Kebijakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

1. BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
2017
KEBIJAKAN BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
Dadang Sunendar
Jakarta, 1 Agustus 2017

2. 2
PENGEMBANGAN, PELINDUNGAN DAN PEMBINAAN
BAHASA DAN SASTRA
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN
PUSAT PEMBINAAN
PENGEMBANGAN STRATEGI DAN DIPLOMASI KEBAHASAN
 Mengembangkan BAHASA dan SASTRA INDONESIA
dan DAERAH melalui pengkajian bagi penyusunan
program pengembangan dan pembinaan bahasa dan
sastra Indonesia dan daerah
 Melaksanakan pembinaan BAHASA dan SASTRA
INDONESIA melalui pembelajaran, pemasyarakatan,
pengendalian, dan penghargaan
 Menginternasionalisasikan BAHASA dan SASTRA
INDONESIA melalui kajian strategis tentang
kebinekaan bahasa di Indonesia dan diplomasi
kebahasaan melalui dua cara: pengiriman guru
pengajar BIPA dan penerjemahan
BADAN
BAHASA
TUGASDANFUNGSI
SEKRETARIATBADAN
SEBAGAIFASILITATOR
UNIT PELAKSANA TEKNIS

3. 3
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
 Balai Bahasa Nangroe Aceh Darussalam
 Balai Bahasa Sumatera Utara
 Balai Bahasa Sumatera Barat
 Balai Bahasa Sumatera Selatan
 Balai Bahasa Riau
 Balai Bahasa Jawa Barat
 Balai Bahasa Jawa Tengah
 Balai Bahasa D.I. Yogyakarta
 Balai Bahasa Jawa Timur
 Balai Bahasa Bali
 Balai Bahasa Sulawesi Selatan dan Barat
 Balai Bahasa Sulawesi Utara
 Balai Bahasa Sulawesi Tengah
 Balai Bahasa Kalimantan Tengah
 Balai Bahasa Kalimantan Selatan
 Balai Bahasa Kalimantan Barat
 Balai Bahasa Papua dan Papua Barat
 Kantor Bahasa Lampung
 Kantor Bahasa Jambi
 Kantor Bahasa Kalimantan Timur
 Kantor Bahasa Nusa Tenggara Timur
 Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat
 Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara
 Kantor Bahasa Bangka Belitung
 Kantor Bahasa Bengkulu
 Kantor Bahasa Banten
 Kantor Bahasa Gorontalo
 Kantor Bahasa Maluku Utara
 Kantor Bahasa Maluku
 Kantor Bahasa Kepulauan Riau
17 Balai Bahasa
13 Kantor Bahasa
Keterangan:

4. 4
DASAR HUKUM
PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA
UU RI No. 24 Tahun 2009
BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA,
SERTA LAGU KEBANGSAAN
PP No. 57 Tahun 2014
PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN
PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA, SERTA
PENINGKATAN FUNGSI BAHASA INDONESIA
FOKUS UU
MEMBINA BAHASA
INDONESIA, MELESTARIKAN
BAHASA DAERAH, DAN
MENGUASAI BAHASA ASING
Pemartabatan Bahasa Negara dan
Peningkatan Fungsi BI Menjadi Bahasa Internasional

5. 5
PROGRAM PRIORITAS BADAN BAHASA
TAHUN 2017
1. Pengayaan kosakata bahasa Indonesia
2. Gerakan Literasi Nasional
3. Pengutamaan bahasa Indonesiea di ruang publik
4. Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI)
5. Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)
6. Peningkatan kemampuan pendidik bahasa Indonesia
7. Konservasi dan revitalisasi bahasa daerah
8. Penguatan mitra kebahasaan dan kesastraan
9. Layanan perpustakaan

6. Kebijakan Badan Bahasa
PENGAYAAN KOSAKATA

7. 7
PENGAYAAN KOSAKATA MELALUI MEDIA DARING
Aplikasi pengayaan KOSAKATA melalui
laman kosakata.kemdikbud.go.id
Aplikasi KBBI Daring melalui laman
kbbi.kemdikbud.go.id
Pemerintah
mengajak
MASYARAKAT untuk
berperan dalam
pengayaan
KOSAKATA BAHASA
INDONESIA
Pemanfaatan media
daring dalam
memperkaya
KOSAKATA BAHASA
INDONESIA
Syarat-syarat umum kosakata
yang disumbangkan:
1. unik, konsepnya belum ada
dalam bahasa Indonesia,
2. seturut kaidah bahasa
Indonesia
3. berkonotasi baik, dan
4. sedap didengar
5. frekuensi pemaknaan tinggi
APLIKASI PENGAYAAN
KOSAKATA

8. Kebijakan Badan Bahasa
GLN

9. 9
KETERAMPILAN ABAD 21*
KUALITAS
KARAKTER
Nasionalisme
Integritas
Mandiri
Gotong
Royong
Religius
LITERASI
DASAR
Bahasa
dan Sastra
Numerasi
Sains
Digital
Finansial
Budaya
dan
Kewargaan
KOMPETENSI
Berpikir
kritis
Kreatif
Komunikatif
Kolaboratif
Forum Ekonomi Dunia, 2015

