HARIAN WARTA NASIONAL

Edisi 28/Th XIII/ 7 - 22 November 2014 Email: wartanasional@rocketmail.com Harga Eceran : Rp 5.500,- (Luar Jabotabek Ditambah Ongkos Kirim)
MK Putuskan Pimpinan DPRD
Berdasarkan Kursi Terbanyak
JAKARTA, (WN)- Mahkamah
Konstitusi (MK) kembali menolak
permohonan uji materi Undang-undang
Nomor 17 Tahun 2014 ten-tang
MPR, DPR, DPD dan DPRD
(MD3). Dalil permohonan para
pemohon tidak beralasan menurut
hukum.
Uji materi kali ini dilakukan 24
pemohon beserta beberapa kuasa
hukum pemohon. Ada pula pemohon
yang anggota DPRD Kabupaten Pur-wakarta.
Anggota DPRD itu meng-
>>BACA SELENGKAPNYA HAL 11
Puluhan Damri Tahun 1984
Beroperasi Tanpa Ada KIR
Oknum LSM
LPPNRI
Pemeras
BANDUNG, (WN) - Demi keselamatan pe-numpang,
kelayakan berkendaraan umum harus
di utamakan demi kenyamanan dan keamanan
di jalan. Tetapi berbeda dengan bus Damri tua
yang ada, sebanyak 20 unit bus ini masih
beroperasi dengan alasan permintaan masyarakat
yang membutuhkan jasa angkutan umum.
Hasil pantuan Harian Warta Nasional, bus ini
sudah tidak layak pakai seperti yang disampaikan
petugas Dinas Perhubungan terkait yaitu Bagian
Pengujian Kendaraan/KIR Dinas Perhubungan
Kota Bandung. Menurut petugas yang minta
namanya tidak ditulis mengatakan, bus Damri yang
Rakyat Wacanakan Pembubaran DPR
Calon Jaksa Agung
Diharapkan Sedikit ‘Gila’
MENJAMIN KENYAMANAN & KERAHASIAAN USAHA ANDA BERSAMA BIRO JASA
HARIAN WARTA NASIONAL DIDUKUNG PROFESSIONAL DI BIDANG ACCOUNTING DAN PERPAJAKAN
Menawarkan jasa service accounting:
1. JASA PEMBUKUAN
- Laporan Keuangan Interen & Fiskal / Pajak.
- Bekerja sama dengan auditor, dalam kasus rekening Perseroan diaudit oleh Akuntan Publik perusahaan.
2. JASA ADMINISTRSI PAJAK
- Perhitungan pajak karyawan bulanan. - Penyusunan dan penyampaian Surat Pemberitahuan Bulanan, yang terdiri
dari Pajak Penghasilan pasal 21 (pajak karyawan), PPh pasal 25 (pajak penghasilan badan), PPh Pasal 23/26, dan
pasal 4 (2). Persiapan Pemotongan Bukti Pajak bagi karyawan (Formulir 1721-A1). - Melakukan rekonsiliasi fiskal
dan penyesuaian (jika ada) untuk tujuan mempersiapkan kembali tahunan PPh Badan.
- Penyusunan dan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak, yang terdiri dari Pajak Penghasilan pasal 21
(perhitungan tahunan akhir Desember) dan Pajak Penghasilan Badan.
3. PENGURUSAN PERIZINAN USAHA
- NPWP Badan Usaha & NPWP Orang Pribadi
- Domisili Usaha, SIUP, TDP, PKP dan lain lain
Hubungi Redaksi HARIAN WARTA NASIONAL, Alamat : Perkantoran Pulomas Blok 6 no 15,
Jl Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur, Nomor HP : 082125582006,
Email : harianwartanasional@yahoo.co.id/ wartanasional@rocketmail.com
ATAS dasar itu, Aliansi Masyarakat
Resah Dewan Perwakilan Rakyat
(AMAR DPR), melakukan ‘constitu-tional
complaint’ terhadap seluruh ang-gota
DPR RI ke Mahkamah Konstitusi
(MK). “Constitutional complaint ini
adalah hal baru dan merupakan sebuah
terobosan dalam dunia tata negara
Republik Indonesia, maka Mahkamah
Konstitusi sebagai puncak penyelesaian
permasalahan ketatanegaraan berwe-nang
untuk memutuskan putusannya
berdasarkan undang-undang ataupun
berdasarkan jurisprudensi,” kata Ayat
Hadiyat dari LBH Pendidikan lewat
siaran pers, Rabu (5/11).
Ayat menambahkan, dengan ada-nya
dualisme kepemimpinan di DPR,
perselisihan yang terjadi di antara
anggota legislatif telah mencederai
rasa keadilan masyarakat Indonesia
yang telah memberikan kepercayaan
penuh melalui pemilihan legislatif.
Menurutnya, perselisihan yang di-pertontonkan
melalui media massa
tidak dapat diterima sebagai pendi-dikan
politik yang baik bagi generasi
muda bangsa indonesia. “Perseli-sihan
yang terjadi dapat mengganggu
kinerja anggota legislatif untuk
melaksanakan kewajibannya sebagai
wakil rakyat,” katanya.
Maka dengan ini, lanjut Ayat, mereka
beranggapan anggota DPR saat ini
sudah sangat tidak layak menduduki
posisi sebagai wakil rakyat. Mereka
pun menuntut Ketua Mahkamah Kon-stitusi
untuk membubarkan DPR dan
memerintahkan KPU untuk melaku-kan
pemilu ulang tingkat DPR, DPRD
tingkat 1, DPRD tingkat 2. kepala da-erah
dan presiden. “Bahwa dikarena-kan
hal ini sangat mendesak maka ha-rus
segera dilaksanakan dalam tempo
yang sesingkat-singkatnya,” ucapnya.
Definisi constitutional complaint
secara bebas adalah pengaduan warga
negara ke MK karena mendapat perla-kuan
dari pemerintah yang bertenta-ngan
dengan konstitusi. Baik UUD
1945 maupun UU No 24 Tahun 2003
tentang MK tak memasukan constitu-tional
complaint sebagai kewenangan
MK. Selama ini, salah satu kewena-ngan,
MK sebatas menguji undang-undang
dengan UUD 1945. Dengan
kata lain, hanya terkait pelanggaran
hak konstitusional warga negara dalam
bentuk undang-undang, ujarnya.
Sementara itu, Koordinator Komite
Pemilih Indonesia (TePI), Jeirry
Sumampow, mewacanakan pembu-baran
DPR. Dua kubu di DPR, yakni
Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi
Merah Putih sama-sama bersifat
arogan. “Sebaiknya dibubarkan saja
JAKARTA, (WN) –– Dewan–Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia (DPR-RI) terbelah. Kini muncul
dualisme kepemimpinan di DPR, satu dikomandoi
Koalisi Merah Putih (KMP), satu lainnya bentukan
Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Kisruh kepemimpinan
di DPR mengundang prihatin sekaligus kecewa.
Bahkan, kini muncul wacana di masyarakat,
“sekalian saja Parlemen dibubarkan”.
BATAM, (WN) – Empat orang oknum LSM
LPPNRI (Lembaga pemantau Penyelenggara
Aparatur Negara Republik Indonesia)
melakukan pemerasan terhadap salah seorang
pengusaha Scrub, Lee Swee Hak alias Albert,
Direktur PT Peng Yap M & E System Batam,
akhirnya dibekuk jajaran Polsek Batam Kota,
Selasa (21/10/2014) malam.
Tiga diantaranya diamankan di Kepri Mall,
saat melancarkan aksi pemerasan terhadap
sang direktur. Sedangkan satu orang lagi
ditangkap setelah dilakukan pengembangan.
Dari tangan pelaku, polisi mengamankan
barang bukti uang hasil pemerasan Rp50 juta.
Selain itu, juga diamankan dua pucuk senjata
api jenis airsoft gun warna hitam jenis IWI dan
Walter. Satu unit mobil Suzuki Ertiga juga ikut
diamankan, serta satu lencana berlogo LPP-NRI,
kartu anggota LPPNRI, serta fotokopi
surat tugas dari Dewan Pimpinan LPPNRI.
Kapolsek Batam Kota, AKP Yoga
Buanadipta Ilafi, mengatakan, terungkapnya
kasus ini berawal dari laporan korban, ada
empat orang yang mengaku dari LSM LPPNRI
mendatangi kantornya di Komplek Bangunan
Sukses Blok A nomor 5, Batam Center.
Mereka melakukan pemerasan Rp200 juta
dengan modus menuduh limbah perusahaan
milik korban, PT Peng Yap M & E System
Batam, yang dibuang dekat SMPN 40
Batam di Tanjungpiayu..
Agar aksinya berhasil, mereka mengancam
akan mengadukan korban dan perusahaannya
ke Bapedal Batam. “Pelapor mengaku kalau
limbah perusahaannya menyebabkan gatal-gatal
pada masyarakat. Ia awalnya diperas
agar membayar uang tutup mulut Rp200
juta,” kata Yoga, Rabu (22/10/2014).
Setelah melakukan negosiasi, korban
hanya sanggup membayar uang tutup mulut
Rp120 juta. “Setelah disepakati, korban
JAKARTA,
(WN) - hukum
tata negara Mar-garito
mengha-rapkan
Presiden
Joko Widodo ti-dak
berlama-la-ma
dalam me-nunjuk
jaksa
agung karena bisa menjadi “bola liar”. “Kalau berlama-lama, nanti
masuk ke arah unsur politis,” katanya di Jakarta, Kamis (06/11).
Dijelaskannya, lamanya penunjukan jaksa agung yang baru
itu, terkesan adanya tarik menarik dalam menentukan orangnya
yang secara tidak langsung menunjukkan ketidakberdayaannya.
Puncaknya, kata dia, orang akan menilai bahwa penentuan
jaksa agung baru itu, sarat dengan kepentingan. Yang jadi
pertanyaan, apa susahnya mencari orang di negeri ini untuk
menjadi calon jaksa agung?,” katanya.
Ketua KPK: Pak Ahok Bagus
JAKARTA, (WN) - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) Abraham Samad memuji langkah Pelaksana Tugas (Plt)
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk
mewajibkan pejabat eselon IV melaporkan harta kekayaannya
melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN). Padahal, lanjut dia, KPK hanya mewajibkan pejabat
eselon II-I yang melaporkan harta kekayaannya.
“Pak Ahok (Basuki) bagus ya, dia berani melakukan
perluasan LHKPN sampai pejabat eselon IV,” kata Samad, di
Balaikota, Kamis (6/11/2014).

EDITORIAL
2 Edisi 28/Th XIII/ 7 - 22 November 2014
Rakyat Gugat ke MK Minta DPR Dibubarkan
SUMPAH atau janji anggota DPR baru
saja diucapkan. Kini pertarungan tak
berkesudahan antara Koalisi Indonesia
Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah
Putih (KMP) menjadi tontonan wajah
asli para wakil rakyat kita. Secara
terang, publik menyaksikan hasrat haus
kekuasaan, dan tudingan miring
lainnya yang mengikuti perilaku
anggota DPR yang baru terpilih pada
periode 2014-2019.
Kekisruhan di Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)
mencerminkan budaya politik yang
tidak sehat. Mereka yang dipilih oleh
rakyat justru sibuk berebut kekuasaan.
Atas dasar itu, sejumlah LSM yang
tergabung di Aliansi Masyarakat Resah
Dewan Perwakilan Rakyat (AMAR
DPR), melakukan ‘constitutional com-plaint’
terhadap seluruh anggota DPR
RI ke Mahkamah Konstitusi (MK)
untuk “Membubarkan DPR-RI”.
Constitutional Complaint ini adalah hal
baru dan merupakan sebuah terobosan
dalam dunia Tata Negara Republik In-donesia,
maka Mahkamah Konstitusi
(MK) sebagai puncak penyelesaian
permasalahan ketata-negaraan berwe-nang
untuk memutuskan putusannya
berdasarkan Undang-Undang ataupun
berdasarkan Jurisprudensi. Gugatan Con-stitutional
Complaint diajukan ke MK,
hari ini, Selasa, (4/10).
Sebagaimana Undang-undang Dasar
1945 Pasal 1 ayat (2) menyatakan
bahwa “Kedaulatan berada di tangan
rakyat dan dilaksanakan menurut
Undang-Undang Dasar.” Perselisihan
yang dipertontonkan melalui media
massa tidak dapat diterima sebagai
pendidikan politik yang baik bagi
generasi muda bangsa Indonesia. Maka
dengan ini kami beranggapan anggota
DPR saat ini sudah sangat tidak layak
menduduki posisi sebagai wakil rakyat,
demikian disampaikan Amar DPR.
Politik balas dendam yang diperton-tonkan
oleh KMP di tingkat legislatif
masih terus terjadi dan hanya berfokus
pada persoalan menguasai kursi dan
posisi. Padahal ada yang lebih mendasar
dari semua itu, yakni bagaimana ako-modasi
politik dapat terealisasi dan
publik yang diwakili tidak terluka oleh
pertarungan politik yang terjadi.
Polemik ini semakin kompleks
karena masing-masing pihak tak
menunjukkan iktikad baik untuk
mencari solusi terbaik bersama (win-win
solution). Sampai pada konteks ini,
sudah seharusnya beberapa pihak
terkait turun tangan untuk menye-lesaikan
polemik ini. Sebab, bila tidak,
citra DPR di mata publik semakin
terpuruk dan pada titik tertentu
lembaga ini akan digugat legitimasinya
oleh rakyat. Caranya?
Akar masalahnya muncul dari dualis-me
kepengurusan PPP. Sehingga,
sama-sama mengklaim antara KIH dan
KMP untuk menjadi mayoritas menge-muka.
Artinya, sampai ada keputusan
tetap dari PTUN, dasar dari pendapat
kedua kubu menjadi terbantahkan,
sehingga tak satu pun kubu berhak
mengklaim memiliki alat kelengkapan
Dewan yang sah.
Pimpinan DPR dan MPR sudah
seharusnya lebih aktif membuka
komunikasi politik untuk mencari titik
temu dari perseteruan antara KIH dan
KMP, bukan malah masuk ke dalam
konflik. Hal ini penting karena setelah
terpilih, para pimpinan ini bukan lagi
mengayomi partai atau kelompoknya,
tapi berdiri di atas kepentingan semua.
Sampai pada titik ini, akan muncul
sebuah pertanyaan krusial: apakah
prinsip kebersamaan, kebijaksanaan,
dan musyawarah mufakat masih ada
dalam politik Indonesia?(**)
Oleh : Rekson H.Pasaribu
Pemred Harian Warta Nasional
Kasus Suryadharma Ali
Masih Macet di KPK
JAKARTA, (WN) - Kasus dugaan korupsi dana haji
yang melibatkan tersangka bekas Menteri Agama
Suryadharma Ali (SDA) belum menunjukkan
perkembangan yang signifikan. Kelengkapan
berkas perkara Suryadharma di Komisi
Pemberantasan Korupsi hingga kini bahkan belum
mencapai 50 persen.
PERKEMBANGAN terakhir, KPK
memanggil mantan Direktur Jenderal
Penyelenggaraan Haji dan Umroh
Anggito Abimanyu sebagai saksi bagi
Suryadharma. Anggito menolak men-jelaskan
pemeriksaannya ketika tiba di
Kantor KPK, Selasa (28/10). Pemerik-sana
hari ini bukan kali bagi Anggito.
“Ada orang bertanya kenapa sebuah
kasus bisa begitu lama? Orangnya
belum ditahan dan masih berkeliaran.
Itu memang harus terjadi karena kalau
kami belum menyelesaikan berkas
sampai 50 persen, kami tidak mungkin
menahan karena nanti kami terikat di
(batas masa penahanan) 120 hari,” kata
Ketua KPK Abraham Samad.
Walau demikian, Abraham memastikan
tidak ada kasus yang dikesampingkan
KPK. Tidak akan terjadi pula dalam se-buah
kasus, seseorang yang telah
ditetapkan tersangka tapi tidak ditahan.
Untuk melengkapi berkas Surya-dharma,
KPK telah menggeledah
Kantor Biro Jasa Perjalanan Haji Al
Amin Universal. Penggeledahanmasih
diperlukan karena kasus masih dalam
tahap pengembangan. “Sekarang
geledah dulu, kemudian dilanjutkan
pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan
dan hasil penggeledahan pertama, kami
coba simpulkan, rumuskan, ternyata
masih ada yang kurang, kami geledah
lagi,” kata Abraham.
