SlideShare a Scribd company logo
POLICY BRIEF
TAHUN 2023
DAMPAK MULTIPLIER DAN HIRILISASI PRODUK
KOPERASI DAN UMKM DI PROVINSI MALUKU UTARA
BALITBANGDA PROVINSI MALUKU UTARA
DENGAN PUSAT PENELITIAN BISNIS DAN
EKONOMI (P2BE)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS KHAIRUN
KERJASAMA
1 | P a g e
DAMPAK MULTIPLIER DAN HILIRISASI PRODUK KOPERASI & UMKM
Pada Sektor Pertambangan di Provinsi Maluku Utara
Kerja Sama BALITBANDA dengan P2BE FEB Universita Khairun
RINGKASAN EKSEKUTIF
Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) terbukti cukup
tangguh menghadapi situasi ekonomi yang sedang kritis pada saat krisis ekonomi
melanda tahun 1997-1998 dan pada saat pandemi Covid-19 baru-baru ini. Pondasi
sektor KUMKM yang kuat mampu menyelamatkan sektor usaha industri dari
kehancuran yang lebih besar. Pada saat banyak industri besar melakukan PHK atau
pemutusan hubungan kerja, penyerapan tenaga kerja di sektor KUMKM relatif stabil
dan bahkan mengalami peningkatan akibat dari perpindahan tenaga kerja dari
industri besar ke sektor usaha mikro dan kecil. Demikian pula ketika pasar ekspor
hasil olahan industri besar menurun, permintaan pasar untuk produk hasil olahan
KUMKM malah cenderung meningkat. Krisis ekonomi yang terjadi kurang begitu
terasa pada kehidupan keluarga rumah tangga yang bekerja di sektor KUMKM
dibandingkan dengan mereka yang bekerja di sektor industri besar.
KUMKM sejatinya harus menjadi motor penggerak industri nasional dalam
upaya pemulihan ekonomi pasca pandemic Covid-19. UMKM dapat menjadi obat
yang sangat manjur untuk menyembuhkan kembali industri di Indonesia. Beberapa
indikator yang menyebabkan sektor UMKM mampu bertahan di tengah gelombang
krisis adalah salah satunya karena sektor KUMKM memiliki local content yang
sangat tinggi. Keunikan dari local content membuat sektor UMKM dapat terus
berkembang walaupun ditengah situasi ekonomi sedang mengalami krisis. Namun,
hingga saat ini sektor UMKM masih diposisikan pilihan usaha yang sifatnya
tradisional dan belum menjadi pilihan utama dalam berbisnis. Sektor KUMKM
hanya dijadikan sebagai sektor pinggiran, dan merupakan pilihan akhir dari kegiatan
usaha informal.
2 | P a g e
DAMPAK MULTIPLIER DAN HILIRISASI PRODUK KOPERASI & UMKM
Pada Sektor Pertambangan di Provinsi Maluku Utara
Kerja Sama BALITBANDA dengan P2BE FEB Universita Khairun
A. Latar Belakang
KUMKM telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Kontribusi KUMKM terhadap Pertumbuhan
Ekonomi Nasional sebesar 61,97% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Besar
kontribusi ini mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat
menghimpun sampai 60,4% dari total investasi di Indonesia. Kondisi ini
mengeskpresikan bahwa keberadaan KUMKM merupakan sektor sangat strategis
dan potensial untuk dikembangkan di seluruh wilayah Indonesia. Begitu juga di
Maluku Utara. Sebagaimana ditunjukkan oleh data Dinas Koperasi dan UKM di
provinsi ini pada tahun 2022, dengan jumlah koperasi aktif sebanyak 1.083 unit dan
76.801 Usaha mikro dan kecil serta Usaha menengah dan besar mencapai 800 Usaha
Aktif.
Data Dinas Koperasi dan UKM di provinsi ini juga menengarai bahwa, saat
ini terdapat 20 Koperasi di bidang perikanan dan pertanian dengan produktifitasnya
cukup tinggi. Namun tingginya produktifitas tersebut masih terkendala oleh
aksesbilitas pemasaran produknya. Ironisnya, di tengah hambatan pemasaran tersebut
potensi kebutuhan logistik pangan dari perusahaan tambang yang beroperasi di
Provinsi Maluku Utara nampak sangat tinggi. Sebagian besar kebutuhan ini
terindikasi masih di-supply dari luar wilayah Maluku Utara. Artinya keberadaan
perusahaan pertambangan terutama yang bebasis industri smelter, secara langsung
