Dokumen tersebut membahas rencana pelaksanaan Agenda Prioritas Pengawasan BPKP tahun 2022, yang mencakup tujuan utama, strategi, kualifikasi yang dibutuhkan petugas pengawasan, dan pelajaran yang dapat diambil dari pengawasan sebelumnya. "
2. Pendahuluan
01
Best Practices
and Lesson Learned
Table of contents
02
Kualifikasi dan Skill Set
perlu dipertimbangkan
untuk dimiliki oleh Rendal Strategi
04
03
APP BPKP
2022
4. Agenda Prioritas
Pengawasan (APP)
BPKP
Merupakan Perwujudan pelaksanaan fungsi audit
intern yang professional serta responsif untuk
menjawab kebutuhan negara. Yang menjabarkan
peta pengawasan utama BPKP pada Tahun 2022,
yang difokuskan pada 7 Sektor Strategis
Pembangunan.
APP juga menjabarkan serangkaian proyeksi data,
informasi, insight maupun foresight yang akan
dihasilkan melalui pelaksanaan pengawasan
Intern BPKP sepanjang Tahun 2022
5. APP 2022 D2 (Awal)
Iwan Taufiq Purwanto
Deputi Bidang PIP Bidang Polhukam
PMK
Yan Setiadi
Direktorat Pengawasan
Bidang Pertahanan dan
Keamanan
Ikhwan Mulyawan
Direktorat Pengawasan
Bidang Politik dan
Penegakan Hukum
Michael Rolandi CB
Direktorat Pengawasan Bidang
Sosial & Penanganan Bencana
Dikdik Sadikin
Direktorat Pengawasan Bidang
Pengembangan SDM dan
Kebudayaan
Riki Antariksa
Direktorat Pengawasan Bidang
Pengembangan Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan
Reformasi Birokrasi
Pendidikan (5 Topik)
Kesehatan (1 Topik)
Reformasi Pembangunan
SDM (1) √ √
Reformasi Pembangunan
SDM (1)
Kesehatan (10 Topik) D201
Perlindungan Sosial (3 topik)
Pemerataan Infrastruktur Akses
Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK) (2 Topik)
Pengentasan Kemiskinan
Ekstrim (2) √ √
Kebijakan Penurunan
Kemiskinan Ekstrim ( 3 topik)
D205
Penurunan Beban Pengeluaran
(3 topik)
Peningkatan Pendapatan
(4 topik) D202,D204
Percepatan Pembangunan
Kesejahteraan di Provinsi
Papua dan Papua Barat (1
Topik) D205
Optimalisasi Pemanfaatan KPBU (D1 √, D2 •, D4, D5, PWK)
: 9 Tema (8 Penanggung jawab dan 1 Pendukung),
Penanggung jawab terdiri dari:
D203 = 6
D204 = 1
D205 = 1
Dan terdiri dari 1 pendukung yang temanya berada
pada tiap Direktorat.
: 2 Sektor (dari 7 Sektor)
: 45 Topik (33 Penanggung Jawab dan
12 Pendukung),
Penanggung jawab terdiri dari:
D203 = 24
D204 = 7
D205 = 2
Total:
Pengentasan Kemiskinan
Ekstrim (2) √ √
Penurunan Beban Pengeluaran
(1 topik)
6. APP 2022 D2 (Solitaire)
Iwan Taufiq Purwanto
Deputi Bidang PIP Bidang Polhukam
PMK
Yan Setiadi
Direktorat Pengawasan
Bidang Pertahanan dan
Keamanan
Ikhwan Mulyawan
Direktorat Pengawasan
Bidang Politik dan
Penegakan Hukum
Michael Rolandi CB
Direktorat Pengawasan Bidang
Sosial & Penanganan Bencana
Dikdik Sadikin
Direktorat Pengawasan Bidang
Pengembangan SDM dan
Kebudayaan
Riki Antariksa
Direktorat Pengawasan Bidang
Pengembangan Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan
Reformasi Birokrasi
Pendidikan (5 Topik)
Kesehatan (1 Topik)
Reformasi Pembangunan
SDM (1) √ √
Reformasi Pembangunan
SDM (1)
Kesehatan (7 Topik)
Perlindungan Sosial (3 topik)
Pemerataan Infrastruktur Akses
Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK) (2 Topik)
Pengentasan Kemiskinan
Ekstrim (2) √ √
Kebijakan Penurunan
Kemiskinan Ekstrim
( 3 topik)
Penurunan Beban Pengeluaran
(3 topik)
Percepatan Pembangunan
