This document lists 22 regulations from the Indonesian government related to labor and employment issues between 1981-2009. The regulations cover topics such as labor laws, dispute resolution, minimum wage, overtime pay, apprenticeship programs, social security for workers, safety standards, and bipartite cooperation institutions. They are issued by entities like the Ministry of Manpower and Transmigration and involve implementing guidelines, verification procedures, and permit requirements.

1. NO PERATURAN NOMOR TAHUN PERIHAL
1 UNDANG-UNDANGREPUBLIK
INDONESIA
13 2003 TENTANGKETENAGAKERJAAN
2 UNDANG-UNDANGREPUBLIK
INDONESIA
2 2004 TENTANGPENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL
3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA
8 1981 TENTANGPERLINDUNGAN UPAH
4 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA
1 1985 TENTANGPELAKSANAAN TATA CARA PEMBUATAN
KESEPAKATAN KERJA BERSAMA (KKB)
5 PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA
4 1993 TENTANGJAMINAN KECELAKAAN KERJA
6 PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA
1 1999 TENTANGUPAH MINIMUM
7 KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASIREPUBLIK
INDONESIA
100 2004 TENTANGKETENTUAN PELAKSANAANPERJANJIANKERJA
WAKTU TERTENTU
8 KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK
INDONESIA
102 2004 TENTANGWAKTU KERJA LEMBUR DAN UPAH KERJA LEMBUR

2. 9 PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASIREPUBLIK
INDONESIA
3 2005 TENTANGTATA CARA PENGUSULAN KEANGGOTAAN DEWAN
PENGUPAHAN NASIONAL
10 PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASIREPUBLIK
INDONESIA
6 2005 TENTANGPEDOMAN VERIFIKASIKEANGGOTAAN SERIKAT
PEKERJA/SERIKATBURUH
11 PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASIREPUBLIK
INDONESIA
17 2005 TENTANGKOMPONEN DAN PELAKSANAAN TAHAPAN
PENCAPAIAN
KEBUTUHAN HIDUP LAYAK
12 PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASIREPUBLIK
INDONESIA
21 2005 TENTANGPENYELENGGARAAN PROGRAMPEMAGANGAN
13 PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASIREPUBLIK
INDONESIA
1 2006 TENTANGPELAKSANAAN PASAL3 KEPUTUSAN MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASINOMORKEP-
231/MEN/2003 TENTANGTATA CARA PENANGGUHAN
PELAKSANAAN UPAHUMUM
14 PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASIREPUBLIK
INDONESIA
14 2006 TENTANGTATA CARA PELAPORAN KETENAGAKERJAAN DI
PERUSAHAAN

3. 15 PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASIREPUBLIK
INDONESIA
22 2006 TENTANGPERUBAHAN KEDUA ATASKEPUTUSAN MENTERI
TENAGA
KERJA DAN TRANSMIGRASINOMORKEP-226/MEN/2003
TENTANGTATA CARA PERIZINAN PENYELENGGARAAN
PROGRAMPEMAGANGAN DILUAR WILAYAHINDONESIA
16 PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASIREPUBLIK
INDONESIA
24 2006 TENTANGPEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAMJAMINAN
SOSIALTENAGA KERJA BAGI TENAGA KERJA YANGMELAKUKAN
PEKERJAAN DILUAR HUBUNGAN KERJA
17 PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASIREPUBLIK
INDONESIA
12 2007 TENTANGPETUNJUK TEKNISPENDAFTARAN KEPESERTAAN,
PEMBAYARAN IURAN,PEMBAYARAN SANTUNAN,DAN
PELAYANAN
JAMINAN SOSIALTENAGA KERJA
18 PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASIREPUBLIK
INDONESIA
17 2007 TENTANGTATA CARA PERIZINAN DAN PENDAFTARAN LEMBAGA
PELATIHAN KERJA
19 PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASIREPUBLIK
INDONESIA
2 2008 TENTANGTATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
20 PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASIREPUBLIK
INDONESIA
18 2008 TENTANGPENYELENGGARA AUDIT SISTEMMANAJEMEN
KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA

4. 21 PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASIREPUBLIK
INDONESIA
32 2008 TENTANGTATA CARA PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
KEANGGOTAAN
LEMBAGA KERJA SAMA BIPARTIT
22 PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASIREPUBLIK
INDONESIA
22 2009 TENTANGPENYELENGGARAAN PEMAGANGAN DIDALAM
NEGERI