Biro jasa ini diketahui milik mantan
Wakil Ketua MPR Melani Leimena.
KPK menduga biro jasa itu bekerja
sama dengan Kementrian Agama untuk
mempermainkan kuota haji.
“Penggeledahan untuk menge-tahui
ada atau tidak permainan
yang terindikasi penipuan atau
ketidakjujuran,” kata Wakil
Ketua KPK Busyro Muqoddas.
Sejumlah Anggota DPR peri-ode
2009-2014 yang diperiksa
KPK mengaku membayar mahal
kepada biro jasa itu agar bisa
berangkat haji. Suryadharma
ditetapkan sebagai tersangka 22
Mei lalu. Ketua Umum Partai
Persatuan Pembangunan itu
diduga melakukan korupsi
dalam biaya penyelenggaraan,
pengadaan barang dan jasa, serta
fasilitas-fasilitas yang disediakan
untuk peserta ibadah haji.
Total duit yang disalahgunakan
Suryadharma diperkirakan men-capai
Rp 1 triliun. Dana tersebut
berasal dari APBN dan setoran
calon jamaah haji melalui tabungan haji.
Suryadharma dijerat Pasal 2 ayat 1, Pasal
3 UU Pemberantasan Korupsi juncto
Pasal 55 ayat 5 ke 1 dan Pasal 65 KUH
Pidana, dengan ancaman hukuman mak-simal
20 tahun penjara.(WILSON)
Mantan Ketua DPRD Banten
Dijadwalkan Diperika KPK 29 Oktober
SERANG-Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) kembali memanggil
mantan Ketua DPRD Banten periode
2009-2014 dari Fraksi Demokrat
Aeng Haerudin dan mantan Anggota
Komisi V DPRD Banten Ediyus
Amirsyah dan satu orang lainnya atas
nama Bahrul Ulum.
Namun belum bisa diketahui, apakah
pemanggilan ketiga orang itu terkait
kasus Pengadaan Alat Kesehatan
dengan tersangka Gubernur Banten
nonaktif Ratu Atut Chosiyah dan
Tubagus Chaeri Wardana (TCW) alias
Wawan. Atau terkait dengan kasus
Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
dengan tersangka TCW alias Wawan.
Berdasarkan informasi yang di-himpung,
surat pemanggilan dari KPK
itu datang melalui jasa pengiriman ke
Sekretariat DPRD Banten. Mereka
dijadwalkan dipanggil KPK pada Rabu
(29/10) mendatang.
Beberapa staf di Sekretariat DPRD
Banten membenarkan adanya tiga surat
dari KPK untuk dua mantan anggota
dewan dan satu orang lainnya. “Surat
dari KPK itu kami terima pada Kamis
(23/10),” ujar salah satu staf di DPRD
Banten yang tidak mau namanya
ditulis, Minggu (26/10).
Di bagian lain, KPK juga memeriksa dua
PNS yang bekerja di Dinas Kesehatan
Banten terkait kasus dugaan korupsi proyek
pengadaan alat kesehatan di Provinsi
Banten yang menjerat Gubernur Banten
nonaktif Raut Atut Chosiyah dan adiknya
TCW alias Wawan sebagai tersangka.
Dua ua orang saksi yang diperiksa
adalah PNS di Dinas Kesehatan
Provinsi Banten, Abdul Rohman dan
Ferga Andriyana. Mereka diperiksa
untuk tersangka TCW.
Untuk diketahui mantan Ketua DPRD
Banten Aeng Haerudin sempat
memenuhi panggilan KPK, pada Rabu
(26/3) lalu. Aeng menjalani pemerik-saan
sebagai saksi dalam kasus dugaan
TPPU untuk tersangka TCW alias
Wawan. KPK juga pernah memeriksa
Aeng pada 12 Februari 2013.
Aeng merupakan salah satu penerima
mobil mewah dari tersangka TCW alias
Wawan. KPK telah menyita dua mobil
mewah yang pernah dimiliki Aeng.
Dua mobil yang disita adalah Mercedes
Benz B 4 FIS dan mobil Toyota
Alphard hitam B 4 GRA. KPK juga
pernah menggeledah rumah Aeng pada
Kamis 13 Februari 2013 lalu.
Selain itu, anggota DPRD Banten
yang ditengarai menerima mobil
mewah dari Wawan adalah anggota
DPRD Banten dari Fraksi Partai
Demokrat Edi Yus Amirsyah. Edi
disebut-sebut menerima empat mobil
mewah yaitu Jeep Rubicon, Moris,
Mercy seri E dan seri R.
Selanjutnya, anggota DPRD Banten
asal Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
(FPKB) Thoni Fathoni Mukson diduga
menerima mobil Toyota Vellfire. Tiga
anggota DPRD Banten lainnya juga
diduga turut menerima mobil dari
Wawan yaitu Media Warman diduga
menerima Honda CRV, Mercy C200.
Sonny Indra Djaya diduga menerima
mobil Honda CRV. Media dan Sonny
juga telah mengembalikan mobil yang
diberikan oleh Wawan ke KPK.
KPK telah menetapkan Ratu Atut
Chosiyah bersama bersama adiknya
TCW alias Wawan, sebagai tersangka
dalam kasus dugaan korupsi alkes di
Provinsi Banten. Atut dan Wawan
dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 dan atau
Pasal 3 Undang-undang (UU) Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Tipikor),
sebagaimana diubah dengan UU
Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55
Ayat 1 ke-1 KUHPidana.(NAJIP)
KEPALA PERWAKILAN/ BIRO :
DKI JAKARTA/ POLDA METROJAYA : Wilson, Novtenio. JAKARTA PUSAT: JAKARTA BARAT : Edward, JAKARTA UTARA: Gugun Gumilar,
JAKARTA TIMUR : P.Hutajulu, JAKARTA SELATAN: Drs. Tubagus Taufik, KEPALA PERWAKILAN JAWA BARAT: Harjo S.P, KOORDINATOR :
P.Marbun SH, ANGGOTA : Pantun, Anang Sujatko, Wawan Hermawan, T.Lumban Raja, Karyaman Harahap, D. Jogi Nainggolan, Ribert Simamora, Rinto
Sihombing, Sahala Simangunsong, Ermi Sumiyati, POLDA JAWA BARAT : Delimar Sitorus, CIMAHI : CIANJUR : INDRAMAYU : Nunuh Nugraha,
REDAKSI HARIAN WARTA NASIONAL
DITERBITKAN OLEH
PT. NASIONAL TRITUNGGAL JAYAUTAMA
NPWP : 31.769.303.4-407.000
BERDASARKAN UU PERS NO 40/1999
KONSULTAN HUKUM
LBH-LSM “INFASI”
DIREKTUR UTAMA/ PEMIMPIN REDAKSI
Rekson H. Pasaribu
WAKIL PEMIMPIN UMUM
Ir. Zoel Hunter Panjaitan
WAKIL PEMIMPIN REDAKSI
Bernadi Widiarjo Hutabarat
DEWAN REDAKSI
Ir. Jamangalap Simanullang
Rekson H. Pasaribu
PIMPINAN PERUSAHAAN
Harjo SP
WAKIL PIMPINAN PERUSAHAAN
Freddy Hutajulu
REDAKTUR PELAKSANA
Rademan
REDAKTUR
Suryanto
SEKRETARIS REDAKSI
Sylviah
LAYOUT/ARTISTIK
Azi Rifangga
PEMBINA
Ir. Ian FJM Sihombing
PENASEHAT HUKUM
Mart Lumumba Malau,SH
STAF REDAKSI
Ramlan Pasaribu, Ali Muksin, M.Wilson
Pasaribu, Edward PS, Ester H, Budi Setiawan,
Ferdinand, Dede Silvia, Atin AR, Rizki Desiyanti,
Rafiqa Zubaida, Wuri Handayani, Abdullah, MM,
Parlindungan, Muhammad Nur, Parlindungan
Pasaribu
ALAMAT REDAKSI
Jalan Raya Perintis Kemerdekaan, No 34, RT 01/
RW 06, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Jakarta
Timur, 13260. Telp/Fax: HP 082125582006,
WEBSITE
www.harianwartanasional.com
E-MAIL
wartanasional@rocketmail.com
harianwartanasional@yahoo.co.id
REKENING BANK BCA
NO: 8710006921
A/N : (Sylviah Hutajulu)
PERCETAKAN
PT. Temprina Printing (Jawa Pos Grup)
(Isi Diluar Tanggungjawab Percetakan)
TARIF IKLAN : Umum/display Rp 37.000/
mmk (FC), Iklan lowongan Rp 25.000/mmk
(BW), Neraca/ laporan Keuangan/RUPS Rp
20.000/mmk (BW), Dukacika Rp 30.000/mmk
(BW)Rp 6000 (FC). Belum termasuk PPN 10 %,
Pembayaran Iklan Dimuka.
Irman N.F, KABUPATEN CIAMIS : KOTA BANDUNG : Herbet Nababan, Delimar Sitorus, KABUPATEN BANDUNG : Habeahan, Juang Sagala, KABUPATEN BANDUNG BARAT : CIAMIS : Eri Supena, INDRAMAYU:
BANJAR : GARUT : KOTA TASIKMALAYA/ KABUPATEN TASIKMALAYA : SUMEDANG : CIREBON : KUNINGAN : PANGANDARAN :Susanti, SUBANG : Imanudin, PURWAKARTA : Rekson Pasaribu,
KARAWANG : Pariston Purba, Ajis L.Tobing, Ramlan Naibaho, Lambok Purba, KEPALA BIRO KOTA/KAB BEKASI : Rademan KOTA BEKASI : M.Sahir, KABUPATEN BEKASI: Ir. Ruben Silitonga, M. Marbun, Abdul
Rachman, Herwinson, BOGOR : DEPOK : David Malau, KEPALA PERWAKILAN BANTEN: Nazip, ANGGOTA : Holil, Fadli, Yadi Supriadi, LEBAK : PANDEGLANG: SERANG : BIRO KABUPATEN TANGERANG
: Panggondian Panggabean, KEPALA BIRO KOTA TANGERANG: Ramlan Pasaribu, Ronal Butar Butar, Agus Tarman Jaya, TANGSEL : Drs. Abdul Syahri. S, KOTA CILEGON: KOTA SERANG : BANJARNEGARA :
BANYUMAS : BATANG : BLORA: BOYOLALI: PEKALONGAN: BREBES: DEMAK: GROBOGA:TEGAL: JEPARA: KARANGANYAR :KEBUMEN : KENDAL: KUDUS: PEMALANG : PURBALINGGA :
PURWOREJO: SRAGEN: SUKOHARJO : TEGAL : TEMANGGUNG : WONOGIRI : WONOSOBO: MAGELANG: PEKALONGAN : SEMARANG: Arief Setiawan, CILACAP : Rudianto, MOJOKERTO : Slamet
Djoko Ismono, BANYUMAS : Sigit, PURBALINGGA: Edward PS, KEPALA PERWAKILAN PELALAWAN/PEKANBARU : Ahmad Husin Harahap, KOORDINATOR : Pranto Pasaribu, ANGGOTA : Jafri Datuk
Panglima Sutan, BATAM : Ridwan Hendarto Lumban Gaol, KEPALA PERWAKILAN SUMATERA UTARA: P.Harry Silaen SH, ANGGOTA : Januar Pohan, Indra Hasibuan, Sofyan P Simanungkalit, BINJAI : Martin,
DELISERDANG : Budianto, HUMBANGHASUNDUTAN : Oslan, KABUPATEN PAKPAK :Lasmer, TAPANULI TENGAH : Ridwan Hamzah, KEPALA PERWAKILAN SUMATERA SELATAN : Efriadi Efendi,
ANGGOTA : Rijal, MUBA : OGAN ILIR : Heri Jauhari, LAMPUNG BARAT: KEPALA PERWAKILAN JAMBI: Abdul Fatah, ANGGOTA : Endang Wijaya, KOTAMADYA JAMBI : Hipni, LUBUKLINGGAU :
BATURAJA : BAYUASIN : BANGKA BELITUNG : Edwuard M, KALBAR : Ajan, NTT : Y. Prumentius, PERWAKILAN SULAWESI UTARA : Henkie L Ruwtuwene, KORWIL SULAWESI UTARA : Kenfa Erlangga,
(WARTAWAN HARIAN WARTA NASIONAL SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN SURAT TUGAS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA APA PUN DARI NARASUMBER)

HUKUM & KRIMANA
Diduga Pesta Sabu Dirumah Dinas
Bupati OKU, Kabag BLH Diringkus Polisi
PM HIMMAH Desak Poldasu Usut Dugaan
Korupsi 3 Petinggi PDAM Tirtanadi Sumut
Oknum Kacab PDAM Tirtanadi Diduga
Terbitkan Kwitansi ‘Bodong’
SUMSEL, (WN) - Nasip sial
dialami Kapolsek Rambang
Muara Enim AKP. Makmun
Arasyid (27/10/2014) kema-rin
malam saat mengelar ofe-rasi
diwilayah hukumnya.
Ada informasi masyarakat
terkait pencurian minyak,
anggota yang mendengar
langsung mendatangi lokasi
kejadian ( TKP).
Makmun sendiri yang me-mimpin
penangkapan ter-sebut,
kata Djarod salah satu
anggota melalui ponselnya.
Begitu didatangi Kapolsek
yang biasa disapa Pak Acel ini
langsung dihujani tembakan
oleh pencuri minyak milik
pertamina tersebut. “Saat itu
satu peluru dari pelaku me-ngenai
betis Kapolsek terse-but
akhirnya membuat ang-gota
sempat mundur, ke-mudian
anggota maju kede-pan
mencari pusat tembakan,
salah seorang yang diduga pa-ra
pelaku pencurian minyak,
tiga sepeda motor dan satu
mobil Trek berhasil diaman-kan
sebagai barang bukti.
Korban saat ini dirawat di
RSUD Prabu mulih dan su-dah
sedikit membaik. “ Polda
Sumsel ikut membantu
mencari keberadaan pelaku
dari petunjuk barang bukati
yang ada kata, “Djarod.
Djarot menambahkan ma-salah
proyektil yang bersar-ang
dibetis Kapolsek, “ini
sedang dicari keberadaanya
dari proyektil ini akan diuji
balistik di Laboraturium
Firansik Polda Sumsel untuk
mengetahui jenis senjata api
yang digunakan pelaku.
Kabid Humas Polda Sumatra
Selatan Kombes Pol, Djarod
Padakova membenarkan ada-nya
penembakan terhadap
Kapolsek Rambang Muara
Enim bernama AKP.Makmun
Arasid. “Penembakan terjadi
saat beliau melakukan patrol,
“ungkapnya.(EFRI)
2500 Pasukan TNI/Polri di
Siagakan Kunjungan
Perdana Presiden Jokowi
MEDAN, (WN)- Sebanyak
2500 personil TNI/Polri di-siagakan
menyambut kunju-ngan
perdana Presiden RI Ir
joko Widodo dalam rangka
kunjungan kerja ke Provinsi
Sumatera Utara Selasa, (28/10).
Panglima Kodam I/ Bukit
Barisan Mayor Jenderal Win-ston
P Simanjuntak, SIP. MSi
usai gelar persiapan Personil
pengamana yang tergabung
dalam Satgaspam akan ditem-patkan
pada lokasi Lanud So-ewondo,
Kota Medan, Posko
Utama BPBD Kecamatan Ka-banjahe,
Posko Pengungsi dan
Tenda tempat Singgah Presiden.
Yang terpenting dalam penga-manan
Presiden RI yakni me-laksanakan
6 poin yang meru-pakan
patokan oleh karena
wajib di perhatikan dalam
pelaksanaan tugas pengamanan
Presiden RI, hal ini sesuai
keputusan panglima TNI No-mor
Kep/376/VI/2012.
