < x < 500%) merupakan jumlah data parameter air limbah yang melebihi baku mutu antara 100 % < x < 500%. 3. Kolom Jumlah data yang tidak memenuhi baku mutu ( x > 500%) merupakan jumlah data parameter air limbah yang melebihi baku mutu lebih dari 500%. 4. Kolom Tingkat Ketaatan merupakan prosentase hasil pembagian jumlah data yang tidak memenuhi baku mutu dengan jumlah data yang dilaporkan. 5. Row Tingkat Ketaatan (warna hijau bawah) menampilkan prosentase tingkat ketaatan terendah. F. KOLOM PEMENUHAN BAKU MUTU BEBAN 1. Kolom Jumlah data yang tidak memenuhi baku mutu beban merupakan jumlah data parameter air limbah yang melebihi baku mutu lebih beban. 2. Kolom Tingkat Ketaatan merupakan prosentase hasil pembagian jumlah data yang tidak memenuhi baku mutu beban dengan jumlah data yang dilaporkan.
  • 91.
    90 TINGKAT KETAATAN Ketaatan TerhadapPemantauan 100% Ketaatan Terhadap Pelaporan 100% Ketaatan Terhadap Pemenuhan Baku Mutu Konsentrasi 50% Ketaatan Terhadap Pemenuhan Baku Mutu Beban KETERANGAN: 1. Row Ketaatan Terhadap Pemantauan menampilkan prosentase tingkat ketaatan pemantauan terendah. 2. Row Ketaatan Terhadap Pelaporan menampilkan prosentase tingkat ketaatan pelaporan terendah. 3. Row Ketaatan Terhadap Pemenuhan Baku Mutu Konsentrasi menampilkan prosentase tingkat ketaatan pemenuhan baku mutu terendah. 4. Row Ketaatan Terhadap Pemenuhan Baku Mutu Beban menampilkan prosentase tingkat ketaatan pemenuhan baku mutu terendah. III. Ketaatan Terhadap Ketentuan Teknis No. Pengelolaan Limbah Cair Sudah Taat Belum Taat Keterangan 1. Menggunakan jasa laboratorium eksternal / internal yang terakreditasi √ 2. Memisahkan saluran pembuangan limbah cair dengan saluran limpahan air hujan √ 3. Saluran pembuangan limbah cair kedap air √ 4. Tidak melakukan pengenceran termasuk mencampurkan buangan air bekas pendingin ke dalam aliran pembuangan limbah cair √ 5. Perusahaan mempunyai alat ukur debit dan berfungsi dengan baik - Tidak diwajibkan 6. Mengukur debit harian - Tidak diwajibkan 7. Mengukur pH harian - Tidak diwajibkan 8. Melakukan pencatatan dan pelaporan data produksi dan atau bahan baku √ Status Ketaatan (Taat/ Tidak Taat) TAAT KETERANGAN: Beri tanda √ sesuai dengan ketaatan hasil verifikasi lapangan dan ketaatan peraturan.
  • 92.
    91 IV. Hasil PemantauanKLH/BLH No. Nama Outlet (titik penaatan) Parameter PEMANTAUAN I PEMANTAUAN II Jumlah data yang tidak memenuhi baku mutu (100 % < x < = 500%) Jumlah data yang tidak memenuhi baku mutu ( x > 500%) Jumlah data yang tidak memenuhi baku mutu (100 % < x < = 500%) Jumlah data yang tidak memenuhi baku mutu ( x > 500%) Jumlah KETERANGAN: Matriks ini digunakan apabila pihak KLH/BLH melakukan pengambilan sampel air limbah: 1. Kolom Nama Outlet berisi tentang nama atau kode outlet pembuangan air limbah (cantumkan data parameter air limbah yang melebihi baku mutu paling tinggi untuk tiap outlet). 2. Kolom Parameter berisi parameter air limbah yang melebihi baku mutu. 3. Kolom Jumlah data yang tidak memenuhi baku mutu (100 % < x < 500%) merupakan jumlah data parameter air limbah yang melebihi baku mutu antara 100 % < x < 500% untuk pemantauan I. 4. Kolom Jumlah data yang tidak memenuhi baku mutu ( x > 500%) merupakan jumlah data parameter air limbah yang melebihi baku mutu lebih dari 500% untuk pemantauan I. 5. Kolom Jumlah data yang tidak memenuhi baku mutu (100 % < x < 500%) merupakan jumlah data parameter air limbah yang melebihi baku mutu antara 100 % < x < 500% untuk pemantauan II. 6. Kolom Jumlah data yang tidak memenuhi baku mutu ( x > 500%) merupakan jumlah data parameter air limbah yang melebihi baku mutu lebih dari 500% untuk pemantauan II.
  • 93.
    92 B. MATRIK PENGENDALIANPENCEMARAN AIR (KHUSUS SAWIT) Nama Perusahaan : PT. XXX Jenis Industri : XXX Lokasi kegiatan : XXX Periode Evaluasi : 1 Juni 20XX - 30 Juni 20XX I. Ketaatan Terhadap Titik Penaatan No Sumber pencemaran air Tingkat Ketaatan Ket A. Air Limbah Untuk Land Application 1 Jumlah Outlet Limbah Cair 1 0% Tidak ada bukti sertifikat hasil uji outlet IPAL 2 Jumlah Outlet yang dipantau 0 B Sumur Pantau (lahan kontrol, lahan LA, penduduk) 1 Jumlah lokasi Sumur Pantau yang wajib dipantau 3 0% 2 Jumlah lokasi Sumur Pantau yang dipantau 0 C Tanah (Rorak, antar rorak, kontrol) 1 Jumlah Lokasi Pemantauan Kualitas Tanah 3 0% 2 Jumlah Lokasi yang dipantau 0 Tingkat Ketaatan Terhadap Titik Penaatan 0%
  • 94.
    93 II. Ketaatan TerhadapPelaporan/ Parameter Pemantauan / Pemenuhan Baku Mutu No. PELAPORAN PARAMETER PEMENUHAN BAKU MUTU Nama Outlet (titik penaatan) Jumlah data pemantauan sesuai peraturan / izin Jumlah total data yang dilaporkan Tingkat Ketaatan Keterangan Jumlah Parameter yang dipantau sesuai peraturan / izin Jumlah Paramater Pemantau an (sesuai Ketentuan) Tingkat Ketaatan Keteran gan Parameter Jumlah data yang tidak memenuhi baku mutu (100 % < x < = 500%) Ting kat Keta atan Jumlah data yang tidak memenuhi baku mutu ( x > 500%) Keterangan A. Pemanfaatan Air Limbah Untuk Land Application 1 Outlet kolam 12 108 0 0% Tidak ada bukti sertifikat hasil uji outlet IPAL 9 0 0% Tidak ada bukti sertifikat hasil uji outlet IPAL 0 0% 0 Tidak ada bukti sertifikat hasil uji outlet IPAL 2 Air sumur pantau 66 0 0% 11 0 0% 0 0% 0 3 Tanah 54 0 0% 18 0 0% 0 0% 0 Tingkat Ketaatan Pelaporan 0% Tingkat Ketaatan Parameter 0% Tingkat Ketaatan Pemenuhan Baku Mutu 0% 0% III. Ketaatan Perizinan No. Pengelolaan Limbah Cair Taat Tidak Taat Keterangan 2 Perusahaan mempunyai ijin pemanfaatan air limbah - √ Tidak ada bukti izin pembuangan air limbah
  • 95.
    94 IV. Ketaatan TerhadapKetentuan Teknis No. Pengelolaan Limbah Cair Taat Tidak Taat Keterangan A. Persyaratan Teknis Pemanfaatan Air Limbah  1 Dilakukan pada lahan selain lahan gambut - √ Tidak ada bukti terlampir 2 Dilakukan pada lahan selain lahan dengan permeabilitas lebih besar 15 cm/jam - √ 3 Dilakukan pada lahan selain lahan dengan permeabilitas kurang 1,5 cm/jam - √ 4 Tidak boleh dilaksanakan pada lahan dengan kedalaman air tanah kurang dari 2 meter - √ 5 Pembuatan sumur pantau di 3 lokasi yang diwajibkan - √ 6 Tidak ada air larian (run off) yang masuk ke sungai - √ 7 Tidak melakukan pengenceran air limbah yang dimanfaatkan - √ 8 Tidak membuang air limbah pada tanah di luar lokasi yang ditetapkan dalam Keputusan - √ 9 Tidak membuang air limbah ke sungai bila melebihi ketentuan yang berlaku - √ B Persyaratan Teknis Pembuangan Air Limbah 1 Menggunakan jasa laboratorium eksternal / internal yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh gubernur 2 Memisahkan saluran pembuangan limbah cair dengan saluran limpahan air hujan - √ Tidak ada bukti terlampir 3 Saluran pembuangan limbah cair kedap air - √ 4 Tidak melakukan pengenceran termasuk mencampurkan buangan air bekas pendingin ke dalam aliran pembuangan limbah cair - √ 5 Perusahaan mempunyai alat ukur debit dan berfungsi dengan baik - √ 6 Mengukur debit harian - √ 7 Mengukur pH harian - √ 8 Melakukan pencatatan dan pelaporan data produksi dan atau bahan baku - √ 9 Tidak Melakukan bypass - √ Tingkat Ketaatan Taat IV. Hasil Pemantauan KLH/Provinsi No. Nama Outlet (titik penaatan) Parameter PEMANTAUAN Ket.Jumlah data yang tidak memenuhi baku mutu (100 % < x < = 500%) Jumlah data yang tidak memenuhi baku mutu ( x > 500%) 1 Air Limbah untuk LA BOD, pH 0 Jumlah 0
  • 96.
    95 B. MATRIKS PENGENDALIANPENCEMARAN UDARA Nama Perusahaan : PT. XXX Jenis Industri : XXX Lokasi kegiatan : XXX Periode Evaluasi : 1 Juni 20XX - 30 Juni 20XX I. Ketaatan Terhadap Titik Penaatan No Sumber Emisi dari Proses Produksi Tingkat Ketaatan Evaluasi 1 Jumlah Cerobong 13 100% Memiliki 16 (enam belas) titik penaatan sudah dilakukan pemantauan. 2 Jumlah Cerobong yang aktif (yang beroperasi) 13 3 Jumlah Cerobong yang dipantau (dilakukan pengukuran emisi) 13 Sumber Emisi dari Utilitas 1 Jumlah Cerobong Boiler dan Turbin Genset 8 752 Jumlah Cerobong Boiler yang aktif 8 3 Jumlah Cerobong yang dipantau (dilakukan pengukuran emisi) 6 Tingkat Ketaatan Terhadap Titik Penaatan 75%
  • 97.
    96 II. Ketaatan TerhadapPelaporan/ Parameter Pemantauan / Pemenuhan Baku Mutu No. PELAPORAN PARAMETER PEMENUHAN BAKU MUTU Nama Cerobong (titik penaatan) Jmh Unit Jumlah data pemantauan sesuai peraturan / izin Jumlah data yang dilapor kan Tingkat Ketaatan Keterangan Jumlah Parameter yang dipantau sesuai peraturan / izin Jumlah parameter yang dipantau Tingkat Ketaatan Keterangan Parameter Jumlah data yang tidak memenuhi baku mutu (100 % >x< = 500 %) Jumlah data yang tidak memenuhi baku mutu ( x > 500%) Tingkat Ketaat an Keteranga n A Boiler HHP 1 (Steam Generator / Pembangkit Uap) 4 4 100% - - 1 SO 2 1 50% Kewajiban Pengukuran sekali 6 bulan 0 100% 2 NO 2 1 50% Kewajiban Pengukuran sekali 6 bulan 0 100% 3 Partikulat 2 1 50% Kewajiban Pengukuran sekali 6 bulan 0 100% 4 Opasitas 2 1 50% Kewajiban Pengukuran sekali 6 bulan 0 100% C Boiler HHP 3 (Steam Generator / Pembangkit Uap) 4 4 100% - - 1 SO 2 1 50% Kewajiban Pengukuran sekali 6 bulan 0 100% 2 NO 2 1 50% Kewajiban Pengukuran sekali 6 bulan 0 100% 3 Partikulat 2 1 50% Kewajiban Pengukuran sekali 6 bulan 0 100% 4 Opasitas 2 1 50% Kewajiban Pengukuran sekali 6 bulan 0 100% Tingkat Ketaatan Pelaporan 50% Tingkat Ketaatan Parameter 100% Tingkat Ketaatan Pemenuhan Baku Mutu 100%
  • 98.