belum memberi efek positif bagi terciptanya rantai pasok komoditi lokal, khususnya
yang berasal dari KUMKM di Maluku Utara. Dengan kata lain, belum terjadinya
pertemuan antara supply dan demand dari komoditi yang dihasilkan KUMKM
dengan kebutuhan perusahaan tambang di daerah ini. Bahkan fenomena nampak
3 | P a g e
DAMPAK MULTIPLIER DAN HILIRISASI PRODUK KOPERASI & UMKM
Pada Sektor Pertambangan di Provinsi Maluku Utara
Kerja Sama BALITBANDA dengan P2BE FEB Universita Khairun
belum mengemuka sebagai isu strategis dalam perencanaan dan strategi
pengembangan KUMKM di wilayah provinsi ini. Terutama untuk menciptakan daya
saing antara KUMKM dengan pelaku usaha sektor privat lainnya yang memiliki
skala usaha dan kapasitas permodalan yang cukup besar. Hingga saat ini nampaknya,
strategi KUMKM yang dijalankan pemerintah Provinsi Maluku Utara masih bersifat
temporer dan insidentil sehingga tidak mampu mengangkat kinerja KUMKM lebih
baik.
B. Rekomendasi Kebijakan
1. Diperlukan strategi dan kebijakan penguatan kapasitas produksi, kualitas output
dan manajemen bisnis secara modern dan berbasi teknologi pada kektor industri
kecil dan menengah di Maluku Utara untuk meningkatkan kemampuan ekspor
produk makanan dan minuman di tingkat domestik, baik untuk kebutuhan
perusahaan/industri pertambangan maupun pasar lokal di Maluku Utara.
2. Diperlukan strategi dan kebijakan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan
kapasitas output industri kecil dan menengah sebagai penyedia input bagi sektor
ekonomi lain, termasuk sebagai penyedia kebutuhan logistic makanan dan
minuman pada sektor pertambangan dan industri di Provinsi Maluku Utara.
3. Perlu ada kebijakan pemerintah daerah dalam pengendalian rantai pasok pangan
secara domestic untuk mengurangi ketergantungan dan dominasi supply
kebutuhan pangan dari luar wilayah Maluku Utara. Termasuk dalam memenuhi
kebutuhan konsumsi perusahaan tambang di wilayah provinsi ini.
4. Diperlukan strategi dan kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan
produktivitas sektor pertanian sebagai penyedia dan penyangga kebutuhan
4 | P a g e
DAMPAK MULTIPLIER DAN HILIRISASI PRODUK KOPERASI & UMKM
Pada Sektor Pertambangan di Provinsi Maluku Utara
Kerja Sama BALITBANDA dengan P2BE FEB Universita Khairun
pangan domestik, terutama pada daerah kabupaten/kota yang memiliki
keunggulan pada sumberdaya pertanian secara umum.
5. Diperlukan kebijakan hilirisasi produk pangan Koperasi dan UMKM yang
menjangkau pasar perusahaan pertambangan di Maluku Utara baik jangka
pendek, menengah dan jangka panjang. Adapun kebijakan dimaksud adalah:
(1) Kebijakan jangka pendek, meliputi: 1) Pembinaan dan Pengembangan
Produk Berkualitas; 2) Menyediakan Laboratorium Uji Produk Holtikultura;
3) Menyediakan Pengujian SNI Produk di Maluku Utara (mendirikan
Lembaga Sertifikasi SNI); 4) Penerbitan PERDA tentang Akses dan Segmen
Pasar Koperasi dan UMKM pada Perusahaan Tambang untuk Produk
Pangan Lokal di Maluku Utara; 5) Penerbitan PERDA Perlindungan Produk
dan pengembangan Koperasi dan UMKM; dan 6) Pengembangan Database
Produk Koperasi dan UMKM berbasis Digital.
(2) Kebijakan Jangka Menengah, meliputi: 1) Penguatan Manajemen KUMKM
berbasis digital; 2) Membangun Kawasan Produksi Pangan Terpadu
Koperasi dan UMKM; 3) Membentuk Perusahaan Pembiayaan Logistik
Pangan; 4) Membentuk Perusahaan Daerah di bidang usaha penyediaan
logistik pangan (Perusda Logistik Pangan) sebagai Buffer Stock dan Vendor
untuk penyediaan dan distribusi produk pangan Koperasi dan UMKM.
(3) Kebijakan Jangka Panjang, meliputi: 1) Peningkatan infrastruktur dan
suprastruktur pendukung akses pasar ke perusahaan tambang di Maluku
Utara; 2) Penguasaan segemen pasar produk pangan lokal Koperasi dan
UMKM pada perusahaan tambang di Maluku Utara.