“ Pada pelaksanaan penga-man
nanti agar lebih di tingkat-kan
koordinasi dan kerjasama
yang terencana, terarah, terpadu
dan terkendali, Setiap Satgas
mampu melaksanakan tugas-nya
dengan baik dan maksimal,
serta mampu dalam mengha-dapi
berbagai situasi yang
mungkin terjadi dilapangan,”
tegas Winston
Sementara, Pemerintahan
Provinsi Sumatera Utara
(Pemprov Sumut) belum ada
keterangan resmi terkait
memastikan kesiapan keda-tangan
Presiden RI Joko
Widodo yang akan blusukan
ke Sumut dan meninjau
pengungsi Sinabung di Ka-bupaten
Tanah Karo.
Kunjungan perdana presi-den
Jokowi diluar pulau jawa.
Direncanakan akan meninjau
langsung lokasi pengungsian
erupsi gunung sinabung di
kota Brastagi Kabupaten
Tanah Karo Provinsi Su-matera
Utara.(HARRY)
Wakil Ketua DPRD
Bojonegoro Dituntut
Dua Tahun Penjara
Buronan Kasus Psikotropika, Dony Yudianto Diringkus
MEDAN, (WN) - Ratusan massa dari
Pimpinan Wilayah Himpunan Maha-siswa
Al Washliyah (PM HIMMAH)
melakukan unjukrasa di Markas Ke-polisian
Daerah Sumatera Utara
(Mapoldasu) Rabu (22/10).
Dalam aksinya, massa PM HIMMAH
mendesak Kapoldasu Irjen Pol Eko
Hadi Sutedjo mengusut tuntas keter-libatan
3 direktur PDAM Tirtanadi
Sumut yang melibatkan Mangindang
Ritongan, Tamsil Lubis dan Ahmad
Thamrin atas kasus korupsi Koperasi
yang menjerat Azam Rizal.
“Dugaan permainan direksi PDAM
Tirtanadi yang terindikasi menjadi celah
korupsi, yakni anggaran rental mobil
direksi sebesar Rp 12 juta/bulan. Terkait
masalah rental mobil direksi ini,
terhitung seorang direksi bisa mengan-tongi
uang sebesar Rp 567 juta selama
pengabdiannya empat tahun,” ujar
Koordinator aksi, Saibal Putra.
Selain itu Putra juga mengatakan,dugaan
korupsi dana kooperasi karyawan senilai Rp
30 miliar telah terjadi pada tahun 2011-
2012.padahal kata Putra dalam orasinya pi-hak
kepolisian dan kejaksaan telah menetap-kan
tersangka lain, ketua koperasi subdarjan
dan telah melakukan pemeriksaan terhadap
direktur keuangan Ahmad Thamrin.
“Dalam hal ini kami melihat ada tebang
pilih dalam pengusutan kasus dugaan
korupsi di lingkungan PDAM Tirtanadi.
Kenapa hanya Azzam yang diproses?
Sedangkan tiga direksi lainnya tidak
disentuh sedikit pun. Kami dari PW
HIMMAH meminta Poldasu segera
menangkap tiga direktur yang terindikasi
ikut menikmati hasil korupsi uang
koperasi karyawan Tirtanadi,” sebutnya.
Putra membeberkan, pungutan liar
juga terjadi di lingkungan PDAM
Tirtanadi sewaktu pasang meteran baru
yang telah membodohi masyarakat.
Kwitansi yang disodorkan kepada
pelanggan Rp 1.750.000, akan tetap
sewaktu pembayaran hampir dua kali
lipat yakni Rp 2,5 hingga Rp 3 juta.
“Kami berharap penegak hukum mampu
menuntaskan persoalan korupsi di PDAM
Tirtanadi yang telah mencederai hati rakyat
demi kepentingan sekelompok,” pintanya.
Selain itu, Putra dan rekan-rekannya
OKU, SUMSEL, (WN) – Kepala Bagian
(Kabag) Badan Lingkungan Hidup (BLH)
Pemerintah Kabupaten OKU, Sumatera
Selatan berinisial HP (45) tertangkap
tangan sedang mengkomsumsi Narkoba
jenis Sabu di rumah Dinas Bupati OKU
yang sedang kosong. HP diamankan petu-gas
bersama sopirnya berinisial KO alias
UJ (40), Kamis (30/10/2014).
Penangkapan tersebut dipimpin
Kasatres Narkoba AKP. Reo Reza, pe-nangkapan
tersebut lebih kurang sekitar
pukul 12.00. WIB.
Kasatres Narkoba AKP. Reo Reza
mengatakan, penangkapan tersangka di
jalan Muhamad Hata Bakung ini di-amankan
petugas saat sedang nyabu di ka-mar
Goes Hous No 5, rumah Dinas Bupati
OKU, dimana saat itu rumah dinas terse-but
dalam keadaan kosong karena diting-gal
oleh Bupati OKU, H. Nawawi Nawa-wi
dan keluarga, karena Bupati tersebut
ditahan tersandung kasus dugaan korupsi
Dana Bansos beberapa waktu yang lalu.
Rumah dinas ini sudah ditinggalkan
oleh Bupati OKU H. Yulius Nawawi
dan keluarganya, kekosongan rumat ter-sebut
dimanfaatkan oleh dua tersangka
untuk pesta narkoba jenis sabu, dikira
rumah tersebut aman dan dijaga bebe-rapa
orang Satpol PP, tidak mungkin ke-lakuan
mereka tercium petugas.
Kapolres OKU AKBP. Mulyadi. Sik.
MH menjelaskan dihadapan beberapa
wartawan, memang benar adanya
penangkapan pejabat Pemkab OKU,
polisi mengamankan barang bukti satu
paket Sabu, paket hemat dibungkus
pelastik bening di dekat pintu, (Bong)
alat hisap terbuat dari botol air minum
yang berukuran kecil dibagian atas botol
terdapat dua buah pipet, karet dot, pirek
yang berisikan bubuk sabu.
Kata Kapolres, barang haram tersebut
ditemukan petugas dibawah korsi pe-nangkapan
pejabat di kalangan pejabat
Pemkab ini akan kita kenakan dengan UU
Narkotika dengan ancaman hukuman 4
sampai 6 tahun penjara tegasnya.(RISAL)
Betis Kapolsek Rambang
Diterjang Peluru Pencuri
BOJONEGORO, (WN) -
Tersangka Abdul Wahid
Syamsuri dituntut dua tahun
oleh JPU Kejari Bojonego-ro,
dugaan korupsi dana bim-tek
Rp 6 Miliar dan sosialisasi
undang-undang Rp 2,7 Miliar
pada tahun 2012.
JPU juga menuntut agar
Wakil Ketua DPRD Bojone-goro
itu didenda sebesar Rp50
juta subsidair 3 bulan penjara dan
membayar uang pengganti
kerugian negara senilai Rp1,1
miliar dengan hukuman sub-sidair
1 tahun penjara.
JPU Nurhadi mengatakan
,Tindak pidana korupsi yang
dilakukan terdakwa karena
dalam penyelenggaran bim-tek
dan sosialisasi undang-undang
tidak sesuai dengan
ketentuan,” ungkap Kasi Pi-dana
Khusus Kejari Bojo-negoro,
Daniel Panan-nangan.
Kamis.
Tersangka AW, dijerat Pasal
2 ayat 1 tentang Tindakan
Memperkaya Diri Dengan
Cara Melawan Hukum dan
Pasal 3 tentang Penyalahgu-naan
Jabatan, Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 yang
telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.
Hal-hal yang memberatkan
terdakwa yakni, akibat perbu-atannya
merugikan keuangan
negara. Selain itu juga tidak
mendukung program peme-rintah
dalam pemberantasan
tindak pidana korupsi.
Sementara yang menjadi
pertimbangan untuk meri-ngankan
tuntutan JPU salah
satunya adalah terdakwa
sudah mengembalikan uang
hasil korupsinya.
Selanjutnya AW dalam kasus
itu juga ada dua tersangka lain,
yakni Sekretaris DPRD Agus
Misnanto serta penanggung
jawab Lembaga Kajian Infor-masi
dan Pemerintahan Nasi-onal
(LKIPN) Jakarta, Bach-tiar.
Bachtiar merupakan ter-sangka
yang berperan sebagai
penyelenggara yang menggu-nakan
bendera universitas da-lam
pelaksanaan Bimtek dan
Sosialisasi Undang-undang.
Sementara Agus Misnanto
merupakan Pengguna Ang-garan.
Diduga dua orang
tersangka itu yang membantu
kelancaran tindakan melawan
hukum terdakwa Abdul Wa-hid.
Dua tersangka itu kini
prosesnya masih dalam pem-berkasan.(
SM)
MEDAN, (WN) - Beredarnya
Kwitansi Bukti Pembayaran
Bukan Rekening Air (BPBRA)
di Perusahaan Daerah Air Mi-num
(PDAM) Tirtanadi Medan
Denai yang diduga Bodong
(Palsu) terhadap Konsumen
Syaiful Hadi. Ternyata menuai
pergunjingan di tengah-tengah
masyarakat maupun di lembaga
masyarakat.
Ironisnya, beredarnya kwitan-si
BPBRA di PDAM Tirtanadi
Medan Denai yang diduga Bo-dong
terhadap para konsu-mennya
diduga melibatkan
oknum Kepala Cabang (Kacab)
PDAM Tirtanadi Medan Denai
Humarkar Ritonga, SE bersama
kroni-kroninya.
Terbongkarnya kasus tersebut
setelah beberapa konsumen
yang merasa di rugikan hendak
melaporkan kejadian itu ke
penegak hukum.
Menurut Syaiful Hadi warga
Jalan Rawa Cangkuk Medan
Denai ini yang didampingi
Pengacara Johannes Siregar
SH, mengatakan pihak pihak
PDAM Tirtanadi Cabang Me-dan
Denai telah mempermain-kan
konsumen baru. pasalnya
mereka telah mengajukan Per-mohonan
Penyambungan Ali-ran
Air baru kepada PDAM
Cabang Medan Denai pada
tanggal 8 Agustus 2014 lalu dan
telah di bayar lunas segala biaya
administrasi sesuai dengan
jumlah yang tertera di Kwitansi
sebesar Rp. 1.750.000 dan di
tanda tangani oleh oknum
Kacab PDAM Tirtanadi Medan
Denai Humarkar Ritonga diatas
materai Rp6000. Anehnya,
hingga saat ini air yang di
tunggu-tunggu belum juga di
pasangkan oleh pihak PDAM.
“Saya kesal hingga saat ini air
yang di tunggu-tunggu belum
juga di pasangkan oleh pihak
PDAM,” kesal Syaiful Hadi.
Warga Jalan Rawa Cangkuk
Medan Denai ini juga menam-bahkan
selain biaya adminis-trasi
yang ia keluarkan, ia juga
telah mengeluarkan dana sebe-sar
Rp. 5.800.000 yang telah
diberikan kepada Romi pega-wai
PDAM Tirtanadi Cabang
Medan Denai yang bertugas
dibidang pengawasan,
“Saya diminta Romi sebesar
Rp. 5.800.000 dengan alasan
biaya tambahan untuk memper-cepat
proses pemasangan, na-mun
nyatanya hingga samapai
sekarang pemasangan tersebut
belum juga dipasangkan,” ung-kapnya.
Ketika di konfirmasi sejumlah
wartawan oknum Kacab PDAM
Medan Denai Humarkar Ritonga
di ruang kerjanya, kemarin, dia
mengakui kalau Kwitansi Pem-bayaran
yang beredar di tangan
Konsumen atasnama Syaiful
Hadi adalah Palsu, sehingga dari
Pihak PDAM tidak dapat mela-kukan
pemasangan, karena pe-langgan
tersebut belum masuk
daftar tunggu, katanya dan nama
serta tanda tangan saya ada yang
memalsukan oleh orang lain,
ujarnya Humarkar Ritonga
membela diri.
“Saya mengakui kalau Kwi-tansi
Pembayaran yang beredar
di tangan Konsumen atasnama
Syaiful Hadi adalah Palsu, se-hingga
dari Pihak PDAM tidak
dapat melakukan pemasangan,
karena pelanggan tersebut
belum masuk daftar tunggu.
Nama serta tanda tangan saya
ada yang memalsukan oleh or-ang
lain,” kata Humarkar Rito-nga
membela diri.
Humarkar Ritonga juga menye-butkan
dana sebesar Rp.5.000.-
000, masih tersimpan di kantor
PDAM Tirtanadi, agar tidak
selalu di persalahkan. Humarkar
Ritonga pun mulai melempar
bola panas dan menumbalkan
anak buahnya Romi. “Romilah
pelaku yang telah memalsukan
tanda tangan dan mengedarkan
Kwitansi Palsu,” dalihnya.
Terpisah, untuk memastikan
tudingan oknum Humarkar
Ritonga kepada Romi. Sejum-lah
wartawan juga konfirmasi
tudingan tersebut kepada Romi
melalui telepon selulernya ter-kait
kasus tersebut mengatakan
bahwa dia tidak ada melakukan
pemalsuan Kwitansi, seperti
yang dikatakan oknum Kacab
Humarkar Ritonga. “Yang
memberikan kwitansi itu adalah
Andi selaku rekanan di PDAM,
jadi saya mau di tumbalkan or-ang
itu bang,” aku dengan
penuh kesal.
Merasa di permainkan oleh
pihak PDAM Tirtanadi Cabang
Medan Denai Syaiful Hadi sela-ku
korban bersama Penga-caranya,
Johannes Siregar SH,
akan menempuh jalur Hukum
dan secepatnya melaporkan
kasus penipuan tersebut ke
Polresta Medan.
Mendengar akan di laporkan ke
Polisi, oknum Kacab PDAM
Cabang Medan Denai Humarkar
Ritonga SE, mulai mencak-mencak
dan mencoba menghu-bungi
pihak si korban untuk di
lakukan Mediasi melalui Pihak
Rekanan PDAM yang bernama
Andi, dengan kesepakatan akan
memasang pipa air dan mengem-balikan
uang Rp.5.000.000, se-telah
di potong uang pemasangan
sebesar Rp.3.500.000,- dan
sisanya di kembalikan kepada
pelanggan. Johannes Siregar SH,
selaku pengacara pun setuju
untuk kesepakatan tersebut dan
kesepakatan di laksanaka, Selasa
(21/10/2014) kemarin di Rama-yana
Medan.(HARRY/DOV)
JAKARTA, (WN) - Tim Intelijen Kejaksaan
Agung bersama dengan Tim Gabungan Kejaksaan
Negeri Denpasar dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
berhasil menangkap buronan (Daftar Pencarian
Orang/DPO) asal Kejari Denpasar terpidana Dony
Yudianto, hari Jum’at 31 Oktober 2014 pukul 09.15
Wib di tempat penginapan Metro House Dukuh
Kupang Barat Surabaya Jawa Timur.
Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor:
2.110.K/Pid/2001 tanggal 19 Nopember 2003
terpidana Dony Yudianto dijatuhkan pidana penjara
selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.
150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan sebagaimana
melanggar Pasal 65 Undang-Undang R.I No. 5
Tahun 1997 tentang Psikotropika.
Bahwa atas putusan Mahkamah Agung tersebut,
Terpidana Dony Yudianto tidak mengindahkan
panggilan secara patut dari Kejaksaan Negeri
Denpasar untuk menjalani hukuman, sehingga
akhirnya dinyatakan buron (Daftar Pencarian Or-ang/
DPO) sejak tahun 2003.(AS)
juga berharap Kapoldasu segera mengu-sut
proyek penambahan dan pengem-bangan
Instalasi Pengelolaan Air (IPA)
Sunggal dan jaringan pipa transmisi
PDAM Tirtanadi Tirtanadi sebesar Rp
176.076.760.000.
“Tangkap dan penjarakan oknum-ok-num
PDAM Tirtanadi Sumut yang
melakukan pungli terhadap masyara-kat.
Kami berharap Kapoldasu dan Ke-jatisu
jangan bermain mata dalam
kasus ini,” pungkasnya.
Setelah melakukan orasi selama 30
menit, akhirnya sejumlah perwakilan
massa diajak bertemu dengan petugas
Ditreskrimsus Poldasu. Puas mendapat
jawaban petugs, akhirnya massa membu-barkan
diri dengan damai.(HARRY/EL)

NUSANTARA
Kabel Instalasi Rusun Pasar
Pinasungkulan Dijarah Maling
BITUNG, (WN) -
Aksi pencurian ka-bel
instalasi listrik
Rusun Pasar Pina-sungkulan
Sagrat
terjadi lagi. Insiden
tersebut sampai saat
ini belum diketahui
siapa pihak pelaku
pencurian tersebut.
