Recommended
More Related Content
Similar to PPT Perbup Kerjasama.pptx
Similar to PPT Perbup Kerjasama.pptx (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
PPT Perbup Kerjasama.pptx
- 1. Sosialisasi Peraturan Bupati Karawang Nomor 98 Tahun 2020
- 3. • BLUD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pasal 90 ayat 1 •Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, meliputi: Kerja Sama Operasional (KSO) & Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) pasal 91 ayat 1 • Tata cara kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Kepala Daerah pasal 91 ayat 6 Peraturann Menteri Dalam Negeri No 79 tahun 2018, tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Untuk melaksanakan ketentuan pasal 91 ayat (6) Permendagri 79 Tahun 2018, Bupati Karawang menetapkan Peraturan Bupati Karawang No 98 tahun 2020 tetang Tata Cara Kerja Sama Daerah Puskesmas
- 4. Tujuan Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk dijadikan sebagai pedoman/acuan dan landasan hukum bagi BLUD Puskesmas dalam rangka pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain guna mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Maksud mewujudkan efektifitas, efisiensi, optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas serta tertib administrasi dalam pelaksanaan kerja sama meningkatkan penyediaan pelayanan kesehatan dan pelayanan non kesehatan pada BLUD Puskesmas mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Aset BLUD Puskesmas meningkatkan Pendapatan BLUD Puskesmas yang dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD Puskesmas sesuai dengan RBA
- 5. Ketentuan Umum Kerja Sama • BLUD Puskesmas dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi BLUD Puskesmas. 01 • BLUD Puskesmas dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi BLUD Puskesmas diwakili oleh pemimpin BLUD 02 • Pemimpin BLUD bertindak untuk dan atas nama BLUD Puskesmas 03
- 6. Prinsip Kerjasama BLUD Psukesmas 1 Prinsip efisiensi 2 Prinsip efektifitas 4 Prinsip saling menguntungkan 3 Prinsip ekonomis 5 Prinsip transparansi 6 Prinsip akuntabilitas 7 Prinsip bersaing
- 8. Kerja Sama Pemanfaatan BMD Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya Kerja Sama Operasional adalah pendayagunaan Aset BLUD Puskesmas dan/atau asset milik pihak lain dalam rangka tugas dan fungsi BLUD Puskesmas, melalui kerja sama antara BLUD Puskesmas dengan Pihak lain yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Puskesmas BLUD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk: Kerja Sama Operasional (KSO) & Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD)
- 9. Kerja Sama Operasional Manajemen Puskesmas KSO Manajemen Puskesmas dilaksanakan dalam rangka membantu tugas manajemen BLUD Puskesmas berdasarkan pada Perjanjian Kerja Sama, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan Pelayanan KSO berupa Pelayanan terdiri atas: 1. Pelayanan Kesehatan 2. Pelayanan non Kesehatan Sumber Daya Manusia KSO dalam bentuk SDM dapat berbentuk: 1. Pendayagunaan Aset BLUD Puskesmas dan/atau Mitra dalam rangka menghasilkan layanan, dengan menggunakan/ menyertakan sumber daya BLUD puskesmas 2. Pendayagunaan Aset BLUD Puskesmas dan/atau Mitra dalam rangka menghasilkan layanan, dengan menggunakan/ menyertakan sumber daya mitra
