SlideShare a Scribd company logo
KEBIJAKAN
PERDAGNGAN STRATEGI
DI NEGARA MAJU
DISUSUN OLEH
KELOMPOK 3
NOVAINTI FUA
SS.RIZQ DWI SARIM.NUR
ADI AKBAR
PETRIYANTO NUA PASHA
RAHMI AULIA
• kebijakan perdagangan di negara maju
Kebijakan perdagangan adalah seperangkat peraturan yang menentukan
bagaimana hubungan ekonomi akan berkembang antara perusahaan lokal atau
individu dan agen asing. Dengan kata lain, kebijakan perdagangan mencakup
seluruh kerangka hukum yang menjadi subjek impor dan ekspor. Ini, pada
gilirannya, bervariasi untuk setiap pasangan. Dengan demikian, ada beberapa
negara yang mungkin memiliki perjanjian perdagangan dan pasar lain yang
dengannya pembatasan kuat pada pertukaran barang dan / atau jasa
ditetapkan.
BEBERAPA ALAT KEBIJAKAN PERDAGNGAN
a. Alat kebijakan perdagangan yang membatasi
dapat diklasifikasikan menjadi dua:
• Hambatan tarif
• Hambatan non-tarif
b. Alat kebijakan perdagangan terbuka
Sebagai counterpart, Pemerintah dapat mengambil kebijakan perdagangan terbuka ke
arah luar, mengurangi atau menghilangkan hambatan-hambatan tersebut. Misalnya,
persentase tarif ad valorem pada produk tertentu bisa diturunkan.
Pada tingkat ekonomi mikro, kita dapat merujuk pada kebijakan komersial
perusahaan sebagai keputusan yang dibuat organisasi untuk mencapai tujuan
penjualan dan mengkonsolidasikan bisnisnya. Dengan kata lain, kebijakan
komersial mencakup bagaimana harga akan ditetapkan, bagaimana produk akan
didistribusikan, apa strategi pemasarannya, layanan apa yang akan diterima
pelanggan, dll.
c. Kebijakan komersial perusahaan
ADAPUN KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL, MELIPUTI:
• Tarif
• Subsidi Ekspor
• Pembatasan Impor
• Pengekangan Ekspor Sukarela
• Persyaratan Kandungan Lokal
• Subsidi Kredit Ekspor
• Pengendalian Pemerintah (National Procurement)
• Hambatan-Hambatan Birokrasi (Red Tape Barriers)
TUJUAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
• Perdagangan internasional memiliki tujuan utama yaitu untuk
meningkatkan Gross Domestic Product atau GDP, artinya perdagangan
internasional bertujuan untuk meningkatkan total nilai dari produksi
barang maupun jasa yang dijual oleh suatu negara pada negara lain selama
satu tahun lamanya.]
Selain tujuan utama tersebut, perdagangan internasional juga memiliki lima tujuan lain
sebagai berikut.
• Menaikan Devisa Negara
• Pertumbuhan ekonomi
• Mempengaruhi stabilitas harga barang ekspor
• Eksistensi tenaga kerja
• Memenuhi Kebutuhan di Negara Lain
STRATEGI PERDAGANGAN DI NEGARA MAJU
• Strategi sulit adalah membangun sektor manufaktur sebagai sumber
pertumbuhan ekonomi dan devisa negara. Membangun manufaktur
membutuhkan kestabilan nilai tukar mata uang lokal terhadap dolar Amerika
Serikat
KESIMPULAN
• Kebijakan perdagngan internasional adalah segala tindakan
Negara/pemerinta,baik langsung ataupun tidak langsung untuk memengaruhi
struktu,dan komposisi,serta bentuk perdagngan luar Negara atau kegiatan
perdagangan.adapun kebijakan yang dimaksud bias berupa tariff,larangan
impor,kuota,dumping dan berbagai kebijakan lainya.
• Terburuknya perdagangan internasional akan menguntungkan Negara yang
bersangkutan secara keseluruhan karena keuntungan yang dapat melebihi
kerugianya (Mankiw,2006).manfaat perdagngan internasional yang dilihat dari
segi ekspor dapat berupa kenaikan pendapat, kenaikan devisa dan memperluas
kesempatan kerja.
KESIMPULAN STUDI KASUS
• Melalui studi kasus strategi subsidi industry pertanian dinegara maju, maka akan dibahas tentang strategi subsidi yang diterapkan
di negara-negara maju dalam kerangka asimeteri perdagangan internasional secara umum,sedapat mungkin langkah-langkah yang
dilakukan negara maju tersebut akan dijadikan benchmarking dalam perumusan strategi kebijakan perdagangan internasional.
• Dalam Diskusi public mengenai perdagangan komiditas pertanian akhir-akhir memberi pelajaran berharga bahwa jalan menunju
perdagngan bebas dan adil masi Panjang dan berliku.
• Dan dapat disimpulkan bahwa beberapa kesepakatan,terutama tentang perdagngan dunia komiditas pertanian.Hasil kesepakatan
yang boleh terbilang”agak maju”adalah kesedian negara-negara besar untuk mengurangi subsidi ekspor produk pertaniannya
secara bertahap,sementara itu negara-negara berkembang masi diperkenankan menerima bantuan tekni,
• Butir kesepakatan tersebut memang diatas kertas dapat dianggap “agak maju”karena saling melengkapi dengan
kesepakatan yang dicapai di genewa yang menyatakan negara-nrgara maju setuju untuk mengurangi subsidi domestiknya sebesar
20 persen.pengurangan subsidi ekspor tersebut diangap sebagai salah satu elemen dari pelongaran akses pasar di negra-negara
maju atau pengurangan hambatan tarif dan non-tarif yang selama ini sering menjadi hambatan.
• Setelah melakukan kesepakatan antara negara dalam mengurangi subsidi domestic Maka Besaran subsidi ekspor yang
diberlakukan di negara maju untuk beberapa komiditas tersebut sudah pasti akan sangat menyulitkan bagi Indonesia untuk
mengembangkan daya saingan di pasar dalam negri,apabila tanpa kebijakan perdagangan internasional lain yang lebih
komprehensif
TERIMAKASIH