More Related Content

Similar to POLICY BRIEF_Dampak Multiplier & Hilirisasi Produk KUMM 2023.pdf

Presentasi menteri negara koperasi dan ukm
Presentasi menteri negara koperasi dan ukmPresentasi menteri negara koperasi dan ukm
Presentasi menteri negara koperasi dan ukmWisnu G P
 
Kebijakan koperasi dan UMKM dalam menghadapi tantangan.pptx
Kebijakan koperasi dan UMKM dalam menghadapi tantangan.pptxKebijakan koperasi dan UMKM dalam menghadapi tantangan.pptx
Kebijakan koperasi dan UMKM dalam menghadapi tantangan.pptx
RickhiAlanSaputra
 
Pa powerpoint
Pa powerpointPa powerpoint
Pa powerpoint
Syafizani Hoo
 
Local SME's Development
Local SME's DevelopmentLocal SME's Development
Local SME's Development
F W
 
Kebijakan Pemerintah Dalam Pembinaan IKM (Industri Kecil Menengah)
Kebijakan Pemerintah Dalam Pembinaan IKM (Industri Kecil Menengah) Kebijakan Pemerintah Dalam Pembinaan IKM (Industri Kecil Menengah)
Kebijakan Pemerintah Dalam Pembinaan IKM (Industri Kecil Menengah)
Aa Renovit
 
FGD BI.pptx
FGD BI.pptxFGD BI.pptx
FGD BI.pptx
OmOecoep1
 
(20210403) nu rakornas lembaga perekonomian nu 2021 p sesmen-edit
(20210403) nu   rakornas lembaga perekonomian nu 2021 p sesmen-edit(20210403) nu   rakornas lembaga perekonomian nu 2021 p sesmen-edit
(20210403) nu rakornas lembaga perekonomian nu 2021 p sesmen-edit
DyahAyu189
 
D-4.pptx
D-4.pptxD-4.pptx
KUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1).pptKUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
FarisAhlulFirdaus
 
KUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1).pptKUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
ZidanMubarok1
 
KUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1).pptKUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
rezkilasinda
 
KUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1).pptKUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
achmad marzuki
 
KUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1).pptKUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
yoeyongrahsel
 
KUMKM-TANGGUH-final_(1) (1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1) (1).pptKUMKM-TANGGUH-final_(1) (1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1) (1).ppt
Mimi Adian
 
KUMKM-TANGGUH-final_(1)(1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1)(1).pptKUMKM-TANGGUH-final_(1)(1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1)(1).ppt
SriFitriyatin1
 
KUMikm 0223(1).ppt
KUMikm 0223(1).pptKUMikm 0223(1).ppt
KUMikm 0223(1).ppt
MuhsinAlhasani
 
12 usaha kecil menengah
12 usaha kecil menengah12 usaha kecil menengah
12 usaha kecil menengah
bayuajinugraha21
 
Ekonomi1blog
Ekonomi1blogEkonomi1blog
Ekonomi1blog
munnianwar
 
INPRES NO 2 TH 2022.pptx
INPRES NO 2 TH 2022.pptxINPRES NO 2 TH 2022.pptx
INPRES NO 2 TH 2022.pptx
ssuserbf9df1
 

Similar to POLICY BRIEF_Dampak Multiplier & Hilirisasi Produk KUMM 2023.pdf (20)

Presentasi menteri negara koperasi dan ukm
Presentasi menteri negara koperasi dan ukmPresentasi menteri negara koperasi dan ukm
Presentasi menteri negara koperasi dan ukm
 
Kebijakan koperasi dan UMKM dalam menghadapi tantangan.pptx
Kebijakan koperasi dan UMKM dalam menghadapi tantangan.pptxKebijakan koperasi dan UMKM dalam menghadapi tantangan.pptx
Kebijakan koperasi dan UMKM dalam menghadapi tantangan.pptx
 
He
HeHe
He
 
Pa powerpoint
Pa powerpointPa powerpoint
Pa powerpoint
 
Local SME's Development
Local SME's DevelopmentLocal SME's Development
Local SME's Development
 
