Recommended
More Related Content
Recently uploaded
Recently uploaded (9)
Featured
Featured (20)
tabulasi konflik lahan.docx
- 1. DATA KONFLIK PANSUS KONFLIK LAHAN DPRD PROVINSI JAMBI 25 FEBRUARI 2022 NO KONFLIK KABUPATEN LUAS TUNTUTAN / PROGRESS REKOMENDASI Kelompok Tani Perusahaan SENGKETA (Ha) KLAIM 1 Masyarakat Desa Sumber Jaya PT. Fajar Pematang Indah Lestari (FPIL) Muaro Jambi 322 Klaim lahan berdasarkan tuntutan masyarakat Sumber Jaya terhadap areal tanam tumbuh perusahaan PT. FPIL yang HGU nya Masuk pada Wilayah desa Sumber Jaya yang berdasarkan kesepakatan tapal batas antara desa teluk raya dan sumber jaya, masyarakat minta lahan dikembalikan ke masyarakat. Progres sementara konflik sudah difasilitasi oleh TIMDU kabupaten Muaro Jambi, namun belum menemukan kesepakatan antara perusahaan dan masyarakat desa sumber jaya. Konflik bidang perkebunan 2 Kelompok Tani TOL Masyarakat Desa Tarikan PT. Kumpeh Karya Lestari (KKL) Muaro Jambi 1.008,50 Masy. Ds. Tarikan mengklaim lahan Mereka masuk kedalam SK TOL (Tanah Objek Land Reform) No. 13/1997 seluas 1.008,5 Ha dioku pasi perusahaan dan pihak lain Disbun melakukan mediasi, namun akhirnya mediasidilakukan oleh PemKab/TimDu bersama dengan Kemen ATR/BPN progres sudah sampai ke kementrian ATR/BPN namun belum ada kelanjutan Konflik bidang perkebunan
- 2. 3 Kelompok Tani Pantang Mundur PT. Wirakarya Sakti (WKS) Muaro Jambi 2.610 Klaim lahan berdasarkan tuntutan masyarakat terhadap areal tanam tumbuh masyarakat yangdi gusur oleh PT.WKS pada tahun 2007 1.18 Juli 2018, areal klaim KT. Pantang Mundur turut diklaim PT RICKI MASJAYA (Maskur Anang) dimana Pengadilan Negeri Jambi memenangkan tuntutan PT. Ricki Mas Jaya 2.Terjadi pendudukan kedua belah pihak (KT. Pantang Mundur dan PT. Ricky Mas Jaya) 3.Rapat di Desa Danau Lamo Kab Muaro Jambi tgl 1 Oktober 2020 menghasilkan : - para pihak sepakat membahas draft NKK - usulan kemitraan kehutanan di dalam lokasi seluas ± 2.610 Ha bagi pengembangan HHBK khususnya lebah madu 4.Rapat Timdu PKS Kab. Muaro Jambi tgl 4 Juni 2021 menghasilkan : - meminta PT. WKS merealisasikan program jangka pendek berupa budidaya ternak lebah sedangkan rehabilitasi kawasan konservasi menunggu arahan KLHK 5.Rapat Timdu PKS Kab. Muaro Jambi tgl 6 Agustus 2021 menghasilkan : - PT. WKS dan PPJ telah menyerahkan dokumen yang diminta Timdu PKS - PT. WKS telah memberikan klarifikasi mengenai keterlambatan realisasi kesepakatan - Pemdes Danau Lamo diminta menyampaikan anggota KT Pantang Mundur 6.Rapat tanggal 12 Agustus 2021 di Dishut Prov. Jambi menghasilkan : pembahasan tentang draft NKK Mendorong finalisasi draft dan penandatanganan Naskah Kesepakatan Kerjasama antar kedua belah pihak
- 3. NO KONFLIK KABUPATEN LUAS TUNTUTAN / PROGRESS REKOMENDASI Kelompok Tani Perusahaan SENGKETA (Ha) KLAIM 4 Kelompok Tani Napal Abadi PT. Rimba Hutani Mas (RHM) Muaro Jambi 494 Klaim lahan berdasarkan tuntutan masyarakat terhadap areal tanam tumbuh masyarakat yangdi gusur oleh PT.WKS pada tahun 2007 Persatuan Petani Jambi (PPJ) dan Kelompok Tani Napal Abadi mengajukan skema kemitraan atas 184 masyarakat subjek dengan luas objek 494 Ha, sedangkan PT. RHM menawarkan 74 orang subjek dengan luasan objek 56 Ha Negosiasi Subjek dan Objek 5 Kelompok Tani Suka Maju PT. Kaswari Unggul (KU) Tanjab Timur 156,9 Konflik bidang perkebunan 6 Kelompok Tani Desa Rantau Karya PT. Kaswari Unggul (KU) Tanjab