Edisi kedua newsletter Indonesia ICT Institute membahas beberapa topik utama seperti kecepatan internet Indonesia yang masih rendah berdasarkan laporan Akamai, pembukaan kembali perizinan jaringan akses titik (NAP), dan potensi pasar cloud computing di Indonesia.

1. Edisi No. 2 Tahun I November 2012
Indonesia ICT Institute
Research . Empowerment . Discussion
Teknologi Netral Tanpa Arah? Market Review
Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan teknologi netral di Mengulas bagaimana pasar cloud
900 MHz. Namun arah kebijakan ini masih dipertanyakan computing di Indonesia setelah dua
karena tidak menyinggung refarming 1800 MHz. tahun pengenalan.
Halaman 3 Halaman 4
Wow! Internet Indonesia Dari Kami
Masuk Daftar Terlelet Kami kembali hadir menemui komunitas ICT
Indonesia, setelah kehadiran perdana
newsletter Indonesia ICT Institute di bulan
Akamai, yang mempunyai intelligent platform global mengeluarkan lalu. Kami juga mengucapkan terima kasih
laporannya dikuartal ke-2 2012 mengenai kecepatan koneksi, atas masukan, kritik maupun penyebarluasan
ketersediaan, konektivitas maupun serangan trafik dalam laporan informasi newsletter ini.
bertopik “State of the Internet Report”. Disebutkan ada sekitar 242 negara
Pada edisi kedua November ini, kami mengulas
terkoneksi dengan Akamai Intelligent Platform, yang menggunakan beberapa isu teraktual perkembangan ICT di
platform tersebar. Dengan begitu, report ini tidak khusus membahas tanah air, mulai dari laporan Akamai bahwa
mengenai Indonesia. kecepatan internet Indonesia rendah,
dibukanya teknologi netral di pita 900 MHz,
Adapun metode yang digunakan Akamai adalah dengan memantau
serta market review pasar cloud computing
berdasar 25 ribu IP yang melakukan permintaan konten ke Akamai.
di Indonesia.
Berdasar laporannya, kecepatan koneksi internet yang paling cepat
selama kuartal kedua 2012 ini adalah Korea Selatan dengan 14,2 Seperti sudah disampaikan, sangat tidak
Mbps, disusul Jepang dengan 10,7 Mbps dan Hong Kong di tempat dianjurkan mencetak e-newsletter ini agar
ketiga dengan 8,9 Mbps. menghemat kertas dan tinta. Dan bagi pembaca
yang ingin memberikan masukan, kritikan atau
Indonesia sendiri kecepatan rata-rata internet nya adalah 0,8 Mbps pertanyaan silakan email ke editor@idicti.com.
atau 800 kbps. Posisi Indonesia di bawah Singapura (5,1 Mbps),
Selamat membaca.
Thailand (3,1 Mbps), Malaysia (2,2 Mbps), Vietnam (1,6 Mbps) serta
Filipina (1,2 Mbps). Secara global, Indonesia di peringkat 127.
Heru Sutadi
Bersambung halaman 2 Direktur Eksekutif
Pengguna domain .id hingga akhir 2011 mencapai 59.059. Menurut catatan Direktorat
Aplikasi Telematika, Kementerian Kominfo, pengguna terbanyak domain .id adalah
komersial (co.id) 29.059 disusul pribadi/komunitas (web.id) dan sekolah (sch.id) dengan
masing-masing 15.664 dan 5.602. Terendah adalah militer (mil.id) dengan 155 situs.

2. Edisi No. 2 Tahun I November 2012
Wow! Internet Indonesia..
(Sambungan dari halaman 1)
Walaupun secara kecepatan rata-rata internet Indonesia dinilai rendah,
namun puncak rata-rata kecepatan internet bisa mencapai hingga 8,4
Mbps, dan Indonesia berada di peringkat ke-104. Meski, tetap di
bawah negeri jiran Singapura, Thailand, Malaysia, Filipina maupun
Vietnam.