Kebijakan Pemerintah Dalam Pembinaan IKM (Industri Kecil Menengah)
Kebijakan Pemerintah Dalam Pembinaan IKM (Industri Kecil Menengah) Kebijakan Pemerintah Dalam Pembinaan IKM (Industri Kecil Menengah)
Kebijakan Pemerintah Dalam Pembinaan IKM (Industri Kecil Menengah)
 
FGD BI.pptx
FGD BI.pptxFGD BI.pptx
FGD BI.pptx
 
(20210403) nu rakornas lembaga perekonomian nu 2021 p sesmen-edit
(20210403) nu   rakornas lembaga perekonomian nu 2021 p sesmen-edit(20210403) nu   rakornas lembaga perekonomian nu 2021 p sesmen-edit
(20210403) nu rakornas lembaga perekonomian nu 2021 p sesmen-edit
 
D-4.pptx
D-4.pptxD-4.pptx
D-4.pptx
 
KUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1).pptKUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
 
KUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1).pptKUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
 
KUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1).pptKUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
 
KUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1).pptKUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
 
KUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1).pptKUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
 
KUMKM-TANGGUH-final_(1) (1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1) (1).pptKUMKM-TANGGUH-final_(1) (1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1) (1).ppt
 
KUMKM-TANGGUH-final_(1)(1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1)(1).pptKUMKM-TANGGUH-final_(1)(1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1)(1).ppt
 
KUMikm 0223(1).ppt
KUMikm 0223(1).pptKUMikm 0223(1).ppt
KUMikm 0223(1).ppt
 
12 usaha kecil menengah
12 usaha kecil menengah12 usaha kecil menengah
12 usaha kecil menengah
 
Ekonomi1blog
Ekonomi1blogEkonomi1blog
Ekonomi1blog
 
INPRES NO 2 TH 2022.pptx
INPRES NO 2 TH 2022.pptxINPRES NO 2 TH 2022.pptx
INPRES NO 2 TH 2022.pptx
 

Recently uploaded

Materi matriks dan determinan matriks.pptx
Materi matriks dan determinan matriks.pptxMateri matriks dan determinan matriks.pptx
Materi matriks dan determinan matriks.pptx
BanjarMasin4
 
KTSP Raudhatul Athfal Kementerian Agama.pdf
KTSP Raudhatul Athfal Kementerian Agama.pdfKTSP Raudhatul Athfal Kementerian Agama.pdf
KTSP Raudhatul Athfal Kementerian Agama.pdf
khalisahumairahh
 
bahan belajar Application Programming Interface (API) Gateway
bahan belajar Application Programming Interface (API) Gatewaybahan belajar Application Programming Interface (API) Gateway
bahan belajar Application Programming Interface (API) Gateway
subbidtekinfo813
 
M. Fattahillah Ajrun Azhiima_2021B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
M. Fattahillah Ajrun Azhiima_2021B_Analisis Kritis Jurnal.pdfM. Fattahillah Ajrun Azhiima_2021B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
M. Fattahillah Ajrun Azhiima_2021B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
AjrunAzhiima
 
Klinik/ Apotek Jual Obat Aborsi Hongkong 085657271886 / Obat Penggugur Kandun...
Klinik/ Apotek Jual Obat Aborsi Hongkong 085657271886 / Obat Penggugur Kandun...Klinik/ Apotek Jual Obat Aborsi Hongkong 085657271886 / Obat Penggugur Kandun...
Klinik/ Apotek Jual Obat Aborsi Hongkong 085657271886 / Obat Penggugur Kandun...
hanikawiwin50
 
LAPORAN OPERATOR DAPODIK dfffffffffffffffffffff
LAPORAN OPERATOR DAPODIK dfffffffffffffffffffffLAPORAN OPERATOR DAPODIK dfffffffffffffffffffff
LAPORAN OPERATOR DAPODIK dfffffffffffffffffffff
acehirfan
 
Apa itu data dan pengertian data by manajemen 22.pptx
Apa itu data dan pengertian data by manajemen 22.pptxApa itu data dan pengertian data by manajemen 22.pptx
Apa itu data dan pengertian data by manajemen 22.pptx
AssyifaFarahDiba1
 
SURAT KEPUTUSAN TENTANG KAMPUNG BERKUALITAS
SURAT KEPUTUSAN TENTANG KAMPUNG BERKUALITASSURAT KEPUTUSAN TENTANG KAMPUNG BERKUALITAS
SURAT KEPUTUSAN TENTANG KAMPUNG BERKUALITAS
Pemdes Wonoyoso
 