Timur 169 Konflik bidang perkebunan 7 Kelompok Tani Desa Teluk Dawan PT. Kaswari Unggul (KU) Tanjab Timur 156,38 Konflik bidang perkebunan 8 Kelompok Tani Desa Kuala Dendang PT. Kaswari Unggul (KU) Tanjab Timur 189 Konflik bidang perkebunan 9 Kelompok Tani Desa Catur Rahayu PT. Kaswari Unggul (KU) Tanjab Timur 320 Konflik bidang perkebunan 10 Kelompok Tani Desa Sukamaju, Desa Rantau Karya dan Desa Pandan Lagan PT. Kaswari Unggul (KU) Tanjab Timur Konflik bidang perkebunan 11 Kelompok Tani Makmur Bersama & Kelompok Tani Mandiri PT. Bukit Barisan Indah Prima (BBIP) Tanjab Timur 350 Konflik bidang perkebunan 12 Kelompok Tani Pemuda Simpang Tuan, Kec. Mendahara Ulu PT. Bukit Barisan Indah Prima (BBIP) Tanjab Timur Konflik bidang perkebunan 13 Kelompok Tani 9 Desa PT. Dasa Anugerah Sejati (DAS) Tanjab Barat 9.077 Penolakan terhadap perpanjangan HGU PT. Dasa Anugerah Sejati (DAS) 1, HGU diperoleh melalui pelepasan kawasan hutan Nomor 266 Tahun 1990 seluas 10.200 Ha 2. Rapat tanggal 18 Oktober 2021 di Dinas Perkebunan Provinsi Jambi menghasilkan : PT. DAS bersedia memenuhi kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat seluas 20% dari luas lahan inti yang dibangun Konflik bidang perkebunan
- 4. NO KONFLIK KABUPATEN LUAS TUNTUTAN / PROGRESS REKOMENDASI Kelompok Tani Perusahaan SENGKETA (Ha) KLAIM 14 Kelompok Tani Semandung Bersama PT. Wirakarya Sakti (WKS) Tanjab Barat 211 Klaim tanah adat 1.Telah melaporkan klaim tanah adat kepada DPRD Tanjabbar dan solusinya menunggu sampai ada Perda 2.Tahun 2019, proses sampai pada assessment namun pendampingnya (Walhi) mundur 1.Ssosialisasi Kemitraan Kehutanan pada kelompok Tani Semandung Bersama 2.Mediasi kedua belah pihak 15 Forum Masyarakat Teluk Nilau PT. Wirakarya Sakti (WKS) Tanjab Barat 1.000 Klaim pengelolaan lahan 1.Awalnya ada kemitraan 4 Kelompok Tani dengan PT. WKS di kawasan APL dengan skema Hutan Rakyat Pola Kemitraan 2.Ada kelompok lain di luar 4 kelompok tani tersebut yang mengklaim areal tersebut untuk dikembalikan ke masyarakat Teluk Nilau Berkoordinasi dengan Timdu Penanganan Konflik Sosial Kab. Tanjabbar terkait potensi konflik horizontal 16 Kelompok 7 Orang Rimba PT. Sari Aditya Loka (SAL) Sarolangun dan Merangin 19.701, 15 Ha di PT. SAL-1 dan 14.166 Ha di PT, SAL-2 Klaim Lahan Pertemuan dan audiensi dengan beberapa lembaga terkait di lingkup pemerintah pusat dan daerah sudah diupayakan, namun tuntutan Orang Rimba berupa lahan untuk penghidupan mereka belum dipenuhi. Konflik bidang perkebunan 17 Kelompok Tani Hutan Rimbo Lestari PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa (APTP) Sarolangun 40 Klaim Lahan 1. KTH Alam Rimbo Lestari setuju terkait solusi yang ditawarkan KPHP Sarolangun Hilir yaitu pengajuan usulan perhutanan sosial yaitu Hutan Kemasyarakatan (HKm) 2 KTH Alam Rimbo Lestari sudah mengusulkan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) kepada Menteri LHK RI pada bulan Oktober 2021 3.KTH Alam Rimbo Lestari sudah menyampaikan berkas perbaikan usulan HKm pada tanggal 27 Desember 2021 4.PT. APTP menyatakan apabila terdapat perkebunan yang masuk dalam kawasan hutan, perusahaan akan menindaklanjuti sesuai dengan amanat UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP No. 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan 1.Usulan skema Kemitraan Kehutanan seluas 13 Ha dengan PT. Samhutani 2.Pelaksanaan tata batas di sekitar lokasi objek