Laporan Akamai, sejalan dengan laporan Komisi Broadband Dunia
bahwa broadband kita masih tertinggal. Dan menariknya, karena
mayoritas pengguna data di Indonesia adalah mobile broadband, dalam Webinar Bahas Adopsi
pandangan Indonesia ICT Institute, semua pihak harus fokus LTE
bagaimana mobile broadband dapat dikembangkan secara maksimal,
dengan tetap memperhatikan pengembangan fixed broadband. 13 Oktober lalu, digelar webinar
membahas adopsi LTE di Indonesia
Karena mobile broadband, maka urusan alokasi frekuensi harus bersama dengan Indonesian
diperhatikan betul. Layanan 3G saat ini yang sudah padat, tidak Telecommunication Proffesionals
kunjung ada penyelesaian dan kepastian kapan seleksi tambahan blok (ITP), sebuah komunitas para
digelar. Padahal, Desember 2011 lalu, penataan dijanjikan April tahun profesional telekomunikasi yang
ini selesai. Jika seleksi blok 3G belum selesai, maka urusan adopsi bekerja di beberapa negara.
Pembahasan sangat produktif dan
LTE akan menggunakan frekuensi yang mana, juga akan tertunda.
konstruktif, sebab selain memaparkan
Dan karena terkait jalur internasional, pembukaan seleksi sambungan kondisi rencana adopsi LTE di sini,
juga saling berbagi pengalaman
internasional juga harus dipercepat. Pembukaan ini bukan cuma bicara
negara lain dalam adopsi LTE. Yang
kode akses, tapi diharapkan dapat memberikan jalur alternatif keluar utama perlu jadi perhatian adalah
negeri yang saat ini masih didominasi ke Singapura. Dengan memecah ekosistem dimana selain regulasi,
bottle neck, maka sumbatan trafik akan terbuka dan internet kita akan standardisasi juga edukasi dan
makin lancar karena jalur ke Tier-2 atau Tier-1 yang dipakai berbeda. sosialisasi ke pengguna.
Selintas Perkembangan
(dalam Juta)
ICT Indonesia
Pengguna internet Indonesia, dipertengahan 2012 ini
menurut catatan Indonesia ICT Institute telah melebihi
angka psikologis 100 juta pengguna. Pertumbuhan dan
jumlah angka yang fantastis tentunya. Namun begitu,
jika menilik Alexa.com, per akhir Oktober ini Facebook
menempati peringkat atas situs yang paling sering
dikunjungi pengguna internet Indonesia baru
kemudian Google. Di 10 besar, masuk situs lokal
Salah satu dampak penggunaan telepon seluler dengan Kaskus (7) dan Detik.com (10). Yang menarik, posisi
hadirnya ponsel kian cerdas (smartphone) adalah Kaskus masih di atas pengakses Twitter. Pengakses
penggunaan data. Dengan pengguna seluler yang melebihi Twitter saat ini, 29,4 juta akun dan Indonesia
populasi penduduk 237,5 juta, ledakan pengguna internet
menempati peringkat ke-5 di dunia. Dari Wakil
bergerak hanya soal waktu. Dan kini, Indonesia sedang
menikmati ledakan pengguna internet tersebut. Presiden, para Menteri, selebriti, politisi sampai orang
(Sumber: Laporan Q2 Operator Seluler, data diolah) biasa dapat dibaca kicauannya di Twitter.
2

3. Edisi No. 2 Tahun I November 2012
MHz
Mau Dibawa ke Mana
Teknologi Netral Kita?
Pemerintah telah mengeluarkan keputusan yang membolehkan
PT Indosat menggunakan frekuensi yang dialokasikannya di
900 MHz untuk dapat digunakan selain teknologi GSM yang
dipakainya selama ini. Kebijakan yang dikenal dengan istilah
teknologi netral ini hampir sama dengan yang dikeluarkan
pemerintah untuk frekuensi 2,3 GHz. Namun, karena belum
ada kebijakan umum mengenai refarming, muncul pertanyaan,
mau dibawa kebijakan teknologi netral kita? Tabel Alokasi Frekuensi di Indoensia
Adopsi teknologi netral bukanlah sesuatu yang salah. UMTS atau 3G serta 1800 dapat dipakai untuk LTE.
dua bulan, walaupun pengertian mengenai hal perlu
dipertegas kembali. Sebab, seperti UU Informasi dan Idealnya, sebelum dikeluarkan kebijakan perlu ada
Transaksi Elektronik (ITE) No. 11/2008, uji coba apa dampak teknologi netral jika dalam satu
memandang teknologi netral sebagai sebuah konsep rentang frekuensi menggunakan teknologi yang
kebebasan memilih teknologi untuk pemanfaatan berbeda. Saat akan lelang 3G di 2006 lalu, Indosat
teknologi informasi dan komunikasi dari sisi Starone dan Telkom Flexi saja harus dipindah ke 850
pengguna bukan penyedia. MHz karena metode hybrid teknologi dikhawatirkan
mengganggu frekuensi tetangganya.