    97 KETERANGAN: A. KOLOM PELAPORAN 1.Kolom Jumlah data pemantauan sesuai peraturan/ izinperaturan berisi jumlah data parameter pemantauan yang dilaporkan berdasarkan peraturan dan sesuai dengan periode penilaian PROPER. 2. Kolom jumlah data yang dilaporkan berisi tentang jumlah data per parameter yang dilaporkan oleh perusahaan sesuai dengan periode penilaian PROPER. 3. Kolom Tingkat Ketaatan merupakan prosentase hasil pembagian jumlah data yang dilaporkan oleh perusahaan sesuai dengan periode penilaian PROPER dibagi dengan jumlah data pemantauan yang dipersyaratkan dalam peraturan / izin dan sesuai dengan periode penilaian PROPER. 4. Baris Tingkat Ketaatan menampilkan prosentase tingkat ketaatan. B. KOLOM PARAMETER 1. Kolom Jumlah Parameter yang dipantau sesuai peraturan / izin berisi jumlah Parameter yang dipantau sesuai peraturan / izin perusahaan yang bersangkutan. 2. Kolom Jumlah Parameter yang dipantau berisi jumlah Parameter yang dipantau oleh perusahaan yang bersangkutan. 3. Kolom Tingkat Ketaatan merupakan prosentase hasil pembagian Jumlah Paramater Pemantauan berisi jumlah parameter yang dipantau oleh perusahaan dibagi dengan Kolom Jumlah Parameter yang dipantau sesuai peraturan / izin. C. KOLOM PEMENUHAN BAKU MUTU 1. Kolom Parameter berisi jumlah parameter emisi yang melebihi baku mutu (cantumkan data parameter emisi udara yang melebihi baku mutu paling tinggi untuk tiap cerobong dalam prosentase). 2. Kolom Tingkat Ketaatan merupakan prosentase data yang tidak memenuhi baku mutu. III. Tingkat Ketaatan Terhadap Ketentuan Teknis No. Pengelolaan Emisi Udara Sudah Taat Belum Taat Keterangan 1. Mempunyai cerobong emisi √ 2. Cerobong dilengkapi dengan lubang sampel sesuai Kepdal No. 205/1996 √ 3. Cerobong dilengkapi dengan pagar pengaman √ 4. Cerobong dilengkapi dengan lantai kerja √ 5. Cerobong dilengkapi dengan tangga √ 6. Cerobong emisi dilengkapi dengan peralatan CEMS - Tidak diwajibkan 7. Peralatan CEM berfungsi dengan baik - Tidak diwajibkan Tingkat Ketaatan Taat KETERANGAN: Beri tanda √ sesuai dengan ketaatan hasil verifikasi lapangan dan ketaatan peraturan
  • 99.
    98 LAMPIRAN III. BERITA ACARAPENOLAKAN PENGAWASAN PROPER Pada hari ini, .......... tanggal .... Bulan ..... tahun ......., pukul ......, di Kab/kota..... Provinsi ......., kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ........................................................................................................................................... Jabatan : ........................................................................................................................................... Alamat : ........................................................................................................................................... Bertindak untuk dan atas nama, Nama perusahaan : ........................................................................................................................................... Alamat perusahaan : ........................................................................................................................................... Jenis industri : ........................................................................................................................................... Menyatakan bahwa kami menolak kedatangan Tim Pengawas Lingkungan Hidup dan/atau menentang pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup oleh Tim Pengawas Lingkungan Hidup dalam rangka Program Penilaian Kinerja Perusahaan (PROPER), yang terdiri dari : Nama Pangkat/Gol. Jabatan NIP/PPLH 1........................................ 2........................................ 3........................................ .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... ........................../.......... .........................../......... ............................/........ Penolakan dilakukan dengan alasan: 1. .............................................................................................................................................................................. 2. .............................................................................................................................................................................. 3. .............................................................................................................................................................................. Demikian Berita Acara Penolakan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan mengingat sumpah jabatan. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup – KLH Pihak Pemerintah Provinsi Pejabat Pemerintah Kab/Kota Pihak Perusahaan Nama : .................................... Ttd : ................................... Nama : ............................... Instansi: ............................. Ttd : .............................. Nama : ........................... Instansi: ........................... Ttd : .......................... Nama : .......................... Ttd : ........................... Nama : .................................... Ttd : ................................... Nama : ............................... Instansi: ............................. Ttd : .............................. Nama : ........................... Instansi: ........................... Ttd : .......................... Nama : .......................... Ttd : ........................... BERITA ACARA PENOLAKAN PELAKSANAAN PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP
  • 100.
    99 Cap perusahaan LAMPIRAN IV. CONTOHLAMPIRAN HASIL ANALISIS LABORATORIUM YANG TERAKREDITASI 1. Analisis Air Limbah:
  • 101.
  • 102.
    101 LAMPIRAN V FORMAT RINGKASANKETAATAN PERUSAHAAN No Perusahaan Sektor Sub Sektor Kab./Kota Provinsi Data Primer PROPER PERIODE 20XX – 20XX Usulan Kandidat HijauDok HASIL AMDAL Ket PPA Ket PPU Ket PLB3 Ket PKL Ket Peringkat
  • 103.
    102 LAMPIRAN VI FORMAT RAPORSEMENTARA HASIL EVALUASI PENGAWASAN KINERJA PENAATAN PROPER 20XX – 20XX Nama Perusahaan : PT. XXX Jenis Industri : XXX Lokasi Kegiatan : KABUPATEN XXX, PROVINSI XXX Peringkat Sementara : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP 20XX
  • 104.
    103 Lampiran VI A.Format Raport Industri NON TAMBANG HASIL EVALUASI PENGAWASAN KINERJA PENAATAN Periode 1 Juli 20xx – 30 Juni 20xx Nama Perusahaan : PT. Xxx Jenis Industri : Xxx Lokasi Kegiatan : Kabupaten Xxx , Provinsi Xxx I. DOKUMEN LINGKUNGAN/IZIN LINGKUNGAN No. Kewajiban penanggungjawab usaha sesuai PP 27/2012 Penaatan Keterangan 1. Memiliki dokumen lingkungan/Izin Lingkungan. Taat Dokumen UKL-UPL Nomor :117/UKL- UPL/2008 disetujui oleh Kepala Dinas Lingkunga Hidup, Pertambangan dan Energi Kabupaten Lombok Timur 2. Melaksanakan ketentuan dalam dokumen lingkungan/izin lingkungan: C. Deskripsi kegiatan (luas area dan kapasitas produksi) D. Pengelolaan lingkungan terutama terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan Pengelolaan LB3 Tidak Taat Belum melaksanakan ketentuan secara rutin pelaksanaan UKL-UPL 3. Melaporkan pelaksanaan dokumen lingkungan/izin lingkungan (terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan Pengelolaan LB3) Tidak Taat Belum melaporkan secara rutin pelaksanaan UKL-UPL II. PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR D. Kewajiban Pengendalian Pencemaran Air No. Pengelolaan Limbah Cair Penaatan Keterangan 1. Ketaatan terhadap Izin Tidak Taat Izin pembuangan No 660.31/2875/203.2/2010 namun sudah habis masa berlakunya pada tanggal 29 Maret 2012 dan belum memperpanjang 2. Ketaatan terhadap titik penaatan pemantauan 100% Perusahaan mempunyai satu titik outlet IPAL sudah dilakukan pemantauan 3. Ketaatan terhadap parameter Baku Mutu 100% Parameter yang dipantau sudah lengkap sesuai dengan Permen LH No 04 Tahun 2010 4. Ketaatan terhadap pelaporan 87% Sepanjang masa evaluasi parameter TSS dua bulan tidak dilaporkan 5. a. Ketaatan terhadap pemenuhan Baku Mutu 87% Hasil swapantau yang dilaporkan memenuhi baku mutu namun hasil pemantauan KLH melebihi baku mutu > 500%BMAL untuk parameter minyak lemak b. Pemenuhan Baku Mutu berdasarkan Pemantauan Tim PROPER Taat Hasil Pemantauan Tim PROPER (KLH/Provinsi) memenuhi Baku Mutu Air Limbah sesuai izin. 6. Ketaatan terhadap Ketentuan Teknis Tidak Taat Ditemukan bypass dari saluran sebelum masuk ke kolam IPAL dan belum memasang alat ukur debit
  • 105.
    104 B. Perhitungan BebanPencemaran Air (Ton/bulan) No Parameter Beban Inlet Beban Outlet C. Ringkasan Penaatan Pengendalian Pencemaran Air Berdasarkan hasil evaluasi pengendalian pencemaran air, perusahaan tidak taat terhadap izin, pelaporan, pemenuhan bakumutu limbah dan ketentuan teknis, namun perusahaan taat terhadap titik penaatan dan parameter baku mutu sesuai dengan peraturan perundangan lingkungan yang berlaku. D. Tindak Lanjut Yang Harus Dilakukan 1. Perusahaan wajib segera menutup saluran bypass dari saluran sebelum masuk ke kolam IPAL 2. Perusahaan wajib segera mengajukan izin pembuangan air limbah kepada Bupati Kabupaten Lombok Timur 3. Perusahaan wajib menjaga Kualitas air limbah melalui optimalisasi kinerja IPAL agar memenuhi BMAL yang ditetapkan dan memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan XXX tentang baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan industri XXX 4. Perusahaan wajib melakukan pengujian air limbah setiap bulan untuk setiap parameter yang dipersyaratkan dalam baku mutu air limbah Industri XXX ,dan memeriksakannya kepada laboratorium terakreditasi. 5. Perusahaan wajib memasang alat ukur debit dan melakukan pencatatan debit, /kuantitas limbah harian, pH harian, serta produksi senyatanya bulanan. 6. Perusahaan wajib menyampaikan laporan tentang pH harian, debit/kuantitas air limbah harian, kadar parameter mutu limbah cair dan produksi harian senyatanya, sekurang-kurangnya tiga bulan sekali kepada BLH Kabupaten XXX, BLH Provinsi XXX dan Kementerian Lingkungan Hidup. III. PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA C. Kewajiban Pengendalian Pencemaran Udara No. Pengendalian Pencemaran Udara Penaatan Keterangan 1. Ketaatan terhadap titik penaatan pemantauan 100%  Sumber Emisi : 3 unit boiler, 1 unit heather, 2 Unit dryer, 3 unit deporasi gliserin, 2 unit genset  Seluruh sumber emisi sudah dipantau 2. Ketaatan terhadap pelaporan 100% Semua parameter dari hasil pemantauan semua sumber emisi sudah dilaporkan sesuai peraturan 3. Ketaatan terhadap parameter Baku Mutu Emisi 100% Parameter yang dipantau dari semua sumber emisi sudah sesuai peraturan 4. Ketaatan terhadap pemenuhan Baku Mutu Emisi 100% Hasil pemantauan emisi seluruh sumber emisi telah memenuhi baku mutu emisi 5. Ketaatan terhadap ketentuan Teknis yang dipersyaratkan Taat Semua cerobong sudah dilengkapi dengan sarana dan prasarana sampling
  • 106.
    105 B. Perhitungan BebanPencemaran Udara (Ton/periode) No Parameter Beban Outlet C. Ringkasan Penaatan Pengendalian Pencemaran Udara Selama periode penilaian dalam pengendalian pencemaran udara, perusahaan taat terhadap pemenuhan titik penaatan pemantauan, pelaporan, parameter baku mutu, pemenuhan baku mutu dan ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. D. Tindak Lanjut Yang Harus Dilakukan 1. Perusahaan wajib tetap melakukan pemantauan emisi Boiler, Heather yang aktif dengan parameter dan frekuensi minimal 6 bulan sekali sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 07 tahun 2007. 2. Perusahaan wajib tetap melakukan pemantauan emisi genset dan dryer yang aktif dengan parameter dan frekuensi sesuai peraturan yang berlaku. 3. Perusahaan wajib menjaga kualitas emisinya sehingga memenuhi Baku Mutu sesuai dengan peraturan yang berlaku. 4. Perusahaan wajib tetap melakukan pengukuran kualitas udara ambien sekurang-kurangnya 6 bulan sekali sesuai dengan PP Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. 5. Perusahaan wajib menyampaikan laporan tentang pengujian emisi udara dari semua sumber emisi dan pengujian kualitas udara ambien sekurang-kurangnya enam bulan sekali kepada BLH Kabupaten XXX, BLH Provinsi XXX dan Kementerian Lingkungan Hidup. IV. PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) A. Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pengelolaan Limbah B3 Status Perizinan No. SK/ No. Surat Masa Berlaku Keterangan Penyimpanan Sementara √ SK Bupati XXX No. 03 tahun 2010, tanggal 9 Februari 2010 5 (lima) tahun Limbah B3 Campuran SK Bupati XXX No. 186 Tahun 2011, tanggal 27 Januari 2011 Sludge IPAL dan Fly Ash Pemanfaatan √ Surat Persetujuan Dep IV Bidang Pengelolaan B3 dan LB3, No or: B- 6658/Dep.IV/LH/09/2010 1 (satu) tahun Uji Coba Pemanfaatan Sludge IPAL Industri Pulp dan Kertas Non Drinking Sebagai Kompos,untuk mendapatkan Standar Nasional Indonesia (tidak melakukan pemanfaatan sludge IPAL lagi untuk kompos) SK MENLH No. 230 tahun 2010, tanggal 27 September 2010. 5 (lima) tahun Pemanfaatan LB3 sludge IPAL sebagai subtitusi bahan bakar di multifuel boiler SK MENLH No. 301 tahun 2011, tanggal 30 Desember 2011 5 (lima) tahun Pemanfaatan limbah B3; fly ash, bottom ash (slag batu bara), dreg dan grit sebagai campuran bahan baku pembuatan paving block, coblock dan stabilisasi slab
  • 107.