More Related Content

Similar to KEBIJAKAN PERDAGNGAN STRATEGI DI NEGARA MAJU.pptx

Tugas 2 rosa
Tugas 2 rosaTugas 2 rosa
Tugas 2 rosa
rosa wati
 
Makalah tugas 2
Makalah tugas 2Makalah tugas 2
Makalah tugas 2
Tiwi Pratiwi
 
Resume 2 ekonomi internasional (UAS)
Resume 2 ekonomi internasional (UAS)Resume 2 ekonomi internasional (UAS)
Resume 2 ekonomi internasional (UAS)
SuryadiSurya3
 
Proteksi perdagangan
Proteksi perdaganganProteksi perdagangan
Proteksi perdagangan
Fitria Hadri Yani
 
Kebijakan perdagangan internasional (2)
Kebijakan perdagangan internasional (2)Kebijakan perdagangan internasional (2)
Kebijakan perdagangan internasional (2)
Muhammad Khoirul Fuddin
 
Makalah ekonomi internasional
Makalah ekonomi internasionalMakalah ekonomi internasional
Makalah ekonomi internasional
mulyanahsari
 
Kebijakan perdagangan bebas
Kebijakan perdagangan bebasKebijakan perdagangan bebas
Kebijakan perdagangan bebas
GaleryWarnet
 
Makalah ekonomi internasional tugas 2
Makalah ekonomi internasional tugas 2Makalah ekonomi internasional tugas 2
Makalah ekonomi internasional tugas 2
AgungMaulana41
 
K5-Kebijakan Tarif & Non Tarif kelompok 5
K5-Kebijakan Tarif & Non Tarif kelompok 5K5-Kebijakan Tarif & Non Tarif kelompok 5
K5-Kebijakan Tarif & Non Tarif kelompok 5
SubhiMunir3
 
Resume Pertemuan 9-15 Ekonomi Internasional
Resume Pertemuan 9-15 Ekonomi InternasionalResume Pertemuan 9-15 Ekonomi Internasional
Resume Pertemuan 9-15 Ekonomi Internasional
yeniok11
 
Resume uas laily nur kamila
Resume uas   laily nur kamilaResume uas   laily nur kamila
Resume uas laily nur kamila
mielasieuzzumaki
 
Ekonomi internasional resume 2
Ekonomi  internasional resume 2Ekonomi  internasional resume 2
Ekonomi internasional resume 2
cecep_sudrajat
 