Konsep teknologi netral menjadi kecenderungan
kebijakan di banyak negara. Hal itu karena, khusus Dan kebanyakan negara, melakukan refarming
terkait dengan penggunaan spektrum frekuensi, secara bersamaan antara 900 MHz dengan 1800
sebagai sumber daya terbatas, maka spektrum yang Mhz, dengan beberapa metode. Salah satunya
ada harus dimanfaatkan seoptimal mungkin. Dan adalah mengembalikan semua frekuensi yang
yang menariknya, teknologi-teknologi baru, selain dipegang operator ke negara, baru kemudian
membutuhkan pita frekuensi yang lebar, juga tidak dilakukan penataan baru. Konsep ini menyangkut
ditentukan menempati satu rentang yang lebar, juga biaya spektrum yang baru serta besaran alokasi
tidak ditentukan menempati satu rentang frekuensi frekuensi yang baru. Metode lainnya adalah hanya
tertentu. Seperti Broadband Wireless Access, dimana berupa penyesuaian harga spektrum, ataupun
WiMax bisa ditempatkan di 2,3 GHz, 2,5 GHz, 3,3 pengalokasian besaran lebar pita spektrum baru.
GHz ataupun 3,5 GHz. Disesuaikan dengan region Sayangnya, Indonesia tidak mengadopsi metode-
mananya, serta kebijakan masing-masing negara metode seperti itu. Pengubahan berdasar permintaan
menentukan dimana WiMax akan dialokasikan. satu operator, dalam pandangan Indonesia ICT
Perkembangan terkininya adalah frekuensi eksisting Institute, tidak menunjukkan tata kelola manajemen
yang sudah dipakai lama seperti 700 MHz, 900 MHz spektrum yang baik dan terkesan tanpa arah karena
maupun 1800 MHz dapat dioptimalkan untuk harusnya dibuat dulu kebijakan umum mengenai
menggunakan teknologi terkini. Pengalihan refarming. Apalagi, kondisi saat ini, alokasi jumlah
penggunaan teknologi yang dikenal dengan spektrum frekuensi untuk operator tidak sama serta
refarming ini banyak dilakukan di frekuensi 900 Mhz ada juga yang tidak berdampingan. Dari tabel
dan 1800 Mhz. 900 MHz dapat dibawa untuk terlihat, Indosat dapat alokasi frekuensi terbanyak.
3

4. Edisi No. 2 Tahun I November 2012
Perizinan NAP Dibuka Lagi
Kembali setelah dimoratorium sejak 21 April 2010.
Pemerintah kembali membuka Perizinan penyelenggaraan Network
Access Point (NAP),
Penghentian saat itu dikarenakan total penyediaan bandwith
internasional secara nasional telah melebihi kebutuhan bandwidth
akses internet secara nasional (oversupply). Namun karena dalam
perkembangannya kebutuhan bandwidth internet Indonesia secara
nasional, perizinan untuk NAP dibuka kembali.
Pembukaan kembali pelayanan perizinan Jasa NAP tersebut dilakukan
secara terbatas dengan persyaratan dan kualifikasi sebagai berikut:
1. Telah memiliki izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup dengan
komitmen pembangunan hingga keluar wilayah Republik Potensi
Indonesia.
2. Bersedia memiliki komitmen untuk menyediakan bandwidth Cloud Computing
internasional minimal sebesar 1 x 10 Gbps pada masa izin prinsip
dan minimal sebesar 5 x 1 0 Gbps pada 5 (lima) tahun pertama
E-Commerce
Komputasi awan, cloud computing, di
2012 ini memasuki tahun kedua
masa izin penyelenggaraan. pengenalannya di Indonesia. Sebagai
3. Bersedia memiliki komitmen untuk membangun titik produk baru, memang cloud computing
penyelenggaraan layanan ( Point of Presence/PoP ) di 2 kota besar tidak bisa begitu saja diterima masyarakat.