    106 Penimbunan/ landfill √ SK MENLHNo. 88 tahun 2012 5 (lima) tahun Penimbunan limbah dreg, grit dan slag pada landfill kelas II B. Kinerja Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Neraca Limbah B3 Periode 1 Juli 20XX sampai dengan 30 Juni 20XX) Jenis Limbah Satuan Limbah Dihasilkan Limbah Dikelola Limbah Belum Dikelola Perlakuan A. Sumber Dari Proses Produksi Sludge IPAL Ton 7,790.78 7,530.34 0 Dimanfaatkan sebagai bahan bakar Multi Fuel Boiler 179.00 Dimanfaatkan untuk composting sampai bulan September 2011 81.44 Disimpan di TPS LB3 Grits & dregs Ton 26,994.76 4,023.41 0 Dimanfaatkan untuk stabilized bed 22,971.35 Ditimbun di landfill B. Sumber Dari Luar Proses Produksi Oli bekas + solar bekas Ton 19.40 19.00 0 - Pengangkut : PT. YYY Kode manifest: AAO - Pengumpul & Pemanfaat : PT. YYY 0.40 Disimpan di TPS LB3 Slag batubara Ton 1,574.80 267.82 0 Dimanfaatkan sesuai izin 1,306.98 Ditimbun di landfill Fly ash boiler Ton 1,497.37 1,093.00 0 Dimanfaatkan untuk stabilized bed 404.37 Disimpan di TPS LB3 Aki bekas/ baterai bekas Ton 1.4995 1.4995 0 - Pengangkut : PT. YYY Kode manifest: OL - Pengumpul & Pemanfaat: PT. YYY Limbah lab (vial COD) Ton 0.084 0.076 0 - Pengangkut: PT. YYY Kode manifest: AAO - Pengolah: PT.YYY 0.008 Disimpan di TPS LB3 Lampu merkuri bekas Ton 0.0124 0.0124 0 Disimpan di TPS LB3 Filter oli bekas Ton 1.80 1.80 0 - Pengangkut: PT. Shali Riau Lestari Kode manifest: AAO - Pengumpul & Pemanfaat: PT. YYY Limbak klinis Ton 0 0 0 Tidak dihasilkan dalam periode penilaian Majun terkontaminasi Ton 0.95 0.90 0 - Pengangkut: PT. YYY Kode manifest: AAO - Pengumpul & Pemanfaat: PT. YYY 0.05 Disimpan di TPS LB3 Toner bekas Ton 0.028 0.017 0 - Pengangkut : PT. YYY Kode manifest: OL - Pengolah: PT. YYY 0.011 Disimpan di TPS LB3 Selang hidrolik Ton 0.15 0.15 0 - Pengangkut: PT. YYY
  • 108.
    107 terkontaminasi oli Kode manifest: OL -Pengumpul & Pemanfaat: PT. YYY Serbuk gergaji (saw dust) terkontaminasi minyak kotor Ton 2.80 2.80 0 - Pengangkut: PT. YYY Kode manifest: AAO - Pengolah: PT. YYY Grease bekas Ton 0.20 0.20 0 Pengangkut: PT. YYY Kode manifest: AAO Bekas kemasan bahan kimia Ton 0.20 0.20 0 - Pengangkut: PT. YYY Kode manifest: AAO - Pengolah: PT. YYY TOTAL Ton 37,898.33 37,898.33 0 Persentase % 100 0 Ket : 34.29% limbah B3 telah dimanfaatkan sesuai izin, 64.06% limbah B3 ditimbun di landfill yang berizin, 0.11% limbah B3 telah diserahkan ke pihak ketiga, dan 1.54% limbah masih tersimpan di TPS. Secara umum 100% limbah B3 sudah dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku dan persyaratan dalam izin. C. Penanganan Lahan / Tanah Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pelaksanaan Penanganan Lahan/ Tanah Terkontaminasi Limbah B3 Keterangan Jenis dan jumlah limbah B3 yang diopen dumping - Sebutkan jenis limbah B3 yang diopen dumping - Jelaskan perkiraan jumlah limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang diopen dumping (panajang x lebar x tinggi) Rencana pengelolaan lahan terkontaminasi limbah B3 - Jelaskan waktu pelaksanaan pemulihan lahan terkontaminasi - Jelaskan pengelolaan lanjut limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang diangkat Kesesuaian rencana dengan pelaksanaan pengelolaan lahan terkontaminasi limbah B3 - Jelaskan pelaksanaan pengelolaan lahan terkontaminasi yang sesuai dengan perencanaan - Jelaskan pelaksanaan pengelolaan lahan terkontaminasi (apakah sesuai atau tidak sesuai dengan perencanaan) Jumlah total limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah dilakukan pengelolaan Sebutkan jumlah limbah B3 yang telah diangkat (dalam ton) Perlakuan pengelolaan terhadap limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah diangkat sesuai perencanaan Jelaskan perlakuan pengelolaan limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah diangkat SSPLT (Surat Status Penyelesaian Lahan Terkontaminasi) Cantumkan nomor SSPLT dan tanggal diterbitkan Ketentuan dalam SSPLT Memeriksa pelaksanaan ketentuan yang dipersyaratkan dalam SSPLT D. Penaatan terhadap Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pelaksanaan ketentuan pengelolaan limbah B3 % penaatan Sudah taat Belum taat Keterangan Penyimpanan Sementara 100 √ - - Kondisi fisik bangunan TPS sesuai dengan ketentuan; - Dilengkapi dengan sarana dan prasana yang sesuai dengan ketentuan; - Tata cara penyimpanan sesuai dengan
  • 109.
    108 ketentuan; - Semua limbahB3 teridentifikasi dan memiliki tujuan akhir pengelolaan; - Pelaporan dilakukan rutin 3 bulan sekali. Pemanfaatan 100 √ - Telah memenuhi seluruh ketentuan dalam izin dan peraturan pengelolaan limbah B3 Penimbunan 100 √ - Telah memenuhi seluruh ketentuan dalam izin dan peraturan pengelolaan limbah B3 Penaatan terhadap izin pengelolaan limbah B3 100 Ket: Penilaian penaatan terhadap izin pengelolaan limbah B3 dilakukan berdasarkan % penaatan terendah pelaksanaan ketentuan Pengelolaan Limbah B3. E. Penyerahan Pengelolaan Limbah B3 kepada Pihak Ketiga Kriteria Taat Tidak taat Keterangan Pihak ketiga penerima limbah B3 memiliki izin yang sesuai ketentuan √ - Memiliki izin yang sesuai dan masih berlaku, memenuhi persyaratan izin dan mengelola limbah B3 sesuai izin. Pengumpul memiliki kontrak kerjasama dengan pengelola akhir limbah B3 Pengangkutan limbah B3 memenuhi ketentuan yang berlaku √ - Menggunakan manifest yang sesuai, pengangkutan sesuai dengan rekomendasi pengangkutan dari KLH, memiliki kontrak kerjasama dengan pengolah atau penimbun limbah B3 Manifest dan pengelolaan manifest sesuai dengan ketentuan √ - Menyampaikan manifest salinan #2 ke KLH, menyimpan salinan manife t #3 dan #7 F. Resume Penaatan No. Aspek Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 Taat Belum Taat Keterangan 1. a. Pendataan jenis dan volume limbah yang dihasilkan  - b. Pelaporan  - 2. Status perizinan pengelolaan limbah B3  - 3. Pelaksanaan ketentuan dalam Izin 100% taat e. Pemenuhan Ketentuan Teknis  - f. Pemenuhan Baku Mutu Emisi  - g. Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah  - h. Pemenuhan Pemanfaatan  - 4. Penanganan open dumping, pengelolaan tumpahan, dan penanganan media terkontaminasi LB3 - - e. Rencana pengelolaan - - f. Pelaksanaan pengelolaan - - g. Jumlah tanah terkontaminasi yang dikelola - - 5. Jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan peraturan  - 100% taat 6. Pengelolaan limbah B3 oleh pihak ke-3 dan pengangkutan limbah B3  - 7. Pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu (antara lain : Dumping, Re-injeksi, dll) - - Kesimpulan Penaatan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun  -
  • 110.
    109 G. Kesimpulan Perusahaan telahmelakukan penaatan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan persyaratan dalam izin. H. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan 1. Tetap menjaga pemenuhan teknis TPS Limbah B3 sesuai dengan Kep- 01/BAPEDAL/09/1995. 2. Tetap memastikan pengelolaan limbah B3 ke pihak ketiga yang memiliki izin dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Memprioritaskan upaya 3R (reuse, recycle, recovery) dalam pengelolaan limbah B3. 4. Tetap melakukan pencatatan (log book dan neraca) terhadap seluruh limbah B3 yang dihasilkan. 5. Tetap melakukan pengelolaan lanjut limbah B3 yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan peraturan dalam pengelolaan limbah B3 dan persyaratan dalam izin. 6. Tetap melaporkan/menembuskan kegiatan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan pengelolaan limbah B3 atau izin-izin yang dimiliki. Pelaporan atau tembusan laporan meliputi data log book, neraca limbah B3, dan manifest salinan #2 yang disampaikan secara periodik kepada Deputi IV MENLH Bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Sampah; d/a. : Gd. C Lt. 2, Jln. D.I. Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur410, dengan tembusan ke BLH Provinsi XXX dan BLH Kabupaten XXX.
  • 111.
    110 A. LAMPIRAN VIB. Format Raport Industri TAMBANG HASIL EVALUASI PENGAWASAN KINERJA PENAATAN Periode 1 Juli 20XX – 30 Juni 20XX Nama Perusahaan : PT TAMBANG XYZ Jenis Industri : Pertambangan Batubara Lokasi Kegiatan : Kabupaten XXX, Provinsi XXX I. DOKUMEN LINGKUNGAN/IZIN LINGKUNGAN No. Kewajiban penanggungjawab usaha sesuai PP 27/2012 Penaatan Keterangan 1. Memiliki dokumen lingkungan/Izin Lingkungan. Taat Dokumen UKL-UPL Nomor :117/UKL- UPL/2008 disetujui oleh Kepala Dinas Lingkunga Hidup, Pertambangan dan Energi Kabupaten Lombok Timur 2. Melaksanakan ketentuan dalam dokumen lingkungan/izin lingkungan: E. Deskripsi kegiatan (luas area dan kapasitas produksi) F. Pengelolaan lingkungan terutama terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan Pengelolaan LB3 Tidak Taat Belum melaksanakan ketentuan secara rutin pelaksanaan UKL-UPL 3. Melaporkan pelaksanaan dokumen lingkungan/izin lingkungan (terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan Pengelolaan LB3) Tidak Taat Belum melaporkan secara rutin pelaksanaan UKL-UPL II. PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR A. Kewajiban Pengendalian Pencemaran Air No. Pengelolaan Limbah Cair Penaatan Keterangan 1. Ketaatan terhadap Izin Tidak Taat Izin pembuangan No 660.31/2875/203.2/2010 namun sudah habis masa berlakunya pada tanggal 29 Maret 2012 dan belum memperpanjang 2. Ketaatan terhadap titik penaatan pemantauan 100% Perusahaan mempunyai 10 (sepulu) titik outlet IPAL dan seluruhnya sudah dilakukan pemantauan 3. Ketaatan terhadap parameter Baku Mutu 100% Parameter yang dipantau sudah lengkap sesuai dengan Kepmen LH No 113 Tahun 2003 4. Ketaatan terhadap pelaporan 83% Sepanjang masa evaluasi parameter TSS dua bulan tidak dilaporkan 5. a. Ketaatan terhadap pemenuhan Baku Mutu 80% Parameter TSS 2x melebihi Baku Mutu Air Limbah Kepmen LH No 113 Tahun 2003 b. Pemenuhan Baku Mutu berdasarkan Pemantauan Tim PROPER ------ - Tidak dilakukan pengambilan sampel air limbah.
