Konstitusi pada hakikatnya adalah kontrak sosial yang membatasi kekuasaan dalam negara dan menjamin hak asasi manusia sebagai hukum dasar tertinggi menurut teori hukum Hans Kelsen.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dasar negara dan konstitusi, kaitannya dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, serta periode berlakunya UUD 1945. Dasar negara adalah pandangan hidup bangsa yang dijadikan pedoman, sementara konstitusi adalah aturan tertinggi yang mengatur sistem politik dan hukum suatu negara. UUD 1945 merupakan konstitusi Indonesia yang bersumber dari Pancasila sebagai dasar negara.
Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang ditetapkan oleh PPKI pada tahun 1945. Pancasila mempunyai kedudukan sebagai sumber hukum tertinggi dalam konstitusi Indonesia dan mengatur penyelenggaraan negara. UUD Tahun 1945 merupakan bagian dari konstitusi tertulis Indonesia yang mengatur struktur dan fungsi pemerintahan berdasarkan Pancasila.
A. Negara Sebagai Objek Ilmu Pengetahuan
Negara merupakan gejala kehidupan umat manusia di sepanjang sejarah umat manusia. Sebagai bentk organisasi kehidupan bersama dalam masyarakat, Negara selalu menjadi pusat perhatian dan objek kajian bersamaan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan umat manusia. Banyak cabang ilmu pengetahuan yang menjadikan Negara sebagai objek kajian. Misalnya , ilmu politik, ilmu Negara, ilmu hukum kenegaraan, ilmu hukum tata Negara, hukum administrasi Negara, dan ilmu administrasi pemerintahan (Public Administration).
Beberapa para ahli seperti O. Hood Phillips, Paul Jackson, dan Patricia Leopold mengartikan Negara atau state sebagai : “An independent political society occupying a defined territory, the members of which are united together for the purpose of resisting external force and the preservation of internal order“ dikatakan pula oleh Phillips, Jackson, dan Leopald: “No independent political society can be termed as state unless if professes to exercise both the function; but no modern state of any importance content itself with this narrow range of activity. As civililation becomes more complex, population increases and social conscience arises, the needs of the governed call for increased and social attention; taxes have to be livied to meet these needs; justice must be administered, commerce regulated, educational facilities and many other social services provided”
Selanjutnya dikemukan juga oleh ketiga para sarjana inggris tersebut: “A fully developed modern state is expected to deal with a vast mass of social problems, either by direct activity or by supervision, or regulation. In order to carry out these function, the state mustbhave agents or organs through which to aparate. The appointment or establishment of these agents or organs, the general nature of their function and power, their relation inter and between them and the privat citizen, form a large part of the constitution of a state”
Negara sebenarnya merupakan konstruksi lyang diciptakan oleh umat manusia (human creation) tentang pola hubungan antarmanusia dalam kehidupan bermasyarakat yang diorganisasikan sedemikian rupa untuk maksud memenuhi kepentingan dan mencapai tujuan bersama.
Negara sebagai body politic itu oleh ilmu Negara dan ilmu politik sama-sam dijadikan sebagai objek kajianya. Sementara itu, ilmu hukum tata Negara mengkaji aspek hukum yang membentuk dan dibentuk oleh organisasi Negara itu. Ilmu politik melihat Negara sebagai a political society dengan memusatkan perhatian pada dua bidang kajian, yaitu teori politik (political theory) dan ogarnisasi politik (political organization). Seperti dikatakan oleh M.G.Clark: “ilmu politik hanya dapat dimengerti melalui perilaku para partisipannya yang ditentukan oleh kekuatan-kekuatan social, ekonomi, kelompok-kelompok rasial, dan sebagainya. Sedangkan dalam study ilmu hukum tentunya sangat berbeda khususnya ilmu hukum tata Negara (constitutional law). Dalam ilmu hukum ta
Teks tersebut membahas tentang Pengantar Hukum Indonesia (PHI) yang memperkenalkan dasar-dasar hukum yang berlaku di Indonesia. Juga membahas tentang pengertian hukum, sejarah tata hukum Indonesia, politik hukum nasional, pembagian hukum, dan sumber hukum. Secara garis besar, teks tersebut menjelaskan konsep-konsep dasar dalam hukum Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang sumber hukum di Indonesia. Terdapat tujuh sumber hukum yaitu nilai-nilai konstitusi, UUD 1945, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, konvensi konstitusional, doktrin hukum, dan hukum internasional. Dibedakan antara sumber hukum material seperti Pancasila dan sumber hukum formal seperti undang-undang, traktat, dan kebiasaan. Juga dijelaskan tentang teori berjen
Dokumen tersebut merangkum pengertian hukum tata negara menurut beberapa ahli. Hukum tata negara didefinisikan sebagai hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antar lembaga negara, dan kedudukan warga negara. Dokumen ini juga menjelaskan sumber-sumber hukum tata negara formal dan material serta bentuk-bentuk produk hukum tata negara seperti undang-undang dasar, undang-undang, dan peraturan da
Modul ini membahas latar belakang ilmu perundang-undangan, perkembangannya di Indonesia dan dunia, serta perbedaan pengertian istilah-istilah terkait seperti perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan."