/ ibu kota propinsi yang berbeda pada masa izin prinsip dan Dari beberapa penelitian yang dilakukan
minimal di 10 kota besar / ibu kota propinsi berbeda pada 5 (lima) di Indonesia, ada tiga hal utama yang
tahun pertama masa izin penyelenggaraan . menjadi perhatian ketika individu maupun
4. Bersedia untuk menyelenggarakan pengaturan trafik dan ruting bagi korporasi memutuskan berpindah ke cloud
computing, yaitu keamanan (security),
penyelenggara ISP serta saling terhubung dengan penyelenggara
privasi dan integrasi antara sistem yang
NAP lainnya melalui interkoneksi. baru dengan sistem yang lama.
5. Bersedia memiliki komitmen perjanjian kerjasama jangka panjang
minimal selama 5 (lima) tahun keterhubungan ( transit ) dengan 2 Saat ini pemain-pemain lokal, dan juga
(dua) penyelenggara internet Tier-1 luar negeri di dua benua yang luar negeri, mulai memasuki bisnis cloud
berbeda. computing di Indonesia. Operator besar
seperti Telkom, Indosat dan XL Axiata
secara resmi menyatakan masuk ke bisnis
Penerapan persyaratan dan kualfikasi tersebut menurut pemerintah ini. Pemain luar semisal EMC maupun
bertujuan untuk menjaga kesinambungan (continuity) penyediaan Equinix juga mensasar pasar Indonesia.
bandwidth internasional seiring dengan meningkatnya kebutuhan Seberapa potensial pasar Indonesia?
nasional. Sebagai informasi, sampai dengan September 2012, data Sangat potensial. Saat ini, UKM yang bisa
resmi di Kementerian Kominfo menunjukkan, bahwa jumlah disasar menggunakan cloud computing
perusahaan pemegang izin penyelenggaraan NAP adalah sebanyak 49 berjumlah 520 ribu, BUMN sekitar 117,
penyelenggara. sekolah 4900, perguruan tinggi sekitar 3
ribuan, ada lebih dari 1000 rumah sakit,
Berdasar analisis Indonesia ICT Institute, sebelum pembukaan perlu belum lagi operator telekomunikasi, baik
adanya clustering, mana NAP yang menggunakan satelit dan mana berbasis teknologi GSM/UMTS, CDMA
berbasis kabel serat optik. Karena banyak yang menggunakan satelit, maupun WiMax.
pembukaan lebih diarahkan ke penyelenggara yang membangun serat Indonesia ICT Institute melihat bahwa
optik internasional. Ini bisa dilakukan satu paket, seperti dengan pasar menjadi kian terbuka untuk
penyelenggaraan SLI, siapa yang mau bangun internasonal, diberikan dimasuki karena kompetisi belum ketat
sweetener ijin NAP dan SLI. Penyelenggara NAP yang 49 bisa jadi dan regulasi yang mengatur masih belum
percuma dan sudah banyak jika tidak ada penambahan infrastruktur ke jelas. Tambah lagi, big data akan jadi
luar negeri yang masih minim dan mayoritas melalui Singapura saja. tantangan dan harapan bisnis cloud ke
depan.
4

5. Edisi No. 2 Tahun I November 2012
RUU Revisi UU Penyiaran N0.32/2002
Siap untuk Dibahas
Meski hampir sepuluh tahun sebagai Undang- adalah adanya keberagaman isi dan keberagaman
Undang (UU), UU No. 32/2002 tentang pemilik, tidak seperti yang ada sekarang, menjadi
Penyiaran sejatinya baru berjalan efektif sekitar konglomerasi media. Secara tersamar, ada
tujuh tahun. UU yang tidak ditandatangani beberapa stasiun yang dimiliki pemilik yang
Presiden RI saat itu, Megawati Soekarnoputri, sama.
saat ini sudah siap dibahas revisinya di DPR.