BAB 5 SIKLUS INVESTASI DAN PENDANAAN.ppt
BAB 5 SIKLUS INVESTASI DAN PENDANAAN.pptBAB 5 SIKLUS INVESTASI DAN PENDANAAN.ppt
BAB 5 SIKLUS INVESTASI DAN PENDANAAN.ppt
Ggproject
 
PERATURAN BUPATI TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP
PERATURAN BUPATI TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIPPERATURAN BUPATI TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP
PERATURAN BUPATI TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP
Pemdes Wonoyoso
 
A.Ekhwan Nur Fauzi_2021 B_ Analisis Kritis Jurnal
A.Ekhwan Nur Fauzi_2021 B_ Analisis Kritis JurnalA.Ekhwan Nur Fauzi_2021 B_ Analisis Kritis Jurnal
A.Ekhwan Nur Fauzi_2021 B_ Analisis Kritis Jurnal
Ekhwan2
 

Recently uploaded (11)

Materi matriks dan determinan matriks.pptx
Materi matriks dan determinan matriks.pptxMateri matriks dan determinan matriks.pptx
Materi matriks dan determinan matriks.pptx
 
KTSP Raudhatul Athfal Kementerian Agama.pdf
KTSP Raudhatul Athfal Kementerian Agama.pdfKTSP Raudhatul Athfal Kementerian Agama.pdf
KTSP Raudhatul Athfal Kementerian Agama.pdf
 
bahan belajar Application Programming Interface (API) Gateway
bahan belajar Application Programming Interface (API) Gatewaybahan belajar Application Programming Interface (API) Gateway
bahan belajar Application Programming Interface (API) Gateway
 
M. Fattahillah Ajrun Azhiima_2021B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
M. Fattahillah Ajrun Azhiima_2021B_Analisis Kritis Jurnal.pdfM. Fattahillah Ajrun Azhiima_2021B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
M. Fattahillah Ajrun Azhiima_2021B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
 
Klinik/ Apotek Jual Obat Aborsi Hongkong 085657271886 / Obat Penggugur Kandun...
Klinik/ Apotek Jual Obat Aborsi Hongkong 085657271886 / Obat Penggugur Kandun...Klinik/ Apotek Jual Obat Aborsi Hongkong 085657271886 / Obat Penggugur Kandun...
Klinik/ Apotek Jual Obat Aborsi Hongkong 085657271886 / Obat Penggugur Kandun...
 
LAPORAN OPERATOR DAPODIK dfffffffffffffffffffff
LAPORAN OPERATOR DAPODIK dfffffffffffffffffffffLAPORAN OPERATOR DAPODIK dfffffffffffffffffffff
LAPORAN OPERATOR DAPODIK dfffffffffffffffffffff
 
Apa itu data dan pengertian data by manajemen 22.pptx
Apa itu data dan pengertian data by manajemen 22.pptxApa itu data dan pengertian data by manajemen 22.pptx
Apa itu data dan pengertian data by manajemen 22.pptx
 
SURAT KEPUTUSAN TENTANG KAMPUNG BERKUALITAS
SURAT KEPUTUSAN TENTANG KAMPUNG BERKUALITASSURAT KEPUTUSAN TENTANG KAMPUNG BERKUALITAS
SURAT KEPUTUSAN TENTANG KAMPUNG BERKUALITAS
 
BAB 5 SIKLUS INVESTASI DAN PENDANAAN.ppt
BAB 5 SIKLUS INVESTASI DAN PENDANAAN.pptBAB 5 SIKLUS INVESTASI DAN PENDANAAN.ppt
BAB 5 SIKLUS INVESTASI DAN PENDANAAN.ppt
 
PERATURAN BUPATI TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP
PERATURAN BUPATI TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIPPERATURAN BUPATI TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP
PERATURAN BUPATI TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP
 
A.Ekhwan Nur Fauzi_2021 B_ Analisis Kritis Jurnal
A.Ekhwan Nur Fauzi_2021 B_ Analisis Kritis JurnalA.Ekhwan Nur Fauzi_2021 B_ Analisis Kritis Jurnal
A.Ekhwan Nur Fauzi_2021 B_ Analisis Kritis Jurnal
 