3. BISNIS GLOBAL-DEDY.pdf
3. BISNIS GLOBAL-DEDY.pdf3. BISNIS GLOBAL-DEDY.pdf
3. BISNIS GLOBAL-DEDY.pdf
RiskiWildan
 
Kebijakan perdagangan internasional (2)
Kebijakan perdagangan internasional (2)Kebijakan perdagangan internasional (2)
Kebijakan perdagangan internasional (2)
Muhammad Khoirul Fuddin
 
Tugas resume 2
Tugas resume 2Tugas resume 2
Tugas resume 2
zainal_akbar
 
Resume ii
Resume iiResume ii
Makalah ekonomi internasional UAS[1]
Makalah ekonomi internasional UAS[1]Makalah ekonomi internasional UAS[1]
Makalah ekonomi internasional UAS[1]
oppi novitasari
 
Kebijakan Perdagangan Internasional (1)
Kebijakan Perdagangan Internasional (1)Kebijakan Perdagangan Internasional (1)
Kebijakan Perdagangan Internasional (1)
Muhammad Khoirul Fuddin
 
Ekonomi internasional resume 2 UAS
Ekonomi  internasional resume 2 UASEkonomi  internasional resume 2 UAS
Ekonomi internasional resume 2 UAS
Ridick Ridick
 
Ppt hambatan non tarif
Ppt hambatan non tarifPpt hambatan non tarif
Ppt hambatan non tarifotnayirt
 

Similar to KEBIJAKAN PERDAGNGAN STRATEGI DI NEGARA MAJU.pptx (20)

Tugas 2 rosa
Tugas 2 rosaTugas 2 rosa
Tugas 2 rosa
 
Makalah tugas 2
Makalah tugas 2Makalah tugas 2
Makalah tugas 2
 
Resume 2 ekonomi internasional (UAS)
Resume 2 ekonomi internasional (UAS)Resume 2 ekonomi internasional (UAS)
Resume 2 ekonomi internasional (UAS)
 
Proteksi perdagangan
Proteksi perdaganganProteksi perdagangan
Proteksi perdagangan
 
Kebijakan perdagangan internasional (2)
Kebijakan perdagangan internasional (2)Kebijakan perdagangan internasional (2)
Kebijakan perdagangan internasional (2)
 
Makalah ekonomi internasional
Makalah ekonomi internasionalMakalah ekonomi internasional
Makalah ekonomi internasional
 
Kebijakan perdagangan bebas
Kebijakan perdagangan bebasKebijakan perdagangan bebas
Kebijakan perdagangan bebas
 
Makalah ekonomi internasional tugas 2
Makalah ekonomi internasional tugas 2Makalah ekonomi internasional tugas 2
Makalah ekonomi internasional tugas 2
 
K5-Kebijakan Tarif & Non Tarif kelompok 5
K5-Kebijakan Tarif & Non Tarif kelompok 5K5-Kebijakan Tarif & Non Tarif kelompok 5
K5-Kebijakan Tarif & Non Tarif kelompok 5
 
Resume Pertemuan 9-15 Ekonomi Internasional
Resume Pertemuan 9-15 Ekonomi InternasionalResume Pertemuan 9-15 Ekonomi Internasional
Resume Pertemuan 9-15 Ekonomi Internasional
 
Resume uas laily nur kamila
Resume uas   laily nur kamilaResume uas   laily nur kamila
Resume uas laily nur kamila
 
Ekonomi internasional resume 2
Ekonomi  internasional resume 2Ekonomi  internasional resume 2
Ekonomi internasional resume 2
 
3. BISNIS GLOBAL-DEDY.pdf
3. BISNIS GLOBAL-DEDY.pdf3. BISNIS GLOBAL-DEDY.pdf
3. BISNIS GLOBAL-DEDY.pdf
 
Kebijakan perdagangan internasional (2)
Kebijakan perdagangan internasional (2)Kebijakan perdagangan internasional (2)
Kebijakan perdagangan internasional (2)
 
Tugas resume 2
Tugas resume 2Tugas resume 2
Tugas resume 2
 
Resume ii
Resume iiResume ii
Resume ii
 
Makalah ekonomi internasional UAS[1]
Makalah ekonomi internasional UAS[1]Makalah ekonomi internasional UAS[1]
Makalah ekonomi internasional UAS[1]
 
Kebijakan Perdagangan Internasional (1)
Kebijakan Perdagangan Internasional (1)Kebijakan Perdagangan Internasional (1)
Kebijakan Perdagangan Internasional (1)
 
