Pertemuan membahas tentang Puskesmas dan jejaring pelayanan kesehatan berdasarkan PMK No. 43 Tahun 2019 dan PMK No. 9 Tahun 2014. Puskesmas dan jejaringnya seperti puskesmas pembantu dan praktek bidan desa diwajibkan melaporkan kegiatan pelayanan kesehatan secara berkala kepada puskesmas wilayah. Klinik dibina dan diawasi untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

1. PERTEMUAN
JEJARING PUSKESMAS
SOREANG, 10 NOVEMBER 2020
SEKSI YANKES PRIMER DAN KESTRAD
BIDANG YANKES
DINAS KESEHATAN KAB. BANDUNG

2. PMK. NO 43 TAHUN 2019
TENTANG PUSKESMAS
Puskesmas adalah fasilitas pelayanan
kesehatan yang menyelenggarakan upaya
kesehatan masyarakat dan upaya
kesehatan perseorangan tingkat pertama,
mengutamakan
lebih upaya
dan preventif di wilayah
dengan
promotif
kerjanya

3. STRUKTUR ORGANISASI PUSKESMAS PERKOTAAN

4. PENANGGUNG JAWAB JARINGAN PELAYANAN
PUSKESMAS DAN JEJARING FASILITAS PELAYANAN
KESEHATAN
Definisi :
Seorang pengelola upaya jaringan pelayanan Puskesmas dan
jejaring Puskesmas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada kepala Puskesmas.
Tugas Pokok :
Membantu kepala Puskesmas dalam mengkoordinasikan
perencanaan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi mengelola
jaringan pelayanan Puskesmasdan Jejaring Puskesmas

5. JARINGAN PELAYANAN PUSKESMAS
Puskesmas Pembantu;
Puskesmas Keliling ;
Praktek Bidan Desa

6. Jejaring Puskesmas
UKBM (Posyandu, Posbindu, Poskesdes, dll)
UKS
Klinik
RS
Apotek
Laboratorium
Tempat Praktek Mandiri Nakes
Faskes lainnya

10. JENIS KLINIK
KLINIK PRATAMA KLINIK UTAMA
Klinik yang menyelenggarakan
pelayanan medik dasar baik umum
maupun khusus
Klinik yang menyelenggarakan
pelayanan medik spesialistik atau
pelayanan medik dasar dan spesialistik
Dapat mengkhususkan pelayanan pada satu bidang tertentu berdasarkan
cabang/disiplin ilmu atau sistem organ

12. LOKASI
 PEMDA MENGATUR PERSEBARAN KLINIK YANG
DISELENGGARAKAN MASYARAKAT DI WILAYAHNYA DENGAN
MEMPERHATIKAN:
 KEBUTUHAN PELAYANAN
 BERDASARKAN RASIO JUMLAH PENDUDUK
DIKECUALIKAN : KLINIK PERUSAHAAN ATAU KLINIK INSTANSI PEMERINTAH
TERTENTU YANG HANYAMELAYANI KARYAWANPERUSAHAAN, WARGABINAAN, ATAU
PEGAWAI INSTANSI TERSEBUT
 MEMENUHI KETENTUAN MENGENAI PERSYARATAN KESEHATAN
LINGKUNGAN

13. BANGUNAN
 Bersifat permanen & tidak bergabung dengan tempat tinggal
 Paling sedikit terdiri atas:
1. ruang pendaftaran/ruang tunggu;
2. ruang konsultasi;
3. ruang administrasi;
4. ruang obat & bahan habis pakai untuk klinik yang melaksanakan pelayanan
farmasi;
5. ruang tindakan;
6. ruang/pojokASI;
7. kamar mandi/wc; dan
8. ruangan lainnya sesuai kebutuhan pelayanan

14. BANGUNAN
RAWAT INAP
• Ruang rawat inap (min.5 TT-maks.10 TT)
• Ruang farmasi;
• Ruang laboratorium;
• Ruang dapur;
• Laundry;
• Ambulance.
+

15. PRASARANA
•
•
•
•
•
•
•
•
instalasi sanitasi;
instalasi listrik;
pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
ambulans, khusus untuk Klinik yang menyelenggarakan rawat
inap; dan
sistem gas medis;
sistem tata udara;
sistem pencahayaan;
prasarana lainnya sesuai kebutuhan.

16. KEFARMASIAN
 Klinik rawat jalan tidak wajib melaksanakan pelayanan
farmasi.
 Klinik rawat jalan yang menyelenggarakan pelayanan
kefarmasian wajib memiliki apoteker yang memiliki Surat Izin
Praktik Apoteker (SIPA) sebagai penanggung jawab atau
pendamping
 Klinik rawat inap wajib memiliki instalasi farmasi yang
diselenggarakan apoteker

31. PMK NO.9 TAHUN 2014 TENTANG
KLINIK
BAB VI PASAL 40 :
1.Menteri, gubernur, kepala dinas kesehatan provinsi, bupati/walikota,
dan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota melakukan pembinaan
dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Klinik;
2.Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, dapat mengikutsertakan
organisasi profesi dan perhimpunan/asosiasi Klinik;
3.Pembinaan dan pengawasan diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan,
keselamatan pasien dan melindungi masyarakat terhadap segala risiko yang dapat
menimbulkan bahaya bagi kesehatan atau merugikan masyarakat;
4.Pembinaan dan pengawasan berupa pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi,
penyuluhan kesehatan, pendidikan dan pelatihan.

32. PMK NO.43 TAHUN 2019 TENTANG
PUSKESMAS
• BAB VII PASAL 58 AY
AT 7 ,Y
ANG ISINY
A
MENYATAKAN TENTANG KEWAJIBAN JEJARING
PUSKESMAS UNTUK MELAPORKAN KEGIATAN
DAN HASIL KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN
SEWAKTU-WAKTU DAN/SECARA
KEPADA PUSKESMAS DI WILAYAH KERJANYA
BERKALA
SETIAP BULANNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN
PERUNDANG-UNDANGAN, (KECUALI
LABORATORIUM DAN APOTEK)

33. PMK NO.43 TAHUN 2019 TENTANG
PUSKESMAS
• BAB VII PASAL
MENYATAKAN
58 AYAT 9 ,YANG
TENTANG JEJARING
ISINY
A
Y
ANG
TIDAK MELAPORKAN HASIL PELAYANAN
KESEHATAN KEPADA PUSKESMAS DI WILAYAH
KERJANYA DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI
OLEH PEJABAT YANG BERWENANG BERUPA
TEGURAN LISAN, TERTULIS,
KEGIATAN SEMENTARA DAN/
PENGHENTIAN
PENCABUTAN
IZIN OPERASIONAL.

34. CONTOH LB 1 PUSKESMAS

35. Penyakit yang harus dilaporkan dalam 24
jam oleh klinik
• AFP ( lumpuh layuh mendadak);
• Campak;
• Demam Kuning;
• Difteri;
• Malaria;
• DBD;
• Tetanus;
• Tetanus Neonaturum;
• HIV AIDS;
• Leptospirosis.

36. • Jika ditemukan kasus GHPR (Gigitan Hewan
Penular Rabies) di klinik, harus dilaporkan ke
Puskesmas wilayah setempat.
• Contoh :
Gigitan hewan : Anjing, Kucing, Monyet, Tikus

37. CONTOH FORMAT PERIZINAN

48. Bersama Kita Lawan Covid-19