Konstitusi pada hakikatnya adalah kontrak sosial yang membatasi kekuasaan dalam negara dan menjamin hak asasi manusia sebagai hukum dasar tertinggi menurut teori hukum Hans Kelsen.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dasar negara dan konstitusi, kaitannya dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, serta periode berlakunya UUD 1945. Dasar negara adalah pandangan hidup bangsa yang dijadikan pedoman, sementara konstitusi adalah aturan tertinggi yang mengatur sistem politik dan hukum suatu negara. UUD 1945 merupakan konstitusi Indonesia yang bersumber dari Pancasila sebagai dasar negara.
Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang ditetapkan oleh PPKI pada tahun 1945. Pancasila mempunyai kedudukan sebagai sumber hukum tertinggi dalam konstitusi Indonesia dan mengatur penyelenggaraan negara. UUD Tahun 1945 merupakan bagian dari konstitusi tertulis Indonesia yang mengatur struktur dan fungsi pemerintahan berdasarkan Pancasila.
A. Negara Sebagai Objek Ilmu Pengetahuan
Negara merupakan gejala kehidupan umat manusia di sepanjang sejarah umat manusia. Sebagai bentk organisasi kehidupan bersama dalam masyarakat, Negara selalu menjadi pusat perhatian dan objek kajian bersamaan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan umat manusia. Banyak cabang ilmu pengetahuan yang menjadikan Negara sebagai objek kajian. Misalnya , ilmu politik, ilmu Negara, ilmu hukum kenegaraan, ilmu hukum tata Negara, hukum administrasi Negara, dan ilmu administrasi pemerintahan (Public Administration).
Beberapa para ahli seperti O. Hood Phillips, Paul Jackson, dan Patricia Leopold mengartikan Negara atau state sebagai : “An independent political society occupying a defined territory, the members of which are united together for the purpose of resisting external force and the preservation of internal order“ dikatakan pula oleh Phillips, Jackson, dan Leopald: “No independent political society can be termed as state unless if professes to exercise both the function; but no modern state of any importance content itself with this narrow range of activity. As civililation becomes more complex, population increases and social conscience arises, the needs of the governed call for increased and social attention; taxes have to be livied to meet these needs; justice must be administered, commerce regulated, educational facilities and many other social services provided”
Selanjutnya dikemukan juga oleh ketiga para sarjana inggris tersebut: “A fully developed modern state is expected to deal with a vast mass of social problems, either by direct activity or by supervision, or regulation. In order to carry out these function, the state mustbhave agents or organs through which to aparate. The appointment or establishment of these agents or organs, the general nature of their function and power, their relation inter and between them and the privat citizen, form a large part of the constitution of a state”
Negara sebenarnya merupakan konstruksi lyang diciptakan oleh umat manusia (human creation) tentang pola hubungan antarmanusia dalam kehidupan bermasyarakat yang diorganisasikan sedemikian rupa untuk maksud memenuhi kepentingan dan mencapai tujuan bersama.