Kesejahteraan di Provinsi
Papua dan Papua Barat
(1 Topik)
Optimalisasi Pemanfaatan KPBU (D1 √, D2 •, D4, D5, PWK)
Pengentasan Kemiskinan
Ekstrim (2)
Penurunan Beban Pengeluaran
(1 topik)
Peningkatan Pendapatan
(2 topik)
Peningkatan Pendapatan
(2 topik)
Pengentasan Kemiskinan
Ekstrim (2) √
Reformasi Pembangunan
SDM (1)
Kesehatan (2 Topik)
Pengentasan Kemiskinan
Ekstrim (2)
D203
D203
D203
D203
D203
D205
7. Tema: Kesehatan
1. Penanganan Covid-19 - Vaksinasi Insentif
Nakes (TW-1, TW-2, TW-3, TW-4)
2. K Penanganan Covid-19 – Pembayaran
Insentif Tenaga Kesehatan (TW-1, TW-2,
TW-3, TW-4)
3. Penanganan Covid-19 – Pembayaran Klaim
Rumah Sakit (TW-1, TW-2, TW-3, TW-4)
4. Jaminan Kesehatan Nasional (TW-2)
5. Reformasi Sistem Kesehatan - Layanan
Primer (TW-4)
6. Reformasi Sistem Kesehatan - Layanan
Rujukan (TW-4)
7. Reformasi Sistem Kesehatan - Kualitas dan
Redistribusi Tenaga Kesehatan (TW-4)
Sektor A: Reformasi Pembangunan SDM
D203
1. Penanganan Covid-19 – Pengadaan Barang
dan Jasa (alat testing/tracing, almatkes, obat
dan faskes) (TW-1, TW-2, TW-3, TW-4)
2. Reformasi Sistem Kesehatan – Kemandirian
Industri Farmasi dan Almatkes (TW-4)
D201
1. PenangananCovid-19–Perubahan Perilaku,
Komunikasi Publik dan SatuD ata BLC (TW-2)
D202
1. Stunting (TW-3)
D204
8. Tema: Perlindungan Sosial
1. Peningkatan Tata Kelola Data
Terpadu Kesejahteraan Sosial
(TW-1)
2. Pengembangan Skema Perlinsos
Adaptif (TW-2)
3. Implementasi Bansos APBN
(TW-2)
Sektor A: Reformasi Pembangunan SDM
D203 D302/D303
1. Implementasi Bansos APBD
(TW-2)
2. Implementasi Bansos APBD
(TW-2)
9. • Pilar I (Komitmen Pemerintah)
- Kontributor
• Pilah II (Konvergensi Program,
Anggaran dan Sasaran -
Kontributor
Sektor G: Pengentasan Kemiskinan Ekstrem
TW-I
TW-3
TW-3
TW-3
11. Perencanaan
Rencana Realisasi
Informasi Hasil Pengawasan dalam APP
diharapkan dapat disajikan periode tertentu
Tahun 2022
Adanya dinamika dalam lingkungan pengawasan
BPKP mendorong adanya kebutuhan untuk
menyediakan insilwas dalam setiap periode
penyampaian Lapres (Hasil was Bansos dan Klaim
RS/Insentif Nakes dilaporkan di setiap triwulan)
Apa yang dilakukan?
Keterbatasan Sumberdaya (Keuangan maupun SDM) untuk melaksanakan
penugasan yang belum direncanakan sebelumnya, disiasati dengan merubah
pendekatan/metode pengawasan atau mempersempit cakupan pengawasan
dengan memfokuskan pengujian atas pendalaman pada titik-titik kritis dan
permasalahan yang telah ditemukan pada pengawasan di periode sebelumnya
! Lesson Learned
Semesta Pengawasan BPKP adalah suatu hal yang
bersifat sangat dinamis, kebutuhan penyampaian
insilwas kepada Presiden dapat muncul sewaktu-
waktu diluar waktu yang ditetapkan dalam APP
12. Pengorganisasian Pengawasan
Rencana Realisasi
Tagging terkait pengorganisasian unit kerja
pengawasan dalam APP 2022 telah ditentukan
sebelumnya dan telah melibatkan seluruh unit
kerja terkait sebagai kontributor.
Dalam pelaksanaan pengawasan untuk menghasilkan insilwas
yang diharapkan dalam APP muncul adanya kebutuhan
dukungan dari Unit Kerja lain yang belum di tagging sebagai
kontributor terkait pendalaman atas hambatan/masalah yang
ditemukan (misal informasi perbankan dari deputi akuntan
negara), dan dukungan penelitian dari Puslitbangwas untuk
mengukur dampak dari pelaksanaan program
Apa yang dilakukan?
Berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk dapat berkontribusi dalam penyusulan
insilwas terkait hambatan dan permasalahan pelaksanaan program, dan berkoordinasi
dengan Puslitbangwas untuk merumuskan rencana penelitian untuk mengukur dampak
program, meskipun unit-unit kerja tersebut belum di tagging sebagai kontributor di
APP.
! Lesson Learned
Rendal (terutama rendal koordinator) perlu memahami secara
penuh substansi insilwas yang diharapkan dalam APP, dan
melakukan analisis kebutuhan dukungan data dan informasi
dari unit kerja terkait untuk memastikan ketersediaan data
dan informasi yang dibutuhkan untuk Menyusun sintesa hasil
pengawasan yang diharapkan
13. Informasi Hasil Pengawasan yang
diharapkan
Rencana Realisasi
Insilwas yang diharapkan dalam APP 2022 telah
tercantum secara spesifik dalam dokumen APP
2022
Dalam penyusunan sintesa hasilwas dalam rangka
penerbitan lapres, MKOT cq. Tim Kepala juga meminta
informasi terkait informasi lain yang belum dimintakan
sebelumnya dalam dokumen APP 2022
Apa yang dilakukan?
Dit Sosial PB telah memiliki akses kedalam berbagai aplikasi/dashboard yang dimiliki KL untuk
memantau progress pelaksanaan program, selain itu Dit Sosial PB berinisiatif untuk meminta
perwakilan melakukan pengawalan dan pengawasan cepat untuk mengidentifikasi permasalahan
dan kendala yang dialami di lapangan berdasarkan analisis atas current issue yang terjadi terkait
pelaksanaan program.
!
Lesson Learned
Informasi yang diharapkan dalam APP merupakan Informasi Minimal
yang diminta oleh MKOT cc Tim Kepala untuk Menyusun sintesa
hasilwas. Oleh karena itu adalah suatu yang krusial bagi rendal untuk
memiliki akses kepada Sistem Informasi berbasis computer yang dipakai
oleh mitra pengawasan sampai dengan tingkatan tertentu, selain itu
Rendal juga harus peka dan mampu mengambil inisiatif terhadap isu-isu
spesifik yang berpotensi menjadi perhatian presiden, sehingga insilwas
yang dihasilkan dapat meng-address isu-isu terkini meskipun tidak ada
dalam APP
15. Coordination/
Support Skills
Rendal Perlu Memiliki
Kemampuan/Keahlian
koordinasi yang memadai
untuk memperoleh data dan
informasi yang dibutuhkan
dalam rangka memberikan
dukungan kepada MKOT cq.
Tim Kepala dalam penyusunan
sintesa hasil pengawasan
Analytical Skills
Rendal perlu memiliki keahlian
analisis yang memadai, baik
untuk menganalisis informasi
yang diharapkan dalam APP,
Analisis mengenai
Pendekatan/Metode audit yang
dibutuhkan, analisis terkait
pihak-pihak terkait, analisis
terkait current issue, maupun
analisis untuk menyusun
sintesa hasil pengawasan
Agile Planning
skills
Rendal perlu memiliki
keahlian untuk melaksanakan
perencanaan secara agile
untuk mengakomodir
dinamika semesta
pengawasan BPKP yang
senantiasa berubah,
Kualifikasi/Kemampuan Manajerial Rendal
16. Rendal perlu membangun
kondisi networking yang
memadai, baik dengan K/L
mitra, Perwakilan BPKP,
Rendal Lain dan Juga
Jajaran Pimpinan BPKP
Rendal perlu membangun
kemampuan komunikasi
secara efektif, baik dalam
perencanaan, pelaksanaan
dan pelaporan pengawasan
Networking Communication Skills
Kualifikasi/Kemampuan Manajerial Rendal
(2)
17. Strategy
04
ULTIMATE GOALS
Menghasikan sintesa hasil pengawasan yang disusun secara komprehensif/konvergen, tidak hanya
memuat angka-angka terkait capaian kinerja maupun jumlah temuan dan disajikan secara jelas,
lugas dan sederhana sehingga mampu mendeliver value berupa insight atau foresight bagi
pengambil keputusan, sebagaimana rambu-rambu yang telah dimuat dalam dokumen APP, yang
didukung dengan Laporan Hasil Pengawasan yang disusun sesuai dengan standar.
