Dokumen tersebut membahas tentang analisis kasus implikasi pelaksanaan Ujian Nasional terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Secara garis besar dibahas tentang definisi, landasan hukum, tujuan, fungsi, kesenjangan dan dampak pelaksanaan Ujian Nasional serta inovasi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.
UN untuk SMP/MTs dan SMPLB dilaksanakan mulai 25 April 2011 sampai
dengan 28 April 2011.
(6) UN susulan untuk SMP/MTs dan SMPLB dilaksanakan mulai 3 Mei 2011
sampai dengan 6 Mei 2011.
(7) Kelulusan peserta didik SMP/MTs dan SMPLB diumumkan oleh satuan
pendidikan paling lambat 4 Juni 2011
UN untuk SMP/MTs dan SMPLB dilaksanakan mulai 25 April 2011 sampai
dengan 28 April 2011.
(6) UN susulan untuk SMP/MTs dan SMPLB dilaksanakan mulai 3 Mei 2011
sampai dengan 6 Mei 2011.
(7) Kelulusan peserta didik SMP/MTs dan SMPLB diumumkan oleh satuan
pendidikan paling lambat 4 Juni 2011
Pendampingan Individu 2 Modul 1 PGP 10 Kab. Sukabumi Jawa BaratEldi Mardiansyah
Di dalamnya mencakup Presentasi tentang Pendampingan Individu 2 Pendidikan Guru Penggerak Aangkatan ke 10 Kab. Sukabumi Jawa Barat tahun 2024 yang bertemakan Visi dan Prakarsa Perubahan pada SMP Negeri 4 Ciemas. Penulis adalah seorang Calon Guru Penggerak bernama Eldi Mardiansyah, seorang guru bahasa Inggris kelahiran Bogor.
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondelferrydmn1999
Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan tradisi, memiliki Jakarta sebagai pusat kebudayaan yang dinamis dan unik. Salah satu kesenian tradisional yang ikonik dan identik dengan Jakarta adalah ondel-ondel, boneka raksasa yang biasanya tampil berpasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ondel-ondel awalnya dianggap sebagai simbol budaya sakral dan memainkan peran penting dalam ritual budaya masyarakat Betawi untuk menolak bala atau nasib buruk. Namun, seiring dengan bergulirnya waktu dan perubahan zaman, makna sakral ondel-ondel perlahan memudar dan berubah menjadi sesuatu yang kurang bernilai. Kini, ondel-ondel lebih sering digunakan sebagai hiasan atau sebagai sarana untuk mencari penghasilan. Buku foto Lensa Kampung Ondel-Ondel berfokus pada Keluarga Mulyadi, yang menghadapi tantangan untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel warisan leluhur di tengah keterbatasan ekonomi yang ada. Melalui foto cerita, foto feature dan foto jurnalistik buku ini menggambarkan usaha Keluarga Mulyadi untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel sambil menghadapi dilema dalam mempertahankan makna budaya di tengah perubahan makna dan keterbatasan ekonomi keluarganya. Buku foto ini dapat menggambarkan tentang bagaimana keluarga tersebut berjuang untuk menjaga warisan budaya mereka di tengah arus modernisasi.
2. LATAR BELAKANG
UU No. 20
Tahun 2003 Bab 2
Pasal 7
Tingkat Kejujuran
pelaksanaan UN
Kewenangan pihak Dinas
Pendidikan, atau Pihak
Pejabat daerah
Hasil UN tidak Reliable
dan Tidak Adil
3. RUMUSAN MASALAH
Pengertian Ujian Nasional (UN)
Landasan Hukum Pelaksanaan UN
di Indonesia
Tujuan & Fungsi pelaksanaan UN di
Indonesia
Bentuk Kesenjangan Pelaksanaan
UN Di Indonesia
Dampak Yang Ditimbulkan Dari
Pelaksanaan UN
Inovasi Yang Harus Dilakukan Untuk Mengatasi
Kesenjangan Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Terhadap
Tujuan Pendidikan Di Indonesia
4. Definisi Ujian Nasional (UN)
Ujian Nasional menurut Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional RI Nomor 20 Tahun 2005 Pasal 4, dijadikan
pertimbangan untuk:
a) Penentuan kelulusan
b) Seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya
c) Pemetaan mutu
d) Akreditasi
UN adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik
yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan pada jalur
sekolah/madrasah yang diselenggarakan secara
nasional.
5. Landasan Hukum Pelaksanaan
UN Di Indonesia
1. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 No. 60 Tambahan
Lembaran Negara No. 3839)
2. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 No. 78
Tambahan Lembaran Negara No. 4301)
3. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 No.
36, Lembaran Negara No. 3412)
4. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun
1990 No. 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3413)
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.
114/U/2001 tentang Ujian Nasional
6. FUNGSI UJIAN NASIONAL
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.
153/U/2003 tentang Ujian Nasional, yang
terdapat dalam pasal 3, yaitu berfungsi sebagai
berikut :
1. Alat pengendali mutu pendidikan
2. Pendorong peningkatan mutu pendidikan
3. Bahan dalam menentukan kelulusan peserta
didik.
7. TUJUAN UJIAN NASIONAL
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.
153/U/2003 tentang Ujian Nasional, disebutkan
bahwa
Tujuan Ujian Nasional adalah untuk mengukur
pencapaian hasil belajar peserta didik melalui
pemberian tes kepada siswa. Selain itu, ujian
nasional bertujuan untuk mengukur mutu
pendidikan dan mempertanggungjawabkan
penyelenggaraan pendidikan di tingkat nasional,
provinsi, kabupaten, sampai di tingkat sekolah.
9. Dampak Pelaksanaan UN
di Indonesia
POSITIF : NEGATIF :
1. Barometer Kelulusan
2. mengukur dan
memetakan kualitas
peserta didik, tenaga
pendidik dan
kependidikan, dan
satuan kependidikan
3. Cara untuk
menanamkan
karakter jujur pada
peserta didik
1. Siswa Memiliki
Pemahaman Konsep yang
rendah
2. pembelajaran cenderung
hanya mengembangkan
ranah kognitif
3. diskriminasi terhadap
mata pelajaran lain
4. Banyak Terjadi Kecurangan
5. Hasil UN tidak Reliable dan
Tidak Adil
10. Inovasi mengatasi kesenjangan pelaksanaan
Ujian Nasional (UN) terhadap tujuan
pendidikan di Indonesia
1. Ujian Nasional hanya sebagai alat evaluasi
(Michael Phillips, 2007), dan bukan sebagai
alat penentu kelulusan.
2. Ujian Nasional yang distandarkan sebagai
ujian kelulusan, sebaiknya dikembalikan ke
sekolah.
3. Ujian Nasional sebaiknya dibakukan kepada
masing-masing sekolah, dan kewenangan
juga diberikan kepada guru.