10. 10
Program LITERASI Kemendikbud
Tim GLN
Peta Jalan, Pedoman,
Modul, Materi Pendukung
Enam Literasi Dasar
Satu Guru
Satu Buku
Gerakan
Literasi
Sekolah
Gerakan
Literasi
Masyarakat
Gerakan
Literasi
Bangsa
Gerakan
Literasi
Keluarga
Gerakan
Literasi
Budaya

11. Kebijakan Badan Bahasa
PENGUTAMAAN BI DI RUANG PUBLIK

12. 12
PENGUTAMAN BAHASA INDONESIA DI RUANG PUBLIK
SASARAN
RESIDENSIAL
BANGUNAN
KOMERSIL
PROPERTI DAN
PAPAN
NAMA/PETUNJUK
NASKAH DINAS
BAHASA
INDONESIA
 Perkantoran
 pusat
perbelanjaan
 rumah sakit
 Hotel
 motel
 kondotel
 Tempat ibadah
 Sekolah
 Bandar udara
 Tempat hiburan
 Terminal bus
 Stasiun kereta api
 Gedung pertemuan
 Kebun binatang
 Bangunan untuk
keperluan
perkebunan,
pertambangan,
pergudangan, dan
peternakan
 Perumahan
 rumah susun
 Apartemen
 Asrama
 Kondominium
 villa
 Peraturan
 Keputusan
 Pedoman
 Surat edaran
 Petunjuk
 Prosedur tetap
 Surat perjanjian
 Surat dinas
 Nota dinas
 Surat perintah
 Pengumuman
 Laporan
 Telaahan
 Surat pengantar
 Surat kuasa
 Suratkeputusan
 Surat undangan
 Berita acara
 Teleks
 risalah

13. Kebijakan Badan Bahasa
UKBI

14. 14
UJI KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA (UKBI) SEBAGAI
BENTUK PEMARTABATAN BAHASA NEGARA
No Seksi Jenis Uji Jumlah
1. Seksi I Mendengarkan 40 soal
2. Seksi II Merespons Kaidah 25 soal
3. Seksi III Membaca 40 soal
4. Seksi IV Menulis 1 soal
5 Seksi V Berbicara 1 soal
Hasil Uji:
 Istimewa
 Sangat Unggul
 Unggul
 Madya
 Semenjana
 Marginal
 Terbatas
Skor:
725—800
641—724
578—640
482—577
405—481
326—404
251—325
 Pengelolaan terpusat
 Sertifikat dikeluarkan Badan Bahasa
 Pedoman pelaksanaan UKBI
Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) merupakan tes
kemahiran berbahasa Indonesia berstandar nasional dan
sebagai sarana pengukur kemampuan berbahasa Indonesia.

15. 15
UJI KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA (UKBI)
Berdasarkan surat No. 922/11.4/LL/2013 perihal
usulan Jenis Tarif atas Jenis PNBP Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan RI

16. Kebijakan Badan Bahasa
BIPA

17. PROGRAM BIPA
 Penyusunan Bahan Ajar BIPA
 Pengiriman Pengajar BIPA untuk Luar Negeri

18. 18
BAHASA INDONESIA BAGI PENUTUR ASING(BIPA)
LEMBAGA PENGAJAR
Sekitar 223 lembaga di seluruh dunia
*Sumber data PPSDK
Tahun 2017 PPSDK
sudah melayani sebanyak
66 lembaga pengajar BIPA
di 16 Negara
*Sumber data PPSDK

19. PERAN GURU DAN TUJUAN KEGIATAN BIMBINGAN KEBAHASAAN
19
1. Meningkatkan sikap positif para insan
guru terhadap terhadap bahasa
Indonesia
2. Memutakhirkan pengetahuan kebahasaan
3. Mmeiliki wawasan yang luas tentang
kebahasaan
4. Memiliki kemampuan untuk menerapkan
penggunaan bahasa Indonesia secara
cermat, apik, dan santun
TUJUAN KEGIATAN
Di Bawah Kemdikbud
a. Nasional = 1.539.819
b. DKI Jakarta = 41.017
JUMLAH GURU SD
1. Memiliki peran terhadap
pengembangan dan
pembinaan bahasa
2. Sebagai sosok teladan
3. Sebagai sosok pendidik
profesional, pembimbing,
pengarah dan transformasi
ilmu pengetahuan
4. Sebagai sumber informasi
PERAN STRATEGIS
Di Bawah Kemenag
a. Nasional = 262.090
b. DKI Jakarta = 6.247
Sumber: BPS Tahun 2015
1. Menguasai ilmu
pengetahuan yang luas
2. Keterampilan berbahasa
yang baik dan benar
Kompetensi guru:

20. Terima kasih