  • 112.
    111 6. Ketaatan terhadapKetentuan Teknis Tidak Taat Ditemukan bypass dari saluran sebelum masuk ke kolam IPAL dan belum memasang alat ukur debit D. Perhitungan Beban Pencemaran Air (Ton/bulan) No Parameter Beban Inlet Beban Outlet E. Ringkasan Penaatan Pengendalian Pencemaran Air Berdasarkan hasil evaluasi pengendalian pencemaran air, perusahaan tidak taat terhadap izin, pelaporan, pemenuhan bakumutu limbah dan ketentuan teknis, namun perusahaan taat terhadap titik penaatan dan parameter baku mutu sesuai dengan peraturan perundangan lingkungan yang berlaku. F. Tindak Lanjut Yang Harus Dilakukan 1. Perusahaan wajib segera menutup saluran bypass dari saluran sebelum masuk ke kolam IPAL 2. Perusahaan wajib segera mengurus izin pembuangan air limbah kepada Bupati Kabupaten XXX 3. Perusahaan wajib menjaga Kualitas air limbah melalui optimalisasi kinerja IPAL agar memenuhi BMAL yang ditetapkan dan memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri LH No 113 Tahun 2003 tentang baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan Pertambangan Batubara 4. Perusahaan wajib melakukan pengujian air limbah setiap bulan untuk setiap parameter yang dipersyaratkan dalam baku mutu air limbah kegiatan pertambangan batubara ,dan memeriksakannya kepada laboratorium terakreditasi. 5. Perusahaan wajib memasang alat ukur debit dan melakukan pencatatan debit /kuantitas limbah harian, pH harian, serta produksi senyatanya bulanan. 6. Perusahaan wajib menyampaikan laporan tentang pH harian, debit/kuantitas air limbah harian, kadar parameter mutu limbah cair dan produksi harian senyatanya, sekurang-kurangnya tiga bulan sekali kepada BLH Kabupaten XXX, BLH Provinsi XXX dan Kementerian Lingkungan Hidup. III. PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA D. Kewajiban Pengendalian Pencemaran Udara No. Pengendalian Pencemaran Udara Penaatan Keterangan 1. Ketaatan terhadap titik penaatan pemantauan 100%  Sumber Emisi : 3 unit boiler, 1 unit heather, 2 Unit dryer, 3 unit deporasi gliserin, 2 unit genset  Seluruh sumber emisi sudah dipantau 2. Ketaatan terhadap pelaporan 100% Semua parameter dari hasil pemantauan semua sumber emisi sudah dilaporkan sesuai peraturan 3. Ketaatan terhadap parameter Baku Mutu Emisi 100% Parameter yang dipantau dari semua sumber emisi sudah sesuai peraturan 4. Ketaatan terhadap pemenuhan Baku Mutu Emisi 100% Hasil pemantauan emisi seluruh sumber emisi telah memenuhi baku mutu emisi 5. Ketaatan terhadap ketentuan Teknis yang dipersyaratkan Taat Semua cerobong sudah dilengkapi dengan sarana dan prasarana sampling
  • 113.
    112 C. Perhitungan BebanPencemaran Udara (Ton/periode) No Parameter Beban Emisi E. Ringkasan Penaatan Pengendalian Pencemaran Udara Selama periode penilaian dalam pengendalian pencemaran udara, perusahaan taat terhadap pemenuhan titik penaatan pemantauan, pelaporan, parameter baku mutu, pemenuhan baku mutu dan ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. F. Tindak Lanjut Yang Harus Dilakukan 1. Perusahaan wajib tetap melakukan pemantauan emisi Boiler, Heather yang aktif dengan parameter dan frekuensi minimal 6 bulan sekali sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 07 tahun 2007. 2. Perusahaan wajib tetap melakukan pemantauan emisi genset dan dryer yang aktif dengan parameter dan frekuensi sesuai peraturan yang berlaku. 3. Perusahaan wajib tetap menjaga kualitas emisinya sehingga memenuhi Baku Mutu sesuai dengan peraturan yang berlaku. 4. Perusahaan wajib tetap melakukan pengukuran kualitas udara ambien sekurang-kurangnya 6 bulan sekali sesuai dengan PP Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. 5. Perusahaan wajib menyampaikan laporan tentang pengujian emisi udara dari semua sumber emisi dan pengujian kualitas udara ambien sekurang-kurangnya enam bulan sekali kepada BLH Kabupaten Kutai Kartanegara, BLH Provinsi Kalimantan Timur dan Kementerian Lingkungan Hidup. IV. PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) A. Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pengelolaan Limbah B3 Status Perizinan No. SK/ No. Surat Masa Berlaku Keterangan Penyimpanan Sementara √ SK Bupati XXX No. 03 tahun 2010, tanggal 9 Februari 2010 5 (lima) tahun Limbah B3 Campuran SK Bupati XXX No. 186 Tahun 2011, tanggal 27 Januari 2011 Sludge IPAL dan Fly Ash Pemanfaatan √ Surat Persetujuan Dep IV Bidang Pengelolaan B3 dan LB3, No or: B- 6658/Dep.IV/LH/09/2010 1 (satu) tahun Uji Coba Pemanfaatan Sludge IPAL Industri Pulp dan Kertas Non Drinking Sebagai Kompos,untuk mendapatkan Standar Nasional Indonesia (tidak melakukan pemanfaatan sludge IPAL lagi untuk kompos) SK MENLH No. 230 tahun 2010, tanggal 27 September 2010. 5 (lima) tahun Pemanfaatan LB3 sludge IPAL sebagai subtitusi bahan bakar di multifuel boiler SK MENLH No. 301 tahun 2011, tanggal 30 5 (lima) tahun Pemanfaatan limbah B3; fly ash, bottom ash (slag batu
  • 114.
    113 Desember 2011 bara),dreg dan grit sebagai campuran bahan baku pembuatan paving block, coblock dan stabilisasi slab Penimbunan/ landfill √ SK MENLH No. 88 tahun 2012 5 (lima) tahun Penimbunan limbah dreg, grit dan slag pada landfill kelas II B. Kinerja Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Neraca Limbah B3 Periode 1 Juli 20XX sampai dengan 30 Juni 20XX) Jenis Limbah Satuan Limbah Dihasilkan Limbah Dikelola Limbah Belum Dikelola Perlakuan A. Sumber Dari Proses Produksi Sludge IPAL Ton 7,790.78 7,530.34 0 Dimanfaatkan sebagai bahan bakar Multi Fuel Boiler 179.00 Dimanfaatkan untuk composting sampai bulan September 2011 81.44 Disimpan di TPS LB3 Grits & dregs Ton 26,994.76 4,023.41 0 Dimanfaatkan untuk stabilized bed 22,971.35 Ditimbun di landfill B. Sumber Dari Luar Proses Produksi Oli bekas + solar bekas Ton 19.40 19.00 0 - Pengangkut : PT. YYY Kode manifest: AAO - Pengumpul & Pemanfaat : PT. YYY 0.40 Disimpan di TPS LB3 Slag batubara Ton 1,574.80 267.82 0 Dimanfaatkan sesuai izin 1,306.98 Ditimbun di landfill Fly ash boiler Ton 1,497.37 1,093.00 0 Dimanfaatkan untuk stabilized bed 404.37 Disimpan di TPS LB3 Aki bekas/ baterai bekas Ton 1.4995 1.4995 0 - Pengangkut : PT. YYY Kode manifest: OL - Pengumpul & Pemanfaat: PT. YYY Limbah lab (vial COD) Ton 0.084 0.076 0 - Pengangkut: PT. YYY Kode manifest: AAO - Pengolah: PT. YYY 0.008 Disimpan di TPS LB3 Lampu merkuri bekas Ton 0.0124 0.0124 0 Disimpan di TPS LB3 Filter oli bekas Ton 1.80 1.80 0 - Pengangkut: PT. YYY Kode manifest: AAO - Pengumpul & Pemanfaat: PT. YYY Limbak klinis Ton 0 0 0 Tidak dihasilkan dalam periode penilaian Majun terkontaminasi Ton 0.95 0.90 0 - Pengangkut: PT. YYY Kode manifest: AAO - Pengumpul & Pemanfaat: PT. Andhika Makmur Persada 0.05 Disimpan di TPS LB3 Toner bekas Ton 0.028 0.017 0 - Pengangkut : PT. YYY Kode manifest: OL
  • 115.
    114 - Pengolah: PT.YYY 0.011 Disimpan di TPS LB3 Selang hidrolik terkontaminasi oli Ton 0.15 0.15 0 - Pengangkut: PT. YYY Kode manifest: OL - Pengumpul & Pemanfaat: PT. YYY Serbuk gergaji (saw dust) terkontaminasi minyak kotor Ton 2.80 2.80 0 - Pengangkut: PT. YYY Kode manifest: AAO - Pengolah: PT. YYY Grease bekas Ton 0.20 0.20 0 Pengangkut: PT. YYY Kode manifest: AAO Bekas kemasan bahan kimia Ton 0.20 0.20 0 - Pengangkut: PT. YYY Kode manifest: AAO - Pengolah: PT. YYY TOTAL Ton 37,898.33 37,898.33 0 Persentase % 100 0 Ket : 34.29% limbah B3 telah dimanfaatkan sesuai izin, 64.06% limbah B3 ditimbun di landfill yang berizin, 0.11% limbah B3 telah diserahkan ke pihak ketiga, dan 1.54% limbah masih tersimpan di TPS. Secara umum 100% limbah B3 sudah dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku dan persyaratan dalam izin. C. Penanganan Lahan / Tanah Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pelaksanaan Penanganan Lahan/ Tanah Terkontaminasi Limbah B3 Keterangan Jenis dan jumlah limbah B3 yang diopen dumping - Sebutkan jenis limbah B3 yang diopen dumping - Jelaskan perkiraan jumlah limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang diopen dumping (panajang x lebar x tinggi) Rencana pengelolaan lahan terkontaminasi limbah B3 - Jelaskan waktu pelaksanaan pemulihan lahan terkontaminasi - Jelaskan pengelolaan lanjut limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang diangkat Kesesuaian rencana dengan pelaksanaan pengelolaan lahan terkontaminasi limbah B3 - Jelaskan pelaksanaan pengelolaan lahan terkontaminasi yang sesuai dengan perencanaan - Jelaskan pelaksanaan pengelolaan lahan terkontaminasi (apakah sesuai atau tidak sesuai dengan perencanaan) Jumlah total limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah dilakukan pengelolaan Sebutkan jumlah limbah B3 yang telah diangkat (dalam ton) Perlakuan pengelolaan terhadap limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah diangkat sesuai perencanaan Jelaskan perlakuan pengelolaan limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah diangkat SSPLT (Surat Status Penyelesaian Lahan Terkontaminasi) Cantumkan nomor SSPLT dan tanggal diterbitkan Ketentuan dalam SSPLT Memeriksa pelaksanaan ketentuan yang dipersyaratkan dalam SSPLT
  • 116.