- 5. NO KONFLIK KABUPATEN LUAS TUNTUTAN / PROGRESS REKOMENDASI Kelompok Tani Perusahaan SENGKETA (Ha) KLAIM 5.Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial Ditjen PSKL KLHK RI melalui suratnya No. S. 65/PSKL- PKPS/PHKHTR/PSL.0/2/2022 tanggal 16 Februari 2022 mengembalikan usulan Kelompok Tani Alam Rimbo Lestari untuk diperbaiki areal permohonannya disebabkan terdapat ± 52 Ha dari luas permohonan sejumlah ± 65 Ha berada di Areal Penggunaan Lain (APL) 6.Sisa luas usulan ± 13 Ha di dalam konsesi disarankan untuk diusulkan dengan skema Kemitraan 18 Kelompok Tani Hutan Sumber Rezeki PT. Wirakarya Sakti (WKS) Batanghari 1.500 Kemitraan berbasis lahan 1.Proses Resolusi Konflik berada di Timdu PKS Kab. Batanghari 2.Deadlock, KTH Sumber Rezeki tetap pada kemitraan berbasis lahan/ruang sedangkan PT. WKS menyebutkan objek yang disengketakan merupakan areal tanaman pokok daur keempat sehingga tidak dapat diposisikan untuk kemitraan berbasis lahan, WKS mengajukan kemitraan bukan berbasis lahan seperti program pemberdayaan masyarakat melalui CSR atau kemitraan HHBK 3.Rapat Timdu PKS Kab Batanghari tgl 8 Juli 2021 menghasilkan : - harapan akan kemitraan kehutanan - PT. WKS akan mengusulkan dan berkonsultasi ke manajemen pusat di Jakarta 1.Negosiasi Jenis Kemitraan 2.Negosiasi objek 19 Kelompok Panglimo Berambai PT. Wirakarya Sakti (WKS) Batanghari 3.142,29 Klaim lahan 1.Merupakan bagian dari klaim Persatuan Petani Jambi (PPJ) atas PT. WKS di 5 Kabupaten Tahun 2010 2.Proses resolusi konflik sedang berjalan di Timdu PKS Kab, Batanghari 3.Objek sengketa saat ini diperkirakan telah berada di areal kelola HTR Alam Tumbuh Hijau, HTR Rimbo Karimah Permai dan HTR Alam Sumber Sejahtera 4.Rapat evaluasi Timdu PKS Kab. Batanghari tgl 4 Desember 2019 menghasilkan : Setelah 7 kali diadakan mediasi namun tidak ada niat PPJ dalam mediasi, Timdu merekomendasikan ke proses penegakan hukum 1.Apabila Kelompok Panglima Berambai menganggap izin HTR tidak clean and clear , dapat mengajukan surat keberatan kepada MenLHK RI 2.Mendorong negosiasi antara Kelompok Panglimo Berambai dengan pemegang izin HTR 3.Evaluasi perizinan perhutanan sosial yang dilaksanakan per 5 tahun sekali
- 6. NO KONFLIK KABUPATEN LUAS TUNTUTAN / PROGRESS REKOMENDASI Kelompok Tani Perusahaan SENGKETA (Ha) KLAIM 20 Kelompok SAD 113 PT. Berkat Sawit Utama (BSU) Batanghari 3.350 Enclave lahan 1.Tim Pokja Penanganan Konflik SAD 113 Provinsi Jambi telah menyelesaikan verifikasi faktual atas subjek SAD 113 dan hasilnya telah dilaporkan Sekda Provinsi Jambi melalui Surat Nomor Surat No. S- 48/Bankesbangpol-5.1/I/2022 tanggal 12 Januari 2022 kepada Menteri ATR/BPN 2.Dengan selesainya verifikasi subjek, proses selanjutnya adalah menyangkut verifikasi objek sengketa di Kementerian ATR/BPN.. 3.Terbit SK MenLHK RI No. SK.01 Tahun 2022 tanggal 5 Januari 2022 yang mencabut izin konsesi kawasan hutan PT. Bangun Desa Utama, yang merupakan perusahaan awal dan telah berganti kepemilikan menjadi PT. Berkat SawitUtama 4.SAD 113 berencana melaksanakan aksi jalan kaki ke istana Presiden RI, namun dibatalkan menunggu hasil video conference antara Pemprov Jambi dengan Kementerian ATR/BPN yang dijadwalkan pada 16 Februari 2022 Konflik bidang perkebunan 5.15 Februari 2022, SAD 113 berencana akan melaksanakan aksi jalan kaki kembali dengan tuntutan : - Dimana lokasi untuk SAD serta berapa luasan yang diberikan - Kapan waktunya akan diserahkan dan - Dimana tempat penyerahannya 6.Zoom meeting dengan Kementerian ATR/BPN dan PT. BSU, PT. BSU menawarkan jumlah luasan objek dan akan dipikir-pikir pihak SAD 113