Informasi sementara
yang dihimpun Ha-rian
Warta Nasional
diketahui aksi pen-curian
kabel instalasi listrik di
rusun tak berpenghuni diduga
sudah cukup lama.
Menurut beberapa anggota
kepolisian Polsek Bitung Barat,
komplotan pencuri kabel ins-talasi
cukup berpengalaman,
hampir keseluruhan ruangan
dari lantai satu sampai ruangan
lantai lima kabel instalasi yang
sudah terpasang ludes dijarah.
Dari hasil investigasi anggota
Polsek Bitung Barat di TKP,
polisi mendapati pipa-pipa be-kas
instalasi yang terpasan
berhamburan di lokasi rusun
serta polisi menemukan satu tas
kunci yang diduga kunci ter-sebut
merupakan kunci kamar
atau ruangan Rusun.
Sampai berita ini diturunkan
komplotan pelaku pencurian
kabel instalasi di rususn belum
diketahui. Sejumlah warga dise-kitar
rusun tersebut berharap
kepada kepolisian untuk meng-ungkap
dan segerah menangkap
pelaku dibalik pencurian kabel
instalasi listrik milik rusun yang
tentunya sudah merugikan peme-rintah.
Ini kejahatan yang tidak
boleh didiamkan begitu saja,” se-but
seorang warga yang namanya
enggan dikorankan. Kami ber-harap
pihak kepolisian segerah
mengungkap komplotan pencu-rian
kabel instalasi di rusun pasar
pinasungkulan.(KF)
Mantan Bupati Nganjuk Dibekuk
Tim Gabungan Kejaksaan
NGANJUK, (WN) - Tim intel
Kejaksaan Agung membekuk
DPO asal Kejaksaan Negeri
Nganjuk atas nama Soetrisno
Rachmadi Mantan Bupati
Nganjuk. Bupati Nganjuk pe-riode
1998-2003 tersebut dibe-kuk
di Apartemen Kalibata
City, Tower Lotus, Jakarta Se-latan
Rabu (22/10/2014) sekitar
pukul 18.00 WIB dan akan
diserahkan ke Kejari Nganjuk.
“Dasar penangkapan tersebut
berdasarkan Putusan Penin-jauan
Kembali Mahkamah
Agung Nomor 143 K/Pid.Sus/
2010 Tanggal 23 Nopember
2010. Ia dinyatakan buron
sejak 2010.
Soetrisno Rachmadi selaku
Bupati Nganjuk Periode 1998-
2003 telah terbukti melakukan
tindak pidana korupsi pada Pos
Biaya Penyelenggaraan Oto-nomi
Daerah pada Satker Ba-dan
Pengelola Keuangan Dae-rah
Kabupaten Nganjuk APBD
2003 dengan kerugian negara
sebesar Rp 1.030.000.000.
“Ia dipidana penjara selama
dua tahun dan harus membayar
uang pengganti sebesar Rp
962.500.000 yang apabila tidak
dibayarkan maka dipidana
penjara selama enam bulan dan
denda sebesar Rp 50.000.(SM)
Kepala Desa Sauk Adalah Potret Buruknya
Hukum Pemberantasan Korupsi di Tanah Air
BOLMONG INDUK, (WN) - Frans
Maleo, Kepala Desa Sauk, (hukum tua)
Bolmong Induk, yang terlibat tindak pi-dana
korupsi sesuai dengan bukti
Laporan Polisi : LP/30/II/2012/
SULUT/RES/SEK, Tanggal 04 Pebruari
2012, adalah salah satu bukti buruknya
rupa pemberantasan korupsi di aparat
Kepolisian Resort Sulawesi Utara.
Kenapa tidak. Sejumlah LSM, tokoh
masyarakat, dan warga sudah menyam-paikan
bukti bukti otentik atas keterli-batan
Frans Maleo, Kepala Desa Sauk
dalam berbagai indikasi tindak pidana,
namun penanganannya di Polisi selalu
molor dan tidak berjalan sejak tahun 2012
hingga memasuki akhir tahun 2014.
“Itulah potret buruknya hukum kita. Pe-nuntasan
penanganan proses hukum d-itingkat
Marak Mobil Siluman
Di SPBU Penimbun BBM
Pemadaman Listrik di
Kota Bitung Meresahkan
desa lebih lama dari proses
hukum ketimbang di Kementerian,
Gubernur dan Bupati. Proses hukum
kerugian negara triliunan bisa tuntas
hanya dalam satu tahun. Namun pe-nuntasan
hukum Frans Maleo, Kepala
Desa Sauk memakan waktu lebih dari
dua tahun (2012 – 2014).
Waktu 2 tahun itupun masih belum je-las
mau dibawah kemana kasus rana
hukumnya tersebut. Yang jelas, kami
sebagai masyarakat sudah tidak percaya
lagi dengan aparat hukum yang tidak
professional dalam bekerja. Kami akan
terus menyuarakan penegakan hukum
sampai kapanpun, “ujar Ketua LSM
Infasi, Ian kepada wartawan.
Berbagai bentuk pelanggaran hukum,
termasuk tindak korupsi yang melibatkan
Frans Maleo, Kepala Desa Sauk yang
menjurus kepada pengajuan dana bantuan
APBD 2011 - 2012 yang menjurus ke pe-nyimpangan,
dengan tanpa memperha-tikan
kebutuhan birokrasi Desa Sauk.
Hal yang sama juga disampaikan to-kohnya
masyarakat lainnya, “sebagai ma-syarakat
awam akan hukum meng-harapkan
kepolisian untuk menindak Ke-pala
Desa tersebut demi untuk kemajuan
di Desa Sauk Bolmong Induk.(KF)
BDR.RI Sumut : Wali Kota Medan
Diminta Evaluasi Kinerja Kadis
Pariwisata dan Kasat Pol - PP
BITUNG, (WN) - Saat ini pelanggan
listrik di Kota Bitung dibuat bingung dan
kecewa akibat terus menerunya PLN
melakukan pemadaman listrik. Entah
sampai kapan permasalahan pemadaman
listrik ini selesai. Akibatnya sejumlah aalat
electronik warga mengalami kerusakan.
Pengakuan itu disampaikan pedagang
toko elektronik, Surahman. Katanya, aki-bat
seringkali PLN melakukan pemada-man,
selain pekerjaan terganggu elektro-nik
dagangan mereka banyak yang rusak.
Hal yang sama disampaikan Siti Ma-riam,
yang menyebut akibat pemadaman
listrik tersebut dalam sehari bisa tiga sam-pai
empat kali mati lampu, semua pe-kerjaan
menjadi berantakan. “Kami
sangat kecewa dengan pelayanan PLN,
karena PLN kami rugi besar, ujar pemilik
rumah makan Girian.
Menurutnya, pihak PLN dengan
seenaknya melakukan pemadaman baik
pagi, siang, sore bahkan malam hari pun.
Dari keterangan masyarakat bawah pihak
PLN sebelumnya tidak pernah melakukan
pemberitahuan terlebih dulu melainkan
melakukan pemadaman secara dadakan.
Kami berharap kepada pihak manajemen
PLN untuk segerah mengatasi persoalan
pemadaman listrik yang selama ini cukup
membuat kami resah da kawatir akan alat-alat
elektronik milik kami.(KENFA)
HAMPIR semua pengguna jasa
transportasi dibuat bingung dan panic,
hanya karena kelangkaan BBM terse-but.
Persoalan BBM jenis solar menjadi
topik perbincangan paling hot layak se-perti
selebritis yang baru naik daun di-mana
ulasanya tak akan pernah berakhir.
Umumnya masyarakat mulai was-was
terhadap kelangkaan BBM apalagi
terlihat sering kali adanya antrian
panjang sejumlah kendaraan mobil dan
sepeda motor disejumlah SPBU
Airmadidi dan Bitung.
Jejak penelusuran antrian panjang
mobil serta sepeda motor yang ter-tangkap
kamera koresponden Harian
Warta Nasional terjadi di SPBU Tang-koko,
Wangurer, Bitung dan SPBU
Airmadidi, serta Kalawat di Minut.
Antrian kendaraan di SPBU itu pa-jangnya
sampai mencapai 700 meter
lebih, anehnya lagi antrian BBM
rupanya sudah berlangsung sejak pagi
hari hingga siang. Menurut beberapa
masyarakat, hal ini terjadi akibat ulah
penimbun BBM yang disinyalir mela-kukan
pengisian berkali-kali di SPBU.
Bebasnya mafia BBM kelas teri ter-sebut
terus berlanjut dengan beberapa
modus oprasi meskipun pihak kepo-lisian
melakukan razia bahkan bebe-rapa
kali melakukan tindakan tegas
bagi yang sudah tertangkap. Bahkan isu
merembak yang mana modus penim-bunan
dilakukan oleh mobil siluman
yang digunakan untuk pengisian BBM,
sehingga berdampak terhadap antrian
di SPBU.
Bahkan tidak jarang antri dari pagi
hingga siang mereka tidak mendapatkan
jatah subsidi dikarenakan solar sudah
habis. Dengan begitu terpaksa mereka
membeli bahan bakar tersebut di pe-dagang
eceran dengan harga tentunya
mahal dibading membeli di SPBU.
Hendaknya mafia BBM merenungkan
syair dari lagu yang dinyanyikan Iwan
Fals, dalam judul Galang Rambu Anarki.
Tangisan pertamamu ditandai dari
kelangkaan BBM hingga kami harus
membeli bahan bakar solar di eceran
yang harganya cukup tinggi, yang
seharusnya selisih harga solar di SPBU
dengan harga dieceran dapat kami
belikan susu akhirnya tak terbeli, ini
sama artinya orang pintar tarik subsidi,”
anak kami kurang gisi. Ya iwan fals
betul, akibat prilaku mafia BBM maka
susupun sampai tak terbeli.(KF)
Drs. Ahdi Saefudin : Sejarah
SMKN 1 Cikande, Siswa Handal
Dengan Sistem Teknology Hebat
BANTEN, (WN) - Dalam upa-ya
meningkatkan kualitas Sis-tem
pendidikan di lingkungan
SMKN 1 Cikande Serang Ban-ten,
sudah saatnya SMKN 1
Cikande Serang mengembang-kan
pendidikan yang berbasis
pada system Teknologi Hebat,
Demikian dituturkan oleh Ke-pala
Sekolah SMKN 1 Cikande
Drs. Ahdi Saefudin. Mpd. Ke-pada
Harian Warta Nasional. Di
Ruang kerjanya.
Dikatakan oleh Drs. Ahdi Sae-fudin.
Mpd. SMK Negeri 1 Ci-kande
sebagai sistem pendidikan
teknologi pertama yang berada
di Wilayah Kawasan Industri
yang di sebut Wilayah Industri
Serang Timur, SMKN Cikande
memiliki terobosan terobosan
Hebat dengan anak didik yang
berbakat yang di minati perusa-haan
industry besar dari berbagai
bidang industry ternama di Mata
Dunia yang berada di Kawasan
Industry Serang Timur dan
Kawasan industry elit Tang-gerang
dan Jakarta.
Walau SMKN 1 Cikande Baru
Berusia 14 tahun, berdiri Pada
tanggal 01 Juni 2002 dengan
awal sejarah, mulai dari SMK
Negeri 2 Serang yang membuka
Sekolah Kelas jauh yang
bertempat di SD Negeri Kramat
Desa Parigi Kecamatan Cikan-de
atas dasar desakan tokoh
masyarakat daerah tersebut
dengan alasan Daerah Cikande
merupakan kawasan Industri
strategis yang sangat penting,
baik skala nasional maupun
internasional, SDM terampil di
daerah Cikande sangat kurang
sehingga perlu ada lembaga/
sekolah yang Tujuannya untuk
pembinaan dan pengembangan
Sumber Daya Manusia supaya
menjadi terampil dan teruji.
Pada tahun 2004 berdasarkan
Surat Keputusan Bupati Serang
Bahwa Sekolah Kelas Jauh
SMK Negeri 2 Serang berubah
menjadi SMK Negeri 1 Ci-kande
untuk Bidang Teknologi
dan Industri yang terletak di Jl.
Raya Serang – Jakarta KM. 23
Gorda, Cikande, Serang – Ban-ten
seluas 3 Hektar.
Kini SMK Negeri 1 Cikande
“Menjadikan Lulusan lembaga
pendidikan teknologi tingkat
menengah yang terampil dan
mandiri di DU / DI dengan ber-landaskan
IMTAQ dan IPTEK”
Bertaqwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa dan berbudi pekerti
luhur. Meningkatkan mutu
Sumber Daya Manusia melalui
IMTAQ dan IPTEK. Membe-rikan
pelayanan yang optimal
terhadap warga sekolah dan
masyarakat. Salah satu fasilitas
yang dimiliki oleh SMK Negeri
1 Cikande sekarang adalah
Website Offline E-Learning
yang bisa diakses di area
Kampus SMKN 1 Cikande.
Website Offline E-Learning
ini menjadi salah satu media
pembelajaran yang digunakan
oleh semua guru SMKN 1 Ci-kande
sehingga Kegiatan Be-lajar
Mengajar lebih berkualitas
dan menyenangkan Dengan
Website Offline E-Learning ini,
Peserta Didik-pun dapat mem-pelajari
materi Mata Pelajaran
/ Diklat dari Guru yang diikuti
secara mandiri, serta me-nyelesaikan
soal-soal dan dapat
mengetahui hasil evaluasi
secara langsung, sehingga hasil
yang diperoleh lebih akurat dan
objektif hingga menjadi anak
didik yang hebat,pintar dan
kreatif.(JIP)
BITUNG, (WN) - Subsidi
Bahan Bakar Minyak
(BBM) memang menjadi
dilema masyarakat
pengguna transportasi.
Kelangkaan BBM jenis
solar yang akhir-akhir
ini sangat dirasakan oleh
kalangan sopir di
wilayah Kota Bitung dan
Airmadidi.
MEDAN, (WN ) - Kepala Badan Daerah Reclassering (BDR.RI)
Sumatera Utara, Zaka Nur Alamsyah Ritonga ketika di minta
tanggapannya terkait permasalahan Grand Winner Spa yang terus
berlarut-larut dan hingga kini tidak dapat ditutup Pemko Medan meski
jelas-jelas tidak memiliki izin operasional dan bangunannya tidak
sesuai izin yang diberikan Dinas TRTB Medan, sehingga membuat
sejumlah warga Jalan Sei Batang Serangan, Kelurahan Sei Petisah
Tengah, Kecamatan Medan Petisah demo dan mereka meminta agar
tempat yang diduga tempat prostitusi gaya baru itu harus ditutup.
Segera di evaluasi kembali terkait Moratorium izin-izin yang
dikeluarkan, Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Kebudayan dan
Pariwisata Kota Medan dan Kasat POL-PP harus berani menegakan
Perda jangan kenal kompromi kepada para pengusaha-pengusaha
nakal, oleh karenanya seluruh izin-izin SPA tersebut yang diduga
menyalahi aturan harus di tindak tegas dan bila di perlukan izin
operasionalnya di cabut.Tegas Zaka.
Pemerintah Kota Medan harus berhati-hati dan selektif dalam
memberikan izin yang baru. Hal ini guna meminimalisir maraknya
lokasi prostitusi yang berkedok salon ternyata didalamnya ada
peredaran Narkoba dan menyediakan wanita bagi pria hidung belang,
Saran Zaka. Selasa, (28/10). “Kadis Pariwisata Kota Medan dan kasat
Pol PP Kota Medan memiliki kewenangan dalam menegakan Perda
tempat hiburan, Oleh karenanya diminta kepada Walikota Medan
untuk segera mengevaluasi kedua jabatan tersebut karena terimbas
dalam hal kinerja Pemko Medan” Ucap Zaka
Disisi lain, Permintaan warga sekitar bukan tidak beralasan, karena, ada
apa dengan dua pejabat tersebut, sehingga tidak mampu melaksanakan
tugas menutup Grand winner Spa meski dipastikan melanggar Perda Kota
Medan. “Sudah jelas-jelas salah kok tidak berani menutup, ada apa dengan
kepala dinas dan Kasatpol PP Medan itu, “ sebut warga.