    115 D. Penaatan terhadapIzin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pelaksanaan ketentuan pengelolaan limbah B3 % penaatan Sudah taat Belum taat Keterangan Penyimpanan Sementara 100 √ - - Kondisi fisik bangunan TPS sesuai dengan ketentuan; - Dilengkapi dengan sarana dan prasana yang sesuai dengan ketentuan; - Tata cara penyimpanan sesuai dengan ketentuan; - Semua limbah B3 teridentifikasi dan memiliki tujuan akhir pengelolaan; - Pelaporan dilakukan rutin 3 bulan sekali. Pemanfaatan 100 √ - Telah memenuhi seluruh ketentuan dalam izin dan peraturan pengelolaan limbah B3 P nimbunan 100 √ - Telah memenuhi seluruh ketentuan dalam izin dan peraturan pengelolaan limbah B3 Penaatan terhadap izin pengelolaan limbah B3 100 Ket: Penilaian penaatan terhadap izin pengelolaan limbah B3 dilakukan berdasarkan % penaatan terendah pelaksanaan ketentuan Pengelolaan Limbah B3. E. Penyerahan Pengelolaan Limbah B3 kepada Pihak Ketiga Kriteria Taat Tidak taat Keterangan Pihak ketiga penerima limbah B3 memiliki izin yang sesuai ketentuan √ - Memiliki izin yang sesuai dan masih berlaku, meme uhi persyaratan izin dan mengelola limbah B3 sesuai izin. Pengumpul memiliki kontrak kerjasama dengan pengelola akhir limbah B3 Pengangkutan limbah B3 memenuhi ketentuan yang berlaku √ - Menggunakan manifest yang sesuai, pengangkutan sesuai dengan rekome dasi pengangkutan dari KLH, memiliki kontrak kerjasama dengan pengolah atau penimbun limbah B3 Manifest dan pengelolaan manifest sesuai dengan ketentuan √ - Menyampaikan manifest salinan #2 ke KLH, menyimpan salinan manife t #3 dan #7 F. Resume Penaatan N . Aspek Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 Taat Belum Taat Keterangan 1. a. Pendataan jenis dan volume limbah yang dihasilkan  - b. Pelaporan  - 2. Status perizinan pengelolaan limbah B3  - 3. Pelaksanaan ketentuan dalam Izin 100% taat i. Pemenuhan Ketentuan Teknis  - j. Pemenuhan Baku Mutu Emisi  - k. Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah  - l. Pemenuhan Pemanfaatan  - 4. Penanganan open dumping, pengelolaan tumpahan, dan penanganan media terkontaminasi LB3 - - h. Rencana pengelolaan - - i. Pelaksanaan pengelolaan - - j. Jumlah tanah terkontaminasi yang dikelola - -
  • 117.
    116 5. Jumlah limbahB3 yang dikelola sesuai dengan peraturan  - 100% taat 6. Pengelolaan limbah B3 oleh pihak ke-3 dan pengangkutan limbah B3  - 7. Pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu (antara lain : Dumping, Re-injeksi, dll) - - Kesimpulan Penaatan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun  - G. Kesimpulan Perusahaan telah melakukan penaatan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan persyaratan dalam izin. H. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan 1. Tetap menjaga pemenuhan teknis TPS Limbah B3 sesuai dengan Kep- 01/BAPEDAL/09/1995. 2. Tetap memastikan pengelolaan limbah B3 ke pihak ketiga yang memiliki izin dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Memprioritaskan upaya 3R (reuse, recycle, recovery) dalam pengelolaan limbah B3. 4. Tetap melakukan pencatatan (log book dan neraca) terhadap seluruh limbah B3 yang dihasilkan. 5. Tetap melakukan pengelolaan lanjut limbah B3 yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan peraturan dalam pengelolaan limbah B3 dan persyaratan dalam izin. 6. Tetap melaporkan/menembuskan kegiatan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan pengelolaan limbah B3 atau izin-izin yang dimiliki. Pelaporan atau tembusan laporan meliputi data log book, neraca limbah B3, dan manifest salinan #2 yang disampaikan secara periodik kepada Deputi IV MENLH Bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Sampah; d/a. : Gd. C Lt. 2, Jln. D.I. Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur410, dengan tembusan ke BLH Provinsi XXX dan BLH Kabupaten XXX. V. PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN C. Rekapitulasi Penilaian No. Tahapan Lokasi Nilai Total X ≥ 80 55 < x < 80 X ≤ 55 Keterangan 1. Pembersihan Lahan Lokasi 1 98 1 Taat 2. Penggalian Tanah Penutup Lokasi 1 81 1 Taat 3. Penambangan Lokasi 1 88 1 Taat 4. Penimbunan Lokasi 1 78 1 Tidak Taat 5. Pengupasan Tanah Pucuk Lokasi 1 98 1 Taat 6. Reklamasi Lokasi 1 88 1 Taat
  • 118.
    117 7. Pembersihan Lahan Lokasi 2100 1 Taat 8. Pengupasan Tanah Pucuk Lokasi 2 100 1 Taat 9. Penggalian Tanah Penutup Lokasi 2 81 1 Taat 10. Penambangan Lokasi 2 90 1 Taat 11. Penimbunan Lokasi 2 53 1 Taat 12. Reklamasi Lokasi 2 86 1 Taat 13. Pembersihan Lahan Lokasi 3 100 1 Taat 14. Pengupasan Tanah Pucuk Lokasi 3 100 1 Taat 15. Penggalian Tanah Penutup Lokasi 3 81 1 Taat 16. Penambangan Lokasi 3 73 1 Taat 17. Penimbunan Lokasi 3 83 1 Taat 18. Reklamasi Lokasi 3 86 1 Taat 19. Pembersihan Lahan Lokasi 4 98 1 Taat 20. Penimbunan Lokasi 4 91 1 Taat 21. Reklamasi Lokasi 4 100 1 Taat 22. Pengupasan Tanah Pucuk Lokasi 5 98 1 Taat 23. Penggalian Tanah Penutup Lokasi 5 91 1 Taat 24. Penambangan Lokasi 5 98 1 Taat 25. Pembersihan Lahan Lokasi 6 100 1 Taat 26. Pengupasan Tanah Pucuk Lokasi 6 100 1 Taat 27. Penggalian Tanah Penutup Lokasi 6 83 1 Taat 28. Penambangan Lokasi 6 88 1 Taat 29. Penimbunan Lokasi 6 83 1 Taat 30. Reklamasi Lokasi 6 88 1 Taat JUMLAH DATA 30 27 2 1 Tidak Taat Persentase 90% 6,67% 3,3% Tidak Taat
  • 119.
    118 D. Ringkasan PenaatanPengendalian Kerusakan Lahan 1. Pada aspek manajemen telah memenuhi semua ketentuan kriteria pengendalian kerusakan lingkungan 2. Untuk aspek Teknis: a) Kriteria K3 (Potensi Longsor) terlihat longsoran batuan pada dinding yang ditinggal b) Kriteria K4 (Potensi Pencemaran AAT) tidak mendapatkan nilai karena belum dilakukan upaya penanganan batuan yang berpotensi membentuk air asam tambang. c) Kriteria K5 (Erosi): terdapat indikasi adanya erosi didinding lereng penggalian tanah penutup d) Kriteria K6 (Kebencanan); jauh dari pemukiman penduduk dan sarana vital lain/memiliki sistem tanggap darurat (sarana, personil, SOP, dll E. Tindaklanjut yang harus dilakukan 1. Mempertahankan kinerja terkait aspek manajemen 2. Melakukan pembenahan pada lereng-lereng yang tinggi atau sudutnya melebihi rekomendasi FS dan terlihat adanya longsoran batuan didaerah tersebut. 3. Melakukan upaya penanganan batuan yang berpotensi pencemar dengan mengikuti langkah langkah sebagai berikut ; a) Identifikasi semua batuan limbah yang dihasilkan dari penambangan b) Melakukan karakteristik batuan penutup tersebut, batuan potensi pembentuk AAT dan batuan tidak berpotensi membentuk AAT c) Memilih teknologi penanganan batuan potensi pembentuk AAT tersebut, untuk menghindari terbentuknya AAT 4. Upaya Pengolahan AAT : a) Melakukan pengumpulan AAT yang ada b) Melakukan pengolahan air leachet (AAT) yang sudah terbentuk hingga memenuhi BMAL sebelum dibuang ke lingkungan.
  • 120.
    119 LAMPIRAN VII FORMAT RAPORTFINAL HASIL EVALUASI PENGAWASAN KINERJA PENAATAN PROPER 20XX – 20XX Nama Perusahaan : PT. XXX Jenis Industri : XXX Lokasi Kegiatan : KABUPATEN XXX, PROVINSI XXX Peringkat : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP 20XX
  • 121.
    120 A. Lampiran VIIA. Format Raport Industri NON TAMBANG HASIL EVALUASI PENGAWASAN KINERJA PENAATAN Periode 1 Juli 20XX – 30 Juni 20XX Nama Perusahaan : PT. XXX Jenis Industri : XXX Lokasi Kegiatan : KABUPATEN XXX, PROVINSI XXX I. DOKUMEN LINGKUNGAN/IZIN LINGKUNGAN No. Kewajiban penanggungjawab usaha sesuai PP 27/2012 Penaatan Keterangan 1. Memiliki dokumen lingkungan/Izin Lingkungan. Taat Dokumen UKL-UPL Nomor :117/UKL- UPL/2008 disetujui oleh Kepala Dinas Lingkunga Hidup, Pertambangan dan Energi Kabupaten XXX 2. Melaksanakan ketentuan dalam dokumen lingkungan/izin lingkungan: G. Deskripsi kegiatan (luas area dan kapasitas produksi) H. Pengelolaan lingkungan terutama terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan Pengelolaan LB3 Tidak Taat Belum melaksanakan ketentuan secara rutin pelaksanaan UKL-UPL 3. Melaporkan pelaksanaan dokumen lingkungan/izin lingkungan (terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan Pengelolaan LB3) Tidak Taat Belum melaporkan secara rutin pelaksanaan UKL-UPL II. PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR A. Kewajiban Pengendalian Pencemaran Air No. Pengelolaan Limbah Cair Penaatan Keterangan 1. Ketaatan terhadap Izin Tidak Taat Izin pembuangan No 660.31/2875/203.2/2010 namun sudah habis masa berlakunya pada tanggal 29 Maret 2012 dan belum memperpanjang 2. Ketaatan terhadap titik penaatan pemantauan 100% Perusahaan mempunyai satu titik outlet IPAL sudah dilakukan pemantauan 3. Ketaatan terhadap parameter Baku Mutu 100% Parameter yang dipantau sudah lengkap sesuai dengan Permen LH No 04 Tahun 2010 4. Ketaatan terhadap pelaporan 87% Sepanjang masa evaluasi parameter TSS dua bulan tidak dilaporkan 5. a. Ketaatan terhadap pemenuhan Baku Mutu 87% Hasil swapantau yang dilaporkan memenuhi baku mutu namun hasil pemantauan KLH melebihi baku mutu > 500%BMAL untuk parameter minyak lemak b. Pemenuhan Baku Mutu berdasarkan Pemantauan Tim PROPER Taat Hasil Pemantauan Tim PROPER (KLH/Provinsi) memenuhi Baku Mutu Air Limbah sesuai izin. 6. Ketaatan terhadap Ketentuan Teknis Tidak Taat Ditemukan bypass dari saluran sebelum masuk ke kolam IPAL dan belum memasang alat ukur debit
  • 122.
    121 G. Perhitungan BebanPencemaran Air (Ton/Periode) No Parameter Beban Inlet Beban Outlet H. Ringkasan Penaatan Pengendalian Pencemaran Air Berdasarkan hasil evaluasi pengendalian pencemaran air, perusahaan tidak taat terhadap izin, pelaporan, pemenuhan bakumutu limbah dan ketentuan teknis, namun perusahaan taat terhadap titik penaatan dan parameter baku mutu sesuai dengan peraturan perundangan lingkungan yang berlaku. I. Tindak Lanjut Yang Harus Dilakukan 1. Perusahaan wajib segera menutup saluran bypass dari saluran sebelum masuk ke kolam IPAL 2. Perusahaan wajib segera mengajukan izin pembuangan air limbah kepada Bupati Kabupaten XXX 3. Perusahaan wajib menjaga Kualitas air limbah melalui optimalisasi kinerja IPAL agar memenuhi BMAL yang ditetapkan dan memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan XXX tentang baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan industri XXX 4. Perusahaan wajib melakukan pengujian air limbah setiap bulan untuk setiap parameter yang dipersyaratkan dalam baku mutu air limbah Industri XXX ,dan memeriksakannya kepada laboratorium terakreditasi. 5. Perusahaan wajib memasang alat ukur debit dan melakukan pencatatan debit, /kuantitas limbah harian, pH harian, serta produksi senyatanya bulanan. 6. Perusahaan wajib menyampaikan laporan tentang pH harian, debit/kuantitas air limbah harian, kadar parameter mutu limbah cair dan produksi harian senyatanya, sekurang-kurangnya tiga bulan sekali kepada BLH Kabupaten XXX, BLH Provinsi XXX dan Kementerian Lingkungan Hidup. III. PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA A. Kewajiban Pengendalian Pencemaran Udara No. Pengendalian Pencemaran Udara Penaatan Keterangan 1. Ketaatan terhadap titik penaatan pemantauan 100%  Sumber Emisi : 3 unit boiler, 1 unit heather, 2 Unit dryer, 3 unit deporasi gliserin, 2 unit genset  Seluruh sumber emisi sudah dipantau 2. Ketaatan terhadap pelaporan 100% Semua parameter dari hasil pemantauan semua sumber emisi sudah dilaporkan sesuai peraturan 3. Ketaatan terhadap parameter Baku Mutu Emisi 100% Parameter yang dipantau dari semua sumber emisi sudah sesuai peraturan 4. Ketaatan terhadap pemenuhan Baku Mutu Emisi 100% Hasil pemantauan emisi seluruh sumber emisi telah memenuhi baku mutu emisi 5. Ketaatan terhadap ketentuan Teknis yang dipersyaratkan Taat Semua cerobong sudah dilengkapi dengan sarana dan prasarana sampling
  • 123.
