Konflik antara Indonesia dan Papua Nugini dimulai ketika Belanda ingin membentuk negara Papua Barat yang terpisah dari Indonesia pada 1961. Langkah ini ditentang oleh Presiden Soekarno sehingga membuat Belanda dan AS takut Indonesia akan menjadi negara komunis. Akhirnya Belanda menyerahkan masalah Papua ke PBB. Melalui referendum pada 1969, rakyat Papua memilih untuk tetap bersama Indonesia. Namun, organisasi OPM yang ingin kemerdekaan Papua didirikan

1. ANGGOTA KELOMPOK
Anggun Lestari
Rendy aprillio
Suwanah Sari
Adi Rivaldy
Novita Yulia
XI IPS 3

2. KONFLIK INDONESIA – PAPUA NUGINI
SEJARAH :
• Konflik Indonesia – Papua Nugini diawali dengan
munculnya keinginan negara Belanda untuk
membentuk negara Papua Barat terlepas dari
Indonesia, hal ini terjadi pada tahun 1961.
• Langkah negara Belanda untuk membentuk
negara Papua Barat ini ditentang oleh Presiden
Soekarno dengan mendekatkan diri pada negara
komunis terutama Uni Soviet.

3.  Sikap tindakan yang dilakukan oleh Presiden Soekarno
membuat takut negara Belanda dan Presiden Amerika
Serikat John F Kennedy dengan alasan bahwa Indonesia
dapat menjadi negara komunis terbesar di Asia Tenggara
jika hal ini dibiarkan.
 Belanda pada akhirnya mengambil sikap untuk
menyerahkan masalah Papua ke PBB (Perserikatan Bangsa-
Bangsa), dan melalui PBB, Belanda mengambil sikap untuk
keluar dan tidak jadi mengambil, merebut, menjajah, dan
mengembalikan Papua ke Indonesia dengan syarat
memberi kesempatan pada rakyat Papua untuk
menentukan referendum (sikap pribadi) yang dikenal
dengan PERPERA (Penentuan Pendapat Rakyat). Melalui
PERPERA pada tahun 1969, rakyat Papua memilih untuk
tetap dalam lingkungan Republik Indonesia.

4. Berdirinya OPM (Organisasi Papua Merdeka) :
• OPM (Organisasi Papua Merdeka) adalah sebuah
organisasi yang didirikan pada tahun 1965 yang
bertujuan untuk menolak pemerintahan yang saat
ini berdiri di provinsi Papua dan Papua Barat yang
sebelumnya bernama Irian Jaya, memisahkan diri
dari Indonesia, dan menolak pembangunan
ekonomi dan modernitas di Papua.
• Organisasi ini sangat di tentang dan tidak sah oleh
Indonesia, karena perjuangan meraih
kemerdekaan sendiri di tingkat sebuah provinsi
merupakan tindakan pengkhianatan terhadap
negara Indonesia.

5.  Organisasi ini berusaha untuk mengadakan dialog
diplomatik, mengibarkan bendera Bintang Kejora
(bendera ini digunakan untuk wilayah Nugini Belanda
dari tahun 1961-1962 ketika wilayah ini berada pada
dibawah pemerintahan UNTEA (United Nations
Temporary Executive Authority)), dan melancarkan
aksi militan sebagai bagian dari konflik Papua.
 Para pendukung organisasi ini sering menggunakan
bendera Bintang Kejora dan simbol-simbol persatuan
papua lainnya, seperti lagu kebangsaan “Hai Tanahku
Papua” dan lambang nasional (lambang nasional
diadopsi sejak tahun 1961 sampai pemerintahan
Indonesia diaktifkan pada bulan Mei 1963 sesuai
Perjanjian New York.

6.  Berdirinya organisasi ini pada akhirnya hanyalah
membuat kerusuhan dan peristiwa-peristiwa yang
terjadi di Papua, seperti :
- Pada tanggal 21 januari 2012, anggota OPM dan
orang-orang bersenjata menembak mati warga sipil.
- Pada tanggal 8 januari 2012, OPM melancarkan
serangan pada sebuah bus umum yang mengakibatkan
kematian warga sipil dan anggota TNI.
• Hari – Hari Umum
- 1 Mei 1963 : Hari Aneksasi Papua (untuk Indonesia
diperingati sebagai Hari Integrasi Papua).
-1 Juli 1971 : Hari awal Kemerdekaan Papua.
-1 Desember 1961 : Hari Kemerdekaan Papua.

7. Beberapa Tanggapan Para Petinggi Republik Indonesia
Akan Konflik Indonesia – Papua Nugini :
“Papua sudah siap untuk merdeka, ini hanyalah masalah waktu
saja. Karena Sumber Daya Manusia (SDM) Papua sudah mulai
mantap, dan punya link international yang terorganisir” – A.M.
Hendripriyono (mantan ka BIN)
“Kalo kita tidak serius menangani masalah Papua, bukan tidak
mungkin daerah ini akan lepas” – Prof.Dr. Muladi (gubernur
LEMHANAS)
“Pemerintah Indonesia harus serius dan lebih cerdas dalam
menangani masalah Papua, karena bukan tidak mungkin daerah
ini akan lepas dari RI, ini hanya masalah waktu saja” – Prof.Dr.
Ryaas Rassyd (pakar otonomi daerah)

8. SEKIAN