Seperti diketahui pada Jumat (24/10/2014) sekitar pukul 16.30 wib
Grand Winner Spa yang kembali didemo warga dan memaksa pengelola
Grand Winner Spa untuk menutup usaha prostitusi berkedok SPA tersebut
karena tidak ada izin dari warga setempat. Selain itu, Grand winner Spa
juga jaraknya berdekatan dengan SD 060830 dan SMP, SMA PGRI 1.
Adapula yang lebih mengherankan, ternyata izin bangunan yang
dimiliki pemilik Grand Winner Spa hanya izin tempat tinggal,
sementara dalam kegiatannya, dipergunakan untuk tempat usaha.
Dalam unjukrasa yang dilakukan warga,Terlihat puluhan petugas Satpol
PP turut bersama warga dan pihak Kecamatan Medan Petisah meringsek
masuk ke Grand Winner Spa. Ironisnya, setelah satu jam Kasat Pol PP
Medan, M Sofian berbincang dengan Humas Grand Winner Spa, M
Sofian langsung memerintahkan anggotanya meninggalkan lokasi.
Kepada para wartawan, M Sofian ketika diwawancarai mengatakan,
pihaknya belum dapat memastikan penutupan Grand Winner SPA meski
legalitas izinnya belum jelas. Dari ucapan M Sofian tersebut, warga
menyimpulkan Satpol PP Kota Medan ‘Mandul’.(HARRY/DOV)

NUSANTARA
Janji Istri Mantan Kadis Saat Kampanye
Ruas Dapil 2 Parigi-Sukamanah Akan
Dibangun, Tiga Desa Tagih, Mana Janjinya?
Kantor Dinas BMTR Banten un-tuk
segera membangun ruas Parigi
ini, yang Hancur layaknya jalan
hewan Ternak.(HOLIL/JIP)
Surat Dewan Pertimbangan
POGI Serang Dipertanyakan
TANGERANG, (WN) - Surat
dari Pengurus Dewan Pertim-bangan
POGI Cabang Serang
tertanggal 26 Maret 2014 No.
01/sk/DPC/2014, yang ditanda-tangani
oleh Dr Dachrial Daud
SpOG sebagai ketua, dan ditu-jukan
kepada Ketua POGI Ca-bang
Serang, sangat dipertany-akan
oleh dr Hj Ira Simatupang
SpOG, sebagai salah satu objek
dalam surat tersebut, sekaligus
dokter yang sangat dirugikan
oleh isi surat dimaksud.
Kuasa Hukum dr Hj Ira Sima-tupang
SpOG memaparkan
kepada wartawan, bahwa isi
surat Dewan Pertimbangan
POGI Cabang Serang cende-rung
tendensius dan mengada-ada.
Bahkan telah mengarah
pada fitnah dan pencemaran
nama baik dr Ira sebagi dokter
spesialis kandungan, dan dikha-watirkan
akan berimbas negatif
terhadap profesinya sebagai dok-ter
spesialis kandungan, yang
selama ini dikenal masyarakat
Tangerang sangat berjiwa sosial,
terutama terhadap pasien miskin
yang ditanganinya.
Hal-hal yang disebut dalam
surat terkait dr Hj Ira Simatupa-ng,
isinya cenderung memojok-kan
posisi dr Hj Ira Simatupang
sebagai dokter. Pada poin (a) isi
surat disebut bahwa: yang ber-sangkutan
(dr Ira) tidak mampu
memberi respek yang wajar ke-pada
pimpinan tempatnya bekerja
yang menjalankan tugas dan
wewenang sesuai kedudukannya.
Pernyataan ini sangat tidak
berdasar, tidak jelas dari mana
dan dari siapa data dan faktanya,
sehingga Dewan Pertimbangan
Cabang POGI Serang dapat
membuat kesimpulan seperti itu.
Mengingat dr Hj Ira Simatupang
melakukan praktek pada tiga ru-mah
sakit, maka perlu dijelaskan
pimpinan tempat bekerja dr Ira
yang mana yang merasa tidak
mendapat respek yang wajar dari
dr Ira. Fakta memperlihatkan
bahwa hubungan dr Hj Ira
Simatupang SpOG dengan para
pimpinannya pada ketiga rumah
sakit tempatnya praktek cukup
harmonis dan baik-baik saja.
Buktinya sampai sekarang diri-nya
masih dipercaya melakukan
praktekuntuk menangani pasien,
sesuai spesialisasinya pada.
ketiga rumah sakit itu.
Selanjutnya pad poin (b)
disebut bahwa dr Hj Ira Simatu-pang
SpOG melakukan tinda-kan-
tindakan medik yang tidak
merupakan ketentuan baku da-lam
standar profesi maupun pro-tokol
di tempatnya bekerja.
Tuduhan ini pun sangat tidak
jelas dan mengada-ada. Cende-rung
menyudutkan dr Ira. Me-ngingat
selama ini tidak ada
pasien yang komplein selama
ditangani olehnya. Semuanya
berjalan dengan normal sesuai
standar pelayanan. Kalaupun
pada saat dan kasus tertentu
terpaksa dilakukan tindakan.
darurat, hal itu adalah demi ke-selamatan
pasien, dan masih da-lam
batas kewajaran. Terbukti
pula bahwa para pasien yang
ditangani dr Ira umumnya me-rasa
puas dan senang dengan pe-layanan
yang diterima mereka.
Kemudian pada poin (c)
disebut bahwa; yang bersang-kutan
cenderung menyusun
pembenaran subyektif seba-gai
satu-satunya acuan dalam
tindakan yang dilakukannya,
terhadap semua hal yang
terkait materi yang diadukan.
Pada poin ini tidak jelas siapa
yang mengadu, dan hal apa
yang diadukan. Dewan Pertim-bangan
Cabang POGI Serang
seyogianya juga perlu menje-laskan
seperti apa dan bagai-mana
kebenaran yang obyektif
dimaksud, sebelum menyim-pulkan
bahwa dr Hj Ira Sima-tupang
SpOG cenderung me-nyusun
pembenaran subyektif,
Kenyataannya dr Ira sesung-guhnya
hanya membela diri,
karena dia memang tidak me-lakukan
hal-hal yang berten-tangan
dengan profesinya se-bagai
dokter. Jadi bukan me-nyusun
pembenaran subyektif
terhadap dirinya.(SYAHRI)
Ruas Jalan Provinsi Banten, Ada Saluran
Grenase Dibangun Dari Program PNPM Mandiri
BANTEN, (WN)- Kurangnya penga-wasan
dari pelaksana lapangan UPT
Wilayah Utara Dinas Bina Marga Tata
Ruang Provinsi Banten kini terbukti
bahwa pengawas lapangan dari pihak
provinsi Banten selama hampir satu ta-hun
belakangan ini tidak terpantau oleh
pihak UPT Wilayah Utara, ini terbukti
di Ruas milik Provinsi Banten adanya
Saluran Grenase sepanjang 1 Kilo
Meter milik Program Nasional Pember-dayaan
Nasional Masyarakat Mandiri
Pedesaan (PNPM-Pedesaan) Milik
salah satu Desa di wilayah Ruas Pro-vinsi
Banten yang sedang di kerjakan.
Menurut Jaenudin warga setempat,
kegiatan pembuatan saluran Grenase di
ruas milik Provinsi ini sudah hampir 3
(Tiga) bulan di kerjakan, kerjaan ini
milik PNPM-Mandiri Pedesaan, bukan
punya Bina Marga Provinsi Banten
pak, jadi kerjaannya Lelet dan Am-buradul.,’
cetus, jaenudin.
Harian Warta Nasional coba mengkon-firmasi
ke Kantor UPT wi-layah
Utara Dinas bina Marga
Tataruang (DBMTR) Banten
di pusat Perkatoran Upt Utara
di Gedung Pontang, si pelak-sana
Lapangan sulit di temui
di kantornya, bahkan Di Dinas
BMTR Banten di Jalan Fatah
Hasan Ciceri Serang, Pelak-sana
Lapangan Jarang ada di
Dinas, warta nasional coba
menyambangi gedung Work-shop
Utara di jalan Bhayangkara Kota
Serang, warta nasional hanya menemu-kan
pegawai TKS UPT Utara yang tidak
bisa di konfirmasi, saat di Tanya soal
Pelaksana Lapangan dan kasie UPT
wilayah utara berada, pegawai tersebut
enggan menyebutkannya.
Harian Warta Nasional sangat menya-yangkan
Saluran Grenase milik PNPM
Mandiri Pedesaan, di kerjakan di Ruas
Jalan Provinsi Banten yang seharusnya
pekerjaan PNPM di tempatkan di jalan
lingkungan Pedesaan atau Poros Desa,
dan apa bila pekerjaan PNPM Mandiri
Pedesaan di kerjakan hingga Finising
di ruas Provinsi Banten, ditakuti adanya
anggaran tumpang Tindih dengan
anggaran Pemeliharaan Wilayah Utara
DBMTR dengan PNPM Mandiri
Pedesaan Milik Desa tersebut, karna
ruas tersebut milik provinsi Banten
yang sudah ada anggarannya per-tahun
dari Dana APBD Provinsi Banten
melalui Dinas BMTR Banten.(JIP)
Achmad Gojali,M.Si : Berorganisasi Motifasi
Kesuksesan, Menjadi Kepala Sekolah Berusia Muda
BANTEN, (WN) - Achmad Gojali sosok
pemuda produktif Banten yang satu-satunya
sosok pemuda yang memiliki
bakat untuk membangun Dunia Pen-didikan
di Provinsi
Banten di Bidang
Kejuruan, Achmad
Gojali,M.Si kela-hiran
Serang 27 Juli
1981, sempat meng-gegerkan
masya-rakat
Banten dengan
usia mudanya mam-pu
menjadi Kepala
Sekolah di SMK Al-
Khairiyah Cikesal
yang sudah memiliki Brands Yayasan
besar yang berada di wilayah Cikeusal
Kecamatan Cikesal Kabupaten Serang
Provinsi Banten.
Riwayat Hidup Achmad Gojal berasal
dari keluarga sederhana, Gojali dila-hirkan
di Serang 27 Juli 1981 dengan
dasar Pendidikan Non formal MDA
Al-Khairiyah Cikeusal pendidikan For-mal
SDN Bojong Neros Cikeusal,
SMPN Bojong Neros Cikeusal, SMAN
Cikeusal, D2 UPI Bandung, S-1 STKIP
Setia Budhi Rangkas Bitung, S2 STIA
Menara Siswa Bogor.
Motifasi kesuksesan Achmad Gojali
didasari oleh kemampuannya berorga-nisasi
yang digelutinya dari berbagai
prestasi organisasi seperti menjadi Ketua
KNPI Kecamatan Bandung Kabupaten
Serang, Humas KONI Kab.Serang, Ke-tua
DPD Al-Khairiyah Serang Timur,
Sekjen Forum BPD Kab.Serang, Wakil
Sekjen Forum Kepala SekolahMenengah
Kejuruan (SMK) Swasta Se-Kabupaten
Serang, serta Anggota TRIKORA Man-dala
Provinsi Banten, dan Anggota KNPI
Kab.Serang, dan Anggota KNPI Provinsi
Banten. Bahkan menjadi Tim Advokasi
PGRI Kec.Bandung Kabupaten Serang.
Kesuksesan itulah Gojali melakukan
berbagai Organisasi hingga sekarang yang
membawa dirinya yakin untuk memba-ngun
Pendidikan Kejuruan Di SMK Al-
Khairiyah lewat berorganisas, yakini mam-pu
menembus Dunia,’kata Achmad Gojali
kepada Harian Warta Nasional.(JIP)
Prihatin : KPST akan Adukan
Pemeliharaan Jalan Provinsi Ke
Rano Karno dan DPRD Banten
BANTEN, (WN) – Rusaknya se-jumlah
Ruas Jalan yang berada di
Wilayah Serang Timur milik Pe-merintah
Provinsi Banten sangat
memprihatinkan Jadi Perbinca-ngan
Publik Serang Timur saat
Ramainya acara Pencarian Figur
Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Serang 2015.
Ada beberapa ruas yang harus di
tangani serius oleh pemerintah
Provinsi Banten khususnya Bina-marga
Tataruang Banten yang saat
ini Ruas jalannya sangat sangat
memprihatinkan bagaikan Kuba-ngan
Hewan ternak disaat musim
kemarau hingga dipandang tak ada-nya
Pemeliharaan Jalan yang serius.
Drs.Oki Maftuhi.SH. selaku
Ketua Konsorsium Pembaharu
Serang Timur (KPST) angkat bi-cara
tentang kerusakan jalan
provinsi Banten yang berada di
wilayah Serang Timur bahkan
mengancam akan mengadukan-nya
ke Gubernur Banten dan
DPRD Provinsi Banten apabila
akhir 2014 masih tidak adanya
perawatan atau pemeliharaan
jalan kami yang akan memelihara
pekerjaan tersebut dengan
masyarakat Serang Timur,’ kata,
Oki Maftuhi saat di temui Warta
Nasional di Ruang Wakil Bupati
Serang,(24/10/14).
Menurutnya kerusakan Ruas
jalan jadi matinya akses manusia
dan berdampak pada SDM di
wilayah Serang Timur,’ coba lihat
jalan seperti Cikande Rangkas
Bitung, Parigi Sukamanah, Banten
Lama Pontang, Pontang Keronjo,
Ciruas Petir, Petir Warung Gunung
itu milik jalan Provinsi Banten
yang berada di Serang Timur, sa-ngat
memalukan dengan usia Ban-ten
yang 14 tahun berdiri, memeli-hara
jalan saja tidak Becus,’ungkap
Oki dengan nada kerasnya.
Kami bersama Tim saat sosia-lisasi
pencarian figure Bupati dan
wakil Bupati Serang hampir
setiap hari Melintasi jalur tersebut
dari tahun ke tahun,bulan ke bu-lan,
minggu ke minggu hari ke
hari, sama saja tidak berubah ,
malah tambah hancur saja tuh
jalan provinsi,’ imbuh Oki.(JIP)
Camat Binuang Tak Tanggung Jawab, Pegawai
TKS Kecamatan 9 Bulan Tidak di Gaji
SERANG.(WN) – Sungguh sangat memalu-kan
yang di percontohkan oleh Camat Binuang
Kabupaten Serang,’sebut saja Surya selaku
Camat Kecamatan Binuang Kabupaten Serang
yang enggan membayar pegawainya, Hampir
semua pegawai Tenaga Kerja Sukarela (TKS)
tidak terima gaji selama 9 bulan bahkan hampir
10 Bulan, menurut salah satu pegawai yang
enggan di sebutkan namanya, menjelaskan ke-pada
Harian Warta Nasional.
Menurutnya bahwa hampir semua pegawai di
kecamatan Belum di gaji, sudah 9 bulan pak ka-mi
belum di gaji, saya tidak tau kenapa dan ada
apa saya tidak tau, padahal SDM di Kecamatan
Binuang setabil aja malah banyak bantuan Re-hab
dari pemerintah Kabupaten, bahkan di Binua-ng
banyak pembebasan tanah yang di tandata-ngani
oleh Camat, Tanya langsung aja pak, ke ca-matnya
kenapa TKS belum di gaji,’ungkap TKS.
Pegawai (TKS) Kecamatan Binuang
mengeluh kepada Warta Nasional,’ nasib saya
gimana pak, sedangkan hutang hutang saya
banyak seperti bekas oprasional Pulang pergi
ngantor, biaya kebutuhan sehari-hari dan
kebutuhan lainnya hingga hutang saya jutaan
di warung sana, saya sampai malu pak, pakai
seragam Pemda ini,rasanya ingin membakar
seragam ini pak, Tolong kami pak, Kasihan
Keluarga saya dirumah pak,,’’imbuh nya.
Camat Binuang (Surya-red) sulit di konfirmasi
bahkan semua telepon cellularnya tidak aktif,
H. Muksin selaku kasi
Keuangan Kecamatan
Binuang saat di kon-firmasi
warta nasional
melalui telepon Cellu-larnya.