    122 B. Perhitungan BebanPencemaran Udara (Ton/periode) No Parameter Beban Outlet C. Ringkasan Penaatan Pengendalian Pencemaran Udara Selama periode penilaian dalam pengendalian pencemaran udara, perusahaan taat terhadap pemenuhan titik penaatan pemantauan, pelaporan, parameter baku mutu, pemenuhan baku mutu dan ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. D. Tindak Lanjut Yang Harus Dilakukan 1. Perusahaan wajib tetap melakukan pemantauan emisi Boiler, Heather yang aktif dengan parameter dan frekuensi minimal 6 bulan sekali sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 07 tahun 2007. 2. Perusahaan wajib tetap melakukan pemantauan emisi genset dan dryer yang aktif dengan parameter dan frekuensi sesuai peraturan yang berlaku. 3. Perusahaan wajib menjaga kualitas emisinya sehingga memenuhi Baku Mutu sesuai dengan peraturan yang berlaku. 4. Perusahaan wajib tetap melakukan pengukuran kualitas udara ambien sekurang-kurangnya 6 bulan sekali sesuai dengan PP Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. 5. Perusahaan wajib menyampaikan laporan tentang pengujian emisi udara dari semua sumber emisi dan pengujian kualitas udara ambien sekurang-kurangnya enam bulan sekali kepada BLH Kabupaten XXX, BLH Provinsi XXX dan Kementerian Lingkungan Hidup. IV. PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) A. Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pengelolaan Limbah B3 Status Perizinan No. SK/ No. Surat Masa Berlaku Keterangan Penyimpanan Sementara √ SK Bupati XXX No. 03 tahun 2010, tanggal 9 Februari 2010 5 (lima) tahun Limbah 3 Campuran SK Bupati XXX No. 186 Tahun 2011, tanggal 27 Januari 2011 Sludge IPAL dan Fly Ash Pemanfaatan √ Surat Persetujuan Dep IV Bidang Pengelolaan B3 dan LB3, No or: B- 6658/Dep.IV/LH/09/2010 1 (satu) tahun Uji Coba Pemanfaatan Sludge IPAL Industri Pulp dan Kertas Non Drinking Sebagai Kompos,untuk mendapatkan Standar Nasional Indonesia (tidak melakukan pemanfaatan sludge IPAL lagi untuk kompos) SK MENLH No. 230 tahun 2010, tanggal 27 September 2010. 5 (lima) tahun Pemanfaatan LB3 sludge IPAL sebagai subtitusi bahan bakar di multifuel boiler SK MENLH No. 301 tahun 2011, tanggal 30 Desember 2011 5 (lima) tahun Pemanfaatan limbah B3; fly ash, bottom ash (slag batu bara), dreg dan grit sebagai campuran bahan baku pembuatan paving block, coblock dan stabilisasi slab
  • 124.
    123 Penimbunan/ landfill √ SK MENLHNo. 88 tahun 2012 5 (lima) tahun Penimbunan limbah dreg, grit dan slag pada landfill kelas II B. Kinerja Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Neraca Limbah B3 Periode 1 Juli 2012 sampai dengan 30 Juni 2013) Jenis Limbah Satuan Limbah Dihasilkan Limbah Dikelola Limbah Belum Dikelola Perlakuan A. Sumber Dari Proses Produksi Sludge IPAL Ton 7,790.78 7,530.34 0 Dimanfaatkan sebagai bahan bakar Multi Fuel Boiler 179.00 Dimanfaatkan untuk composting sampai bulan September 2011 81.44 Disimpan di TPS LB3 Grits & dregs Ton 26,994.76 4,023.41 0 Dimanfaatkan untuk stabilized bed 22,971.35 Ditimbun di landfill B. Sumber Dari Luar Proses Produksi Oli bekas + solar bekas Ton 19.40 19.00 0 - Pengangkut : PT. YYY Kode manifest: AAO - Pengumpul & Pemanfaat : PT. YYY 0.40 Disimpan di TPS LB3 Slag batubara Ton 1,574.80 267.82 0 Dimanfaatkan sesuai izin 1,306.98 Ditimbun di landfill Fly ash boiler Ton 1,497.37 1,093.00 0 Dimanfaatkan untuk stabilized bed 404.37 Disimpan di TPS LB3 Aki bekas/ baterai bekas Ton 1.4995 1.4995 0 - Pengangkut : PT. YYY Kode manifest: OL - Pengumpul & Pemanfaat: PT. YYY Limbah lab (vial COD) Ton 0.084 0.076 0 - Pengangkut: PT. YYY Kode manifest: AAO - Pengolah: PT. YYY 0.008 Disimpan di TPS LB3 Lampu merkuri bekas Ton 0.0124 0.0124 0 Disimpan di TPS LB3 Filter oli bekas Ton 1.80 1.80 0 - Pengangkut: PT. YYY Kode manifest: AAO - Pengumpul & Pemanfaat: PT. YYY Limbak klinis Ton 0 0 0 Tidak dihasilkan dalam periode penilaian Majun terkontaminasi Ton 0.95 0.90 0 - Pengangkut: PT. YYY Kode manifest: AAO - Pengumpul & Pemanfaat: PT. YYY 0.05 Disimpan di TPS LB3 Toner bekas Ton 0.028 0.017 0 - Pengangkut : PT. YYY Kode manifest: OL - Pengolah: PT. YYY 0.011 Disimpan di TPS LB3 Selang hidrolik terkontaminasi Ton 0.15 0.15 0 - Pengangkut: PT. YYY Kode manifest: OL
  • 125.
    124 oli - Pengumpul& Pemanfaat: PT. YYY Serbuk gergaji (saw dust) terkontaminasi minyak kotor Ton 2.80 2.80 0 - Pengangkut: PT. YYY Kode manifest: AAO - Pengolah: PT. YYY Grease bekas Ton 0.20 0.20 0 Pengangkut: PT. YYY Kode manifest: AAO Bekas kemasan bahan kimia Ton 0.20 0.20 0 - Pengangkut: PT. YYY Kode manifest: AAO - Pengolah: PT. YYY TOTAL Ton 37,898.33 37,898.33 0 Persentase % 100 0 Ket : 34.29% limbah B3 telah dimanfaatkan sesuai izin, 64.06% limbah B3 ditimbun di landfill yang berizin, 0.11% limbah B3 telah diserahkan ke pihak ketiga, dan 1.54% limbah masih tersimpan di TPS. Secara umum 100% limbah B3 sudah dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku dan persyaratan dalam izin. C. Penanganan Lahan / Tanah Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pelaksanaan Penanganan Lahan/ Tanah Terkontaminasi Limbah B3 Keterangan Jenis dan jumlah limbah B3 yang diopen dumping - Sebutkan jenis limbah B3 yang diopen dumping - Jelaskan perkiraan jumlah limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang diopen dumping (panajang x lebar x tinggi) Rencana pengelolaan lahan terkontaminasi limbah B3 - Jelaskan waktu pelaksanaan pemulihan lahan terkontaminasi - Jelaskan pengelolaan lanjut limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang diangkat Kesesuaian rencana dengan pelaksanaan pengelolaan lahan terkontaminasi limbah B3 - Jelaskan pelaksanaan pengelolaan lahan terkontaminasi yang sesuai dengan perencanaan - Jelaskan pelaksanaan pengelolaan lahan terkontaminasi (apakah sesuai atau tidak sesuai dengan perencanaan) Jumlah total limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah dilakukan pengelolaan Sebutkan jumlah limbah B3 yang telah diangkat (dalam ton) Perlakuan pengelolaan terhadap limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah diangkat sesuai perencanaan Jelaskan perlakuan pengelolaan limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah diangkat SSPLT (Surat Status Penyelesaian Lahan Terkontaminasi) Cantumkan nomor SSPLT dan tanggal diterbitkan Ketentuan dalam SSPLT Memeriksa pelaksanaan ketentuan yang dipersyaratkan dalam SSPLT D. Penaatan terhadap Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pelaksanaan ketentuan pengelolaan limbah B3 % penaatan Sudah taat Belum taat Keterangan Penyimpanan Sementara 100 √ - - Kondisi fisik bangunan TPS sesuai dengan ketentuan; - Dilengkapi dengan sarana dan prasana yang sesuai dengan ketentuan; - Tata cara penyimpanan sesuai dengan
  • 126.
    125 ketentuan; - Semua limbahB3 teridentifikasi dan memiliki tujuan akhir pengelolaan; - Pelaporan dilakukan rutin 3 bulan sekali. Pemanfaatan 100 √ - Telah memenuhi seluruh ketentuan dalam izin dan peraturan pengelolaan limbah B3 Penimbunan 100 √ - Telah memenuhi seluruh ketentuan dalam izin dan peraturan pengelolaan limbah B3 Penaatan terhadap izin pengelolaan limbah B3 100 Ket: Penilaian penaatan terhadap izin pengelolaan limbah B3 dilakukan berdasarkan % penaatan terendah pelaksanaan ketentuan Pengelolaan Limbah B3. E. Penyerahan Pengelolaan Limbah B3 kepada Pihak Ketiga Kriteria Taat Tidak taat Keterangan Pihak ketiga penerima limbah B3 memiliki izin yang sesuai ketentuan √ - Memiliki izin yang sesuai dan masih berlaku, memenuhi persyaratan izin dan mengelola limbah B3 sesuai izin. Pengumpul memiliki kontrak kerjasama dengan pengelola akhir limbah B3 Pengangkutan limbah B3 memenuhi ketentuan yang berlaku √ - Menggunakan manifest yang sesuai, pengangkutan sesuai dengan rekomendasi pengangkutan dari KLH, memiliki kontrak kerjasama dengan pengolah atau penimbun limbah B3 Manifest dan pengelolaan manifest sesuai dengan ketentuan √ - Menyampaikan manifest salinan #2 ke KLH, menyimpan salinan manife t #3 dan #7 F. Resume Penaatan No. Aspek Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 Taat Belum Taat Keterangan 1. a. Pendataan jenis dan volume limbah yang dihasilkan  - b. Pelaporan  - 2. Status perizinan pengelolaan limbah B3  - 3. Pelaksanaan ketentuan dalam Izin 100% taat m. Pemenuhan Ketentuan Teknis  - n. Pemenuhan Baku Mutu Emisi  - o. Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah  - p. Pemenuhan Pemanfaatan  - 4. Penanganan open dumping, pengelolaan tumpahan, dan penanganan media terkontaminasi LB3 - - k. Rencana pengelolaan - - l. Pelaksanaan pengelolaan - - m. Jumlah tanah terkontaminasi yang dikelola - - 5. Jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan peraturan  - 100% taat 6. Pengelolaan limbah B3 oleh pihak ke-3 dan pengangkutan limbah B3  - 7. Pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu (antara lain : Dumping, Re-injeksi, dll) - - Kesimpulan Penaatan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun  -
  • 127.
    126 G. Kesimpulan Perusahaan telahmelakukan penaatan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan persyaratan dalam izin. H. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan 1. Tetap menjaga pemenuhan teknis TPS Limbah B3 sesuai dengan Kep-01/BAPEDAL/09/1995. 2. Tetap memastikan pengelolaan limbah B3 ke pihak ketiga yang memiliki izin dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Memprioritaskan upaya 3R (reuse, recycle, recovery) dalam pengelolaan limbah B3. 4. Tetap melakukan pencatatan (log book dan neraca) terhadap seluruh limbah B3 yang dihasilkan. 5. Tetap melakukan pengelolaan lanjut limbah B3 yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan peraturan dalam pengelolaan limbah B3 dan persyaratan dalam izin. 6. Tetap melaporkan/menembuskan kegiatan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan pengelolaan limbah B3 atau izin-izin yang dimiliki. Pelaporan atau tembusan laporan meliputi data log book, neraca limbah B3, dan manifest salinan #2 yang disampaikan secara periodik kepada Deputi IV MENLH Bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Sampah; d/a. : Gd. C Lt. 2, Jln. D.I. Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur410, dengan tembusan ke BLH Provinsi XXX dan BLH Kabupaten XXX.
