Pada masa reformasi, pemerintah membuat berbagai kebijakan untuk membuka ruang demokrasi dan memperbaiki sistem hukum dengan membatasi kekuasaan lembaga negara dan membentuk lembaga antirasuah. Namun, ketimpangan ekonomi masih tinggi dan kebijakan ekonomi kurang berubah.

1. •Penyampaian pendapat pada masa reformasi mulai
dibebaskan,
•Aturan hukum pada masa Reformasi seperti
penyimpangan dan rekayasa pada proses peradilan
serta Pembagian kekuasaan dalam hukum tidak sesuai
dengan UUD 194 telah diperbaiki secara menyeluruh
dengan batasan weweang kekuasaan yang jelas antara
lembaga Legislatif, eksekutif dan yudikatif yang
diatuur dengan tegas dalam Undang-undang.

2.  Pada masa reformasi pemerintah membuat
berbagai kebiajakn untuk keluar dari krisi
namun ketimpangan pada sektor ekonomu
justru jauh lebih tinggi.
 Pada masa reformasi bermunculan banyak
partai sebagai akibat dari kebijakan politik
sistem multi partai yang diaktifkan kembali
 Pada masa reformasi fasilitas pendidikan
dibuka untuk semua kalanga termasuk untuk
kalangan etnis cina. Dan penggalakan
pemerataan pendidikan diseluruh wilayah
indonesia.

3.  Pemilihan umum berlangsung dengan lebih bebas,
jujur dan adil sehingga rakayat bebas memberikan
suaranya
 Masa reformasi otonomi daerah dipertegas untuk
memberikan pemerintah daerah wewenang untuk
mengambil keputusan dan kebijakan pada bidang
tertentu
 Setelah berakhirnya Orde baru dan memasuki
Masa Reformasi dwifungsi ABRI dihapuskan
 Pada masa reformasi pemerintah membuat
tindakan tegas pada Korupsi yang marak sehingga
terbentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
pada tahun 2002 untuk mebersihkan lembaga-
lembaga pemerintahan dari korupsi.

4.  Di masa reformasi kebijakan ekonomi tidak
mengalami perubahan yag lebih signifikan
karena pemerintah masih ketergantungan
pemerintah pada pinjaman luar negeri.
 Pada masa reformasi semua diskriminasi yang
berkaitan dengan cina dihapuskan oleh Gus
Dur. Termasuk dengan kebudayaan dan tradisi
mereka diijinkan dilakukan.