- 7. 21 Kelompok Tani Sekato Jaya PT. Wirakarya Sakti (WKS) Tebo 1.500 Masyarakat menggarap lahan sebelum menjadi areal kerja perusahaan 1.Merupakan bagian dari klaim Persatuan Petani Jambi (PPJ) atas PT. WKS di 5 Kabupaten Tahun 2010 2.Tahun 2012, Pemprov Jambi telah menyampaikan surat kepada Menteri Kehutanan berdasarkan surat Gubernur Jambi No 522/320 /EKBANG&SDA-4.2/2012 berisi klaim PPJ 5 Kabupaten seluas 37.894 hektar terhadap PT WKS 3.20 Agustus 2014, H. Jais mengatasnamakan KT Sekato Jaya meminta pendampingan dari Walhi-Jambi 4.Tahun 2016, dicapai kesepakatan sementara di antaranya : - Masyarakat diperbolehkan melakukan aktivitas di areal yang telah menjadi kebun dan tidak membuka kebun baru - Perusahaan tetap melakukan aktivitas di lokasi yang telah dikuasai perusahaan Mediasi kedua belah pihak
- 8. NO KONFLIK KABUPATEN LUAS TUNTUTAN / PROGRESS REKOMENDASI Kelompok Tani Perusahaan SENGKETA (Ha) KLAIM 22 Kelompok Tani Linggur Indah PT. Satya Kisma Usaha (SKU) Tebo 81 Kelompok tani linggur indah minta dikembalikan lahan nya yang diserobot oleh PT. SKU yang mana kelompok tanu memiliki bukti kepemilikan lahan berupa sertifikat Hak Milik Sudah di mediasi oleh TIMDU kabupaten Tebo dan dilasakanan pengecekan ulang koordinat, namun pada saat pengecekan koordinat tidak melibatkan pihak terkait (kelompok tani) sehingga petani merasa dirugikan dan di bohongi hasil pengecekan lokasi tersebut. Konflik bidang perkebunan 23 Kelompok Tani Sepakat PT. Persada Alam Hijau (PAH) PT. Citra Manunggal Mandiri (CMM) Tebo 1.739 Klaim lahan berdasarkan tuntutan Kelompok Tani Sepakat yang berada dikabupaten tebo terhadap areal perkebunan PT. CMM Yang di kerjasamakan dengan Koperasi yang berada di kabupaten batanghari yang mana lokasi lahan berada di wilayah kabupaten tebo Sudah pernah di mediasi oleh TIMDU kabupaten tebo namun belum menemukan titik temu antara perusahaan dan kelompok tani. Konflik bidang perkebunan 24 Kelompok Tani Desa Penapalan PT. Tebo Indah Tebo 22,5 Klaim lahan berdasarkan tuntutan masyarakat terhadap areal tanam tumbuh masyarakat yangdi gusur oleh PT.WKS pada tahun 2007 Sudah ada pertemuan antara kelompok tani dan perusahaan untuk membuat pola kemitraan pada tahun 2018 namun sampai sekarang tidak tidak ada kejelasan dari pihak perusahaan. Konflik bidang perkebunan
- 9. 25 Kelompok Tani Desa Olak Kemang, Ale Mandiri dan Sumber Jaya PT. LKU Tebo 1.Telah mengadukan ke Ditjen Gakkum KLHK terkait penyerobotan lahan masyarakat desa pada Tahun 2021 dengan inti aduan berupa - pada Tahun 2018 PT. LKU mengklaim areal yang digarap 149 orang petani dengan lahan seluas 700 Ha - PT. LKU menawarkan solusi berupa pola kemitraan namun ditolak oleh masyarakat karena hanya memberikan ganti-rugi lahan seluas 8 Ha 2.Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Ditjen Gakkum LHK KLHK RI melalui suratnya No S.571/PPSA/PP/GKM.0/4/2021 tanggal 5 April 2021 telah meneruskan pengaduan Kelompok Tani ke Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Ditjen PSKL KLHK RI Koordinasi di Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Ditjen PSKL KLHK RI terkait tindak-lanjut pengaduan Kelompok Tani Desa Olak Kemang, Ale Mandiri dan Sumber Jaya