- 10. Kerja Sama Pemanfaatan BMD BMD yang digunakan oleh BLUD Puskesmas merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan pada BLUD Puskesmas Pengelolaan BMD mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan BMD, kecuali terhadap barang yang dikelola dan/atau dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi BLUD Puskesmas Kerja sama dengan pihak lain pada BLUD puskesmas berbentuk kerja sama pemanfaatan BMD, dapat berbentuk: 1. Sewa 2. Pinjam pakai 3. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)
- 11. Mitra Kerja Sama Pemanfaatan BMD Mitra Kerja Sama Dengan Pihak lain pada BLUD Puskesmas berbentuk Kerja Sama Pemanfaatan BMD, terdiri atas: a. Badan Usaha Milik Negara b. Badan Usaha Milik Daerah c. Swasta d. Badan Layanan Umum dan/atau Badan Layanan Umum Daerah lain e. Badan Hukum lainnya Swasta yang dimaksud terdiri dari: Perorangan, Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer, Persekutuan Terbatas, Lembaga/Organisasi Internasional/Asing, Yayasan, dan Koperasi
- 12. Objek Kerja Sama 12 Objek kerjasama pemanfaatan BMD, dapat berupa: 1. Tanah dan/atau bangunan 2. Selain tanah dan/atau bangunan Objek pemanfaatan BMD berupa tanah dan/atau bangunan, dapat dilakukan untuk sebagian atau seluruhnya Dalam hal objek pemanfaatan BMD berupa sebagian tanah dan/atau bangunan, luas tanah dan/atau bangunan yang menjadi objek pemanfaatan BMD adalah sebesar luas bagian tanah dan/atau bangunan yang dimanfaatkan
- 13. Pemilihan dan Penetapan Mitra Pemilihan dan penetapan mitra Kerja Sama Dengan Pihak lain pada BLUD Puskesmas berbentuk Kerja Sama Pemanfaatan BMD, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Kerja Sama Daerah
- 14. Untuk melaksanakan Kerja Sama Dengan Pihak Lain pada BLUD Puskesmas, Pemimpin dapat membentuk: 1. Tim Kerja Sama 2. Sekretariat Kerja Sama 14 Kelembagaan Kerja Sama
- 15. Keanggotaan Tim Kerja Sama b 1 (satu) orang Sekretaris yang dijabat oleh Kasubag TU c Anggota paling sedikit 3 ( Tiga ) orang atau sesuai kebutuhan a 1 (satu) orang Ketua, yang dijabat oleh Kepala Puskesmas • Dalam hal diperlukan tenaga teknis dan tenaga profesional, Tim Kerja Sama dapat melibatkan tenaga teknis dan tenaga profesional. • Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Kerja Sama Daerah, ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin Tim Kerja Sama
- 16. Tugas Tim Kerja Sama 09 08 07 06 05 04 03 02 01 menyiapkan dan mengkoordinasikan Kerja Sama memberikan saran terhadap proses Kerja Sama menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja Kerja Sama memberikan rekomendasi kepada Pemimpin untuk menandatanganiKesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, Kontrak Kerja Sama, dan dokumen kerja sama menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan kerja sama menyusun Pemetaan Kerja Sama menyiapkan kerangka acuan/proposal Kerja Sama menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, kontrak Kerja Sama, dokumen kerja sama lainnya dan/atau mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama Laporan, disampaikan kepada Pemimpin dan dilaporkan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
- 17. BAGIAN 3 TATA CARA KERJA SAMA
- 18. Tahapan Kerja Sama 09 08 07 06 05 04 03 02 01 Persiapan Penyusunan Kesepakan Bersama Penyusunan Kontrak/Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Pelaporan Penawaran Penandatanganan Kesepakatan Bersama Penandatanganan Kontrak/Perjanjian Kerja Sama Penatausahaan
