Kumpulan peraturan pemerintah dan peraturan presiden terkait pengaturan sistem kepegawaian negara dan tunjangan-tunjangan pegawai negeri sipil serta aparatur sipil negara lainnya seperti tentara, polisi, hakim dan pegawai di lingkungan eksekutif.

1. NO PERATURAN NOMOR TAHUN PERIHAL
1 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 43 1999 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974
TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN
2 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA
33 2008 PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14
TAHUN 1985
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN
KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN
3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA
22 2008 PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA
4 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA
99 2000 KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA
98 2000 PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA
97 2000 FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
7 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA
65 2008 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32
TAHUN 1979
TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA
45 2007 PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN
SEKRETARIS DESA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

2. 9 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA
43 2007 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN
2005 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
10 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA
35 2008 PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS
DALAM TAHUN ANGGARAN 2008 KEPADA PEGAWAI NEGERI,
PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN
11 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA
34 2008 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34
TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KEPADA
VETERAN REPUBLIK INDONESIA
12 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA
33 2008 PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14
TAHUN 1985 TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN
KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN
13 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA
32 2008 PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10
TAHUN 1980 TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA
KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT DAN JANDA/DUDANYA
14 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA
30 2007 PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14
TAHUN 1985 TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN
KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN

3. 15 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA
29 2007 PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10
TAHUN 1980 TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA
KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT DAN JANDA/DUDANYA
16 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA
28 2007 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34
TAHUN 1985 TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KEPADA VETERAN REPUBLIK
INDONESIA
17 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA
27 2007 PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI
ATAU DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM
DAN/ATAU PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
18 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA
26 2007 PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI
ATAU DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM DAN/ATAU PIATU DAN
TUNJANGAN ORANG TUA PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA
19 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA
23 2009 PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN,
WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK
YATIM PIATU DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
20 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA
22 2009 PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN,
WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK

4. YATIM PIATU DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA TENTARA
NASIONAL INDONESIA
21 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA
21 2009 PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29
TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
22 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA
20 2008 TATA CARA PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT, PEMBERHENTIAN
TIDAK DENGAN HORMAT, DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA,
SERTA HAK JABATAN FUNGSIONAL JAKSA YANG TERKENA
PEMBERHENTIAN
23 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA
17 2008 PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI
ATAU DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU,
DAN TUNJANGAN ORANG TUA
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
24 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA
16 2008 PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI
ATAU DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU,
DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
25 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA
15 2008 PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN HAKIM PERADILAN
UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA
SERTA JANDA/DUDANYA

5. 26 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA
14 2007 PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN HAKIM PERADILAN
UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA
SERTA JANDA/DUDANYA
27 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA
13 2008 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29
TAHUN 2001
TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
28 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA
12 2008 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28
TAHUN 2001
TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL
INDONESIA
29 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA
12 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 29 TAHUN 2001
TENTANG PERATURAN GAJI
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
30 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA
11 2008 PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8
TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM,
PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA
31 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA
11 2007 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28
TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA
NASIONAL INDONESIA

6. 32 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA
10 2008 PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7
TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
33 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA
9 2003 WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN
PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
34 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA
9 2007 PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7
TAHUN 1977 TENTANG
PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
35 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA
8 2009 PERUBAHAN KESEBELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7
TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
36 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA
28 2001 PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL
37 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA
54 2003 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 97 TAHUN
2000 TENTANG FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
38 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA
37 2004 LARANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI ANGGOTA PARTAI
POLITIK
39 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA
11 2002 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN
2000 TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
40 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA
48 2005 PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI
NEGERI SIPIL
41 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA
32 1979 PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

7. 42 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA
14 2009 TATA CARA BAGI PEJABAT NEGARA DALAM MELAKSANAKAN
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
43 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA
12 2009 PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34
TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KEPADA
VETERAN REPUBLIK INDONESIA
44 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA
12 2002 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN
2000 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
45 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA
11 2003 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977
TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAIMANA
TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2001
46 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA
10 2008 PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7
TAHUN 1977
TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
47 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA
14 2008 PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN JANDA/DUDANYA
48 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA
13 2002 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 100 TAHUN
2000 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
JABATAN STRUKTURAL
49 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
70 2008 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH

8. 50 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
19 2008 TUNJANGAN KHUSUS KINERJA HAKIM DAN PEGAWAI NEGERI
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG
DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA
51 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
11 2009 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH SOSIAL
52 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
5 2009 PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2008
KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2009
53 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
12 2009 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
NEGARA DAN SEKRETARIAT KABINET
54 LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
23 2009 LAMPIRAN_2_PP_RI_NO_23_TAHUN_2009
55 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
45 2008 PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK PENGAIRAN,
TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN, TEKNIK TATA BANGUNAN DAN
PERUMAHAN, DAN TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN
56 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
33 2008 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 14 TAHUN 1985
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN
KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN

9. 57 PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
2 2008 JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN DAN ANGKA
KREDITNYA
58 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI 20 2005 PEDOMAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI
PEJABAT/PEGAWAI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI,
PEMERINTAH DAERAH DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
59 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI 5 2005 PEDOMAN PENILAIAN CALON SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA SERTA PEJABAT STRUKTURAL ESELON II DI
LINGKUNGAN KABUPATEN/KOTA
60 PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
7 2008 KARTU PEGAWAI NGERI SIPIL ELEKTRONIK
61 LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
20 2009 LAMPIRAN_PP_RI_NO_20_TAHUN_2009
62 LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
13 2002 LAMPIRAN_PP_RI_NO_13_TAHUN_2002
63 LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
12 2008 LAMPIRAN_PP_RI_NO_12_TAHUN_2008
64 LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
12 2007 LAMPIRAN_PP_RI_NO_12_TAHUN_2007
65 LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
10 2008 LAMPIRAN_PP_RI_NO_10_TAHUN_2008

10. 66 LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
8 2009 LAMPIRAN_PP_RI_NO_8_TAHUN_2009
67 LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
22 2009 LAMPIRAN_PP_RI_NO_22_TAHUN_2009
68 LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
14 2008 LAMPIRAN_8_PP_RI_NO_14_TAHUN_2008
69 LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
14 2008 LAMPIRAN_7_PP_RI_NO_14_TAHUN_2008
70 LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
14 2008 LAMPIRAN_6_PP_RI_NO_14_TAHUN_2008
71 LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
14 2008 LAMPIRAN_5_PP_RI_NO_14_TAHUN_2008
72 LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
23 2009 LAMPIRAN_4_PP_RI_NO_23_TAHUN_2009
73 LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
14 2008 LAMPIRAN_4_PP_RI_NO_14_TAHUN_2008
74 LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
23 2009 LAMPIRAN_3_PP_RI_NO_23_TAHUN_2009
75 LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
14 2008 LAMPIRAN_3_PP_RI_NO_14_TAHUN_2008
76 LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
14 2008 LAMPIRAN_2_PP_RI_NO_14_TAHUN_2008

11. 77 LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
23 2009 LAMPIRAN_1_PP_RI_NO_23_TAHUN_2009
78 LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
14 2008 LAMPIRAN_1_PP_RI_NO_14_TAHUN_2008