Menyikapi kemajuan teknologi dan tantangan
zaman yang berbeda, UU Penyiaran nantinya
tentulah harus menjawab semua itu. Seperti
Perkembangan teknologi ke arah digital dan berbasis
digitalisasi penyiaran dimana UU No. 32/2002
internet protocol (IP) serta terjadinya konvergensi
hanya bicara soal penyiaran analog. Begitu juga
antara telekomunikasi, penyiaran dan internet,
dengan kemajuan hadirnya IPTV, internet TV,
membuat UU Penyiaran saat ini tidak bisa lagi
maupun internet radio dimana tidak perlu
dipertahankan. Karena itu, sebagaimana dikutip dari
korporasi besar tapi sudah pada tingkat individu
Kontan Online (24/10/2012), DPR sudah siap
dapat menyiarkan program siaran.
membahas RUU Revisi UU Penyiaran. Komisi I DPR
yang membawahi salah satunya adalah sektor Soal kepemilikan, sesuai semangat keberagaman
penyiaran, RUU dalam 14 Bab dan 99 Pasal. pemiliki, perlu aturan jelas apakah kepemilikan
Indonesia ICT Institute menilai bahwa pembahasan silang dilarang atau dibolehkan. Termasuk tingkat
RUU akan menarik, mengingat penyiaran tidak hanya dimana silang kepemilikan itu tidak boleh. Yang
dilihat sebagai industri saja, namun juga terkait terjadi, kepemilikan silang tidak secara langsung,
penguasaan media, pemanfaatan sebagai corong politik tapi pada dua atau tiga tingkat di atasnya. Yang
partai, serta kepentingan publik untuk dapat dilindungi juga perlu kejelasan, apakah dibolehkan pemilik
dari tayangan yang tidak berkualitas, tidak mendidik terafiliasi dengan partai politik tertentu. Sebab,
dan tidak sesuai dengan budaya bangsa. Penyiaran, dikhawatirkan, agenda publik kalah dengan
seperti televisi, telah menjadi tamu yang terus-menerus agenda pemilik atau agenda partai.
hadir di ruang keluarga, meski tidak diundang. Yang juga penting dikedepankan adalah
UU yang ada sekarang seolah-olah hanya menjadi bagaimana dengan Komisi Penyiaran Indonesia
hiasan karena standar program siaran tidak diikuti (KPI) yang saat ini tidak memiliki hubungan
sanksi yang membuat jera bahkan terkesan gampang dengan KPID. Dan dibanyak negara, sebut saja
dipermainkan. Contoh paling nyata adalah tayangan seperti Singapura, Malaysia, Australia, regulator
yang dipandu Tukul Arwana, yang tadinya “Empat di sana menjadi satu, antara sektor yang mengatur
Mata”, setelah ditegur kemudian hanya diganti “Bukan penyiaran, telekomunikasi maupun internet, jadi
Empat Mata”, “Silet” yang juga pernah ditegur Komisi Multimedia. Apakah di sini akan
kemudian muncul kembali, artis Olga yang juga diberi dipertahankan regulator yang terpisah?
teguran, tetap tampil seperti sebelumnya hingga saat
Pembahasan tentu bukan wilayah vacuum, akan
ini.
ada perebutan kekuasaan atas kepentingan:
Bukan cuma itu. Stasiun penyiaran berjaringan juga pemerintah, pengusaha maupun publik. Kita lihat
tidak jalan. Padahal, keinginan dari UU No. 32/2002 saja siapa yang akan dimenangkan.
5

6. Edisi No. 2 Tahun I November 2012
Akhirnya PP Tentang Penyelenggaraan
Sistem dan Transkasi Elektronik Terbit
Siap untuk Dibahas
Setelah ditunggu lama, melalui www.setkab.go.id diketahui bahwa akhirnya Peraturan Pemerintah
mengenai Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Eletronik sebagai penjabaran dari Undang-Undang
No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ditandatangani Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono, pada 12 Oktober. Lalu, apa yang diatur dalam PP tersebut? Berikut ulasannya.
Dalam PP setebal 41 halaman yang berisikan 90 pasal ini Aturan yang juga memberikan perlindungan
mengatur antara lain: a. Penyelenggaraan Sistem kepada pengguna adalah Penyelenggara Sistem
Elektronik; b. Penyelenggaraan Transkasi Elektronik; c. Elektronik wajib menyampaikan informasi kepada
Tanda Tangan Elektronik; d. Penyelenggaraan Sertfikasi Pengguna paling sedikit mengenai: a. Identitas
Elektronik; e. Lembaga Sertifikasi Kendalan; dan f. Penyelenggara Sistem Elektronik; b. Obyek yang
Pengelolaan Nama Domain. ditransaksikan; c. Kelaikan atau keamanan Sistem
Elektronik; d. Tata cara penggunaan perangkat; e.