Terkait Pegawai
Sukarela (TKS) Keca-matan
Binuang, Muk-sin
tidak tau menau
soal pegawai keca-matan
yang tidak di
gaji, kalau menurut
laporan keuangan Muksin semua pegawai
kecamatan Binuang rutin tiap bulan terima gaji,
tapi kalau urusan TKS Camat langsung yang
membayar semua pegawai TKS,’ kalau di saya
tidak ada keuangan untuk membayar pegawai
TKS,’ tegas Muksin.
Harian Warta Nasional menyambangi kantor
Kecamatan binuang Serang, langsung
menemui Camat usai Rapat dengan beberapa
Kepala Desa di Ruang Aula Kecamatan,
Jumat,24/10/14, Surya selaku Camat Binuang
saat di singgung soal telepon celularnya yang
sulit di hubungi,’ Kata Surya, saya lagi pusing
pak, telepon saya matiin, saya lagi banyak
masalah, saya lagi di kejar kejar Polres Serang,
itu tuh, Terkait Kepala Desa Binuang Soal
Kegiatan PPIP yang Fiktif, Kades yang makan
Uangnya kok Camat yang di suruh ganti oleh
Polres, yaa mudah mudahan cepat di tangani
Kejaksaan Serang aja dech biar cepat selesai.
Soal ditannya terkait Pegawai Kecamatan
Binuang yang belum di gaji, Surya Bungkam
tidak menjawab dan langsung masuk ke
rumah dinas kecamatan.
Keesokan harinya Surya saat di pintai
kelarifikasinya soal pegawai TKS yang belum
di gaji Surya menjelaskan kepada warta nasional
melalui teleponnya, Pegawai TKS yang belum
di gaji itu urusan saya, saya camatnya dan itu
kebijakan saya, mau di bayar atau tidak itu
urusan saya, saya Camatnya,’ tegas Surya.(JIP)
DIJELASKAN oleh salah satu
kepala desa di ruas tersebut yang
enggan disebutkan namanya
mengatakan, kami perwakilan
menagih janji terhadap Bu
Maryanih saat dulu sosialisasi di
desa kami, katanya ruas ini mau
di bangun, tetapi mana ?, reali-sasinya
mana ? Bu Maryanih
sekarang sudah jadi Dewan
DPRD Kabupaten Serang, boro-boro
mau membangun ruas ini,
mau silaturahmi dan memberikan
selamat saja susah di temui.
Padahal kami kepala desa susah
payah bahkan mati-matian mem-bantu
Bu Maryanih saat Pileg lalu
betapa sulitnya dulu maryanih di
terima masyarakat, karena masya-rakat
tahu kalau Bu Maryanih bu-kan
orang sini, Maryanih orang
Cigharayu Kota Serang, tetapi
demi masyarakat, kami semua
kepala Desa membantu Maryanih
hingga menang telak saat pemi-lihan
Legslatif lalu, kami hanya
dulu di janjikan adanya pemba-ngunan
di ruas Parigi ini, makanya
kami semua Kepala Desa mem-bantu
etikat Baik Maryanih untuk
membangun wilayah Cikande‘
ungkap, kades.
Kini masyarakat yang memilih
Maryanih selaku istri dari mantan
kepala dinas BMTR Banten
sangat menyesal, apa bila janji itu
diingkari, masalahnya jalan yang
dulu di janjikan akan di priori-taskan
tidak dibangun, kami
masyarakat dari tiga desa di ruas
ini akan mendatangi Maryanih di
Kantor DPRD Kab. Serang dan
BANTEN, (WN) – Kondisi ruas Parigi-Sukamanah sangat
memperhatinkan sepanjang 26 kilometer, beberapa kilo meter ruas
ini rusak parah hinggga sulit dilintasi, masih terngiang di telinga
masyarakat soal janji saat kampanye Calon Legslatif Dapil Dua, istri
dari (Sutadi) selaku Kepala Dinas Bina Marga Tata Ruang Provinsi
Banten, (Maryanih-red) saat sosialisasi dan kampanye menjanjikan
kepada masyarakat di daerah pemilihan zona dua yaitu Desa Koper,
Songgom, Parigi, Maryanih akan memprioritaskan Pembangunan
pada ruas tersebut saat dirinya sosialisasi di Desa Gembor Udik,
Kecamatan Cikande awal tahun 2014 lalu.
Pembangunan Jalan Provinsi Banten
Tak Akan Terlaksana Maksimal
SERANG,(WN)-
Kondisi pemba-ngunan
dan pe-meliharaan
rutin
untuk jalan ru-sak
di Provinsi
Banten pada 2014
nampaknya ti-dak
akan bisa di-perbaiki
dengan
tuntas oleh Pe-merintah
Provinsi Banten.
Pasalnya, beberapa ruas jalan
yang telah direncanakan akan
dibangun pada tahun 2014,
hingga akhir Oktober saat ini
banyak yang belum diperbaiki.
Dari pantauan Harian Warta
Nasional dilapangan, beberapa
jalan yang kondisinya rusak yai-tu
jalan Palima - Pasar Teneng
yang hingga akhir 2014 ini tidak
terlihat pembangunan jalan. Ken-dati
demikian, di jalan tersebut ter-dapat
perawatan jalan, yang me-nyambungkan
antara bangunan
jalan beton dan jalan aspal.
Agus, 22, warga Pabuaran,
Kabupaten Serang mengaku,
kondisi jalan rusak di Ruas
Palima - Pasar Teneng itu sangat
menghambat aktivitas warga
sehari-harinya, Karena biasanya
dari Pabuaran ke Kota Serang
hanya cukup menghabiskan
waktu hingga 15 menit. Namun
saat kondisi jalan rusak seperti
saat ini waktu tempuh bisa
mencapai 1 jam.(HOLIL)

NUSANTARA
PD Pasar Kota Medan Peduli Korban Sinabung Gubernur Berharap Bantuan
MEDAN, (WN) - Turut priha-tin,
PD Pasar Kota Medan dan
Dharma Wanita Sub Unit PD.
Pasar Kota Medan berikan
sumbangan kepada warga
korban erupsi Gunung Sina-bung
Serikat Buruh Tagih
Janji Presiden Jokowi
Gubernur Dorong Sektor
Pertanian Menuju Jambi Emas
Rusunawa Turun Kembali
JAMBI, (WN) - Ke-berada’an
Rumah Su-sun
Siswa (Rusuna-wa)
sangat membantu
untuk menampung
para santriwan/santri-wati
yang tengah me-nuntut
ilmu di pondok-pondok
Pasantren.
“Pembangunan
Rusunawa sekaligus
menjawab kebutu-han
para santri, akan
tempat mondok (menginap)
yang refresentatif,”ujar Guber-nur
Jambi, H. Hasan Basri
Agus, di sela-sela peletakan
batu pertama Pembangunan
Rusunawa di pondok pasantren
Baabusalam, Kabupaten Tebo.
Bantuan yang secara khusus di
peruntukkan bagi pasantren
tersebut sangat diharapkan bisa
mengalir untuk pesantren lain
yang berada di Provinsi Jambi
ini. “Kita berharap pada tahun
depan, bantuan Rusnawa ini tu-run
kembali dari pusat (Peme-rintah)
sehingga Ponpes di pro-vinsi
Jambi bisa mendapatkan
nya, “kata Gubernur berharap.
Diuraikannya, proses menda-patkan
bantuan pembangunan
Rusnawa yang di peruntukkan
untuk Pondok Pesantren tersebut
melalui beberapa tahapan agar
bantuan bisa di berikan oleh ke-mentrian
perumahan rakyat.
“Profosal dari pimpinan Ponpes
yang dilanjutkan dengan reko-mendasi
Bupati kemudian Gu-bernur
dan Menteri, ungkapnya.
7 RUSUNAWA
Untuk tahun 2014 ini, Guber-nur
menyampaikan Provinsi Jam-bi
mendapatkan tujuh bantuan Ru-sunawa
yang salah satunya untuk
Pondok Pesantren Baabussalam.
“Allhamdulillah kita mendapat
bantuan dari pusat (Pemerintah)
tujuh Rusunawa untuk Ponpes di
Provinsi Jambi, “jelas HBA.
Lebih lanjut di katakan Guber-nur,
pembangunan satu unit
Rusunawa, setidaknya dapat
menampung sekitar seratus Santri.
Dari pantawan media ini, di
sejumlah Pondok Pesantren di
Propinsi Jambi, terlihat masih
didominasi oleh konstruksi bahan
kayu. Khususnya, bagian asrama
atau tempat pemondokan Santri.
Kenyata’annya itu dapat di lihat
di kawasan sejumlah Kabupaten/
Kota dalam Propinsi Jambi.(AF)
Bupati Bangun Bangun
Penjernihan Air, Tidak Lagi
Mengunakan Pipa IPA
TANJABTIMUR.J-AMBI,
(WN) - Dal-am
waktu dekat ini
Pemerintah Tanjung
Jabung Timur beren-cana
akan memba-ngun
penjernihan air
di delapan titik fa-silitas
air bersih, hal
ini dikatakan lang-sung
oleh Bupati
Tanjab Timur , H.
Zumi Zola Zulkifli,
di rumah kediamannya pada
sejumlah awak media.
Menurut Zumi, fasilitas pen-jernihan
air tersebut sangat lah
penting dan banyak manfa’at nya
bagi masyarakat, “Rencana pem-bangunan
fasilitas penjernihan air
merupakan hasil kerja sama
antara pemkab dengan pihak
petrocina,”ujarnya.
Pemkab Tanjabtimur, di katakan
Zumi Zola sudah membangun dan
meresmikan salah satu fasilitas
penjernihan air yang terletak di
Desa sumber naik, “karena di nilai
banyak manfa’at bagi warga,
Pemkab juga perlu membangun di
beberapa titik lagi” ujar Zumi.
Selama ini , lanjut Zumi kita ter-lalu
mengandal kan pengelola’an
air bersih kepada instalasi pe-ngolahan
Air (IPA),”cara kerja
IPA yang mengguna
kan pipa untuk me-nyalur
kan air dari
rumah ke rumah, ten-tu
membutuh kan te-naga
dan waktu yang
lama, namun dengan
adanya pembangu-nan
fasilitas penjerni-han
air nanti nya, di-harapkan
dapat me-mepercepat
perlaya-nan
terhadap masyara-kat
untuk memenuhi kebutuhan
yang sangat penting ini,”jelasnya.
Dengan adanya perencana’an
pembangunan fasilitas penjer-nihan
air bersih ini Zumi ber-harap
kepada pihak-pihak
Pemkab yang mengkordinir
kegiatan ini di harapkan titik
tertentu pengada’an fasilitas
penjernihan air bersih ini berada
pada titik-titik yang bisa
diharap kan oleh masyarakat.
“Jangan sampai nanti nya ada
titik penempatan fasilitas pen-jernihan
air bersih penempatan
nya berada jauh dari jangkauan
atau harapan masyarakat,karena
tujuan dari pembangunan
fasilitas air bersih ini adalah
semata-mata mengutama kan
kepentingan masyarakat kha-layak
banyak.”(AF)
Usai di Lantik, Ketua DPRD Gelar
Syukuran “Ingatkan Momentum
Bangun Sumut lebih Baik”
MEDAN, (WN) - Usai dilantik,
Ketua DPRD Provinsi Sumut H
Ajib Shah, S.Sos langsung meng-gelar
acara syukuran di rumah
dinas rakyat Jalan AH Nasution,
Jumat (24/10). Dalam kesempatan
itu, Ketua DPRD yang dilantik me-ngajak
semua pihak agar melalui
momentum yang strategis ini mem-bangun
Sumut yang lebih baik.
H. Ajib dalam sambutannya
menuturkan , pelantikan 5 pim-pinan
DPRD Sumut yang dila-kukan
oleh Ketua Pengadilan
Tinggi Sumut, Jumat pagi (24/10/
2014) di gedung DPRDSU Jalan
Imam Bonjol Medan, merupakan
momentum strategis untuk me-mulainya
kerja anggota DPRD
Sumut periode 2014-2019.
“Semua undangan dan para
hadirin sekalian, kehadiran kita di
sini dalam rangka syukuran. Men-jadi
satu bukti kalau ada rasa
kebersamaan yang tumbuh di da-lam
hati kita semua untuk mem-bangun
Provinsi Sumut yang ber-daya
saing”, Ucap H. Ajib Shah.
Dengan diadakannya syuku-ran
dirumah rakyat ini pertanda
di mulainya pula pembangunan
sumut yang baik, namun Perbe-daan
pendapat dan pandangan
hal biasa didalam suatu lemba-ga,
tujuan kita semua yakni
membangun Sumatera Utara
yang kita cintai, dimana jabatan
itu hanya merupakan Amanah
yang di dijalankan dengan baik.
Hal senada juga diucapkan Gubsu,
Gatot Pujo Nugroho dalam kata
sambutan. Mengatakan Pemprovsu
menyambut baik pelantikan 5
pimpinan DPRD Sumut yang telah
dilakukan. “Atas nama Pemerintah
Provinsi Sumatera Utara, kami
ucapkan selamat. Semoga DPRD
Sumut dan Pemprovsu bisa mewu-judkan
Sumut yang maju, mandiri
dan berdaya saing,” ujar Gubsu.
Acara syukuran dihadiri puluhan
anggota DPRDSU periode 2014-
2019, Wakil Gubernur HT Erry
Nuradi, Sekwan DPRDSU Drs H
Randiman Tarigan, MAP, jajaran
pegawai Sekretariat DPRDSU,
Sekda Provsu Nurdin Lubis, Wali-kota
Medan Dzulmi Eldin, pimpi-nan
SKPD Provsu, kerabat, ke-luarga,
relasi dan undangan lainnya.
Sebelumnya, DPRD Sumatera
Utara menggelar paripurna
pelantikan pimpinan definitif,
Jum’at (24/10). H Ajib Shah dari
Golkar sebagai Ketua DPRD
Sumut, Ruben Tarigan sebagai
Wakil Ketua DPRD Sumut dari
PDI Perjuangan, Zulkifli Effendi
Siregar dari Partai Hanura,
Parlinsyah Harahap dari Gerindra
dan HT Milwan dari partai De-mokrat.(
JANUAR. P)
JAMBI, (WN) - Sektor per-tanian
menjadi salah satu an-dalan
masyarakat Jambi dalam
mengais rezeki. Tak sedikit
masyarakat menggantungkan
hidup dengan bercocok tanam,
terbukti di 11 kabupaten/kota se-
Provinsi Jambi terhampar luas
sawah dan ladang petani.
Melihat banyaknya masyarakat
yang menggantungkan hidup dari
sektor ini, Gubernur Jambi H.
Hasan Basri Agus (HBA) me-nempat
kan sektor pertanian seba-gai
salah satu visi dan misinya
dalam menuju Jambi Emas.
Gubernur Jambi HBA sangat
berkeinginan sekali sektor
pertanian menjadi andalan bagi
masyarakat Provinsi Jambi,
sehingga pendapatan masya-rakat
Jambi menjadi meningkat
yang pada akhir nya menjadikan
masyarakat khususnya petani di
Provinsi Jambi Sejahtera.
Salah Satu potensi besar bida-ng
pertanian di-miliki
Jambi
yakni pada sek-tor
tanaman pa-di.
Tercatat pada
saat ini ada 153.-
243 hektar sawah
yang mengham-par
luas di 11
kabupaten/kota
se-provinsi.
Melihat hal ini,
orang nomor
satu di Provinsi
Jambi tersebut
mendorong ba-gaimana
menja-dikan
sektor ini
bisa bermanfa’at
dan berpotensi
besar bagi kehi-dupan
petani.
Minimal, untuk
memenuhi kebu-tuhan
masyarakat Jambi.
Atas dasar itu, Gubernur terus
mendorong peningkatan pro-duksi
beras. Yang awalnya ha-nya
1 kali panen dalam setahun
di pikirkan Gubernur bisa 2-3
kali panen dalam setahun.
Alhasil, sa’at ini target itu lam-bat
laun mulai tercapai. Salah
satunya petani di Kerinci,
Sarolangun, Tanjung Jabung
Barat dan Tanjung Jabug Timur
yang sudah bisa produksi
hingga 3 kali dalam setahun.
Dinas Pertanian Provinsi
Jambi mencatat, produktifitas
padi di tahun 2013 telah men-capai
angka 4.336 KW per
Hektar, produksi nya sudah
mencapai 664.553 ton dalam
bentuk gabah kering atau
menghasilkan beras sebanyak
374.860 ton pertahun. “Alham-dulillah
satu masalah selesai,
produksi beras sudah mening-kat,”
kata Gubernur.