- 19. Persiapan Kerja Sama 19 01 02 03 04 Persiapan kerja sama dilakukan oleh Pemimpin selaku Pemrakarsa Kerja Sama dengan menyusun Kerangka Acuan Kerja berdasakan hasil pemetaan kebutuhan yang akan dikerjasamakan Kerangka Acuan Kerja sama paling sedikit memuat Latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, jangka waktu, manfaat, dan pembiayaan Tim Kerja Sama melakukan pengkajian terhadap Kerangka Acuan kerja dengan pertimbangan antara lain 1. kesesuaian rencana kerja sama dengan Rencana Kerja Anggaran BLUD Puskesmas 2. Kesesuaian ruang lingkup 3. Kelayakan biaya dan manfaat Hasil kajian, disampaikan kembali oleh Tim Kerja Sama kepada Pemimpin
- 20. Penawaran Kerja Sama 01 Penawaran Kerja Sama dilakukan oleh Tim Kerja Sama dengan menyiapkan Surat Penawaran Rencana Kerja Sama kepada Pemimpin untuk ditandatangani 02 Surat Penawaran yang telah ditandatangani oleh Pemimpin, disampaikan kepada Pihak lain calon Mitra yang dilengkapi dengan Kerangka Acuan Kerja. 03 Dalam hal terdapat beberapa calon mitra yang memenuhi syarat, Tim Kerja dapat melakukan pemilihan calon mitra dengan mempertimbangkan: • Bonafiditas • Pengalaman di bidang yang dikerjasamakan • Komitmen untuk melaksanakan program/kegiatan kerja sama
- 21. Penawaran Kerja Sama Lanjutan 01 Penawaran Kerja Sama yang diajukan oleh Pihak Lain dikaji oleh Tim Kerja Sama 02 Pengkajian atas penawaran Kerja Sama, dengan mempertimbangkan paling sedikit: • kesesuaian rencana Kerja Sama dengan Rencana Kerja dan Anggaran BLUD Puskesmas • kelayakan biaya dan manfaat • bonafiditas calon mitra kerja sama • pengalaman calon mitra kerja sama di bidang yang akan dikerjasamakan • komitmen calon mitra kerja sama untuk melaksanakan program/kegiatan kerja sama
- 22. Penyusunan Kesepakan Bersama Jangka waktu Kesepakatan Bersama paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak 3 Dalam hal rancangan Kesepakatan Bersama Kerja Sama telah disepakati oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama 2 Penyusunan Kesepakatan Bersama, dilakukan oleh Tim Kerja Sama yang dibahas dengan Pihak Lain 1
- 23. Penandatanganan Naskah Kesepakatan Bersama Penandatanganan Naskah Kesepakatan Bersama dilakukan oleh Pemimpin bersama dengan Pimpinan Pihak lain.
- 24. 01 Penyusunan Kontrak atau Perjanjian Kerja Sama , dilakukan oleh Tim Kerja Sama 04 Kontrak atau Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati, ditandatangani oleh Pemimpin dengan Pihak lain 03 Kontrak atau Perjanjian Kerja Sama, disampaikan kepada Pemimpin untuk dibahas dengan Pihak lain dan untuk menghasilkan kesepakatan 02 Penyusunan Kontrak atau Perjanjian Kerja, dapat melibatkan pakar/tenaga ahli Penyusunan Kontrak atau Perjanjian Kerja Sama
- 25. Pelaksanaan Kerja Sama Pelaksanaan kerja sama dilakukan oleh para pihak sesuai komitmen yang diatur dalam kontrak atau Perjanjian Kerja Sama 01 Para pihak dapat melakukan perubahan atas materi kontrak atau Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan para pihak 02 Perubahan atas materi kontrak atau Perjanjian Kerja Sama dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/addendum materi kontrak atau Perjanjian Kerja Sama 03 Materi kontrak perubahan disiapkan oleh Pihak lain Pemrakarsa dan berkoordinasi dengan Tim Kerja Sama 04 Dalam hal materi perubahan menyebabkan atau mengakibatkan penambahan pembebanan masyarakat dan keuangan daerah, perubahan harus mendapatkan persetujuan DPRD 05
- 26. Penatausahaan Kerja Sama • Penatausahaan kerja sama dilakukan oleh Tim Kerja Sama melalui fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dokumen Kerja Sama 01 • Tim Kerja Sama menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah Kerja Sama 02