POLICY BRIEF_Dampak Multiplier & Hilirisasi Produk KUMM 2023.pdf

  • 1. POLICY BRIEF TAHUN 2023 DAMPAK MULTIPLIER DAN HIRILISASI PRODUK KOPERASI DAN UMKM DI PROVINSI MALUKU UTARA BALITBANGDA PROVINSI MALUKU UTARA DENGAN PUSAT PENELITIAN BISNIS DAN EKONOMI (P2BE) FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS KHAIRUN KERJASAMA
  • 2. 1 | P a g e DAMPAK MULTIPLIER DAN HILIRISASI PRODUK KOPERASI & UMKM Pada Sektor Pertambangan di Provinsi Maluku Utara Kerja Sama BALITBANDA dengan P2BE FEB Universita Khairun RINGKASAN EKSEKUTIF Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) terbukti cukup tangguh menghadapi situasi ekonomi yang sedang kritis pada saat krisis ekonomi melanda tahun 1997-1998 dan pada saat pandemi Covid-19 baru-baru ini. Pondasi sektor KUMKM yang kuat mampu menyelamatkan sektor usaha industri dari kehancuran yang lebih besar. Pada saat banyak industri besar melakukan PHK atau pemutusan hubungan kerja, penyerapan tenaga kerja di sektor KUMKM relatif stabil dan bahkan mengalami peningkatan akibat dari perpindahan tenaga kerja dari industri besar ke sektor usaha mikro dan kecil. Demikian pula ketika pasar ekspor hasil olahan industri besar menurun, permintaan pasar untuk produk hasil olahan KUMKM malah cenderung meningkat. Krisis ekonomi yang terjadi kurang begitu terasa pada kehidupan keluarga rumah tangga yang bekerja di sektor KUMKM dibandingkan dengan mereka yang bekerja di sektor industri besar. KUMKM sejatinya harus menjadi motor penggerak industri nasional dalam upaya pemulihan ekonomi pasca pandemic Covid-19. UMKM dapat menjadi obat yang sangat manjur untuk menyembuhkan kembali industri di Indonesia. Beberapa indikator yang menyebabkan sektor UMKM mampu bertahan di tengah gelombang krisis adalah salah satunya karena sektor KUMKM memiliki local content yang sangat tinggi. Keunikan dari local content membuat sektor UMKM dapat terus berkembang walaupun ditengah situasi ekonomi sedang mengalami krisis. Namun, hingga saat ini sektor UMKM masih diposisikan pilihan usaha yang sifatnya tradisional dan belum menjadi pilihan utama dalam berbisnis. Sektor KUMKM hanya dijadikan sebagai sektor pinggiran, dan merupakan pilihan akhir dari kegiatan usaha informal.
  • 3. 2 | P a g e DAMPAK MULTIPLIER DAN HILIRISASI PRODUK KOPERASI & UMKM Pada Sektor Pertambangan di Provinsi Maluku Utara Kerja Sama BALITBANDA dengan P2BE FEB Universita Khairun A. Latar Belakang KUMKM telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Kontribusi KUMKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional sebesar 61,97% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Besar kontribusi ini mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi di Indonesia. Kondisi ini mengeskpresikan bahwa keberadaan KUMKM merupakan sektor sangat strategis dan potensial untuk dikembangkan di seluruh wilayah Indonesia. Begitu juga di Maluku Utara. Sebagaimana ditunjukkan oleh data Dinas Koperasi dan UKM di provinsi ini pada tahun 2022, dengan jumlah koperasi aktif sebanyak 1.083 unit dan 76.801 Usaha mikro dan kecil serta Usaha menengah dan besar mencapai 800 Usaha Aktif. Data Dinas Koperasi dan UKM di provinsi ini juga menengarai bahwa, saat ini terdapat 20 Koperasi di bidang perikanan dan pertanian dengan produktifitasnya cukup tinggi. Namun tingginya produktifitas tersebut masih terkendala oleh aksesbilitas pemasaran produknya. Ironisnya, di tengah hambatan pemasaran tersebut potensi kebutuhan logistik pangan dari perusahaan tambang yang beroperasi di Provinsi Maluku Utara nampak sangat tinggi. Sebagian besar kebutuhan ini terindikasi masih di-supply dari luar wilayah Maluku Utara. Artinya keberadaan perusahaan pertambangan terutama yang bebasis industri smelter, secara langsung belum memberi efek positif bagi terciptanya rantai pasok komoditi lokal, khususnya yang berasal dari KUMKM di Maluku Utara. Dengan kata lain, belum terjadinya pertemuan antara supply dan demand dari komoditi yang dihasilkan KUMKM dengan kebutuhan perusahaan tambang di daerah ini. Bahkan fenomena nampak