Selesai satu masalah, namun
bukan berarti tugas pemerintahan
selesai. Usai meningkatkan pro-duksi
padi ini, yang di pikirkan
Gubernur Jambi ini, yakni
bagaimana beras ini memiliki
harga jual dan bisa laku di
pasaran. Gubernur pun memerin-tahkan
Dinas Pertanian Provinsi
Jambi mencari akar masalah nya.
Setelah di telusuri yakni ken-dala
pada umumnya, produsen
beras lokal Jambi belum berani
melakukan branding dan label-ing
produksi beras yang mereka
hasilkan,penyebabnya di kare-nakan
tidak adanya perminta’an
para pedagang. Masalah lainnya
yakni rendah nya pengetahuan
produsen beras lokal dalam
upaya meningkat kan nilai
tambah produk beras yang di
hasilkan, baik itu masalah lebel,
registrasi merek dan produk.
Selanjutnya, packaging dan
lebeling yang ada sa’at ini
belum sesuai ketentuan brand
Jambi, varietas beras yang di
kemas hingga nomor registrasi
dan lain-lain. Selain itu, mutu
beras yang dikemas belum
memenuhi standar beras yang di
perdagangkan. Berangkat dari
masalah ini, Gubernur kemudi-an
membuat gebrakan untuk
memfasilitasi pendaftaran lebel/
peckaging beras lokal jambi.
Kemudian Dinas Pertanian Pro-vinsi
Jambi di perintah kan ber-koordinasi
dengan Dinas Pertanian
Kabupaten/Kota se-Provinsi
Jambi. Hasilnya 2010 lalu, Dinas
Pertanian seluruh Kabupaten Kota
berhasil memfasilitasi 13 beras
lokal yang di kemas & di beri
merek ,”Hingga sa’at ini sudah 11
merek beras jambi dipatenkan dan
2 merek sudah di proses pendap-taran
hak Paten.”Jelas Gubernur
H.Hasan Basri Agus.(AF)
Bus Sekolah di Tanjab
Barat Masih Kekurangan
TANJAB BARAT,
JAMBI, (WN) -
Kini telah diadakan
oleh Pemda berupa
kendaraan “Bus
Sekolah” untuk an-tar
jemput anak-anak
sekolah. Bus
sekolah yang di-serahkan
Pemda
kepada Dinas Per-hubungan
untuk
antar jemput Anak-anak sekolah telah beroprasi antar jemput
anak-anak sekolah dengan dengan baik.
Bus Sekolah yang kini beroprasi ada dua Bus sekolah,
melingkupi rute Desa Pembengis, Desa Sungai Saren
hingga Desa serdang Jaya, dan yang satu lagi
mencangkup rute lingkup Kota Kuala Tungkal dari Parit
Tujuh keliling semua sekolah sampai parit Gompong.
Saat di konfirmasi oleh media ini salah satu sopir dari
pegawai Dinas Perhubungan yang membawa Bus me-ngatakan,
kalau bus yang ada dua buah sekarang ini masih
belum cukup untuk antar jemput anak sekolah karena waktu
untuk antar atau pun jemput tidak terkejar, dari pihak Dishub
berharap agar ada penambahan Bus lagi, ujarnya.
“Kalau untuk antar jemput anak sekolah apalagi waktu
anak sekolah mau pergi berangkat sekolah dengan satu
mobil yang ada di lingkup perkota’an Kuala Tungkal
ini, masih belum bisa terkejar maksimal, kami berharap
ada penambahan lagi dari pemerintah agar bisa
pemerata’an penjemputan anak sekolah bisa tidak
terburu-buru, “jelasnya.
Terkait dengan diadakan nya Bus Sekolah di Tanjab
Barat ini, Kasat Lantas Tanjab Barat Tesmirzial.SH,
mengatakan dengan diadakan nya Bus sekolah ini bisa
mengurangi angka kecelakaan pada pengendara roda dua
atau sepeda motor, karena sebelum di adakan nya Bus
Sekolah ini, anak-anak sekolah banyak yang pergi ke
sekolah mengendarai sepeda motor,
“Kan anak sekolah tidak boleh mengendarai sepeda
motor, karena mereka belum memiliki SIM, bahkan
terkadang kalau anak sekolah yang mengendarai motor
itu sering ugal-ugalan. Dengan di adakan nya Bus sekolah
ini bisa mengurangi kecelaka’an pada anak sekolah yang
tadi nya mengendarai sepeda motor kini sudah ada Bus
yang antar jemput.”jelas nya.
Bus Sekolah yang ada di Tanjab Barat ini sudah mulai
beroprasi sejak pada tahun 2013, manfaat dengan di
adakan nya Bus sekolah ini sudah di rasakan oleh
masyarakat terutama siswa dan siswi.
Bagi Siswa/siswi bahkan orang tua wali murid yang
mana anak mereka tidak mempunyai kendara’an untuk
pergi ke Sekolah kini mereka sangat berterimakasih pada
Pemerintah Khusus nya Pemerintah Tanjabbarat dengan
diadakan nya Bus sekolah ini.(AF)
KETUA SBSI 1992 Sumut,
Bambang Hermanto dalam
orasinya menuturkan berda-sarkan
UU Ketenagakerjaan
No 13/2003 mengamanatkan
upah minimum diberikan ber-dasarkan
kebutuhan hidup
layak (KHL). Layak yang
berarti tidak sekedar buruh ber-tahan
hidup untuk berproduksi
esok harinya akan tetapi layak
secara manusiawi sama dengan
manusia lainnya.
Akan tetapi amanat layak
dalam UU tersebut dilanggar
sendiri oleh pemerintah yang
berkuasa. Ucap Hermanto,
faktanya pelanggaran tersebut
yakni di peraturan menteri no-mor
17 tahun 2005 (PER-17/
MEN/VIII/2005), bukan ini
merupakan perangkat hukum
yang dibuat secara sengaja untuk
menjalankan politik buruh.
Pemerintah yang berkuasa
harus konsen terhadap perso-alan
buruh dan keluarga buruh
di perusahaan kelapa sawit ba-gai
puncak gunung es, terlihat
dipermukaan hanya setitik saja
ternyata begitu di telisik lebih
dalam lagi rupanya perusa-haan-
perusahaan kelapa sawit
yang tersebar di pulau Suma-tera,
Kalimantan, Sulawesi
ternyata di perusahaan tersebut
ada praktek perbudakan bah-kan
kerja paksa.
Selain itu, Bambang dalam
orasinya mengatakan, tepat
hari ini, Senin (27/10), sudah
seminggu pasca dilantiknya
Presiden ke-7 Indonesia (Joko-wi
-red). Kami hanya meminta
janjinya saat kampanye kepada
kaum bahwa ia akan melaksa-nakan
Tri Layak bagi buruh.
Disamping itu kami juga
mendesak Presiden Jokowi
agar segera mencabut semua
peraturan pengupahan yakni
PERMEN No 17 tahun 2005,
PERMENT No 01 tahun 1999
dan Kepmen No 231 tahun
2003 dan juga segera hapuskan
sistem hubungan kerja alih
daya (Outshoursing).
Tujuan kami kemari hanya
melakukan aksi damai untuk
berjumpa langsung kepada
Gubernur Sumatera Utara agar
dapat mendesak Pemerintah
Pusat untuk segera melaksa-nakan
Tri Layak yang dijan-jikan
Presiden Jokowi,” teriak
massa aksi.
Berdasarkan pantauan WN
dilapangan, tampak para bu-ruh
menduduki badan jalan
Diponegoro Medan sehingga
jalan sekitar macet total. Bah-kan
aksi yang dilakukan Bu-ruh
tersebut mendapat penja-gaan
ketat dari pihak aparat
Kepolisian. Bahkan pihak
kepolisian juga telah memper-siapkan
satu unit Mobil Water
Canon, dan kendaraan lainnya
guna antisipasi adanya anar-kis.(
HARRY)
MEDAN, (WN) - Ribuan massa buruh yang
tergabung dalam SBSI 1992, Senin, geruduk
kantor Gubernur Sumatera Utara jalan
Diponegoro Medan, mereka menuntut Upah
layak dan hidup layak bagi buruh dan
keluarganya Oleh karenanya Pemerintah
Provinsi Sumatera Utara harus
melaksanakan Tri Layak kerja.
di posko pengungsian
kampung Lepar, Desa Guru
Kinayan, Kec. Payung, Kab.
Karo pada Rabu (22/10).
Bantuan diberikan secara
simbolis oleh Dirut PD Pasar
Kota Medan, Benny Harianto
Sihotang, SE dan Dame Du-masari
Hutagalung (Ketua
Dharma Wanita Sub Unit PD.
Pasar Kota Medan).
Juga turut hadir Osman Ma-nalu
SP (Direktur Pengemba-ngan/
SDM), Novi (Staf Ahli),
Ismail Pardede (Kabag Hu-mas),
Didi Cemerlang SE
(Kacab II), Edi Suranta Sem-biring
(Kepala Pasar Sei Si-kambing),
Maslan Sitepu (pe-ngelola
Pasar Sei Sikambing)
dan staf PD Pasar Kota Medan.
Benny Harianto Sihotang
mengatakan bantuan tersebut
sebagai bentuk kepedulian
PD Pasar Kota Medan ter-hadap
penderitaan warga kor-ban
erupsi Gunung Sinabung.
“Kami turut merasa prihatin
terhadap warga yang kena
musibah erupsi Gunung Sina-bung
ini,” ujarnya.
Kepada warga, Benny berha-rap
supaya tetap sabar dan
berdoa kepada Yang Maha
Kuasa supaya penderitaan
segera berakhir. “Tetaplah
bersabar dan berdoa kepada
Yang Maha Kuasa supaya
penderitaan ini segera berak-hir,”
harapnya.
Saat pemberian bantuan
berupa 1,5 ton beras, ikan asin,
baju dan lainnya tepatnya
pukul 15.35 wib, Gunung
Sinabung kembali meletus.
Namun letusan tersebut hanya
berskala kecil dan tak meng-ganggu
kegiatan warga.
Sehat Sembiring, salah seora-ng
warga mengucapkan teri-makasih
atas bantuan tersebut.
“Kami sangat berterimakasih
atas bantuan ini. Dan kami
berharap rezeki bapak dan ibu
makin bertambah,” ujarnya.
Nande R. br. Tarigan sempat
menitikkan air mata saat me-nerima
bantuan. “Sudah lama
kami hidup tersiksa dan tinggal
di pengungsian ini. Kami pun
tak bisa lagi mencukupi kebu-tuhan
anak-anak sekolah,”
ujarnya.(HARRY)

NUSANTARA
Ratusan Warga Kompak Dengan DPRD Tolak
Pengusuran Oleh PT.Nusa Wahana Raya
Proyek Besar di Banyuasin
Ditunggangi Pejabat
SUMSEL, (WN) - Proyek pem-bangunan
di Kabupaten Ba-nyuasin,
Sumatra Selatan ditung-gangi
pejabat setempat sehingga
meninbulkan tanda tanya yang
besar dikalangan kontraktor asli
putra daerah, yang tidak men-dapatkan
pekerjaan proyek dari
pemerintah Banyuasin.
Menurut data yang kami per-oleh,
mulai tahun 2009 sampai
2014, tanyangan LPSE Kabupa-ten
Banyuasin sebagai penye-lenggara
lelang dianggap boneka
pejabat, setidaknya setiap tahun
mendapatkan nota dari pejabat
Pemerintah Banyuasin.
Sebelum diadakan lelang,
mereka sudah tahu siapa peme-nangnya,
sekarang ini yang dapat
kita lihat seperti pengadaan baju
pakaian Hansip tahun 2013 Rp 4
milyar lebih yang mendapatkan
tendernya adalah saudara peng-uasa
tunggal, PT. Puji Rahmat.
Sekarang yang jadi perbin-cangan
rehap jalan lingkar
Kabupaten Banyuasin sebesar
Rp 9,672 milyar dikerjakan PT.
Sekawan Maju Bersama oleh
Ipar Bupati Banyuasin seka-rang.
Untuk Jalan menuju Ke-camatan
Rantau Bayur Rp 5
milyar, menuju Desa
Lebung di Kecama-tan
Ranyau Bayur
Rp 5 milyar, untuk
Jalan Pulau Rimau
Rp 14,7 miliar, Taman
di Pemerintah Banyu-asin
Rp 4,8 milyar dan
lainnya.
Menurut salah se-orang
Pimpro, dari
PU.BM pekerjaan
ini kami hanya disu-ruh
mengawasi saja, itu pe-rintah
atasan kami, jadi kami
tidak bisa berbuat banyak,
sembari memasuki mobil dinas
berpelatkan merah.
LSM Ario Carang, Darul Kut-ni
mengatakan, kalau hal terbut
sudah jadi perbincangan dikala-ngan
masyarakat dan sejulah
LSM namun belum ada yang da-pat
membongkar permasalahan
ini dikarenakan ini dianggap pe-ristiwa
dan fenomena sudah
biasa mulai dari Bupati Banyu-asin
H, Amiruddin Inoed sam-pai
YAF anaknya yang menjabat
Bupati sekarang.
Pejabat ini telah membohongi
public, dana Bangup Rp 228
milyar dijadikan APBDP, nam-pak
jelas kalau sekarang ini
Pemerintah Kabupaten Banyu-asin
defisit anggaran 2014, me-ngapa
hal tersebut tidak tercium
oleh penegak Hukum?.
Dampak dari permasalah ini
gaji perangkat Desa di 19 ke-camatan
dibanyuasin berjumlah
304 desa dan kelurahan belum
dibayar sudah hampir 2 triwu-lan
ini disampaikan oleh selu-ruh
kepala desa di Kecamatan
Rantau Bayur.(EFRI)
Hektar, termasuk didalamnya perkam-pungan
dan lahan peladangan. “Adapun
lahan tersebut pemberian hibah dari to-koh
adat U Ninik Mamak, “ujar Silalahi.
Selanjutnya Kepala Dusun dan pe-rangkat
desa menyerahkan data dan su-rat
surat terkait tanah 660 hektar kepada
Monang Pasaribu disaksikan warga dan
rombongan.
Anggota DPRD, Monang Pasaribu
menyampaikan keprihatinannya atas
permasalahan yang warga hadapi, ber-sabar
dan tabah biarlah hukum yang me-nilai
sejauh mana hak perusahaan ingin
menguasai lahan tersebut, imbuhnya.
Selanjutnya, H Abdullah dari PKS
mengatakan, sampaikan kepada Indo-nesia,
sudah saatnya hukum ditegak-kan,
kesengsaraan rakyat dihentikan.
Untuk itu, izin PT.Nusa Wahana Raya
perlu dikaji ulang, tegasnya.
Afrizal M dari Golkar mengatakan agar
masyarakat jangan melakukan tindakan
anarkis, biarlah kami berusaha dengan da-sar
dukumen warga sekalian, saatnya ke-kompakan
diantara kita perlu terjalin, asal-kan
jangan bertentangan dengan hukum.
Menurut Afrizal M, kegiatan yang ber-kaitan
dengan lahan masyarakat di-hentikan
segera oleh PT.Nusa Wahana
Raya agar tidak menimbulkan pertikaian,
ujarnya.(PRANTO/AH.HARAHAP)
pemborong melalui RT setempat, namun
bukannya mau melapor di hargaipun ti-dak,
bahkan ia bilang dengan Rt bahwa
mereka berurusan langsung dengan pihak
kecamatan, jadi tidak perlu lagi dengan
kelurahan, ’’ungkap Muklis Surawijaya
Lurah Pangkalan Balai kepada Wartawan
di ruang kerjanya (25/10).
Dikatakannya disinilah letak kele-mahan
kelurahan, selain tidak di hargai
pemborong juga tidak berwewenang
utuk menindak lanjuti kontraktor-kon-traktor
nakal seperti ini. ‘’Kami hanya
bisa mengusulkan namun tidak berhak
menindak lanjuti mau pun mengontrol
kontraktor nakal seperti ini yang berhak
itu camat karena kami tidak di libatkan
dalam pengawasan.