- 27. Pelaporan Kerja Sama 01 Pelaporan Kerja Sama disampaikan oleh Pemimpin kepada Bupati melalui Kepala Dinas 02 Pelaporan kerja sama disampaikan setiap 3 (tiga) bulan. 03 Laporan kerja sama paling sedikit memuat: a. Judul Perjanjian Kerja Sama b. bentuk Kerja Sama c. para pihak d. maksud dan tujuan e. Objek f. jangka waktu g. Permasalahan h. upaya penyelesaian permasalahan i. hal lainnya yang disepakati
- 28. Naskah Kesepakatan Bersama 01 Isi Naskah Kesepakatan Bersama dalam pelaksanaan Kerja Sama Dengan Pihak lain pada BLUD Puskesmas, terdiri atas: a. Komparisi b. Para pihak dalam kesepakatan bersama c. Konsideran d. Isi kesepakatan bersama e. penutup 02 Isi Kesepakatan Bersama, paling sedikit memuat: a. Maksud dan tujuan b. Objek kesepakatan bersama c. Ruang lingkup d. Pelaksanaan e. Jangka waktu f. Surat menyurat g. Lain - lain 03 Format Naskah Kesepakatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
- 29. Naskah Perjanjian Kerja Sama 01 Isi Naskah Perjanjian Kerja Sama dalam pelaksanaan Kerja Sama Dengan Pihak lain pada BLUD Puskesmas, terdiri atas: a. Komparasi b. Para pihak c. Konsideran d. Isi perjanjian kerja sama e. penutup 02 Isi Perjanjian Kerja Sama paling sedikit memuat:Maksud dan tujuan a. Maksud dan tujuan b. Objek c. Ruang lingkup d. Pelaksanaan e. Hak dan kewajiban para pihak f. Pembiayaan g. Jangka waktu h. Penyelesaian perselisihan i. Keadaan kahar j. Pengakhiran kerja sama 03 Format Naskah perjanjian kerja sama tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
- 30. Lambang & Logo Naskah Kesepakatan Bersama dan Naskah Kontrak atau Perjanjian Kerja dalam pelaksanaan Kerja Sama Dengan Pihak lain pada BLUD Puskesmas ditandatangani oleh Pemimpin dengan menggunakan lambang BLUD Puskesmas dan logo Pihak lain
- 31. Penyelesaian Perselisihan Kerja Sama Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan kerja sama dengan pihak lain pada BLUD puskesmas, penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 32. Berakhirnya Kerja Sama 01 Kerja Sama Dengan Pihak Lain pada BLUD Puskesmas berakhir karena: a. berakhirnya jangka waktu Kerja Sama b. tujuan Kerja Sama telah tercapai c. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan; dan/atau e. objek Kerja Sama hilang atau musnah 02 Kerja Sama Dengan Pihak lain pada BLUD Puskesmas tidak dapat berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan Pemimpin dan/atau Pimpinan Pihak lain yang bekerja sama kecuali berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- 33. Lain - lain Perjanjian Kerja Sama Dengan Pihak Lain pada BLUD Puskesmas yang telah ditandatangani dan/atau telah dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama.)
- 35. Catatan-catatan dari tim syncore mengenai Peraturan Bupati ini: 1.Pada bagian keeampat mengenai kerja sama operasional (KSO), belum ada pembahasan mengenai mitra KSO 2.Pada bagian keeampat mengenai kerja sama operasional (KSO), belum ada pembahasan mengenai objek KSO 3.Pada bagian keeampat mengenai kerja sama operasional (KSO), belum ada pembahasan mengenai pemilihan dan penetapan mitra KSO
- 37. Sistematika Naskah Kesepakatan Bersama 37 Pasal 1 • Maksud & tujuan Pasal 2 • Objek Pasal 3 • Ruang lingkup Pasal 4 • pelaksanaan Pasal 5 • Jangka waktu Pasal 6 • Surat menyurat Pasal 7 • Pembiayaan Pasal 8 • Addendum Pasal 9 • Penyelesaian perselisihan Pasal 10 • Lain-lain Pasal 11 •Penutup
- 38. Sistematika Perjanjian Kerja Sama Bab 1 •Ketentuan umum Bab 2 •Maksud & tujuan Bab 3 •Objek Bab 4 •Ruang lingkup Bab 5 • Pelksanaan Bab 6 • Hak & kewajiban Bab 7 • Pembiayaan dan pembayaran Baba 8 • Jangka waktu Bab 9 • Penyelesaian perselisihan Bab 10 • Keadaan kahar Bab 11 • Pemberitahuan Bab 12 • Adendum Bab 13 •Penutup