18. Langkah Penyampaian Insilwas
First Second Third
• Pengorganisasian
Pengawasan
• Koordinasi
Perencanaan
Pengawasan
• Penyusunan Pedoman
Umum dan Juknis
Melaksanakan Langkah
Kerja dan Metodologi
pengawasan yang
ditetapkan dalam
perencanaan
Perencanaan Pelaksanaan
• Pengumpulan Hasilwas dari
masing-masing unit kerja
(Scattered Information)
• Pengumpulan Informasi
Tambahan (Missing Puzzle)
• Koordinasi Penyusunan
Sintesa Hasilwas
Penyusunan
Sintesa Insilwas
19. Ultimate Goals pelaksanaan APP adalah penyampaian Sintesa Insilwas yang komptehensif namun disajikan
secara jelas, lugas dan sederhana sehingga mampu mendeliver value berupa insight atau foresight bagi
pengambil keputusan (Presiden), oleh karena itu Substansi Pedoman/Juknis perlu difokuskan pada
ultimate goals yang akan dihasilkan tersebut.
Dalam menyusun Substansi Pedoman/Juknis, rendal harus memiliki pemahaman terkait
tantangan, keterbatasan dan hambatan yang mungkin akan ditemui dalam pelaksanaan
pengawasan, oleh karena itu pedoman yang disusun perlu dilengkapi dengan langkah
mitigasi yang diperlukan untuk mengatasi hal-hal tersebut, atau menyediakan langkah
kerja alternatif untuk menghasilkan insilwas yang diharapkan.
Catatan Penting Dalam Penyusunan Substansi
Pedoman/Juknis
Understanding Ultimate Goals
Understanding challenges/limitations/Constraints
• Pahami Konteks Informasi yang diharapkan dalam APP,
• Lakukan Identifikasi dan Analisis untuk Menentukan Informasi Hasil
Pengawasan dan Informasi lain yang dibutuhkan untuk melakukan sintesa
hasil pengawasan ditingkat Sektor, Tema dan Topik.
• Lakukan Cascading atas Kebutuhan Data dan Informasi Hasilwas yang perlu
dihasilkan;
• Identifikasi Sumber data dan informasi;
• Susun Struktur Pengorganisasian Pengawasan berdasarkan hasil identifikasi
sumber data dan informasi diatas;
• Kembangkan Langkah Kerja/Program/Metodologi Pengawasan berdasarkan
Langkah-Langkah diatas
Understanding Context
20. Bahan Sintesa Hasil Pengawasan
Insilwas Rendal Kontri
dan Pwk.BPKP/APIP
Insilwas
Rendal Koor.
Informasi Tambahan
yang dibutuhkan
(Missing Puzzle) dari Unit
Kerja BPKP non Kontributor,
K/L lain, Penelitian, Policy
Paper, Data Statistik, dsb
Sintesa
Hasilwas
21. Perlakukan K/L
sebagai Mitra Kerja
Kondisi ini tercermin dari Gaya
Komunikasi kepada K/L dan
angle penyampaian bahasa
temuan kepada K/L
Komitmen Perbaikan
Lakukan Advokasi untuk
meningkatkan kesadaran dan
komitmen pimpinan K/L pada
upaya perbaikan tata kelola
Program/Kegiatan
Action Plan
Bila diperlukan, lakukan
pendampingan kepada unit
kerja K/L untuk menyusun
rencana kerja perbaikan,
berdasarkan rekomendasi
yang disampaikan oleh BPKP
Control
Bila diperlukan, dampingi unit
kerja K/L untuk merumuskan
pengendalian yang diperlukan
untuk mencegah permasalahan
yang sama terulang di masa
depan.
Pemberdayaan
Libatkan unit kerja terkait yang
ada di K/L dalam upaya
perbaikan tata Kelola
program/kegiatan yang menjadi
focus pengawasan BPKP
Improvement
Unit Kerja K/L memperoleh
peningkatan Kualitas Tata
Kelola dan Akuntabilitas
dalam pelaksanaan
program/kegiatan
Langkah-langkah untuk mewujudkan hasil pengawasan yang efektif
dengan K/L Mitra
22. Management challenges
Financial/Human
resources
Bagaimana Memitigasi Keterbatasan?
(upaya mitigasi: kolaborasi dengan unit
kerja lain, melibatkan APIP, Solitaire APP
Antar Direktorat, dsb)
Lack or Ownerships
Dimana unit kerja pengawasan lain (misal
kontributor, Perwakilan BPKP dan/atau APIP K/L/D)
belum memiliki awareness bahwa penugasan APP
merupakan shared responsibility dan juga shared
pride dan performance yang dimiliki bersama oleh
seluruh unit kerja terkait. Sehingga rendal
kontributor akan mengalami kesulitan untuk
menyusun sintesa, karena kekurangan
data/informasi dan/atau kurangnya kualitas
informasi yang dihasilkan. (upaya peningkatan
ownership dengan pelibatan seluruh unit kerja mulai
dari proses perencanaan penganggaran, sampai
dengan penyusunan sintesa hasil pengawasan)
20%
80%
23. CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo,
including icons by Flaticon, infographics & images by Freepik
and illustrations by Storyset
Thanks!