Ekonomi internasional resume 2 UAS
Ekonomi  internasional resume 2 UASEkonomi  internasional resume 2 UAS
Ekonomi internasional resume 2 UAS
 
Ppt hambatan non tarif
Ppt hambatan non tarifPpt hambatan non tarif
Ppt hambatan non tarif
 

Recently uploaded

PPT Data Ekonomi Wilayah SULTRA_Andi Zulfikar.pptx
PPT Data Ekonomi Wilayah SULTRA_Andi Zulfikar.pptxPPT Data Ekonomi Wilayah SULTRA_Andi Zulfikar.pptx
PPT Data Ekonomi Wilayah SULTRA_Andi Zulfikar.pptx
azfikar96
 
ANGGARAN_BIAYA_PRODUKSIiiiiiiiiiiii.pptx
ANGGARAN_BIAYA_PRODUKSIiiiiiiiiiiii.pptxANGGARAN_BIAYA_PRODUKSIiiiiiiiiiiii.pptx
ANGGARAN_BIAYA_PRODUKSIiiiiiiiiiiii.pptx
AnisaSyahfitri1
 
MATERI AKUNTANSI IJARAH POWER POINT (PPT)
MATERI AKUNTANSI IJARAH  POWER POINT (PPT)MATERI AKUNTANSI IJARAH  POWER POINT (PPT)
MATERI AKUNTANSI IJARAH POWER POINT (PPT)
ritaseptia16
 
12 INVESTASI ASING LANGSUNG (Direct Foreign Investment)
12 INVESTASI ASING LANGSUNG (Direct Foreign Investment)12 INVESTASI ASING LANGSUNG (Direct Foreign Investment)
12 INVESTASI ASING LANGSUNG (Direct Foreign Investment)
DebiCarolina2
 
tantangan dan solusi perbankan syariah.pdf
tantangan dan solusi perbankan syariah.pdftantangan dan solusi perbankan syariah.pdf
tantangan dan solusi perbankan syariah.pdf
muhammadarsyad77
 
Materi Presentasi Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Pusat tanggal 6 Mei 2024.pdf
Materi Presentasi Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Pusat tanggal 6 Mei 2024.pdfMateri Presentasi Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Pusat tanggal 6 Mei 2024.pdf
Materi Presentasi Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Pusat tanggal 6 Mei 2024.pdf
WiwikDewiSusilawati
 
Modul Pembekalan PKD PILKADA SERENTAK 2024.pdf
Modul Pembekalan PKD PILKADA SERENTAK  2024.pdfModul Pembekalan PKD PILKADA SERENTAK  2024.pdf
Modul Pembekalan PKD PILKADA SERENTAK 2024.pdf
muhammadarsyad77
 
Kelompok 11_Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (1).pptx
Kelompok 11_Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (1).pptxKelompok 11_Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (1).pptx
Kelompok 11_Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (1).pptx
ErvinYogi
 
Good Ethic will create good business to run with
Good Ethic will create good business to run withGood Ethic will create good business to run with
Good Ethic will create good business to run with
ssuser781f6d1
 
ANALISI KESEMBANGAN PASAR UANG (KURVA-LM).pptx
ANALISI KESEMBANGAN PASAR UANG (KURVA-LM).pptxANALISI KESEMBANGAN PASAR UANG (KURVA-LM).pptx
ANALISI KESEMBANGAN PASAR UANG (KURVA-LM).pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptx
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptxBAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptx
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptx
anselmusl280
 
PPT Kelompok BAB III PENGGUNAAN BMN DAN BMD.pptx
PPT Kelompok BAB III PENGGUNAAN BMN DAN BMD.pptxPPT Kelompok BAB III PENGGUNAAN BMN DAN BMD.pptx
PPT Kelompok BAB III PENGGUNAAN BMN DAN BMD.pptx
nugrohoaditya12334
 

Recently uploaded (12)

PPT Data Ekonomi Wilayah SULTRA_Andi Zulfikar.pptx
PPT Data Ekonomi Wilayah SULTRA_Andi Zulfikar.pptxPPT Data Ekonomi Wilayah SULTRA_Andi Zulfikar.pptx
PPT Data Ekonomi Wilayah SULTRA_Andi Zulfikar.pptx
 
ANGGARAN_BIAYA_PRODUKSIiiiiiiiiiiii.pptx
ANGGARAN_BIAYA_PRODUKSIiiiiiiiiiiii.pptxANGGARAN_BIAYA_PRODUKSIiiiiiiiiiiii.pptx
ANGGARAN_BIAYA_PRODUKSIiiiiiiiiiiii.pptx
 