  • 4. 3 | P a g e DAMPAK MULTIPLIER DAN HILIRISASI PRODUK KOPERASI & UMKM Pada Sektor Pertambangan di Provinsi Maluku Utara Kerja Sama BALITBANDA dengan P2BE FEB Universita Khairun belum mengemuka sebagai isu strategis dalam perencanaan dan strategi pengembangan KUMKM di wilayah provinsi ini. Terutama untuk menciptakan daya saing antara KUMKM dengan pelaku usaha sektor privat lainnya yang memiliki skala usaha dan kapasitas permodalan yang cukup besar. Hingga saat ini nampaknya, strategi KUMKM yang dijalankan pemerintah Provinsi Maluku Utara masih bersifat temporer dan insidentil sehingga tidak mampu mengangkat kinerja KUMKM lebih baik. B. Rekomendasi Kebijakan 1. Diperlukan strategi dan kebijakan penguatan kapasitas produksi, kualitas output dan manajemen bisnis secara modern dan berbasi teknologi pada kektor industri kecil dan menengah di Maluku Utara untuk meningkatkan kemampuan ekspor produk makanan dan minuman di tingkat domestik, baik untuk kebutuhan perusahaan/industri pertambangan maupun pasar lokal di Maluku Utara. 2. Diperlukan strategi dan kebijakan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kapasitas output industri kecil dan menengah sebagai penyedia input bagi sektor ekonomi lain, termasuk sebagai penyedia kebutuhan logistic makanan dan minuman pada sektor pertambangan dan industri di Provinsi Maluku Utara. 3. Perlu ada kebijakan pemerintah daerah dalam pengendalian rantai pasok pangan secara domestic untuk mengurangi ketergantungan dan dominasi supply kebutuhan pangan dari luar wilayah Maluku Utara. Termasuk dalam memenuhi kebutuhan konsumsi perusahaan tambang di wilayah provinsi ini. 4. Diperlukan strategi dan kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan produktivitas sektor pertanian sebagai penyedia dan penyangga kebutuhan
  • 5. 4 | P a g e DAMPAK MULTIPLIER DAN HILIRISASI PRODUK KOPERASI & UMKM Pada Sektor Pertambangan di Provinsi Maluku Utara Kerja Sama BALITBANDA dengan P2BE FEB Universita Khairun pangan domestik, terutama pada daerah kabupaten/kota yang memiliki keunggulan pada sumberdaya pertanian secara umum. 5. Diperlukan kebijakan hilirisasi produk pangan Koperasi dan UMKM yang menjangkau pasar perusahaan pertambangan di Maluku Utara baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Adapun kebijakan dimaksud adalah: (1) Kebijakan jangka pendek, meliputi: 1) Pembinaan dan Pengembangan Produk Berkualitas; 2) Menyediakan Laboratorium Uji Produk Holtikultura; 3) Menyediakan Pengujian SNI Produk di Maluku Utara (mendirikan Lembaga Sertifikasi SNI); 4) Penerbitan PERDA tentang Akses dan Segmen Pasar Koperasi dan UMKM pada Perusahaan Tambang untuk Produk Pangan Lokal di Maluku Utara; 5) Penerbitan PERDA Perlindungan Produk dan pengembangan Koperasi dan UMKM; dan 6) Pengembangan Database Produk Koperasi dan UMKM berbasis Digital. (2) Kebijakan Jangka Menengah, meliputi: 1) Penguatan Manajemen KUMKM berbasis digital; 2) Membangun Kawasan Produksi Pangan Terpadu Koperasi dan UMKM; 3) Membentuk Perusahaan Pembiayaan Logistik Pangan; 4) Membentuk Perusahaan Daerah di bidang usaha penyediaan logistik pangan (Perusda Logistik Pangan) sebagai Buffer Stock dan Vendor untuk penyediaan dan distribusi produk pangan Koperasi dan UMKM. (3) Kebijakan Jangka Panjang, meliputi: 1) Peningkatan infrastruktur dan suprastruktur pendukung akses pasar ke perusahaan tambang di Maluku Utara; 2) Penguasaan segemen pasar produk pangan lokal Koperasi dan UMKM pada perusahaan tambang di Maluku Utara.