Negara sebagai body politic itu oleh ilmu Negara dan ilmu politik sama-sam dijadikan sebagai objek kajianya. Sementara itu, ilmu hukum tata Negara mengkaji aspek hukum yang membentuk dan dibentuk oleh organisasi Negara itu. Ilmu politik melihat Negara sebagai a political society dengan memusatkan perhatian pada dua bidang kajian, yaitu teori politik (political theory) dan ogarnisasi politik (political organization). Seperti dikatakan oleh M.G.Clark: “ilmu politik hanya dapat dimengerti melalui perilaku para partisipannya yang ditentukan oleh kekuatan-kekuatan social, ekonomi, kelompok-kelompok rasial, dan sebagainya. Sedangkan dalam study ilmu hukum tentunya sangat berbeda khususnya ilmu hukum tata Negara (constitutional law). Dalam ilmu hukum ta
Teks tersebut membahas tentang Pengantar Hukum Indonesia (PHI) yang memperkenalkan dasar-dasar hukum yang berlaku di Indonesia. Juga membahas tentang pengertian hukum, sejarah tata hukum Indonesia, politik hukum nasional, pembagian hukum, dan sumber hukum. Secara garis besar, teks tersebut menjelaskan konsep-konsep dasar dalam hukum Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang sumber hukum di Indonesia. Terdapat tujuh sumber hukum yaitu nilai-nilai konstitusi, UUD 1945, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, konvensi konstitusional, doktrin hukum, dan hukum internasional. Dibedakan antara sumber hukum material seperti Pancasila dan sumber hukum formal seperti undang-undang, traktat, dan kebiasaan. Juga dijelaskan tentang teori berjen
Dokumen tersebut merangkum pengertian hukum tata negara menurut beberapa ahli. Hukum tata negara didefinisikan sebagai hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antar lembaga negara, dan kedudukan warga negara. Dokumen ini juga menjelaskan sumber-sumber hukum tata negara formal dan material serta bentuk-bentuk produk hukum tata negara seperti undang-undang dasar, undang-undang, dan peraturan da
Modul ini membahas latar belakang ilmu perundang-undangan, perkembangannya di Indonesia dan dunia, serta perbedaan pengertian istilah-istilah terkait seperti perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan."
Instrumen Pemerintah dalam Kebijakan Pemerintah.docxZukét Printing
Makalah ini membahas tentang instrumen pemerintah dalam kebijakan pemerintahan. Terdapat dua aspek utama yang dibahas, yaitu peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan. Peraturan perundang-undangan merupakan instrumen hukum yang bersifat umum dan mengikat secara universal, sedangkan peraturan kebijakan dikeluarkan berdasarkan kebijakan pemerintah tanpa dasar hukum yang jelas.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep konstitusi sebagai norma sistem politik dan hukum yang mengatur pemerintahan suatu negara, yang biasanya berupa dokumen tertulis. Dokumen tersebut juga membahas definisi konstitusi menurut para ahli seperti K.C. Wheare, Herman Heller, Koernimanto Soetopawiro, dan L.J. Van Apeldoorn. Selain itu, dibahas pula teori menilai konstitusi oleh Karl Loewenstein dan syarat-syarat terjad
Makalah ini membahas tentang konstitusi dan negara di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa negara adalah organisasi yang mengatur masyarakat di suatu wilayah, sedangkan konstitusi adalah peraturan yang mengatur tata negara. Konstitusi Indonesia adalah UUD 1945 yang menganut sistem pemerintahan campuran antara presidensial dan parlementer. Hubungan antara negara dan konstitusi sangat erat dimana konstitusi lahir untuk merealisasikan dasar negara.
Dokumen tersebut membahas tentang dasar negara dan konstitusi. Terdapat keterkaitan antara dasar negara sebagai pandangan hidup bangsa dengan konstitusi sebagai aturan tertinggi yang mengatur ketatanegaraan suatu negara. Konstitusi bertujuan membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin hak asasi warga negara.
Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Unda...Alorka 114114
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang hukum tata negara di Indonesia, termasuk pengertian, perbedaan antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara, serta lembaga-lembaga negara seperti kekuasaan kehakiman dan kejaksaan menurut Undang-Undang Dasar 1945."
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hukum menurut para ahli, jenis-jenis hukum, perlindungan hukum, penegakan hukum, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dokumen tersebut juga menjelaskan dampak dari perlindungan dan penegakan hukum bagi terwujudnya supremasi hukum, keadilan, dan perdamaian masyarakat.
Dokumen tersebut membahas perkembangan tata urut peraturan perundang-undangan di Indonesia sejak masa kolonial hingga era reformasi. Beberapa bentuk peraturan yang digunakan tidak sesuai dengan sistem yang diatur dalam UUD 1945. Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 menetapkan tata urut peraturan perundang-undangan namun tidak sepenuhnya diikuti dalam praktek. Perlu penyempurnaan sistem hukum nasional.
Buku ini membahas tentang teori-teori pembentukan produk hukum dan tujuan dari produk hukum tersebut. Pembahasan mencakup teori etis, utilitas, dan campuran sebagai dasar pembentukan produk hukum serta empat tujuan negara Indonesia yaitu perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan, dan kedamaian sebagai tujuan dari produk hukum yang dihasilkan. Metode pembentukan peraturan perundang-undangan juga d
Institusi negara dalam sistem ketatanegaraan indonesiabiroadm
1. Dokumen ini membahas lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945. Terdapat 34 lembaga negara yang disebutkan dalam UUD 1945.
