about pers yang terjadi di indonesia

1. KEBEBASAN PERS SEBAGAI BENTUK
PROTES PEMERINTAHAN

2. PENGERTIAN PERS

3. FUNGSI PERS
Fungsi Pers pada masa Orde Baru diatur dalam Pasal 2 ayat 1 dan ayat 3
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 dan Undang-Undang Nomor 21
Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966
yang menyatakan bahwa :
• Ayat 1 Pers Nasional adalah alat Perjuangan Nasional dan merupakan mass
media yang bersifat aktif, dinamis, kreatif, edukatif, informatoris, dan
mempunyai fungsi kemasyarakatan pendorong dan pemupuk daya fikiran
kritis dan konstruktif progresif meliputi segala perwujudan kehidupan
masyarakat Indonesia.
• Ayat 3 Dalam rangka meningkatkan peranannya dalam pembangunana,
pers berfungsi sebagai penyebar informasi yang obyektif, meyalurkan aspirasi
rakyat, meluaskan komunikasi dan partisipasi masyarakat, serta melakukan
kontrol sosial yang konstruktif. Dalam hal ini perlu dikembangkan interaksi
positif antara pemerintah, pers, dan masyarakat.

4. TUGAS DAN KEWAJIBAN
PERS
Masa Orde Baru menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
1966 adalah sebagai berikut :
• Melestarikan dan memasyarakatkan Pancasila sebagaimana termaktub di
dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pedoman Penghayatan dan
Pengamalan Pancasila.
• Memperjuangkan pelaksanaan amanat penderitaan rakyat berdasarkan
Demokrasi Pancasila.
• Memperjuangkan kebenaran keadilan atas dasar kebebasan pers yang
bertanggung jawab.
• Menggelorakan semangat pengabdian perjuangan bangsa , memperkokoh
persatuan dan kesatuan nasional, mempertebal rasa tanggung jawab dan disiplin
nasional, membantu meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa serta
menggairahkan partisipasi rakyat dalam pembangunan.
• Memperjuangkan terwujudnya tata internasional baru di bidang informasi dan
komunikasi atas dasar kepentingan nasional dan percaya pada kekuatan diri
sendiri dalam menjalin kerja sama regional, antar regional, dan internasional
khususnya di bidang pers.

5. HAK PERS
Hak pers atau hak yang berhubungan dengan pers sebagaimana yang
tercantum dalam Undang-Undang Pokok Pers pada masa Orde Baru adalah
sebagai berikut :
• Pers memiliki hak kontrol, kritik, dan koreksi yang dinyatakan dalam Pasal 3
Undang-Undang Pokok Pers.
• Pers Nasional memiliki hak untuk tidak dikenakan sensor dan pembreidelan
yang dinyatakan dalam Pasal 4 Undang-undang Pokok Pers.
• Hak asasi warga Negara berupa kebebasan pers yang bertanggung jawab.
• Hak penerbitan pers, mendirikan kantor berita, dan memperoleh fasilitas
atau bantuan dari pemerintah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang
Pokok Pers.
• Pers memiliki hak tolak yang diatur dalam Pasal 15 ayat 6 Undang-Undang
Pokok Pers.
• Pers memiliki hak jawab yang diatur dalam Pasal 15a Undang-undang
Pokok Pers beserta penjelasannya.

6. PRINSIP

7. CONTOH
KASUS 1

8. CONTOH KASUS
2

9. KESIMPULAN