  • 128.
    127 B. LAMPIRAN VIIB. Format Raport Industri TAMBANG HASIL EVALUASI PENGAWASAN KINERJA PENAATAN Periode 1 Juli 20XX – 30 Juni 20XX Nama Perusahaan : PT. TAMBANG XXX Jenis Industri : Pertambangan Batubara Lokasi Kegiatan : Kabupaten XXX, Provinsi XXX I. DOKUMEN LINGKUNGAN/IZIN LINGKUNGAN No. Kewajiban penanggungjawab usaha sesuai PP 27/2012 Penaatan Keterangan 1. Memiliki dokumen lingkungan/Izin Lingkungan. Taat Dokumen UKL-UPL Nomor :117/UKL- UPL/2008 disetujui oleh Kepala Dinas Lingkunga Hidup, Pertambangan dan Energi Kabupaten Lombok Timur 2. Melaksanakan ketentuan dalam dokumen lingkungan/izin lingkungan: I. Deskripsi kegiatan (luas area dan kapasitas produksi) J. Pengelolaan lingkungan terutama terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan Pengelolaan LB3 Tidak Taat Belum melaksanakan ketentuan secara rutin pelaksanaan UKL-UPL 3. Melaporkan pelaksanaan dokumen lingkungan/izin lingkungan (terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan Pengelolaan LB3) Tidak Taat Belum melaporkan secara rutin pelaksanaan UKL-UPL II. PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR A. Kewajiban Pengendalian Pencemaran Air No. Pengelolaan Limbah Cair Penaatan Keterangan 1. Ketaatan terhadap Izin Tidak Taat Izin pembuangan No 660.31/2875/203.2/2010 namun sudah habis masa berlakunya pada tanggal 29 Maret 2012 dan belum memperpanjang 2. Ketaatan terhadap titik penaatan pemantauan 100% Perusahaan mempunyai 10 (sepulu) titik outlet IPAL dan seluruhnya sudah dilakukan pemantauan 3. Ketaatan terhadap parameter Baku Mutu 100% Parameter yang dipantau sudah lengkap sesuai dengan Kepmen LH No 113 Tahun 2003 4. Ketaatan terhadap pelaporan 83% Sepanjang masa evaluasi parameter TSS dua bulan tidak dilaporkan 5. a. Ketaatan terhadap pemenuhan Baku Mutu 80% Parameter TSS 2x melebihi Baku Mutu Air Limbah Kepmen LH No 113 Tahun 2003 b. Pemenuhan Baku Mutu berdasarkan Pemantauan Tim PROPER ------ - Tidak dilakukan pengambilan sampel air limbah. 6. Ketaatan terhadap Ketentuan Teknis Tidak Taat Ditemukan bypass dari saluran sebelum masuk ke kolam IPAL dan belum memasang alat ukur debit
  • 129.
    128 B. Perhitungan BebanPencemaran Air (Ton/Periode) No Parameter Beban Inlet Beban Outlet C. Ringkasan Penaatan Pengendalian Pencemaran Air Berdasarkan hasil evaluasi pengendalian pencemaran air, perusahaan tidak taat terhadap izin, pelaporan, pemenuhan bakumutu limbah dan ketentuan teknis, namun perusahaan taat terhadap titik penaatan dan parameter baku mutu sesuai dengan peraturan perundangan lingkungan yang berlaku. D. Tindak Lanjut Yang Harus Dilakukan 1. Perusahaan wajib segera menutup saluran bypass dari saluran sebelum masuk ke kolam IPAL 2. Perusahaan wajib segera mengurus izin pembuangan air limbah kepada Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara 3. Perusahaan wajib menjaga Kualitas air limbah melalui optimalisasi kinerja IPAL agar memenuhi BMAL yang ditetapkan dan memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri LH No 113 Tahun 2003 tentang baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan Pertambangan Batubara 4. Perusahaan wajib melakukan pengujian air limbah setiap bulan untuk setiap parameter yang dipersyaratkan dalam baku mutu air limbah kegiatan pertambangan batubara ,dan memeriksakannya kepada laboratorium terakreditasi. 5. Perusahaan wajib memasang alat ukur debit dan melakukan pencatatan debit /kuantitas limbah harian, pH harian, serta produksi senyatanya bulanan. 6. Perusahaan wajib menyampaikan laporan tentang pH harian, debit/kuantitas air limbah harian, kadar parameter mutu limbah cair dan produksi harian senyatanya, sekurang-kurangnya tiga bulan sekali kepada BLH Kabupaten XXX, BLH Provinsi XXX dan Kementerian Lingkungan Hidup. III. PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA A. Kewajiban Pengendalian Pencemaran Udara No. Pengendalian Pencemaran Udara Penaatan Keterangan 1. Ketaatan terhadap titik penaatan pemantauan 100%  Sumber Emisi : 3 unit boiler, 1 unit heather, 2 Unit dryer, 3 unit deporasi gliserin, 2 unit genset  Seluruh sumber emisi sudah dipantau 2. Ketaatan terhadap pelaporan 100% Semua parameter dari hasil pemantauan semua sumber emisi sudah dilaporkan sesuai peraturan 3. Ketaatan terhadap parameter Baku Mutu Emisi 100% Parameter yang dipantau dari semua sumber emisi sudah sesuai peraturan 4. Ketaatan terhadap pemenuhan Baku Mutu Emisi 100% Hasil pemantauan emisi seluruh sumber emisi telah memenuhi baku mutu emisi 5. Ketaatan terhadap ketentuan Teknis yang dipersyaratkan Taat Semua cerobong sudah dilengkapi dengan sarana dan prasarana sampling
  • 130.
    129 B. Perhitungan BebanPencemaran Udara (Ton/periode) No Parameter Beban Emisi C. Ringkasan Penaatan Pengendalian Pencemaran Udara Selama periode penilaian dalam pengendalian pencemaran udara, perusahaan taat terhadap pemenuhan titik penaatan pemantauan, pelaporan, parameter baku mutu, pemenuhan baku mutu dan ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. D. Tindak Lanjut Yang Harus Dilakukan 1. Perusahaan wajib tetap melakukan pemantauan emisi Boiler, Heather yang aktif dengan parameter dan frekuensi minimal 6 bulan sekali sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 07 tahun 2007. 2. Perusahaan wajib tetap melakukan pemantauan emisi genset dan dryer yang aktif dengan parameter dan frekuensi sesuai peraturan yang berlaku. 3. Perusahaan wajib tetap menjaga kualitas emisinya sehingga memenuhi Baku Mutu sesuai dengan peraturan yang berlaku. 4. Perusahaan wajib tetap melakukan pengukuran kualitas udara ambien sekurang-kurangnya 6 bulan sekali sesuai dengan PP Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. 5. Perusahaan wajib menyampaikan laporan tentang pengujian emisi udara dari semua sumber emisi dan pengujian kualitas udara ambien sekurang-kurangnya enam bulan sekali kepada BLH Kabupaten XXX, BLH Provinsi XXX dan Kementerian Lingkungan Hidup. IV. PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) A. Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pengelolaan Limbah B3 Status Perizinan No. SK/ No. Surat Masa Berlaku Keterangan Penyimpanan Sementara √ SK Bupati XXX No. 03 tahun 2010, tanggal 9 Februari 2010 5 (lima) tahun Limbah B3 Campuran SK Bupati XXX No. 186 Tahun 2011, tanggal 27 Januari 2011 Sludge IPAL dan Fly Ash Pemanfaatan √ Surat Persetujuan Dep IV Bidang Pengelolaan B3 dan LB3, No or: B- 66 8/Dep.IV/LH/09/2010 1 (satu) tahun Uji Coba Pemanfaatan Sludge IPAL Industri Pulp dan Kertas Non Drinking Sebagai Kompos,untuk mendapatkan Standar Nasional Indonesia (tidak melakukan pemanfaatan sludge IPAL lagi untuk kompos) SK MENLH No. 230 tahun 2010, tanggal 27 September 2010. 5 (lima) tahun Pemanfaatan LB3 sludge IPAL sebagai subtitusi bahan bakar di multifuel boiler SK MENLH No. 301 tahun 2011, tanggal 30 Desember 2011 5 (lima) tahun Pemanfaatan limbah B3; fly ash, bottom ash (slag batu bara), dreg dan grit sebagai campuran
  • 131.
    130 bahan baku pembuatanpaving block, coblock dan stabilisasi slab Penimbunan/ landfill √ SK MENLH No. 88 tahun 2012 5 (lima) tahun Penimbunan limbah dreg, grit dan slag pada landfill kelas II B. Kinerja Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Neraca Limbah B3 Periode 1 Juli 20XX sampai dengan 30 Juni 20XX) Jenis Limbah Satuan Limbah Dihasilkan Limbah Dikelola Limbah Belum Dikelola Perlakuan A. Sumber Dari Proses Produksi Sludge IPAL Ton 7,790.78 7,530.34 0 Dimanfaatkan sebagai bahan bakar Multi Fuel Boiler 179.00 Dimanfaatkan untuk composting sampai bulan September 2011 81.44 Disimpan di TPS LB3 Grits & dregs Ton 26,994.76 4,023.41 0 Dimanfaatkan untuk stabilized bed 22,971.35 Ditimbun di landfill B. Sumber Dari Luar Proses Produksi Oli bekas + solar bekas Ton 19.40 19.00 0 - Pengangkut : PT. Shali Riau Lestari Kode manifest: AAO - Pengumpul & Pemanfaat : PT. Andhika Makmur Persada 0.40 Disimpan di TPS LB3 Slag batubara Ton 1,574.80 267.82 0 Dimanfaatkan sesuai izin 1,306.98 Ditimbun di landfill Fly ash boiler Ton 1,497.37 1,093.00 0 Dimanfaatkan untuk stabilized bed 404.37 Disimpan di TPS LB3 Aki bekas/ baterai bekas Ton 1.4995 1.4995 0 - Pengangkut : PT. YYY Kode manifest: OL - Pengumpul & Pemanfaat: PT. YYY Limbah lab (vial COD) Ton 0.084 0.076 0 - Pengangkut: PT. YYY Kode manifest: AAO - Pengolah: PT. YYY 0.008 Disimpan di TPS LB3 Lampu merkuri bekas Ton 0.0124 0.0124 0 Disimpan di TPS LB3 Filter oli bekas Ton 1.80 1.80 0 - Pengangkut: PT. YYY Kode manifest: AAO - Pengumpul & Pemanfaat: PT. YYY Limbak klinis Ton 0 0 0 Tidak dihasilkan dalam periode penilaian Majun terkontaminasi Ton 0.95 0.90 0 - Pengangkut: PT. YYY Kode manifest: AAO - Pengumpul & Pemanfaat: PT. YYY 0.05 Disimpan di TPS LB3 Toner bekas Ton 0.028 0.017 0 - Pengangkut : PT. Indostar Cargo Kode manifest: OL
  • 132.