MATERI AKUNTANSI IJARAH POWER POINT (PPT)
MATERI AKUNTANSI IJARAH  POWER POINT (PPT)MATERI AKUNTANSI IJARAH  POWER POINT (PPT)
MATERI AKUNTANSI IJARAH POWER POINT (PPT)
 
12 INVESTASI ASING LANGSUNG (Direct Foreign Investment)
12 INVESTASI ASING LANGSUNG (Direct Foreign Investment)12 INVESTASI ASING LANGSUNG (Direct Foreign Investment)
12 INVESTASI ASING LANGSUNG (Direct Foreign Investment)
 
tantangan dan solusi perbankan syariah.pdf
tantangan dan solusi perbankan syariah.pdftantangan dan solusi perbankan syariah.pdf
tantangan dan solusi perbankan syariah.pdf
 
Materi Presentasi Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Pusat tanggal 6 Mei 2024.pdf
Materi Presentasi Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Pusat tanggal 6 Mei 2024.pdfMateri Presentasi Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Pusat tanggal 6 Mei 2024.pdf
Materi Presentasi Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Pusat tanggal 6 Mei 2024.pdf
 
Modul Pembekalan PKD PILKADA SERENTAK 2024.pdf
Modul Pembekalan PKD PILKADA SERENTAK  2024.pdfModul Pembekalan PKD PILKADA SERENTAK  2024.pdf
Modul Pembekalan PKD PILKADA SERENTAK 2024.pdf
 
Kelompok 11_Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (1).pptx
Kelompok 11_Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (1).pptxKelompok 11_Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (1).pptx
Kelompok 11_Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (1).pptx
 
Good Ethic will create good business to run with
Good Ethic will create good business to run withGood Ethic will create good business to run with
Good Ethic will create good business to run with
 
ANALISI KESEMBANGAN PASAR UANG (KURVA-LM).pptx
ANALISI KESEMBANGAN PASAR UANG (KURVA-LM).pptxANALISI KESEMBANGAN PASAR UANG (KURVA-LM).pptx
ANALISI KESEMBANGAN PASAR UANG (KURVA-LM).pptx
 
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptx
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptxBAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptx
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptx
 
PPT Kelompok BAB III PENGGUNAAN BMN DAN BMD.pptx
PPT Kelompok BAB III PENGGUNAAN BMN DAN BMD.pptxPPT Kelompok BAB III PENGGUNAAN BMN DAN BMD.pptx
PPT Kelompok BAB III PENGGUNAAN BMN DAN BMD.pptx
 