Penyelenggaraan Sistem Elektronik dilaksanakan oleh Syarat kontrak; f. Prosedur mencapai kesepakatan;
Penyelenggara Sistem Elektronik, yang dapat dilakukan dan g. Jaminan privasi dan/atau perlindungan
untuk pelayanan publik dan non pelayanan publik. Data Pribadi
Khusus untuk penyelenggara Sistem Elektronik untuk
pelayanan publik wajib melakukan pendaftaran , yang Dan yang ditunggu-tunggu adalah aturan soal
harus dilakukan sebelum Sistem Eketronik mulai kewajiban menempatkan pusat data di Indonesia.
digunakan publik. Sementara untuk non pelayanan publik Menurut PP ini, Penyelenggara Sistem Elektronik
hanya diberi ketentuan dapat melakukan pendaftaran. untuk pelayanan publik wajib menempatkan Pusat
Data dan Pusat Pemulihan Bencana di wilayah
Disebutkan dalam PP itu, Penyelenggara Sistem Indonesia untuk kepentingan penegakan hukum,
Elektronik harus memiliki tenaga ahli yang kompeten di perlindungan, dan penegakan kedaulatan negara
bidang Sistem Elektronik atau Teknologi Informasi. terhadap data warga negaranya.
Khusus untuk Penyelenggara Sistem Elektronik yang
bersifat strategis harus menggunakan tenaga ahli Terhadap aturan ini, dalam implementasinya,
berkewarganegaraan Indonesia. menurut Indonesia ICT Institute perlu penjabaran
lebih jauh melalui Peraturan Menteri, mana yang
Selain itu, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib: a. dikategorikan layanan publik. Sebab dalam
Menjaga rahasia, keutuhan, dan ketersediaan Data prakteknya ada tiga jenis layanan publik, yaitu
Pribadi yang dikelolanya; b. Menjamin bahwa perolehan, berbayar, tidak berbayar tapi ada transaksi
penggunaan, dan pemanfaatan Data Pribadi berdasarkan berbayar seperti online shop, serta tidak berbayar.
persetujuan pemilik Data Pribadi; dan c. Menjamin Dan tentu saja, perlu ada konsultasi publik
penggunaan atau pengungkapan data dilakukan dengan semua pemangku kepentingan. Sebab
berdasarkan persetujuan dari pemilik Data Pribadi pekerjaan yang tidak mudah adalah menentukan
tersebut. Aturan ini memperkuat mengenai pentingnya mana yang harus menempatkan pusat data di
jaminan terhadap data pengguna. Informasi yang dalam Indonesia, mana yang tidak. Bukan cuma pemain
beberapa waktu ini jadi pertanyaan karena seolah-olah asing, tapi juga bagi pemain lokal yang selama ini
data pengguna berpindah dari satu pihak ke pihak lain, menempatkan pusat data di luar negeri seperti
dari satu jasa ke jasa lain. tyang terjadi di layanan publik perbankan.
6

7. Edisi No. 2 Tahun I November 2012
Sekilas Update
Hingga akhir Oktober, menyusul putusan pailit Pengadilan
Niaga Jakarta Pusat terhadap Telkomsel, pemerintah belum
membuka proses seleksi penambahan blok 2,1 GHz atau 3G.
***
Sejak keluarnya Surat Edaran BRTI No. 177/2011 tertanggal
14 Oktober 2011, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan
baru mengenai pengaturan layanan konten premium sebagai
revisi Peraturan Menteri No. 1/2009. Namun begitu, kini para
operator kembali mencoba menghidupkan kembali layanan
terutama ring back tone (RBT).
***
HUBUNGI KAMI:
Sebanyak 30 Kabupaten dan Kota yang dinilai berhasil dalam
aplikasi ICT memperoleh penghargaan ICT Pura dari Jika Pembaca memiliki pertanyaan ,
kritik maupun saran, silakan hubungi
Kementerian Komunikasi dan Informatika. Penyerahan
kami melalui email di
penghargaan dilakukan di Medan, pertengahan Oktober. editor@idicti.com