    131 - Pengolah: PT.YYY 0.011 Disimpan di TPS LB3 Selang hidrolik terkontaminasi oli Ton 0.15 0.15 0 - Pengangkut: PT. YYY Kode manifest: OL - Pengumpul & Pemanfaat: PT. YYY Serbuk gergaji (saw dust) terkontaminasi minyak kotor Ton 2.80 2.80 0 - Pengangkut: PT. YYY Kode manifest: AAO - Pengolah: PT. YYY Grease bekas Ton 0.20 0.20 0 Pengangkut: PT. YYY Kode manifest: AAO Bekas kemasan bahan kimia Ton 0.20 0.20 0 - Pengangkut: PT. YYY Kode manifest: AAO - Pengolah: PT. YYY TOTAL Ton 37,898.33 37,898.33 0 Persentase % 100 0 Ket : 34.29% limbah B3 telah dimanfaatkan sesuai izin, 64.06% limbah B3 ditimbun di landfill yang berizin, 0.11% limbah B3 telah diserahkan ke pihak ketiga, dan 1.54% limbah masih tersimpan di TPS. Secara umum 100% limbah B3 sudah dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku dan persyaratan dalam izin. C. Penanganan Lahan / Tanah Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pelaksanaan Penanganan Lahan/ Tanah Terkontaminasi Limbah B3 Keterangan Jenis dan jumlah limbah B3 yang diopen dumping - Sebutkan jenis limbah B3 yang diopen dumping - Jelaskan perkiraan jumlah limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang diopen dumping (panajang x lebar x tinggi) Rencana pengelolaan lahan terkontaminasi limbah B3 - Jelaskan waktu pelaksanaan pemulihan lahan terkontaminasi - Jelaskan pengelolaan lanjut limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang diangkat Kesesuaian rencana dengan pelaksanaan pengelolaan lahan terkontaminasi limbah B3 - Jelaskan pelaksanaan pengelolaan lahan terkontaminasi yang sesuai dengan perencanaan - Jelaskan pelaksanaan pengelolaan lahan terkontaminasi (apakah sesuai atau tidak sesuai dengan perencanaan) Jumlah total limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah dilakukan pengelolaan Sebutkan jumlah limbah B3 yang telah diangkat (dalam ton) Perlakuan pengelolaan terhadap limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah diangkat sesuai perencanaan Jelaskan perlakuan pengelolaan limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah diangkat SSPLT (Surat Status Penyelesaian Lahan Terkontaminasi) Cantumkan nomor SSPLT dan tanggal diterbitkan Ketentuan dalam SSPLT Memeriksa pelaksanaan ketentuan yang dipersyaratkan dalam SSPLT D. Penaatan terhadap Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pelaksanaan ketentuan pengelolaan limbah B3 % penaatan Sudah taat Belum taat Keterangan Penyimpanan Sementara 100 √ - - Kondisi fisik bangunan TPS sesuai dengan
  • 133.
    132 ketentuan; - Dilengkapi dengansarana dan prasana yang sesuai dengan ketentuan; - Tata cara penyimpanan sesuai dengan ketentuan; - Semua limbah B3 teridentifikasi dan memiliki tujuan akhir pengelolaan; - Pelaporan dilakukan rutin 3 bulan sekali. Pemanfaatan 100 √ Telah memenuhi seluruh ketentuan dalam izin dan peraturan pengelolaan limbah B3 Penimbunan 100 √ - Telah memenuhi seluruh ketentuan dalam izin dan peraturan pengelolaan limbah B3 Penaatan terhadap izin pengelolaan limbah B3 100 Ket: Penilaian penaatan terhadap izin pengelolaan limbah B3 dilakukan berdasarkan % penaatan terendah pelaksanaan ketentuan Pengelolaan Limbah B3. E. Penyerahan Pengelolaan Limbah B3 kepada Pihak Ketiga Kriteria Taat Tidak taat Keterangan Pihak ketiga penerima limbah B3 memiliki izin yang sesuai ketentuan √ - Memiliki izin yang sesuai an masih berlaku, memenuhi persyaratan izin dan mengelola limbah B3 sesuai izin. Pengumpul memiliki kontrak kerjasama dengan pengelola akhir limbah B3 Pengangkutan limbah B3 memenuhi ketentuan yang berlaku √ - Menggunakan manifest yang sesuai, pengangkut n sesuai dengan rekomendasi pengangkutan dari KLH, memiliki kontrak kerjasama dengan pengolah atau penimbun limbah B3 Manifest dan pengelolaan manifest sesuai dengan ketentuan √ - Menyampaikan manifest salinan #2 ke KLH, menyimpan salinan manife t #3 dan #7 F. Resume Penaatan No. Aspek Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 Taat Belum Taat Keterangan 1. a. Pendataan jenis dan volume limbah yang dihasilkan  - b. Pelaporan  - 2. Status perizinan pengelolaan limbah B3  - 3. Pelaksanaan ketentuan dalam Izin 100% taat q. Pemenuhan Ketentuan Teknis  - r. Pemenuhan Baku Mutu Emisi  - s. Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah  - t. Pemenuhan Pemanfaatan  - 4. Penanganan open dumping, pengelolaan tumpahan, dan penanganan media terkontaminasi LB3 - - n. Rencana pengelolaan - - o. Pelaksanaan pengelolaan - - p. Jumlah tanah terkontaminasi yang dikelola - - 5. Jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan peraturan  - 100% taat 6. Pengelolaan limbah B3 oleh pihak ke-3 dan pengangkutan limbah B3  - 7. Pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu (antara - -
  • 134.
    133 lain : Dumping,Re-injeksi, dll) Kesimpulan Penaatan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun  - G. Kesimpulan Perusahaan telah melakukan penaatan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan persyaratan dalam izin. H. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan 1. Tetap menjaga pemenuhan teknis TPS Limbah B3 sesuai dengan Kep-01/BAPEDAL/09/1995. 2. Tetap memastikan pengelolaan limbah B3 ke pihak ketiga yang memiliki izin dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Memprioritaskan upaya 3R (reuse, recycle, recovery) dalam pengelolaan limbah B3. 4. Tetap melakukan pencatatan (log book dan neraca) terhadap seluruh limbah B3 yang dihasilkan. 5. Tetap melakukan pengelolaan lanjut limbah B3 yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan peraturan dalam pengelolaan limbah B3 dan persyaratan dalam izin. 6. Tetap melaporkan/menembuskan kegiatan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan pengelolaan limbah B3 atau izin-izin yang dimiliki. Pelaporan atau tembusan laporan meliputi data log book, neraca limbah B3, dan manifest salinan #2 yang disampaikan secara periodik kepada Deputi IV MENLH Bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Sampah; d/a. : Gd. C Lt. 2, Jln. D.I. Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur410, dengan tembusan ke BLH Provinsi XXX dan BLH Kabupaten XXX. V. PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN A. Rekapitulasi Penilaian No. Tahapan Lokasi Nilai Total X ≥ 80 55 < x < 80 X ≤ 55 Keterangan 1. Pembersiha Lahan Lokasi 1 98 1 Taat 2. Penggalian Tanah Penutup Lokasi 1 81 1 Taat 3. Penambangan Lokasi 1 88 1 Taat 4. Penimbunan Lokasi 1 78 1 Tidak Taat 5. Pengupasan Tanah Pucuk Lokasi 1 98 1 Taat 6. Reklamasi Lokasi 1 88 1 Taat 7. Pembersihan Lahan Lokasi 2 100 1 Taat 8. Pengupasan Tanah Pucuk Lokasi 2 100 1 Taat 9. Penggalian Tanah Penutup Lokasi 2 81 1 Taat
  • 135.
    134 10. Penambangan Lokasi2 90 1 Taat 11. Penimbunan Lokasi 2 53 1 Taat 12. Reklamasi Lokasi 2 86 1 Taat 13. Pembersihan Lahan Lokasi 3 100 1 Taat 14. Pengupasan Tanah Pucuk Lokasi 3 100 1 Taat 15. Penggalian Tanah Penutup Lokasi 3 81 1 Taat 16. Penambangan Lokasi 3 73 1 Taat 17. Penimbunan Lokasi 3 83 1 Taat 18. Reklamasi Lokasi 3 86 1 Taat 19. Pembersihan Lahan Lokasi 4 98 1 Taat 20. Penimbunan Lokasi 4 91 1 Taat 21. Reklamasi Lokasi 4 100 1 Taat 22. Pengupasan Tanah Pucuk Lokasi 5 98 1 Taat 23. Penggalian Tanah Penutup Lokasi 5 91 1 Taat 24. Penambangan Lokasi 5 98 1 Taat 25. Pembersihan Lahan Lokasi 6 100 1 Taat 26. Pengupasan Tanah Pucuk Lokasi 6 100 1 Taat 27. Penggalian Tanah Penutup Lokasi 6 83 1 Taat 28. Penambangan Lokasi 6 88 1 Taat 29. Penimbunan Lokasi 6 83 1 Taat 30. Reklamasi Lokasi 6 88 1 Taat JUMLAH DATA 30 27 2 1 Tidak Taat Persentase 90% 6,67% 3,3% Tidak Taat B. Ringkasan Penaatan Pengendalian Kerusakan Lahan 1. Pada aspek manajemen telah memenuhi semua ketentuan kriteria pengendalian kerusakan lingkungan 2. Untuk aspek Teknis: a) Kriteria K3 (Potensi Longsor) terlihat longsoran batuan pada dinding yang ditinggal b) Kriteria K4 (Potensi Pencemaran AAT) tidak mendapatkan nilai karena belum dilakukan upaya penanganan batuan yang berpotensi membentuk air asam tambang. c) Kriteria K5 (Erosi): terdapat indikasi adanya erosi didinding lereng penggalian tanah penutup d) Kriteria K6 (Kebencanan); jauh dari pemukiman penduduk dan sarana vital lain/memiliki sistem tanggap darurat (sarana, personil, SOP, dll
  • 136.
    135 c. Tindaklanjut yangharus dilakukan 1. Mempertahankan kinerja terkait aspek manajemen 2. Melakukan pembenahan pada lereng-lereng yang tinggi atau sudutnya melebihi rekomendasi FS dan terlihat adanya longsoran batuan didaerah tersebut. 3. Melakukan upaya penanganan batuan yang berpotensi pencemar dengan mengikuti langkah langkah sebagai berikut ; a) Identifikasi semua batuan limbah yang dihasilkan dari penambangan b) Melakukan karakteristik batuan penutup tersebut, batuan potensi pembentuk AAT dan batuan tidak berpotensi membentuk AAT c) Memilih teknologi penanganan batuan potensi pembentuk AAT tersebut, untuk menghindari terbentuknya AAT 4. Upaya Pengolahan AAT : a) Melakukan pengumpulan AAT yang ada b)Melakukan pengolahan air leachet (AAT) yang sudah terbentuk hingga memenuhi BMAL sebelum dibuang ke lingkungan.
  • 137.
    136 LAMPIRAN VIII LAMPIRAN LAPORANDEKONSENTRASI PROPER VIII. 1. Lampiran 1 Laporan Dekonsentrasi PROPER 20xx-20xx Rekapitulasi Identitas Perusahaan No Nama Perusahaan Sektor Sub Sektor Kab/Kota Koordinat Kapasitas Produksi BT LU/LS Terpasang Aktual Satuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dst VIII. 2. Lampiran 2 Laporan Dekonsentrasi PROPER 20xx-20xx (Berupa kumpulan Berita Acara Pengawasan) LAMPIRAN 1 LAPORAN DEKONSENTRASI PROPER 20XX-20XX REKAPITULASI IDENTITAS PERUSAHAAN
  • 138.
    137 VIII. 3.a. Lampiran3.a Laporan Dekonsentrasi PROPER 20xx-20xx Rekapitulasi Beban Pencemaran Air No Nama Perusahaan Sub Sektor Kab/Kota Badan Air Penerima Memiliki IPAL Total Beban (Ton/Periode) COD BOD TSS M&L Lain2 .... 1 2 3 4 5 6 7 dst VIII. 3.b Lampiran 3.b. Laporan Dekonsentrasi PROPER 20xx-20xx Rekapitulasi Baban Pencemaran Udara No Nama Perusahaan Sub Sektor Kab/Kota Beban Emisi (Ton/Periode) CO2 Sox Nox Partikulat 1 2 3 4 dst LAMPIRAN 3 a LAPORAN DEKONSENTRASI PROPER 20XX-20XX REKAPITULASI BEBAN PENCEMARAN AIR LAMPIRAN 3 b LAPORAN DEKONSENTRASI PROPER 20XX-20XX REKAPITULASI BEBAN PENCEMARAN UDARA
  • 139.
    138 VIII. 3.c. Lampiran3.c. Laporan Dekonsentrasi PPROPER 20xx-20xx Rekapitulasi Beban Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) No Nama Perusahaan Sub Sektor Kab/Kota Beban Limbah B3 (Ton/Periode) Dihasilkan Disimpan di TPS Diserahkan Pihak Ke-3 Dimanfaatkan Diolah Landfill Dumping Insinerator Bioremediasi Solidifikasi Injeksi ANFO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 VIII. 4. Lampiran 4 Laporan Dekonsentrasi PROPER 20xx-20xx (Berupa kumpulan Rapor Final Perusahaan) LAMPIRAN 3 c LAPORAN DEKONSENTRASI PROPER 20XX-20XX REKAPITULASI BEBAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)
  • 140.
    139 VIII. 5. Lampiran5. Laporan Dekonsentrasi PROPER 20xx-20xx Rekapitulasi Sumber Daya Manusia No Nama Petugas PROPER Kualifikasi Status Pendidikan Pelatihan Lain-Lain LAMPIRAN 5 LAPORAN DEKONSENTRASI PROPER 20XX-20XX REKAPITULASI SUMBER DAYA MANUSIA