Namun saya sendiri merasa kecewa
dengan bangunan tersebut sebab belum
beberapa lama saja bangunannya sudah
seperti itu. Apa lagi kalau sudah satu
tahun mungkin sudah kembali seperti
semulah kerusakannya, ’’ungkapnya
dengan nada kecewa.
Dilanjutkannya coba kaliantTanya sama
camat mungkin beliau tahu tentang
pekerjaan itu sebab banyak jalan yang
bermasalah.’‘’Rata-rata proyek yang ada
disini semua bermasalah dan saya yang
menjadi buruan wartawan maupun LSM,
padahal apa yang bisa saya jelaskan
jangankan mau menjelaskan mereka
laporanpun tidak jadi apa yang bisa saya
terangkan, lebih baik adik-adik temui
camat, mungkin beliau tahu, pungkasnya.
Sampai berita ini diturunkan camat
Banyuasin III Ir.Alfian belum dapat di
konfirmasi wartawan.(ALDY)
Dana Bangub “Ngadad” di 16
Kelurahan Kabupaten Banyuasin
Menurutnya, sebenarnya kendalanya
ada pada regkening P3N di kecamatan-kecamatan
karena didalam poksinya
regkening kecamatan itu tidak ada dana
hiba untuk P3N, sedangkan didalam
bangub ini ada dana untuk P3N. ‘’Yang
harus mencarikan solusinya itu pihak
propinsi sebab dana ini terhambat cair
karena terhalang dana hiba untuk P3N.
Sedangkan di dalam juknis bangub itu
sendiri ada dana hiba untuk P3N, kenapa
demikian kelurahan dan desa itu berbedah
kalau desa itu memiliki regkening desa sen-diri
yang bangubnya suda di cairkan be-berapa
bulan yanglalu sedangkan untuk
kelurahan di ibaratkan anak tiri yang
regkeningnya harus mengindukan
Kecamatan sehingga pencairanya
melalui regkening kecamatan oleh
sebab itulah dana bangub untuk
kelurahan belum bisa di cairkan. karena
nomer regkening P3N belum termasuk
di regkening kecamatan”jelasnya.
Lurah di Kecamatan Banyuasin III
yang memintah namanya agar di raha-siakan
bahwa dirinya sudah kewalahan
menampung pertanyaan baik dari
prangkat Desa, PKK dan P3N yang
selalu mempertanyakan kapan pencai-ran
dana bangub tersebut.
‘’Saya harus membuat alasan apa lagi
dengan perangkat maupun PPK yang
hampir setiap hari mempertanyakan
pencairan bangub,yang saya takukan
nanti saya yang di tudu memakan uang
tersebut padahal dana tersebut memang
belum cair, ’’cetusnya.
Dilanjutkannya ia berharap agar
pemerintah terkait dapat segerah men-carikan
solusinya terhadap permasala-han
bangub ini. ‘’Harapan kami agar
bangub ini dapat segerah dicairkan,
selain penunjang oprasional pemerin-tahan
juga menghindari pitnah negatif
terhadap kami selaku lurah.(EFRI)
DALAM acara penolakan pengu-suran
oleh PT.Nusa Wahana Raya,
terungkap didalam pertemuan di acara
“Dengar Pendapat” yang dihadiri se-banyak
12 orang Anggota DPRD Da-pil
1, yang terdiri dari berbagai fraksi
di Pelalawan, dipimpin oleh Monang
Pasaribu,MSi, dihadiri ratusan warga,
perwakilan dari Kecamatan Langgam,
Pemda Pelalawan.
Kepala Dusun, M.Silalahi memapar-kan
secara ringkas awal berdirinya Du-sun
Segati yang mana dusun tersebut
berdiri pada tahun 2002, luas areal 660
SUMSEL, (WN) – Sebanyak 16
kelurahan di Kabupaten Banyuasin
saat ini ibaratkan menanti hujan
turun dari langit menantikan Penca-iran
Dana Bangub yang dicairkan
melalui Provinsi Sumatra Selatan.
‘’Saya pun heran kenapa bisa
seperti ini, bukan Bangub kelura-han
di Banyuasin saja yang bicara
seperti di Kabupaten Pagar Alam-pun
sama seperti kita bangubnya
belum juga dicairkan entah apa
kendalanya, kita juga belum
mengetahui persis, yang jelas
waktu rapat Racor di Propinsi ke-marin
suda kita bahas namun
belum juga ada hasil, ujar Kepala
Bandan BPMPD Banyuasin Amir
Fauzi melalui Sekban Agus Tinus,
(17/10) diruang kerjanya.
BANYUASIN, (WN) - Menanggapi pe-kerjaan
pengecoran jalan yang ada di Desa
Manggus yang di kerjakan oleh CV.Tiga
Serangkai di sepanjang 800 meter dengan
lebar 4 meter yang kini sudah rusak.
Lurah Pangkalan Balai Kabupaten Ba-nyuasin
menganggap pekerjaan itu tidak
sesuai dengan RAB yang ada dan Dinas
PU, selain proyek itu disebut lalai dalam
pengawasan sebab hampir 75 persen pe-kerjaan
yang ada di kelurahannya tidak
ada yang mampu bertahan lama.
‘’Sebelumnya kita sudah panggil pihak
“Penuntasan Kasus Korupsi di
Kabupaten Banyuasin Mandul”
BANYUASIN, (WN) - Dinas
Kesehatan Kabupaten Banyu-asin
mengunakan dana APBD
2014 dengan nilai Rp.653.-
000.000,- di kerjakan oleh kon-traktor
CV. Iska Pratama, seper-tinya
dana tersebut tidak men-cukupi
sebab kusen pintu yang
dipakai saat ini masih meng-gunakan
kusen-kusen lama.
Seperti data yang berhasil di
himpun wartawan, bahwa ku-sen
pintu hadapan depan dan
pintu ruang tengga itu masih
mengunakan kusen lama. ” Wah
kalau kusen-kusen ini mas se-pertinya
masih mengunakan
kusen yang lama, hanya di cat
ulang saja, kenapa saya berani
bilang demikian lihat saja, selain
kusenya sudah ke-lihatan
rapuh juga
masih ada bekas
tembok lama yang
sebelumnya di pa-sangkan
disini,
’’ungkap Dani (40),
warga Air
Saleh saat ber-kunjung
ke Dinkes
Banyuasin.
Kepala Dinas
Dr.H.Mas Agus
M.Hakim.M.kes
(24/10/2014) saat
diminta konfirma-si
terkait dengan
pembangunan ter-sebutengganmember
komentar. Tidak
ada yang perlu di ko-mentari,
’’cetus
Agus sembari ber-lalu
memasuki mo-bil
Dinas nya.
Ketua LSM, Ario
Carang, Darul Kutni, (25/10/
2014) mengatakan bahwa pe-kerjaan
ini sangat disayangkan
kalu dikerjakan seperti ini. “ Di-karenakan
ini merupakan fa-silitas
umum yang semestinya
dikerjakan sesuai RAB dan
gambar, juga Dinas Kesehatan
Kabupaten Banyuasin seharus-nya
sebelum dikerjakan harus
direncanakan dengan matang,
jangan mengalaskan dana terse-but
tidak cukup atau kekura-ngan
dana, tidak ada sejarah
dinas memakai bahan bekas, ini
sangat tidak masuk akal, ini
akan kita selidiki apakah ada ko-mitmen
dari dinas ataukah kon-traktor
yang bekerja asal asalan
ungkapnya, ujarnya.(EFRI)
Proyek Pengerjaan CV. Tiga Serangkai Tidak Sesuai RAB
Proyek MCK Terbengkalai,
Pemborong Bakal Diseret ke Penjara
SUMSEL, (WN) - Peroyek
MCK (Mandi Cuci Kakus) di
Desa Kedukan Bujang, Keca-matan
Pemulutan Kabupaten
OI, Sumatera Selatan terbeng-kali.
Proyek senitasi berbasisk-an
masyarakat dikucurkan
melalui dana DAK agar bisa
diserap oleh masyarakat minim
dengan tingkat kesehatan.
terutama di pedesaan.
Namun dalam proses per-gerjaan
tidak kunjung selesai
hingga 7 bulan lamanya, proyek
tersebut segaja dibuat ter-bengkali,
yang terpasang hanya
pondasinya saja.
Menurut Ahmad (38) menga-takan
bahwa KSM (pemborong)
Desa Kedukan Bujang ini sudah
meninggalkan pekerjaan ini
sudah lama (minggat) setelah
mencairkan dananya 40%, jika di-uangkan
totalnya Rp.240.000.000
dari Panggar Rp.600 juta. Yang
jelas, proyek ini dicairkan dulu
baru dikerjakan.
Akibat tidak adanya MCK,
masyarakat Desa kedukan
Bujang, Kecamatan Pemulutan,
OI yang kurang lebih 1300 ke-pala
keluarga masih memper-gunakan
air sungai untuk man-di,
cuci dan buang air besar.
Dinas Pekerjaan Umum Cipta
Karya, Propinsi Sumatra Sela-tan
untuk di mintai keterangan
masalah pekerjaan tersebut.
Oleh Syaipul didampingi Jaluk
sebagai PPTKnya mengatakan,
kalau pekerjaan tersebut me-mang
terbengkalai. karena ada
kendala dilapangan.
“Kami sudah melayangkan surat
kepada KSMnya sebagai peringa-tan,
tetapi namun kami masih
membuat surat peringatan satu
kali lagi jika tidak diindahkan ma-ka
kami menempuh jalur hukum,
(penjara), katanya.(EFRI)
Dinkes Banyuasin Rehab
Kantor Gunakan Kusen Bekas
PELALAWAN, (WN) - Ratusan warga Dusun Tasik Indah,
Desa Segati, Pelalawan, Riau kompak melakukan
kesepakatan dengan pihak DPRD Pelalawan untuk
menolak tegas penggusuran perkampungan dan ladang
milik petani di lahan seluas 660 hektar yang akan
dilakukan oleh PT.Nusa Wahana Raya, (NWR) selaku
perusahaan mitra usaha Riau Pulp and Paper.
KPK Sita Sejumlah
Aset Bupati Karawang
JAKARTA, (WN) - Komisi Pem-berantasan
Korupsi (KPK) ternyata
telah menyita sejumlah aset milik
Bupati Kerawang Ade Swara dan
istrinya Nurlatifah yang merupakan
tersangka kasus dugaan tindak pi-dana
pencucian uang dan dugaan
pemerasan terkait pengurusan ijin
surat pernyataan pengelolaan ling-kungan
(SPPL) atas nama PT Tatar
Kertabumi di Kabupaten Karawang.
Penyitaan tersebut diketahui dari ku-asa
hukum Ade dan Nurlatifah, Haryo
B Wibowo yang ditemui usai men-damping
pemeriksaan keduanya di
kantor KPK, Jakarta, Selasa (28/10).
“Benar ada sejumlah aset yang disita.
Ada rumah di pulau raya. Itu yang
tahun 2012. Ada empat tanah, tempat-nya
dimana saja saya lupa, sepertinya
di sana (Karawang),” kata Haryo.
Sebelumnya, putri Ade Swara, Gina
F Swara telah membenarkan bahwa
sejumlah aset milik ayah dan ibunya
telah disita KPK.
“Kalau penyitaan sudah ada bebe-rapa.
Lebih banyak sawah,” kata Gina
usai menjalani pemeriksaan di kantor
KPK, Jakarta, pekan lalu.
Bahkan, Gina tak menampik bahwa
salah satu aset yang disita KPK adalah
atas nama dirinya, yaitu berupa lahan
persawahan dengan luas sekitar 700
meter persegi yang terletak di daerah
Karawang.
Seperti diketahui, berdasarkan surat
perintah penyidikan (sprindik) tang-gal
1 Oktober 2014, KPK kembali
menjerat Bupati Karawang Ade
Swara dan istrinya Nurlatifah dengan
pasal pencucian uang.
“Setelah mengembangkan dugaan
tindak pidana korupsi yang diduga
dilakukan tersangka AS (Ade Swara)
dan N (Nurlatifah), penyidik telah
menemukan bukti cukup yang
kemudian simpulkan ada dugaan
Tindak Pidana Pencucian Uang
(TPPU),” kata Juru Bicara KPK,
Johan Budi SP, Selasa (7/10).
Selanjutnya, ungkap Johan, terha-dap
Ade Swara dan Nurlatifah dije-rat
dengan Pasal 3 UU No.8 tahun
2010 tentang TPPU jo Pasal 55 ayat
1 ke-1 KUHP.
Penetapan tersangka pencucian
uang ini merupakan pengembangan
penyidikan dugaan pemerasan terkait
pengurusan ijin SPPL atas nama PT
Tatar Kertabumi di Kabupaten Kara-wang.(
TIM)
Oleh: Efriadi Efendi, Biro Sulawesi Selatan
MELIHAT kebelakang dalam era
reformasi di Banyuasin mempunya
catatan tersendiri masalah korupsi
berjamaah. Sebenarnya berguru pada
pengalaman jika akan membawa
masyarakat menuju kesejahteraan,
namun semua itu tidak bisa beruba baik
pola maupun syistimnya, dikarenakan
dari dulu korupsi ini sudah berjalan dan
menjalar kesemua SKPD di Kabupaten
Banyuasin tinggal tempatnya dimana
mareka ditempatkan basah dan kering.
Biasanya lobian basah atau kering ini
sangatlah mahal. Permainan ini sa-ngatlah
licin kalangan tertentu saja
yang bisa mengetahuinya, tidak
meningalkan bekas atau goresan jadi
tidak tahu dimana mareka berteran
saksi. Tinggal kita melihat harta
kekayaan mereka yang menggunung,
namun di Banyuasin pejabatnya belum
pernah di audit harta kekayaan mereka,
Berapa gaji PNS sehingga mereka
menumpuk Asset yang tidak terhingga.
Dimana penegak Hukum kita ? seakan
tutup mata. Ironisnya meledak pada
tahun 2010, Gerakan Komunikasih
Serjana Penggerak Pembangunan
Keagamaan (SP2A)mendesak Kejari
Banyuasin agar memanggil Bupati
Banyuasin Ir. H .Amirudin Inoed ber-orientasi
di halaman Kejari Banyuasin,
14 belas dari tuntutan mereka ber-dasarkan
audut BPK RI tahun 1999.
Pemerintah Banyuasin Dipimpin H.
Amirudin Inoed terindikasih ada
penyimpangan anggaran dalam peng-gunaan
penyelenggaraan keuangan negara
yang cukup besar, diantaranya dana hibah
bencana Alam Rp 450 juta, Penerimaan
Pajak Penerangan Jalan Rp.1.678.567.4-
08, Penerimaan Pengeluaran Jamkesmas
Rp.1.239.386.000, Kas Daerah pengeluara-nya
tanpa melalui SP2D Rp.3.521.881.125,
Realisasi Belanja Sekritaris Daerah
Rp.987.148.197 dan lainnya.
Kemudian tahun 2010 SP2D mencatat
dugaan kerugian Pemerintah Kabupaten
Banyuasin terkait Pengadaan Kapal
Tongkang dan Nelayan Rp.43 milyar,
Boster PDAM di 15 kecamatan Rp.77
milyar, dana Monitering SP2A dari tahun
2006-2009 mencapai Rp 8,5 milyar.
Selama kepemimpinan Ir . H.Ami-rudiin
Inoed diduga negara dirugikan
mencapai triliyunan, kata Drs.Zaenal
abidin. Sedangkan, Ketua LSM Gibas
M. Darsan mengatakan kalau pejabat
Kabupaten Banyuasin ini kebal terhadap
hukum contohnya LSM GIBAS sudah
berkali kali membawa aksi Demo bersa-ma
mahasiswa untuk mengoyang kasus
korupsi ini, namun sampai saat ini yang
menjadi tersangka pun bukan pejabat
hanya korban pejabat, katanya. LSM
Ario Carang Hamsatun mengatakan
seandainya hukum memang ditegakkan
kemungkinan ada efek jera.(EFRI)

HARIAN WARTA NASIONAL

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (15)

Similar to HARIAN WARTA NASIONAL

Similar to HARIAN WARTA NASIONAL (20)

More from https://wartaviral.com/

More from https://wartaviral.com/ (20)

HARIAN WARTA NASIONAL