KEBIJAKAN PERDAGNGAN STRATEGI DI NEGARA MAJU.pptx

  • 1. KEBIJAKAN PERDAGNGAN STRATEGI DI NEGARA MAJU DISUSUN OLEH KELOMPOK 3 NOVAINTI FUA SS.RIZQ DWI SARIM.NUR ADI AKBAR PETRIYANTO NUA PASHA RAHMI AULIA
  • 2. • kebijakan perdagangan di negara maju Kebijakan perdagangan adalah seperangkat peraturan yang menentukan bagaimana hubungan ekonomi akan berkembang antara perusahaan lokal atau individu dan agen asing. Dengan kata lain, kebijakan perdagangan mencakup seluruh kerangka hukum yang menjadi subjek impor dan ekspor. Ini, pada gilirannya, bervariasi untuk setiap pasangan. Dengan demikian, ada beberapa negara yang mungkin memiliki perjanjian perdagangan dan pasar lain yang dengannya pembatasan kuat pada pertukaran barang dan / atau jasa ditetapkan.
  • 3. BEBERAPA ALAT KEBIJAKAN PERDAGNGAN a. Alat kebijakan perdagangan yang membatasi dapat diklasifikasikan menjadi dua: • Hambatan tarif • Hambatan non-tarif b. Alat kebijakan perdagangan terbuka Sebagai counterpart, Pemerintah dapat mengambil kebijakan perdagangan terbuka ke arah luar, mengurangi atau menghilangkan hambatan-hambatan tersebut. Misalnya, persentase tarif ad valorem pada produk tertentu bisa diturunkan.
  • 4. Pada tingkat ekonomi mikro, kita dapat merujuk pada kebijakan komersial perusahaan sebagai keputusan yang dibuat organisasi untuk mencapai tujuan penjualan dan mengkonsolidasikan bisnisnya. Dengan kata lain, kebijakan komersial mencakup bagaimana harga akan ditetapkan, bagaimana produk akan didistribusikan, apa strategi pemasarannya, layanan apa yang akan diterima pelanggan, dll. c. Kebijakan komersial perusahaan
  • 5. ADAPUN KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL, MELIPUTI: • Tarif • Subsidi Ekspor • Pembatasan Impor • Pengekangan Ekspor Sukarela • Persyaratan Kandungan Lokal • Subsidi Kredit Ekspor • Pengendalian Pemerintah (National Procurement) • Hambatan-Hambatan Birokrasi (Red Tape Barriers)
  • 6. TUJUAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL • Perdagangan internasional memiliki tujuan utama yaitu untuk meningkatkan Gross Domestic Product atau GDP, artinya perdagangan internasional bertujuan untuk meningkatkan total nilai dari produksi barang maupun jasa yang dijual oleh suatu negara pada negara lain selama satu tahun lamanya.] Selain tujuan utama tersebut, perdagangan internasional juga memiliki lima tujuan lain sebagai berikut. • Menaikan Devisa Negara • Pertumbuhan ekonomi • Mempengaruhi stabilitas harga barang ekspor • Eksistensi tenaga kerja • Memenuhi Kebutuhan di Negara Lain
  • 7. STRATEGI PERDAGANGAN DI NEGARA MAJU • Strategi sulit adalah membangun sektor manufaktur sebagai sumber pertumbuhan ekonomi dan devisa negara. Membangun manufaktur membutuhkan kestabilan nilai tukar mata uang lokal terhadap dolar Amerika Serikat
  • 8. KESIMPULAN • Kebijakan perdagngan internasional adalah segala tindakan Negara/pemerinta,baik langsung ataupun tidak langsung untuk memengaruhi struktu,dan komposisi,serta bentuk perdagngan luar Negara atau kegiatan perdagangan.adapun kebijakan yang dimaksud bias berupa tariff,larangan impor,kuota,dumping dan berbagai kebijakan lainya. • Terburuknya perdagangan internasional akan menguntungkan Negara yang bersangkutan secara keseluruhan karena keuntungan yang dapat melebihi kerugianya (Mankiw,2006).manfaat perdagngan internasional yang dilihat dari segi ekspor dapat berupa kenaikan pendapat, kenaikan devisa dan memperluas kesempatan kerja.
  • 9. KESIMPULAN STUDI KASUS • Melalui studi kasus strategi subsidi industry pertanian dinegara maju, maka akan dibahas tentang strategi subsidi yang diterapkan di negara-negara maju dalam kerangka asimeteri perdagangan internasional secara umum,sedapat mungkin langkah-langkah yang dilakukan negara maju tersebut akan dijadikan benchmarking dalam perumusan strategi kebijakan perdagangan internasional. • Dalam Diskusi public mengenai perdagangan komiditas pertanian akhir-akhir memberi pelajaran berharga bahwa jalan menunju perdagngan bebas dan adil masi Panjang dan berliku. • Dan dapat disimpulkan bahwa beberapa kesepakatan,terutama tentang perdagngan dunia komiditas pertanian.Hasil kesepakatan yang boleh terbilang”agak maju”adalah kesedian negara-negara besar untuk mengurangi subsidi ekspor produk pertaniannya secara bertahap,sementara itu negara-negara berkembang masi diperkenankan menerima bantuan tekni, • Butir kesepakatan tersebut memang diatas kertas dapat dianggap “agak maju”karena saling melengkapi dengan kesepakatan yang dicapai di genewa yang menyatakan negara-nrgara maju setuju untuk mengurangi subsidi domestiknya sebesar 20 persen.pengurangan subsidi ekspor tersebut diangap sebagai salah satu elemen dari pelongaran akses pasar di negra-negara maju atau pengurangan hambatan tarif dan non-tarif yang selama ini sering menjadi hambatan. • Setelah melakukan kesepakatan antara negara dalam mengurangi subsidi domestic Maka Besaran subsidi ekspor yang diberlakukan di negara maju untuk beberapa komiditas tersebut sudah pasti akan sangat menyulitkan bagi Indonesia untuk mengembangkan daya saingan di pasar dalam negri,apabila tanpa kebijakan perdagangan internasional lain yang lebih komprehensif