2. Lembaga-lembaga negara dapat dikategorikan menjadi organ utama dan organ pendukung. Organ utama terdiri dari Presiden, DPR, DPD, MPR, MK, MA, dan BPK.
3. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penataan
Negara ri belum memiliki hukum nasionallutpimajidi
Makalah ini membahas mengapa hukum Indonesia belum sesuai dengan Pancasila dan belum terkodifikasi. Hukum Indonesia saat ini masih banyak yang berasal dari warisan kolonial Belanda dan adopsi dari Amerika sehingga kurang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, proses kodifikasi hukum nasional belum selesai karena masih bergantung pada hukum adat dan peraturan pemerintah.
Instrumen Pemerintah dalam Kebijakan Pemerintah.docxZukét Printing
Makalah ini membahas tentang instrumen pemerintah dalam kebijakan pemerintahan. Terdapat dua aspek utama yang dibahas, yaitu peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan. Peraturan perundang-undangan merupakan instrumen hukum yang bersifat umum dan mengikat secara universal, sedangkan peraturan kebijakan dikeluarkan berdasarkan kebijakan pemerintah tanpa dasar hukum yang jelas.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep konstitusi sebagai norma sistem politik dan hukum yang mengatur pemerintahan suatu negara, yang biasanya berupa dokumen tertulis. Dokumen tersebut juga membahas definisi konstitusi menurut para ahli seperti K.C. Wheare, Herman Heller, Koernimanto Soetopawiro, dan L.J. Van Apeldoorn. Selain itu, dibahas pula teori menilai konstitusi oleh Karl Loewenstein dan syarat-syarat terjad
Makalah ini membahas tentang konstitusi dan negara di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa negara adalah organisasi yang mengatur masyarakat di suatu wilayah, sedangkan konstitusi adalah peraturan yang mengatur tata negara. Konstitusi Indonesia adalah UUD 1945 yang menganut sistem pemerintahan campuran antara presidensial dan parlementer. Hubungan antara negara dan konstitusi sangat erat dimana konstitusi lahir untuk merealisasikan dasar negara.
Dokumen tersebut membahas tentang dasar negara dan konstitusi. Terdapat keterkaitan antara dasar negara sebagai pandangan hidup bangsa dengan konstitusi sebagai aturan tertinggi yang mengatur ketatanegaraan suatu negara. Konstitusi bertujuan membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin hak asasi warga negara.
Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Unda...Alorka 114114
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang hukum tata negara di Indonesia, termasuk pengertian, perbedaan antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara, serta lembaga-lembaga negara seperti kekuasaan kehakiman dan kejaksaan menurut Undang-Undang Dasar 1945."
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hukum menurut para ahli, jenis-jenis hukum, perlindungan hukum, penegakan hukum, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dokumen tersebut juga menjelaskan dampak dari perlindungan dan penegakan hukum bagi terwujudnya supremasi hukum, keadilan, dan perdamaian masyarakat.
Dokumen tersebut membahas perkembangan tata urut peraturan perundang-undangan di Indonesia sejak masa kolonial hingga era reformasi. Beberapa bentuk peraturan yang digunakan tidak sesuai dengan sistem yang diatur dalam UUD 1945. Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 menetapkan tata urut peraturan perundang-undangan namun tidak sepenuhnya diikuti dalam praktek. Perlu penyempurnaan sistem hukum nasional.
Buku ini membahas tentang teori-teori pembentukan produk hukum dan tujuan dari produk hukum tersebut. Pembahasan mencakup teori etis, utilitas, dan campuran sebagai dasar pembentukan produk hukum serta empat tujuan negara Indonesia yaitu perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan, dan kedamaian sebagai tujuan dari produk hukum yang dihasilkan. Metode pembentukan peraturan perundang-undangan juga d
Institusi negara dalam sistem ketatanegaraan indonesiabiroadm
1. Dokumen ini membahas lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945. Terdapat 34 lembaga negara yang disebutkan dalam UUD 1945.
2. Lembaga-lembaga negara dapat dikategorikan menjadi organ utama dan organ pendukung. Organ utama terdiri dari Presiden, DPR, DPD, MPR, MK, MA, dan BPK.
3. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penataan
Negara ri belum memiliki hukum nasionallutpimajidi
Makalah ini membahas mengapa hukum Indonesia belum sesuai dengan Pancasila dan belum terkodifikasi. Hukum Indonesia saat ini masih banyak yang berasal dari warisan kolonial Belanda dan adopsi dari Amerika sehingga kurang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, proses kodifikasi hukum nasional belum selesai karena masih bergantung pada hukum adat dan peraturan pemerintah.
1. Nama:Lambok Tri Junianto Simanjuntak
Nim:20602009
Kelas:A
Ringkasan
Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang- jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam arti
suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi.
Adolf Merkl berpendapat bahwa suatu norma hukum dan berdasar pada norma yang ada diatasnya. Sementara ke bawah maka norma hukum menjadi sumber dan
dasar bagi norma dibawahnya.
Norma dasar merupakan norma tertinggi dalam suatu sistem norma tersebut tidak lai dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi norma dasar itu
ditetapkan terlebih dahuku oleh masyarakat sebagai norma dasar yang merupakan gantungan bagi norma- norma yang berada di bawahnya,
Benyamin Akzin mengemukakan bahwa pembentukan norma-norma hukum publik itu berbeda dengan pembentukan norma-norma hukum privat. Apabila dilihat
pada struktur norma (norma structure), hukum publik itu berada di atas hukum privat, sedangkan apabila dilihat dari struktur lembaga (institutional structure) maka
lembaga- lembaga negara (public autorities) terletak di atas masyarakat (population).
Hans Nawiasky juga berpendapat bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok-kelompok,
dan pengelompokan norma hukum dalam suatu negara itu terdiri atas empat kelompokan besar yaitu:
kelompok I: Staatsfundamentalnorm (norma
fundamental negara)
Kelompok II: Staatsgrundgesetz (aturan Dasar
Negara/Aturan Pokok Negara)
Kelompok III: Formell Gesettz (undang-undang
„formal‟)
Kelompok IV: Verordnung & Autinome Satzung
2. (aturan pelaksanaan & aturan otonom)
1.Norma Fundamental yang merupakan norma tertinggi dalam suatu negara ini merupakan norma yang tidak dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi,
tetapi bersifat „pre-supposed‟ atau„ditetapkan terlebih dahulu‟ oleh masyarakat dalam suatu negara dan merupakan norma yang menjadi tempat bergantungnya
norma-norma hukum di bawahnya.
2.Menurut Hans Nawiasky, suatu Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara dapat dituangkan di dalam suatu dokumen negara yang disebut Staatsverfassung,
atau dapat juga dituangkan dalam beberapa dokumen negara yang tersebar-sebar yang disebut dengan istilah Staatsgrundgesetz. Dalam penjelasan UUD 1945
Staatsgrundgesetz ini disebut dengan istilah Aturan-aturan Pokok yang dirumuskan dalam Penjelasan Umum Angka IV UUD 1945. Konvensi Ketatanegaraan
adalah hukum dasar tidak tertulis yang tumbuh dan terpeliharanya di dalam masyarakat. Diakuinya Hukum tidak tertulis di negara Indonesia dapat dilihat dalam
Penjelasan Umum Angka I UUD 1945.
3.Di Indonesia istilah Formell Gesetz atau Formele Wetten ini seyogyanya
diterjemahkan dengan „undang-undang‟ saja tanpa menambah kata „formal‟ di belakangnya, oleh karena apabila formell Gesetz diterjemahkan dengan „undang-
undang formal‟, hal itu tidak sesuai dengan penyebutan jenis-jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Dalam sistem perundang-undangan di Indonesia hanya dikenal satu nama jenis Undang-Undang, yaitu suatu keputusan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan
Rakyat, dengan persetujuan bersama Presiden, dan disahkan oleh Presiden.
4.Selain itu, tidak ada Undang-Undang yang dibentuk oleh lembaga lainnya baik di pusat maupun di daerah, sehingga di Indonesia tidak ada istilah Undang-
Undang Atribusi kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang- undangan (attributie van wetgevingsbovoegdheid) ialah pemberian kewenangan
membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh Grondwet (Undang-Undang Dasar) atau wet (undang-undang) kepada suatu lembaga
negara/pemerintahan pusat ataupun Undang-Undang Lokal.
Atribusi kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang- undangan (attributie van wetgevingsbovoegdheid) ialah pemberian kewenangan membentuk
peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh Grondwet (Undang-Undang Dasar) atau wet (undang-undang) kepada suatu lembaga negara/pemerintahan